Literatura científica selecionada sobre o tema "Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan (Indonesia)"
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Consulte a lista de atuais artigos, livros, teses, anais de congressos e outras fontes científicas relevantes para o tema "Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan (Indonesia)".
Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.
Artigos de revistas sobre o assunto "Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan (Indonesia)"
1
Sapari, Sapari. "KENDALAPENGEMBANGANPERBANKAN BAGI HASIL DI INDONESIA". EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 4, n.º 3 (1 de dezembro de 2016): 139. http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2000.v4.i3.1907.
Texto completo da fonteResumo:
Sejak diberlakukannya Undang undang No. 7 tahun 1992 tentang Perhankan , hingga dewasa ini telah beroperasi sebuah bank umum syariah : Bank Muamalat Indonesia dengan 37 kantornya , 73 bank-bank perkreditan rakyat syariah, di samping lembaga-lembaga keuangan syariah lain, yaitu tidak kurang dari 1.300 lembaga -lembaga keuangan mikro yang disebut Baitul Maalwa Tamwil (BMT), dua buah asuransi : Takaful Umum dan Takaful Keluarga, sebuah Islamic Multifinance : HNI Faisal Islamic Finance Company dan sebuah rekmdana : PT Danareksa. Sebagian masyarakat menilai bahwa perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut sangat lamban, peranan lembaga-/embaga ini secara kuantitat f kecil, be/um mencapai 1% dari total volume usaha lembaga-/embaga keuangan nasional . Demikian pula pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi rakyat yang masih sangat kecil, hat ini disebabkan operasional perbankan syariah di Indonesia menghadapi kendala yang memerlukan pemecahan, kendala terpenting adalah kurangnya perangkat hukum, masalah sekuri tisasi dan masalah sumber daya insani. Maka dalam upaya pengembangan perbankan syariah diperlukan pengembangan infrastruktur berupa aturan perundang -undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah, instrumen pasar keuangan ,\yariah nasional dan fembaga penelitian dan pengembangan perbankan syariah yang juga berjimgsi sebagai pusat informasi dan pelatihan.
2
Rusydiana, Aam S., e Abrista Devi. "MENCARI SOLUSI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA". Dialog 36, n.º 1 (31 de agosto de 2013): 107–20. http://dx.doi.org/10.47655/dialog.v36i1.85.
Texto completo da fonteResumo:
LKMS merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Lahirnya lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia merupakan salah satu jawaban melihat perkembangan perbankan syariah yang masih terpusat kepada masyarakat menengah ke atas. Faktanya, LKMS telah tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya sebagai partner para pengusaha kecil dalam penyediaan modal. Walaupun tumbuh dengan pesat, namun LKMS masih mengalami banyak kendala dalam pengembangannya. Masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh institusi ini baik dari sisi internal maupun eksternal. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi penyebab serta faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengembangan LKMS di Indonesia, dengan pendekatan metode BOCR Analytic Network Process (ANP), termasuk solusi strategis yang diusulkan. Berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif aspek menunjukkan bahwa aspek technical menjadi aspek prioritas, selanjutnya diikuti oleh aspek legal/structure, pasar/komunal, dan SDM. Penguraian solusi secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas 1) Pembinaan/ sosialisasi/pendampingan masyarakat menjadi prioritas utama, selanjutnya diikuti oleh 2) inovasi produk, 3) lokasi strategis, 4) kerjasama dengan LKS lainnya, dan 5) menjadikan elemen eksternal sebagai pusat informasi dan media sosialisasi. Sedangkan prioritas strategi yang dianggap dapat meningkatkan pengembangan LKMS di Indonesia terdiri dari: 1) mengoptimalkan peran pemerintah dalam pendanaan, 2) melakukan koordinasi dengan PINBUK, dan 3) linkage program LKMS-BMT-BPRS-Bank Umum Syariah.
3
Banjarnahor, Ekawati. "Pengembangan Transportasi Bersepeda Di Kota Yogyakarta (Indonesia): Pembelajaran Dari Kota Groningen (Belanda)". Warta Penelitian Perhubungan 27, n.º 6 (8 de fevereiro de 2019): 479. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v27i6.945.
Texto completo da fonteResumo:
Penerapan sistem transportasi dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya sekedar tentang menghubungkan satu tempat ke tempat lain, tetapi juga berkaitan dengan banyak aspek, yaitu keselamatan perjalanan, kondisi geografis, sumber daya keuangan, faktor sosial ekonomi, faktor psikologis, dan lain-lain. Semua faktor dapat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk pengembangan transportasi bersepeda di perkotaan Indonesia. Bersepeda adalah salah satu model transportasi perkotaan yang berguna bagi kesehatan, dapat mengurangi polusi udara, dan dapat juga untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Di Indonesia, kebijakan transportasi bersepeda menghadapi banyak hambatan terutama dalam penyediaan jalur bersepeda yang membutuhkan dana yang besar. Belanda merupakan negara percontohan yang menerapkan kebijakan transportasi bersepeda yang baik. Masalah keuangan di Belanda tentang pembiayaan infrastruktur bersepeda dirancang secara bersama mulai dari pemerintah kota hingga pemerintah pusat. Dalam rangka mencari kerangka kebijakan transportasi bersepeda yang tepat untuk diterapkan di perkotaan Indonesia, termasuk masalah keuangan, peraturan dan undang undang, serta peran aktor yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan antara kebijakan transportasi bersepeda di Kota Groningen, Belanda, sebagai referensi kebijakan dan Kota Yogyakarta sebagai studi kasus di Indonesia. Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan tinjauan literatur mengenai kondisi ideal dalam pengembangan transportasi bersepeda di Kota Groningen. Kemudian, hasil dari pengumpulan tinjauan literatur diperiksa agar mendapat pembelajaran dari Kota Groningen, apa yang dapat diterapkan dalam pengembangan transportasi bersepeda di Kota Yogyakarta. Akhir dari penelitian bertujuan dapat memberikan rekomendasi dalam bentuk kebijakan untuk pengembangan transportasi bersepeda di perkotaan Indonesia, khususnya Kota Yogyakarta.Kata kunci: kebijakan bersepeda, transportasi perkotaan, kerangka kebijakan
4
Fauziah Ulfah, Indar. "ANALISIS POTENSI PENERBITAN SUKUK DAERAH DALAM PEMBIAYAAN GREEN INFRASTRUCTURE DI DKI JAKARTA". Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam 9, n.º 1 (24 de junho de 2023): 1–10. http://dx.doi.org/10.30997/jsei.v9i1.8511.
Texto completo da fonteResumo:
Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di suatu daerah adalah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah yang harus dengan efektif dan efisien dikelola oleh pemerintah daerah. Ketimpangan infrastruktur yang ada di Indonesia menjadi permasalahan penting untuk diatasi. Ini menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan instrumen keuangan Islam terutama pembiayaan infrastruktur daerah yaitu tantangan pemerataan pembangunan di Indonesia tanpa mengandalkan APBD. Saat ini Indonesia belum ada yang menerbitkan sukuk daerah walaupun secara landasan hukum sudah ada, sehingga menjadi tantangan dan potensi peluang agar bisa menerbitkan sukuk daerah. Penelitian ini mencoba menganalisis strategi penerbitan sukuk daerah dengan mengedepankan aspek green economy, dan yang menjadi tujuan adalah pembangunan green infrastructure. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan alat analisis SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threat) dengan matriks interaksi EFAS-IFAS. Dari penelitian ini ditemukan strategi Kelemahan-Peluang (WO) adalah strategi paling tepat, yaitu membuat peraturan turunan dari POJK Nomor 63/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang pengaturan: SDM, pelaporan keuangan, wewenang underlying aset, dan prosedur dalam aspek pemasaran kepada masyarakat agar tidak terbentur dengan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
5
Amir, Budi Praptawismacaya. "Sejarah Perkembangan Hukum Asuransi dari Masa Hindia Belanda Hingga Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan". Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 9, n.º 6 (25 de junho de 2024): 3550–64. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.16192.
Texto completo da fonteResumo:
Sejarah asuransi dunia dapat ditelusuri hingga 1750 SM dengan ditemukannya Kode Hammurabi yang mencakup aturan awal tentang perlindungan finansial. Asuransi berkembang melalui berbagai peradaban, hingga munculnya perusahaan asuransi pertama di Indonesia pada tahun 1843 oleh warga Belanda. Perkembangan asuransi di Indonesia terus berlanjut hingga era kemerdekaan dengan nasionalisasi perusahaan asuransi asing dan pembentukan perusahaan asuransi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah dan evolusi hukum yang mempengaruhi perkembangan industri asuransi di Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis historis dan yuridis, menggunakan metode studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ahli sejarah asuransi, praktisi hukum, dan eksekutif perusahaan asuransi, serta observasi terhadap dokumen-dokumen historis. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari artikel ilmiah, jurnal, dan buku terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan kebijakan hukum secara signifikan mempengaruhi perkembangan industri asuransi di Indonesia. Implementasi regulasi yang tepat dapat mendukung pertumbuhan industri ini, sementara tumpang tindih peraturan dapat menjadi hambatan. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri asuransi, serta mendukung iklim investasi yang kondusif. Kesimpulan dari penelitian ini juga menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menghilangkan ego sektoral dan meningkatkan koordinasi dalam sektor asuransi.
6
M.Manan, Yuliyanti. "PENDEKATAN STRATEGIS ADAPTIF BERBASIS SJSN (BPJS) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PRODUK PENSIUN NASIONAL". DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial 5, n.º 1 (10 de março de 2020): 77–86. http://dx.doi.org/10.36636/dialektika.v5i1.412.
Texto completo da fonteResumo:
ABSTRACT
The Capital Market Industry and Non-Bank Financial Institutions (NBFIs) provide alternative means of investment and financial planning for the public. Funds collected in the capital market and the non-bank financial industry (IKNB) and the movement of funds through the financial markets, including capital markets and non-bank financial institutions, are the main keys to the movement of a country's economy. The ranking of penetration results from the World Bank in 6 Asian countries Indonesia ranks 6th, in order to increase penetration, an adaptive approach based on the National Social Security System (BPJS) is needed, in this case placing the role of the National Health Insurance as a center for developing a national pension program with the strategy of integrating the health benefits of Social Security Health Insurance. and pension services (BPJS-K & P). The purpose of this research is to analyze and study innovation solutions to the development and derivation platform of pension products based on the BPJS program. This study uses a descriptive analytical research design and an actuarial approach to research and develop BPJS-based pension services programs.
Keywords: Adaptive Strategy, SJSN, BPJS, Pension Services.
ABSTRAK
Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) menyediakan sarana investasi alternatif dan perencanaan keuangan untuk publik. Dana yang dikumpulkan di pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) dan pergerakan dana melalui pasar keuangan, termasuk pasar modal dan lembaga keuangan non-bank, adalah kunci utama pergerakan ekonomi suatu negara. Pemeringkatan hasil penetrasi dari Bank Dunia di 6 negara Asia Indonesia menempati urutan keenam, untuk meningkatkan penetrasi, diperlukan pendekatan adaptif berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (BPJS), dalam hal ini menempatkan peran Asuransi Kesehatan Nasional. sebagai pusat pengembangan program pensiun nasional dengan strategi mengintegrasikan manfaat kesehatan dari Jaminan Kesehatan Jaminan Sosial. dan layanan pensiun (BPJS-K & P). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mempelajari solusi inovasi untuk platform pengembangan dan derivasi produk pensiun berdasarkan program BPJS. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik deskriptif dan pendekatan aktuaria untuk meneliti dan mengembangkan program layanan pensiun berbasis BPJS.
Kata kunci: Strategi Adaptif, SJSN, BPJS, Layanan Pensiun.
7
Safitri, Mutiara, e Riri Fajriah. "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI". JURNAL SATYA INFORMATIKA 5, n.º 2 (1 de agosto de 2023): 32–41. http://dx.doi.org/10.59134/jsk.v5i2.385.
Texto completo da fonteResumo:
PT Bank Syariah Mandiri adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berlokasi di Gedung Wisma Mandiri Jakarta Pusat, serta mempunyai banyak cabang di seluruh Indonesia dan memiliki ribuan orang karyawan. Sampai saat ini sistem yang digunakan untuk pengelolaan data karyawan masih belum berintegrasi seperti sistem absensi, data karyawan, dan penggajian yang masih terpisah. Sistem kepegawaian berhubungan dengan rancangan hubungan perusahaan dalam menentukan efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan ketepatan tujuan suatu perusahaan, dalam hal ini peneliti melakukan analisa kebutuhan sistem menggunakan metode PIECES selain itu Metode pengembangan sistem yang biasa digunakan untuk perancangan sistem informasi kepegawaian yaitu menggunakan metode RAD(Rapid Application Development) atau sering disebut dengan metode pengembangan cepat. Pada penelitian ini peneliti akan merancang sebuah sistem pengolahan kepegawaian terkait data karyawan yang saling terintegrasi satu sama lain seperti sistem absensi, data karyawan, dan data penggajian.
8
Juliasih, Ni Made Wangi, e Ni Putu Sri Harta Mimba. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Mahasiswa Menjadi Akuntan Publik". E-Jurnal Akuntansi 34, n.º 4 (30 de abril de 2024): 1005. http://dx.doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i04.p13.
Texto completo da fonteResumo:
Data Pusat Pembinaan Profesi Keuangan menunjukkan bahwa jumlah akuntan publik di Indonesia mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, sedangkan perusahaan yang membutuhkan jasa akuntan publik meningkat. Perusahaan membutuhkan opini audit atas kewajaran laporan keuangannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada teknik analisis dan variabel yang digunakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi, Soft Skills, Penghargaan Finansial, dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Akuntan Publik. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2019 sebanyak 256. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan hasil 156 sampel. Teknik analisis data menggunakan Partial Least Square. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemahaman Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan Publik, sedangkan Soft Skills, Penghargaan Finansial, dan Pertimbangan Pasar Kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik. Hasil penelitian memberikan bukti pengembangan TPB dan Teori Pengharapan.
9
Adlu, Abd Malik, Abdul Wahab e Rizka Jafar. "Dampak Ekspor, Inflasi, dan Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia melalui Kurs sebagai Variabel Intervening". Bulletin of Economic Studies (BEST) 2, n.º 1 (30 de abril de 2022): 1–16. http://dx.doi.org/10.24252/best.v2i1.28115.
Texto completo da fonteResumo:
Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama setiap negara, sebab meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dapat terwujud. Adapun beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, diantaranya: ekspor, inflasi, utang luar negeri dan kurs. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ekspor, inflasi dan utang luar negeri memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kurs. Dalam penelitian ini menggunakan metode path analysis dimana analisis jalur (Path Analysis) merupakan pengembangan analisis multi regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis jalur. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time-series yang diperoleh dari laman web Badan Pusat Statistik Indonesia, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel ekspor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian variabel utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, perlu sikap reaktif pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
10
Syahbanuddin, Herry, Andri Soemitra e Zuhrinal M Nawawi. "Pemimpin dan Kepemimpinan Prinsip Islam (Syariah) Dalam Konteks Merger 3 Bank Syariah Besar menjadi Bank Syariah Indonesia". Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2, n.º 1 (27 de janeiro de 2023): 56–69. http://dx.doi.org/10.55537/mumtaz.v2i1.588.
Texto completo da fonteResumo:
Dalam konteks kepemimpinan sebuah kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap keputusan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya dimana hasil keputusan pemimpin yang menyangkut kepentingan publik harus didasarkan pada kemaslahatan. Sehingga urgensi menjalankan dan menjaga kemaslahatan publik itu sesungguhnya bukan sekedar terkait dengan pemimpin dan kepemimpinan, namun seluruh umat Islam juga memiliki kewajiban untuk menjalankan dan menjaganya. Agar sejalan dengan tujuannya untuk mewajudkan kemaslahatan dibidang spiritual (keagamaan) maupun dalam bidang social ekonomi. Sejalan dengan yang dialami oleh tiga bank syariah besar milik pemerintah dilakukannya merger dan akuisisi yang tidak hanya sebatas upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun juga menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional, mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global, maka dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kepemimpinannya melakukan perubahan dalam pelaksanaan merger dan akuisisi bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan telaah literatur dari beberapa penelitian yang sudah ada dan dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan metode data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, artikel prosiding, buku, dan internet. Kemudian menganalisis penggabungan ketiga bank syariah milik pemerintah ini untuk membentuk bank umum syariah nasional yang terbesar dan tentunya dengan modal yang kuat apakah sejalan dengan kepemimpinan yang kuat sejalan dengan perubahan tersebut.
Livros sobre o assunto "Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan (Indonesia)"
1
Centre for Animal Research and Development., ed. A Review of the Pusat Penelitian dan Pengembangan Ternak (P3T) project, Indonesia. [Bogor?]: P3T, 1989.
Encontre o texto completo da fonteCapítulos de livros sobre o assunto "Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan (Indonesia)"
1
Muhamad Aminudin, Norman Pamungkas, Asti Nilatany e Emilia Annisa. "Kajian Penetapan Nilai Pembatas Dosis di Pusat Riset dan Teknologi Aplikasi Isotop dan Radiasi (PRTAIR) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)". In Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Isotop dan Radiasi 2021: Peran Isotop dan Radiasi untuk Indonesia yang Berdaya Saing. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.690.c665.
Texto completo da fonteResumo:
Pusat Riset dan Teknologi Aplikasi Isotop dan Radiasi (PRTAIR) melaksanakan beragam kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, dan pengkajian (litbangjirap) yang memanfaatkan isotop dan radiasi. Dalam setiap kegiatan litbangjirap, pengupayaan proteksi dan keselamatan radiasi wajib dilakukan salah satunya dengan cara penetapan nilai pembatas dosis (NPD) untuk kegiatan yang dilakukan di daerah kerja radiasi sesuai mandat yang diberikan kepada pemegang izin pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. Nilai pembatas dosis (NPD), yang merupakan suatu bentuk upaya optimasi proteksi dan keselamatan radiasi, dapat diartikan sebagai nilai batas maksimum dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi di suatu fasilitas pemanfaatan tenaga nuklir pada kondisi operasi normal. Sampel data yang digunakan dalam kajian ini adalah data hasil evaluasi dosis tahunan pekerja radiasi di lingkungan PRTAIR – BRIN selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Penentuan nilai pembatas dosis (NPD) dalam kajian ini ditentukan berdasarkan pada rataan dosis maksimum di antara nilai kuartil atas dan nilai datum dosis maksimum tertinggi. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi ke pemegang izin sebagai acuan besaran nilai pembatas dosis (NPD) di setiap kegiatan litbangjirap yang ada di PRTAIR – BRIN. Dengan adanya penentuan nilai pembatas dosis ini, diharapkan setiap kegiatan litbangjirap yang ada di Pusat Riset dan Teknologi Aplikasi Isotop dan Radiasi (PRTAIR) menjadi lebih optimal baik dari aspek keselamatan maupun keluarannya.
Trabalhos de conferências sobre o assunto "Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan (Indonesia)"
1
Priyono, Sigit. "Perspektif Politik dan Keamanan Pembangunan Pusat Peluncuran dan Penyelenggraan Satelit dalam Kerangka Kemandirian Nasional". In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa II. Bogor: In Media, 2018. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.ii.10.
Texto completo da fonteResumo:
Secara historis perkembangan teknologi satelit di Indonesia mulai sejak diluncurkannya program satelit PALAPA. Program tersebut mengukuhkan Indonesia menjadi satu Negara berkembang pertama di dunia dan negara ke tiga didunia yang menggunakan teknologi satelit untuk keperluan komunikasi nasional komersial setelah Amerika Serikat dan Kanada. Secara faktual ada enam (6) persoalan yang dihadapi Indonesia dalam bidang antariksa. Salah satunya adalah bagaimana dengan pemanfaatan geografi Indonesia sebagai tempat peluncuran satelit yang bisa berdampak pada konstelasi Politik dan keamanan kawasan dan ekonomi nasional. Tulisan ini menjelaskan secara khusus dampak politik pembangunan Peluncuran di pulau Biak, Papua. Hasilnya adalah pembangunan bandar antariksa di Pulau Biak Numfor akan menciptakan Balancing Power dengan Hadirnya investor (Rusia, China dan negara lainnya) dapat menjadikan penyeimbang kekuatan terhadap perusahaan asing di Papua (PT. Freeport) (USA dan Australia). Di samping itu juga terdapat Deterrence Power dalam penguasaan tehnologi peluncuran satelit serta pengembangan dan penelitian satelit bagi Lapan. Selain itu, dari sisi ekonomi, Kesejahteraan Papua akan meningkat melalui mega proyek peluncuran satelit di Biak.