Literatura científica selecionada sobre o tema "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia). Perpustakaan"
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Consulte a lista de atuais artigos, livros, teses, anais de congressos e outras fontes científicas relevantes para o tema "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia). Perpustakaan".
Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.
Artigos de revistas sobre o assunto "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia). Perpustakaan"
1
Yanti, Nola Afrida, e Zul Asri. "UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta: Studi Tentang Perkembangan Lembaga Perpustakaan Di Kota Bukittinggi Tahun (1976-2019)". Jurnal Kronologi 4, n.º 3 (11 de outubro de 2022): 61–75. http://dx.doi.org/10.24036/jk.v4i3.492.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini menjelaskan mengenai sejarah lembaga di bidang perpustakaan, mengkaji mengenai perkembangan lembaga perpustakaan di Kota Bukittinggi, dimulai pada tahun 1976 sampai tahun 2019. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan metode sejarah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan awal terbentuknya lembaga perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Kota Bukittinggi dan mendeskripsikan perkembangan perpustakaan dari perpustakaan daerah menjadi perpustakaan nasional. Penelitain ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan. Pertama, heuristik yaitu proses untuk mengumpulkan dan mencari sumber-sumber penelitian. Kedua, kritik sumber terdiri dari kritik internal dan eksternal, yaitu dengan melakukan pengujian terhadap keaslian informasi. Ketiga, interpretasi yaitu menafsirkan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Keempat, historiografi, tahapan penulisan hasil penelitian. Penelitian ini mendapatkan hasil, pertama, sejarah awal pendirian UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, bernama Perpustakaan Mohammad Hatta, dilatarbelakangi belum adanya perpustakaan yang representatif di Kota Bukittinggi perpustakaan, pembangunan dilakukan oleh pihak pemerintah kota Bukittinggi, menggunakan anggaran daerah dan berhasil diresmikan tahun 1976. Kedua, dalam proses perkembangan perpustakaan terjadi tiga kali pergantian nama perpustakaan, perpustakaan umum Mohammad Hatta, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, disebabkan karena terjadi perpindahan gedung, perubahan status perpustakaan dan juga perubahan pengelolaan perpustakaan dari pemerintah daerah kota Bukittinggi dari dialihkan ke pemerintah pusat yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Kata Kunci: Perkembangan, Lembaga Perpustakaan, UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
2
Syahrani Oktavia e M Syahputra. "Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan Barcode dan SMS Gateway Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pariaman". Jurnal Sains dan Teknologi Informatika 1, n.º 2 (24 de outubro de 2023): 53–64. http://dx.doi.org/10.38204/jsti.v1i2.1570.
Texto completo da fonteResumo:
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pariaman bergabung sejak akhir tahun 2008 berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga teknis lainnya. Perpustakaan ini masih menggunakan sistem pembukuan pada microsoft excel dan belum banyak memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Pembukuan menggunakan microsoft Excel menyebabkan pelayanan perpustakaan lambat khususnya dalam proses layanan sirkulasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sistem informasi perpustakaan secara terkomputerisasi yang dapat memberikan kemudahan dalam proses pelayanan sirkulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan berupa perancangan sistem informasi perpustakaan menggunakan barcode dan sms gateway sebagai kebutuhan petugas. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan yang terjadi pada perpustakaan daerah Kota Pariaman.
3
Wanisa, Zahra, e Roy Valiant Salomo. "Evaluasi Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia". Sawala : Jurnal Administrasi Negara 11, n.º 1 (3 de junho de 2023): 1–18. http://dx.doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6428.
Texto completo da fonteResumo:
Integritas dalam lembaga publik merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk mencapai reformasi birokrasi. Indonesia telah menetapkan kebijakan pembangunan zona integritas (ZI) di instansi pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pembangunan ZI di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia. Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat perubahan dan dampak pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil studi disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan ZI di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia telah cukup bagus untuk memandang pembangunan ZI sebagai rangkaian implementasi reformasi birokrasi Indonesia. Nilai baru dari pembangunan ZI telah terbentuk di unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM. Adapun Indeks Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Pusat meningkat tiap tahun dan di atas nilai indeks nasional. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kesadaran dan pemahaman tentang makna/esensi pembangunan ZI yang masih perlu dioptimalkan dan jumlah SDM Kementerian PANRB sebagai pengawas dan evaluator mengingat banyaknya unit kerja instansi pemerintah Indonesia.
4
Saberan, Saberan, Rahimi Fitri, Wanvy Arifha Saputra e Rezza Aditya Pratama. "Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website Studi Kasus SMKN 2 Banjarmasin". POROS TEKNIK 15, n.º 1 (30 de junho de 2023): 36–48. http://dx.doi.org/10.31961/porosteknik.v15i1.1955.
Texto completo da fonteResumo:
Menurut undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Seiring perkembangan teknologi yang saat ini sangat berkembang dengan cepat kini ada sistem yang dapat mempermudah untuk mengelola perpustakaan. Namun, perpustakaan di SMKN 2 Banjarmasin pengelolaannya masih menggunakan cara manual, kurang baik, dan tidak terkontrol. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukanlah pembangunan dan perancangan sistem informasi perpustakaan di SMKN 2 Banjarmasin, agar pegawai di perpustakaan tersebut lebih mudah dalam mengelola pendataan buku, anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, dan denda di perpustakaan SMKN 2 Banjarmasin. Dalam perancangan menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) atau dalam bahasa indonesia disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. Adapun untuk tahap-tahap dari metode SDLC yaitu tahap perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, testing dan integrasi, pemeliharaan atau perawatan. Sistem Informasi Perpustakaan SMKN 2 Banjarmasin ini telah berhasil dirancang dan dibangun dengan baik untuk mempermudah pihak sekolah dalam melakukan pengelolaan pendataan buku, peminjaman buku, pengembalian buku serta denda di perpustakaan SMKN 2 Banjarmasin.
5
Trianggoro, Cahyo. "Transformasi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Menjadi Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah: Perspektif Pimpinan Lembaga". Journal of Documentation and Information Science 3, n.º 2 (26 de outubro de 2020): 151–62. http://dx.doi.org/10.33505/jodis.v3i2.150.
Texto completo da fonteResumo:
Perkembangan teknologi dan informasi telah banyak merubah tatanan kehidupan, tidak terlepas dalam bidang Ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi atau IPTEKIN. Kebutuhan akan pengelolaan data penelitian yang selama ini belum dikelola oleh negara membuat PDII-LIPI dituntut untuk melakukan transformasi lembaga guna menjalankan tugas tersebut. Selain tuntutan akan kebutuhan pengelolaan data penelitian, potensi tumpang tindih akan tugas dan fungsi terjadi antara PDII-LIPI, Perpustakaan Nasional, dan Arsip Nasional Republik Indonesia turut mendorong PDII-LIPI untuk melakukan refocusing dan repositioning sehingga terdapat posisi, tugas dan fungsi yang jelas antara ketiga lembaga ini. Studi literatur dan wawancara mendalam dilakukan untuk menggali apa yang menjadi latar belakang transformasi PDII-LIPI. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan kepada para praktisi di bidang Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan terkait dengan transformasi lembaga ini.
6
Afista, Yeyen, Umi Sumbulah e Rifqi Hawari. "PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI DI INDONESIA". Journal Evaluasi 5, n.º 1 (12 de março de 2021): 128. http://dx.doi.org/10.32478/evaluasi.v5i1.602.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pendidikan multikultural dalam proses tranformasi lembaga pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) landasan pembangunan pendidikan multikultural terdiri atas landasan agama, historis, psikologis, sosiokultural dan geografis; (2) strategi pengembangan pendidikan multikultural pada lembaga pendidikan Islam dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Strategi pengembangan kuantitatif dengan program sosialisasi dan internalisasi melalui kegiatan keilmuan, program inovasi pendidikan multikultural, dan membangun budaya yang mengakomodir semangat dan nilai multikultural di lingkungan lembaga Islam. Sedangkan strategi pengembangan kualitatif adalah program studi intensif Al-Quran dan Sunnah Rosul, program revisi kurikulum, program diklat tenaga pendidik, dan program kearifan lokal.
7
Sri Handayani, Syaiful Arif, Galih Moh.Husein, Siti Ayu Wulandari e Muhammad Halimy. "Capaian SDGs pada Institusi Pemerintah Desa (Studi Pencegahan Stunting di Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)". Journal of Governance Innovation 5, n.º 1 (28 de março de 2023): 1–10. http://dx.doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2439.
Texto completo da fonteResumo:
Progres atau capaian pelaksanaan SDGs di berbagai negara dimonitoring dan dievaluasi oleh sebuah lembaga yang Bernama HLPF (High Level Political Forum) sebagai forum terpadu yang dibentuk oleh PBB pada tahun 2013. Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan PBB memiliki kewajiban dalam proses pencapaian tujuan dari SDGs. Semua sektor yang terlibat dalam pembangunan mulai dari tingkat lembaga yang berada di pusat hingga daerah dan lokal -Desa- menjadikan SDGs sebagai aras gerak pembangunan. Lembaga Pemerintah Desa di desa Tambakasri adalah leading sektor pembangunan berbagai bidang termasuk dua tujuan SDGs yaitu mengakhiri kelaparan dan kesehatan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan mendiskripsikan bagaimana lembaga pemerintah desa di desa Tambakasri melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai kedua tujuan SDGs tersebut. Hasil penelitian menunjukkan lembaga pemerintah desa di desa Tambakasri telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting yang dinaungi peraturan desa nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga lembaga pemerintah desa dapat dikatakan telah melaksanakan pilar regulatif dari institusi pemerintah desa.
8
Pribadi, Yanuar. "Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia". Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan 12, n.º 1 (28 de maio de 2021): 71–81. http://dx.doi.org/10.23960/administratio.v12i1.218.
Texto completo da fonteResumo:
Indonesia telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas sejak tahun 2020. Peran Indonesia dalam konteks bantuan luar negeri juga mulai bergeser dari negara penerima bantuan menjadi negara donor. Pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang telah berlangsung selama ini masih belum terkoordinasi dengan baik karena bersifat sektoral dan diinisiasi oleh kementerian teknis sesuai bidang masing-masing. Hal ini berpotensi kurang selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran LDKPI sebagai lembaga yang baru dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi sarana pendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan LDKPI sebagai lembaga pengelola kerja sama internasional dapat memperbaiki tata kelola pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang selama ini belum melalui satu pintu khusus. Sentralisasi penyaluran bantuan kerja sama internasional dan pengelolaan lembaga yang profesional dan modern akan meningkatkan keselarasan dengan kebijakan diplomasi luar negeri pemerintah, memangkas birokrasi dan proses bisnis yang rumit, serta dapat mengurangi beban keterbatasan ruang fiskal di APBN.
9
Sukamto. "KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MAZHAB MAINSTREAM DALAM MENDORONG GELIAT PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG STUDI DI INDONESIA". Jurnal Mu’allim 1, n.º 2 (5 de setembro de 2019): 199–216. http://dx.doi.org/10.35891/muallim.v1i2.1624.
Texto completo da fonteResumo:
Tulisan ini berusaha memaparkan kontribusi pemikiran ekonomi mazhab Mainstream dalam mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa tokoh mazhab Mainstrem yang paling berpengaruh memberikan andil besar dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam adalah Muhammad Umar Chapra, Muhammad Abdul Manan, dan Muhammad NejatullahSiddiqi. Spirit perkembangan ekonomi Islam yang menjelma dalam praktek lembaga keuangan syariah bank, non-perbankan, dan kebijakan-kebijakan ekonomi di Negara berkembang adalah sumbangsing dari tokoh mazhab Mainstream. Mazhab ini menawarkan studi logika ekonomi Islam dalam prespektif ekonomi konvensional sehingga kehadirannya sebagai koreksi terhadap dominasi system tersebut. Perbedaan mazhab meainstream dengan ekonomi konvensional adalah terletak pada cara mencapai tujuan.
Oleh karena itu, menurut mazhab ini, fokus pengelolaan sumber daya ekonomi yangefisien dan tepat guna menjadi prioritas utama guna merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Model pemikiran ekonomi Islam mazhab ini, justru mampu mewarnai dinamika perkembangan ekonomi di Negara muslim yang sedang melakukan pembangunan ekonomi seperti Indonesia. Geliat pembangunan ekonomi ditandai dengan beberapa kebijakan diantara adalah mengikis matarantai kemiskinan, optimalisasi peran aktif pemerintah dalam pembangunan, intervensi pemerintah dalam aktifitas bisnis, Optimalisasi peranswasta, pembangunan sumber daya manusia, dana pembiayaan pembangunan ekonomi dengan lembaga keuangan syariah.
10
Widiastutik, Sri. "Wajah Intelektual Bangsa Dalam MEA: Sinergi Pustakawan dan Pemustaka Dalam Globalisasi Pendidikan". S@CIES 6, n.º 2 (29 de abril de 2016): 157–61. http://dx.doi.org/10.31598/sacies.v6i2.98.
Texto completo da fonteResumo:
Potensi sumber daya manusia yang berkualitas adalah modal penting dalam wajah intelektual bangsa dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Peran perpustakaan sebagai lembaga penunjang proses pendidikan yang berkualitas, harus terus dibenahi dan ditingkatkan. Siapkah Indonesia mengikuti arus tuntutan globalisasi? Mengingat dampak globalisasi pendidikan terhadap perpustakaan bermuara pada kualitas layanan berstandar internasional dengan biaya besar, mulai pembangunan infrastruktur, akses internet, koleksi berbahasa Inggris, berlangganan jurnal internasional, stakeholders’ support. Lebih memperihatinkan rendahnya budaya minat baca pengguna perpustakaan tidak sebanding dengan koleksi pustaka tersedia, apalagi jika buku berbahasa Inggris. Kesulitan mengakses internet dan mengoperasikan komputer sehingga lebih memilih cara manual. Ini dapat diasumsikan bahwa pengguna perpustakaan masih dalam taraf tertinggal, dengan kata lain belum siap dengan layanan berstandar internasional. Penelitian ini bertujuan mengajak pustakawan dan pemustaka bersama-sama berkompetisi secara sehat, melatih diri, sadar dengan kemajuan teknologi dan informasi, serta legowo belajar hal baru, sebagai langkah menaikkan peringkat bahwa Bangsa kita “siap” dengan globalisasi pendidikan.
Teses / dissertações sobre o assunto "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia). Perpustakaan"
1
Saktiani, Isma Anggini. "Keterkaitan antara ketersediaan e-books 3d dengan pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka : Studi deskriptif korelasional di Perpustakaan Unit Pelayanan Teknis Balai Informasi Teknologi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (UPT BIT-LIPI) Bandung)". Thesis, 2016. http://eprints.rclis.org/29798/1/COVER.pdf.
Texto completo da fonteResumo:
The Research’s background is the rapid growth of technology where various IT products makes every information in the world accessible in a relatively short time. Problem shown in this research is how is the relevance of 3D e-Books collections availability towards the compliance of clients’ information needs in the Library of UPT BIT-LIPI Bandung. The research aims to know (1) Relevance of 3D e-Books collections availability towards the compliance of clients’ information needs for Library of UPT BIT-LIPI Bandung; (2) Relevance between 3D e-Books collections updated towards the compliance of clients’ information needs in the Library of UPT BIT-LIPI Bandung; (3) Relevance of 3D e-Books collections easy access towards the compliance of clients’ information needs in the Library of UPT BIT-LIPI Bandung. Method used in this research was descriptive method with quanitative approach. Instruments used in this research were questionnaire. Data analysis technique used was Pearson Product Moment formula. Data analysis result shows (1) Relevance of 3D e-Books collection in the Library of UPT BIT-LIPI Bandung falls into the category of strong; (2) 3D e-Books collections update in the Library of UPT BIT-LIPI Bandung falls into the category of strong; and (3) Accessibility of 3D e-Books collection is in a very strong category Thus, it is concluded that the relevance of 3D e-Books collections’ availability towards the compliance of clients’ information need is very strong.
Livros sobre o assunto "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia). Perpustakaan"
1
Gie, The Liang. Bibliografi bercatatan tentang studi pembangunan di Indonesia: Koleksi Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD," Yogyakarta. Yogyakarta: "APMD" Press bekerja sama dengan Pusat Bacaan Ilmu Pembangunan, 1996.
Encontre o texto completo da fonte
2
Asmara, Anugerah Yuka, Dian Prihadyanti e Ikbal Maulana, eds. Praktik Inovasi di Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Tantangannya. LIPI Press, 2021. http://dx.doi.org/10.14203/press.324.
Texto completo da fonteResumo:
Menyambut era digital, para ahli mencoba untuk mengurai kondisi yang sedang dihadapi Indonesia sekaligus menggali potensi-potensi sebagai pemicu inovasi. Perubahan sosial dari berbagai aspek pada era baru ini, mendorong proses kematangan diri bagi Indonesia. Proses tersebut menghadirkan ketegangan-ketegangan yang perlu segera diurai dan dihadapi. Para penulis menyajikan studi kasus dari beberapa tahun terakhir sebagai gambaran masyarakat indonesia saat menyesuaikan diri memasuki era digital ini. Inovasi-inovasi sudah diupayakan sehingga tulisan ini memberikan kritik dan alternatif pandangan untuk merumuskan kebijakan sebagai proses kemapanan menghadapi perubahan zaman. Buku ini sangat tepat dibaca oleh para pemerhati kebijakan dan isu perubahan sosial di era digital. Indraprahasta menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dan inovasi diperlukan peran dari para aktor daerah (khususnya kabupaten dan kota). Namun, pada taraf tingkat daerah tersebut terdapat kensejangan pemahaman terhadap konsep ‘inovasi’. Sementara itu, Maninggar dan Widayanto mengatakan bahwa peran lembaga intermediasi untuk mendorong peningkatan inovasi daerah masih minim sehingga terjadi kesenjangan komunikasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Bahkan, Pranta, Farandy, dan Nugroho menekankan bahwa transformasi keuangan berbasis digital sekarang ini perlu ada kebijakan yang matang agar masyarakat pengguna fintech lending tidak menjadi korban intimidasi, teror, dan pencurian data pribadi.
Trabalhos de conferências sobre o assunto "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia). Perpustakaan"
1
Diogenes. "Aspek Hukum yang Harus Diperhatikan dalam Membangun Bandar Antariksa". In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa I. Bogor: In Media, 2017. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.i.7.
Texto completo da fonteResumo:
Rencana pembangunan bandar antariksa di Indonesia dewasa ini cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan Pasal 1, definisi bandar antariksa adalah kawasan di daratan yang dipergunakan sebagai landasan dan/atau peluncuran wahana antariksa yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan serta fasilitas penunjang lainnya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa serta alternatif pemilihan lokasi bandar antariksa, termasuk kawasan di sekelilingnya wajib memperhatikan kepentingan nasional dari segala aspek baik teknis maupun non-teknis. Salah satu aspek non-teknis adalah aspek hukum, yaitu bagaimana aspek hukum diperhatikan dalam membangun bandar antariksa dan alternatif pemilihan lokasi bandar antariksa di Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara dan di Pulau Biak di Provinsi Papua. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif normatif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui diskusi langsung dengan pakar yang berkompeten dibidang hukum khususnya hukum antariksa. Sedangkan data sekunder melalui studi pustaka dari berbagai referensi tentang aspek hukum peraturan perundang-undang baik dilingkup nasional maupun local atau daerah. Hasil kajian ini adalah bahwa Undang-undang No. 21 tahun 2013 Tentang Keantariksaan, yaitu Pasal 44 - 50 mengenai bandar antariksa dan Draft Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040. Kedua ketentuan hukum tersebut hanya memuat ketentuan umum saja, oleh karena itu kita harus merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Undangundang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan banyak peraturan perundangan lainnya. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang sudah memiliki tanah di Pulau Biak dengan Hak Pakai. Oleh karena itu secara hukum menurut Undang-undang Pokok-pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, menurut Pasal 41 UU Agraria dan Pasal 39 PP No. 40 demi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap tanah tersebut, Lapan dapat menggunakannya sesuai dengan peruntukannya untuk lokasi bandar antariksa.