Siga este link para ver outros tipos de publicações sobre o tema: People with disabilities.
Artigos de revistas sobre o tema "People with disabilities"
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Veja os 50 melhores artigos de revistas para estudos sobre o assunto "People with disabilities".
Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.
Veja os artigos de revistas das mais diversas áreas científicas e compile uma bibliografia correta.
1
Yulyana, Eka, Nelly Martini e Arip Solehudin. "Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Bagi Penyandang Disabilitas". Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) 2, n.º 1 (31 de março de 2021): 108–15. http://dx.doi.org/10.34010/icomse.v2i1.4736.
Texto completo da fonteResumo:
Abstract
This community service activity focuses on the 2020 Pilkada for People with Disabilities in East Karawang District. The purpose of this service is for persons with disabilities to know and get information related to the implementation of the 2020 Karawang Regency Pilkada.
Conducted with the lecture method, question and answer discussions by visiting some people with disabilities in the East Karawang area, as well as webinars for people with disabilities and village and sub-district government officials in East Karawang, a video was made that was shown to candidates with disabilities who were contesting the Pilkada .
The results of the implementation of this service activity are knowing that people with disabilities who are still marginalized, with the socialization carried out providing education for persons with disabilities to be willing and not to be ashamed to participate in giving their voting rights in the 2020 Karawang elections, increasing the motivation of some people with disabilities who have never been want to come to enlightened polling stations to intend to come to give their political rights on election day.
Conclusion on the implementation of this service activity is still low attention given by the government and election organizers who embrace all levels of society in terms of political participation, never directly socialization activities to the grassroots level, so this activity is felt to be very helpful for the role of the government and election administrators who only conducted one-time election dissemination for persons with disabilities only through the community of persons with disabilities.
It is hoped that the impact of this activity is given motivation to persons with disabilities who have not participated so far, they are eager to come to the polling station to give their voting rights. With direct visits, persons with disabilities feel that their existence is significant in community life.
ABSTRAK
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini fokus pada Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas 2020 di Kecamatan Karawang Timur. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah agar para penyandang disabilitas mengetahui dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Karawang tahun 2020.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi tanya jawab dengan mendatangi sebagian penyandang disabilitas yang berada di wilayah Karawang Timur, serta webinar untuk penyandang disabilitas dan aparat pemerintah desa dan kecamatan di Karawang Timur, dilakukan pembuatan video yang diperlihatkan kepada kaum disabilitas para calon yang berkontestasi dalam Pilkada.
Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah mengetahui bahwa para penyandang disabilitis yang masih termarginalkan, dengan sosialisasi yang dilaksanakan memberikan pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk mau dan jangan malu berpartisipasi memberikan hak suaranya dalam Pilkada Karawang tahun 2020, meningkatkan motivasi sebagian para penyandang disabilitis yang selama ini tidak pernah mau datang ke TPS tercerahkan untuk berniat datang memberikan hak politiknya pada hari pemilihan.
Simpulan atas pelaksanaan kegiatan pengabdian ini masih rendahnya perhatian yang diberikan pemerintah dan penyelenggara Pemilu yang merangkul semua lapisan masyarakat dalam hal partisipasi politik, tidak pernah secara langsung kegiatan sosialisasi sampai pada level akar rumput, sehingga kegiatan ini dirasakan sangat membantu peran pemerintah dan penyelenggara pemilu yang hanya melakukan satu kali sosialisasi pilkada untuk penyandang disabilitas yang hanya melalui komunitas penyandang disabilitas.
Dampak dari kegiatan ini diharapkan setelah diberikan motivasi kepada para penyandang disabilitas yang selama ini tidak ikut berpartisipasi, mereka bersemangat untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya. Dengan adanya kunjungan secara langsung para penyandang disabilitas merasa keberadaannya pun berarti dalam kehidupan masyarakat.
2
Ranika, Ketria. "DISKRIMINASI DALAM PEMBERIAN FORMULIR PENERBANGAN ORANG SAKIT YANG MENGANDUNG KLAUSULA BAKU BAGI PENYANDANG DISABILITAS". Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 3, n.º 1 (26 de agosto de 2019): 43–60. http://dx.doi.org/10.24246/alethea.vol3.no1.p43-60.
Texto completo da fonteResumo:
Fenomena pemberian formulir orang sakit yang diberikan oleh maskapai Lion Air terhadap penyandang disabilitas merupakan tindakan diskriminasi yang menarik untuk dicermati. Perlu diketahui asas non-diskriminasi memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kedudukan penyandang disabilitas dengan orang sakit, serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di bidang penerbangan dan diskriminasi dalam klausula formulir orang sakit yang diberikan pada penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status antara penyandang disabilitas dan orang sakit merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat diperlakukan secara sama. Penyamaan penyandang disabilitas dan orang sakit, melalui pemberian formulir orang sakit terhadap penyandang disabilitas, merupakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena orang sakit memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyandang disabilitas, sehingga hal ini dapat menciderai hak dari penyandang disabilitas.
The use of forms of sick people to persons with disabilities by Lion Air is an interesting act of discrimination to be observed. It should be known that the principle of non-discrimination gives protection for everyone to be free from discriminatory treatment. The purpose of this study is to analyse the position of persons with disabilities with sick people, as well as legal protection for persons with disabilities in the field of aviation and discrimination due to sick people's form that given to persons with disabilities. The type of research used is normative legal research. The results showed that status between people with disabilities and sick people was different. The equalization of persons with disabilities and sick people through the provision of forms of sick persons with disabilities constitutes discrimination against persons with disabilities, so it could violate the rights of persons with disabilities.
3
Latuconsina, Zulfah. "Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas". Pandecta: Research Law Journal 9, n.º 2 (1 de dezembro de 2014): 207. http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3445.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk afirmatif kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah, persepsi penyandang disabilitas terhadap afirmatif kebijakan pemerintah, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan afirmatif kebijakan pemerintah tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kuota minimal hak kerja bagi penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Namun pemerintah masih berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Upaya ini diwujudkan melalui afirmatif kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang sejauh ini masih dalam tahap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Persatuan Penyandang Cacat Indonesia menilai bahwa pelatihan yang diberikan pemerintah dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hidup penyandang disabilitas. Hal serupa turut disuarakan oleh Gerkatin. Sedangkan tentang kehadiran Raperda, baik Persatuan Penyandang Cacat Indonesia maupun Gerkatin memberikan respon positif. Adapun faktor penyebab afirmatif kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan ketidakpatuhan pihak – pihak serta ketidaktahuan pihak perusahaan mengenai adanya aturan tentang kuota minimal hak kerja bagi penyandang disabilitas.<br /><br /><em>The purposes of this study are to knows the form of affirmative policies of local goverment to facilitating of work to disabilities, to knows how the respons of disabilities, and to knows what the obstacles to implementation those policies. This study is using sosio - juridical with descriptive approach. The result of this study is showing that the minimum quota of disabilities’s work right is insatiable. But the local goverment’s keeping try to actualizing it with their affirmative policies. These affirmative policies exist to faciliting disabilities to get their’s work right. The local goverment give it by training skill of disabilities, giving social capital, and by formating the draft of local regulation about acquirement of disabilities rights. The unity of Indonesia’s Disabilities and The Unity of Deaf People of Indonesia give positive respons to the policies. But the policies which applicating by the local goverments is getting obtacles. The obtacles of application is causing by disobediently by the people and knowless of the people obout the regulation which regulating the minimum qouta of disabilities’s work right.</em>
4
Ramadhani, Putri Erika, Anisza Eva Saputri e Santoso Tri Raharjo. "CSR DAN PENYANDANG DISABILITAS". Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7, n.º 1 (14 de julho de 2020): 144. http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28585.
Texto completo da fonteResumo:
Orang dengan disabilitas adalah orang yang memiliki kemampuan berbeda baik fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama. Orang dengan disabilitas secara sosial seringkali mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari persepsi dan sikap lingkungan sosial yang tidak tepat dalam berinteraksi dengan mereka. Sehingga peran serta orang dengan disabilitas seringkali diabaikan. Jumlah orang dengan disabilitas pada 9 provinsi di Indonesia sebanyak 299.203 jiwa, dan sekitar 67,33% disabilitas dewasa tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan. Perusahaan melalui program corporate social responsibility dapat berperan dalam membantu meningkatkan aksesibilitas orang dengan disabilitas melalui peningkatan keterampilan kerja dan akses terhadap sumber-sumber penghidupan mereka. Lembaga Sinergi Foundation merupakan salah satu organisasi yang berupaya membantu memberdayakan orang dengan disabilitas (ODD). Tujuan dari program CSR dari Sinergi Foundation adalah agar ODD mampu memenuhid kebutuhan hidup secara mandiri, sehigga taraf hidup mereka meningkat secara sosial dan ekonomi. People with disabilities are people who have different abilities whether physical, mental, intellectual or sensory in the long term. People with social disabilities often experience limitations in meeting their needs as a result of perceptions and attitudes of social environment that are not appropriate in interacting with them. So the participation of people with disabilities is often ignored. The number of people with disabilities in 9 provinces in Indonesia is 299,203 people, and about 67.33% of adults with disabilities do not have skills and jobs. Companies through corporate social responsibility programs can play a role in helping to increase the accessibility of people with disabilities through improving work skills and access to their livelihoods. The Sinergi Foundation is an organization that seeks to help empower people with disabilities (ODD). The aim of the CSR program of the Sinergi Foundation is that ODD are able to fulfill their needs independently, so that their standard of living increases socially and economically.
5
Houtenville, Andrew, e Valentini Kalargyrou. "People with Disabilities". Cornell Hospitality Quarterly 53, n.º 1 (29 de novembro de 2011): 40–52. http://dx.doi.org/10.1177/1938965511424151.
Texto completo da fonte
6
Novialdi, Risky, Isvarwani Isvarwani, Fauzi Fauzi, Ilyas Ismail e Muammar Qadafi. "Menyoal Kesenjangan dan Diskriminisi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas". Journal of Governance and Social Policy 2, n.º 2 (29 de dezembro de 2021): 169–78. http://dx.doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23258.
Texto completo da fonteResumo:
Disabilitas menjadi topik permasalahan yang serius periode belakangan ini, hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas rawan akan berbagai tindakan diskriminasi secara fisik maupun mental, bahkan difabel rentan menjadi korban pelecehan seksual dalam ruang lingkup keluarga ataupun non difabel. Para disabilitas menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas seringkali di tolak dengan alasan keterbatasan mereka, bahkan ada beberapa yang menjadikan sehat jasmani dan rohani sebagai syarat utama untuk bisa mangakses bidang-bidang tertentu. Bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap penyandang disabilitas masih dijumpai di lokasi sekitar. Kesenjangan yang diterima oleh penyandang disabilitas menjadi tekanan tersendiri bagi para difabel untuk memenuhi segala aspek kebutuhannya. Pemenuhan hak-hak disabilitas masih kurang diperhatikan, baik dalam sarana bangunan atau infastruktur, maupun fasilitas-fasilitas di tempat umum. Ketidaksetaraan juga terjadi dalam sektor pendidikan, lapangan pekerjaan, politik, dan aksesibilitas terhadap transportasi. Hal tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda yang diterima oleh penyandang disabilitas terhadap layanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.Disability has become a serious problem topic in recent times, this is because people with disabilities are prone to various acts of discrimination physically and mentally, even people with disabilities are vulnerable to being victims of sexual harassment within the family or non-disabled spheres. People with disabilities face various problems in their daily life. Persons with disabilities are often rejected on the grounds of their limitations, there are even some who make physically and mentally healthy as the main requirement to be able to access certain fields. Even human rights violations against persons with disabilities are still found in nearby locations. The gap that is accepted by people with disabilities is a separate pressure for people with disabilities to meet all aspects of their needs. Fulfillment of disability rights is still lacking in attention, both in building facilities or infrastructure, as well as facilities in public places. Inequality also exists in the sectors of education, employment, politics, and accessibility to transportation. This shows that there is a different treatment received by persons with disabilities towards public services that are friendly to persons with disabilities.
7
Andy Tanase, Cristian, e Alexandru Gavriliuc. "Assistive device for people with mobility disabilities". International Journal of Academic Research 5, n.º 5 (10 de outubro de 2013): 24–28. http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-5/a.3.
Texto completo da fonte
8
Sholehuddin, Safri, Dhika Ayu Syafira, Santoso Tri Raharjo e Nurliana C. Apsari. "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ALFAMART DALAM MEMPERKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS". Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7, n.º 2 (11 de agosto de 2020): 296. http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v7i2.29054.
Texto completo da fonteResumo:
AbstrakNegara memiliki kewajiban bagi warganya untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain, baik itu budaya, agama, maupun kondisi fisik antar sesama manusia. Di dunia ini memang tidak ada seseorang yang sempurna, namun ada masyarakat yang memamg tidak memiliki kondisi fisik layaknya orang normal. Mereka adalah para penyandang disabilitas, yang termasuk dalam masayarakat rentan, karena memiliki keterbatasan fisik sehingga merasa kesulitan terkait keberfungsian sosialnya. Disabilitas berasal dari kata disability atau disabilities yang artinya ketidakmampuan. Disabilitas sudah menjadi isu yang selalu didengar oleh masyarakat akan tetapi banyak pula masyarakat yang merasa tidak peduli dengan para penyandang disabilitas. Hanya ada sedikit masyarakat penyandang disabilitas yang mampu bekerja layaknya orang normal, karena mereka merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan apalagi dengan kondisi fisik yang dapat dikatakan tidak lengkap, mereka hanya bekerja sebagai pengemis dipinggir jalan yang selalu mencari belas kasihan dari masyarakat luar untuk memberinya uang demi melanjutkan kehidupan sehari-harinya. Namun tidak semua orang dengan disabilitas selalu menjadi seorang pengemis, mereka mampu melanjutkan hidup walaupun memiliki keterbatasan fisik, contohnya mencari pekerjaan yang layak bagi mereka dan tidak selalu meminta belas kahisan kepada masyarakat luas. Perusahaan seperti Alfamart selalu aktif dalam mengangkat para penyandang disabilitas sebagai karyawan mereka. Alfamart tidak hanya memperkerjakan 0,1% penyandang disabilitas dalam perusahaannya meliankan 0,4% dalam mengangkat para penyandang disabilitas menjadi para karyawannya dari tahun-ketahun. Sehingga sengan adanya CSR ini maka para penyandang disabilitas akan mampu menjadi seorang pekerja yang layak dan dapat menjalankan keberfungsian sosialnya dalam kelhidupan masyarakat.Kata Kunci: Cooperate Social Responsibility (CSR), Disabilitas, Kesempatan Kerja AbstractThe state has an obligation for its citizens to respect each other's differences, be it cultural, religious, or physical conditions between people. In this world there is no one who is perfect, but there are people who do not have physical conditions like normal people. They are people with disabilities, which are included in vulnerable communities, because they have physical limitations so they feel difficulties related to social functioning. Disability comes from the word disability or disabilities, which means disability. Disability has become an issue that is always listened to by the community but there are also many people who feel they don't care about people with disabilities. Only a few people with disabilities are able to work like normal people, because they find it difficult to get a job especially with physical conditions that can be said to be incomplete, they only work as beggars on the side of the road who are always looking for mercy from the outside community to give him money to continue his daily life. However, not all people with disabilities always become beggars, they are able to continue to live despite their physical limitations, for example finding decent work for them and not always asking for mercy from the wider community. Companies like Alfamart are always active in appointing persons with disabilities as their employees. Alfamart not only employs 0.1% of people with disabilities in his company, but only 0.4% in appointing people with disabilities as employees over the years. So with this CSR, persons with disabilities will be able to become decent workers and be able to carry out their social functioning in the life of the community.Keywords: Cooperate Social Responsibility (CSR), Disability, Job Opportunities
9
Hanjarwati, Astri, Jamil Suprihatiningrum e Siti Aminah. "Survei Aksesibilitas Fisik dan Sosial sebagai Dasar Penyusunan Grand Design Desa Inklusif". JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat) 8, n.º 1 (5 de abril de 2021): 1–17. http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v8i1.24266.
Texto completo da fonteResumo:
Abstrak: Desa Trimurti memiliki jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Kabupaten Bantul. Hal ini menjadikan Desa Trimurti berpotensi untuk menjadi desa inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas fisik dan sosial penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, dengan sampel 60 penyandang disabilitas (30% dari total jumlah penyandang disabilitas). Analisis data secara deskriptif menggunakan spss versi 23. Hasilnya survei menunjukkan: (1) aksesibilitas sosial di Desa Trimurti sangat baik ditunjukkan dengan sikap terhadap penyandang disabilitas yang baik; ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan dan informasi sangat baik. (2) aksesibilitas fisik menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan fisik tidak dapat diakses, kecuali Sekolah Khusus (SLB) dan Puskesmas Srandakan. (3) aksesibilitas finansial, kebijakan dan pengetahuan para penyandang cacat masih sangat terbatas; penyandang disabilitas tidak memiliki akses ke modal dan peluang kerja. Berdasarkan pada hasil survei tersebut dapat disusun kebijakan yang inklusif sehingga terwujud desa inklusif yang ramah terhadap penyandang disabilitas Survey of Physical and Social Accessibility as a Base Preparation of the Inclusive Village Grand Design Abstract: Trimurti Village has the highest number of persons with disabilities in Bantul Regency. This makes Trimurti Village has the potential to become an inclusive village. This study aims to determine the physical and social accessibility of persons with disabilities. The research method used was survey research, with a sample of 60 people with disabilities (30% of the total number of people with disabilities). Descriptive data analysis using SPSS version 23. The survey results show: (1) social accessibility in the village of Trimurti is very well demonstrated by a good attitude towards persons with disabilities; the availability of education, health and information services is very good. (2) physical accessibility shows that most of the physical buildings are inaccessible, except for Special Schools (SLB) and the Heatlh Center (Puskesmas) Srandakan. (3) financial accessibility, policy and knowledge of people with disabilities is still very limited; people with disabilities do not have access to capital and employment opportunities. Based on the results of the survey, inclusive policies can be developed so that an inclusive village that is friendly to people with disabilities can be developed.
10
Martoyo, Martoyo, Herlan Herlan, Sukamto Sukamto, Agus Sikwan, Elyta Elyta e Dodi Al Vayed. "JUSTIFIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM MEMBERIKAN PELUANG PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) 12, n.º 3 (30 de novembro de 2023): 283–93. http://dx.doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2661.
Texto completo da fonteResumo:
This study intends to offer recommendations to the Pontianak City regional administration for improving employment regulations for people with disabilities in Pontianak City. The opportunities for people with impairments are the same as those for everyone else. The Pontianak City Government has created policies for people with disabilities to meet their requirements. The local laws outline the rights of people with disabilities, including the right to employment. These regional regulations have been put into effect by the Pontianak City Government through the Pontianak City Manpower, Cooperative, and UKM Office, starting with the management of information on the world of work for people with disabilities, work facilities, skill training, and awareness of the rights of workers with disabilities. Defects continue to be found in its application, making executing these policies less than ideal. Based on the study's findings, the Regional Government of Pontianak City adopted the Regional Regulation of the City of Pontianak Number 13 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities in Pontianak City, which established an employment policy for people with disabilities. The Regional Government of Pontianak City has made several efforts to put the law into practice, starting with information management, work facilities, skill training, outreach, awareness programs for the law's rights, and information about the employment of people with disabilities in Pontianak City.Penelitian ini bertujuan menawarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kota Pontianak untuk penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak. Kesempatan bagi orang-orang dengan gangguan sama dengan kesempatan untuk orang lain. Pemerintah Kota Pontianak telah membuat kebijakan bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.. Undang-undang setempat menguraikan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pekerjaan. Peraturan daerah ini telah diberlakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak, dimulai dengan pengelolaan informasi dunia kerja bagi penyandang disabilitas, fasilitas kerja, pelatihan keterampilan, dan kesadaran akan hak-hak pekerja penyandang disabilitas. Cacat terus ditemukan dalam penerapannya, membuat pelaksanaan kebijakan ini kurang ideal. Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengadopsi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak, yang menetapkan kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah melakukan beberapa upaya untuk menerapkan undang-undang tersebut, mulai dari pengelolaan informasi, fasilitas kerja, pelatihan keterampilan, penjangkauan, dan program kesadaran akan hak-hak hukum, serta informasi tentang ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Kota Pontianak
11
Nopiah, Ririn, e Heni Wahyuni. "Pengaruh Asuransi Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Aksesabilitas Layanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Di Indonesia". Convergence: The Journal of Economic Development 3, n.º 2 (19 de julho de 2022): 127–46. http://dx.doi.org/10.33369/convergence-jep.v3i2.22768.
Texto completo da fonteResumo:
Health insurance is one of social health guarantees programs provided to the society in accessing health services in Indonesia. This program is implemented as a solution of equality problems on health services. This paper aims to analyze effect of health insurance ownership on accessibility health services to people with disabilities who included as vulnerable communities. This research have 1.288 respondents of people with disabilities from Indonesia Family Life Survey that analyzed by multinomial logit regression models. The results show that health insurance ownership of disabilities are not effective enough in accessibility of disabilities health services. To access health service, people with disabilities have main obstacle factor namely physical mobiltity services. Furthermore head of household, chronic disease, transportation costs, and years education variables have significant effect on preventive and curative health services to people with disabilities. Whereas sex and unemployed status significant effect on preventive health services. Keywords : People with Disabilities1, Health Insurance2, Accessibility3, Health Service4
12
Greenbank, Alicia, Galit Agam Ben Artzi e Gabriel Kashy-Rosenbaum. "People Build an Army Builds People: Attitudes towards Military Service by Young People with Disabilities". SOCIAL ISSUES IN ISRAEL 32, n.º 2 (2023): 135–64. http://dx.doi.org/10.26351/siii/32-2/6.
Texto completo da fonteResumo:
The main objective of this study was to examine people’s attitudes towards the integration of young people with disabilities in the army. Another objective was to examine the direct and indirect relationship between attitudes towards empathic ability and early acquaintance with a soldier with a disability. The sample included 649 participants, mean age = 27.64 (SD = 11.18). Attitudes were measured using three subscales: (1) the importance and contribution of integration, (2) labeling perception, and (3) the right to equality. Empathic ability was measured with a distinction between the cognitive and emotional aspects. The findings showed that most of the participants supported the integration of young people with disabilities in the army and reported more positive attitudes towards the integration of young people with physical disabilities than towards people with mental and cognitive disabilities. Empathic ability was found to make a direct and indirect positive contribution to attitudes through early acquaintance with soldiers with disabilities. The theoretical and applied implications of the present study are discussed.
13
Mulia, Ibnata Bikry, Erna Yuliandari e Rima Vien Permata Hartanto. "Civic engagement penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak atas pekerjaan (studi pada induk disabilitas Purworejo)". Academy of Education Journal 15, n.º 1 (24 de abril de 2024): 925–38. http://dx.doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2334.
Texto completo da fonteResumo:
Work is self-actualization by channeling and developing abilities to be more productive to achieve a prosperous life. Work is one of the rights that every person, including people with disabilities, is born with, and must be fulfilled and respected. However, in its implementation, there is a lack of attention from the authorities related to employment issues and legal guarantees. This research analyzes the civic engagement of people with disabilities through Induk Disabilitas Purworejo, in which the majority of members are people with physical disabilities fighting for their right to work. This research also analyzes the supporting and inhibiting factors for the success of civic engagement. The research method is qualitative with purposive sampling. Research data were gathered through observation, interviews, and document studies. The result of the discussion is that the civic engagement of people with disabilities through Induk Disabilitas Purworejo in fighting for the right to work is actualized through activity programmes such as advocacy, working with local agencies and opening small trainings at regular meetings in accordance with the components and indicators of civic engagement. In addition, there are supporting factors that are analyzed such as motivation and a sense of responsibility and skills from people with disabilities supported by the role of family, Induk Disabilitas Purworejo assistants, wheelchair aids, and civic cohesion. There are inhibiting factors that affect civic engagement, namely the lack of attention from the Regent regarding the guarantee of legal rights for people with disabilities and lack of accessibility during the implementation of activity programmes.
14
Samuel, Reema, e K. S. Jacob. "Empowering People with Disabilities". Indian Journal of Psychological Medicine 40, n.º 4 (julho de 2018): 381–84. http://dx.doi.org/10.4103/ijpsym.ijpsym_90_18.
Texto completo da fonte
15
Bush, Carol T. "People with Developmental Disabilities". Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 41, n.º 11 (novembro de 2003): 6–7. http://dx.doi.org/10.3928/0279-3695-20031101-03.
Texto completo da fonte
16
Bazzoui, Cheryl A. "Supporting people with disabilities". Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 35, n.º 7 (julho de 1997): 6–7. http://dx.doi.org/10.3928/0279-3695-19970701-04.
Texto completo da fonte
17
George, Philip. "Researching people with disabilities". Management Research News 14, n.º 4/5 (abril de 1991): 16. http://dx.doi.org/10.1108/eb028131.
Texto completo da fonte
18
Cooper, Sally-Ann, Craig Melville e Jillian Morrison. "People with intellectual disabilities". BMJ 329, n.º 7463 (19 de agosto de 2004): 414–15. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.329.7463.414.
Texto completo da fonte
19
Mital, A., S. Deivanayagam, D. Malzahn, S. Wiker, G. C. Vanderheiden e A. Freivalds. "Educating People with Disabilities". Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting 38, n.º 6 (outubro de 1994): 417. http://dx.doi.org/10.1177/154193129403800606.
Texto completo da fonteResumo:
Accommodating individuals with disabilities in the workplace is a rapidly growing concern. Furthermore, those who are functionally impaired are in a dire need of assistance. In a classroom, the main function of a student is to learn. Learning is facilitated by an instructor's lectures, writings on the board, use of audiovisuals, etc. Generally, it is presumed that students do not have any common functional impairments (visual, auditory, etc.) and, therefore, no special effort is made to accommodate those who may have such impairments. Obviously, the learning of a legally-blind student or one who has impaired hearing, for example, will be compromised if no assistance is provided. Then there are issues such as providing reading materials for the blind (college catalogues, lecture notes, etc., in braille?). What should be done? The purpose of this panel discussion is to, in general, address and discuss the issues involved in educating people with disabilities, particularly those that are not very obvious or visible (ex., wheelchair confinement). How should university campuses resolve this problem in this age of dwindling resources? Sensitive issues, such as “Needs of the many versus the needs of the few?” and “What responsibility do we have to the few that really need such assistance?”, also need to be resolved.
20
McCormick, A., e C. Kagan. "People with Cognitive Disabilities". Social Work 49, n.º 3 (1 de julho de 2004): 520–22. http://dx.doi.org/10.1093/sw/49.3.520-a.
Texto completo da fonte
21
Barr, Owen. "Caring for people with learning disabilities Caring for people with learning disabilities". Nursing Standard 17, n.º 38 (4 de junho de 2003): 28. http://dx.doi.org/10.7748/ns2003.06.17.38.28.b348.
Texto completo da fonte
22
Rosidah, Wilda, e Muhtadi Muhtadi. "PERAN THISABLE ENTERPRISE DALAM PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS". JURNAL AL-IJTIMAIYYAH 9, n.º 2 (30 de dezembro de 2023): 272. http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i2.19734.
Texto completo da fonteResumo:
Abstract: Stigma against people with disabilities by some people makes people with disabilities marginalized and considered incapable because of their shortcomings. This affects their opportunities in the labor market. In reality, people with disabilities only need accessibility, environmental access, social access, work access and so on. The negative stigma of some people that makes them limited is not because of the limitations they have, people with disabilities are faced with limitations because they are not given accessibility. In terms of accessibility, the state must be responsible for the fulfillment of the rights needed by persons with disabilities, this is done so that they are able to freely carry out their roles. This research method is a qualitative approach with a descriptive type of research. Collecting data through in-depth interviews, observations, and document studies. From the results of research that refers to the facilitating role theory proposed by Jime Ife, there are eight facilitating roles performed by Thisable Enterprise in empowering workers with disabilities, namely: social spirit, mediation and negotiation, support, building consensus, group facilitation, utilization of various skills and resources, organizing, and personal communication. The role of facilitating the empowerment of persons with disabilities carried out by Thisable Enterprise through vocational programs has greatly affected the lives of partners with disabilities to become more prosperous. In the soft skills and hard skills training programs that have been run by Thisable Enterprise, it is able to increase the competence of people with disabilities to compete in the labor market.Keywords: Role; Empowerment; Workforce; Persons with Disabilities.Abstrak: Stigma terhadap penyandang disabilitas oleh sebagian orang menjadikan penyandang disabilitas termarginalisasi dan dianggap tidak mampu karena kekurangannya. Hal ini berpengaruh terhadap peluang mereka di pasar tenaga kerja. Pada kenyataanya penyandang disabilitas hanya butuh aksesibilitas, akses lingkungan, akses sosial, akses bekerja dan lain sebagainya. Stigma negatif sebagian orang yang menjadikan mereka terbatas bukan karena keterbatasan yang mereka miliki, penyandang disabilitas dihadapkan dengan keterbatasan karena tidak diberikan aksesibilitas. Dalam hal aksesibilitas, negara harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, hal ini dilakukan agar mereka mampu dengan leluasa menjalankan perannya. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Dari hasil penelitian yang mengacu kepada teori peran memfasilitasi yang dikemukakan Jime Ife, terdapat delapan peran memfasilitasi yang dilakukan Thisable Enterprise dalam pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas, yaitu: semangat sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan, membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumberdaya, mengorganisasi, dan komunikasi pribadi. Peran memfasilitasi dengan kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Thisable Enterprise melalui program vokasional hasilnya sangat mempengaruhi kehidupan para mitra penyandang disabilitas menjadi lebih sejahtera. Dalam program pelatihan soft skill dan hard skill yang telah dijalankan oleh Thisable Enterprise mampu menambah kompetensi keahlian penyandang disabilitas dalam bersaing di pasar tenaga kerja.Kata Kunci: Peran; Pemberdayaan; Tenaga Kerja; Penyandang Disabilitas.
23
Alfaris, Muhammad Ramadhana. "PAYUNG HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTEKS DUKUNGAN DAN AKSESIBILITAS TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIAL BERKELANJUTAN". Widya Yuridika 1, n.º 2 (13 de dezembro de 2018): 201. http://dx.doi.org/10.31328/wy.v1i2.748.
Texto completo da fonteResumo:
Disability is a condition experienced by a person with various kinds of physical limitations. The thing of unfair is a sensitive part for people with disabilities, starting from discrimination, less of support, community stigma, and many inadequate access for people with disabilities. Therefore, the identification of problems in this study discusses the legal umbrella for persons with disabilities as well as support and accessibility to sustainable social development. This study uses descriptive analytical methods to explain the existing situation by using a normative juridical approach to identify and examine the law. The result is there are still many discriminatory attitudes towards persons with disabilities, such as from education access that is not yet the totality of persons with disabilities, then economic access for people with disabilities is less considered, then in health access that is still not fulfilled, especially health against physical disabilities, and less education of political access access for people with disabilities.Kata Kunci: payung hukum disabilitas, dukungan, aksesibilitas, pembangunan sosial.
24
MYKHAILOVSKA, Oksana, Halyna LOBANOVA, Inna SOLTYK e Tetyana NADOPTA. "DEVELOPMENT OF COMFORTABLE SHOES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES". Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences 311, n.º 4 (agosto de 2022): 168–75. http://dx.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-311-4-168-175.
Texto completo da fonteResumo:
A physically healthy person has no problem putting on shoes or getting dressed daily. Meanwhile, the same issue for people with disabilities is often considerable discomfort or complete inability to perform this task independently. A survey, which allows us to obtain the most reliable information in the required amount, was conducted to determine the consumer’s priority requirements when choosing shoes for people with disabilities. This information was used to create the improved footwear design for this group of consumers. The development of comfortable footwear for people with disabilities should provide ergonomic and aesthetic features of the design, take into account the anatomical and morphological characteristics of the feet in the design, and be based on typical technological processes, without radical reorganization of production. The footwear for people with disabilities during prosthetics of the lower limb should provide easy penetration of the foot prosthesis into the shoe. That means that this footwear should be pretty spacious in design. There is also a problem with fastening clothes and shoes in the case of prosthetics of the upper limb. Therefore, the method of fastening special shoes should also be convenient and meet the needs of people with disabilities. A model of the footwear of the sports style was designed based on research and review of the modern market of orthopedic footwear, which will provide the comfort of the foot or prosthesis in the shoe by combining the use of structural elements such as a blind valve with a loop for fixing lacing, zipper and lacing.
25
Izzadilla Hidayanu Pratiwi e Dewi Rahmi. "Peran Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus CSR PT Bio Farma)". Bandung Conference Series: Economics Studies 4, n.º 1 (15 de janeiro de 2024): 1–7. http://dx.doi.org/10.29313/bcses.v4i1.9605.
Texto completo da fonteResumo:
Abstract. CSR PT Bio Farma created an empowerment program for people with disabilities as a form of corporate concern to improve welfare, so that they can participate in achieving sustainable development without any parties being left out, including people with disabilities. The purpose of this research is to find out the role of Corporate Social Responsibility in improving the welfare of persons with disabilities. The research method used is descriptive qualitative. This type of research is a case study. The data source used in this research is primary data. The informants in this research are the head of the partnership and environment section of PT Bio Farma and the Group of Persons with Disabilities assisted by PT Bio Farma CSR. The results of this study indicate that there is a positive impact felt by persons with disabilities who participate in the empowerment program for persons with disabilities carried out by CSR PT Bio Farma. The positive impact can be seen from the results of the beneficiaries' statements on the indicators of the welfare of persons with disabilities on a. Increased Skills and Knowledge, b. Access to Employment Opportunities, c. Income, d. Social Support. Social Support. This program has helped people with disabilities in improving the welfare and better quality of life of people with disabilities.
Abstrak. CSR PT Bio Farma membuat program pemberdayaan untuk penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga dapat berpartisipasi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa ada pihak yang ditinggalkan termasuk penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Corporate Social Responsibility dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Informan pada penelitian ini yaitu kepala seksi kemitraan dan lingkungan PT Bio Farma dan Kelompok Penyandang Disabilitas binaan CSR PT Bio Farma. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dampak positif yang dirasakan penyandang disabilitas yang mengikuti program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan CSR PT Bio Farma. Dampak positif terlihat dari hasil pernyataan penerima manfaat terhadap indikator kesejahteraan penyandang disabilitas pada: a. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan, b. Akses Kesempatan Kerja, c. Pendapatan, d. Dukungan Sosial. Program ini telah membantu penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penyandang disabilitas yang lebih baik.
26
Diana, Shelly. "Strategi penanganan kesehatan mental anak penyandang disabilitas di Sekolah Al-Kaustar Jakarta Timur". Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S) 1, n.º 12 (2 de dezembro de 2021): 1332–43. http://dx.doi.org/10.17977/um063v1i12p1332-1343.
Texto completo da fonteResumo:
People with disabilities have the same rights and obligations as citizens, but in everyday life, people with disabilities still experience discrimination. This is evidenced in statistical data on the education of children with disabilities, as many as 13.5 percent of people with disabilities have never been to school and 9.58 percent have stopped going to school. One of the factors that cause children to drop out of school is discriminatory behavior from their friends and online education which affects the mental health of the child. Therefore, researchers conducted a study on the mental health of children with disabilities at Al-Kaustar School, East Jakarta. This research with a qualitative approach aims to describe the efforts of teachers in maintaining the mental health of children with disabilities in order to increase their interest in learning, especially during a pandemic like today. The research methods that will be used include literature studies and interviews with teachers at the Al-Kaustar School. The results of the study implement that although there are special schools for people with disabilities and teachers who have high knowledge, it is still the mental health of children with disabilities that is the main key to their interest in learning.
Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi. Hal ini dibuktikan dalam data statistik pendidikan anak penyandang disabilitas, sebanyak 13,5 persen penyandang disabilitas belum pernah sekolah dan 9,58 persen berhenti sekolah. Salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak putus sekolah adalah perilaku diskriminasi dari teman-teman sekitarnya dan pendidikan secara online yang memengaruhi kesehatan mental anak tersebut. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian mengenai penanganan kesehatan mental anak penyandang disabilitas di Sekolah Al-Kaustar, Jakarta Timur. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya guru dalam menjaga kesehatan mental anak penyandang disabilitas guna meningkatkan minat belajar mereka, terutama di saat pandemi seperti saat ini. Metode penelitian yang akan digunakan meliputi studi literatur dan wawancara terhadap guru di Sekolah Al-Kaustar. Hasil kajian mengimplementasikan bahwa meskipun sudah ada sekolah khusus untuk penyandang disabilitas dan guru yang memiliki ilmu yang tinggi, tetap saja kesehatan mental anak penyandang disabilitas yang menjadi kunci utama minat mereka untuk belajar.
27
Haryanto, Tri, Angga Erlando, M. Khoerul Mubin, Zidna Fitriyana, Wahyu Setyorini e Shochrul Rohmatul Ajija. "PENINGKATAN VOLUME USAHA ANGGOTA MELALUI OPTIMALISASI PENGGUNAAN PLATFORM DIGITAL PADA KOPERASI DISABILITAS INDONESIA". Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services) 5, n.º 2 (24 de novembro de 2021): 372. http://dx.doi.org/10.20473/jlm.v5i2.2021.372-381.
Texto completo da fonteResumo:
AbstractIndonesia is one of the countries affected by the Covid-19 pandemic, so many victims died. Seeing an increase in Covid-19 cases, the government made a physical distancing policy to reduce the spread of Covid-19. However, this policy has an impact on hampered economic activity. Badan Pusat Statistik (BPS) in 2020, the number of poor people in March 2020 was 26.42 million people, an increase of 1.63 million people compared to September 2019. In addition, the Indonesian economy in the second quarter of 2020 compared to the second quarter of 2019 experienced a growth contraction of 5.32 percent (y-on-y). One of the groups of people who feel the impact of the Covid-19 on the family's economic condition is a group of people with disabilities. Since the Covid-19 pandemic, many people with disabilities have lost their jobs. In addition, some of them have succeeded in developing cooperatives. Currently, there are many Cooperatives for Persons with Disabilities. However, their work is lacking in demand due to declining demand in the market. Therefore, this is the background for community service activities to increase business volume through optimizing the use of digital platforms at the Indonesian Disability Cooperative. With business assistance for people with disabilities, it can help improve the skills of people with disabilities and help promote their products so that they can expand the marketing reach of products for people with disabilities. Thus, the income of persons with disabilities will increase.Keywords: Cooperatives, Disability, Digital Platform, Covid-19AbstrakIndonesia merupakan salah satu negara yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga banyak korban meninggal. Melihat adanya peningkatan kasus Covid-19, pemerintah membuat kebijakan pysical distancing untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Namun, kebijakan tersebut berdampak pada aktivitas perekonomian yang terhambat. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019. Selain itu, ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (y-on-y). Salah satu kelompok masyarakat yang merasakan dampak adanya Covid-19 terhadap kondisi perekonomian keluarga yaitu kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Sejak adanya pandemi Covid-19, banyak dari para penyandang disabilitas yang kehilangan pekerjaannya. Disamping itu, sebagian dari mereka telah berhasil mengembangkan koperasi. Saat ini telah banyak Koperasi Penyandang Disabilitas. Namun demikian, hasil karya mereka sepi peminat karena permintaannya yang menurun di pasar. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi latar belakang kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan volume usaha melalui optimalisasi penggunaan plaftom digital pada Koperasi Disabilitas Indonesia. Dengan adanya pendampingan usaha untuk penyandang disabilitas, maka dapat membantu meningkatkan keterampilan para penyandang disabilitas serta membantu memasarkan produknya sehingga dapat memperluas jangkauan pemasaran produk para penyandang disabilitas. Dengan demikian, maka pendapatan para penyandang disabilitas akan meningkat.Kata Kunci: Koperasi, Disabilitas, Platform Digital, Covid-19
28
Pramesti Noer Aliffah e Stephani Raihana Hamdan. "Studi Ableism pada Mahasiswa Muslim". Bandung Conference Series: Psychology Science 4, n.º 1 (1 de fevereiro de 2024): 538–44. http://dx.doi.org/10.29313/bcsps.v4i1.10129.
Texto completo da fonteResumo:
Abstract. Indonesia has implemented inclusive education that respects diversity and is non-discriminatory. On the other hand, people with disabilities in Indonesia still face obstacles in their social life such as discrimination against people with disabilities (ableism), especially in higher education. In Islam, Allah has created humans in the most perfect form. Islam emphasizes the value of deeds and good deeds rather than physical perfection, so Islam views people with disabilities and other humans equally, and also condemns all forms of discriminatory actions against people with disabilities. Everyone has the potential to be ableist to varying degrees, which can be high and low. In addition, ableism can be overt or covert (unconscious). Ableism in education will only create invisible barriers between people with disabilities and non-disabled people so that a climate of inclusivity is not created. This study aims to determine the level of ableism in Muslim students. This study used an online survey method involving 298 students of Bandung Islamic University. The measuring instrument used was the Symbolic Ableism Scale (Friedman & Awsumb, 2019) which was adapted into Indonesian by the researcher. The results of this study indicate that the level of ableism in non-disabled UNISBA students is low. The low level of ableism is owned by students who are female and have had direct interaction with people with disabilities, especially with physical disabilities.
Abstrak. Indonesia telah menerapkan pendidikan inklusif yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Disisi lain, penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi hambatan dalam kehidupan sosialnya seperti diskriminasi terhadap penyandang disabilitas (ableism), khususnya dalam mengenyam pendidikan tinggi. Dalam Islam, Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Islam menekankan nilai amal perbuatan dan perbuatan baik daripada kesempurnaan fisik, sehingga Islam memandang sama antara penyandang disabilitas dan manusia lainnya, juga mengecam segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap penyandag disabilitas. Setiap orang memiliki potensi sebagai ableist dengan tingkatan yang bervariatif, dapat tinggi dan dapat pula rendah. Selain itu, ableist dapat bersifat secara terbuka atau secara tersembunyi (tidak disadari). Ableism di dalam pendidikan hanya akan membuat invisible barriers antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas sehingga iklim inklusivitas tidak tercipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ableism pada mahasiswa muslim. Penelitian ini menggunakan metode survei daring yang melibatkan 298 mahasiswa Universitas Islam Bandung. Alat ukur yang digunakan adalah Symbolic Ableism Scale (Friedman & Awsumb, 2019) yang diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ableism pada mahasiswa non-disabilitas UNISBA tergolong rendah. Tingkat ableism yang rendah dimiliki oleh mahasiswa berjenis kelamin perempuan dan pernah berinteraksi langsung dengan penyandang disabilitas, terutama dengan jenis disabilitas fisik.
29
Waruwu, Dermawan, e Ni Ketut Jeni Adhi. "Pemberdayaan penyandang disabilitas pada objek wisata Kuta Bali". Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 16, n.º 1 (31 de março de 2019): 51–58. http://dx.doi.org/10.21831/jc.v16i1.22000.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini mengkaji tentang jenis penyandang disabilitas dan bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas pada objek wisata Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Masalah ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan kajian budaya serta dikaji menggunakan teori hegemoni dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan: (1) jenis penyandang disabilitas yang diberdayakan pada objek wisata Kuta yaitu tunanetra dan dan tunadaksa; (2) bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu cleaning service, tukang masak, operator CCTV, dan penjual pulsa keliling; (3) penyandang disabilitas kurang diberdayakan pada objek wisata Kuta, sehingga mereka menjadi kelompok yang termarginalkan dan terhegemoni ditengah geliat industri pariwisata. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat diharapkan agar memberdayakan penyandang disabilitas secara maksimal agar mereka memperoleh pekerjaan yang layak untuk keberlanjutan kehidupannya.---------------------------------------------------------------------------This study examines what types of people with disabilities and how to empower people with disabilities in the tourist attraction of Kuta, Badung Regency, Bali Province? This problem is analyzed qualitatively with a cultural study approach and examined using the theory of hegemony and social practice. The results of the study showed: (1) types of persons with disabilities who were empowered in Kuta's tourist objects, namely blind and disabled people; (2) forms of empowerment namely cleaning service, cooks, CCTV operators, and mobile credit sellers; (3) people with disabilities are less empowered in Kuta tourism objects, so they become the marginal group and hegemony in the midst of the stretch of the tourism industry. The government, employers, and the community are expected to empower persons with disabilities to the fullest so that they get decent jobs for the sustainability of their.
30
Wenno, Vincent Kalvin, Molisca Ivana Patty e Johanna Silvanna Talupun. "Memahami Karya Allah melalui Penyandang Disabilitas dengan Menggunakan Kritik Tanggapan Pembaca terhadap Yohanes 9:2-3". EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani 4, n.º 2 (28 de novembro de 2020): 141. http://dx.doi.org/10.33991/epigraphe.v4i2.141.
Texto completo da fonteResumo:
Disability is an imbalance of interactions between biological conditions and the surrounding social environment. Disability is never separated from understanding normality. However, normality that results in normal can harm the personal lives of people with disabilities. Likewise with theology and Christianity tends to ignore the reality of persons with disabilities with biased interpretations of the Bible. John 9: 1-40 gives another dimension, Jesus healed and even defended people with disabilities. This text gives hope for the good treatment of Jesus for persons with disabilities. However, the reality in this life is not like that. For this reason, this study deals with the text of John 9: 1-40 using a critique of the reader's response to finding out, first, the response of persons with disabilities to the text, and secondly the meaning of God's work through persons with disabilities. This research focuses on diverse groups of people with disabilities at the Yayasan Cergas, Maluku. AbstrakDisabilitas merupakan ketidakseimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial sekitar. Disabilitas memang tidak pernah terlepas dari pemahaman normalitas. Akan tetapi, normalitas yang menghasilkan norma-lisme dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan pribadi penyandang disabilitas. Begitu juga dengan teologi dan kekristenan yang cenderung mengabaikan realitas penyandang disabilitas dengan berbagai penafsiran Alkitab yang bias. Yohanes 9:2-3 memberikan dimensi lain, Yesus menyem-buhkan, bahkan membela kaum disabilitas. Teks ini memberikan pengha-rapan akan perlakuan yang baik dari Yesus bagi penyandang disabilitas. Namun, kenyataan dalam kehidupan sekarang tidak seperti demikian. Untuk itu, studi ini menggumuli teks Yohanes 9:2-3 menggunakan suatu kritik tanggapan pembaca untuk mengetahui, pertama, respon penyandang disabi-litas terhadap teks tersebut, dan kedua, pemaknaan karya Allah melalui diri penyandang disabilitas. Penelitian ini berfokus pada kelompok penyandang disabilitas yang beragam pada Yayasan Cergas, Maluku.
31
Afiati e Gina Puspitasari Rochman. "Ketersediaan Aksesibilitas Wisata bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung dan Sekitarnya". Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota 1, n.º 1 (24 de outubro de 2021): 81–88. http://dx.doi.org/10.29313/jrpwk.v1i1.229.
Texto completo da fonteResumo:
Abstract. Tourism is a journey carried out by a person from one area to another. At this time the City of Bandung, Bandung Regency and West Bandung Regency which are part of the Bandung Basin Urban Area which is a Provincial Strategic Area, there are various types of tourism but the current conditions are still not friendly for people with disabilities seen the number of disabilities Bandung City is 0.089% from the total population. Based on this, the problems in this study are formulated as follows: (1) What is the condition of tourist objects that have met the availability of physical accessibility for people with disabilities? (2) What are the Non-Physical Accessibility Conditions for Persons with Disabilities?. The researcher uses a human instrument approach with qualitative descriptive research methods from reducing data, presenting data and conclusions. The informants in this study were 3 people with visual impairments, 4 people with disabilities who were deaf, 4 people with physical disabilities, 1 tour manager, 1 person from the tourism office, and 1 disability companion. With the sampling technique, namely snowball and purposive sampling with the validity test carried out is triangulation techniques, data sources and theories. The results of this study are: (1) There are 3 tourist sites that have met accessibility for disabilities (2) Non-physical accessibility conditions at tourist sites still do not meet the needs of disabilities.
Abstrak. Pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan seseorang menuju suatu wilayah selain dari wilayah asalnya. Pada saat ini Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung yang merupakan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dalam Kawasan Strategis Provinsi terdapat berbagai jenis wisata akan tetapi kondisinya saat ini masih kurang ramah bagi penyandang disabilitas dilihat dari jumlah disabilitas Kota Bandung adalah 0,089% dari keseluruhan jumlah penduduk. Dalam hal ini maka permasalahan pada penelitian dirumuskan seperti berikut: (1)Bagimana Kondisi Objek Wisata yang Sudah Memenuhi Ketersediaan Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas? (2) Bagaimana Kondisi Aksesibilitas Non Fisik Bagi Penyandang Disabilitas ?. Peneliti menggunakan pendekatan human instrument dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dari muai mereduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan. Informan pada penelitian ini adalah 3 orang disabilitas tuna netra, 4 orang disabilitas tuna rungu, 4 orang disabilitas tuna daksa, 1 orang pengelola wisata, 1 orang dinas pariwisata, dan 1 orang pendamping disabilitas. Pengambilan Sample menggunakan teknik snowball dan purposive sampling dengan uji validitas yang dilakukan adalah triangulasi teknik, sumber data dan teori. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdapat hasil sebagai berikut : (1) Terdapat 3 lokasi wisata yang sudah memenuhi aksesibilitas bagi disabilitas (2) Kondisi aksesibilitas non fisik di lokasi wisata masih belum memenuhi kebutuhan disabilitas.
32
Horemykina, Yuliia, e Tetiana Kotenko. "Integration of people with disabilities into the labor market". Social and labour relations: theory and practice 9, n.º 1 (20 de fevereiro de 2020): 85–96. http://dx.doi.org/10.21511/slrtp.9(1).2019.08.
Texto completo da fonteResumo:
This article deals with the integration of people with disabilities into the labor market based on the experience of the EU countries and Ukraine. There are four main components of the policy of integrating people with disabilities into the labor market, namely certain job quotas or jobseeker benefits, services provided by state employment services and non-governmental organizations, employer support, development and implementation of employment programs, including flex jobs organization. The authors highlighted the specifics of the functioning of each of these components. In particular, the expediency of setting the job quotes, the measures of employer support and certain types of activities of state and non-state services in the EU and Ukraine are discussed. Recommendations on the employer support and the implementation of EU experience in the activity of the State Employment Service of Ukraine are given. It has been proposed to develop and implement a national employment program for people with disabilities. The program consists of four stages: the analysis of public sector vacancies for people with disabilities; identifying people with disabilities who wish to occupy these positions, as well as analyzing their real needs and opportunities; adapting workplaces to the needs of people with disabilities and organizing vocational training for them; and on-the-job support.
33
Kharima, Nadya. "Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jakarta". EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 5, n.º 1 (9 de junho de 2016): 34–44. http://dx.doi.org/10.15408/empati.v5i1.9775.
Texto completo da fonteResumo:
General election, as a locust for citizens, functions to practice their voting rights, including those people with different abilities. Although there have been policies covering the right of the later, until now, the election system still facing problems for fulfilling the right for people with disabilities. Based on report documents of two general elections, this article discusses several crucial challenges such as data on people with disabilities, accessibility to voting venue, lack of understanding of both field officer and persons with disabilities. Thus, these situations reflect a big agenda for the expected future elections in regard to in the fulfillment of persons with disabilities rights.Keywords: Penyandang Disabilitas, Pemilu, Aksebilitas.
34
Alkahlout, Ola, e Noura Aljomaa. "People with Disabilities in Qatar". IJDS Indonesian Journal of Disability Studies 10, n.º 1 (10 de julho de 2023): 1–21. http://dx.doi.org/10.21776/ub.ijds.2023.010.01.01.
Texto completo da fonteResumo:
People with disabilities have become a critical, international phenomenon. People with disabilities are those who have a physical or mental condition which limits their movements, senses, or activities. This article is a discussion of the factors which influence the empowerment of Qatari people with disabilities. The Qatari government has gone a long way towards making people with disabilities valued and appreciated by providing opportunities for education and work. Qataris are also keen to apply the literal teachings of Islam, although Qatar’s tribal culture has an effective influence in dealing with people with disabilities. The analysis of the findings from the interviews with charitable organisations’ staff members showed that Qatari people with disabilities still lack the empowerment to achieve their aims of being productive members of society. People with disabilities in Qatar desire a decent life which meets their basic needs such as healthcare, education, and job opportunities.
35
Nind, Melanie. "Not a journal about people with learning disabilities without people with learning disabilities". British Journal of Learning Disabilities 48, n.º 2 (7 de maio de 2020): 81–83. http://dx.doi.org/10.1111/bld.12328.
Texto completo da fonte
36
Ardiani, Rahma, e Pramesti Pradna Paramita. "Optimizing Stimulation of Students with Disabilities". Psikostudia : Jurnal Psikologi 13, n.º 2 (28 de maio de 2024): 265. http://dx.doi.org/10.30872/psikostudia.v13i2.15030.
Texto completo da fonteResumo:
Problems often experienced by people with disabilities are the inability to respond quickly, difficulty controlling emotions, concentrating attention problems, difficulty applying language fluently for daily communication. The goal of this research is to describe stimulation for people with disabilities to fulfil their daily needs. The method used narrative review by taking from google scholars and JSTOR, so that found 13 journals are obtained from 2014-2024.Based on the reviews are people with disabilities have different limitations according to the types. The stimulation can provide independence, overcome the stigma, make things easier in academic and work contexts. Stimulations that ca be applied is communication and language practice, so they can interact with non-disabled people, then the stigma can be minimized. Activities of daily living should be available for all types, so they can regulate themselves independently. Motoric stimulation to support children’s mobilization as well as stimulation to increase attention and concentration. It can be concluded that stimulation can help people with disabilities achieve their potential, overcome obstacles, and manage themselves.Masalah yang sering dialami penyandang disabilitas yaitu ketidakmampuan merespon secara cepat, kesulitan mengontrol emosi, masalah pemusatan perhatian, kesulitan menerapkan bahasa yang baik sebagai komunikasi sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan stimulasi bagi penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Metode penelitia yang digunakan yaitu narrative review dengan mengambil data dari google scholar dan JSTOR, sehingga diperoleh 13 jurnal mulai tahun 2014 hingga 2024. Berdasarkan hasil review penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang berbeda sesuai jenis kebutuhan. stimulasi yang diberikan dengan tujuan mampu meningkatkan kemandirian, mengatasi stigma, memudahkan dalam konteks akademis dan pekerjaan. Stimulasi yang dapat diterapkan penyandang disabilitas, misalnya stimulasi komunikasi dan bahasa. Dimana dalam hidup bersosial tidak lepas dari berinteraksi baik sesama disabilitas maupun non disabilitas, sehingga dapat meminimalisasi stigma yang ada. Stimulasi activities of daily learning (ADL) menjadi stimulasi yang seharusnya ada di seluruh jenis disabilitas, supaya dapat mengatur dirinya secara mandiri. Stimulasi motorik sebagai penunjang mobilisasi anak, serta stimulasi peningkatan atensi sehingga siswa dapat konsentrasi menyelesaikan tugas-tugasnya dengan optimal. Dengan demikian stimulasi dapat membantu penyandang disabilitas mencapai potensi, menangani hambatan, dan mengelola diri secara mandiri.
37
Maisun, Dara, e Roma Ulinnuha. "EKSISTENSI FORUM BANGUN ACEH DALAM MENDAMPINGI LIVELIHOOD DISABILITAS". TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 21, n.º 1 (22 de junho de 2022): 81–107. http://dx.doi.org/10.30631/tjd.v21i1.242.
Texto completo da fonteResumo:
The purpose of this paper is to look at and reflect back on how religion, government, institutions, and society should view people with disabilities. The Bangun Aceh Forum is a facilitator for the sustainability of the livelihoods of people with disabilities so that they can continue to be productive and hone their abilities. This study applying a qualitative method, the study show that as a social institution and has a focus on developing marginalized communities towards a more secure direction, the provision of infrastructure is provided with the needs and conditions of disability. So far, the mention of disability describes disability in a broad context, even though people who experience mental problems can also be categorized as disabilities. There are no different ways of handling physical and non-physical disabilities. In the study of theology, persons with disabilities are a group of people who must be accepted in social life without labels and differences physically or mentally. However, in fact, the disabled until now continue to receive labels that are not good and have not changed from time to time where people think that people with disabilities are very dependent on humans with normal physical conditions and are not independent, and the talents they have are often neglected because they do not have the space and resources. place in people's lives. it is not uncommon to find people with disabilities who desperately choose to become beggars. Both physical and non-physical disabilities from time to time will continue to receive discriminatory treatment from the community, whether consciously or unconsciously. The provision, attention and understanding of disability self still needs to be improved in the socialization of social communities in order to understand the real concept and meaning of disability. Tujuan tulisan ini adalah untuk melihat dan merefleksikan kembali bagaimana seharusnya agama, pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam memandang kaum disabilitas. Forum Bangun Aceh menjadi fasilitaor bagi keberlangsungan livelihood penyandang disabilitas agar terus produktif dan mengasah kemampuan yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil menunjukkan bahwa sebagai lembaga sosial yang memiliki fokus untuk pengembangan masyarakat marjinal ke arah yang lebih menjamin, penyediaan sarana-prasarana yang diberikan dengan kebutuhan dan kondisi disabilitas. Di tengah kerancuan penyebutan disabilitas, orang dengan gangguan jiwa juga dapat dikategorikan sebagai disabilitas. Terlebih lagi cara penanganan penanganan yang dilakukan terhadap disabilitas fisik dan non-fisik tidak dibedakan. Pada kajian ilmu teologi, penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang harus diterima dalam kehidupan sosial tanpa label dan perbedaan secara fisik maupun secara mental. Namun nyatanya para difabel samapi saat ini terus mendapatkan labelling yang tidak baik dan tidak berubah darai masa kemasa di mana masyarakat menganggap kelompok diabilitas hidupnya sangat tergantung pada manusia dengan kondisi fisik yang normal dan tidak mandiri, dan bakat yang mereka miliki seringkali terabaikan karena tidak memiliki ruang dan tempat dalam kehidupan masyarakat. tak jarang menemukan para disabilitas yang putus asa memilih menjadi pengemis. Baik disabilitas fisik maupun non-fisik dari masa-kemasa akan terus mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat baik dilakuan secara sadar maupun secara tidak sadar. Pembekalan, perhatian dan pemahaman akan diri disabilitas masih sangat perlu di tinggkatkan lagi bagi masyarakat sosial agar memahami konsep dan arti diri disabilitas yang sesungguhnya.
38
Widhawati, Monica Kristiani, Meilanny Budiarti Santoso e Nurliana Cipta Apsari. "RUANG KERJA INKLUSIF BAGI TENAGA KERJA DENGAN DISABILITAS FISIK". EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 8, n.º 2 (13 de julho de 2020): 126–38. http://dx.doi.org/10.15408/empati.v8i2.8258.
Texto completo da fonteResumo:
Abstract. To achieve a better condition in living, everyone has the rights to equal opportunity, one of which through providing rights to employment at formal work sector either government owened or private owned companies for people with physical disabilities. However, to fulfill the rights required long adaptation process, and involving various connecting factors on the process of social acceptance of the workforce with physical disabilities on the formal work sector. Using literature study, this article is describing the factors influencing the acceptance of the workforce with physical disabilities as well as the opportunities to gain employment at formal sector occupation. The study found that Indonesian government have attempt to fulfill the rights of people with physical disability through the issuance of several regulations ensuring the population of people with physical disabilities in equal opportunity to employment as well as protecting them from discrimination in the formal employment surrounding. In the process, there are various factors influencing the acceptance of workforce with physical disabilities which are internal and external factors. There is an acceptance quota of people with physical disabilities to be accepted that is serves as supporting factors, meanwhile, there is also preventing factors influencing the optimalization of workforce with physical disabilities in their workplace. This writing recommends the people with physical disabilities being facilitated in enhancing their skills and knowledge in order to be qualified with the requirements of the workplace. Abstrak. Dalam pencapaian kehidupan yang lebih baik setiap orang berhak akan kesempatan yang sama, salah satunya melalui pemberian hak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama pada sektor kerja formal milik pemerintah maupun perusahaan swasta termasuk bagi orang dengan disabilitas fisik. Namun, ternyata untuk dapat mewujudkan hal tersebut harus melalui proses adaptasi yang cukup panjang, serta melibatkan berbagai faktor yang berkaitan pada penerimaan sosial tenaga kerja dengan disabilitas fisik pada sektor kerja formal. Menggunakan metode kajian pustaka, tulisan ini berusaha menggambarkan situasi penyebab dan peluang orang dengan disabilitas fisik dalam mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya untuk dapat memenuhi hak orang dengan disabilitas fisik dengan menerbitkan beberapa peraturan yang dapat menjamin populasi orang dengan disabilitas fisik dalam mendapatkan kesempatan kerja dan melindungi mereka dari diskriminasi di dunia kerja formal. Pada prosesnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan tenaga kerja dengan disabilitas fisik yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Terdapat aturan kuota penerimaan orang dengan disabilitas fisik untuk bekerja yang menjadi faktor pendukung diterimanya orang dengan disabilitas fisik di tempat kerja formal, akan tetapi ada pula faktor penghambat orang dengan disabilitas fisik bekerja secara optimal di tempat kerja nya. Tulisan ini menyarankan agar orang dengan disabilitas fisik difasilitasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar mereka dapat memenuhi persyaratan untuk penerimaan lowongan pekerjaan.
39
Muchtar, Masrudi, Utomo, Latifa Suhada Nisa, Dewi Siska e Maliani. "Evaluasi Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan". Jurnal Kebijakan Pembangunan 15, n.º 2 (15 de dezembro de 2020): 203–17. http://dx.doi.org/10.47441/jkp.v15i2.136.
Texto completo da fonteResumo:
The recruitment of civil servant for persons with disabilities by the Provincial Government of South Kalimantan is one of the manifestations of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The law changes the paradigm that makes persons with disabilities as dignified humans who have the same rights as other citizens, including the right to decent work. Affirmation policies have been given to persons with disabilities, but in practice, there are still people with disabilities who feel discriminated against. This condition needs to be evaluated. The purpose of this study is to describe the implementation of civil servant recruitment for persons with disabilities and its compliance with existing policies and also to formulate a policy strategy for the next recruitment. The implementation of civil servant recruitment in 2018 is generally carried out well, except that there are problems with the recruitment of CPNS for persons with disabilities that are not fully in accordance with the policy of respecting, protecting, and fulfilling the rights of persons with disabilities. There are several strategies for implementing civil servant recruitment for persons with disabilities, there are: 1) Conducting equal perceptions between central government, regional government, and other related parties, 2) Building positive concepts for persons with disabilities, 3) Providing greater opportunities for persons with disabilities to become civil servant, 4) Arrange the formation of persons with disabilities based on regional needs and persons with disabilities, 5) Conduct planning of implementation of civil servant recruitment for persons with disabilities by involving the community of persons with disabilities and related parties, 6) Optimizing services for persons with disabilities.
Keywords: Evaluation, Civil Servant Recruitment, People with Disabilities
ABSTRAK
Pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut merubah paradigma yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, salah satunya hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kebijakan afirmasi telah diberikan kepada penyandang disabilitas, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada penyandang disabilitas yang merasakan diskriminasi. Kondisi tersebut melatarbelakangi perlunya evaluasi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dan kesesuaiannya dengan kebijakan yang telah ada, serta merumuskan strategi kebijakan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas pada kesempatan berikutnya. Pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 pada umumnya terlaksana dengan baik, hanya saja terdapat permasalahan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya penyandang disabilitas tidak dapat melamar pada formasi umum dan formasi khusus yang disediakan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang disediakan untuk penyandang disabilitas. Terdapat beberapa strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas, diantaranya: 1) Melakukan penyamaan persepsi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, 2) Menyusun formasi penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan daerah dan penyandang disabilitas, 3) Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
Kata Kunci : Evaluasi, Penerimaan CPNS, Penyandang Disabilitas
40
Saffer, Jessica, e Emer O’Riordan. "‘People don’t fit boxes’: The responses of people with disabilities to the disability benefits system". Clinical Psychology Forum 1, n.º 353 (maio de 2022): 27–35. http://dx.doi.org/10.53841/bpscpf.2022.1.353.27.
Texto completo da fonteResumo:
Easy read summary■People with disabilities face more money problems than people without disabilities. These problems have got worse over time.■This paper talks about two pieces of research.■This research found that people with disabilities have problems with the benefits system.■The authors give ideas for how psychologists can help people with disabilities.
41
Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas". Pandecta: Research Law Journal 13, n.º 1 (2 de agosto de 2018): 50–62. http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.13933.
Texto completo da fonteResumo:
Secara empiris, penyandang disabilitas sering mendapat pelakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial yang berakibat pada pengabaian terhadap terpenuhinya hak hak penyandang disabilitas, meskipun secara yuridis, seperti di Bali, telah ada produk hukum Daerah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganailisis bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan bagaimana pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas tersebut dikaitkan dengan budaya Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 telah memuat hak-hak penyandang disabilitas yang cukup komprehensif, serta juga memuat kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, demikian dalam hak keberagamaan penyandang disabilitas, memilik potensi untuk tidak dapat diterapkan karena cenderung tidak sejalan dengan adat dan budaya Bali yang sudah turun-temurun.Empirically, people with disabilities often get discriminatory treatment in social life which results in neglect of the fulfillment of the rights of persons with disabilities, although juridically, as in Bali, there are already regional legal products that provide protection for the rights of persons with disabilities. This study aims to analyze how forms of legal protection given to people with disabilities and how the implementation of the rights of persons with disabilities is associated with Balinese culture. This study uses normative research methods with the approach of legislation (statue approach) and conceptual approach. The results of this study indicate that legal protection and the fulfillment of the rights of persons with disabilities regulated through the Bali Provincial Regulation Number 9 of 2015 has contained the rights of persons with disabilities that are quite comprehensive, as well as the obligations of the Regional Government in fulfilling the rights of persons with disabilities. However, as in the rights of religious persons with disabilities, they have the potential not to be applied because they tend to be inconsistent with Balinese customs and culture that has been passed down through generations.
42
Dewi, Belinda Arbitya, Rony Setianto, Norma Norma, Faradina Rosita e Muhammad Idris. "Edukasi dan Pelatihan Pembuatan Suplemen Herbal Sistem Imun Untuk Disabilitas Dalam Rangka Hari Disabilitas Internasional". PLAKAT : Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat 4, n.º 2 (7 de novembro de 2022): 133. http://dx.doi.org/10.30872/plakat.v4i2.8433.
Texto completo da fonteResumo:
Peranan masyarakat dalam membangun jiwa dan mental penyandang difabel perlu mendapatkan perhatian khusus, kampus sebagai lembaga tri dharma perguruan tinggi diharapkan mempunyai peranan aktif dalam pemberdayaan dan pendampingan. Stigma negatif difabel tidak bisa produktif, membebani orang lain dapat membuat penyandang disabilitas mengalami trauma serta kecemasan untuk menjalani kehidupan sosialnya. Sinergisitas pemerintah, masyarakat, swasta dan perguruan tinggi merupakan terobosan baik untuk motivasi difabel bisa berkarya, berinovasi dan mandiri dalam mengembangkan kompetensinya. Prodi S1 Farmasi STIKES Rajekwesi Bojonegoro mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat kepada penyandang disabilitas dengan memberikan pelatihan pembuatan suplemen herbal untuk meningkatkan sistem imun. Pelatihan ini bertujuan mengedukasi masyarakat, pelatihan dan meningkatkan ketrampilan untuk mandiri kepada penyandang Disabilitas. Kegiatan ini diharapkan disabilitas menjadi produktif. Kegiatan ini dilakukan bertepatan dengan HUT disabilitas Internasional yaitu bulan Desember, berlokasi di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah bahan alam sesuai dengan keunggulan prodi S1 Farmasi berupa pembuatan produk suplemen herbal jahe sere dalam bentuk kemasan. sehingga dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan bahan alam untuk pembuatan suplemen herbal. The role of the community in building the soul and mentality of people with disabilities needs special attention, the campus as a higher education tri dharma institution is expected to have an active role in empowerment and mentoring. The negative stigma of people with disabilities cannot be productive, burdening others can make people with disabilities experience trauma and anxiety to live their social lives. The synergy of the government, the community, the private sector, and universities is a good breakthrough for the motivation of people with disabilities to be able to work, innovate and be independent in developing their competencies. S1 Pharmacy Study Program STIKES Rajekwesi Bojonegoro held community service activities for people with disabilities by providing training on making herbal supplements to improve the immune system. This training aims at educating the community, training, and improving skills to be independent for persons with disabilities. This activity is expected to be productive for people with disabilities. This activity was carried out to coincide with the International Disability Anniversary in December, located in Margomulyo Village, Balen District, Bojonegoro Regency. The theme of this activity is natural ingredients in accordance with the advantages of the Bachelor of Pharmacy study program in the form of making herbal supplements of ginger sere in packaged form. so that in this community service activity, natural ingredients are used to make herbal supplements.
43
Yana Desi Rahma Sari, Shindi, e Rizza Megasari. "Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui community development KSM batik percik". Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan 1, n.º 8 (14 de dezembro de 2021): 799–805. http://dx.doi.org/10.17977/um066v1i82021p799-805.
Texto completo da fonteResumo:
The existence of Persons with Disabilities with Diversity of Deafness and Mental Limitations is still often regarded as weak, helpless, unable to work and can even be said to be troublesome for others. With this assumption, a negative assessment emerges which causes some people with disabilities to feel inferior and lack self-confidence. When in fact they have skills that if developed will have a positive impact on them, for example to meet their needs. One of the efforts to improve the economic welfare of persons with disabilities is empowerment through community development of Batik Percik KSM. With this KSM, it will help people with disabilities to meet their daily needs. Persons with disabilities at this KSM will be given special training to create a product, namely batik percik. In the batik training, people with disabilities will be guided by the assistants at the Harapan Makmur KSM.
Abstrak
Keberadaan Penyandang Disabilitas dengan Ragam Tuna Rungu dan Keterbatasan mental ini masih sering dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa bekerja bahkan bisa hanya dikatakan menyusahkan orang lain. Dengan adanya anggapan tersebut muncul penilaian negatif yang mengakibatkan sebagian penyandang disabilitas ini merasa minder dan kurang percaya diri. Padahal sebenarnya mereka mempunyai keterampilan yang jika dikembangkan akan memberikan dampak yang positif bagi mereka misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penyandang disabilitas ini adalah pemberdayaan melalui community development KSM batik percik. Dengan adanya KSM ini akan sedikit membantu penyandang disabilitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyandang disabilitas pada KSM ini akan diberikan pelatihan secara khusus untuk menciptakan sebuah produk yakni batik percik. Dalam pelatihan membatik penyandang disabilitas akan dibimbing oleh para pendamping di KSM Harapan Makmur tersebut.
44
Amansyah, Denny, Ilham Yuri Nanda e Imam Syahid. "Peranan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru". Ethics and Law Journal: Business and Notary 1, n.º 3 (2 de novembro de 2023): 7–20. http://dx.doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.51.
Texto completo da fonteResumo:
This study aims to determine the role of social services in empowering people with disabilities in Pekanbaru City and to find out what are the inhibiting factors in empowering people with disabilities in Pekanbaru City. The indicators used include the Facilitative Role, the Educational Role, the Representative Role, and the Technical Role. This research was conducted at the Pekanbaru City Social Service using descriptive qualitative research methods. Data collection using observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the role of social services in empowering people with disabilities in Pekanbaru City cannot be said to be effective due to several indicators, such as the facilitative role and technical role in which data collection on persons with disabilities has not been carried out evenly and the representational role in which there is still a lack of cooperation with other parties outside in empowering people with disabilities, but in terms of education indicators are going well because all forms of socialization have been carried out by which later can help Pekanbaru City Social Service even has collaborated with PPDI to socialize and carry out activities related to empowering people with disabilities. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru tersebut. Indikator yang digunakan meliputi Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Respresemtasional, Peran Teknis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan efektif dikarenakan di beberapa indikator, seperti peran fasilitatif dan peran teknis yang mana pendataan penyandang disbilitas belum terlaksana secara merata dan peran representasional yang mana masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, namun dalam indicator edukasi berjalan dengan baik karena segala bentuk sosialiasi telah dilakukan yang nantinya dapat membantu bahkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga telah bekerjasama dengan Pihak PPDI mensosialiasikan serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat disabilitas. Kata kunci: Peran, Disabilitas, Pemberdayaan
45
Shaleh, Ismail. "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang". Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, n.º 1 (18 de abril de 2018): 63–82. http://dx.doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang berdasarkan Pasal 53 UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di Semarang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, terdapat beberapa faktor yang menjadikan Pemerintah Kota Semarang belum cukup dalam mengim-plementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang. Implementation of the Fullfilment of Rights for People with Disability in the Employment in Semarang This study aims to find out examine the implementation of the fulfillment of rights for people with disabilities in the employment field in Semarang based on Article 53 the Law Number 8 year 2016 on People with Disability. This research used empirical juridical method. The results study found that First, the implementation of the fulfillment of rights for disabilities in Semarang has not been fully implemented properly. Secondly, there are several factors that make the Government of Semarang has not properly implemented the rights for people with disabilities in Semarang.
46
Imawati, Ida Ayu Putu Febri, I. Kadek Juni Arta, I. Nyoman Bagus Suweta Nugraha e NI Wayan Sudarti Yanti. "Pelatihan Desain Dasar Bagi Penyandang Disabilitas pada Yayasan Bhakti Senang Hati Desa Siangan, Gianyar". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sewagati 1, n.º 2 (9 de junho de 2023): 59–63. http://dx.doi.org/10.59819/sewagati.v1i2.2865.
Texto completo da fonteResumo:
Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Masyarakat sering kali menganggap mereka tidak produktif. Yayasan Bhakti Senang Hati sebagai salah satu organisasi nirlaba yang bergerak dibidang pelayanan dan pengembangan kemampuan penyandang disabilitas bekerjasama dengan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melakukan pelatihan desain dasar. Para penyandang disabilitas ternyata memiliki kemampuan dalam bidang desain. Mereka mampu mendesain sebuah produk.
People with disabilities are those who have limitations in carrying out certain activities. Society often considers them unproductive. Yayasan Bhakti Senang Hati as one of the non-profit organizations engaged in the service and development of the ability of persons with disabilities in collaboration with PGRI Mahadewa University Indonesia conducted basic design training. People with disabilities turned out to have the ability in the field of design. They are able to design a product.
47
Sukharkova, Marina Petrovna. "Volunteering among people with disabilities". Social'naja politika i social'noe partnerstvo (Social Policy and Social Partnership), n.º 5 (16 de abril de 2021): 357 (396)—365 (401). http://dx.doi.org/10.33920/pol-01-2105-04.
Texto completo da fonteResumo:
In recent years, an increase in the number of volunteers and volunteer programs has been recorded in Russia. The purpose of the article is to explore the potential for participation of people with disabilities in volunteering practices. The empirical basis of the study is interviews with people with disabilities who have had experience as volunteers. We studied the motivation of volunteers with disabilities and the significance of volunteering for this category of people. The article highlights the benefits provided to organizations that recruit people with disabilities as volunteers, as well as the difficulties that these organizations may face. The relevance of studying the experience of participation of people with disabilities in volunteering practices is due to the fact that volunteering for people with disabilities can be considered not only as a means of rehabilitation and a way of acquiring skills for subsequent employment, but also as an opportunity to provide all possible assistance to others in need, thereby changing paradigm on disability. English version of the article on pp. 396-401 is available at URL: https://panor.ru/articles/volunteering-performed-by-people-with-reduced-capabilities/71486.html
48
Venkatesan, S. "Empowering Inclusivity: Green Energy Technology for People with Disabilities". International Journal of Science and Research (IJSR) 13, n.º 4 (5 de abril de 2024): 1620–24. http://dx.doi.org/10.21275/sr24422120341.
Texto completo da fonte
49
Widoyoko, S. Eko Putro, Budi Setiawan, Khabib Sholeh e Muh Ibnu Shina. "Model of Entrepreneurship for People with Disabilities". SHS Web of Conferences 54 (2018): 06008. http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20185406008.
Texto completo da fonteResumo:
Persons with disabilities are often regarded as unproductive citizens, unable to carry out their duties and responsibilities so that their rights are ignored. Indonesia is a country that has various risks of disability due to various causes, such as prolonged armed conflict, chronic diseases and natural disasters in various areas such as earthquakes, flash floods, landslides and so on. People with disabilities are under-represented in the workforce, often facing discrimination by employers, and often not served and protected effectively. To support the active participation of people with disabilities in society and the economy, this paper aims to explore the role of entrepreneurs with disabilities and the entrepreneurship model of people with disabilities in the study area. We explore entrepreneurial activities between people with disabilities, theoretical foundations, provide entrepreneurial benefits and challenges for people with disabilities, and propose policy recommendations for models of entrepreneurship development with disabilities. Development of entrepreneurship programs for people with disabilities is needed to combat these barriers, promote empowerment and facilitate economic independence for people with disabilities. This model includes courses on how to write business plans, one-on-one business guides, technical assistance, new business grants, and assistance from business incubators.
50
Kolobova, S. V., e A. I. Brovkina. "Digital smart home technologies for the disabled people and people with disabilities". Smetno-dogovornaya rabota v stroitel'stve (Estimated and contractual work in construction), n.º 3 (10 de março de 2022): 38–46. http://dx.doi.org/10.33920/str-01-2203-05.
Texto completo da fonteResumo:
The author analyzes and presents the latest technologies in the field of assistance to persons with disabilities. The developments of the Istok-Audio group of companies, engaged in the development and production of modern technical means of rehabilitation for people with disabilities, were considered. Namely, the article presents devices for household adaptation of deaf and hard of hearing people— a Smart home system that can not only improve the quality of life of people with disabilities, but also make it complete and safe.