Artigos de revistas sobre o tema "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia)"
Siga este link para ver outros tipos de publicações sobre o tema: Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia).
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Veja os 50 melhores artigos de revistas para estudos sobre o assunto "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia)".
Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.
Veja os artigos de revistas das mais diversas áreas científicas e compile uma bibliografia correta.
1
Wanisa, Zahra, e Roy Valiant Salomo. "Evaluasi Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia". Sawala : Jurnal Administrasi Negara 11, n.º 1 (3 de junho de 2023): 1–18. http://dx.doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6428.
Texto completo da fonteResumo:
Integritas dalam lembaga publik merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk mencapai reformasi birokrasi. Indonesia telah menetapkan kebijakan pembangunan zona integritas (ZI) di instansi pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pembangunan ZI di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia. Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat perubahan dan dampak pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil studi disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan ZI di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia telah cukup bagus untuk memandang pembangunan ZI sebagai rangkaian implementasi reformasi birokrasi Indonesia. Nilai baru dari pembangunan ZI telah terbentuk di unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM. Adapun Indeks Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Pusat meningkat tiap tahun dan di atas nilai indeks nasional. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kesadaran dan pemahaman tentang makna/esensi pembangunan ZI yang masih perlu dioptimalkan dan jumlah SDM Kementerian PANRB sebagai pengawas dan evaluator mengingat banyaknya unit kerja instansi pemerintah Indonesia.
2
Afista, Yeyen, Umi Sumbulah e Rifqi Hawari. "PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI DI INDONESIA". Journal Evaluasi 5, n.º 1 (12 de março de 2021): 128. http://dx.doi.org/10.32478/evaluasi.v5i1.602.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pendidikan multikultural dalam proses tranformasi lembaga pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) landasan pembangunan pendidikan multikultural terdiri atas landasan agama, historis, psikologis, sosiokultural dan geografis; (2) strategi pengembangan pendidikan multikultural pada lembaga pendidikan Islam dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Strategi pengembangan kuantitatif dengan program sosialisasi dan internalisasi melalui kegiatan keilmuan, program inovasi pendidikan multikultural, dan membangun budaya yang mengakomodir semangat dan nilai multikultural di lingkungan lembaga Islam. Sedangkan strategi pengembangan kualitatif adalah program studi intensif Al-Quran dan Sunnah Rosul, program revisi kurikulum, program diklat tenaga pendidik, dan program kearifan lokal.
3
Pribadi, Yanuar. "Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia". Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan 12, n.º 1 (28 de maio de 2021): 71–81. http://dx.doi.org/10.23960/administratio.v12i1.218.
Texto completo da fonteResumo:
Indonesia telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas sejak tahun 2020. Peran Indonesia dalam konteks bantuan luar negeri juga mulai bergeser dari negara penerima bantuan menjadi negara donor. Pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang telah berlangsung selama ini masih belum terkoordinasi dengan baik karena bersifat sektoral dan diinisiasi oleh kementerian teknis sesuai bidang masing-masing. Hal ini berpotensi kurang selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran LDKPI sebagai lembaga yang baru dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi sarana pendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan LDKPI sebagai lembaga pengelola kerja sama internasional dapat memperbaiki tata kelola pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang selama ini belum melalui satu pintu khusus. Sentralisasi penyaluran bantuan kerja sama internasional dan pengelolaan lembaga yang profesional dan modern akan meningkatkan keselarasan dengan kebijakan diplomasi luar negeri pemerintah, memangkas birokrasi dan proses bisnis yang rumit, serta dapat mengurangi beban keterbatasan ruang fiskal di APBN.
4
Sukamto. "KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MAZHAB MAINSTREAM DALAM MENDORONG GELIAT PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG STUDI DI INDONESIA". Jurnal Mu’allim 1, n.º 2 (5 de setembro de 2019): 199–216. http://dx.doi.org/10.35891/muallim.v1i2.1624.
Texto completo da fonteResumo:
Tulisan ini berusaha memaparkan kontribusi pemikiran ekonomi mazhab Mainstream dalam mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa tokoh mazhab Mainstrem yang paling berpengaruh memberikan andil besar dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam adalah Muhammad Umar Chapra, Muhammad Abdul Manan, dan Muhammad NejatullahSiddiqi. Spirit perkembangan ekonomi Islam yang menjelma dalam praktek lembaga keuangan syariah bank, non-perbankan, dan kebijakan-kebijakan ekonomi di Negara berkembang adalah sumbangsing dari tokoh mazhab Mainstream. Mazhab ini menawarkan studi logika ekonomi Islam dalam prespektif ekonomi konvensional sehingga kehadirannya sebagai koreksi terhadap dominasi system tersebut. Perbedaan mazhab meainstream dengan ekonomi konvensional adalah terletak pada cara mencapai tujuan.
Oleh karena itu, menurut mazhab ini, fokus pengelolaan sumber daya ekonomi yangefisien dan tepat guna menjadi prioritas utama guna merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Model pemikiran ekonomi Islam mazhab ini, justru mampu mewarnai dinamika perkembangan ekonomi di Negara muslim yang sedang melakukan pembangunan ekonomi seperti Indonesia. Geliat pembangunan ekonomi ditandai dengan beberapa kebijakan diantara adalah mengikis matarantai kemiskinan, optimalisasi peran aktif pemerintah dalam pembangunan, intervensi pemerintah dalam aktifitas bisnis, Optimalisasi peranswasta, pembangunan sumber daya manusia, dana pembiayaan pembangunan ekonomi dengan lembaga keuangan syariah.
5
Saiman. "Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2014". JURNAL SOSIAL POLITIK 3, n.º 1 (9 de junho de 2017): 142. http://dx.doi.org/10.22219/sospol.v3i1.4405.
Texto completo da fonteResumo:
AbstrakKetertinggalan pembangunan di Kalimantan merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Wilayah Negara, negara bertanggung jawab dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Tulisan ini mengkaji kepentingan pemerintah pusat pada prioritas kebijakan dan kepentingan, peran dan power interplay antar lembaga serta nasionalisme. Berdasarkan metode kualitiatif dengan studi kasus, bahwa peran Pemerintah (BNPP) hanya sebagai lembaga koordinatif, terjadi ego sektoral antar lembaga. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan, prioritas kebijakan dan kepentingan pemerintah meliputi faktor politik, keamanan dan strategis geografi, sehingga terjadi perubahan orientasi nasionalisme masyarakat perbatasan.Kata Kunci: kepentingan nasional, pemerintah pusat; pembangunan infrastruktur; perbatasan.AbstractUnderdevelopment in Borneo was one of cause Indonesia-Malaysia border problems. According State Territorial Policy, state was to responsibility in border development for receive border komunities which prosperous and secure. This paper to test central and local government relatios desentralisation era at policy priority and interests, role and power interplay of institutions, and nasionalism. According qualitative method and case studi, that government role as the coordinating institution, sectoral ego bithwin other institutions. Central government power very dominant and priority in policy and intersts central government, include politics factor, security and geografi strategic, so that happen orientation changes communities nationalism. Keywords: borderland, central government, infrastructure development, national interests.
6
Saiman. "Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2014". JURNAL SOSIAL POLITIK 3, n.º 1 (9 de junho de 2017): 142. http://dx.doi.org/10.22219/.v2i2.4405.
Texto completo da fonteResumo:
AbstrakKetertinggalan pembangunan di Kalimantan merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Wilayah Negara, negara bertanggung jawab dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Tulisan ini mengkaji kepentingan pemerintah pusat pada prioritas kebijakan dan kepentingan, peran dan power interplay antar lembaga serta nasionalisme. Berdasarkan metode kualitiatif dengan studi kasus, bahwa peran Pemerintah (BNPP) hanya sebagai lembaga koordinatif, terjadi ego sektoral antar lembaga. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan, prioritas kebijakan dan kepentingan pemerintah meliputi faktor politik, keamanan dan strategis geografi, sehingga terjadi perubahan orientasi nasionalisme masyarakat perbatasan.Kata Kunci: kepentingan nasional, pemerintah pusat; pembangunan infrastruktur; perbatasan.AbstractUnderdevelopment in Borneo was one of cause Indonesia-Malaysia border problems. According State Territorial Policy, state was to responsibility in border development for receive border komunities which prosperous and secure. This paper to test central and local government relatios desentralisation era at policy priority and interests, role and power interplay of institutions, and nasionalism. According qualitative method and case studi, that government role as the coordinating institution, sectoral ego bithwin other institutions. Central government power very dominant and priority in policy and intersts central government, include politics factor, security and geografi strategic, so that happen orientation changes communities nationalism. Keywords: borderland, central government, infrastructure development, national interests.
7
Ayu Arsita, Savira, Guntur Eko Saputro e Susanto Susanto. "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional dan Energi Baru Terbarukan Indonesia". Jurnal Syntax Transformation 2, n.º 12 (24 de dezembro de 2021): 1779–88. http://dx.doi.org/10.46799/jst.v2i12.473.
Texto completo da fonteResumo:
Kebijakan terkait energi di Indonesia kian mengalami dinamika namun secara garis besar mulai mengarah ke transisi energi terbarukan. Dalam rangka mengurangi emisi karbon, Indonesia turut mengatur perundang-undangan tentang energi yang dapat melanggengkan pelaksanaan program pembangunan dengan landasan energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional. Melalui studi pustaka dari berkas perundang-undangan hingga berita terkini, penulis menunjukkan bagaimana perkembangan dari kebijakan energi Indonesia dan khususnya dalam upaya Indonesia dalam transisi ke arah energi terbarukan. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi menjadi dasar dalam pengembangan aturan-aturan terkait rancangan energi baru dan terbarukan. Dalam memaksimalkan bauran energi baru dan terbarukan, pemerintah melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan khususnya untuk mengatasi masalah rasio elektrifikasi, dukungan terhadap pengaturan regulasi energi terbarukan, memaksimalkan lembaga Dewan Energi Nasional dan lembaga lain, penetapan target-target khusus, hingga mengadakan bentuk kerja sama bilateral di tingkat internasional
8
Hendra, Hendra, Shopiana Shopiana, Suzatmiko Wijaya e Topan Iskandar. "KONSEP MANAJEMEN PENDIDIKAN DI INDONESIA". Jurnal Cakrawala Ilmiah 2, n.º 5 (13 de janeiro de 2023): 1783–90. http://dx.doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i5.4594.
Texto completo da fonteResumo:
Salah satu bidang terpenting dalam sistem dan institusi pendidikan adalah manajemen pendidikan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut ke bidang ini mutlak diperlukan. Prinsip-prinsip penting dari manajemen pendidikan yang akan dikembangkan melalui studi ini. Menyusul penerapan desentralisasi pendidikan dalam kerangka pendidikan Indonesia, kemajuan dalam pembangunan administrasi pendidikan terjadi di Indonesia pada awal abad ke-20. Temuan studi tambahan juga menunjukkan bahwa ada empat konsep utama manajemen pendidikan, antara lain (1) sebagai bidang yang terkait dengan pengelolaan berbagai sumber daya pendidikan; (2) sebagai bidang ilmu terapan dari bidang manajemen yang dikontekstualisasikan dengan bidang pendidikan; (3) memiliki prinsip efektivitas dan efisiensi; dan (4) sebagai bidang yang terkait dengan pengelolaan lembaga pendidikan; dan (4) berkonsentrasi pada pencapaian tujuan akademik yang ditetapkan.
9
Siahaan, Andysah Putera Utama, Supiyandi e Hermansyah. "Pengenalan dan Sosialisasi Website Sistem Informasi Portal Mahasiswa di SMK Tritech Indonesia". Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS) 2, n.º 2 (25 de outubro de 2023): 187–93. http://dx.doi.org/10.62712/juribmas.v2i2.120.
Texto completo da fonteResumo:
Pendidikan memiliki peran utama dalam perkembangan individu dan kemajuan suatu negara. SMK Tritech Indonesia, sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen tinggi terhadap pendidikan berkualitas, memahami betapa pentingnya mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pendidikan di era digital. SMK Tritech Indonesia menerima kunjungan sejumlah dosen dari Universitas Pembangunan Panca Budi yang ahli dalam pengembangan sistem informasi berbasis digital. Kunjungan ini adalah bagian dari upaya pengabdian dosen untuk memperkenalkan sistem informasi berbasis digital kepada SMK Tritech Indonesia. Salah satu tujuan utama pengenalan sistem informasi portal mahasiswa berbasis digital di SMK Tritech Indonesia adalah membantu siswa-siswa mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terutama Universitas Pembangunan Panca Budi. Dengan sistem ini, siswa-siswa dapat dengan lebih mudah mengakses informasi mengenai program studi, persyaratan pendaftaran, serta proses seleksi, yang membantu mereka mewujudkan impian masuk ke perguruan tinggi. Selain manfaat bagi siswa, sistem ini juga memungkinkan kedua lembaga, yakni SMK Tritech Indonesia dan Universitas Pembangunan Panca Budi, untuk meningkatkan kolaborasi mereka. Hal ini membantu memperkuat hubungan di antara keduanya dan menciptakan peluang pertukaran pengetahuan serta pengalaman. Dengan langkah progresif ini, pengenalan sistem informasi portal mahasiswa berbasis digital menggambarkan komitmen SMK Tritech Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa-siswa untuk sukses dalam pendidikan tinggi, sekaligus memajukan kerja sama antara lembaga pendidikan.
10
Sidik, Jafar. "PERAN STRATEGIS MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA". Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) 1, n.º 1 (20 de abril de 2017): 120. http://dx.doi.org/10.32897/jsikap.v1i2.54.
Texto completo da fonteResumo:
Marwah modal ventura merupakan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha dengan tujuan untuk pengembangan suatu penemuan baru; pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan; membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha; pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Peran modal ventura sangat unik oleh karena sistem modal ventura memiliki multidimensi, yaitu sebagai lembaga finansial, corporate institution, karena adanya penyertaan modal, dan sebagai lembaga penolong pengusaha lemah. Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis danpendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan cara melakukan studi kepustakaan (library reseach) atas peranan modal ventura sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM. Hasil telaahan dapat dikemukakan bahwa lembaga pembiayaan modal ventura memiliki payung hukum yang jelas dalam hukum positif di Indonesia serta memiliki peran strategis sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional Indonesia.
11
Sidik, Jafar. "PERAN STRATEGIS MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA". Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) 1, n.º 1 (20 de abril de 2017): 120. http://dx.doi.org/10.32897/sikap.v1i2.54.
Texto completo da fonteResumo:
Marwah modal ventura merupakan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha dengan tujuan untuk pengembangan suatu penemuan baru; pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan; membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha; pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Peran modal ventura sangat unik oleh karena sistem modal ventura memiliki multidimensi, yaitu sebagai lembaga finansial, corporate institution, karena adanya penyertaan modal, dan sebagai lembaga penolong pengusaha lemah. Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis danpendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan cara melakukan studi kepustakaan (library reseach) atas peranan modal ventura sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM. Hasil telaahan dapat dikemukakan bahwa lembaga pembiayaan modal ventura memiliki payung hukum yang jelas dalam hukum positif di Indonesia serta memiliki peran strategis sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional Indonesia.
12
Muvid, Muhamad Basyrul. "Konsep Pemerataan Pembangunan Pendidikan Nasional Sebagai Alternatif Kemajuan Pendidikan Indonesia". Widya Balina 7, n.º 2 (16 de dezembro de 2022): 469–76. http://dx.doi.org/10.53958/wb.v7i2.153.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji tentang konsep pemerataan pembangunan pendidikan nasional. Mengingat, hal tersebut bisa dijadikan alternatif dalam memajukan, membenahi mutu dan kualitas pendidikan nasional. Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi kepustakaan, di mana sumber primernya ialah berbagai buku, jurnal, dokumen, dan link-link internet yang sesuai dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan nasional merupakan hal yang primer (hulu) yang perlu dibenahi dan digalakkan demi kemajuan pendidikan secara merata, mengingat masih banyak ketimpangan antar sekolah satu dengan lainnya, belum lagi antara sekolah umum dengan madrasah, antara swasta dengan negeri. Untuk itu, pemerintah perlu menyelesaikan problem mendasar ini. Pemerataan pembangunan pendidikan Nasional diharapkan bisa menjadi solusi, sehingga lembaga pendidikan di Indonesia bisa sederjat, sama, dan bisa bersaing secara seimbang.
13
Sri Handayani, Syaiful Arif, Galih Moh.Husein, Siti Ayu Wulandari e Muhammad Halimy. "Capaian SDGs pada Institusi Pemerintah Desa (Studi Pencegahan Stunting di Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)". Journal of Governance Innovation 5, n.º 1 (28 de março de 2023): 1–10. http://dx.doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2439.
Texto completo da fonteResumo:
Progres atau capaian pelaksanaan SDGs di berbagai negara dimonitoring dan dievaluasi oleh sebuah lembaga yang Bernama HLPF (High Level Political Forum) sebagai forum terpadu yang dibentuk oleh PBB pada tahun 2013. Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan PBB memiliki kewajiban dalam proses pencapaian tujuan dari SDGs. Semua sektor yang terlibat dalam pembangunan mulai dari tingkat lembaga yang berada di pusat hingga daerah dan lokal -Desa- menjadikan SDGs sebagai aras gerak pembangunan. Lembaga Pemerintah Desa di desa Tambakasri adalah leading sektor pembangunan berbagai bidang termasuk dua tujuan SDGs yaitu mengakhiri kelaparan dan kesehatan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan mendiskripsikan bagaimana lembaga pemerintah desa di desa Tambakasri melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai kedua tujuan SDGs tersebut. Hasil penelitian menunjukkan lembaga pemerintah desa di desa Tambakasri telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting yang dinaungi peraturan desa nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga lembaga pemerintah desa dapat dikatakan telah melaksanakan pilar regulatif dari institusi pemerintah desa.
14
Khodiron, Khodiron, Fitriyani Fitriyani e Muhammad Azka Maulana. "Peran Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Mikro Ekonomi Indonesia". Academy Of Management and Business 1, n.º 3 (17 de outubro de 2022): 113–18. http://dx.doi.org/10.55824/tamb.v1i3.181.
Texto completo da fonteResumo:
Bank persatuan lembaga keuangan yang sangat berperan dalam perekonomian negara sebagai financial - intermediary. Tujuan penelitian semua ini untuk lebih mengetahui,perkembangan dan kemajuan bank syariah yang ada di Indonesia..Dan jenis data yang digunakan adalah 1.kumpulan data.primer yang di ambil dari kutipan majalah 2. data sekunder 3. buku - buku ilmiah, 4.ujian akhir, dan 5. website. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan topik yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan di Indonesia sangat menggembirakan terutama pada oprasional bank syariah, unit (cabang) usaha syariah dan bank umum syariah. PT Bank Muamalat Indonesia ( BMI ) pada tahun 1992 menandai awal dari kisah pertumbuhan perbankan syariah di negara Indonesia. Bank syariah berkembang pesat dari waktu ke waktu, terutama setelah merger, membuat bank syariah semakin kuat dalam persaingan pasar. Meski pandemi tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan bank syariah, namun pertumbuhan tabungan meningkat 11,507%. Dibandingkan tahun lalu, pendanaan juga meningkat dan penyerapan di sektor mikro makin naik.
15
Pardede, Marulak. "Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, n.º 2 (16 de agosto de 2016): 125. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.125-145.
Texto completo da fonteResumo:
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, penyusunan naskah akademis, maupun analisis dan evaluasi hukum, serta tersedianya bahan dokumentasi dan informasi hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum. Pembangunan di bidang hukum harus pula memperkuat ketahanan nasional. Usaha pengembangan Hukum bertumpu pada pemahaman hukum yang bersifat normatif sosiologis yang melihat hukum tidak hanya sebagai kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah deskriptif; serta Alat Penelitian yang dipergunakan adalah Studi kepustakaan/Library Studies, dan Studi Dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: langkah strategis perlu ditempuh untuk meningkatkan akselerasi reformasi hukum, yang mencakup aspek, yaitu: aspek legislasi, aspek sumberdaya manusia, aspek kelembagaan dan infrastruktur, dan aspek budaya hukum.Ke empat aspek tersebut juga merupakan hal penting dalam memecahkan persoalan mendasar dalam bidang hukum yang mencakup perencanaan hukum, penelitian hukum, proses pembuatan hukum, penegakan hukum dan pembinaan kesadaran hukum. Untuk lebih memantapkan tugas dan fungsi peneliti hukum perlu dikembangkan forum komunikasi antar lembaga penegak hukum, pelayanan hukum, dan peneliti hukum dalam suasana kebersamaan dengan prinsip saling mempercayai dan menghormati kedudukan masing-masing; dikembangkan pendidikan dan latihan bersama untuk semua lembaga penegak hukum agar ada kesamaan persepsi di bidang peradilan dan penegakan hukum. Perlu ditingkatkan kemampuan SDM peneliti hukum untuk dapat berhubungan dengan berpartisipasi dalam dan memanfaatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
16
Dhamara, Ricky, e Achmad Fauzi. "EFEKTIVITAS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEMENTERIAN LEMBAGA". Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis 3, n.º 1 (30 de abril de 2023): 104–10. http://dx.doi.org/10.56127/jaman.v3i1.666.
Texto completo da fonteResumo:
Anggaran belanja adalah alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya demi mencapai tujuan pembangunan nasional secara efisien dan efektif. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui seberapa efektif menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga di Indonesia ABK adalah pendekatan yang menekankan pada capaian hasil dan dampak yang diinginkan serta pengukuran kinerja secara objektif. Dalam pendekatan ini, kinerja diukur dengan melihat pencapaian target dan indikator kinerja. ABK memungkinkan kementerian dan lembaga untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat diukur. ABK juga menambah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan publik. Adanya sistem pengukuran kinerja yang objektif dapat membantu kementerian dan lembaga melacak dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara lebih akurat. Ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi kemungkinan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Studi ini memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan di tingkat kementerian dan lembaga tentang bagaimana menerapkan ABK dapat meningkatkan kinerja. Rekomendasi kebijakan juga diberikan, seperti meningkatkan pemahaman dan keterampilan personel, meningkatkan pengawasan dan evaluasi, dan mengatur anggaran dengan cara yang tepat untuk mendukung pelaksanaannya. Akibatnya, penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana menerapkan ABK terhadap kinerja Kementerian dan Lembaga. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya peran Kementerian dan Lembaga dalam mengelola anggaran belanja publik secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
17
Hardiyanto, Lutfi, e Saryono Saryono. "Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua". Jurnal Citizenship Virtues 3, n.º 1 (22 de março de 2023): 454–61. http://dx.doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1732.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai isu-isu atau permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan peranan lembaga-lembaga terkait dalam mengatasi permasalahan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan beberapa poin-poin solusi yang dapat membantu mengatasi pelanggaran HAM yang ada di Papua, seperti rencana pembangunan papua berkelanjutan, perlindungan hukum bagi aktivis HAM Papua, membentuk tim pengawas HAM secara khusus, menggalakkan isu-isu pelanggaran HAM Papua melalui pers mahasiswa, mengadakan kampanye sosial dan solusi lainnya. Penulis juga memberikan data-data realistis dari beberapa sumber yang terpercaya sebagai studi pustaka yang dapat mendukung argumentasi dan pelaksanaan solusi-solusi yang penulis berikan. Isu Papua Merdeka muncul dikarenakan beberapa faktor, yaitu adanya diskriminasi terhadap orang Papua, pembangunan Papua yang kurang mendapat perhatian, kurangnya kebijakan serta peranan lembaga HAM yang dapat melindungi, sikap diskriminatif masyarakat luar terhadap orang Papua, dan lain sebagainya. Pembangunan di Papua pun masih bilang tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya yang menyebabkan kualitas hidup masih terbilang jauh dari kata baik. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang masih kurang peduli dengan apa yang terjadi di Papua. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia kita harus meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini demi terwujudnya keadilan dengan menegakan hukum sesuai dengan filosofis yang terdapat dalam filsafat hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut juga dapat dilakukan dengan peningkatan lembaga HAM, kebijakan mengenai HAM dan pembangunan berkelanjutan di Papua, serta baik masyarakat maupun pemerintah lebih peduli lagi dengan isu-isu mengenai diskriminasi dan pelanggaran HAM.
18
Setiawan, Agung, Eti Yusnita e Hatta Azzuhri. "Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi pada Periode Presiden B.J Habibie)". Jurnal Prodi Ilmu Politik 1, n.º 2 (31 de outubro de 2022): 93–107. http://dx.doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13719.
Texto completo da fonteResumo:
Judul penelitian ini adalah Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi Pada Periode Presiden B.J Habibie). Rumusan Masalah dalam penelitian adalah bagamaimanakah model keputusan rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) dana apa faktor yang melatar belakangi model keputusan politik rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan pendekatan Kualitatif dan menggunakan studi pustaka sebagai referensi. Presiden B.J Habibie dilantik tanggal 21 Mei 1998, kebijakan pertama Presiden BJ. Habibie adalah langsung mengumumkan dan melantik kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Terdapat 36 mentri, terdiri dari 20 mentri memimpin departemen, 12 mentri negara dan 4 mentri koordinator. Kabinet tersebut mencerminkan semua unsur kekuatan bangsa, meliputi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya, ABRI, unsur daerah, kaum cendikia, dan lembaga swadaya masyarakat. Merangkul semua potensi politik dan sosial adalah demokrasis awal untuk menjawab tuntutan Reformasi. Dasar dari model keputusan B.J Habibie berasal dari Kedekatannya dengan Soeharto sebagai Presiden RI, Nasionalisme B.J Habibie muda, B.J Habibie sebagai Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perkenalan B.J Habibie dengan tokoh-tokoh Islam, situasi dan kondisi Politik Orde Baru Tahun 1990-1998.
Kata Kunci : Model Keputusan, Teknokrat, B.J Habibie
19
Nanda Hidayati, Esti Handayani e Nur Wahyuning Sulistyowati. "Inovasi Berkelanjutan: Pendekatan Kolaboratif untuk Mengatasi Tantangan Sosial-Ekonomi di Provinsi Jawa Barat". Jurnal Pengabdian West Science 2, n.º 6 (28 de junho de 2023): 460–67. http://dx.doi.org/10.58812/jpws.v2i6.451.
Texto completo da fonteResumo:
Studi ini mengkaji peran inovasi berkelanjutan dan pendekatan kolaboratif nya dalam mengatasi tantangan sosio-ekonomi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Provinsi ini menghadapi berbagai masalah yang signifikan, termasuk pertumbuhan penduduk yang cepat, infrastruktur yang tidak memadai, pengangguran, degradasi lingkungan, dan ketidaksetaraan pendapatan, yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan metode campuran, yang menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif serta kelompok fokus untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik inovasi berkelanjutan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan inklusi sosial. Mekanisme kolaborasi dan kemitraan yang melibatkan lembaga pemerintah, organisasi sektor swasta, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal memainkan peran penting dalam memfasilitasi inovasi berkelanjutan. Praktik inovasi berkelanjutan yang berhasil di Provinsi Jawa Barat, seperti proyek energi terbarukan, teknik pertanian ramah lingkungan, dan sistem pengelolaan limbah terpadu, memiliki dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung, struktur tata kelola yang efektif, peningkatan kapasitas, dan partisipasi inklusif dalam mempromosikan inovasi berkelanjutan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kemitraan multi-pemangku kepentingan, mendukung peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan, mendorong koherensi dan integrasi kebijakan, mendorong pendekatan inklusif, serta membangun kerangka kerja pemantauan dan evaluasi. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan upaya inovasi berkelanjutan dan secara efektif mengatasi tantangan sosial-ekonomi, sehingga membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera. Studi ini berkontribusi pada pengetahuan yang sudah ada tentang pembangunan berkelanjutan, manajemen inovasi, dan tata kelola kolaboratif, memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendorong praktik inovasi berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
20
Huang, Septeven, e Aisyah Sharifa. "PENGGUNAAN KONSEP BANTUAN HUKUM STRUKTURAL SEBAGAI PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM NASIONAL INDONESIA". Majalah Hukum Nasional 49, n.º 1 (30 de julho de 2019): 181–201. http://dx.doi.org/10.33331/mhn.v49i1.97.
Texto completo da fonteResumo:
Pembangunan hukum nasional merupakan hal yang sangat fundamental bagi Indonesia sebagai negara hukum. Akan tetapi kenyataan menunjukan bahwa pembangunan hukum selama ini masih menunjukan ketimpangan, serta belum banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan hukum juga masih terlalu terfokus kepada substansi hukum dan belum banyak meningkatkan budaya hukum masyarakat, sehingga diperlukan suatu pendekatan baru dalam membangun hukum Indonesia, agar akses terhadap keadilan dapat digapai oleh seluruh golongan masyarakat. Salah satu strategi pemberian bantuan hukum untuk meningkatkan akses terhadap keadilan adalah bantuan hukum struktural, dengan fokus pada upaya meningkatkan budaya hukum kelompok rentan, bantuan hukum struktural dapat menjadi solusi atas pembangunan hukum Indonesia yang belum maksimal. Lantaran bantuan hukum struktural dapat melibatkan partisipasi masyarakat luas, khususnya mereka yang lebih membutuhkan perlindungan hukum, untuk ikut berkontribusi dalam proses pembangunan hukum nasional. Maka penulis sarankan agar bantuan hukum struktural dapat terkristalisasi dalam Undang-Undang Bantuan Hukum sehingga tidak hanya organisasi bantuan hukum dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia saja yang menerapkan bantuan hukum struktural, tetapi juga semua organisasi bantuan hukum yang terdaftar dan terakreditasi secara resmi. Dalam meneliti karya tulis ini, Penulis menggunakan metode penelitian berupa studi dokumen dengan data primer, sekunder dan tersier.
21
Rahmawati, Fanni. "Pilar-Pilar Yang Mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia". Economic Education and Entrepreneurship Journal 4, n.º 2 (21 de novembro de 2021): 159–64. http://dx.doi.org/10.23960/e3j/v4i2.159-164.
Texto completo da fonteResumo:
Model pengembangan ekonomi kreatif yang dikembangkan untuk Indonesia berupa bangunan yang terdiri dari komponen pondasi yang saling menguatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pembangunan industri kreatif Indonesia yang kompetitif harus dilandasi oleh pembangunan sumber daya manusia yang terampil, terlatih untuk menumbuhkan pengetahuan dan kreativitas. Pengetahuan dan kreativitas inilah yang menjadi faktor produksi utama di dalam industri kreatif. Banyak cara untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, namun dalam penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pilar ekonomi kreatif yang diciptakan oleh Richard Florida. Apakah pilar ekonomi kreatif Richard mampu menjelaskan tentang tingkat perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Tujuan adanya pilar ekonomi kreatif dapat berdiri tegak sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi dari ekonomi kreatif Indonesia 2025. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa berpengaruh pilar-pilar dalam perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian dengan mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menyimpulkan terdapat 5 pilar ekonomi kreatif yaitu sumber daya, industry, teknologi, institusi, dan lembaga keuangan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi kreatif terdiri dari tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan kemajuan teknologi.
22
Lulik Fullela Rakhman, Lulik, e Gina Puspitasari Rochman. "Model Kelembagaan dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Agro-ekowisata dan Budaya di Indonesia". Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning 3, n.º 2 (9 de agosto de 2023): 606–16. http://dx.doi.org/10.29313/bcsurp.v3i2.8724.
Texto completo da fonteResumo:
Abstract. The development of tourism villages is an effort to improve the local economy through its contribution to village revenue. In this case, the role and performance of village institutions determine the success of such development. Institutions play a role in managing resources to achieve development goals. This study aims to identify institutional models of agro-ecotourism and culture-based tourism village management in Indonesia. Unlike previous studies, this study uses a systematic literature review (SLC) approach to the results of related research in Indonesia over the past 10 years (2012-2022). This study found that there are 4 (four) institutional models of agro-ecotourism and culture-based tourism village management in Indonesia, namely: 1) centralized; 2) quadrapel helix; 3) pentahelix; and 4) triplehelix. The four models have similarities that are based on collaboration and partnerships between various actors in the management of tourist villages. The difference lies in the driving institution and the relationship between actors in the management of tourist villages. The success of tourist villages in Indonesia is considered quite successful, namely using the penta helix model.
Abstrak. Pengembangan desa wisata merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui kontribusinya terhadap pendapatan asli desa. Dalam hal ini, peran dan kinerja kelembagaan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan tersebut. Lembaga berperan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi model kelembagaan pengelolaan desa wisata berbasis agro-ekowisata dan budaya di Indonesia. Berbeda dengan studi sebelumnya, studi ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLC) terhadap hasil – hasil penelitian terkait di Indonesia selama 10 tahun terakhir (2012 – 2022). Studi ini menemukan bahwa terdapat 4 (empat) model kelembagaan pengelolaan desa wisata berbasis agro-ekowisata dan budaya di Indonesia, yaitu: 1) terpusat; 2) quadrapel helix; 3) pentahelix; dan 4) triplehelix. Dari keempat model tersebut, memiliki kesamaan yang berlandaskan pada kolaborasi dan kemitraan antara berbagai aktor dalam pengelolaan desa wisata. Adapun perbedaan terletak pada lembaga penggerak dan hubungan antar aktor dalam pengelolaan desa wisata. Keberhasilan desa wisata di Indonesia yang di anggap cukup berhasil yaitu menggunakan model penta helix.
23
Syahrullah e Nasrullah. "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia". Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 9, n.º 1 (15 de junho de 2020): 68–76. http://dx.doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14.
Texto completo da fonteResumo:
Sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan, seperti juga mempelajari sejarah pada umunya. Salah satu dari keuntungan terebut adalah pengetahuan kita mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya.
Salah satu obyek kajian sejarah hukum, yang menarik perhatian adalah Perseroan terbatas. Perseroan Terbatas (disingkat: PT) bagi Indonesia, merupakan salah satu sarana penunjang dalam pembangunan ekonomi.
Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam system dagang Indonesia
24
Selvia, Noor Liyana. "Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam pada Era Reformasi: di Sekolah Umum, Madrasah, Pondok Pesantren dan Majlis Taklim". Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 8, n.º 2 (7 de abril de 2024): 792. http://dx.doi.org/10.35931/am.v8i2.3465.
Texto completo da fonteResumo:
<p>Penelitian ini menggali sistem penyelenggaraan pendidikan Islam pada era Reformasi di Indonesia, fokusnya meliputi sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, dan majlis taklim. Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi sumber data relevan, termasuk artikel, buku, jurnal, dan dokumen terkait pendidikan Islam pasca-Reformasi. Data dianalisis dengan metode studi kepustakaan untuk memahami perubahan sistem pendidikan Islam dan tantangan yang dihadapi. Hasilnya menunjukkan dampak positif Reformasi, termasuk integrasi dengan sistem pendidikan nasional, otonomi lembaga pendidikan, diversifikasi kurikulum, dan responsivitas terhadap tantangan zaman. Keberhasilan ini tercermin dalam peningkatan kualitas pendidikan, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, dan pemberdayaan sosial melalui lembaga pendidikan Islam. Pemerintah juga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan pengakuan dan integrasi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional, termasuk Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan penggabungan sistem sekolah umum dengan ciri khas keagamaan. Strategi masa depan melibatkan dimensi sosial politik, kultural, dan sosio-kultural. Pentingnya formalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan negara, pengawasan aparatur pemerintah, pengembangan kesadaran kultural, dan pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi fokus strategi-strategi ini. Dengan integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan implementasi strategi-strategi ini, diharapkan pendidikan Islam di masa depan akan memainkan peran penting dalam pembangunan umat dan negara Indonesia.</p>
25
Nugroho, Kusnanto, e Kusnanto Nugroho. "Pengaruh Implementasi Model Kematangan Terhadap Pencapaian Value For Money untuk Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Studi Kasus: Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi". Jurnal Kebijakan Ekonomi 17, n.º 1 (16 de abril de 2022): 46–57. http://dx.doi.org/10.21002/jke.2022.04.
Texto completo da fonteResumo:
Pengadaan barang/jasa merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional, tetapi kurangnya kematangan dalam pengelolaan organisasi memengaruhi ketidaktercapaian kinerja pengadaan yang value for money. Indikator kegagalan pencapaian value for money terutama terjadinya inefisiensi penggunaan anggaran negara. Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberlakukan konsep transformasi organisasi model kematangan pengadaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi pengaruh model kematangan pengadaan terhadap pencapaian value for money untuk efisiensi pengadaan. Studi kasus dilakukan pada 100 UKPBJ Stranas-PK pada tahun 2019-2020 yang secara khusus pernah dibina oleh LKPP.
26
Usri, Usri. "Kontribusi Pendidikan Islam Menuju Indonesia Maju". AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam 17, n.º 2 (13 de fevereiro de 2020): 201–16. http://dx.doi.org/10.35905/alishlah.v17i2.1149.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kontribusi Pendidikan khususnya Pendidikan Islam dalam menyongsong Indonesia maju. Tema tersebut menjadi urgen untuk dikaji untuk menelisik lebih jauh tentang pendidikan Islam dalam menorehkan sejarah bangsa Indonesia yang telah menginjak usia lebih dari setengah abad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan peran aktif pemerintah orde lama, orde baru serta reformasi melalui beberapa kebijakan strategis untuk menumbuhkan pendidikan Islam di Indonesia. Kedudukan pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan, sebagai mata pelajaran serta nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam Sistem Pendidikan Nasional. Hingga kontribusi Pendidikan Islam dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Maju. Pendidikan Islam bagian dari bangsa Indonesia dan maju mundurnya bangsa Indonesia memiliki relasi yang kuat dengan dinamika pendidikan Islam.
27
Suryokumoro, Herman, Sukarmi Sukarmi e Hikmatul Ula. "Model Pengawasan Penggunaan Pinjaman Luar Negeri : Studi World Bank dan IMF di Indonesia". Kertha Patrika 42, n.º 2 (30 de agosto de 2020): 192. http://dx.doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p07.
Texto completo da fonteResumo:
Adanya utang luar negeri dalam era globalisasi ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Pemberian bantuan oleh lembaga pemberi pinjaman seperti World Bank sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu pengawasan terhadap pengunaan luar negeri sangat penting. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan konseptual, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ungensi pengawasan utang luar negeri dan menggambarkan konstruksi pengawasan utang luar negeri baik secara internal maupun eksternal. Terdapat tiga alasan penting pengawasan terhadap penggunaan utang luar negeri sangat diperlukan. Pertama untuk menjamin tidak ada tendensi politik dari pemberian pinjaman tersebut yang dapat mengintervensi kebijakan Negara, kedua, memastikan utang tersebut digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, dan ketiga untuk menjamin tidak ada penyelewengan atau praktek-praktek korupsi dalam penggunaan utang luar negeri. Konstruksi model pengawasan terhadap penggunaan pinjaman luar negeri dapat dilihat dari dua aspek: pertama, internal adalah model pengawasan oleh lembaga pemerintah –sebagai pengguna pinjaman- yaitu pada tahap pra perjanjian utang dengan pengawasan substantive procedural dan pengawasan pelaksanaan perjanjian utang agar sesuai dengan tujuan dan tidak dikorupsi. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga Negara (penegak hukum) maupun lembaga independen. Kedua, aspek eksternal adalah model pengawasan oleh lembaga pemberi pinjaman (World Bank dan IMF) yaitu dengan mekanisme yang ada dalam lembaga integritas (institutional integrity), penyelidikan dan pemberian sanksi oleh Suspension and Debarment Officer (SDO) dan World Bank Group Sanctions Board.
28
Universitas Negeri Jakarta, Hania Suhandi. "JUMPA Vol. 5 No. 1 Februari 2018 Pembentukan ASEAN Economic Community: Implikasi Perkembangan Kerjasama Ekonomi Di Indonesia". Jurnal Manajemen dan Perbankan (JUMPA) 5, n.º 1 (28 de fevereiro de 2018): 21–32. http://dx.doi.org/10.55963/jumpa.v5i1.242.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implikasi ekonomi dari kerjasama pembangunan di Indonesia, (2) mengetahui kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi negara yang lebih maju dan berkembang pesat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Proses analisis data menggunakan studi kepustakaan. Analisis menunjukkan proses integrasi ekonomi antar negara, baik bilateral maupun regional/multilateral, sebagian besar dilakukan secara bertahap. Berdasarkan tingkat integrasi antar negara. MEA merupakan salah satu FTA, dimana MEA akan berintegrasi melalui kerjasama ekonomi regional yang diharapkan dapat memberikan kemudahan akses, tidak terkecuali perdagangan. Dengan pasar yang semakin terbuka, maka setiap Negara memiliki peluang untuk memasarkan komoditasnya di pasar internasional. Tantangannya, persaingan dengan negara-negara yang memiliki komoditas (substitusi) yang sama Implikasi kegiatan pembangunan ekonomi Indonesia, kerjasama sub-regional termasuk wilayah yang relatif tertinggal, karena pembangunan infrastruktur sangat penting. Langkah-langkah strategis dalam menghadapi MEA 2015: (1) reformasi regulasi; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; (3) Penguatan posisi usaha menengah, kecil; (4) Memperkuat kemitraan antara sektor publik dan swasta; (5) reformasi menyeluruh di bidang perpajakan, bea cukai, dan birokrasi; (6) pengembangan sektor prioritas yang berdampak pada komoditas; (7) peran serta lembaga pemerintah dan swasta untuk mengimplementasikan Cetak Biru MEA; (8) Reformasi kelembagaan dan tata kelola; (9) Penyediaan kelembagaan dan permodalan; (10) Peningkatan infrastruktur fisik.
29
Heriawan, Rian, e Basuki Anondho. "FAKTOR ASPEK LEGAL DOMINAN YANG MEMPENGARUHI PROYEK KONSTRUKSI DI PEDESAAN". JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil 2, n.º 3 (30 de outubro de 2019): 199. http://dx.doi.org/10.24912/jmts.v2i3.5829.
Texto completo da fonteResumo:
Pembangunan Nasional telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun sejak Indonesia merdeka, Namun proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini masih mengalami masalah kesenjangan khususnya diwilayah pedesaan. Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019) dinyatakan bahwa terdapat 122 kabupaten tertinggal. Banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah salah satu kendalanya adalah permasalahan hukum yang menghambat laju pembangunan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukan bahwa permasalahn hukum ini timbul karena beberapa faktor seperti ketidakstabilan sosiopolitik, perekonomian daerah, pendidikan daerah, kualitas lembaga hukum yang buruk. dan keberagaman model lingkungan di setiap daerah. Oleh karena itu, studi ini melakukan penelitian tentang faktor aspek legal dominan yang mempengaruhi proyek konstruksi di pedesaan Indonesia . Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada sejumlah kontraktor sebagai responden yang mengerjakan proyek dari Kemendes PDTT (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis multivariate yaitu metode analisi faktor yang dimulai dari uji validitas, uji reliabilitas, uji KMO (Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy), Uji Bartlett’s Test Sphericity, dan uji MSA (Measuresof Sampling Adequacy). Hasil dari analisi yang dilakukan menunjukan bahwa perekonomian daerah dan pemilihan pemenag lelang menjadi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pembangunan daerah tertinggal.
30
Thohari, Ahmad Ahsin. "LANGKAH PENATAAN KELEMBAGAAN UNTUK MENCAPAI REFORMASI REGULASI DI INDONESIA MELALUI PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA NONSTRUKTURAL". Jurnal Yuridis 10, n.º 1 (30 de junho de 2023): 16–27. http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v10i1.7550.
Texto completo da fonteResumo:
Presiden mengambil kebijakan untuk membubarkan lembaga negara, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 terdapat 10 Lembaga negara non struktural yang dibubarkan. Hal tersebut disinyalir sebagai langkah tegas untuk menciptakan efektivitas sistem hukum dalam kelembagaan negara. Secara faktual, saat ini memang terlalu banyak peraturan yang dibuat oleh lembaga negara. Hal tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih tugas dan wewenang, serta tidak efektif akibat menjerat diri sendiri yang menjadikan masing-masing lembaga negara sulit bergerak. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu pemangkasan lembaga negara demi tercapainya reformasi regulasi yang berorientasi pada hasil, bukan hanya prosedur semata. Hal tersebut dilandasi atas tujuan pembangunan hukum yang tidak hanya melekat pada substansial melainkan juga pada struktur dan kultur hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertimbangan presiden atas pembubaran lembaga negara nonstruktural serta menganalisis implikasi atas pembubaran lembaga negara nonstruktural terhadap pembentukan regulasi dan tatanan hukum di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mengacu pada studi literatur. Kesimpulan dari pembubaran lembaga negara nonstruktural dilakukan untuk peningkatan kinerja birokrasi dengan meminimalisir tumpang tindih tugas dan fungsi yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran. Selain itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut pada taraf undang-undang mengenai lembaga non struktural dengan tujuan untuk menetapkan prosedur yang tetap dalam pembentukan hingga pembubaran lembaga non struktural sebagaimana konsep pengaturan kementerian negara yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
31
Asrori, Saifudin. "NEGOSIASI RUANG PUBLIK: MODERNISASI DAN PENGUATAN CIVIL SOCIETY MODEL PESANTREN". Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16, n.º 1 (8 de abril de 2017): 159–76. http://dx.doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6459.
Texto completo da fonteResumo:
Negosiasi Ruang Publik; Modernisasi dan Penguatan Civil Society Model Pesantren. Meski kontribusi pesantren dalam pembangunan sosial ekonomi telah banyak diakui berbagai kalangan, lembaga pendidikan Islam ini seringkali diasosiasikan sebagai lembaga yang mempromosikan pendidikan yang intoleran dan militan yang kemudian menjadi akar gerakan radikal dan terorisme di Indonesia. Artikel ini mencoba menjawab kemampuan pesantren dalam mempersiapkan santrinya agar mampu berpartisipasi di era masyarakat modern dan mendukung penguatan masyarakat sipil. Peran pesantren di era modernisasi dievaluasi melalui program-program pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan anti-kekerasan, toleransi antar keyakinan dan etnis, pluralisme, Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, demokrasi, serta keadilan politik dan sosial. Berdasarkan studi etnografi di Pondok Modern Gontor, artikel ini mengambarkan bahwa pesantren telah mengambil peran politik progresif dan berperan aktif dalam penguatan munculnya masyarakat sipil di Indonesia
32
Asmara, Anugerah Yuka, Irwantoro Irwantoro, Mochammad Rozikin e Adibah Sayyidati. "Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan di Indonesia: Quick Evaluation Analysis". CAKRAWALA 15, n.º 1 (16 de junho de 2021): 24–42. http://dx.doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.367.
Texto completo da fonteResumo:
Tujuan studi ini adalah menganalisis peran para pendamping terkait penggunaan dana Program Keluarga Harapan dan menganalisis pola pengelolaan dana Program Keluarga Harapan di level lembaga akibat adanya praktik multiple benefeciaries. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menekankan pada analisis fenomena di lapangan. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1)Kompetensi dan kapabilitas pendamping masih belum optimal oleh karena itu diperlukan pembekalan bagi tim pendamping baik pendidikan dan pelatihan, workshop, sosialisasi atau bentuk peningkatan kompetensi; (2) Pemutakhiran data keluarga penerima bantuan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial untuk evaluasi pemutakhiran data sebaiknya dapat dilakukan secara online yang langsung dapat dilakukan oleh tim pendamping di lapangan dan terhubung dengan dinas sosial kabupaten/kota provinsi, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Sosial; (3) Diperlukan integrasi Program Keluarga Harapan dengan program lain yang menjadi single beneficiarymembutuhkan koordinasi antar lintas sektor antara lembaga pemerintah sehingga diperlukan penguatan regulasi dengan peraturan presidenbahkan peraturan pemerintah untuk memperkuat kewenangan Kementerian Sosial untuk menjalankan program komplementer Program Keluarga Harapan; (4) Melakukan penyusunan program bersama kementerian/lembaga dengan dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah di bidang jaminan sosial dan perlindungan keluarga miskin dengan berbagai skema bantuan.
33
Maryanti, Maryanti. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DILIHAT DARI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMBANGUNAN POLITIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU". Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2, n.º 1 (30 de junho de 2020): 115–29. http://dx.doi.org/10.55108/jbk.v2i1.235.
Texto completo da fonteResumo:
Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengawasan dilihat dari keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik di Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah. ProvinsiKepulauan Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan keterwakilanperempuan. Dalam studi ini ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan dalam rendahnya partisipasi perempuan. Di sisi lain, penelitian ini juga ditemukan bahwa adanya peluang partisipasi masayarakat dan keterwakilan perempuan. Pemerintah daerah menjadi salah satu aktor yang dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk menjamin pengarusutamaan gender di wilayahnya. Pada akhir penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada para pemangku kepentingan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik di Provinsi Kepulauan Riau.
34
Saputra, Emon, e Dian Agustina. "Peran Institusi Masjid dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta". Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2, n.º 2 (26 de dezembro de 2021): 174. http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3687.
Texto completo da fonteResumo:
AbstractThis study is motivated by a phenomenon of the low level of welfare and the economy of the Indonesian people. The concept of Local Economic Development (LED) by utilizing local institutions in developing the economy can be one solution. This study aims to find out the role of the Jogokariyan Mosque institutions in efforts to develop the local economy. Yogyakarta Jogokariyan Mosque is one example of successful mosque institutions in efforts to encourage local economic development by looking at the effects of change and the many achievements. The type of this study is qualitative research, with a case study approach. The results show that there are four roles played by the Jogokariyan Mosque institutions in local economic development efforts, namely expansion of opportunities for small communities in employment and business opportunities, expansion for the community to increase income, empowerment of micro business institutions in the production and marketing process and institutional empowerment of partnership network between the government, private sector entity and local community. This study shows that the existence of mosques in Indonesia is very strategic and has the potential to overcome public problems, especially economic problems in local communities.AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rendahnya tingkat kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia. Konsep Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) dengan pemanfaatan institusi lokal dalam pembangunan ekonomi dapat menjadi salah satu solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Masjid Jogokariyan Yogyakarta terhadap pembangunan ekonomi lokal. Masjid Jogokariyan Yogyakarta merupakan salah satu contoh insitusi masjid yang berhasil mendorong pembangunan ekonomi lokal terbukti dengan dampak perubahan dan banyaknya prestasi yang diperoleh oleh Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat empat dampak atas peranan yang dilakukan oleh institusi Masjid Jogokariyan dalam upaya pembangunan ekonomi lokal yaitu perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha, perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, keberdayaan lembaga usaha mikro dalam proses produksi dan pemasaran dan keberdayaan lembaga jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, entitas swasta, dan masyarakat lokal. Penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan masjid sangat strategis dan potensial untuk mengatasi permasalahan publik khususnya masalah ekonomi di masyarakat lokal.
35
Rizal, Moch Choirul, M. Lutfi Rizal Farid, Dika Andy Prasetya, Rizki Dermawan e Mochammad Agus Rachmatulloh. "Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP): Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Media Publikasi Berbasis Partisipasi". Jurnal Dedikasi Hukum 1, n.º 3 (26 de novembro de 2021): 242–54. http://dx.doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17155.
Texto completo da fonteResumo:
Teori fiksi hukum kontradiktif dengan tingkat literasi membaca masyarakat. Teori menghendaki setiap orang harus tahu atas peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), yang merupakan bagian dari masyarakat, tergugah untuk memberikan solusi sesuai kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Pilihannya adalah membangun media publikasi berbasis partisipasi yang memuat informasi yang tidak terbatas hanya mengenai dasar-dasar hukum pidana. LSHP membangun media publikasi berbasis website menggunakan aplikasi Open Jurnal System (OJS) yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project (PKP). Media publikasi berbasis website sekaligus digunakan sebagai ruang penyimpanan sekaligus publikasi produk dari kegiatan pemantauan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat dapat diakses melalui http://repositori.lshp.or.id/, yang terbagi menjadi 3 (tiga) ruang: (1) Lembaga Studi Hukum Pidana; (2) Jurnal Studi Hukum Pidana; dan (3) Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semua telah terindeks pada mesin pengindeks ternama serta dapat dibaca dan/atau diunduh secara cuma-cuma. LSHP mengikutsertakan masyarakat secara aktif dan sukarela terlibat dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pembangunan media publikasi oleh LSHP telah nyata membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, selaras dengan upaya untuk mengikis dampak negatif pemberlakuan teori fiksi hukum di Indonesia, serta memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pemberlakuan dan menyebarluaskan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. One Year of Institute for the Study of Criminal Law (LSHP): Community Capacity Building Through Participation-Based Publication Media One Year Institute for the Study of Criminal Law (LSHP): Community Capacity Building Through Participation-Based Publication Media. The theory of legal fiction is contradictory to the reading literacy level of the community. The theory requires that everyone should know the laws and regulations that have been promulgated, but the results of the study show that the literacy activity of the Indonesian people is still low. Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), which is part of the community, is motivated to provide solutions according to their competencies and capabilities. The choice is to build a participation-based publication that contains information that is not limited to just the basics of criminal law. LSHP builds website-based publication media using the Open Journal System (OJS) application developed by the Public Knowledge Project (PKP). Website-based publication media are also used as storage space as well as product publications from monitoring, research, and community empowerment activities that can be accessed through http://repositori.lshp.or.id/, which is divided into 3 (three) rooms: (1) Lembaga Studi Hukum Pidana; (2) Jurnal Studi Hukum Pidana; and (3) Opini Hukum dan HAM. All have been indexed on well-known indexing engines and can be read and/or downloaded for free. LSHP actively and voluntarily engage the community in the development of existing laws and regulations in Indonesia. The development of publication media by LSHP has clearly opened up space for public participation, in line with efforts to erode the negative impact of the implementation of legal fiction theory in Indonesia, as well as providing space for public participation to provide an assessment of the enforcement and dissemination of a statutory regulation in Indonesia.
36
Siswanto, Firdaus Prima, e Ilda Hamidah. "PERKEMBANGAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK TEMA TRANSPORTASI SETELAH PENETAPAN KEBIJAKAN SATU PETA Studi Kasus Tematik Kementerian Perhubungan". Seminar Nasional Geomatika 3 (15 de fevereiro de 2019): 117. http://dx.doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.935.
Texto completo da fonteResumo:
Peta merupakan kebutuhan utama dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, tidak terkecuali dalam bidang transportasi. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas untuk menghubungkan tiap wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dengan moda darat, laut maupun udara. Peta dapat membuat perencanaan pembangunan prasarana di masing-masing titik menjadi lebih optimal dan efisien. Pembuatan peta yang tidak sesuai standar mengakibatkan peta yang dihasilkan tidak dapat diberbagipakaikan dengan kementerian/lembaga lain yang juga membutuhkan. Kebijakan Satu Peta mendorong setiap Unit Produksi Peta tematik untuk menyamakan stadar yang digunakan, agar peta yang dihasilkan oleh tiap-tiap kementerian/lembaga dapat di overlay dengan instansi lainnya. Kementerian Perhubungan memilik enam peta tematik transportasi: 1) Sebaran bandara; 2) Sebaran Pelabuhan Umum; 3) Sebaran Tersus/TUKS; 4) Sebaran Pelabuhan Penyeberangan; 5) Sebaran Stasiun KA; dan 6) Jaringan rel KA. Verifikasi dilakukan pada masing-masing peta tematik tersebut. Penilaian dilihat dari perkembangan masing-masing peta tematik sebelum dan setelah diterbitkannya Kebijakan Satu Peta terutama dari kualitas data sesuai dengan standar minimal agar peta tematik yang dihasilkan dapat diberbagipakaikan. Diakhir penulisan ini ditemukan bahwa terdapat banyak peningkatan setelah diadakan Kebijakan Satu Peta yang mendorong terciptanya pembangunan yang lebih baik.
37
Auladiy, Kafianka. "ANALISIS SOFT DIPLOMACY QATAR MELALUI QATAR CHARITY DI INDONESIA". Journal of Integrative International Relations 8, n.º 1 (23 de maio de 2023): 41–52. http://dx.doi.org/10.15642/jiir.2023.8.1.41-52.
Texto completo da fonteResumo:
Qatar merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh cukup besar di kawasan Timur Tengah. Dalam kebijakan politiknya Qatar mengadopsi “kebijakan luar negeri terbuka”, yang mana banyak mengandalkan alat-alat soft diplomacy salah satunya seperti media diplomasi ekonomi, politik, dan pertahanan, Qatar juga memberikan bantuan kemanusiaan dan sumbangan melalui Qatar Charity sebagai wujud soft diplomacy. Penulis menggunakan konsep soft diplomacy sebagai alat analisis untuk mengetahui potensi atas kerja sama melalui lembaga Qatar Charity serta keunggulan Qatar dalam bidang ekonomi, politik, dan pertahanan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan mengambil studi pustaka sebagai sumber data utama. Hasil dari analisis yang didapat, penulis mengemukakan bahwasannya Qatar terus meningkatkan potensi politik, ekonomi, dan militernya untuk aktif dalam komunitas internasional. Qatar Charity sebagai wujud strategi soft diplomacy Qatar dalam pembangunan citra di komunitas internasional, salah satunya di Indonesia
38
Helmi, Alfian. "Tren Penelitian Konservasi Laut Berbasis Masyarakat di Indonesia: Analisis Bibliometrik". Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 10, n.º 1 (28 de junho de 2024): 71. http://dx.doi.org/10.15578/marina.v10i1.13514.
Texto completo da fonteResumo:
Pengelolaan konservasi laut berbasis masyarakat merupakan pendekatan penting dalam upaya konservasi sumber daya laut. Indonesia sebagai negara maritim mempunyai ribuan pulau dan perairan yang luas, maka adanya penelitian-penelitian terkait pengelolaan konservasi laut berbasis masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian berbasis masyarakat untuk memahamipola dan kontribusi baik penulis maupun lembaga dalam bidang ini. Studi ini menggunakan metode analisis bibliometrik untuk mengevaluasi publikasi ilmiah terkait pengelolaan konservasi laut berbasis masyarakat di Indonesia. Studi ini mengumpulkan data dari basis data Scopus serta jurnal-jurnal terkait dari tahun 1994-2023. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah publikasi, penulis terkemuka, lembaga terkemuka, dan topik penelitian yang paling banyak dibahas. Hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa jumlah publikasi terkait pengelolaan konservasi laut berbasis masyarakat di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Studi ini menemukan bahwa penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan konservasi, pembangunan kapasitas, dan pengembangan kebijakan menjadi topik penelitian yang paling banyak dibahas. Selain itu, IPB University menjadi lembaga yang paling banyak melakukan penelitian terkait pengelolaan konservasi laut berbasis masyarakat di Indonesia. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tren penelitian terkini dan kontribusi para penulis dan institusi dalam bidang pengelolaan konservasi laut berbasis masyarakat di Indonesia dengan menemukan topik-topik kunci dalam literatur ilmiah terkait pengelolaan konservasi berbasis masyarakat, serta mengevaluasi perkembangan penelitian dan isu-isu terkini yang perlu ditelaah lebih lanjut pada masa mendatang. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian kedepan dan memperkuat pengelolaan konservasi laut berbasis masyarakat di Indonesia. Title: Research Trend on Community Based Marine Conservation in Indonesia: A bibliometric analysisCommunity-based marine conservation management is a crucial strategy for preserving marine resources. Studying this approach is particularly important in a maritime nation like Indonesia, with its thousands of islands and extensive waters. This research aims to analyze trends in community-based conservation studies to understand the contributions and patterns of authors and institutions in this field. The study uses bibliometric analysis to evaluate scientific publications on community-based marine conservation management in Indonesia, drawing data from the Scopus database and related journals spanning 1994-2023. The collected data includes publication counts, leading authors, leading institutions, and prevalent research topics. Findings reveal a steady increase in publications on this subject in Indonesia over time. Key research topics include community participation in conservation management, capacity building, and policy development, with IPB University as the leading institution in this research area. This study enhances understanding of current research trends and institutional contributions, highlighting critical topics and ongoing issues that require further investigation. These insights are a foundation for future research and efforts to strengthen community-based marine conservation management in Indonesia.
39
Abidin, Ali Zainal, Muhammad Arif e Sittah Alifia Abroroh. "Studi keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dalam indeks pembangunan gender di Provinsi Jawa Barat". Journal of Economics Research and Policy Studies 2, n.º 1 (30 de abril de 2022): 23–36. http://dx.doi.org/10.53088/jerps.v2i1.385.
Texto completo da fonteResumo:
The research was carried out to investigate women's contributions in the political aspect, especially in the legislative institutions in the province of West Java, Indonesia. This study uses a quantitative approach, with data processing based on panel data analysis. The Gender Development Index (IPG) was chosen as the dependent variable. In contrast, the independent variables used the Total Female Population (JPP), Average Years of Schooling (RLS), Number of Female Legislative Members (JALP), and the Gender Empowerment Index (IBG). The study used the province of West Java as the location, with secondary data from 2017 to 2020. The results showed that the average length of schooling (RLS) was the only variable positively influencing the Gender Development Index (GPA). This shows that the contribution of women on the political stage will increase along with the number of women with higher education. Other variables do not affect the index.
40
Widiasanti, Irika. "50 MEKANISME SERTIFIKASI TENAGA AHLI JASA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN". Menara: Jurnal Teknik Sipil 9, n.º 2 (7 de julho de 2014): 11. http://dx.doi.org/10.21009/jmenara.v9i2.7961.
Texto completo da fonteResumo:
Undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran disahkan 25 Pebruari 2014 bertujuan untuk mencegah kesalahan dan kelalaian praktek keinsinyuran yang dapat merugikan masyarakat, mengatasi pekerjaan teknologi dan ahli teknologi, mengamankan investasi, dan anggaran pembangunan,mengembangkan keinsinyuran dan teknologi serta penyetaraan kualifikasi dan kompetensi insinyur Indonesia dengan insinyur dari negara lain. Sehinnganantinya mampu memajukan profesi keinsinyuran agar menjadi ujung tombak pembangunan dan daya saing global untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kesiapan lulusan teknik untuk bersaing di pasar harus dibarengi dengan aturan hukum dan perundangan yang mengaturnya. Selain itu, UU Keinsinyuran juga mengatur tentang sertifikasi insinyur professional, penyelenggaraan lisensi kerja hingga standar pelayanan. Hal-hal yangmendorong penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja konstruksi antara lain adalah segmentasi pasar kerja bergeser dari pendekatan wilayah ke pendekatan profesi dan kompetensi , Sumber Daya Manusia kompetensi tinggi untuk memenangkan persaingan, sertifikat menjadi bukti pengakuan kualifikasi tertulis.Studi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sertifikasi tenaga ahli jasa konstruksi sebagai salah satu bidang keinsinyuran yang diatur pada UUKeinsinyuran ini. Pembahasan ditinjau terhadap lembaga penyelenggara dan proses penyelenggaraan.Pelaksanaan studi mengacu pada metodologi yang meliputi kegiatan utama Studi literatur, pengumpulan data primer dan sekunder, analisis data, perumusankesimpulan dan rekomendasi. Analisis dilakukan didasarkan pada informasi yang diperolah dari berbagai sumber, baik informasi sekunder, informasi primer yang dilengkapi dengan pendapat para pakar dan praktisi.Hasil dari studi ini, diharapkan dapat memperkuat konsep sertifikasi tenaga ahli sesuai dengan prinsip sistem nilai dan base practice internasional
41
Anisya Febiyanti, Safinah Annajah, Siti Humaira Syarif e Marina Ery Setiyawati. "ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM PENERAPAN KEMITRAAN INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA: A LITERATURE REVIEW". Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen 2, n.º 1 (13 de dezembro de 2022): 99–111. http://dx.doi.org/10.30640/inisiatif.v2i1.455.
Texto completo da fonteResumo:
Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020, aset perbankan Indonesia mengalami peningkatan hingga Rp9.333 triliun tetapi cenderung lebih rendah dari beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara. Industri jasa keuangan juga sangat berperan penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan pembangunan yang secara umum memiliki tujuan untuk mengatur agar masyarakat damai tanpa kekerasan, non diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerjasama kemitraan multi pihak. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) dalam operasional perusahaan jasa keuangan. ESG juga disebut sebagai parameter pelaksanaan pembangunan SDGs. Untuk mengimplementasikan SDGs, diperlukan kemitraan lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs poin 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan SDGs dalam kemitraan industri keuangan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau Systematic Literature Review dengan jurnal ilmiah yang berkualitas nasional sebagai datanya. Hasil dari penelitian menunjukan efektifitas penerapan kemitraan industri perbankan yang diterapkan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Kemitraan perbankan memberikan banyak keuntungan khususnya dalam bidang perekonomian di Indonesia. Kemitraan industri perbankan juga dapat memberikan peluang kepada seluruh sektor wirausaha dan UMKM di Indonesia.
42
Pambudi, Andi Setyo, e Rahmat Hidayat. "Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional". Bappenas Working Papers 5, n.º 2 (31 de julho de 2022): 270–89. http://dx.doi.org/10.47266/bwp.v5i2.131.
Texto completo da fonteResumo:
Berkaitan dengan kehadiran negara untuk masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum memiliki tempat tersendiri dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Dalam Program Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik, Ombudsman RI terus mendorong upaya perbaikan kualitas pelayanan publik Indonesia dengan mengembangkan hal-hal yang bersifat “mencegah” dan “menyelesaikan”. Seiring kebutuhan dan kondisi yang berkembang, Ombudsman RI mengambil peran penting dan didukung dengan oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 mengamanatkan Ombudsman RI untuk terlibat aktif mendukung Prioritas Nasional melalui output prioritas penyelesaian laporan/aduan masyarakat (external complaint handling) dan penilaian kepatuhan lembaga penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik. Evaluasi kinerja terhadap 2 output prioritas ini bertujuan untuk menilai capaian, kebijakan, permasalahan sehingga dapat diberikan rekomendasi dari sudut pandang perencana pembangunan. Metode analisis menggunakan metode campuran (mixed method) berbasis analisis data target dan realisasi, studi literatur dan Focus Group Discussion. Analisis dilakukan untuk tahun 2015 sampai 2021, termasuk permasalahan didalamnya yang berpengaruh pada fluktuasi target dan capaian dalam dokumen perencanaan pembangunan. Rekomendasi mengusulkan perbaikan untuk aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis pelaksanaan dan kewilayahan. Secara umum perkuatan peran Ombudsman dalam lima aspek tersebut menjadi isu penting penentu keberhasilan pengawasan penyelenggaran pelayanan publik di Indonesia di masa depan yang profesional, adil, merata, efektif, berwibawa (dapat dipercaya) dan berkualitas.
43
Suherman, Eman, Ayi Yunus Rusyana e Hasan Bisri. "Analisis Teori Perubahan Hukum Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia". Madinah: Jurnal Studi Islam 10, n.º 2 (10 de dezembro de 2023): 200–210. http://dx.doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1811.
Texto completo da fonteResumo:
Dalam beberapa dekade terakhir, hukum ekonomi syariah telah menjadi fokus perhatian di Indonesia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, negara ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan dan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Teori perubahan hukum memainkan peran penting dalam memahami dan menganalisis proses implementasi kebijakan hukum ekonomi terlebih lagi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini akan melibatkan analisis dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta literatur terkait. Selain itu, studi kasus tentang kebijakan hukum ekonomi syariah tertentu juga dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan hukum yang terjadi. Hukum ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan seiring waktu. Mulai dari adopsi UU yang mendukung pendirian bank syariah hingga pembentukan lembaga pengawas dan penerbitan regulasi yang lebih spesifik, perubahan hukum ini menggambarkan komitmen Indonesia dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah. Perubahan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui inklusivitas dan pemberdayaan, stabilitas, serta pertumbuhan ekonomi, hukum ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan teori perubahan hukum serta pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia.
44
Shaliadi, Ikrom, e Ahmad Andry Budianto. "Khuruj Fisabilillah Pendekatan Baru untuk Pembinaan Karakter Kalangan Pelajar". Molang : Journal Islamic Education 1, n.º 01 (18 de janeiro de 2023): 55–68. http://dx.doi.org/10.32806/jm.v1i01.230.
Texto completo da fonteResumo:
Tulisan ini menyajikan konsep Jama’ Tabligh yang terkontruksi dalam kegiatan khuruj fisabiillah yang memberikan kontribusi berharga bagi keberhasilan pembinaan akhlak bagi peserta didik di MA. Mansyaul Ulum. Hal ini juga menawarkan paradigma yang berbeda dalam mengembangkan konsep pembangunan karakter di lembaga pendidikan. Artikel ini terinspirasi dari kurang efektifnya pembelajaran karakter di berbagai lembaga pendidikan formal. Dengan demikian, sekolah yang berhasil menanamkan pendidikan karakter dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan pendidikan karakter. Kajian ini berfokus pada model pendidikan karakter yang dikembangkan oleh MA. Mansyaul Ulum dan menawarkan perspektif alternatif pengembangan pendidikan karakter di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan desain fenoemnologis. Kajian menunjukkan bahwa model pendidikan karakter di MA. Mansyaul Ulum melalui pendekatan multidisiplin sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi pengembangan pendidikan karakter. Studi ini menunjukkan bahwa khuruj fisabiillah menjadi alternatif pengembangan pendidikan karakter.
45
Agustinus Bima Nugraha. "Memperkuat Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Melalui Perspektif Trust Dan Modal Sosial". Jurnal Masyarakat dan Desa 2, n.º 1 (20 de junho de 2022): 69–85. http://dx.doi.org/10.47431/jmd.v2i1.210.
Texto completo da fonteResumo:
Keterbatasan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi pelayanan publik ataupun perekonomian, dll, berdampak ketimpangan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu penting adanya Kerjasama Antar Daerah untuk menutup keterbatasan ketimpangan pembangunan perekonomian, permasalahan lingkungan dan keterbatasan potensi daerah. Dari beberapa metodologis yang digunakan para peneliti terdahulu ditemukan permasalahan kerja sama, namun masih kurang untuk melihat faktor apa yang mempengaruhi kegagalan kerja sama. Dari permasalahan tersebut penulis menghubungkan dengan perspektif trust dan modal sosial sebagai sumber daya yang dapat digunakan oleh aktor untuk membantu mereka mencapai tujuan. Metode yang digunakan penulis adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian studi kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini metode penelitian kepustakaan digunakan penulis untuk mengidentifikasi perspektif trust dan modal sosial dalam memperkuat kelembagaan Kerjasama Antar Daerah di Indonesia. Hasil penelitian adalah: Pertama, Dalam pembentukan Kerjasama Antar Daerah perlu melibatkan organisasi sosial mengikuti argumen Putnam sebagai penopang lembaga kerja sama yang telah dibentuk. Kedua, kendala yang dihadapi lembaga kerjasama dalam rangka mewujudkan tujuannya, disebabkan lemahnya modal sosial dan trust sebagai basis untuk membangun jaringan antar organisasi sosial. Ketiga, trust dan modal sosial merupakan nilai yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja Kerjasama Antar Daerah, terutama berkaitan dengan cost.
46
Angel Febriani e Eva Nuriyah Hidayat. "ANALISIS PROGRAM PENDIDIKAN KETERAMPILAN DI YAYASAN SAHABAT YATIM INDONESIA". Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 5, n.º 1 (30 de junho de 2024): 1–10. http://dx.doi.org/10.52423/welvaart.v5i1.1.
Texto completo da fonteResumo:
Pendidikan menjadi pintu menuju manusia yang berkualitas. Sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan negara, setiap anggota masyarakat perlu mendapat pendidikan yang berkualitas yang sudah menjadi hak semua warga negara. Yayasan Sahabat Yatim Indonesia sebagai salah satu lembaga sosial yang bergerak pada pemberian program pendidikan, bantuan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat menjalankan fungsinya dengan membuat program-program pendidikan keterampilan bagi anak yatim dan kaum dhuafa. Dalam perancangan program, tentu perlu adanya perencanaan program dan desain program yang matang agar dapat mencapai tujuan program dan menjadi gambaran bagi pelaksanaan program selanjutnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perencanaan, desain program, dan manajemen program sosial pada program Pendidikan Keterampilan di Yayasan Sahabat Yatim Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data dan informasi melalui studi literatur. Berdasarkan hasil analisis, program yang dilaksanakan telah sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan program sosial. Selain itu, manajemen program juga dapat dikatakan cukup baik dari berbagai aspek yang dianalisis
47
Ardiansyah, Muhammad Rajab, e Zuhrinal M. Nawawi. "URGENSI DAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT DI INDONESIA : STUDI LITERATUR". Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam 8, n.º 2 (16 de dezembro de 2022): 242. http://dx.doi.org/10.30821/se.v8i2.13617.
Texto completo da fonte
48
Novitasari, Novitasari. "Pelestarian Banjar sebagai Pecegahan Tindakan Korupsi". Sosial Budaya 16, n.º 1 (31 de julho de 2019): 49. http://dx.doi.org/10.24014/sb.v16i1.6974.
Texto completo da fonteResumo:
Tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia telah gencar dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan tindakan pencegahan yang ditujukan pada lingkungan masyarakat hingga komunitas terkecil yaitu keluarga belum terlalu difokuskan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana banjar dapat dilestarikan sehingga mendukung pencegahan terjadinya korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi litelatur. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian banjar di lingkungan keluarga dan masyarakat menggunakan pendekatan habituasi dan keteladanan. Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: 1) Banjar sebagai upaya pembangunan budaya anti korupsi penting dilestarikan dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan sekolah; 2) Kurikulum pendidikan di sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dapat disisipkan materi tentang nilai-nilai anti korupsi dalam tradisi banjar sehingga dapat dilakukan penilaian secara terstuktur.
49
Yuliansyah, Muhammad. "IMPLEMENTASI KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH (STUDI KASUS PADA MAN 2 MODEL BANJARMASIN)". Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi 1, n.º 1 (26 de janeiro de 2021): 9. http://dx.doi.org/10.31602/jmpd.v1i1.4221.
Texto completo da fonteResumo:
Dunia pendidikan dalam hal ini lembaga persekolahan diberi kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri dan mengelola kegiatan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerahnya masing-masing, untuk menyediakan sumber daya manusia yang produktif dan mempunyai kemampuan profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara terencana dan terarah sehingga mampu menyiapkan bangsa Indonesia dalam memasuki era globalisasi dan era otonomi daerah yang penuh dengan tantangan. Dalam rangka menentukan mutu sumber daya manusia di sekolah dan untuk kepentingan bangsa di masa depan, kepala madrasah dan guru-guru merupakan penanggung jawab dan pelaksana pendidikan yang utama, yang secara langsung berhubungan dengan anak atau peserta didik. Seberapa jauh keberhasilan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan persekolahan khususnya di tingkat ibtidaiyah sampai madrasah aliyah dimana ketergantungan terhadap guru masih besar, sangat ditentukan oleh profesionalisme dan kompetensi para guru dalam mendidik dan mengajar. Kepala sekolah dan guru sama-sama berperan sebagai tenaga kependidikan yang secara terpadu harus saling bekerjasama dan berkoordinasi serta saling menunjang untuk kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pendidikan di sekolah.
50
Zennis Helen, Kiki Yulinda e Wira Okta Viana. "PERDEBATAN PAYUNG HUKUM POKOK-POKOK HALUAN NEGARA PASCA AMENDEMEN UUD 1945". Jurnal Cakrawala Ilmiah 1, n.º 10 (25 de junho de 2022): 2625–36. http://dx.doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i10.2594.
Texto completo da fonteResumo:
Majelis Permusyawaratan Rakyat mengalami perubahan kewenangan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga tertinggi negara pada zaman Orde Baru itu tak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara (GBHN), dan lembaga MPR bukan lagi terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan melainkan struktur komposisi baru yakni anggota DPR dan anggota DPD. Setelah perubahan UUD 1945 diberlakukan muncul pula keinginan ketatanegaraan untuk mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan GBHN (baca: PPHN namun saat ini masih berdebat tentang payung hukum Pokok-Pokok Haluan Negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Topik ini penting dibuat dalam bentuk artikel dengan dua rumusan masalah, yakni tentang urgensi Pokok-pokok Haluan Negara dan payung hukum Pokok-pokok Haluan Negara pascamendemen UUD 1945 dan masalah tersebut dianalisis dengan metode yuridis normatif pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan dianalisis secara deskriptif dan disajikan secara kualitatif, dan dan dapat disimpulkan, yakni PPHN sangat urgen dalam ketatanegaraan Indonesia agar ada acuan dan pedoman dalam pembangunan nasional sehingga pembangunan nasional memang telah benar-benar direncanakan secara matang dan sistematis dalam PPHN, dan payung hukum PPHN sebaiknya dengan mengamendemen UUD 1945, jika berpayung hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang maka MPR tidak berwenang lagi mengeluarkan Ketetapan MPR setelah perubahan UUD 1945 dan jika dengan Undang-Undang maka tidak dipatuhi oleh Presiden dan sangat rentan mengalami perubahan setiap saat.