Статті в журналах з теми "Wakil Gubernur"
Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Wakil Gubernur.
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся з топ-50 статей у журналах для дослідження на тему "Wakil Gubernur".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Переглядайте статті в журналах для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.
1
Sompa, Andi Tenri, Olivia Febrianti, Mahyuni Mahyuni, and Muhammad Najeri Al Syahrin. "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN KAPUAS MURUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020." Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial 7, no. 2 (June 21, 2022): 182–204. http://dx.doi.org/10.33506/jn.v7i2.1732.
Повний текст джерелаАнотація:
Partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia dapat terlihat dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR dan DPD. Sedangkan di tingkat lokal, ada pemilihan langsung Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada Pilkada Langsung (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah) pada tanggal 9 Desember 2020, Jumlah partisipasi pemilih di Kecamatan Kapuas Murung mencapai 66,33%. Pencapiaan ini di bawah target provinsi yaitu 70% dan target nasional yaitu 77,5%. Apakah hal itu menandakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan kapuas Murung. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan penyebab terjadinya capaian target nasional partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 7 faktor untuk melihat mengapa di Kecamatan Kapuas Murung tidak mencapai target nasional pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yaitu faktor pandemi Covid-19, faktor kepercayaan, faktor money politic, faktor pendidikan, faktor lingkungan keluarga, faktor pekerjaan, serta faktor situasi dan kondisi. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab tidak tercapainya target nasional pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Kapuas Murung.
2
Misnawati. "KALIMAT EFEKTIF DALAM LAPORAN KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI RELASI BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020." ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya 3, no. 1 (June 20, 2022): 122–250. http://dx.doi.org/10.37304/enggang.v3i1.4947.
Повний текст джерелаАнотація:
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kalimat efektif dalam laporan kegiatan relawan demokrasi relasi berkebutuhan khusus pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 per sasaran sosialisasi, (2) mendeskripsikan tanggapan peneliti terhadap kalimat efektif dalam laporan kegiatan relawan demokrasi relasi berkebutuhan khusus pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 per sasaran sosialisasi.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Wujud data dalam penelitian ini adalah kalimat efektif dalam laporan kegiatan relawan demokrasi relasi berkebutuhan khusus pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 per sasaran sosialisasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, paparan data, dan penyimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber data dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terungkap kalimat efektif dalam laporan kegiatan relawan demokrasi relasi berkebutuhan khusus pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 per sasaran sosialisasi meliputi item: dasar kegiatan, waktu pelaksanaan, sasaran sosialisasi, hambatan/tantangan, dan keterangan dokumentasi. (2) Terungkap tanggapan peneliti terhadap kalimat efektif dalam laporan kegiatan Relawan demokrasi relasi berkebutuhan khusus pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sudah memenuhi standar kalimat efektif. Sebab, kalimat yang dibuat oleh informan sudah mampu menjalin komunikasi pikiran atau perasaan dari penulis kepada pembacanya secara tepat.Kata kunci: kalimat efektif, relawan demokrasi, dan relasi berkebutuhan khusus
3
Sutrisno, Edy. "Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia." Jurnal Desentralisasi 13, no. 1 (June 30, 2015): 32–46. http://dx.doi.org/10.37378/jd.2015.1.32-46.
Повний текст джерелаАнотація:
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan strategis tersebut mengalami banyak tantangan dan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak efektif dan untuk merumuskan konstruksi kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berjalan tidak efektif yang disebabkan oleh 6 (enam) determinant factor, yaitu lemahnya dukungan instrumen kebijakan, ketiadaan institusi kelembagaan, ketiadaan personil aparatur, ketidakjelasan anggaran, kepemimpinan, dan political will pemerintah. Hasil penelitian merumuskan dua desain sistem pemerintahan daerah. Pertama, provinsi wilayah administrasi dan daerah otonom – kabupaten/kota daerah otonom. Kedua, provinsi daerah wilayah administrasi dan daerah otonom – kabupaten/kota wilayah administrasi dan daerah otonom. Kedua desain tersebut meletakkan dekonsentrasi dan desentralisasi pada provinsi dan mendudukkan gubernur baik sebagai wakil pemerintah pusat mapun selaku kepala daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya institusi kelembagaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai intermediate government dalam bentuk direktorat dekonsentrasi.
4
Lubis, Agustami, Triono Eddy, and Mahmud Mulyadi. "Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018." Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 2, no. 3 (March 22, 2020): 607–18. http://dx.doi.org/10.34007/jehss.v2i3.127.
Повний текст джерелаАнотація:
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018 merupkan proses memilih orang untuk menduduki jabatan melalui mekanisme dan proses demokrasi yang jujur dan adil. Dalam proses pelaksanaan pemilu pemilu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran bersifat administrasi, maupun bersifat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara menurut UU No. 10 Tahun 2016. Pasangan calon Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian yang dibatalkan KPU propinsi terkait tindak pidana dalam bentuk pidana pemalsuan surat dokumen, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan mengetahui proses penyidikan tindak pidana pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Utara. Hasil penulisan ini menunjukan bahwa peraturan dalam tindak pidana pemilu gubernur dan wakil gubernur merujuk pada UU No. 10 Tahun 2016 dan proses penyelidikan oleh Kepolisian atas temuan BAWASLU menunjukan bukti-bukti, fakta hukum dan saksi yang menyimpulkan terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen dan KPU membatalkan pasangan calon Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian.
5
Sulastio, Sulastio. "ENOMENA DAN POLA PELANGGARAN PASLON TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE: STUDI KASUS DI PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SERENTA TAHUN 2020." Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 3, no. 1 (June 30, 2021): 48–60. http://dx.doi.org/10.55108/jbk.v3i1.248.
Повний текст джерелаАнотація:
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye merupakan langkah awal dan pembuktian integritas calon Gubernur, Bupati danWalikota. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 menjadi ujian awal integritas pasangan calon dan partai politikdan akan memilih 9 Gubernur dan Wakil Gubernur, 37 Walikota dan Wakil Walikota dan 224 Bupati dan Wakil Bupati. Olehkarena itu, penelitian yang dilakukan bermaksud untuk mengetahui (1) tingkat kepatuhan peserta Pemilihan (2) Analisispola pelanggaran laporan Dana Kampanye (3) Upaya Bawaslu dalam mendorong integritas peserta pemilihan melalui analisislaporan dana kampanye.
6
Desy helda, Yohanis, and Berian Hariadi. "Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Di Kota Padang." Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan 2, no. 2 (August 28, 2023): 64–73. http://dx.doi.org/10.55850/simbol.v2i2.79.
Повний текст джерелаАнотація:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik pemilih disabilitas dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 dan mengkaji faktor pendukung serta penghambat partisipasi politik pemilih disabilitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara deskriktif tentang partisipasi politik pemilih disabilitas dalam pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi . Dalam penelitian ini terdapat informan utama terdiri dari tiga belas (13) orang pemilih dari disabilitas tuna netra. Teknik analisis data dengan menganalisa hasil olahan data tersebut diinterpretasikan dalam bentuk narasi.
7
Sinaga, Budiman NPD, Johnson Pasaribu, and Jherry Napitupulu. "PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020." Visi Sosial Humaniora 2, no. 1 (June 28, 2021): 31–43. http://dx.doi.org/10.51622/vsh.v2i1.344.
Повний текст джерелаАнотація:
In the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 it was stated that the election of regional heads was conducted democratically. As the implementation of the provision has been applied various laws and regulations but until now there are still various problems. Therefore, it is necessary to conduct research on the problems in the regional head election. Research was conducted on legislation and decisions. Based on the research can be known that in the Regional Head Election found also administrative violations. In resolving administrative violations, the role of administrative science is very important especially regarding evidence and evidence. Therefore, election organizers need to be equipped with administrative capabilities in order to prevent and resolve violations appropriately.
8
Waqos, Abi, Dimas Nanang Khoirul Huda, Abi Waqos, and Muji Purnomo. "SISTEM REKRUTMEN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM MENENTUKAN CALON GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi 6, no. 2 (November 1, 2022): 55–67. http://dx.doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20950.
Повний текст джерелаАнотація:
Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 mengalami dinamika dalam hal rekrutmen yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis rekrutmen PDI Perjuangan serta hal yang melatarbelakangi PDI Perjuangan dalam mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses rekrutmen PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 terlihat pragmatis dan elektoralis dimana pengusungan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan membasiskan terhadap distribusi sumber-sumber materil. Selanjutnya orientasi partai dalam pengusungan adalah hanya kepada calon yang memiliki potensi untuk menang dalam pemilihan umum. Kemudian tidak ada kewenangan partai di tingkat lokal untuk merekomendasikan alih-alih menentukan terkait pengusungan calon artinya partai politik dalam penentuan calon diputuskan oleh partai politik di tingkat pusat
9
YUDHARTA, PUTU DHARMANU, and PIERS ANDREAS NOAK. "AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BALI TAHUN 2018." Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika 1, no. 2 (December 20, 2019): 82. http://dx.doi.org/10.24843/jiwsp.2019.v01.i02.p02.
Повний текст джерелаАнотація:
Abstrak
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali perlu dilakukan evaluasi terutama dari segi akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan. Dana Hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018 perlu dilakukan analisis. Proses penganggaran dan penggunaan anggaaran terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terjadi dinamika dalam konteks politik anggaran. Hal tersebut yang menjadi dasar dalam penelitian ini untuk dilakukan analisa. Adapun metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas secara hukum, proses dan perencanaan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, aspek akuntabilitas kebijakan menunjukkan bahwa secara efisiensi dalam mencapai tujuan sudah tercapai. Akan tetapi, efektivitas kebijakan atau program pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bali belum berjalan maksimal karena peningkatan jumlah suara tidak sah.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Bali.
10
Wulandari, Dewa Ayu Putri, Made Sudarma, and Nyoman Paramaita. "Pemanfaatan Big Data Media Sosial Dalam Menganalisa Kemenangan Pilkada." Majalah Ilmiah Teknologi Elektro 18, no. 1 (May 6, 2019): 101. http://dx.doi.org/10.24843/mite.2019.v18i01.p15.
Повний текст джерелаАнотація:
Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018 akan melalui beberapa tahapan pemilu mulai dari penentuan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali hingga tahapan penghitungan suara. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali masyarakat dapat terlibat langsung dalam tahapan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 (KPU, 2018). Sehingga dapat memunculkan banyak komentar atau pendapat, tidak hanya komentar positif dan netral tapi juga komentar yang negatif. Penelitian ini diharapkan mampu untuk melakukan riset atas komentar masyarakat yang mengandung sentimen baik atau positif, sama sekali tidak mengandung senrimen atau netral dan mengandung sentimen buruk atau negatif. Dalam penelitian ini metode digunakan untuk preprocessingdata menggunakan tokenisasi N-gram. N-gram adalah token yang terdiri dari tiga kata setiap satu token. Pada tahap stemming menggunakan algoritma Nzief Adriani. Untuk proses klasifikasinya menggunakan metode Naïve Bayes Classifier (NBC).Pada pengujian data calon Gubernur akurasi tertinggi diperoleh dari klasifikasi data KBS-Ace pada data yang diambil dari Twitter dengan nilai akurasi 89%, presisi 91% dan recall 94% dan akurasi terendah pada saat proses kalsifikasi data KBS-Ace pada media sosial Facebook.
Kata Kunci—Analisa Sentimen, Calon Gubernur Bali 2018, Naive Bayes Classifier
11
Aulia, Rahma, and Fifiana Wisnaeni. "PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)." Masalah-Masalah Hukum 47, no. 3 (July 30, 2018): 298. http://dx.doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316.
Повний текст джерелаАнотація:
Sampai saat ini jabatan wakil bupati di Kabupaten Grobogan masih belum terisi. Hal tersebut terjadi karena wakil Bupati terpilih Grobogan Edy Maryono meninggal dunia 3 hari sebelum ia dilantik menjadi wakil bupati. Secara ringkas tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengapa di Kabupaten Grobogan sampai saat ini belum dilaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati Periode 2016-2021, dan untuk mengetahui mekanisme dan tata cara pengisian jabatanWakil Bupati yang berhalangan tetap. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, sejatinya mekanisme dan tata cara pengisian jabatan Wakil Bupati yang berhalangan tetap telah diatur di dalam Pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota.
12
Firmansyah, Anwar. "URGENSI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR." Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 3, no. 1 (November 20, 2021): 97–115. http://dx.doi.org/10.46874/tkp.v3i1.408.
Повний текст джерелаАнотація:
Artikel ini menjelaskan tentang aspek utama yang mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 (Pilgub Jambi 2020) di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Melalui metode penelitian studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jambi 2020 di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diikuti dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wali Kota di Kabupaten/Kota tersebut. Dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 5 (lima) diantaranya turut menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wali Kota. Rata-rata tingkat partisipasi pemilih untuk Pilgub Jambi 2020 di 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut adalah sebesar 78.28 persen. Sedangkan di 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya, rata-rata tingkat partisipasi pemilih untuk Pilgub Jambi 2020 hanya sebesar 62.33 persen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi yang diselenggarakan secara serentak untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
13
S.H, Jaidun,. "PERANAN DPRD DALAM PENGAWASAN KINERJA PANITIA PENGAWAS PILKADA PROVINSI KALIMANTRAN TIMUR (Suatu studi analisis mengenai implementasi hukum dalam pengawasan tahapan PILKADA oleh Panitia Pengawas Provinsi Kalimantan Timur)." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 1, no. 1 (October 19, 2017): 27. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v1i1.202.
Повний текст джерелаАнотація:
Gedung DPRD adalah gedung tempat para politisi berkumpul untuk melakukan aktivitas politik sebagai wakil rakyat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. DPRD menurut ketentuan hukum bisa membentuk dan melantik lembaga Panitia Pengawas Pemilihan sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
Dalam konteks hubungan hukum, antara DPRD dengan Lembaga Panitia Pengawas, bahwa lembaga Panitia Pengawas tersebut dibentuk, dilantik oleh DPRD dan DPRD membantu memproses persiapan anggaran PILKADA yang dibutuhkan secara proporsionalitas oleh Panitia Pengawas dalam rangka memback-up biaya penyelenggaraan tahapan PILKADA.
DPRD mempunyai kapasitas untuk melakukan mengawasan terhadap implementasi hukum yang dilakukan oleh lembaga Panitia Pengawas dalam setiap tahapan pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan harus tetap berkomitmen dengan standar hukum normatif.
14
Rachbi, Muhamad, and Sherly M. Imam Slamet. "ANALISIS YURIDIS PERIHAL SYARAT-SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH MELALUI JALUR INDEPENDENT." Jurnal Dialektika Hukum 2, no. 2 (December 1, 2020): 97–128. http://dx.doi.org/10.36859/jdh.v2i2.512.
Повний текст джерелаАнотація:
Peran partai politik amatlahpenting, selain di legislatif pusat dan daerah, jabatan eksekutif presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, harus melalui jalur politik. Hal ini menunjukan bahwa peran partai politik sangatlah penting dalam demokrasi di negara ini. Akan tetapi kredibilitas partai politik kian merosot. Di era sekarang kompetisi pemilu di perluas oleh ide pencalonan perseorangan, ide ini mempunyai landasan konstitusional dan demokratis karena memberikan peluang dan hak kepada calon-calon/pasangan calon kepala daerah yang tidak mempunyaikendaraan politik (partai politik/gabungan partai politik).
15
Nazir, Ahmad. "PENGARUH TATA KELOLAH PEMILIH DAN LOGISTIK PEMILU TERHADAP EPEKTIFITAS PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017 DI KPU KOTA TANGERANG." Jurnal Mandiri 2, no. 1 (July 27, 2018): 139–58. http://dx.doi.org/10.33753/mandiri.v2i1.36.
Повний текст джерелаАнотація:
Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Tata Kelolah Pemilih (X1) Terhadap Efektivitas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017(Y) sebesar 0.315. Koefesien korelasi ini signifikan dan memiliki tingkat hubungan rendah berada pada interval nilai 0.200-0.399. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penyiapan Logistik Pemilu (X2) Terhadap Efektivitas Pemilu (Y) sebesar 1.000. Koefesien korelasi ini signifikan dan memiliki tingkat hubungan sangat tinggi berada pada interval nilai 0.800-1.000. Sedangkan hasil uji statistic korelasi berganda (R) menujukan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Tata Kelolah Pemilih (X1) dan Penyiapan Logistik Pemilu (X2) Terhadap Efektivitas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017(Y) sebesar 0.329. Hal ini menujukan adanya pengaruh lemah antara Tata Kelolah Pemilih (X1) dan Penyiapan Logistik Pemilu (X2) secara bersama–sama terhadap efektivitas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 (Y). Hasil uji thitung yang dikonsultasikan t tabel hasilnya ternyata variable Tata Kelolah Pemilih terhadap variable Efektivitas Pemilu hasil uji hipotesis ke-1 Ho ditolak dan Ha diterima karena thitung (3.114) > ttabel (1.980). Variabel Penyiapan Logistik Pemilu terhadap Variabel Y hasil uji hipotesis ke-2 Ha diterima dan Ho ditolak karena thitung (2.157) > ttabel (1.980). Selanjutnya untuk variable X1 (Tata Kelolah Pemilih) dan Variabel X2 (Penyiapan Logistik Pemilu) terhadap variable Y uji hipotesis ke-3 Ha diterima dan Ho ditolak setelah dikonsultasikan dengan F tabel ternyata Fhitung (5.272) > Ftabel (1.39), maka secara bersama-sama Tata Kelola Pemilih dan Penyiapan Logistik Pemilu berpengaruh terhadap Efektivitas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.
16
Jatmiko, Bayu. "MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN TEMANGGUNG." Jurnal JURISTIC 2, no. 01 (April 24, 2021): 53. http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v2i01.2074.
Повний текст джерелаАнотація:
<p>Berdasarkan salah satu ciri Negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum dan terjadwal. Karenanya, tanpa pemilu, struktur demokrasi nasional akan hilang. Oleh karena itu, agar demokrasi divalidasi dengan adanya pemilihan umum (pemilu), maka penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara efektif. Seiring dengan kemajuan pembangunan demokrasi di Indonesia, badan legislatif tidak hanya dipilih dari masyarakat Indonesia yang berhak memilih melalui pemilihan umum, tetapi juga lembaga eksekutif (presiden dan wakil presiden yang merupakan mantan kekuasaan / dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Gubernur dan Wakil Gubernur. yang semula disahkan / dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Bupati dan Wakil Gubernur bersama Walikota dan seorang wakil yang merupakan kekuasaan pertama yang dipilih oleh Dewan Daerah Kabupaten / Kota) juga ikut serta digunakan secara langsung dan dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia yang berhak memilih.</p>
17
Ariani Pujilestari and Irfan Ridwan Maksum. "Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta." Jurnal Niara 15, no. 2 (September 30, 2022): 211–20. http://dx.doi.org/10.31849/niara.v15i2.9942.
Повний текст джерелаАнотація:
Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan e-Government. Namun pada pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu ketidaksesuaian dengan SOP yang tertera pada Pergub No. 92 Tahun 2019, yaitu diantaranya surat yang masuk kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak seluruhnya terdisposisi, berikutnya, kecepatan tanggapan surat juga masih belum sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik pada pelayanan terhadap Gubernur dan Wakil gubernur dan masyarakat di Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan pendekatan post-positivisme, Teori Implementasi Kebijakan (Brinkerhoff dan Crosby) dan Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi E-Government (Al Shehri dan Drew), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Naskah Dinas Elektronik masih belum optimal diimplementasikan dalam pelayanan kepada Kepala Daerah, karena masih kurang optimalnya peran dari operator dan sekretaris yang disebabkan kurangnya pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal yang berimplikasi pada lambatnya proses pendisposisian surat
18
Muhammad, Muhammad. "PERAN TAREKAT QODIRIYAH DALAM PEMENANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT." Jurnal Arajang 1, no. 1 (April 9, 2018): 14–26. http://dx.doi.org/10.31605/arajang.v1i1.43.
Повний текст джерелаАнотація:
Sejak diberlakukannya Pilkada langsung, ruang partisipasi rakyat dalam sistem politik di Indonesia semakin terbuka lebar. Rakyat semakin sadar akan peran pentingnya dalam mengambil sikap politiknya, tidak terkecuali komunitas tarekat Qadiriyah di Sulawesi Barat yang mengambil sikap untuk banyak mendukung pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi. Penelitian ini memfokuskan kajian pada apa alasan tarekat Qadiriyah cenderung mendukung pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi serta bagaimana peran tersebut dijalankan. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini didasarkan pada penelitian studi kasus, dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang dipilih sebagai pedoman pengumpulan data yang kemudian dianalisis, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Sumberinformasi yang dimaksud dapat berupa buku, jurnal, koran, dan situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang akurat.Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi alasan tarekat Qadiriyah mendukung pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi pada Pilkada Sulawesi Barat. Pertama, faktor sejarah yaitu adanya pengalaman pimpinan tarekat Qadiriyah pada masa lalu yaitu Syekh K. H. Muhammad Shaleh berpartisipasi sebagai juru kampanye partai Golkar. Kedua,, faktor kedekatan antara mursyid tarekat dengan Anwar Adnan Saleh. Ketiga, faktor nilai yang berlaku pada tarekat yang mewajibkan para pengikutnya untuk senantiasa patuh terhadap mursyidnya. Sedangakan dalam upaya untuk memenangkan pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi, tarekat Qadiriyah secara garis besarnya melakukan 2 metode upaya, yaitu perjuangan di Internal maupun perjuangan di eksternal komunitas tarekat itu sendiri. Perjuangan di internal komunitas tarekat merupakan upaya yang dilakukan oleh elemen tarekat itu sendiri untuk mensosialisasikan tujuan tarekat Qadiriyah terlibat untuk mendukung salah satu calon pada Pilkada Sulawesi Barat sekaligus memaksimalkan dukungan dari komunitas tarekat itu sendiri. Perjuangan di eksternal komunitas tarekat merupakan upaya dari elemen tarekat Qadiriyah yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat sehingga memungkinkan untuk dapat menjadi pendulang massa bagi Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi. Elemen tarekat yang dimaksud di sini secara garis besarnya dibagi dalam 4 kelompok, yaitu imam mesjid, pejabat/mantan pejabat birokrasi, politisi dan pengusaha.
19
Pujianto, Ahmad. "Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Fikih Siyâsah." al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5, no. 1 (April 1, 2015): 258–85. http://dx.doi.org/10.15642/ad.2015.5.1.258-285.
Повний текст джерелаАнотація:
Abstract: This article discusses about the Islamic political jurisprudence perspective against the determination of the Governor and Deputy Governor of Yogyakarta. Law No. 13 year 2012 on specialty of Yogyakarta as a Special Region provides a constitutional basis in establishing that the Governor and Deputy Governor of Yogyakarta was enthroned as Sultan and to the Deputy Governor as Adipati Paku Alam. However, in the case of succession of the Governor of Yogyakarta, there is an exception because it is basically a privilage of DIY that has been existing since Indonesia had not gotten its independent yet and it is also guaranteed by the constitution. The direct determination of Sultan and Paku Alam is intended to award to the diversity of customs and cultures among the people of different regions. It is so because the determination of the Governor and Deputy Governor of Yogyakarta should directly be addressed wisely by all circles.Keywords: Governor, Yogyakarta, Islamic political jurisprudence.
20
Asmar, Abd Rais. "KEDUDUKAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH." Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 2, no. 2 (November 8, 2017): 1. http://dx.doi.org/10.24252/jurisprudentie.v2i2.2668.
Повний текст джерелаАнотація:
Gubernur adalah penyelenggara pemerintahan daerah provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan sebagai kepala daerah bersandar pada bentuk pelimpahan kewenangan demi efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan di wilayah provinsi dan kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan mandat untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan. Keutuhan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa besar kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.Governor is administration of the district government domiciling as local self government and local field government and responsible to president. Domiciling as local self government relying on form of what overflows of the authority for the shake of efficiency, efektivity, and accountability government in province area and domiciling as local field government of pursuant to mandate to cut short the conduct of the governance. perfection of relation of central government and local government is also determined by how big domicile governor as local field government..
21
Aroh, Aroh, and Tri Pujiati. "TINDAK TUTUR KOMISIF DALAM PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR DKI PADA PEMBERITAAN MEDIA ONLINE." Jurnal Sasindo UNPAM 7, no. 1 (July 17, 2019): 94. http://dx.doi.org/10.32493/sasindo.v7i1.94-104.
Повний текст джерелаАнотація:
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memaparkan fungsi dan modus kalimat pada tindak tutur komisif dalam pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI pada pemberitaan Media Online edisi September sampai April 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data, diperoleh simpulan bahwa: (1) fungsi tindak tutur komisif dalam tuturan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI pada Pemberitaan Media Online, meliputi: fungsi tindak tutur komisif meliputi: berjanji terdapat 20 data dengan persentase 37,1%, berniat terdapat 12 data dengan persentase 34,2%, dan menawarkan terdapat 3 data dengan persentase 8,5%, modus kalimat tindak tutur komisif dalam Pemilihan Calon Gubernur DKI pada Pemberitaan Media Online Edisi September Sampai April 2017, meliputi: kalimat berita terdapat 34 data dengan persentase 97,1, dan kalimat tanya terdapat 1 data dengan persentase 2,8%. Kata Kunci : Tindak Tutur Komisif, Fungsi Tindak Tutur Komisif, Modus Kalimat
22
Zulkarnain. "Pemberitaan Media Massa Cetak dan Agenda Khalayak Terhadap Pemilukada Aceh Tahun 2017." AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya 11, no. 1 (June 29, 2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.32505/hikmah.v11i1.1825.
Повний текст джерелаАнотація:
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemberitaan pada media cetak Serambi Indonesia dan Harian Rakyat Aceh mengenai pemilukada Aceh tahun 2017 terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana kritis terhadap pemberitaan pemilukada gubernur/wakil gubernur provinsi Aceh tahun 2017. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui analisis teks, wawancara terstruktur dengan beberapa narasumber dan informan serta dokumentasi. Pada pemilukada gubernur/wakil gubernur provinsi Aceh, ada beberapa pasangan calon yang memanfaatkan keberadaan media massa untuk menarik suara masyarakat melalui visi, misi dan program kerja (komunikasi organisasi). Pemanfaatan media massa dilakukan sebagai bagian dari strategi membangun branded image terhadap pasangang calon tersebut. Selama pelaksanaan pemilukada, agenda media digantikan dengan agenda khalayak dikarenakan beberapa hal: masyarakat telah menentukan pilihannya tanpa adanya pengaruh pemberitaan dari media massa, masyarakat telah mempraktekan kedewasaan dalam berpolitik, adanya tawaran program-program unggulan yang diusung oleh masing-masing pasangan calon. Selain sosok calon peserta pemilukada, masyarakat juga mencermati rekam jejak (track record) dari masing-masing pasangan calon dan Pasangan calon peserta pemilukada tidak memiliki dosa sejarah masa lalu seperti tidak terlibat dalam kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain. Agenda khalayak memiliki bargaining position dengan agenda media sehingga pemberitaan pemilukada pada media massa harus berimbang (check and recheck). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Media massa memiliki agenda media yang bertujuan mengiring pembaca untuk melihat dan mengomentari pemberitaan yang dipublikasikan pada media massa terutama tentang Pemilukada.
23
Ardiansyah. "Retorika dalam Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020." MABASAN 15, no. 1 (June 30, 2021): 95–112. http://dx.doi.org/10.26499/mab.v15i1.434.
Повний текст джерелаАнотація:
Manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan berbahasa dibagi menjadi dua, yakni kegiatan berbahasa lisan dan kegiatan berbahasa tulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengorganisasian tuturan dan pemilihan kata calon gubernur dan wakil gubernur dalam Debat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dibatasi pada pengorganisasian tuturan dan pemilihan kata. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan instrumen penelitian menggunakan kartu data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat berbicara, penutur menerapkan empat aspek pengorganisasian tuturan, yang meliputi: 1) prinsip organisasi tuturan (prinsip kesatuan, prinsip koherensi, prinsip penekanan), 2) organisasi tuturan (bagian awal, bagian tengah, bagian akhir), 3) pola organisasi tuturan (pola topikal, pola sebab-akibat, dan pola pemecahan masalah), dan 4) pengembangan tuturan (teknik narasi, teknik induktif, teknik deduktif, teknik sebab-akibat, teknik menjelaskan dasar sebelum atau sesudah pernyataan, teknik analogi teknik klimaks,). Terkait dengan pemilihan kata, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penutur menerapkan aspek pemilihan kata yang meliputi penggunaan kata yang jelas (menggunakan kata-kata sederhana, kata-kata yang spesifik, menggunakan kata secara hemat), penggunaan kata yang tepat, dan penggunaan kata yang menarik (menggunakan kata yang berona, dan kata-kata tindak, memilih kata yang langsung menyentuh diri mitra tutur).
24
Farah, Nadia Isad. "Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Larangan Kepemilikan Tanah bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi untuk Keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta." Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 12 (December 9, 2022): 1011–19. http://dx.doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.347.
Повний текст джерелаАнотація:
Bagi WNI non-pribumi keturunan Arab, untuk memiliki hak atas tanah hingga saat ini masih didasarkan oleh Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975. Berdasarkan ketentuan tersebut WNI non-pribumi keturunan Arab tidak bisa memiliki hak atas tanah, dan apabila WNI keturunan yang telah memiliki hak milik sebelum diterbitkan Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975, diwajibkan untuk melepas hak miliknya kepada negara untuk diubah menjadi hak atas tanah lainnya. Hal ini adalah suatu bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip dalam HAM. Sampai saat ini Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 masih berlaku dengan tujuan untuk melindungi warga pribumi walaupun hal ini tidak selaras dengan ketentuan di UUPA dimana Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Tolok ukur keadilan pada kebijakan ini pada pemikiran dan etika, yang mana bertumpu pada nilai nilai etis tentang keadilan menjadi penentu sebuah hukum.
25
Marfuah, Erlin Nur. "Analisis roadshow Gubernur Gandjar Pranowo sebagai perwujudan peran dan fungsi wakil pusat di daerah." Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3, no. 2 (January 22, 2019): 135. http://dx.doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3885.
Повний текст джерелаАнотація:
Penelitian ini memfokuskan diri terhadap kajian pelaksanaan roadshow Gubernur Ganjar Pranowo Tahun 2013-2017 sebagai perwujudan peran dan fungsi Gubernur wakilpemerintah pusat di daerah serta merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang diperoleh agar peran dan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat berperan optimal. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proporsi dominan menggunakan Studi pustaka dilakukan untuk membangun kerangka teori melalui studi literatur dengan menelusuri berbagai teori, hasil penelitian, studi terdahulu yang telah dilakukan yang berhubungan dengan kedudukan, peran dan fungsi gubernur dalam sistem pemerintahan. Telaah dokumen dilakukan untuk mendapatkan berbagai bahan, data, informasi yang berkaitan dengan Roadshow Gubernur Jawa Tengah ke 35 kabupaten/kota pada tahun 2013- 2017 yang diperkuat dengan wawancara terhadap informan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah selaku OPD leading sector pelaksanaan roadshow Gubernur. Hasil temuan, ternyata Roadshow Gubernur Ganjar Pranowo Tahun 2013-2017 dilakukan tidak merata atau terjadi ketimpangan di 35 kabupaten kota. Dengan rincian Kabupaten yang sering dikunjungi adalah Kabupaten Cilacap sebanyak 36 kali dan Kabupaten yang jarang dikunjungi adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Magelang sebanyak 2 kali . Bentuk dari kegiatan Roadshow Gubernur ada 6 (enam) yaitu : Ngopi Bareng/Rembukan; Gubernur Mengajar; Silaturahmi ke Pondok Pesantren; Pengarahan SKPD Kabupaten/Kota; Peninjauan Infrastruktur dan Peninjauan UPT/Balai/UP3AD. Dari hasil identifikasi kegiatan roadshow yang dilakukan penulis, Peninjauan Infrastruktur adalah kegitan yang paling sering dilakukan.Kegiatan Roadshow Gubernur di 35 kabupaten/kota mencerminkansebagian besar perwujudan peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan menjalankan kewenangan atributif (fungsi kordinasi, pembinaan dan pengawasan).
26
Herlina, Mery. "IMPLIKASI RATIO DECIDENDI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PUU-XX/2022 TERHADAP HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA PSIKOTROPIKA." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 10, no. 2 (September 17, 2022): 265. http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8669.
Повний текст джерелаАнотація:
Persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah ditentukan sejumlah 20 (dua puluh) persyaratan. Adapun tujuan persyaratan tersebut sebagai seleksi awal untuk menyaring dan mendapatkan calon pimpinan daerah terbaik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Di antara ke 20 persyaratan, terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada salah satu persyaratan calon kepala daerah yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 terkait dengan frasa “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”. Dengan adanya persyaratan tersebut hak konstitusional mantan narapidana psikotropika yang telah menjalani masa pidananya terhalangi untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati). Berkaitan hal itu beberapa waktu lalu melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara No 2/PUU-XX/2022 telah dilakukan pengujian UU No. 10 Tahun 2016 pada Pasal 7 ayat (2) huruf i dan berimplikasi terhadap hak politik mantan narapidana psikotropika yang dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah sepanjang mantan narapidana tersebut mengakui pernah dijatuhi pidana penjara, telah menjalani hukuman, jujur dengan terbuka mengakui segala latar belakang jati dirinya kepada publik.
27
Gunawan, Wawan. "Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia." Jurnal Academia Praja 1, no. 01 (April 11, 2018): 111–28. http://dx.doi.org/10.36859/jap.v1i01.44.
Повний текст джерелаАнотація:
Sekurangnya ada dua fenomena yang menarik untuk dicermati. Pertama, di ranah suprastruktur politik, pemerintah (eksekutif) telah mengimplementasikan desentralisasi kekuasaan, sehingga hanya tinggal 6 bidang saja yang menjadi kewenangan pusat; kewenangan lain telah didistribusikan ke pemerintah daerah. Kedua, di ranah infrastruktur politik, terjadi sentralisasi kewenangan di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik, khususnya di tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dalam hal menentukan calon kepada daerah; Calon gubernur/wakil gubernur, calon walikota/wakil walikota, calon bupati/wakil bupati. Sehingga, kewenangan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang tidak memiliki kewenangan yang signifikan di hadapan DPP. Inilah fenomena anomali kewenangan DPP partai politik dalam sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi sebagai sebuah prasyarat demokrasi seakan tidak berarti dalam struktur partai politik.
28
Bungin, Burhan, Nurlaela Syarif, Monika Teguh, and Tasya Devi Rossafine. "CITRA AKTOR POLITIK PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018." LUGAS Jurnal Komunikasi 3, no. 1 (July 9, 2019): 1–13. http://dx.doi.org/10.31334/ljk.v3i1.408.
Повний текст джерелаАнотація:
North Maluku is the youngest province in Indonesia which has begun to carry out democracy through the Election of Regional Heads (Pilkada). One of the largest regional elections in North Maluku is the Governor's Election. Unfortunately the Governor's Election that has been running so far has been colored by various problems. Symbolic violence such as black campaigns by bringing down political opponents using ethnic and primordial issues sprang up. In addition, the ability of figures to build the image of political actors who have power and influence also makes people accept the results of regional elections that are full of disputes. Coupled with the condition of the mass media that have a tendency to take sides because of certain interests, the existence of social construction on the image of political actors is getting stronger. This study wants to see how the image of political actors is constructed. Through the Focused Group Discussion method with the parties involved it was found that social construction of reality had happened through the role of mass media. Although there are social constructions conveyed by the mass media, the community has its own ability to build that image in itself through the power of interaction and communication as well as through the power of other media such as social media.
29
Mivadila, Melisa, Emeraldy Chatra, and Ria Ariany. "PERAN KPU DALAM MENSOSIALISASIKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015." Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial 1, no. 1 (December 11, 2018): 17–36. http://dx.doi.org/10.15575/jk.v1i1.3766.
Повний текст джерелаАнотація:
This research motivate by the implementation of KPU West Sumatra communication in the 2015 West Sumatra Pilgub socialization which did not reach the voter participation target of 77,5%. The research objective are to describe and analyze arrangement process, delivery and acceptance the socialization message, found obstacles and model of communication process in socialization. This research used a qualitative metho, analyze by Boove and Thil Model with the glamour theory. The research found that communication activities in socialization not maximal yet because the message not distribute broadly and accepted by public. The communication process on the 2015 West Sumatera Governor and Vice Governor Election consist of 8 (eight) phase. There are some obstacles found within communication process; obstacles in the process, semantic, physical and psychological. The others are delays in regulation and improper planning. Evaluation phase is model of communication process which is added on communication phase of West Sumatera Election Commission. The research propose that West Sumatera Election Commission have to plan qualified arrangement, cooperate with democratic volunteers which are provided with proper electoral information, then the evaluation should be performed in every process of communication.
30
Anggrina, Silvia, Ermanto Ermanto, and Emidar Emidar. "PERFORMA PENGGUNAAN KOSAKATA OLEH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DI DALAM YOUTUBE." Jurnal Bahasa dan Sastra 5, no. 2 (February 19, 2018): 59. http://dx.doi.org/10.24036/896160.
Повний текст джерелаАнотація:
This study aims to describe the performance of using Indonesian vocabulary in terms of using the principle of language vocabulary by the governor and vice governor of West Sumatra on Youtube. This study is a qualitative research using descriptive method. The study data are speech by the governor and vice governor of West Sumatra. The data were collected in the following manner, (1) the author download the video of the governor and vice governor of West Sumatra in social media, Youtube; (2) the author transcribes the entire Youtube video; and (3) the author observe and determine data that includes the performance of Indonesian vocabulary; (4) the author include the code to performance of using Indonesian vocabulary. After the data collected, then the author is analyzing the data with the following steps, (1) identifying and transcribing data, (2) classifying data, (3) calculating data, (4) interpreting data, and (5) summing up data. The conclusion of the study is the performance of Indonesian vocabulary in the speech of the governor and vice governor of West Sumatra in well phase. The author found 76% data using standard vocabulary and 24% data using non standard vocabulary. If the data explained in number, the using of standard vocabulary is 276 sentences and non standard vocabulary is 86 sentences.Keywords: vocabulary, governor and vice governor, Youtube
31
Irwanto, Muhammad. "Reposisi Kedudukan Gubernur: Sebuah Examplar Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Eropa Kontinental dan Anglo Saxion." Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 2, no. 2 (October 12, 2021): 13–27. http://dx.doi.org/10.56633/jsie.v2i2.278.
Повний текст джерелаАнотація:
Pengaturan kedudukan Gubernur sebagai kepala provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah. Dalam statusnya sebagai daerah otonom, kewenangan provinsi yang diatur dalam Undang-undang serba tanggung karena urusan otonominya tidak jelas serta memunculkan tumpang tindihnya kewenangan antara provinsi dengan kabupaten dan pada gilirannya menyebabkan disharmoni antara Gubernur dengan Bupati/walikota. Selain memperjelas dan mempertegas tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga harusnya menentukan titik berat otonomi di provinsi agar posisi otonomi kabupaten/kota di bawah otonomi provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian hokum normative dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Pemerintah seharusnya lebih ditekankan pada aspek kebijakan nasional, Provinsi pada koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan kabupaten/kota sebagai pelaksana kebijakan. Penegasan kedudukan dan kewenangan Gubernur, maka Pemerintah dengan seluruh aparaturnya lebih berkonsentrasi dalam menjalankan roda pemerintahan nasional dari pada melayani Bupati/Walikota yang demikian banyak di seluruh Indonesia di satu sisi dan di sisi lain Bupati/Walikota lebih berkonsentrasi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah.
32
Magfira, Amalia, Ahmad Sirulhaq, and Rahmad Hidayat. "Representasi Kandidat Gubernur NTB Tahun 2018 dalam Surat Kabar Lombok Post: Analisis Wacana Kritis." MABASAN 15, no. 1 (June 30, 2021): 55–78. http://dx.doi.org/10.26499/mab.v15i1.423.
Повний текст джерелаАнотація:
Penelitian ini bertujuan mengungkap representasi pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di surat kabar Lombok Post. Pengungkapan disampaikan secara deskriptif dengan Metode Analisis Wacana Kritis. Model analisis wacana kritis yang digunakan adalah model Teun A. Van Dijk. Data penelitian ini berupa 500 teks berita seputar pasangan kandidat yang bertarung. Karena luasnya populasi data, data dibatasi dengan Teknik Purposive Sampling sehingga hanya 20 teks berita yang ditampilkan dengan pembagian 5 berita untuk setiap pasangan kandidat. Data dikumpulkan dengan Metode Simak dan Teknik Catat. Pada tahap penganalisisan data, digunakan Model Analisis Wacana Kritis versi Teun A. Van Dijk dengan mempraktikkan seluruh komponen elemen struktur. Selanjutnya, data disajikan dengan Metode Formal dan Informal. Berdasarkan hasil penganalisisan data didapatkan simpulan bahwa dalam pemberitaan pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, Lombok Post menampilkan citra positif seluruh pasangan kandidat. Pada dasarnya, citra negatif juga ditemukan pada pasangan kandidat. Namun, jumlah representasi negatif sangat tidak signifikan.
33
Supranto, Supranto. "Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018." Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2, no. 4 (April 21, 2021): 691–700. http://dx.doi.org/10.36418/jist.v2i4.133.
Повний текст джерелаАнотація:
Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu menjadi titik krusial dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Kualitas DPT sangat tergantung bagaimana KPU Kabupaten dalam mengimplementasikan regulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi. Untuk mengimplementasikan regulasi ini diperlukan kinerja yang baik dari semua unsur penyelenggara pemilihan. Kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 merupakan hal yang sangat strategis dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilihat dari aspek: (1) kualitas (quality), (2) ketepatan (promptness), (3) inisiatif (intiative), (4) kemampuan (capability), dan (5) komunikasi (communica-tion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Kabupaten Sintang sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi pemilih yang mencapai 89%. Proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat yang berpedoman pada Peraturan KPU. Inisiatif KPU Kabupaten Sintang dalam menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan sudah cukup baik, sehingga semua tahapan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemampuan KPU Kabupaten Sintang dalam pemutakhiran data pemilih perlu ditingkatkan, terutama untuk PPDP dan PPS, karena merekalah ujung tombak dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. KPU Kabupaten Sintang telah membangun komunikasi yang intensif dengan semua stakeholder sehingga proses pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih berjalan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian adalah kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 dilihat dari kelima aspek yang diteliti sudah cukup baik.
34
Alianur, Mudfar, Faisal A.Rani, and Eddy Purnama. "Kewenangan Gubernur Dalam Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Aceh." Syiah Kuala Law Journal 1, no. 1 (November 19, 2018): 101–18. http://dx.doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12242.
Повний текст джерелаАнотація:
Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mana Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Tujuan penelitian untuk mengetahui pergantian yang dilakukan Gubernur terhadap Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh dan mengetahui larangan pergantian pejabat oleh Undang-Undang No 10 Tahun 2016 telah membatasi jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukan kepala daerah (Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota) dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.Article 71 verse (2) of the Act Number 10, 2016 on the change of the Act Number 1, 2015 on the Determination of the Replacement of Government Regulation Number 1, 2014 on the Election of Governor, Head of District and Mayor becomes the Act which is the Governor or vice governor, head of district, or vice of the head of district and major and vice of major is forbidden to replace the high rank official 6 (six) months before the date of its determination of the candidate couples till the end of the power except it has an approval written from the minister, This research aims to know the position changing of echelon II of Aceh Government and to know the ban on the official movement under the Act Number 10, 2016 has limited the power of the Governor that This is juridical normative legal research by focusing on the problems posed in this research, which are on exploring the implementation of the principles or norms in existing laws by applying statutory approach, and it applies conceptual approach by the implementation of conceptual approach. The research shows that the Head of Regions (Governor or vice Governor, Head of District of vice of the Head of District, Major or vice of Major) is forbidden to change high official ranks 6 (six) months before the date of the determination of candidate couple till the end of the power except it has a written approval from the Minister.
35
Siregar, Iqbal Arif. "KLIENTELISME POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 DI KABUPATEN LABUHANBATU." Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal 2, no. 2 (October 29, 2020): 120–39. http://dx.doi.org/10.25077/jdpl.2.2.120-139.2020.
Повний текст джерелаАнотація:
Klientelisme politik Pemuda Pancasila Labuhanbatu diperlihatkan dalam bentuk relasi antara anggota Pemuda Pancasila dengan Wakil Bupati Labuhanbatu. Dukungan yang diberikan mulai dari melakukan konsolidasi internal, mobilisasi anggota dan pemilih, pengawalan kampanye yang dilakukan pasangan calon dan partai koalisi kemudian sampai kepada pengawalan TPS pada hari pemilihan berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat, mendeskripsikan dan menganalisis praktik klientelisme politik antara wakil bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan Pemuda Pancasila dalam upaya pemenangan pasangan calon gubernur Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian skripsi ini menjelaskan dan menggambarkan praktik klientelisme yang terjadi dengan adanya pembentukan tim pemenangan internal Pemuda Pancasila yang dibentuk langsung oleh Wakil Bupati selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila. Tim pemenangan internal ini berbeda dengan tim pemenangan bentukan partai koalisi, dimana posisi wakil bupati juga sebagai ketua tim pemenangan bentukan partai koalisi. Dalam menjalankan agenda pemenangan, tim pemenangan internal Pemuda Pancasila mendapatkan dana dari pemberian personal wakil bupati. Kemudian pertukaran klientelistik yang didapatkan Pemuda Pancasila adalah pemberian dana hibah yang berasal dari anggaran keuangan daerah, dimana sebelumnya Pemuda Pancasila tidak mendapatkan dana hibah apapun.
36
Pratama, Galuh Prasetio, Ani Purwanti, and Dyah Wijaningsih. "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGENAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BIAS GENDER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Diponegoro Law Journal 6, no. 4 (October 30, 2017): 1–11. http://dx.doi.org/10.14710/dlj.2017.19780.
Повний текст джерелаАнотація:
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki otonomi khusus. Dimana otonomi khusus tersebut memberikan kewenangan suatu daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya, khususnya norma adat Kraton Yogyakarta yang menjadi corak tersendiri bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap harus tunduk pada hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia dan dasar negara. Dalam kebijakan yang mengatur mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dikatakan inkonstitusional dan menyimpang dari dasar negara. Hal ini dikarenakan adanya unsur diskriminatif gender dalam kebijakakan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada para sumber dan didukung oleh studi kepustakaan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa kebijakan yang mengatur mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai bias gender. Dimana suatu kebijakan seharusnya tidak boleh diskriminatif. Karena setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum.
37
Setiadi, Wicipto. "PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 3 (December 8, 2020): 427. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.514.
Повний текст джерелаАнотація:
<p>Pemilihan umum merupakan cara untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Dengan adanya pandemi covid-19 maka pemilihan kepala daerah tahun 2020 ditunda. Hal ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan dalam tulisan ini menyimpulkan Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan instrumen yuridis Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179 /PL.02-Kpt/01/ KPU/III/2020 memenuhi unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan baik dari segi asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam pembahasan ada kesesuaian AUPB dengan Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 berdasarkan asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang biasa digunakan dalam yurisprudensi ataupun doktrin.</p>
38
Kristiyanto, Eko Noer. "PEMILIHAN GUBERNUR TAK LANGSUNG SEBAGAI PENEGASAN EKSISTENSI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 3 (December 31, 2012): 397. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.92.
Повний текст джерелаАнотація:
<p>Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena Ɵ dak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Kedudukan provinsi menjadi unik karena melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi secara bersamaan. Hal ini berimbas kepada kedudukan gubernur yang menyandang dua status yaitu sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Peran yang perlu diop Ɵ malkan agar penyelenggaraan negara berjalan baik adalah gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah karena berkaitan dengan fungsi pembinaan, koordinasi dan pengawasan. Sistem pemilihan gubernur secara langsung ternyata justru berimplikasi bahwa gubernur lebih dominan perannya sebagai kepala daerah. Tulisan ini menjelaskan seper Ɵ apa kedudukan gubernur sesungguhnya dan menawarkan solusi seper Ɵ apa mekanisme pemilihan gubernur yang dianggap tepat. Terlepas dari segala kri Ɵ knya, pemilihan gubernur harus dilakukan secara Ɵ dak langsung, mengingat terbatasnya wewenang gubernur serta kedudukan dan tanggung jawab gubernur yang mendapat pelimpahan kewenangan dari pusat serta mengemban mandat dari presiden. Pemilihan oleh DPRD dianggap paling sesuai karena memenuhi unsur pemilihan secara demokra Ɵ s yang diamanatkan oleh kons Ɵ tusi.</p><p>In the Regional Government deconcentra Ɵ on and assistance tasks organized because not all of the powers and du Ɵ es of government can be done by using the principle of decentraliza Ɵ on, the province is unique because decentraliza Ɵ on and deconcentra Ɵ on simultaneously. This impact to the posi Ɵ on of governor of the state that holds the two regions as well as head of government representa Ɵ ves of the central government in the region. The roles that need to be op Ɵ mized so as the governor of the state is running well as representa Ɵ ves of governments in the region as it relates to the func Ɵ ons of guidance, coordina Ɵ on and supervision. System of direct elec Ɵ on of governors proved to be implying that the governor is more dominant role as head of the region. This ar Ɵ cle explains what the real posi Ɵ on of the governor and o ff er solu Ɵ ons as to what mechanism gubernatorial deemed appropriate. Despite all the cri Ɵ cism, the gubernatorial elec Ɵ on must be done indirectly, given the limited authority of the governor and the status and responsibili Ɵ es of governors who received the delega Ɵ on of authority from the center as well as carry out the mandate of the president. The selec Ɵ on by the legislature considered the most appropriate because it meets substance democra Ɵ c elec Ɵ ons mandated by the cons Ɵ tu Ɵ on.</p>
39
Sentosa, Alfrid, and Metiana Agustina. "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KESIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020." JURNAL SOCIOPOLITICO 3, no. 2 (August 31, 2021): 128–38. http://dx.doi.org/10.54683/sociopolitico.v3i2.47.
Повний текст джерелаАнотація:
Penelitian ini mengangkat tentang kapasitas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam kesiapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 pada masa pandemi Cocid-19 di Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya dengan tujuan mendeskripsikan dan mengetahui kapasitas PPS dalam kesiapan pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada masa pandemi covid-19
Penelitian dalam skripsi ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Lokasi penelitian ini dilakukan di kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya. Informan dalam penelitian adalah Lurah, Ketua PPS, Sekretaris PPS, Anggota PPS, dan Tokoh Masyarakat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas PPS dalam kesiapan pelaksanaan Pilkada Kalteng dapat dilihat dari 1) Pemahaman, yaitu PPS sangat memahami tugas mereka dalam menyelenggarakan persiapan pemilihan di Kelurahan Bukit Tunggal, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi. 2) Keterampilan, dilakukan dengan menjalankan tugas dengan sarana dan prasarana yang terbatas, teliti, serta memiliki ide-ide yang kreatif dengan membangun kerjasama dengan beberapa pihak dalam persiapan Pilkada Kalteng 2020. 3) Kemampuan, dilakukan dengan mampu menjalankan tugas dengan tepat waktu yang diberikan. Faktor pendukung yaitu tersedianya sarana prasarana, ada keinginan untuk berkembang, ketersediaan anggaran serta adanya kerjasama. Sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan komunikasi, kurangnya partisipasi masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19.
40
Sulastri, Sulastri, La Sensu, and Kamaruddin Jafar. "Konstitusionalitas Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur." Halu Oleo Legal Research 1, no. 2 (July 29, 2019): 291. http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.7149.
Повний текст джерелаАнотація:
Konstitusionalitas kewenangan pembatalan peraturan daerah berkaitan dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah. Secara yuridis, pembatalan Perda Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 20 ayat (2) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, sedangkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.
41
Wijayanti, Vera. "Pemaknaan Pesan Iklan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Hidayat-Didik pada Pilkada DKI 2012." Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi 1, no. 1 (December 30, 2013): 25–40. http://dx.doi.org/10.21009/communicology.011.03.
Повний текст джерелаАнотація:
Abstrak
Penelitian ini menggambarkan pemaknaan strategi pesan iklan yang digunakaan oleh calon gubenur dan wakil gubenur DKI Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini pada pilkada DKI 2012. Penelitian ini menggunakan teori encoding-decoding dari Struat Hall. Hasil pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak menghasilkan tiga posisi hipotesis decoding yang berbeda yaitu dominant hegemonic position, negotiated position dan oppositional code. Temuan penelitian menghasilkan bahwa strategi perencanaan pesan iklan yang sudah matang belum tentu pesan yang disampaikan sesuai dengan harapan. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan latar belakang khalayak. Khalayak yang tidak aktif dalam sebuah organisasi dan bukan bagian dari sebuah partai politik cenderung berada pada posisi pemaknaan oppositional code. Namun khalayak yang mempunya latar belakang organisasi dan bagian dari sebuah partai maka berada pada posisi dominant hegemonic dan negotiated code. Pemaknaan dari iklan ini di dominasi oleh posisi dominan hegemonic ketika khalayak iklan ini menilai tokoh dalam iklan ini, namun ketika iklan dinilai secara menyeluruh maka posisi oppositional code yang lebih dominan, dimana khalayak berpendapat bahwa pesan iklan PKS tersebut belum menunjukan keterbukaan PKS sebagai sebuah partai
Kata Kunci : Pesan Iklan dan Strategi Perencanaan Iklan
42
Refsinas, Refsinas, Ridham Priskap, and Muhammad Amin. "Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020." Limbago: Journal of Constitutional Law 4, no. 1 (February 23, 2024): 11–29. http://dx.doi.org/10.22437/limbago.v4i1.20326.
Повний текст джерелаАнотація:
Abstract This research aims to: 1) Understand and analyze the implementation of the election of Governor and Deputy Governor based on Law Number 6 of 2020; 2) Know and analyze the implications of the implementation of the election of Governor and Deputy Governor based on Law Number 6 of 2020. In research writing using this type of writing Empirical Juridical. Research Results: 1) The election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province was carried out in accordance with Law no. 6 of 2020 by paying attention to the Covid-19 Health Protocol. 2) The process of resolving regional election violations in Jambi Province is by conducting a repeat vote. The causes are: a) Opening the ballot box which contained voting and vote counting files that were not based on statutory regulations; b) Providing a special mark on the ballot paper in the form of the voter's signature or address on the ballot paper used by the voter at the request of the KPPS; c) KPPS intentionally/unintentionally destroys more than once ballot papers that have been used by voters; d) There are voters who are not registered in the Permanent Voter List, Additional Voter List and do not have an electronic KTP. Keywords; Election; Law Number 6 of 2020; Violation Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memahami dan menganalisis pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; 2) Mengetahui dan menganalisis implikasi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dalam penulisan penelitian menggunakan jenis penulisan ini Yuridis Empiris. Hasil Penelitian: 1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19. 2) Proses penyelesaian pelanggaran pemilu daerah di Provinsi Jambi adalah dengan melakukan pemungutan suara ulang. Penyebabnya adalah: a) Pembukaan kotak suara yang berisi berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) Memberikan tanda khusus pada kertas suara berupa tanda tangan atau alamat pemilih pada kertas suara yang digunakan pemilih atas permintaan KPPS; c) KPPS dengan sengaja/tidak sengaja memusnahkan lebih dari satu kali surat suara yang telah digunakan pemilih; d) Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan tidak mempunyai KTP elektronik. Kata Kunci; Pemilihan; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Pelanggaran
43
Amrullah, Amrullah, Umar Umar, and Lili Suharli. "Pengaruh Strategi Komunikasi Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dengan Perilaku Pemilih sebagai Variabel Moderasi dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Kota Sumbawa." JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6, no. 5 (May 1, 2023): 2922–30. http://dx.doi.org/10.54371/jiip.v6i5.1984.
Повний текст джерелаАнотація:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi komunikasi politik terhadap partisipasi politik denngan perilaku pemilih sebagai variabel moderasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 silam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang merupakan masyarakat Sumbawa Besar yang ikut dan turut aktif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 silam. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dikenal dengan Partial Least Square (PLS), PLS merupakan persamaan yang termasuk ke dalam bidang Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi Politik dengan Perilaku pemilih berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik. Artinya pengaruh positif berarti Perilaku Pemilih yang berorientasi pada sikap rasional cenderung akan menimbulkan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan sebaliknya, selain itu hasil dari penelitian juga mendukung penggunaan teori kontijensi (Contigency Theory), dimana Perilaku Pemilih sebagai variabel situasional mampu memberikan mempengaruhi (memperkuat) hubungan antara Komunikasi Politik terhadap Partisipasi Politik. Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat Kota Sumbawa Besar agar lebih meningkatkan lagi tingkat partisipasinya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, terutama dengan mengikuti kampanye politik para calon kepala daerah agar masyarakat dapat lebih mengenal dan memahami visi, misi serta program kerja calon kepala daerah yang akan di pilihnya nanti.
44
Khoiril Umat, Yoga Nanda, Dhiaz Rusyda Nafsyi, Diana Kusumaningsih, and Lukman Hakim. "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS JAKARTA MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES DAN REGRESI LOGISTIK." Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab 9, no. 2 (July 8, 2024): 211–24. http://dx.doi.org/10.36341/rabit.v9i2.4778.
Повний текст джерелаАнотація:
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tahun 2024 melibatkan masyarakat dalam menentukan pemimpin untuk periode 2024-2029. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih menggunakan algoritma Naive Bayes dan Regresi Logistik. Data survei dikumpulkan melalui kuesioner Google Form dari masyarakat Jakarta yang berusia 17-71 tahun. Proses analisis melibatkan beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, preprocessing, serta pembagian data menjadi data latih dan data uji. Algoritma Naive Bayes digunakan untuk memprediksi parameter klasifikasi berdasarkan pendidikan, popularitas, dan rekam jejak calon, sementara Regresi Logistik memprediksi faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih. Naive Bayes menunjukkan akurasi tinggi dengan keunggulan dalam kecepatan dan pengolahan data berukuran besar, sementara Regresi Logistik menunjukkan kekuatan dalam analisis klasifikasi biner dan multinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor rekam jejak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pemilih. Akurasi prediksi Naive Bayes mencapai 85,00% dan Regresi Logistik 80,00%. Hasil analisis juga mengungkapkan bahwa faktor popularitas dan pendidikan calon memiliki pengaruh rasional terhadap keputusan pemilih, meskipun tidak sekuat rekam jejak. Selain itu, penggunaan dua algoritma ini memberikan pandangan yang komprehensif dalam memahami perilaku pemilih di Jakarta. Berdasarkan hasil yang ada, dapat disimpulkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur juga bisa berfokus pada peningkatan rekam jejak dan popularitas mereka untuk meningkatkan peluang terpilih.
45
Tutik, Titik Triwulan. "ANALISIS HUKUM TATA NEGARA: SISTEM PENETAPAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945." Jurnal Hukum & Pembangunan 41, no. 1 (March 3, 2011): 67. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no1.242.
Повний текст джерелаАнотація:
AbstrakPemerintahan keistimewaan pada suatu daerah pada dasarnya merujuk pada: (1) nilaihistoris, (2) nilai-nilai genekologis; (3) nilai sosial-budaya, selain juga nilai yuridis. DaerahIstimewa Yogyakarta, baik secara historis maupun yuridis memiliki legitimasi yang kuatsebagai daerah istimewa. Secara historis, Pertama, status keistimewaan Yogyakartamerupakan pilihan politik sadar yang diambil penguasa Yogyakarta, yakni Sultan HB IX dan Paku Alam VIII, dan bukan pemberian dari entitas politik nasional. Kedua, Yogyakartamemberikan rang wilayah dan penduduk yang kongkrit bagi Indonesia awal. Ketiga,Yogyakarta menjadi kekuatan penyelamat ketika Indonesia berada dalam situasi krisis untukmempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sedangkan secara yuridisyaitu Pertama, adanya konsistensi pada level yuridis yang mengakui keberadaan suatudaerah yang bersifat istimewa. Kedua, konsistensi pengakuan atas status keistimewaansebuah daerah, tidak diikuti oleh pengaturan yang bersifat komprehensif mengenai substansikeistimewaan sebuah daerah. Keistimewaan DIY juga tercermin dalam mekanisme pengisianjabatan Gubernur Kepada Daerah dan Wakil Gubernur, dengan sistem pengangkatan/penetapan Sri Sultan dan Sri Pakualam secara langsung oleh Presiden. Secarakonstitusional sistem penetapan Hamengku Buwono X dan Sri Pakualam, sebagai Gubernurdan Wakil Gubernur DIY tidaklah bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusionai) selamapenetapan tersebut memperoleh legitimasi dari masyarakat (masyarakat menghendakinya).
46
Arif, Alma, and Megandaru W. Kawuryan. "Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana." JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 6, no. 1 (February 13, 2021): 73–85. http://dx.doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10071.
Повний текст джерелаАнотація:
Sejak 2015, pemilihan kepala daerah serentak dilakukan untuk memilih gubernur dan walikota/ bupati yang akan mengakhiri pekerjaannya. DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintah daerah pada tahun 2017 juga melakukan pilkada serentak dan berakhir pada tahun 2022. Permasalahan yang muncul ketika kewajiban regulasi tentang pilkada, presiden dan wakil presiden dilakukan serentak pada tahun 2024. Antara tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, berdasarkan peraturan tersebut, Gubernur DKI Jakarta akan diisi oleh gubernur sementara yang diangkat oleh pemerintah pusat. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh gubernur sementara untuk mengurus Provinsi DKI Jakarta tentunya akan menimbulkan persoalan yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan alasan, dampak dan akibat jika Gubernur DKI Jakarta diisi oleh gubernur sementara dan berusaha memberikan solusi dan alternatif dari permasalahan tersebut. Paradigma pragmatis dengan desain penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pilkada di DKI sebaiknya dilakukan pada tahun 2022 untuk menghindari waktu kepemimpinan pejabat pelaksana gubernur yang panjang.
47
Anugerah, Renaldhy, Yuwanto, and Kushandajani. "Eksistensi Partai Gerindra Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2016 – 2021 (Studi Kota Palu)." Ethics and Law Journal: Business and Notary 2, no. 1 (January 1, 2024): 1–13. http://dx.doi.org/10.61292/eljbn.87.
Повний текст джерелаАнотація:
This study aims to analyze the sustainability of Gerindra Party in the election of Governor and Deputy Governor of Central Sulawesi for the period 2016-2021 in Palu City. The research method used is descriptive with a qualitative research base. This research refers to the theory of Vicky Randall and Lars Svasand which includes four criteria to measure party sustainability, namely Degree of Systemicity, Value Identity, Degree of Autonomy, and Public Knowledge. The process of selecting informants is done purposively, where researchers intentionally choose individuals who are considered to have an in-depth understanding of the research problem. Data collection techniques were carried out through literature studies, field studies, and interviews. The results showed that Gerindra Party has carried out its functions as a party well, including the management of cadres and coalitions that support the candidates carried, enabling them to win the Governor and Deputy Governor elections for the second time. In addition, the figure carried, namely Mr. Longki Djanggola, as the chairman of the DPW of the Gerindra Party of Central Sulawesi and a nobleman (TOMAOGE) in Kaili land, also has a significant effect on the existence of the Gerindra Party. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan Partai Gerindra dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2016-2021 di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan dasar penelitian kualitatif. Penelitian ini merujuk pada teori Vicky Randall dan Lars Svasand yang mencakup empat kriteria untuk mengukur keberlanjutan partai, yakni Derajat Kesisteman, Identitas Nilai, Derajat Otonomi, dan Pengetahuan Publik. Proses pemilihan informan dilakukan secara Purposive, di mana peneliti secara sengaja memilih individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai partai dengan baik, termasuk pengelolaan kader dan koalisi yang mendukung kandidat yang diusung, memungkinkan mereka meraih kemenangan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kedua kalinya. Selain itu, sosok figur yang diusung, yaitu Bapak Longki Djanggola, sebagai ketua DPW Partai Gerindra Sulteng dan seorang bangsawan (TOMAOGE) di tanah Kaili, juga berpengaruh signifikan terhadap eksistensi Partai Gerindra. Kata kunci : Eksistensi Partai Gerindra, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
48
Yantomi, Ahmad. "KAJIAN YURIDIS KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI INDONESIA." Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 3, no. 1 (May 10, 2022): 14. http://dx.doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4524.
Повний текст джерелаАнотація:
Dalam Pemilukada serentak 2018, terdapat 16 calon yang bertarung melawan kotak kosong untuk pemilihan Walikota dan Bupati, yang mana di kota Makassar faktanya masyarakat lebih banyak memilih kotak kosong ketimbang calon tunggal dukungan partai politik, sehingga secara otomatis pemenangnya adalah kotak kosong itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pelaksanaan Pemilukada berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada pasangan calon melawan kotak kosong didasarkan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pemilukada serentak. Apabila dikaji secara yuridis mengenai kotak kosong yang menang melawan pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilukada, maka didapati akibat hukum bahwa apabila pasangan calon kalah perolehan suara sah atau kurang dari 50%, maka Pemilihan berikutnya diulang kembali pada tahun berikutnya. Selanjutnya, terkait dengan keberlanjutan kepemimpinan kepala daerah lama yang telah habis masa jabatannya, Pemerintah melalui Kemneterian Dalam Negeri menugaskan Penjabat (Pj) Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota untuk mengisi kekosongan hukum hingga penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya.
49
Sangaji, Abu Hasan El-Fuadi. "Politik anggaran penyusunan rencana aksi daerah guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTT." FLOBAMORA 2, no. 2 (January 14, 2020): 51–60. http://dx.doi.org/10.46888/flobamora.v2i2.43.
Повний текст джерелаАнотація:
Fokus dari Kajian ini mengenai bagaimana Politik Anggaran memegang peranan dalam penyusunan rencana aksi daerah guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di provinsi NTT, dari data yang di peroleh hamper semua SKPD/PD Provinsi NTT memahami rencana aksi daerah yang tertuang dalam visi dan misi Gubernur/wakil Gubernur NTT, setiap SKPD/PD terkait misi Provinsi memasukkan sasaran dan target SKPD/PD nya kedalam sistim penganggaran tahun berjalan, hal ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan bapak Gubernur baik itu melalui arahan langsung, wawancara dan pernyataan pada setiap pertemuan dapat dipahami dan dilaksakanan oleh setiap SKPD/PD dalam mencapai tujuan NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
50
Akbar, Muhammad, Muhajir Muhajir, and Hamiyuddin Hamiyuddin. "OPTIMALISASI PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAHODOPI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020." Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 1 (June 30, 2021): 46–76. http://dx.doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.20.
Повний текст джерелаАнотація:
In research conducted in Kab. Morowali with the theme of Siyasah Syar'iyah Review on Optimizing the Role of the Bahodopi District Election Committee in increasing participation in the 2020 Governor and Deputy Governor Elections shows that public participation in the regional head election in Morowali Regency, Bahodopi District is not optimal, even far from expectations, because many people are more choose not to participate in the election of regional heads in this case the election of the Governor and Deputy Governor. Several factors caused the suboptimal participation of the community in the 2020 regional head elections, including: first, the number of people who consider regional head elections unimportant and have no effect on people's welfare. Second, there are many people who have lost trust in local government so that they think that the regional head election does not have an impact on their lives. Third, many people are busy in their work. Fourth, due to the COVID-19 pandemic, many people choose to stay at home. the committee from the KPU has taken several steps to carry out its roles and responsibilities in optimizing public participation in regional head elections. However, the data shows that public participation in the election of regional heads in Morowali Regency, Bahodopi District is not yet optimal and even far from expectations, because many people prefer not to participate in regional head elections.
Abstrak
Dalam penelitian yang dilakukan di Kab. Morowali dengan tema Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Optimalisasi Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi dalam meningkatkan partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi belumlah optimal bahkan jauh dari harapan, karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur. Beberapa faktor penyebab kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, diantaranya: pertama, banyaknya masyarakat yang menganggap pemilihan kepala daerah tidak penting dan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua, banyaknya masyarakat yang hilang kepercayaan terhadap pemerintah daerah sehingga menganggap pemilihan kepala daerah tidak memberikan dampak pada kehidupan mereka. Ketiga, banyaknya masyarakat yang sibuk dalam pekerjaannya. Keempat, dikarenakan pandemi covid – 19 sehingga banyaknya masyarakat yang memilih di rumah saja. panitia dari pihak KPU sudah melakukan beberapa langkah untuk melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Namun, data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi belumlah optimal bahkan jauh dari harapan, karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.