Artigos de revistas sobre o tema "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia). Perpustakaan"
Siga este link para ver outros tipos de publicações sobre o tema: Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia). Perpustakaan.
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Veja os 50 melhores artigos de revistas para estudos sobre o assunto "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia). Perpustakaan".
Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.
Veja os artigos de revistas das mais diversas áreas científicas e compile uma bibliografia correta.
1
Yanti, Nola Afrida, e Zul Asri. "UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta: Studi Tentang Perkembangan Lembaga Perpustakaan Di Kota Bukittinggi Tahun (1976-2019)". Jurnal Kronologi 4, n.º 3 (11 de outubro de 2022): 61–75. http://dx.doi.org/10.24036/jk.v4i3.492.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini menjelaskan mengenai sejarah lembaga di bidang perpustakaan, mengkaji mengenai perkembangan lembaga perpustakaan di Kota Bukittinggi, dimulai pada tahun 1976 sampai tahun 2019. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan metode sejarah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan awal terbentuknya lembaga perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Kota Bukittinggi dan mendeskripsikan perkembangan perpustakaan dari perpustakaan daerah menjadi perpustakaan nasional. Penelitain ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan. Pertama, heuristik yaitu proses untuk mengumpulkan dan mencari sumber-sumber penelitian. Kedua, kritik sumber terdiri dari kritik internal dan eksternal, yaitu dengan melakukan pengujian terhadap keaslian informasi. Ketiga, interpretasi yaitu menafsirkan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Keempat, historiografi, tahapan penulisan hasil penelitian. Penelitian ini mendapatkan hasil, pertama, sejarah awal pendirian UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, bernama Perpustakaan Mohammad Hatta, dilatarbelakangi belum adanya perpustakaan yang representatif di Kota Bukittinggi perpustakaan, pembangunan dilakukan oleh pihak pemerintah kota Bukittinggi, menggunakan anggaran daerah dan berhasil diresmikan tahun 1976. Kedua, dalam proses perkembangan perpustakaan terjadi tiga kali pergantian nama perpustakaan, perpustakaan umum Mohammad Hatta, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, disebabkan karena terjadi perpindahan gedung, perubahan status perpustakaan dan juga perubahan pengelolaan perpustakaan dari pemerintah daerah kota Bukittinggi dari dialihkan ke pemerintah pusat yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Kata Kunci: Perkembangan, Lembaga Perpustakaan, UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
2
Syahrani Oktavia e M Syahputra. "Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan Barcode dan SMS Gateway Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pariaman". Jurnal Sains dan Teknologi Informatika 1, n.º 2 (24 de outubro de 2023): 53–64. http://dx.doi.org/10.38204/jsti.v1i2.1570.
Texto completo da fonteResumo:
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pariaman bergabung sejak akhir tahun 2008 berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga teknis lainnya. Perpustakaan ini masih menggunakan sistem pembukuan pada microsoft excel dan belum banyak memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Pembukuan menggunakan microsoft Excel menyebabkan pelayanan perpustakaan lambat khususnya dalam proses layanan sirkulasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sistem informasi perpustakaan secara terkomputerisasi yang dapat memberikan kemudahan dalam proses pelayanan sirkulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan berupa perancangan sistem informasi perpustakaan menggunakan barcode dan sms gateway sebagai kebutuhan petugas. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan yang terjadi pada perpustakaan daerah Kota Pariaman.
3
Wanisa, Zahra, e Roy Valiant Salomo. "Evaluasi Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia". Sawala : Jurnal Administrasi Negara 11, n.º 1 (3 de junho de 2023): 1–18. http://dx.doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6428.
Texto completo da fonteResumo:
Integritas dalam lembaga publik merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk mencapai reformasi birokrasi. Indonesia telah menetapkan kebijakan pembangunan zona integritas (ZI) di instansi pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pembangunan ZI di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia. Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat perubahan dan dampak pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil studi disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan ZI di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia telah cukup bagus untuk memandang pembangunan ZI sebagai rangkaian implementasi reformasi birokrasi Indonesia. Nilai baru dari pembangunan ZI telah terbentuk di unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM. Adapun Indeks Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Pusat meningkat tiap tahun dan di atas nilai indeks nasional. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kesadaran dan pemahaman tentang makna/esensi pembangunan ZI yang masih perlu dioptimalkan dan jumlah SDM Kementerian PANRB sebagai pengawas dan evaluator mengingat banyaknya unit kerja instansi pemerintah Indonesia.
4
Saberan, Saberan, Rahimi Fitri, Wanvy Arifha Saputra e Rezza Aditya Pratama. "Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website Studi Kasus SMKN 2 Banjarmasin". POROS TEKNIK 15, n.º 1 (30 de junho de 2023): 36–48. http://dx.doi.org/10.31961/porosteknik.v15i1.1955.
Texto completo da fonteResumo:
Menurut undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Seiring perkembangan teknologi yang saat ini sangat berkembang dengan cepat kini ada sistem yang dapat mempermudah untuk mengelola perpustakaan. Namun, perpustakaan di SMKN 2 Banjarmasin pengelolaannya masih menggunakan cara manual, kurang baik, dan tidak terkontrol. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukanlah pembangunan dan perancangan sistem informasi perpustakaan di SMKN 2 Banjarmasin, agar pegawai di perpustakaan tersebut lebih mudah dalam mengelola pendataan buku, anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, dan denda di perpustakaan SMKN 2 Banjarmasin. Dalam perancangan menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) atau dalam bahasa indonesia disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. Adapun untuk tahap-tahap dari metode SDLC yaitu tahap perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, testing dan integrasi, pemeliharaan atau perawatan. Sistem Informasi Perpustakaan SMKN 2 Banjarmasin ini telah berhasil dirancang dan dibangun dengan baik untuk mempermudah pihak sekolah dalam melakukan pengelolaan pendataan buku, peminjaman buku, pengembalian buku serta denda di perpustakaan SMKN 2 Banjarmasin.
5
Trianggoro, Cahyo. "Transformasi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Menjadi Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah: Perspektif Pimpinan Lembaga". Journal of Documentation and Information Science 3, n.º 2 (26 de outubro de 2020): 151–62. http://dx.doi.org/10.33505/jodis.v3i2.150.
Texto completo da fonteResumo:
Perkembangan teknologi dan informasi telah banyak merubah tatanan kehidupan, tidak terlepas dalam bidang Ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi atau IPTEKIN. Kebutuhan akan pengelolaan data penelitian yang selama ini belum dikelola oleh negara membuat PDII-LIPI dituntut untuk melakukan transformasi lembaga guna menjalankan tugas tersebut. Selain tuntutan akan kebutuhan pengelolaan data penelitian, potensi tumpang tindih akan tugas dan fungsi terjadi antara PDII-LIPI, Perpustakaan Nasional, dan Arsip Nasional Republik Indonesia turut mendorong PDII-LIPI untuk melakukan refocusing dan repositioning sehingga terdapat posisi, tugas dan fungsi yang jelas antara ketiga lembaga ini. Studi literatur dan wawancara mendalam dilakukan untuk menggali apa yang menjadi latar belakang transformasi PDII-LIPI. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan kepada para praktisi di bidang Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan terkait dengan transformasi lembaga ini.
6
Afista, Yeyen, Umi Sumbulah e Rifqi Hawari. "PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI DI INDONESIA". Journal Evaluasi 5, n.º 1 (12 de março de 2021): 128. http://dx.doi.org/10.32478/evaluasi.v5i1.602.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pendidikan multikultural dalam proses tranformasi lembaga pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) landasan pembangunan pendidikan multikultural terdiri atas landasan agama, historis, psikologis, sosiokultural dan geografis; (2) strategi pengembangan pendidikan multikultural pada lembaga pendidikan Islam dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Strategi pengembangan kuantitatif dengan program sosialisasi dan internalisasi melalui kegiatan keilmuan, program inovasi pendidikan multikultural, dan membangun budaya yang mengakomodir semangat dan nilai multikultural di lingkungan lembaga Islam. Sedangkan strategi pengembangan kualitatif adalah program studi intensif Al-Quran dan Sunnah Rosul, program revisi kurikulum, program diklat tenaga pendidik, dan program kearifan lokal.
7
Sri Handayani, Syaiful Arif, Galih Moh.Husein, Siti Ayu Wulandari e Muhammad Halimy. "Capaian SDGs pada Institusi Pemerintah Desa (Studi Pencegahan Stunting di Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)". Journal of Governance Innovation 5, n.º 1 (28 de março de 2023): 1–10. http://dx.doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2439.
Texto completo da fonteResumo:
Progres atau capaian pelaksanaan SDGs di berbagai negara dimonitoring dan dievaluasi oleh sebuah lembaga yang Bernama HLPF (High Level Political Forum) sebagai forum terpadu yang dibentuk oleh PBB pada tahun 2013. Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan PBB memiliki kewajiban dalam proses pencapaian tujuan dari SDGs. Semua sektor yang terlibat dalam pembangunan mulai dari tingkat lembaga yang berada di pusat hingga daerah dan lokal -Desa- menjadikan SDGs sebagai aras gerak pembangunan. Lembaga Pemerintah Desa di desa Tambakasri adalah leading sektor pembangunan berbagai bidang termasuk dua tujuan SDGs yaitu mengakhiri kelaparan dan kesehatan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan mendiskripsikan bagaimana lembaga pemerintah desa di desa Tambakasri melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai kedua tujuan SDGs tersebut. Hasil penelitian menunjukkan lembaga pemerintah desa di desa Tambakasri telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting yang dinaungi peraturan desa nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga lembaga pemerintah desa dapat dikatakan telah melaksanakan pilar regulatif dari institusi pemerintah desa.
8
Pribadi, Yanuar. "Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia". Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan 12, n.º 1 (28 de maio de 2021): 71–81. http://dx.doi.org/10.23960/administratio.v12i1.218.
Texto completo da fonteResumo:
Indonesia telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas sejak tahun 2020. Peran Indonesia dalam konteks bantuan luar negeri juga mulai bergeser dari negara penerima bantuan menjadi negara donor. Pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang telah berlangsung selama ini masih belum terkoordinasi dengan baik karena bersifat sektoral dan diinisiasi oleh kementerian teknis sesuai bidang masing-masing. Hal ini berpotensi kurang selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran LDKPI sebagai lembaga yang baru dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi sarana pendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan LDKPI sebagai lembaga pengelola kerja sama internasional dapat memperbaiki tata kelola pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang selama ini belum melalui satu pintu khusus. Sentralisasi penyaluran bantuan kerja sama internasional dan pengelolaan lembaga yang profesional dan modern akan meningkatkan keselarasan dengan kebijakan diplomasi luar negeri pemerintah, memangkas birokrasi dan proses bisnis yang rumit, serta dapat mengurangi beban keterbatasan ruang fiskal di APBN.
9
Sukamto. "KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MAZHAB MAINSTREAM DALAM MENDORONG GELIAT PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG STUDI DI INDONESIA". Jurnal Mu’allim 1, n.º 2 (5 de setembro de 2019): 199–216. http://dx.doi.org/10.35891/muallim.v1i2.1624.
Texto completo da fonteResumo:
Tulisan ini berusaha memaparkan kontribusi pemikiran ekonomi mazhab Mainstream dalam mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa tokoh mazhab Mainstrem yang paling berpengaruh memberikan andil besar dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam adalah Muhammad Umar Chapra, Muhammad Abdul Manan, dan Muhammad NejatullahSiddiqi. Spirit perkembangan ekonomi Islam yang menjelma dalam praktek lembaga keuangan syariah bank, non-perbankan, dan kebijakan-kebijakan ekonomi di Negara berkembang adalah sumbangsing dari tokoh mazhab Mainstream. Mazhab ini menawarkan studi logika ekonomi Islam dalam prespektif ekonomi konvensional sehingga kehadirannya sebagai koreksi terhadap dominasi system tersebut. Perbedaan mazhab meainstream dengan ekonomi konvensional adalah terletak pada cara mencapai tujuan.
Oleh karena itu, menurut mazhab ini, fokus pengelolaan sumber daya ekonomi yangefisien dan tepat guna menjadi prioritas utama guna merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Model pemikiran ekonomi Islam mazhab ini, justru mampu mewarnai dinamika perkembangan ekonomi di Negara muslim yang sedang melakukan pembangunan ekonomi seperti Indonesia. Geliat pembangunan ekonomi ditandai dengan beberapa kebijakan diantara adalah mengikis matarantai kemiskinan, optimalisasi peran aktif pemerintah dalam pembangunan, intervensi pemerintah dalam aktifitas bisnis, Optimalisasi peranswasta, pembangunan sumber daya manusia, dana pembiayaan pembangunan ekonomi dengan lembaga keuangan syariah.
10
Widiastutik, Sri. "Wajah Intelektual Bangsa Dalam MEA: Sinergi Pustakawan dan Pemustaka Dalam Globalisasi Pendidikan". S@CIES 6, n.º 2 (29 de abril de 2016): 157–61. http://dx.doi.org/10.31598/sacies.v6i2.98.
Texto completo da fonteResumo:
Potensi sumber daya manusia yang berkualitas adalah modal penting dalam wajah intelektual bangsa dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Peran perpustakaan sebagai lembaga penunjang proses pendidikan yang berkualitas, harus terus dibenahi dan ditingkatkan. Siapkah Indonesia mengikuti arus tuntutan globalisasi? Mengingat dampak globalisasi pendidikan terhadap perpustakaan bermuara pada kualitas layanan berstandar internasional dengan biaya besar, mulai pembangunan infrastruktur, akses internet, koleksi berbahasa Inggris, berlangganan jurnal internasional, stakeholders’ support. Lebih memperihatinkan rendahnya budaya minat baca pengguna perpustakaan tidak sebanding dengan koleksi pustaka tersedia, apalagi jika buku berbahasa Inggris. Kesulitan mengakses internet dan mengoperasikan komputer sehingga lebih memilih cara manual. Ini dapat diasumsikan bahwa pengguna perpustakaan masih dalam taraf tertinggal, dengan kata lain belum siap dengan layanan berstandar internasional. Penelitian ini bertujuan mengajak pustakawan dan pemustaka bersama-sama berkompetisi secara sehat, melatih diri, sadar dengan kemajuan teknologi dan informasi, serta legowo belajar hal baru, sebagai langkah menaikkan peringkat bahwa Bangsa kita “siap” dengan globalisasi pendidikan.
11
Kartika, Kartika. "Pengembangan Koleksi E-Resources Perpustakaan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Literatur)". AL Maktabah 7, n.º 1 (27 de julho de 2022): 70. http://dx.doi.org/10.29300/mkt.v7i1.5935.
Texto completo da fonteResumo:
Artikel ini mendiskripsikan tentang bagaimana pengembangan koleksi perpustakaan pada masa pandemi covid-19. Masa pandemi covid mengharuskan seluruh orang untuk beradaptasi dengan kegiatan dan new habit. Pada masa pandemic pemerintah dan WHO menganjurkan untuk semua orang dan lembaga tidak melakukan kegitan kerumunan dan harus melakukan protokol kesehatan atau prokes (Penggunaan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak). Hal ini pun berakibat pula pada perpustakaan. dimana banyak muncul invasi dan habit baru dalam dunia perpustakaan. salah satunya adalah perpustakaan digital. Pengembangan koleksi dalam perpustakaan digital diantaranya koleksi e-boook, e-journal, podcast dan lain sebagainya. Banyaknya terjalin kerjasama antar perpustakaan untuk memebantu satu sama lain. Semua bertujuan agar memnuhi tingakat kebutuhan informasi dan koleksi dari masyarakat dalam berbagai bidang. Hal ini berdampak positif antara lainnya, kemudahan dalam mengakses, biaya lebih murah, dapat mengakses buku lebih banyak, dapat diakses hanya dalam satu perangkat saja, dapat dbawa kemana saja, efektif dan efesien. Selain itu, adanya tantangan yang harus dilewati oleh pustakawwan dalam mengembangkan koleksi di antarana adalah kuranya pendanaan dari pemerintah dikarenakan pemerintah lebih berfokus kepada bidang kesehatan, kurangnya sosialisasi tentang pengaksesan perpustakaan digital dan kurangnya jangkauan alat elektrok dan juga internet yang belum merata di seluruh indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi literatir dan deskriptif.
12
Arianto, M. Solihin. "Islamic Knowledge Classification Scheme in Islamic Countries’ Libraries". Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies 44, n.º 2 (30 de dezembro de 2006): 295. http://dx.doi.org/10.14421/ajis.2006.442.295-323.
Texto completo da fonteResumo:
Beberapa sarjana Muslim pada periode Islam awal telah mencurahkan perhatian yang cukup besar dalam pengklasifikasian ilmu pengetahuan dengan tujuan mengorganisasikan pengetahuan yang dapat ditransmisikan dengan cara sistemik kepada generasi berikutnya. Upaya pengklasifikasian pengetahuan ini semestinya memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam lingkungan perpustakaan atau pusat informasi Islam, terutama untuk menempatkan disiplin pengetahuan tertentu atas sebuah dokumen dari seluruh organisasi pengetahuan yang ada. Di sisi lain, skema klasifikasi pengetahuan yang dihasilkan sarjana-sarjana Barat seperti DDC, LCC, dan UDC telah mendominasi lembaga-lembaga informasi di seluruh dunia termasuk negara-negara Islam. Bagaimanapun, akhirnya disadari bahwa skema-skema klasifikasi tersebut tidak memuaskan institusi-institusi informasi Islam karena mempunyai beberapa kelemahan dan perlakuan yang kurang memadai untuk mengorganisasikan dokumen-dokumen dalam bidang studi keislaman. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini berusaha mengkaji berbagai upaya yang telah dilakukan perpustakaan-perpustakaan beberapa negara Islam seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, Indonesia, dan Malaysia dalam mengembangkan skema klasifikasi pengetahuan Islam. Di samping itu, berbagai problem dan tantangan ke depan yang dihadapi perpustakaan-perpustakaan tersebut sebagai akibat sistem klasifikasi Islam yang diterapkan secara berbeda antara satu negara dengan lainnya juga dibahas dalam artikel ini.
13
Saputra, Adit. "PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW". At-Tanwir Law Review 2, n.º 2 (30 de agosto de 2022): 155. http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2026.
Texto completo da fonteResumo:
Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegak hukum Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan politik hukum omnibus law sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan investasi untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan desaian literatur review atau tinjauan dengan teknik mencari kesamaan dan ketidaksamaan dan menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Aapun masalah yang diteliti yaitu bagaimanakah poliltik hukum Omnibus Law dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi dalam konsep negara kesejahterah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi diIndonesia dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
14
Saiman. "Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2014". JURNAL SOSIAL POLITIK 3, n.º 1 (9 de junho de 2017): 142. http://dx.doi.org/10.22219/sospol.v3i1.4405.
Texto completo da fonteResumo:
AbstrakKetertinggalan pembangunan di Kalimantan merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Wilayah Negara, negara bertanggung jawab dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Tulisan ini mengkaji kepentingan pemerintah pusat pada prioritas kebijakan dan kepentingan, peran dan power interplay antar lembaga serta nasionalisme. Berdasarkan metode kualitiatif dengan studi kasus, bahwa peran Pemerintah (BNPP) hanya sebagai lembaga koordinatif, terjadi ego sektoral antar lembaga. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan, prioritas kebijakan dan kepentingan pemerintah meliputi faktor politik, keamanan dan strategis geografi, sehingga terjadi perubahan orientasi nasionalisme masyarakat perbatasan.Kata Kunci: kepentingan nasional, pemerintah pusat; pembangunan infrastruktur; perbatasan.AbstractUnderdevelopment in Borneo was one of cause Indonesia-Malaysia border problems. According State Territorial Policy, state was to responsibility in border development for receive border komunities which prosperous and secure. This paper to test central and local government relatios desentralisation era at policy priority and interests, role and power interplay of institutions, and nasionalism. According qualitative method and case studi, that government role as the coordinating institution, sectoral ego bithwin other institutions. Central government power very dominant and priority in policy and intersts central government, include politics factor, security and geografi strategic, so that happen orientation changes communities nationalism. Keywords: borderland, central government, infrastructure development, national interests.
15
Saiman. "Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2014". JURNAL SOSIAL POLITIK 3, n.º 1 (9 de junho de 2017): 142. http://dx.doi.org/10.22219/.v2i2.4405.
Texto completo da fonteResumo:
AbstrakKetertinggalan pembangunan di Kalimantan merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Wilayah Negara, negara bertanggung jawab dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Tulisan ini mengkaji kepentingan pemerintah pusat pada prioritas kebijakan dan kepentingan, peran dan power interplay antar lembaga serta nasionalisme. Berdasarkan metode kualitiatif dengan studi kasus, bahwa peran Pemerintah (BNPP) hanya sebagai lembaga koordinatif, terjadi ego sektoral antar lembaga. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan, prioritas kebijakan dan kepentingan pemerintah meliputi faktor politik, keamanan dan strategis geografi, sehingga terjadi perubahan orientasi nasionalisme masyarakat perbatasan.Kata Kunci: kepentingan nasional, pemerintah pusat; pembangunan infrastruktur; perbatasan.AbstractUnderdevelopment in Borneo was one of cause Indonesia-Malaysia border problems. According State Territorial Policy, state was to responsibility in border development for receive border komunities which prosperous and secure. This paper to test central and local government relatios desentralisation era at policy priority and interests, role and power interplay of institutions, and nasionalism. According qualitative method and case studi, that government role as the coordinating institution, sectoral ego bithwin other institutions. Central government power very dominant and priority in policy and intersts central government, include politics factor, security and geografi strategic, so that happen orientation changes communities nationalism. Keywords: borderland, central government, infrastructure development, national interests.
16
Siahaan, Andysah Putera Utama, Supiyandi e Hermansyah. "Pengenalan dan Sosialisasi Website Sistem Informasi Portal Mahasiswa di SMK Tritech Indonesia". Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS) 2, n.º 2 (25 de outubro de 2023): 187–93. http://dx.doi.org/10.62712/juribmas.v2i2.120.
Texto completo da fonteResumo:
Pendidikan memiliki peran utama dalam perkembangan individu dan kemajuan suatu negara. SMK Tritech Indonesia, sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen tinggi terhadap pendidikan berkualitas, memahami betapa pentingnya mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pendidikan di era digital. SMK Tritech Indonesia menerima kunjungan sejumlah dosen dari Universitas Pembangunan Panca Budi yang ahli dalam pengembangan sistem informasi berbasis digital. Kunjungan ini adalah bagian dari upaya pengabdian dosen untuk memperkenalkan sistem informasi berbasis digital kepada SMK Tritech Indonesia. Salah satu tujuan utama pengenalan sistem informasi portal mahasiswa berbasis digital di SMK Tritech Indonesia adalah membantu siswa-siswa mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terutama Universitas Pembangunan Panca Budi. Dengan sistem ini, siswa-siswa dapat dengan lebih mudah mengakses informasi mengenai program studi, persyaratan pendaftaran, serta proses seleksi, yang membantu mereka mewujudkan impian masuk ke perguruan tinggi. Selain manfaat bagi siswa, sistem ini juga memungkinkan kedua lembaga, yakni SMK Tritech Indonesia dan Universitas Pembangunan Panca Budi, untuk meningkatkan kolaborasi mereka. Hal ini membantu memperkuat hubungan di antara keduanya dan menciptakan peluang pertukaran pengetahuan serta pengalaman. Dengan langkah progresif ini, pengenalan sistem informasi portal mahasiswa berbasis digital menggambarkan komitmen SMK Tritech Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa-siswa untuk sukses dalam pendidikan tinggi, sekaligus memajukan kerja sama antara lembaga pendidikan.
17
Ayu Arsita, Savira, Guntur Eko Saputro e Susanto Susanto. "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional dan Energi Baru Terbarukan Indonesia". Jurnal Syntax Transformation 2, n.º 12 (24 de dezembro de 2021): 1779–88. http://dx.doi.org/10.46799/jst.v2i12.473.
Texto completo da fonteResumo:
Kebijakan terkait energi di Indonesia kian mengalami dinamika namun secara garis besar mulai mengarah ke transisi energi terbarukan. Dalam rangka mengurangi emisi karbon, Indonesia turut mengatur perundang-undangan tentang energi yang dapat melanggengkan pelaksanaan program pembangunan dengan landasan energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional. Melalui studi pustaka dari berkas perundang-undangan hingga berita terkini, penulis menunjukkan bagaimana perkembangan dari kebijakan energi Indonesia dan khususnya dalam upaya Indonesia dalam transisi ke arah energi terbarukan. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi menjadi dasar dalam pengembangan aturan-aturan terkait rancangan energi baru dan terbarukan. Dalam memaksimalkan bauran energi baru dan terbarukan, pemerintah melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan khususnya untuk mengatasi masalah rasio elektrifikasi, dukungan terhadap pengaturan regulasi energi terbarukan, memaksimalkan lembaga Dewan Energi Nasional dan lembaga lain, penetapan target-target khusus, hingga mengadakan bentuk kerja sama bilateral di tingkat internasional
18
Hendra, Hendra, Shopiana Shopiana, Suzatmiko Wijaya e Topan Iskandar. "KONSEP MANAJEMEN PENDIDIKAN DI INDONESIA". Jurnal Cakrawala Ilmiah 2, n.º 5 (13 de janeiro de 2023): 1783–90. http://dx.doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i5.4594.
Texto completo da fonteResumo:
Salah satu bidang terpenting dalam sistem dan institusi pendidikan adalah manajemen pendidikan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut ke bidang ini mutlak diperlukan. Prinsip-prinsip penting dari manajemen pendidikan yang akan dikembangkan melalui studi ini. Menyusul penerapan desentralisasi pendidikan dalam kerangka pendidikan Indonesia, kemajuan dalam pembangunan administrasi pendidikan terjadi di Indonesia pada awal abad ke-20. Temuan studi tambahan juga menunjukkan bahwa ada empat konsep utama manajemen pendidikan, antara lain (1) sebagai bidang yang terkait dengan pengelolaan berbagai sumber daya pendidikan; (2) sebagai bidang ilmu terapan dari bidang manajemen yang dikontekstualisasikan dengan bidang pendidikan; (3) memiliki prinsip efektivitas dan efisiensi; dan (4) sebagai bidang yang terkait dengan pengelolaan lembaga pendidikan; dan (4) berkonsentrasi pada pencapaian tujuan akademik yang ditetapkan.
19
Hidayat, Eko. "KONTRIBUSI POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA". ASAS 10, n.º 02 (9 de julho de 2019): 120–34. http://dx.doi.org/10.24042/asas.v10i02.4536.
Texto completo da fonteResumo:
Diskursus tentang upaya pembangunan hukum saat ini di Indonesia bukan permasalahan yang sederhana, Kita memaknai bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh hukum adalah pencapaian tertinggi dari hukum yaitu hakikat hukum dan keadilan. Penelitian ini membahas politik hukum dalam pembangunan hukum saat ini khususnya melihat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Melalui gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Raharjdo, akan dijelaskan bahwa gagasan ini tepat untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan mengenai Bagaimanakah sejarah pemikiran hukum progresif di Indonesia? Bagaimana kontribusi politik hukum dalam pembangunan hukum progresif di Indonesia?. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) teori yaitu teori politik hukum oleh Moh. Mahfud MD dan teori hukum progresif yang kemukakan oleh Satjipto Rahardjo.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lainyang menggunakan data perpustakaan sebagai sumber data dan proses dengan empat langkah berikut, sebelumnya (a) editing; memeriksa kembali bahan hukum berdasarkan terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi dengan penelitian, (b) pengkodean; memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (hukum atau dokumen) yang sesuai dengan urutan masalah penelitian, (c) rekonstruksi; menata ulang materi politik hukum dalam pembangunan hukum yang progresif secara teratur, secara berurutan, logis, sehingga mudah dimengerti, (d) sistematisasi; menempatkan hukum pencatatan perkawinan secara berurutan sesuai dengan kerangka kerja sistematis diskusi berdasarkan urutan masalah dalam penelitian ini. Logika deduktif digunakan sebagai metode analisis.Hasil studi ini sebagai berikut ini yaitu Pertama, Pemikiran hukum responsif di Indonesia dimulai pada periode era orde baru yaitu pada tahun 1980-an dan mengalami perkembangan sampai adanya pemikiran hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum ini diakui bukan merupakan hal yang baru akan tetapi lebih merupakan kristalisasi pemikiran berdasarkan pengkajian yang cukup lama terhadap dinamika permasalahan hukum di Indonesia. Kedua, Karakteristik politik hukum nasional secara konfigurasi politik yang terjadi pada saat ini ke arah demokratis, maka karakter produk hukum yang dihasilkannya pun memiliki kecenderungan responsif populistik. Ketiga, Kontribusi politik hukum secara sebagian sudah tercermin dalam bentuk upaya-upaya pemerintah mengaplikasikan karakter responsif dalam setiap pembentukan perundang-undangan.Kata Kunci: Politik Hukum, Hukum, Progresif
20
Muvid, Muhamad Basyrul. "Konsep Pemerataan Pembangunan Pendidikan Nasional Sebagai Alternatif Kemajuan Pendidikan Indonesia". Widya Balina 7, n.º 2 (16 de dezembro de 2022): 469–76. http://dx.doi.org/10.53958/wb.v7i2.153.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji tentang konsep pemerataan pembangunan pendidikan nasional. Mengingat, hal tersebut bisa dijadikan alternatif dalam memajukan, membenahi mutu dan kualitas pendidikan nasional. Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi kepustakaan, di mana sumber primernya ialah berbagai buku, jurnal, dokumen, dan link-link internet yang sesuai dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan nasional merupakan hal yang primer (hulu) yang perlu dibenahi dan digalakkan demi kemajuan pendidikan secara merata, mengingat masih banyak ketimpangan antar sekolah satu dengan lainnya, belum lagi antara sekolah umum dengan madrasah, antara swasta dengan negeri. Untuk itu, pemerintah perlu menyelesaikan problem mendasar ini. Pemerataan pembangunan pendidikan Nasional diharapkan bisa menjadi solusi, sehingga lembaga pendidikan di Indonesia bisa sederjat, sama, dan bisa bersaing secara seimbang.
21
Amany, Adisty Rifqah, e Luki Wijayanti. "Propaganda dalam Penyelenggaraan American Corner di Perpustakaan Universitas Bintang". Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan 7, n.º 1 (11 de dezembro de 2020): 75–92. http://dx.doi.org/10.14710/lenpust.v7i1.32107.
Texto completo da fonteResumo:
American Corner (Amcor) Perpustakaan Universitas Bintang adalah salah satu lembaga informasi mengenai Amerika Serikat (AS) yang berada di Indonesia. Dalam penyelenggaraannya sejak tahun 2004, pojok tersebut memiliki latar belakang sejarah yang cukup kompleks dan sarat akan kepentingan politik dengan menggunakan istilah ‘diplomasi publik’. Penelitian ini membahas propaganda berbentuk diplomasi publik yang dilakukan oleh Amcor Perpustakaan Universitas Bintang, dimulai dari latar belakang pengadaan program Amcor itu sendiri, kegiatan yang ditawarkan, serta analisis isi media sosial yang digunakan pojok tersebut dalam mempromosikan sekaligus membangun citranya pada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan analisis isi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Amcor Perpustakaan Universitas Bintang sebagai salah satu media propaganda AS belum dapat mencapai tujuan yang diinginkannya, terlepas dari begitu ambisiusnya pengadaan program ini. Diplomasi publik atau propaganda yang dilakukan tidak dapat meyakinkan pengguna perpustakaan, terutama karena masih kurangnya keterikatan antara pojok tersebut dengan pengguna perpustakaan. Meskipun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Amcor Perpustakaan Universitas Bintang sudah diusahakan untuk dapat dicapai oleh pengguna perpustakaan yang ditargetkan, namun usaha ini tidak diiringi dengan publikasi yang matang. Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi ilmiah baru yang lebih luas mengenai isu politik dalam kajian perpustakaan di waktu mendatang.
22
Sidik, Jafar. "PERAN STRATEGIS MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA". Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) 1, n.º 1 (20 de abril de 2017): 120. http://dx.doi.org/10.32897/jsikap.v1i2.54.
Texto completo da fonteResumo:
Marwah modal ventura merupakan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha dengan tujuan untuk pengembangan suatu penemuan baru; pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan; membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha; pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Peran modal ventura sangat unik oleh karena sistem modal ventura memiliki multidimensi, yaitu sebagai lembaga finansial, corporate institution, karena adanya penyertaan modal, dan sebagai lembaga penolong pengusaha lemah. Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis danpendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan cara melakukan studi kepustakaan (library reseach) atas peranan modal ventura sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM. Hasil telaahan dapat dikemukakan bahwa lembaga pembiayaan modal ventura memiliki payung hukum yang jelas dalam hukum positif di Indonesia serta memiliki peran strategis sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional Indonesia.
23
Sidik, Jafar. "PERAN STRATEGIS MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA". Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) 1, n.º 1 (20 de abril de 2017): 120. http://dx.doi.org/10.32897/sikap.v1i2.54.
Texto completo da fonteResumo:
Marwah modal ventura merupakan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha dengan tujuan untuk pengembangan suatu penemuan baru; pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan; membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha; pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Peran modal ventura sangat unik oleh karena sistem modal ventura memiliki multidimensi, yaitu sebagai lembaga finansial, corporate institution, karena adanya penyertaan modal, dan sebagai lembaga penolong pengusaha lemah. Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis danpendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan cara melakukan studi kepustakaan (library reseach) atas peranan modal ventura sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM. Hasil telaahan dapat dikemukakan bahwa lembaga pembiayaan modal ventura memiliki payung hukum yang jelas dalam hukum positif di Indonesia serta memiliki peran strategis sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional Indonesia.
24
Suryokumoro, Herman, Sukarmi Sukarmi e Hikmatul Ula. "Model Pengawasan Penggunaan Pinjaman Luar Negeri : Studi World Bank dan IMF di Indonesia". Kertha Patrika 42, n.º 2 (30 de agosto de 2020): 192. http://dx.doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p07.
Texto completo da fonteResumo:
Adanya utang luar negeri dalam era globalisasi ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Pemberian bantuan oleh lembaga pemberi pinjaman seperti World Bank sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu pengawasan terhadap pengunaan luar negeri sangat penting. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan konseptual, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ungensi pengawasan utang luar negeri dan menggambarkan konstruksi pengawasan utang luar negeri baik secara internal maupun eksternal. Terdapat tiga alasan penting pengawasan terhadap penggunaan utang luar negeri sangat diperlukan. Pertama untuk menjamin tidak ada tendensi politik dari pemberian pinjaman tersebut yang dapat mengintervensi kebijakan Negara, kedua, memastikan utang tersebut digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, dan ketiga untuk menjamin tidak ada penyelewengan atau praktek-praktek korupsi dalam penggunaan utang luar negeri. Konstruksi model pengawasan terhadap penggunaan pinjaman luar negeri dapat dilihat dari dua aspek: pertama, internal adalah model pengawasan oleh lembaga pemerintah –sebagai pengguna pinjaman- yaitu pada tahap pra perjanjian utang dengan pengawasan substantive procedural dan pengawasan pelaksanaan perjanjian utang agar sesuai dengan tujuan dan tidak dikorupsi. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga Negara (penegak hukum) maupun lembaga independen. Kedua, aspek eksternal adalah model pengawasan oleh lembaga pemberi pinjaman (World Bank dan IMF) yaitu dengan mekanisme yang ada dalam lembaga integritas (institutional integrity), penyelidikan dan pemberian sanksi oleh Suspension and Debarment Officer (SDO) dan World Bank Group Sanctions Board.
25
Pardede, Marulak. "Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, n.º 2 (16 de agosto de 2016): 125. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.125-145.
Texto completo da fonteResumo:
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, penyusunan naskah akademis, maupun analisis dan evaluasi hukum, serta tersedianya bahan dokumentasi dan informasi hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum. Pembangunan di bidang hukum harus pula memperkuat ketahanan nasional. Usaha pengembangan Hukum bertumpu pada pemahaman hukum yang bersifat normatif sosiologis yang melihat hukum tidak hanya sebagai kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah deskriptif; serta Alat Penelitian yang dipergunakan adalah Studi kepustakaan/Library Studies, dan Studi Dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: langkah strategis perlu ditempuh untuk meningkatkan akselerasi reformasi hukum, yang mencakup aspek, yaitu: aspek legislasi, aspek sumberdaya manusia, aspek kelembagaan dan infrastruktur, dan aspek budaya hukum.Ke empat aspek tersebut juga merupakan hal penting dalam memecahkan persoalan mendasar dalam bidang hukum yang mencakup perencanaan hukum, penelitian hukum, proses pembuatan hukum, penegakan hukum dan pembinaan kesadaran hukum. Untuk lebih memantapkan tugas dan fungsi peneliti hukum perlu dikembangkan forum komunikasi antar lembaga penegak hukum, pelayanan hukum, dan peneliti hukum dalam suasana kebersamaan dengan prinsip saling mempercayai dan menghormati kedudukan masing-masing; dikembangkan pendidikan dan latihan bersama untuk semua lembaga penegak hukum agar ada kesamaan persepsi di bidang peradilan dan penegakan hukum. Perlu ditingkatkan kemampuan SDM peneliti hukum untuk dapat berhubungan dengan berpartisipasi dalam dan memanfaatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
26
Soeryodarundio, Koosdaryani, Setiono Setiono e Razien Redfan Soengkar. "ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PROYEK DENGAN METODE ZERO-ONE (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Universitas Islam Internasional Indonesia Depok)". Matriks Teknik Sipil 10, n.º 4 (30 de dezembro de 2022): 375. http://dx.doi.org/10.20961/mateksi.v10i4.63972.
Texto completo da fonteResumo:
<p>Pembangunan infrastruktur adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan prasarana atau bangunan secara teratur. Indonesia sendiri beberapa tahun kebelakang melakukan banyak sekali pembangunan untuk menopang kebutuhan yang terus berkembang. Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan analisa manajemen risiko untuk mengetahui risiko yang berdampak terhadap pelaksanaan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan risiko-risiko yang dominan terjadi dan upaya penanganan dari risiko yang paling dominan. Analisis penentuan bobot risiko menggunakan metode <em>Zero-One</em> sedangkan penentuan risiko dominan menggunakan perhitungan <em>risk index</em>. Hasil riset ini menunjukan bahwa dari 15 variabel risiko yang dipilih risiko yang paling dominan terhadap pelaksanaan proyek adalah risiko Robohnya struktur ditengah pelaksanaan konstruksi dengan rata-rata risk index sebesar 14.072.</p>
27
Kurniawan, Rifdah Arifah, Shaqila Livia Resmanda, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty e Maulana Irfan. "IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM BIDANG PENDIDIKAN MELALUI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN". Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7, n.º 2 (11 de agosto de 2020): 280. http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v7i2.29053.
Texto completo da fonteResumo:
ABSTRAKSarana dan prasarana pendukung pendidikan di Indonesia masih minim, salah satunya adalah masih banyak daerah yang belum memiliki perpustakaan. Pembangunan pendidikan memerlukan komitmen yang kuat dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang harmonis. Perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility dapat berperan serta dalam bidang pendidikan melalui penyediaan dan peningkatan perpustakaan di daerah. Tulisan ini mendeskripsikan implementasi Corporate Social Responsibility dalam bidang pendidikan melalui pemberian bantuan berupa penyediaan dan peningkatan fungsi perpustakaan. Riset ini menggunakan studi literatur dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal, serta dokumentasi terkait Corporate Social Responsibility dalam bidang pendidikan. Riset menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan dalam bidang pendidikan melalui penyediaan dan peningkatan fungsi perpustakaan di masyarakat sangat diperlukan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di daerah. Salah satu implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bidang pendidikan dilakukan oleh Coca Cola Foundation Indonesia melalui Program PerpuSeru berhasil untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan fungsi perpustakaan, serta membantu peningkatan kualitas kompetensi dari pustakawan. Selain itu, program PerpuSeru ini mampu mendukung pemberdayaan masyarakat sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat.Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Pendidikan, dan Perpustakaan ABSTRACTFacilities and supporting infrastructure for education in Indonesia are still minimal, one of which is that there are still many areas that do not have a library. Educational development requires a strong commitment and collaboration between governments, companies and a harmonious society. Companies through the Corporate Social Responsibility program can participate in the education sector through the provision and improvement of libraries in the regions. This paper describes the implementation of Corporate Social Responsibility in the field of education through the provision of assistance in the form of providing and improving library functions. This research uses literature studies by collecting secondary data obtained from books and journals, as well as documentation related to Corporate Social Responsibility in the field of education. Research shows that the involvement of companies in the education sector through the provision and improvement of library functions in the community is needed as an effort to improve the quality of public education in the region. One of the implementations of Corporate Social Responsibility (CSR) in the field of education carried out by the Coca Cola Foundation Indonesia through the PerpuSeru Program has been to successfully build infrastructure and improve library functions, and help improve the quality of competence of librarians. In addition, the PerpuSeru program is able to support community empowerment so that quality of life and community welfare are expected to improve Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), education, and libraries
28
Dhamara, Ricky, e Achmad Fauzi. "EFEKTIVITAS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEMENTERIAN LEMBAGA". Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis 3, n.º 1 (30 de abril de 2023): 104–10. http://dx.doi.org/10.56127/jaman.v3i1.666.
Texto completo da fonteResumo:
Anggaran belanja adalah alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya demi mencapai tujuan pembangunan nasional secara efisien dan efektif. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui seberapa efektif menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga di Indonesia ABK adalah pendekatan yang menekankan pada capaian hasil dan dampak yang diinginkan serta pengukuran kinerja secara objektif. Dalam pendekatan ini, kinerja diukur dengan melihat pencapaian target dan indikator kinerja. ABK memungkinkan kementerian dan lembaga untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat diukur. ABK juga menambah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan publik. Adanya sistem pengukuran kinerja yang objektif dapat membantu kementerian dan lembaga melacak dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara lebih akurat. Ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi kemungkinan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Studi ini memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan di tingkat kementerian dan lembaga tentang bagaimana menerapkan ABK dapat meningkatkan kinerja. Rekomendasi kebijakan juga diberikan, seperti meningkatkan pemahaman dan keterampilan personel, meningkatkan pengawasan dan evaluasi, dan mengatur anggaran dengan cara yang tepat untuk mendukung pelaksanaannya. Akibatnya, penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana menerapkan ABK terhadap kinerja Kementerian dan Lembaga. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya peran Kementerian dan Lembaga dalam mengelola anggaran belanja publik secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
29
Musfiroh, Imroh Atul. "Pendayagunaan Pusat Sumber Belajar (PSB) DI IAIN Samarinda". SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education) 7, n.º 1 (1 de junho de 2019): 1–15. http://dx.doi.org/10.21093/sy.v7i1.1421.
Texto completo da fonteResumo:
Keberhasilan proses kegiatan belajar dan mengajar tidak hanya ditentukan oleh kualifikasi tenaga pengajar, melainkan semua komponen yang menjadi faktor pendidikan juga memiliki peranan penting. Selain kurikulum yang matang, tenaga pendidik yang kompeten, input peserta didik yang pilihan, dan sarana yang memadai, juga perlu adanya sumber belajar yang dapat dimanfaatkan demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.Bagi kalangan pendidikan tinggi (perguruan tinggi) upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan Pusat Sumber Belajar menjadi perhatian utama. Terlebih lagi adanya perpustakaan yang merupakan jantung lembaga pendidikan (perguruan tinggi), di samping sumber belajar lainnya. Demikian pula IAIN Samarinda yang menjadi icon Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara juga mencanangkan program pendayagunaan Pusat Sumber Belajar yang dimilikinya.Adapun Pusat Sumber Belajar (PSB) yang terdapat di IAIN Samarinda antara lain adalah perpustakaan, laboratorium komputer yang dikelola oleh Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD), Pesantren Kampus (ma’had al-Jami’ah) dan Unit Pengembangan Bahasa. Upaya mendayagunakan Pusat Sumber Belajar (PSB) telah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini termasuk pola penganggaran (dana), pengembangan program akademik (software dan hardware), manajerial SDM maupun administratifnya. Pendayagunaan PSB tersebut diselaraskan dengan akselerasi dan peningkatan status akreditasi baik lembaga (institusi) maupun program studi, serta pengembangan kurikulum untuk matakuliah yang bercirikan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), bahkan untuk pembukaan Program Studi baru.
30
Khodiron, Khodiron, Fitriyani Fitriyani e Muhammad Azka Maulana. "Peran Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Mikro Ekonomi Indonesia". Academy Of Management and Business 1, n.º 3 (17 de outubro de 2022): 113–18. http://dx.doi.org/10.55824/tamb.v1i3.181.
Texto completo da fonteResumo:
Bank persatuan lembaga keuangan yang sangat berperan dalam perekonomian negara sebagai financial - intermediary. Tujuan penelitian semua ini untuk lebih mengetahui,perkembangan dan kemajuan bank syariah yang ada di Indonesia..Dan jenis data yang digunakan adalah 1.kumpulan data.primer yang di ambil dari kutipan majalah 2. data sekunder 3. buku - buku ilmiah, 4.ujian akhir, dan 5. website. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan topik yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan di Indonesia sangat menggembirakan terutama pada oprasional bank syariah, unit (cabang) usaha syariah dan bank umum syariah. PT Bank Muamalat Indonesia ( BMI ) pada tahun 1992 menandai awal dari kisah pertumbuhan perbankan syariah di negara Indonesia. Bank syariah berkembang pesat dari waktu ke waktu, terutama setelah merger, membuat bank syariah semakin kuat dalam persaingan pasar. Meski pandemi tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan bank syariah, namun pertumbuhan tabungan meningkat 11,507%. Dibandingkan tahun lalu, pendanaan juga meningkat dan penyerapan di sektor mikro makin naik.
31
Setiawan, Agung, Eti Yusnita e Hatta Azzuhri. "Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi pada Periode Presiden B.J Habibie)". Jurnal Prodi Ilmu Politik 1, n.º 2 (31 de outubro de 2022): 93–107. http://dx.doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13719.
Texto completo da fonteResumo:
Judul penelitian ini adalah Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi Pada Periode Presiden B.J Habibie). Rumusan Masalah dalam penelitian adalah bagamaimanakah model keputusan rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) dana apa faktor yang melatar belakangi model keputusan politik rezim teknokrat di Indonesia (Studi Periode Presiden B.J Habibie) Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan pendekatan Kualitatif dan menggunakan studi pustaka sebagai referensi. Presiden B.J Habibie dilantik tanggal 21 Mei 1998, kebijakan pertama Presiden BJ. Habibie adalah langsung mengumumkan dan melantik kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Terdapat 36 mentri, terdiri dari 20 mentri memimpin departemen, 12 mentri negara dan 4 mentri koordinator. Kabinet tersebut mencerminkan semua unsur kekuatan bangsa, meliputi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya, ABRI, unsur daerah, kaum cendikia, dan lembaga swadaya masyarakat. Merangkul semua potensi politik dan sosial adalah demokrasis awal untuk menjawab tuntutan Reformasi. Dasar dari model keputusan B.J Habibie berasal dari Kedekatannya dengan Soeharto sebagai Presiden RI, Nasionalisme B.J Habibie muda, B.J Habibie sebagai Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perkenalan B.J Habibie dengan tokoh-tokoh Islam, situasi dan kondisi Politik Orde Baru Tahun 1990-1998.
Kata Kunci : Model Keputusan, Teknokrat, B.J Habibie
32
Hardiyanto, Lutfi, e Saryono Saryono. "Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua". Jurnal Citizenship Virtues 3, n.º 1 (22 de março de 2023): 454–61. http://dx.doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1732.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai isu-isu atau permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan peranan lembaga-lembaga terkait dalam mengatasi permasalahan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan beberapa poin-poin solusi yang dapat membantu mengatasi pelanggaran HAM yang ada di Papua, seperti rencana pembangunan papua berkelanjutan, perlindungan hukum bagi aktivis HAM Papua, membentuk tim pengawas HAM secara khusus, menggalakkan isu-isu pelanggaran HAM Papua melalui pers mahasiswa, mengadakan kampanye sosial dan solusi lainnya. Penulis juga memberikan data-data realistis dari beberapa sumber yang terpercaya sebagai studi pustaka yang dapat mendukung argumentasi dan pelaksanaan solusi-solusi yang penulis berikan. Isu Papua Merdeka muncul dikarenakan beberapa faktor, yaitu adanya diskriminasi terhadap orang Papua, pembangunan Papua yang kurang mendapat perhatian, kurangnya kebijakan serta peranan lembaga HAM yang dapat melindungi, sikap diskriminatif masyarakat luar terhadap orang Papua, dan lain sebagainya. Pembangunan di Papua pun masih bilang tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya yang menyebabkan kualitas hidup masih terbilang jauh dari kata baik. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang masih kurang peduli dengan apa yang terjadi di Papua. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia kita harus meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini demi terwujudnya keadilan dengan menegakan hukum sesuai dengan filosofis yang terdapat dalam filsafat hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut juga dapat dilakukan dengan peningkatan lembaga HAM, kebijakan mengenai HAM dan pembangunan berkelanjutan di Papua, serta baik masyarakat maupun pemerintah lebih peduli lagi dengan isu-isu mengenai diskriminasi dan pelanggaran HAM.
33
Nanda Hidayati, Esti Handayani e Nur Wahyuning Sulistyowati. "Inovasi Berkelanjutan: Pendekatan Kolaboratif untuk Mengatasi Tantangan Sosial-Ekonomi di Provinsi Jawa Barat". Jurnal Pengabdian West Science 2, n.º 6 (28 de junho de 2023): 460–67. http://dx.doi.org/10.58812/jpws.v2i6.451.
Texto completo da fonteResumo:
Studi ini mengkaji peran inovasi berkelanjutan dan pendekatan kolaboratif nya dalam mengatasi tantangan sosio-ekonomi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Provinsi ini menghadapi berbagai masalah yang signifikan, termasuk pertumbuhan penduduk yang cepat, infrastruktur yang tidak memadai, pengangguran, degradasi lingkungan, dan ketidaksetaraan pendapatan, yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan metode campuran, yang menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif serta kelompok fokus untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik inovasi berkelanjutan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan inklusi sosial. Mekanisme kolaborasi dan kemitraan yang melibatkan lembaga pemerintah, organisasi sektor swasta, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal memainkan peran penting dalam memfasilitasi inovasi berkelanjutan. Praktik inovasi berkelanjutan yang berhasil di Provinsi Jawa Barat, seperti proyek energi terbarukan, teknik pertanian ramah lingkungan, dan sistem pengelolaan limbah terpadu, memiliki dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung, struktur tata kelola yang efektif, peningkatan kapasitas, dan partisipasi inklusif dalam mempromosikan inovasi berkelanjutan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kemitraan multi-pemangku kepentingan, mendukung peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan, mendorong koherensi dan integrasi kebijakan, mendorong pendekatan inklusif, serta membangun kerangka kerja pemantauan dan evaluasi. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan upaya inovasi berkelanjutan dan secara efektif mengatasi tantangan sosial-ekonomi, sehingga membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera. Studi ini berkontribusi pada pengetahuan yang sudah ada tentang pembangunan berkelanjutan, manajemen inovasi, dan tata kelola kolaboratif, memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendorong praktik inovasi berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
34
Mahdiah, Farah, Hendri Hermawan Adinugraha e Drajat Stiawan. "Riset Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI) 3, n.º 2 (20 de setembro de 2023): 141–52. http://dx.doi.org/10.56013/jebi.v3i2.2192.
Texto completo da fonteResumo:
Penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim ini adalah bagian dari peluang strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, begitu juga pada sektor perbankan syariah. Melewati pandemi covid-19 yang membawa dampak bagi berbagai sektor. Perkembangan perbankan syariah pada fase ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Tujuan dari penelian ini adalah untuk mengetahui perkembangan sektor perbankan syariah dan bagaimana perbankan syariah menghadapi tantangan pada pra pandemi dan masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dokumentasi perpustakaan dari artikel jurnal, buku serta data publikasi dari pihak lain. Hasil dari penelitian ini diketahui pada masa pra pandemi dan masa pandemi, tren perkembangan perbankan syariah di Indonesia tetap mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini disebabkan oleh peran lembaga-lembaga strategis yang sigap melakukan inisiasi sebagai solusi untuk permasalahan yang ada. Selain tren pertumbuhan yang positif, pada masa pandemi pebankan syariah juga bisa melakukan inovasi dengan melakukan merger 3 bank syariah yang telah ada. Dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.
35
Lulik Fullela Rakhman, Lulik, e Gina Puspitasari Rochman. "Model Kelembagaan dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Agro-ekowisata dan Budaya di Indonesia". Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning 3, n.º 2 (9 de agosto de 2023): 606–16. http://dx.doi.org/10.29313/bcsurp.v3i2.8724.
Texto completo da fonteResumo:
Abstract. The development of tourism villages is an effort to improve the local economy through its contribution to village revenue. In this case, the role and performance of village institutions determine the success of such development. Institutions play a role in managing resources to achieve development goals. This study aims to identify institutional models of agro-ecotourism and culture-based tourism village management in Indonesia. Unlike previous studies, this study uses a systematic literature review (SLC) approach to the results of related research in Indonesia over the past 10 years (2012-2022). This study found that there are 4 (four) institutional models of agro-ecotourism and culture-based tourism village management in Indonesia, namely: 1) centralized; 2) quadrapel helix; 3) pentahelix; and 4) triplehelix. The four models have similarities that are based on collaboration and partnerships between various actors in the management of tourist villages. The difference lies in the driving institution and the relationship between actors in the management of tourist villages. The success of tourist villages in Indonesia is considered quite successful, namely using the penta helix model.
Abstrak. Pengembangan desa wisata merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui kontribusinya terhadap pendapatan asli desa. Dalam hal ini, peran dan kinerja kelembagaan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan tersebut. Lembaga berperan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi model kelembagaan pengelolaan desa wisata berbasis agro-ekowisata dan budaya di Indonesia. Berbeda dengan studi sebelumnya, studi ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLC) terhadap hasil – hasil penelitian terkait di Indonesia selama 10 tahun terakhir (2012 – 2022). Studi ini menemukan bahwa terdapat 4 (empat) model kelembagaan pengelolaan desa wisata berbasis agro-ekowisata dan budaya di Indonesia, yaitu: 1) terpusat; 2) quadrapel helix; 3) pentahelix; dan 4) triplehelix. Dari keempat model tersebut, memiliki kesamaan yang berlandaskan pada kolaborasi dan kemitraan antara berbagai aktor dalam pengelolaan desa wisata. Adapun perbedaan terletak pada lembaga penggerak dan hubungan antar aktor dalam pengelolaan desa wisata. Keberhasilan desa wisata di Indonesia yang di anggap cukup berhasil yaitu menggunakan model penta helix.
36
Huang, Septeven, e Aisyah Sharifa. "PENGGUNAAN KONSEP BANTUAN HUKUM STRUKTURAL SEBAGAI PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM NASIONAL INDONESIA". Majalah Hukum Nasional 49, n.º 1 (30 de julho de 2019): 181–201. http://dx.doi.org/10.33331/mhn.v49i1.97.
Texto completo da fonteResumo:
Pembangunan hukum nasional merupakan hal yang sangat fundamental bagi Indonesia sebagai negara hukum. Akan tetapi kenyataan menunjukan bahwa pembangunan hukum selama ini masih menunjukan ketimpangan, serta belum banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan hukum juga masih terlalu terfokus kepada substansi hukum dan belum banyak meningkatkan budaya hukum masyarakat, sehingga diperlukan suatu pendekatan baru dalam membangun hukum Indonesia, agar akses terhadap keadilan dapat digapai oleh seluruh golongan masyarakat. Salah satu strategi pemberian bantuan hukum untuk meningkatkan akses terhadap keadilan adalah bantuan hukum struktural, dengan fokus pada upaya meningkatkan budaya hukum kelompok rentan, bantuan hukum struktural dapat menjadi solusi atas pembangunan hukum Indonesia yang belum maksimal. Lantaran bantuan hukum struktural dapat melibatkan partisipasi masyarakat luas, khususnya mereka yang lebih membutuhkan perlindungan hukum, untuk ikut berkontribusi dalam proses pembangunan hukum nasional. Maka penulis sarankan agar bantuan hukum struktural dapat terkristalisasi dalam Undang-Undang Bantuan Hukum sehingga tidak hanya organisasi bantuan hukum dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia saja yang menerapkan bantuan hukum struktural, tetapi juga semua organisasi bantuan hukum yang terdaftar dan terakreditasi secara resmi. Dalam meneliti karya tulis ini, Penulis menggunakan metode penelitian berupa studi dokumen dengan data primer, sekunder dan tersier.
37
Rahmawati, Fanni. "Pilar-Pilar Yang Mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia". Economic Education and Entrepreneurship Journal 4, n.º 2 (21 de novembro de 2021): 159–64. http://dx.doi.org/10.23960/e3j/v4i2.159-164.
Texto completo da fonteResumo:
Model pengembangan ekonomi kreatif yang dikembangkan untuk Indonesia berupa bangunan yang terdiri dari komponen pondasi yang saling menguatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pembangunan industri kreatif Indonesia yang kompetitif harus dilandasi oleh pembangunan sumber daya manusia yang terampil, terlatih untuk menumbuhkan pengetahuan dan kreativitas. Pengetahuan dan kreativitas inilah yang menjadi faktor produksi utama di dalam industri kreatif. Banyak cara untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, namun dalam penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pilar ekonomi kreatif yang diciptakan oleh Richard Florida. Apakah pilar ekonomi kreatif Richard mampu menjelaskan tentang tingkat perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Tujuan adanya pilar ekonomi kreatif dapat berdiri tegak sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi dari ekonomi kreatif Indonesia 2025. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa berpengaruh pilar-pilar dalam perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian dengan mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menyimpulkan terdapat 5 pilar ekonomi kreatif yaitu sumber daya, industry, teknologi, institusi, dan lembaga keuangan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi kreatif terdiri dari tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan kemajuan teknologi.
38
Siswanto, Firdaus Prima, e Ilda Hamidah. "PERKEMBANGAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK TEMA TRANSPORTASI SETELAH PENETAPAN KEBIJAKAN SATU PETA Studi Kasus Tematik Kementerian Perhubungan". Seminar Nasional Geomatika 3 (15 de fevereiro de 2019): 117. http://dx.doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.935.
Texto completo da fonteResumo:
Peta merupakan kebutuhan utama dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, tidak terkecuali dalam bidang transportasi. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas untuk menghubungkan tiap wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dengan moda darat, laut maupun udara. Peta dapat membuat perencanaan pembangunan prasarana di masing-masing titik menjadi lebih optimal dan efisien. Pembuatan peta yang tidak sesuai standar mengakibatkan peta yang dihasilkan tidak dapat diberbagipakaikan dengan kementerian/lembaga lain yang juga membutuhkan. Kebijakan Satu Peta mendorong setiap Unit Produksi Peta tematik untuk menyamakan stadar yang digunakan, agar peta yang dihasilkan oleh tiap-tiap kementerian/lembaga dapat di overlay dengan instansi lainnya. Kementerian Perhubungan memilik enam peta tematik transportasi: 1) Sebaran bandara; 2) Sebaran Pelabuhan Umum; 3) Sebaran Tersus/TUKS; 4) Sebaran Pelabuhan Penyeberangan; 5) Sebaran Stasiun KA; dan 6) Jaringan rel KA. Verifikasi dilakukan pada masing-masing peta tematik tersebut. Penilaian dilihat dari perkembangan masing-masing peta tematik sebelum dan setelah diterbitkannya Kebijakan Satu Peta terutama dari kualitas data sesuai dengan standar minimal agar peta tematik yang dihasilkan dapat diberbagipakaikan. Diakhir penulisan ini ditemukan bahwa terdapat banyak peningkatan setelah diadakan Kebijakan Satu Peta yang mendorong terciptanya pembangunan yang lebih baik.
39
Selvia, Noor Liyana. "Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam pada Era Reformasi: di Sekolah Umum, Madrasah, Pondok Pesantren dan Majlis Taklim". Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 8, n.º 2 (7 de abril de 2024): 792. http://dx.doi.org/10.35931/am.v8i2.3465.
Texto completo da fonteResumo:
<p>Penelitian ini menggali sistem penyelenggaraan pendidikan Islam pada era Reformasi di Indonesia, fokusnya meliputi sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, dan majlis taklim. Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi sumber data relevan, termasuk artikel, buku, jurnal, dan dokumen terkait pendidikan Islam pasca-Reformasi. Data dianalisis dengan metode studi kepustakaan untuk memahami perubahan sistem pendidikan Islam dan tantangan yang dihadapi. Hasilnya menunjukkan dampak positif Reformasi, termasuk integrasi dengan sistem pendidikan nasional, otonomi lembaga pendidikan, diversifikasi kurikulum, dan responsivitas terhadap tantangan zaman. Keberhasilan ini tercermin dalam peningkatan kualitas pendidikan, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, dan pemberdayaan sosial melalui lembaga pendidikan Islam. Pemerintah juga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan pengakuan dan integrasi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional, termasuk Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan penggabungan sistem sekolah umum dengan ciri khas keagamaan. Strategi masa depan melibatkan dimensi sosial politik, kultural, dan sosio-kultural. Pentingnya formalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan negara, pengawasan aparatur pemerintah, pengembangan kesadaran kultural, dan pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi fokus strategi-strategi ini. Dengan integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan implementasi strategi-strategi ini, diharapkan pendidikan Islam di masa depan akan memainkan peran penting dalam pembangunan umat dan negara Indonesia.</p>
40
Nugroho, Kusnanto, e Kusnanto Nugroho. "Pengaruh Implementasi Model Kematangan Terhadap Pencapaian Value For Money untuk Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Studi Kasus: Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi". Jurnal Kebijakan Ekonomi 17, n.º 1 (16 de abril de 2022): 46–57. http://dx.doi.org/10.21002/jke.2022.04.
Texto completo da fonteResumo:
Pengadaan barang/jasa merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional, tetapi kurangnya kematangan dalam pengelolaan organisasi memengaruhi ketidaktercapaian kinerja pengadaan yang value for money. Indikator kegagalan pencapaian value for money terutama terjadinya inefisiensi penggunaan anggaran negara. Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberlakukan konsep transformasi organisasi model kematangan pengadaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi pengaruh model kematangan pengadaan terhadap pencapaian value for money untuk efisiensi pengadaan. Studi kasus dilakukan pada 100 UKPBJ Stranas-PK pada tahun 2019-2020 yang secara khusus pernah dibina oleh LKPP.
41
Fitriyani, Suci, Etih Henriyani e Eet Saeful Hidayat. "PENATAAN ARSIP BERBASIS DIGITAL DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS". Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 9, n.º 2 (31 de agosto de 2022): 312. http://dx.doi.org/10.25157/dak.v9i2.8576.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penataan arsip berbasis digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis. Hal tersebut terlihat dari masih kurangnya fasilitas pendukung kearsipan berbasis digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dengan jumlah 4 informan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (literatur/dokumentasi), studi lapangan (observasi dan wawancara), serta triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa Penataan Arsip Berbasis Digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis yang diukur dengan 4 dimensi dan terdiri dari 13 indikator, diketahui bahwa 8 indikator sudah berjalan optimal, sementara 5 indikator belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena masih ada beberapa hambatan yang meliputi: kurang memadai komputer; belum adanya ruangan kerja khusus; masih kurangnya keterampilan pegawai dalam membackup file-file; belum adanya anggaran dana yang dialokasikan untuk penunjang kearsipan digital; belum melaksanakan pemusnahan arsip elektronik, karena dalam prosesnya terlalu panjang dan rumit untuk dilakukan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu; melakukan penyediaan komputer; mengajukan anggaran dana untuk penunjang kearsipan berbasis digital; serta melakukan pelatihan kearsipan berbasis elektronik/digital dengan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia dalam (ANRI). Kata Kunci: Penataan, Arsip Digital, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
42
Syahrullah e Nasrullah. "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia". Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 9, n.º 1 (15 de junho de 2020): 68–76. http://dx.doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14.
Texto completo da fonteResumo:
Sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan, seperti juga mempelajari sejarah pada umunya. Salah satu dari keuntungan terebut adalah pengetahuan kita mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya.
Salah satu obyek kajian sejarah hukum, yang menarik perhatian adalah Perseroan terbatas. Perseroan Terbatas (disingkat: PT) bagi Indonesia, merupakan salah satu sarana penunjang dalam pembangunan ekonomi.
Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam system dagang Indonesia
43
Universitas Negeri Jakarta, Hania Suhandi. "JUMPA Vol. 5 No. 1 Februari 2018 Pembentukan ASEAN Economic Community: Implikasi Perkembangan Kerjasama Ekonomi Di Indonesia". Jurnal Manajemen dan Perbankan (JUMPA) 5, n.º 1 (28 de fevereiro de 2018): 21–32. http://dx.doi.org/10.55963/jumpa.v5i1.242.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implikasi ekonomi dari kerjasama pembangunan di Indonesia, (2) mengetahui kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi negara yang lebih maju dan berkembang pesat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Proses analisis data menggunakan studi kepustakaan. Analisis menunjukkan proses integrasi ekonomi antar negara, baik bilateral maupun regional/multilateral, sebagian besar dilakukan secara bertahap. Berdasarkan tingkat integrasi antar negara. MEA merupakan salah satu FTA, dimana MEA akan berintegrasi melalui kerjasama ekonomi regional yang diharapkan dapat memberikan kemudahan akses, tidak terkecuali perdagangan. Dengan pasar yang semakin terbuka, maka setiap Negara memiliki peluang untuk memasarkan komoditasnya di pasar internasional. Tantangannya, persaingan dengan negara-negara yang memiliki komoditas (substitusi) yang sama Implikasi kegiatan pembangunan ekonomi Indonesia, kerjasama sub-regional termasuk wilayah yang relatif tertinggal, karena pembangunan infrastruktur sangat penting. Langkah-langkah strategis dalam menghadapi MEA 2015: (1) reformasi regulasi; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; (3) Penguatan posisi usaha menengah, kecil; (4) Memperkuat kemitraan antara sektor publik dan swasta; (5) reformasi menyeluruh di bidang perpajakan, bea cukai, dan birokrasi; (6) pengembangan sektor prioritas yang berdampak pada komoditas; (7) peran serta lembaga pemerintah dan swasta untuk mengimplementasikan Cetak Biru MEA; (8) Reformasi kelembagaan dan tata kelola; (9) Penyediaan kelembagaan dan permodalan; (10) Peningkatan infrastruktur fisik.
44
Heriawan, Rian, e Basuki Anondho. "FAKTOR ASPEK LEGAL DOMINAN YANG MEMPENGARUHI PROYEK KONSTRUKSI DI PEDESAAN". JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil 2, n.º 3 (30 de outubro de 2019): 199. http://dx.doi.org/10.24912/jmts.v2i3.5829.
Texto completo da fonteResumo:
Pembangunan Nasional telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun sejak Indonesia merdeka, Namun proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini masih mengalami masalah kesenjangan khususnya diwilayah pedesaan. Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019) dinyatakan bahwa terdapat 122 kabupaten tertinggal. Banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah salah satu kendalanya adalah permasalahan hukum yang menghambat laju pembangunan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukan bahwa permasalahn hukum ini timbul karena beberapa faktor seperti ketidakstabilan sosiopolitik, perekonomian daerah, pendidikan daerah, kualitas lembaga hukum yang buruk. dan keberagaman model lingkungan di setiap daerah. Oleh karena itu, studi ini melakukan penelitian tentang faktor aspek legal dominan yang mempengaruhi proyek konstruksi di pedesaan Indonesia . Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada sejumlah kontraktor sebagai responden yang mengerjakan proyek dari Kemendes PDTT (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis multivariate yaitu metode analisi faktor yang dimulai dari uji validitas, uji reliabilitas, uji KMO (Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy), Uji Bartlett’s Test Sphericity, dan uji MSA (Measuresof Sampling Adequacy). Hasil dari analisi yang dilakukan menunjukan bahwa perekonomian daerah dan pemilihan pemenag lelang menjadi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pembangunan daerah tertinggal.
45
Saputra, Emon, e Dian Agustina. "Peran Institusi Masjid dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta". Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2, n.º 2 (26 de dezembro de 2021): 174. http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3687.
Texto completo da fonteResumo:
AbstractThis study is motivated by a phenomenon of the low level of welfare and the economy of the Indonesian people. The concept of Local Economic Development (LED) by utilizing local institutions in developing the economy can be one solution. This study aims to find out the role of the Jogokariyan Mosque institutions in efforts to develop the local economy. Yogyakarta Jogokariyan Mosque is one example of successful mosque institutions in efforts to encourage local economic development by looking at the effects of change and the many achievements. The type of this study is qualitative research, with a case study approach. The results show that there are four roles played by the Jogokariyan Mosque institutions in local economic development efforts, namely expansion of opportunities for small communities in employment and business opportunities, expansion for the community to increase income, empowerment of micro business institutions in the production and marketing process and institutional empowerment of partnership network between the government, private sector entity and local community. This study shows that the existence of mosques in Indonesia is very strategic and has the potential to overcome public problems, especially economic problems in local communities.AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rendahnya tingkat kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia. Konsep Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) dengan pemanfaatan institusi lokal dalam pembangunan ekonomi dapat menjadi salah satu solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Masjid Jogokariyan Yogyakarta terhadap pembangunan ekonomi lokal. Masjid Jogokariyan Yogyakarta merupakan salah satu contoh insitusi masjid yang berhasil mendorong pembangunan ekonomi lokal terbukti dengan dampak perubahan dan banyaknya prestasi yang diperoleh oleh Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat empat dampak atas peranan yang dilakukan oleh institusi Masjid Jogokariyan dalam upaya pembangunan ekonomi lokal yaitu perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha, perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, keberdayaan lembaga usaha mikro dalam proses produksi dan pemasaran dan keberdayaan lembaga jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, entitas swasta, dan masyarakat lokal. Penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan masjid sangat strategis dan potensial untuk mengatasi permasalahan publik khususnya masalah ekonomi di masyarakat lokal.
46
Usri, Usri. "Kontribusi Pendidikan Islam Menuju Indonesia Maju". AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam 17, n.º 2 (13 de fevereiro de 2020): 201–16. http://dx.doi.org/10.35905/alishlah.v17i2.1149.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kontribusi Pendidikan khususnya Pendidikan Islam dalam menyongsong Indonesia maju. Tema tersebut menjadi urgen untuk dikaji untuk menelisik lebih jauh tentang pendidikan Islam dalam menorehkan sejarah bangsa Indonesia yang telah menginjak usia lebih dari setengah abad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan peran aktif pemerintah orde lama, orde baru serta reformasi melalui beberapa kebijakan strategis untuk menumbuhkan pendidikan Islam di Indonesia. Kedudukan pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan, sebagai mata pelajaran serta nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam Sistem Pendidikan Nasional. Hingga kontribusi Pendidikan Islam dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Maju. Pendidikan Islam bagian dari bangsa Indonesia dan maju mundurnya bangsa Indonesia memiliki relasi yang kuat dengan dinamika pendidikan Islam.
47
Asrori, Saifudin. "NEGOSIASI RUANG PUBLIK: MODERNISASI DAN PENGUATAN CIVIL SOCIETY MODEL PESANTREN". Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16, n.º 1 (8 de abril de 2017): 159–76. http://dx.doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6459.
Texto completo da fonteResumo:
Negosiasi Ruang Publik; Modernisasi dan Penguatan Civil Society Model Pesantren. Meski kontribusi pesantren dalam pembangunan sosial ekonomi telah banyak diakui berbagai kalangan, lembaga pendidikan Islam ini seringkali diasosiasikan sebagai lembaga yang mempromosikan pendidikan yang intoleran dan militan yang kemudian menjadi akar gerakan radikal dan terorisme di Indonesia. Artikel ini mencoba menjawab kemampuan pesantren dalam mempersiapkan santrinya agar mampu berpartisipasi di era masyarakat modern dan mendukung penguatan masyarakat sipil. Peran pesantren di era modernisasi dievaluasi melalui program-program pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan anti-kekerasan, toleransi antar keyakinan dan etnis, pluralisme, Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, demokrasi, serta keadilan politik dan sosial. Berdasarkan studi etnografi di Pondok Modern Gontor, artikel ini mengambarkan bahwa pesantren telah mengambil peran politik progresif dan berperan aktif dalam penguatan munculnya masyarakat sipil di Indonesia
48
Andi Arifin. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia". IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research 1, n.º 1 (30 de março de 2023): 6–10. http://dx.doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2.
Texto completo da fonteResumo:
Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Untuk menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan, maka dibentuklah lembaga peradilan. Penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa hakim memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri merupakan syarat bagi terwujudnya suatu perlindungan hukum di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan.
49
Maryanti, Maryanti. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DILIHAT DARI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMBANGUNAN POLITIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU". Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2, n.º 1 (30 de junho de 2020): 115–29. http://dx.doi.org/10.55108/jbk.v2i1.235.
Texto completo da fonteResumo:
Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengawasan dilihat dari keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik di Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah. ProvinsiKepulauan Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan keterwakilanperempuan. Dalam studi ini ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan dalam rendahnya partisipasi perempuan. Di sisi lain, penelitian ini juga ditemukan bahwa adanya peluang partisipasi masayarakat dan keterwakilan perempuan. Pemerintah daerah menjadi salah satu aktor yang dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk menjamin pengarusutamaan gender di wilayahnya. Pada akhir penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada para pemangku kepentingan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik di Provinsi Kepulauan Riau.
50
Thohari, Ahmad Ahsin. "LANGKAH PENATAAN KELEMBAGAAN UNTUK MENCAPAI REFORMASI REGULASI DI INDONESIA MELALUI PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA NONSTRUKTURAL". Jurnal Yuridis 10, n.º 1 (30 de junho de 2023): 16–27. http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v10i1.7550.
Texto completo da fonteResumo:
Presiden mengambil kebijakan untuk membubarkan lembaga negara, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 terdapat 10 Lembaga negara non struktural yang dibubarkan. Hal tersebut disinyalir sebagai langkah tegas untuk menciptakan efektivitas sistem hukum dalam kelembagaan negara. Secara faktual, saat ini memang terlalu banyak peraturan yang dibuat oleh lembaga negara. Hal tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih tugas dan wewenang, serta tidak efektif akibat menjerat diri sendiri yang menjadikan masing-masing lembaga negara sulit bergerak. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu pemangkasan lembaga negara demi tercapainya reformasi regulasi yang berorientasi pada hasil, bukan hanya prosedur semata. Hal tersebut dilandasi atas tujuan pembangunan hukum yang tidak hanya melekat pada substansial melainkan juga pada struktur dan kultur hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertimbangan presiden atas pembubaran lembaga negara nonstruktural serta menganalisis implikasi atas pembubaran lembaga negara nonstruktural terhadap pembentukan regulasi dan tatanan hukum di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mengacu pada studi literatur. Kesimpulan dari pembubaran lembaga negara nonstruktural dilakukan untuk peningkatan kinerja birokrasi dengan meminimalisir tumpang tindih tugas dan fungsi yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran. Selain itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut pada taraf undang-undang mengenai lembaga non struktural dengan tujuan untuk menetapkan prosedur yang tetap dalam pembentukan hingga pembubaran lembaga non struktural sebagaimana konsep pengaturan kementerian negara yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.