Книги з теми "Budget Indonesia"

Bako, Ronny Sautma Hotma. Hak budget parlemen Indonesia. Jakarta: Yarsif Watampone bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005.

Susanto, Mei. Hak budget parlemen di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Irianto, Edi Slamet. Kebijakan fiskal & pengelolaan pajak di Indonesia. 2nd ed. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Nurman, Ali. Show me the money: Budget advocacy in Indonesia : budget advocacy stories. Yogyakarta, Indonesia: IDEA, 2011.

Simatupang, Dian Puji N. Determinasi kebijakan anggaran negara Indonesia: Studi yuridis. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.

Maryatmo, R. Dampak moneter: Kebijakan defisit anggaran pemerintah dan peranan asa nalar dalam simulasi model makro-ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.

Paterson, William D. O. Expenditure planning and performance-based budgeting in the Directorate General of Highways. Jakarta]: Indonesia Infrastructure Initiative, 2010.

Indonesia. President (1967-1998 : Soeharto). Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. [Jakarta]: Direktorat Publikasi, Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika, Departemen Penerangan RI, 1994.

Indonesia. President (1967-1998 : Soeharto). Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 1997 tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 1995. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1997.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Eko Jaya, 2003.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001. [Jakarta: Sekretariat Kabinet R.I., 2000.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006. [Jakarta]: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005.

Jaleswari, Pramodhawardani, ed. Out of business and on budget: The challenge of military financing in Indonesia. Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2007.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. [Jakarta]: Departemen Keuangan, Republik Indonesia, 2005.

Rieffel, Alexis. Out of business and on budget: The challenge of military financing in Indonesia. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2007.

Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masa persidangan I tahun 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pelantikan Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi NAD dan penyampaian nota keuangan & RAPBD tahun anggaran 2006 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Disampaikan pada rapat pleno masa persidangan I tahun 2006, tanggal 10 s/d 25 Maret 2006. [Banda Aceh]: Sekretariat DPRD, Provinsi Nanggore Aceh Darussalam, 2006.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003. [Jakarta]: Republik Indonesia, 2002.

Franscis, Fary Dj. Menggugat logika APBN: Politik anggaran Partai Gerindra di Badan Anggaran DPR RI. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

Indonesia. President (2004- : Yudhoyono). Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2009 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2010. Jakarta]: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009.

Haryadi, Dedi. Belanja-belanja dewan: Studi dokumen anggaran belanja DPRD Kota Bandung, 1997-2002. Bandung: Bandung Institute of Governance Studies, 2002.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002: Beserta lampiran : disahkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2001. [Jakarta: Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Anggaran?, 2001.

Isdijoso, Brahmantio. Prospek penerapan budget transparency dalam pelaksanaan otonomi daerah & desentralisasi fiskal di daerah kota & kabupaten di Indonesia. Jakarta: Kerjasama Center for Economic and Social Studies (CESS), the Asia Foundation, [and] Partnership for Economic Growth (PEG)-USAID, 2001.

Rasul, Sjahruddin. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran dalam perspektif UU no. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: Problem dan solusi sistem penganggaran di Indonesia. Jakarta: Perum Percetakan Negara, Republik Indonesia, 2003.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 beserta rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2005. Jakarta: Eko Jaya, 2004.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 beserta rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2006. Jakarta: Eko Jaya, 2006.

Hidup, Indonesia Kantor Menteri Negara Lingkungan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pemanfaatan dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup tahun anggaran 2010. Jakarta]: Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia, 2009.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Jakarta: Eko Jaya, 2007.

Indonesia. President (1998-1999 : Habibie). Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1999 tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 8 tahun 1997. Jakarta: BP. Panca Usaha, 1999.

Nota keuangan dan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 28 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004. Jakarta: s.n., 2004.

Indonesia. Nota keuangan dan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 45 tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. Jakarta: Republik Indonesia, 2008.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 beserta rencana pembangunan tahunan (repeta) tahun 2004. Jakarta: Eko Jaya, 2004.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010: Rencana kerja pemerintah tahun 2010. Jakarta]: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009.

Indonesia. President (1967-1998 : Soeharto). Presidential decree of the Republic of Indonesia number 16 of 1994, dated March 22, 1994 on implementation of the state revenues and expenditures budget. [Jakarta: s.n., 1994.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004: Dilengkapi, Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2003, Keputusan Presiden nomor 109 tahun 2003 beserta penjelasannya. Surabaya: Penerbit "Karina", 2004.

The Indonesian budget overview, 2011. Jakarta: Ministry of Finance, Directorate General of Budget, 2011.

Kholik, Abdul. Kamus istilah anggaran. Jakarta: FITRA, 2002.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011: Dilengkapi Undang-Undang nomor 1 tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Th. Anggaran 2008, Undang-Undang nomor 7 tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Th. Anggaran 2009, Permenkeu no. 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2011.

Gunawan, Arwan. Aplikasi model pengukuran kelonggaran anggaran (budget slack) untuk pencapaian kinerja manajerial yang proporsional pada pemerintah daerah di Indonesia: Studi eksploratif pengunaan fungsi engineering MS Excel : laporan akhir penelitian strategis nasional. Bandung]: Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, 2011.

Gunawan, Arwan. Model pengukuran kelonggaran anggaran (budget slack) untuk pencapaian kinerja manajerial yang proporsional pada pemerintah daerah di Indonesia: Studi empiris tingkat kelonggaran anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat : laporan akhir penelitian strategis nasional : bidang ilmu ekonomi/akuntansi. [Bandung]: Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, 2010.

Hanafi, Imam. Kebijakan keuangan daerah: Reformasi dan model pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Malang, Indonesia: Universitas Brawijaya Press, 2009.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015 dan standar prosedur operasi dalam rangka pencairan dana pada kantor pelayanan perbendaharaan negara: Dilengkapi PMK no. 54/PMK.07/2014 tentang peta kapasitas fiskal daerah, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-2/PB/2014 tentang perubahan kedua atas Perdirjen Perbendaharaan no. Per-72/PB/20122 tentang mekanisme pengelolaan dana perhitungan fihak ketiga, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola APBN serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara, Kepdirjen Perbendaharaan no. Kep-66/PB/2013. Jakarta: CV. Cipta Media Indonesia, 2014.

Indonesia: Your guide to Indonesia's best sights for every budget. 2013.

Books, Practical Travel. Adventure in Indonesia: Traveling on a Budget. Independently Published, 2019.

Hoffman, Linda. Tuttle Travel Pack Indonesia: Your Guide to Indonesia's Best Sights for Every Budget. Tuttle Publishing, 2014.

Hoffman, Linda. Tuttle Travel Pack Indonesia: Your Guide to Indonesia's Best Sights for Every Budget. Tuttle Publishing, 2014.

Rieffel, Lex, and Jaleswari Pramodhawardani. Out of Business and on Budget: The Challenge of Military Financing in Indonesia. Brookings Institution Press, 2010.

Rieffel, Lex, and Jaleswari Pramodhawardani. Out of Business and on Budget: The Challenge of Military Financing in Indonesia. Brookings Institution Press, 2007.

Rieffel, Alexis, and Jaleswari Pramodhawardani. Out of Business and on Budget: The Challenge of Military Financing in Indonesia. Brookings Institution Press, 2007.

Mengembalikan kedaulatan rakyat: Panduan bagi peningkatan kompetensi representasi, legislasi, budget, dan kontrol anggota DPRD kabupaten/kota. Kupang, NTT: Yayasan Peduli Sesama, 2002.

Raza, Ahmad, Weiser Erin, Asian Development Bank, and Asia Foundation, eds. Fostering public participation in budget-making: Case studies from Indonesia, the Marshall Islands, and Pakistan. Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines: ADB, 2006.