Literatura científica selecionada sobre o tema "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia)"
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Índice
Consulte a lista de atuais artigos, livros, teses, anais de congressos e outras fontes científicas relevantes para o tema "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia)".
Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.
Artigos de revistas sobre o assunto "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia)"
1
Wanisa, Zahra, e Roy Valiant Salomo. "Evaluasi Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia". Sawala : Jurnal Administrasi Negara 11, n.º 1 (3 de junho de 2023): 1–18. http://dx.doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6428.
Texto completo da fonteResumo:
Integritas dalam lembaga publik merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk mencapai reformasi birokrasi. Indonesia telah menetapkan kebijakan pembangunan zona integritas (ZI) di instansi pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pembangunan ZI di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia. Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat perubahan dan dampak pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil studi disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan ZI di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia telah cukup bagus untuk memandang pembangunan ZI sebagai rangkaian implementasi reformasi birokrasi Indonesia. Nilai baru dari pembangunan ZI telah terbentuk di unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM. Adapun Indeks Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Pusat meningkat tiap tahun dan di atas nilai indeks nasional. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kesadaran dan pemahaman tentang makna/esensi pembangunan ZI yang masih perlu dioptimalkan dan jumlah SDM Kementerian PANRB sebagai pengawas dan evaluator mengingat banyaknya unit kerja instansi pemerintah Indonesia.
2
Afista, Yeyen, Umi Sumbulah e Rifqi Hawari. "PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI DI INDONESIA". Journal Evaluasi 5, n.º 1 (12 de março de 2021): 128. http://dx.doi.org/10.32478/evaluasi.v5i1.602.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pendidikan multikultural dalam proses tranformasi lembaga pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) landasan pembangunan pendidikan multikultural terdiri atas landasan agama, historis, psikologis, sosiokultural dan geografis; (2) strategi pengembangan pendidikan multikultural pada lembaga pendidikan Islam dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Strategi pengembangan kuantitatif dengan program sosialisasi dan internalisasi melalui kegiatan keilmuan, program inovasi pendidikan multikultural, dan membangun budaya yang mengakomodir semangat dan nilai multikultural di lingkungan lembaga Islam. Sedangkan strategi pengembangan kualitatif adalah program studi intensif Al-Quran dan Sunnah Rosul, program revisi kurikulum, program diklat tenaga pendidik, dan program kearifan lokal.
3
Pribadi, Yanuar. "Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia". Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan 12, n.º 1 (28 de maio de 2021): 71–81. http://dx.doi.org/10.23960/administratio.v12i1.218.
Texto completo da fonteResumo:
Indonesia telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas sejak tahun 2020. Peran Indonesia dalam konteks bantuan luar negeri juga mulai bergeser dari negara penerima bantuan menjadi negara donor. Pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang telah berlangsung selama ini masih belum terkoordinasi dengan baik karena bersifat sektoral dan diinisiasi oleh kementerian teknis sesuai bidang masing-masing. Hal ini berpotensi kurang selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran LDKPI sebagai lembaga yang baru dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi sarana pendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan LDKPI sebagai lembaga pengelola kerja sama internasional dapat memperbaiki tata kelola pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang selama ini belum melalui satu pintu khusus. Sentralisasi penyaluran bantuan kerja sama internasional dan pengelolaan lembaga yang profesional dan modern akan meningkatkan keselarasan dengan kebijakan diplomasi luar negeri pemerintah, memangkas birokrasi dan proses bisnis yang rumit, serta dapat mengurangi beban keterbatasan ruang fiskal di APBN.
4
Sukamto. "KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MAZHAB MAINSTREAM DALAM MENDORONG GELIAT PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG STUDI DI INDONESIA". Jurnal Mu’allim 1, n.º 2 (5 de setembro de 2019): 199–216. http://dx.doi.org/10.35891/muallim.v1i2.1624.
Texto completo da fonteResumo:
Tulisan ini berusaha memaparkan kontribusi pemikiran ekonomi mazhab Mainstream dalam mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa tokoh mazhab Mainstrem yang paling berpengaruh memberikan andil besar dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam adalah Muhammad Umar Chapra, Muhammad Abdul Manan, dan Muhammad NejatullahSiddiqi. Spirit perkembangan ekonomi Islam yang menjelma dalam praktek lembaga keuangan syariah bank, non-perbankan, dan kebijakan-kebijakan ekonomi di Negara berkembang adalah sumbangsing dari tokoh mazhab Mainstream. Mazhab ini menawarkan studi logika ekonomi Islam dalam prespektif ekonomi konvensional sehingga kehadirannya sebagai koreksi terhadap dominasi system tersebut. Perbedaan mazhab meainstream dengan ekonomi konvensional adalah terletak pada cara mencapai tujuan.
Oleh karena itu, menurut mazhab ini, fokus pengelolaan sumber daya ekonomi yangefisien dan tepat guna menjadi prioritas utama guna merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Model pemikiran ekonomi Islam mazhab ini, justru mampu mewarnai dinamika perkembangan ekonomi di Negara muslim yang sedang melakukan pembangunan ekonomi seperti Indonesia. Geliat pembangunan ekonomi ditandai dengan beberapa kebijakan diantara adalah mengikis matarantai kemiskinan, optimalisasi peran aktif pemerintah dalam pembangunan, intervensi pemerintah dalam aktifitas bisnis, Optimalisasi peranswasta, pembangunan sumber daya manusia, dana pembiayaan pembangunan ekonomi dengan lembaga keuangan syariah.
5
Saiman. "Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2014". JURNAL SOSIAL POLITIK 3, n.º 1 (9 de junho de 2017): 142. http://dx.doi.org/10.22219/sospol.v3i1.4405.
Texto completo da fonteResumo:
AbstrakKetertinggalan pembangunan di Kalimantan merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Wilayah Negara, negara bertanggung jawab dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Tulisan ini mengkaji kepentingan pemerintah pusat pada prioritas kebijakan dan kepentingan, peran dan power interplay antar lembaga serta nasionalisme. Berdasarkan metode kualitiatif dengan studi kasus, bahwa peran Pemerintah (BNPP) hanya sebagai lembaga koordinatif, terjadi ego sektoral antar lembaga. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan, prioritas kebijakan dan kepentingan pemerintah meliputi faktor politik, keamanan dan strategis geografi, sehingga terjadi perubahan orientasi nasionalisme masyarakat perbatasan.Kata Kunci: kepentingan nasional, pemerintah pusat; pembangunan infrastruktur; perbatasan.AbstractUnderdevelopment in Borneo was one of cause Indonesia-Malaysia border problems. According State Territorial Policy, state was to responsibility in border development for receive border komunities which prosperous and secure. This paper to test central and local government relatios desentralisation era at policy priority and interests, role and power interplay of institutions, and nasionalism. According qualitative method and case studi, that government role as the coordinating institution, sectoral ego bithwin other institutions. Central government power very dominant and priority in policy and intersts central government, include politics factor, security and geografi strategic, so that happen orientation changes communities nationalism. Keywords: borderland, central government, infrastructure development, national interests.
6
Saiman. "Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2014". JURNAL SOSIAL POLITIK 3, n.º 1 (9 de junho de 2017): 142. http://dx.doi.org/10.22219/.v2i2.4405.
Texto completo da fonteResumo:
AbstrakKetertinggalan pembangunan di Kalimantan merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Wilayah Negara, negara bertanggung jawab dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Tulisan ini mengkaji kepentingan pemerintah pusat pada prioritas kebijakan dan kepentingan, peran dan power interplay antar lembaga serta nasionalisme. Berdasarkan metode kualitiatif dengan studi kasus, bahwa peran Pemerintah (BNPP) hanya sebagai lembaga koordinatif, terjadi ego sektoral antar lembaga. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan, prioritas kebijakan dan kepentingan pemerintah meliputi faktor politik, keamanan dan strategis geografi, sehingga terjadi perubahan orientasi nasionalisme masyarakat perbatasan.Kata Kunci: kepentingan nasional, pemerintah pusat; pembangunan infrastruktur; perbatasan.AbstractUnderdevelopment in Borneo was one of cause Indonesia-Malaysia border problems. According State Territorial Policy, state was to responsibility in border development for receive border komunities which prosperous and secure. This paper to test central and local government relatios desentralisation era at policy priority and interests, role and power interplay of institutions, and nasionalism. According qualitative method and case studi, that government role as the coordinating institution, sectoral ego bithwin other institutions. Central government power very dominant and priority in policy and intersts central government, include politics factor, security and geografi strategic, so that happen orientation changes communities nationalism. Keywords: borderland, central government, infrastructure development, national interests.
7
Ayu Arsita, Savira, Guntur Eko Saputro e Susanto Susanto. "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional dan Energi Baru Terbarukan Indonesia". Jurnal Syntax Transformation 2, n.º 12 (24 de dezembro de 2021): 1779–88. http://dx.doi.org/10.46799/jst.v2i12.473.
Texto completo da fonteResumo:
Kebijakan terkait energi di Indonesia kian mengalami dinamika namun secara garis besar mulai mengarah ke transisi energi terbarukan. Dalam rangka mengurangi emisi karbon, Indonesia turut mengatur perundang-undangan tentang energi yang dapat melanggengkan pelaksanaan program pembangunan dengan landasan energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional. Melalui studi pustaka dari berkas perundang-undangan hingga berita terkini, penulis menunjukkan bagaimana perkembangan dari kebijakan energi Indonesia dan khususnya dalam upaya Indonesia dalam transisi ke arah energi terbarukan. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi menjadi dasar dalam pengembangan aturan-aturan terkait rancangan energi baru dan terbarukan. Dalam memaksimalkan bauran energi baru dan terbarukan, pemerintah melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan khususnya untuk mengatasi masalah rasio elektrifikasi, dukungan terhadap pengaturan regulasi energi terbarukan, memaksimalkan lembaga Dewan Energi Nasional dan lembaga lain, penetapan target-target khusus, hingga mengadakan bentuk kerja sama bilateral di tingkat internasional
8
Hendra, Hendra, Shopiana Shopiana, Suzatmiko Wijaya e Topan Iskandar. "KONSEP MANAJEMEN PENDIDIKAN DI INDONESIA". Jurnal Cakrawala Ilmiah 2, n.º 5 (13 de janeiro de 2023): 1783–90. http://dx.doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i5.4594.
Texto completo da fonteResumo:
Salah satu bidang terpenting dalam sistem dan institusi pendidikan adalah manajemen pendidikan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut ke bidang ini mutlak diperlukan. Prinsip-prinsip penting dari manajemen pendidikan yang akan dikembangkan melalui studi ini. Menyusul penerapan desentralisasi pendidikan dalam kerangka pendidikan Indonesia, kemajuan dalam pembangunan administrasi pendidikan terjadi di Indonesia pada awal abad ke-20. Temuan studi tambahan juga menunjukkan bahwa ada empat konsep utama manajemen pendidikan, antara lain (1) sebagai bidang yang terkait dengan pengelolaan berbagai sumber daya pendidikan; (2) sebagai bidang ilmu terapan dari bidang manajemen yang dikontekstualisasikan dengan bidang pendidikan; (3) memiliki prinsip efektivitas dan efisiensi; dan (4) sebagai bidang yang terkait dengan pengelolaan lembaga pendidikan; dan (4) berkonsentrasi pada pencapaian tujuan akademik yang ditetapkan.
9
Siahaan, Andysah Putera Utama, Supiyandi e Hermansyah. "Pengenalan dan Sosialisasi Website Sistem Informasi Portal Mahasiswa di SMK Tritech Indonesia". Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS) 2, n.º 2 (25 de outubro de 2023): 187–93. http://dx.doi.org/10.62712/juribmas.v2i2.120.
Texto completo da fonteResumo:
Pendidikan memiliki peran utama dalam perkembangan individu dan kemajuan suatu negara. SMK Tritech Indonesia, sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen tinggi terhadap pendidikan berkualitas, memahami betapa pentingnya mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pendidikan di era digital. SMK Tritech Indonesia menerima kunjungan sejumlah dosen dari Universitas Pembangunan Panca Budi yang ahli dalam pengembangan sistem informasi berbasis digital. Kunjungan ini adalah bagian dari upaya pengabdian dosen untuk memperkenalkan sistem informasi berbasis digital kepada SMK Tritech Indonesia. Salah satu tujuan utama pengenalan sistem informasi portal mahasiswa berbasis digital di SMK Tritech Indonesia adalah membantu siswa-siswa mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terutama Universitas Pembangunan Panca Budi. Dengan sistem ini, siswa-siswa dapat dengan lebih mudah mengakses informasi mengenai program studi, persyaratan pendaftaran, serta proses seleksi, yang membantu mereka mewujudkan impian masuk ke perguruan tinggi. Selain manfaat bagi siswa, sistem ini juga memungkinkan kedua lembaga, yakni SMK Tritech Indonesia dan Universitas Pembangunan Panca Budi, untuk meningkatkan kolaborasi mereka. Hal ini membantu memperkuat hubungan di antara keduanya dan menciptakan peluang pertukaran pengetahuan serta pengalaman. Dengan langkah progresif ini, pengenalan sistem informasi portal mahasiswa berbasis digital menggambarkan komitmen SMK Tritech Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa-siswa untuk sukses dalam pendidikan tinggi, sekaligus memajukan kerja sama antara lembaga pendidikan.
10
Sidik, Jafar. "PERAN STRATEGIS MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA". Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) 1, n.º 1 (20 de abril de 2017): 120. http://dx.doi.org/10.32897/jsikap.v1i2.54.
Texto completo da fonteResumo:
Marwah modal ventura merupakan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha dengan tujuan untuk pengembangan suatu penemuan baru; pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan; membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha; pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Peran modal ventura sangat unik oleh karena sistem modal ventura memiliki multidimensi, yaitu sebagai lembaga finansial, corporate institution, karena adanya penyertaan modal, dan sebagai lembaga penolong pengusaha lemah. Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis danpendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan cara melakukan studi kepustakaan (library reseach) atas peranan modal ventura sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM. Hasil telaahan dapat dikemukakan bahwa lembaga pembiayaan modal ventura memiliki payung hukum yang jelas dalam hukum positif di Indonesia serta memiliki peran strategis sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional Indonesia.
Teses / dissertações sobre o assunto "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia)"
1
Saktiani, Isma Anggini. "Keterkaitan antara ketersediaan e-books 3d dengan pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka : Studi deskriptif korelasional di Perpustakaan Unit Pelayanan Teknis Balai Informasi Teknologi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (UPT BIT-LIPI) Bandung)". Thesis, 2016. http://eprints.rclis.org/29798/1/COVER.pdf.
Texto completo da fonteResumo:
The Research’s background is the rapid growth of technology where various IT products makes every information in the world accessible in a relatively short time. Problem shown in this research is how is the relevance of 3D e-Books collections availability towards the compliance of clients’ information needs in the Library of UPT BIT-LIPI Bandung. The research aims to know (1) Relevance of 3D e-Books collections availability towards the compliance of clients’ information needs for Library of UPT BIT-LIPI Bandung; (2) Relevance between 3D e-Books collections updated towards the compliance of clients’ information needs in the Library of UPT BIT-LIPI Bandung; (3) Relevance of 3D e-Books collections easy access towards the compliance of clients’ information needs in the Library of UPT BIT-LIPI Bandung. Method used in this research was descriptive method with quanitative approach. Instruments used in this research were questionnaire. Data analysis technique used was Pearson Product Moment formula. Data analysis result shows (1) Relevance of 3D e-Books collection in the Library of UPT BIT-LIPI Bandung falls into the category of strong; (2) 3D e-Books collections update in the Library of UPT BIT-LIPI Bandung falls into the category of strong; and (3) Accessibility of 3D e-Books collection is in a very strong category Thus, it is concluded that the relevance of 3D e-Books collections’ availability towards the compliance of clients’ information need is very strong.
Livros sobre o assunto "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia)"
1
R, A. Josias Simon. Studi kebudayaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
Encontre o texto completo da fonte
2
Napitupulu, Paimin. Peran lembaga perwakilan rakyat dan pembangunan pemerintahan perwakilan. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2006.
Encontre o texto completo da fonte
3
Napitupulu, Paiman. Peran lembaga perwakilan rakyat dan pembangunan pemerintahan perwakilan. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2006.
Encontre o texto completo da fonte
4
Adam, Asvi Warman. Sarwono Prawirohardjo: Pembangunan institusi ilmu pengetahuan di Indonesia. Menteng, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009.
Encontre o texto completo da fonte
5
Adam, Asvi Warman. Sarwono Prawirohardjo: Pembangunan institusi ilmu pengetahuan di Indonesia. Menteng, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009.
Encontre o texto completo da fonte
6
Adam, Asvi Warman. Sarwono Prawirohardjo: Pembangunan institusi ilmu pengetahuan di Indonesia. Menteng, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009.
Encontre o texto completo da fonte
7
Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dewan Pengurus Pusat. Studi pembangunan nasional III Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ujung Pandang: Dewan Pengurus Pusat, Komite Nasional Pemuda Indonesia, 1996.
Encontre o texto completo da fonte
8
Susanto, A. Budi. Penyam(b)ung(g) suara lidah rakyat. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.
Encontre o texto completo da fonte
9
1958-, Patarai Idris, Djojosoekarto Agung, Siahaan Henry M. P, Setiyawati Natalia Hera, Partnership for Governance Reform in Indonesia. e Makassar (Indonesia), eds. Ombudsman Kota Makassar: Pengalaman pembangunan ombudsman daerah sebagai bagian dari pembangunan lembaga pengawasan di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar, 2008.
Encontre o texto completo da fonte
10
Budiman, Arief. Negara dan pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan. [Jakarta]: Yayasan Padi dan Kapas, 1991.
Encontre o texto completo da fonteCapítulos de livros sobre o assunto "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia)"
1
Nasution, Husni, e Astri Rafikasari. "Pemilihan Lokasi Pembangunan Bandar Antariksa di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Pulau Morotai Ditinjau dari Kelayakan Politis". In Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, 144–63. Bogor: In Media, 2016. http://dx.doi.org/10.30536/9786026469120.8.
Texto completo da fonteResumo:
Hasil kajian awal yang telah dilakukan terhadap beberapa alternatif lokasi di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk pembangunan Bandar Antariksa, bahwa Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah yang paling baik untuk dijadikan suatu lokasi pembangunan Bandar Antariksa. Namun, kajian kelayakan politis terhadap kedua lokasi tersebut belum dilakukan. Makalah ini mengkaji dua alternatif lokasi pembangunan Bandar Antariksa tersebut ditinjau dari kelayakan politis. Tujuannya adalah memilih satu yang terbaik untuk dijadikan lokasi pembangunan Bandar Antariksa. Metoda yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan dianalisis dengan deskriptif komparasi terhadap kedua alternatif lokasi tersebut yang ditinjau dari kelayakan politis. Data yang digunakan dalam kajian adalah data skunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai referensi, baik media cetak maupun elektronik. Hasil analisis menunjukkan, bahwa ditinjau dari kelayakan politis bahwa lokasi di wilayah Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara lebih layak dipilih dibandingkan dengan wilayah di Kabupaten Biak Numfor Papua untuk pembangunan Bandar Antariksa.
2
Rafikasari, Astri. "Reposisi Peran Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) setelah Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI)". In Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, 25–43. Bogor: In Media, 2016. http://dx.doi.org/10.30536/9786026469120.2.
Texto completo da fonteResumo:
DEPANRI adalah forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi, dan kepentingan nasional lainnya. Berdasarkan Keppres Nomor 132 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kesekretariatan DEPANRI dilaksanakan oleh LAPAN. Namun pada 4 Desember 2014 didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 179 Tahun 2014, DEPANRI dibubarkan. Pembubaran ini sangat berpengaruh pada reposisi peran LAPAN yang selama ini bertindak selaku Sekretariat DEPANRI. Kajian ini dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka menjelaskan reposisi peran LAPAN pasca pembubaran dan peran koordinasi yang selama ini dilakukan DEPANRI. Hasil kajian adalah reposisi peran LAPAN dalam menjalankan peran DEPANRI melalui Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, LAPAN (Pusat KKPA) menjadi lemah ketika harus berkoordinasi dengan stakeholders lain. Fungsi koordinasi seharusnya dilakukan oleh kementerian yang membawahi lembaga dan intitusi terkait kegiatan penerbangan dan antariksa, yang memiliki posisi sejajar dengan kementerian lainnya.
3
Eko Wahyono e Badrun Susantyo. "Dari Km 0 (Nol), Ujung Barat Indonesia: Mencari Makna Di Balik Data". In Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 Indonesia Tengah-Barat. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.777.c711.
Texto completo da fonteResumo:
Permasalaham mengenai akurasi dan data tunggal untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi isu klasik sekaligus kontemporer. Kepentingan egosektoral dan politis menjadi hambatan utama untuk menciptakan data tunggal yang bisa dijadikan sebagai rujukan utama untuk perencanaan strategis dan pelaksanaan program yang tepat sasaran. Bahwa regsosek ini merupakan salah satu langkah dalam upaya reformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menelisik mekanisme dan proses bisnis Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kabupaten Aceh Besar. Proses pendataan data di lapangan memiliki berbagai tantangan yang tidak mudah, keandalan instrumen, bentang alam yang luas serta pendekatan kepada masyarakat menjadi kendala yang sering di jumpai di lapangan. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara mendalam, observasi partisipatif dan Focus Group Discussion (FGD). Data penelitian di analisis dengan menggunakan pendekatan analisis interaktif antara temuan data penelitian, hasil lapangan, analisis dan kesimpulan. Temuan penelitian ini, pertama; proses bisnis Regsosek bisa dijadikan sebagai rintisan jalan untuk mendapatkan data tunggal yang dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan pada level Kementerian/ Lembaga agar lebih efektif dan efisien. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa penambahan instrumen (Quesioner dan platform) di tengah sensus sangat menyulitkan petugas lapangan. Ketiga; data yang dikumpulkan dan diolah oleh Badan Pusat Statistik memiliki akurasi tinggi, data di validasi dari level mikro sampai makro oleh petugas lapangan. Keempat; data Regsosesk ini cukup valid untuk dijadikan sebagai baseline data pembangunan nasional. Kelima ; Berbagai Kementerian/ Lembaga bisa menggunakan data Regsosesk ini untuk kepentingan strategis dan operasional (program). Keenam : perlu apresiasi yang tinggi kepada BPS dan petugas lapang yang telah mencurahkan tenaga dan waktunya untuk data pembangunan nasional.
4
Eliana Sidipurwanty e Yumantoko. "Proses Registrasi Sosial Ekonomi di Mempawah, Kalimantan Barat". In Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 Indonesia Tengah-Barat. Penerbit BRIN, 2023. http://dx.doi.org/10.55981/brin.777.c706.
Texto completo da fonteResumo:
Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan keragaman sosial ekonomi penduduknya. Namun, daerah ini juga menghadapi kondisi lingkungan yang mengancam masyarakat dan perlu dibantu. Namun, data bantuan seringkali kurang valid dan tidak terupdate. Tulisan ini bertujuan untuk melihat proses Regsosek BPS, yang akan digunakan sebagai dasar dalam kebijakan terutama terkait dengan masyarakat miskin di Kabupaten Mempawah. Metode pengumpulan data yang digunakan dari tulisan ini adalah observasi dan wawancara mendalam dengan pelaku Regsosek BPS. Hasilnya menunjukkan bahwa proses Regsosek memiliki makna bagi masyarakat dan lembaga pemerintah. BPS mengalokasikan sumber daya untuk mendukung proses ini. Hambatan muncul dan dapat diatasi, serta banyak pihak berkontribusi dalam proses ini. Pelaksanaan pendataan menekankan pentingnya pemanfaatan data untuk memfasilitasi masyarakat yang masih prasejahtera agar tidak tersingkir dari pendataan Regsosek. Hasil yang diharapkan adalah data yang terkumpul dapat diolah untuk kepentingan masyarakat setempat dan digunakan oleh berbagai lembaga dalam penanganan permasalahan sosial ekonomi. Regsosek menjadi harapan untuk memperbaiki program dan kebijakan pemerintah. Pengalaman Regsosek di Mempawah mencerminkan situasi masyarakat di luar pusat pertumbuhan dalam memperbaiki isu pangan, sanitasi, air minum, pekerjaan, dan lingkungan. Diharapkan Regsosek mampu memperbaiki kebijakan terkait masyarakat karena data yang diperoleh telah valid. Hal ini dapat dicapai melalui kerjasama berkelanjutan dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan, serta integrasi data Regsosek BPS dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat lokal dan nasional.
5
Wuryanto, Luky Eko. "Catatan Pembahas: Peringkat Daya Saing, Studi Simulasi dan Strategi Pembangunan 33 Provinsi dan Enam Wilayah di Indonesia". In Analisis Daya Saing Provinsi dan Wilayah, 43–47. WORLD SCIENTIFIC, 2016. http://dx.doi.org/10.1142/9789813140271_0003.
Texto completo da fonteTrabalhos de conferências sobre o assunto "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia)"
1
Diogenes. "Aspek Hukum yang Harus Diperhatikan dalam Membangun Bandar Antariksa". In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa I. Bogor: In Media, 2017. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.i.7.
Texto completo da fonteResumo:
Rencana pembangunan bandar antariksa di Indonesia dewasa ini cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan Pasal 1, definisi bandar antariksa adalah kawasan di daratan yang dipergunakan sebagai landasan dan/atau peluncuran wahana antariksa yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan serta fasilitas penunjang lainnya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa serta alternatif pemilihan lokasi bandar antariksa, termasuk kawasan di sekelilingnya wajib memperhatikan kepentingan nasional dari segala aspek baik teknis maupun non-teknis. Salah satu aspek non-teknis adalah aspek hukum, yaitu bagaimana aspek hukum diperhatikan dalam membangun bandar antariksa dan alternatif pemilihan lokasi bandar antariksa di Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara dan di Pulau Biak di Provinsi Papua. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif normatif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui diskusi langsung dengan pakar yang berkompeten dibidang hukum khususnya hukum antariksa. Sedangkan data sekunder melalui studi pustaka dari berbagai referensi tentang aspek hukum peraturan perundang-undang baik dilingkup nasional maupun local atau daerah. Hasil kajian ini adalah bahwa Undang-undang No. 21 tahun 2013 Tentang Keantariksaan, yaitu Pasal 44 - 50 mengenai bandar antariksa dan Draft Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040. Kedua ketentuan hukum tersebut hanya memuat ketentuan umum saja, oleh karena itu kita harus merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Undangundang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan banyak peraturan perundangan lainnya. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang sudah memiliki tanah di Pulau Biak dengan Hak Pakai. Oleh karena itu secara hukum menurut Undang-undang Pokok-pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, menurut Pasal 41 UU Agraria dan Pasal 39 PP No. 40 demi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap tanah tersebut, Lapan dapat menggunakannya sesuai dengan peruntukannya untuk lokasi bandar antariksa.
2
Fitrianto, Febri Nur. "Studi Dampak Pembangunan Stasiun Bandung Terhadap Daerah Sekitarnya". In Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia. Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, 2017. http://dx.doi.org/10.32315/sem.1.b241.
Texto completo da fonte
3
Damayanti, Cholifah. "Identifikasi Kriteria AMDAL dalam Pembangunan Bandar Antariksa di Indonesia". In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa III. Bogor: In Media, 2019. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.iii.10.
Texto completo da fonteResumo:
Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa adalah mengenai masalah dampak lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan syarat mutlak sebelum membangun bandar antariksa. Kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi kriteria AMDAL dalam pembangunan bandar antariksa di Indonesia dari perspektif yuridis. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari identifikasi kriteria dan analogi penelitian ini menunjukkan bahwa untuk membangun suatu bandar antariksa, sama dengan pembangunan bandar udara. Kriteria pembangunan tersebut adalah: Pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penyusunan AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan, ANDAL, dan RKL-RPL; merupakan kegiatan pembangunan yang berdampak penting; penyusun dokumen AMDAL yang bersertifikat kompetensi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL.
4
Kusumaningtyas, Melissa Retno. "Peran dan Kepentingan Indonesia dalam Sidang ICC, RESAP-ESCAP". In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa II. Bogor: In Media, 2018. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.ii.12.
Texto completo da fonteResumo:
Dalam agenda pembangunan global saat ini, khususnya dalam aplikasi teknologi antariksa di kawasan Asia Pasifik dapat menjadi sarana dalam mengimplementasikan tujuan-tujuan berkelanjutan, dan permasahan terkait aplikasi teknologi keantariksaan tersebut ditangani oleh RESAP. RESAP, sebagai sebuah program yang dibentuk oleh ESCAP menjadi tempat berkumpulnya lembaga-lembaga antariksa dan stakeholder dalam membahas aplikasi teknologi antariksa di Asia Pasifik. RESAP melaksanakan pertemuan dalam sebuah forum sidang yang disebut dengan Intergovernmental Consultative Committee (ICC) setiap tahunnya. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam sidang ICC sejak terbentuknya RESAP. Partisipasi Indonesia tidak mengalami kemajuan sejak tahun 2008 hingga tahun 2014, Indonesia mulai berpartisipasi kembali pada tahun 2015. Namun demikian, partisipasi Indonesia dalam hal ini LAPAN sebagai national focal point RESAP masih belum maksimal. Mengingat RESAP-ESCAP adalah satu-satunya badan PBB di kawasan Asia Pasifik yang membahas mengenai aplikasi teknologi keantariksaan, akan sangat penting bagi Indonesia untuk turut serta dalam berperan, mengambil manfaat dan berkontribusi dalam forum regional ini. Maka permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kepentingan peran Indonesia dalam forum ICC-RESAP,ESCAP. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memaparkan dan menguraikan kepentingan dan peran Indonesia di dalam forum ICC-RESAP, ESCAP. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analitis. Hasil dari kajian ini adalah bahwa dalam ICC-RESAP, ESCAP, Indonesia tidak hanya dapat mengambil manfaat dari program-program aplikasi teknologi antariksa yang dilaksanakan RESAP namun juga dapat berkontribusi di dalamnya. Dengan disusunnya New Plan of Action RESAP 2018-2030 yang mendukung agenda global dan mendukung SDGs. Indonesia dapat mengambil manfaat dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan mendatang yang akan dilaksanakan RESAP terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan mensinkronisasikan dengan komitmen Indonesia dalam pencapaian SDGs.
5
Elisabeth, Adriana. "Pengembangan Teknologi Roket". In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa II. Bogor: In Media, 2018. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.ii.2.
Texto completo da fonteResumo:
Mengacu pada pesawat antariksa yang mampu mencapai deep space melampaui bulan, planet Mars dan sistem solar atau Orion oleh Lembaga Antariksa Amerika Serikat atau National Aeronautics and Space Administration (NASA), terdapat tiga pelajaran penting yang dapat diambil oleh Indonesia terkait pengembangan teknologi roket nasional: pertama, pengembangan teknologi roket merupakan proses panjang dan berkesinambungan, kedua, pengembangan teknologi roket beserta inovasinya memerlukan dukungan dan ketersediaan dana yang sangat besar, ketiga, pengembangan teknologi perlu ditopang oleh sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi roket secara tepat dan juga berbagai keahlian bidang ilmu pengetahuan lain.Untuk mendukung teknologi antariksa, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan. Urgensi pengembangan teknologi antariksa nasional selain perlu segera direalisasikan, juga bersifa jangka panjang. Hal ini terutama berhubungan dengan pembangunan konektivitas dan koordinasi antarsektor, penataan terpadu lembaga riset dan pengembangan teknologi roket nasional. Science and technology driven di bidang roket harus menjadi prioritas pembangunan nasional, karena ini berhubungan langsung dengan pembangunan sektor maritim, keselamatan jalur perdagangan dan pelayaran, pertanian terkait perubahan iklim, dan lain-lain. Selanjutnya, strategi pengembangan teknologi satelit nasional perlu memperhatikan pendekatan lingkungan dan dampak sosial bagi masyaraka lokal (environmental and social impact assessments), di mana pendekatan ini sebaiknya dilakukan secara terpadu. Sejalan dengan urgensi untuk mengembangkan teknologi satelit nasional, beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Indonesia antara lain terkait komitmen politik Pemrintah yang belum sepenuhnya difokuskan pada pengembangan teknologi ini. Kedua, masalah anggaran riset dan pengembangan yang relatif terbatas. Ketiga, pemahaman masyarakat Indonesia yang relatif minim, bahkan sebagian menentang. Keempat, fokus bisnis masih terbatas pada pemanfaatan belum pada investasi di bidang teknologi canggih untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
6
Rahmaniah, Syarifah Ema, Syarmiati Syarmiati e Rizqi Ratna Paramitha. "Revitalisasi Literasi Kesehatan dan Ketahanan Kesehatan Masyarakat di Kalangan Milineal". In Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : kampus merdeka meningkatkan kecerdasan sumberdaya manusia melalui interdispliner ilmu pengetahuan dan teknologi : Pontianak, 24 Agustus 2021. Untan Press, 2021. http://dx.doi.org/10.26418/pipt.2021.36.
Texto completo da fonteResumo:
Tingginya penyebaran COVID-19 bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap bahaya COVID- 19 salah satunya disebabkan oleh rendahnya literasi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat literasi kesehatan bencana non alam COVID-19 di kalangan mahasiswa Pembangunan Sosial dan Sosiolog FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak dengan cara mengenalkan materi edukasi kawal COVID-19 oleh Masyarakat anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). Pengukuran dilakukan melalui survei kuesioner online yang melibatkan 102 responden yang ditentukan secara purposive sampling. Data dianalisis menggunakan statistik korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi edukasi kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 mencapai tingkat yang memadai dengan pencapaian terbaik dalam dimensi keterampilan melakukan cek fakta, dan dimensi pengetahuan tata kelola hidup sehat. Ditemukan bahwa mahasiswa semester atas yaitu semester 6 dan 8 memiliki tingkat literasi kesehatan lebih baik. Tidak ada hubungan yang signifikan antara literasi kesehatan mahasiswa dengan perbedaan gender dan program studi. Kami merekomendasikan peningkatan literasi edukasi kesehatan melalui program literasi digital yang fokus pada pendidikan anti hoax dan pelatihan cek fakta di tingkat perguruan tinggi.
7
"Optimasi Diversifikasi Usaha Ternak Domba Tanaman Kopi dan Tanaman Pangan, Studi Kasus di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Taman Putri Desa Kemiri Kecamatan Panti, Kabupaten Jember Indonesia". In Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Kemandirian Pangan di Era Industri 4.0. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2019. http://dx.doi.org/10.14334/pros.semnas.tpv-2019-p.366-378.
Texto completo da fonte
8
Romli, Nada Arina. "Implementasi Transformasi Branding Kota Cimahi Sebagai Kota Kreatif". In SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER 2020 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER. UM Jember Press, 2021. http://dx.doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5177.
Texto completo da fonteResumo:
Penelitian yang berjudul Implementasi Transformasi Branding Kota Cimahi sebagai Creative city bertujuan mengetahui implementasi kampanye yang dilakukan Pemkot Cimahi kampanye perubahan merek Creative and Cyber (C4) menjadi Creative city dengan program pengembangan ekonomi lokal (PEL). Penelitian ini mengkaji proses pembangunan makna yang melibatkan interaksi sosial Pemkot Cimahi dan target audiens dalam perubahan merek Kota Cimahi sebagai Creative city. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan paradigma konstruktivis, dan jenis studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead. Subjek penelitiannya adalah PNS Pemkot Cimahi serta wirausahawan yang tergabung di komunitas kewirausahaan di Cimahi yang dipilih dengan teknik sampling purposif. Pengumpulan data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipan pasif, dan kajian pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam upaya menciptakan makna bersama Cimahi sebagai Creative city antara Pemkot Cimahi dan target audiens dibutuhkan sosialisasi Pemkot Cimahi kepada target audiensnya yaitu wirausahawan sebagai target utama dan masyarakat umum sebagai target kedua dengan menggunakan berbagai jenis pola komunikasi diantaranya pola komunikasi interpersonal antara Pemkot Cimahi dengan individu wirausaha di Cimahi serta masyarakat umum adalah dengan melaksanakan Forum Temu Usaha yaitu sebuah seminar dan workshop yang menghadirkan berbagai pakar wirausaha yang diundang oleh Pemkot Cimahi serta komunitas wirausaha Cimahi diantaranya Cimahi Creative Association (CCA) yang bergerak di bidang teknologi animasi, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) regional Cimahi, Komunitas Kewirausahawan Muda Cimahi (KWACI). Pola komunikasi organisasi yang dilakukan pemerintah kepada komunitas wirausaha dengan menggunakan media sosial, selain itu pola komunikasi organisasi pun dilakukan dengan menggunakan media luar ruang seperti poster yang ditempel di tempat-tempat pertemuan komunitas wirausaha dan mading Pemkot Cimahi, menyelenggarakan pameran kewirausahaan, membuat gerakan “Cinta Produk Lokal Cimahi”, membuat website PEL, promosi menggunakan media sosial seperti Facebook serta, melaksanakan Forum Group Discussion Sementara pola komunikasi massa yang dilakukan oleh Pemkot Cimahi kepada masyarakat umum untuk mensosialisasikan perubahan merek Kota Cimahi yaitu dengan mengundang jurnalis untuk peliputan dan penayangan di TV nasional maupun lokal, memasang iklan di TVRI, dan menyelenggarakan Talkshow anggota PEL menayangkan TVRI, dan membuat buku profil komunitas wirausaha Cimahi
Relatórios de organizações sobre o assunto "Lembaga Studi Pembangunan (Indonesia)"
1
Diprose, Rachael, Amalinda Savirani, Annisa Sabrina Hartoto e Ken M. P. Setiawan. Jalan Perubahan melalui Aksi Kolektif Perempuan Perdesaan: Upaya Perempuan dalam Menantang Arus untuk Memengaruhi Pembangunan Perdesaan di Indonesia. University of Melbourne with Universitas Gadjah Mada and MAMPU, 2020. http://dx.doi.org/10.46580/124330.
Texto completo da fonteResumo:
Ikhtisar dari volume ini disusun untuk mengeksplorasi secara ringkas poin-poin utama yang dipaparkan di dalam studi kasus yakni bagaimana aksi kolektif perempuan telah membawa perubahan baik bagi kesejahteraan diri perempuan, maupun dampaknya bagi pelaksanaan Undang-Undang Desa di Indonesia, serta bagaimana perubahan-perubahan tersebut terwujud dengan dukungan berbagai organisasi masyarakat sipil dalam lintas konteks dan sektor. Pertama, kami mengidentifikasi perbedaan dan keberagaman prioritas dan inisiatif pembangunan desa sebagai hasil pengaruh keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan UndangUndang Desa. Inisiatif pembangunan tersebut tidak hanya terkait isu infrastruktur dan ekonomi (walaupun perempuan juga telah mengupayakan beberapa inisiatif di isu ini), namun juga meliputi berbagai permasalahan pembangunan desa dan tantangan sektoral lain yang dihadapi oleh masyarakat desa, khususnya perempuan. Kedua, kami menjabarkan berbagai bentuk perubahan yang berdampak pada kesejahteraan sehari-hari perempuan, dan juga pengaruhnya pada struktur kuasa, pembuatan keputusan dan prioritas pembangunan, baik di tingkat desa, masyarakat, institusi, maupun konteks yang lebih luas. Ketiga, kami membahas proses yang mendasari perubahan, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya, sebagaimana yang digambarkan melalui studi kasus yang ada. Ini termasuk pembahasan bagaimana dinamika konteks menghambat atau mendorong pengaruh perempuan, perbedaan dari isu dan tantangan sektoral yang dihadapi oleh perempuan, dan bagaimana aksi kolektif perempuan berkontribusi terhadap perubahan yang ada. Keempat, kami mengeksplorasi dimensi temporal dari perubahan tersebut. Terakhir, kami mengeksplorasi beberapa jalur atau jalan perubahan yang terjadi di lokasi penelitian, yang bervariasi sesuai dengan konteks lokal.
2
Diprose, Rachael, Amalinda Savirani, Annisa Sabrina Hartoto e Ken M. P. Setiawan. Jalan Perubahan melalui Aksi Kolektif Perempuan Perdesaan: Upaya Perempuan dalam Menantang Arus untuk Memengaruhi Pembangunan Perdesaan di Indonesia. University of Melbourne with Universitas Gadjah Mada and MAMPU, 2020. http://dx.doi.org/10.46580/124330.
Texto completo da fonteResumo:
Ikhtisar dari volume ini disusun untuk mengeksplorasi secara ringkas poin-poin utama yang dipaparkan di dalam studi kasus yakni bagaimana aksi kolektif perempuan telah membawa perubahan baik bagi kesejahteraan diri perempuan, maupun dampaknya bagi pelaksanaan Undang-Undang Desa di Indonesia, serta bagaimana perubahan-perubahan tersebut terwujud dengan dukungan berbagai organisasi masyarakat sipil dalam lintas konteks dan sektor. Pertama, kami mengidentifikasi perbedaan dan keberagaman prioritas dan inisiatif pembangunan desa sebagai hasil pengaruh keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan UndangUndang Desa. Inisiatif pembangunan tersebut tidak hanya terkait isu infrastruktur dan ekonomi (walaupun perempuan juga telah mengupayakan beberapa inisiatif di isu ini), namun juga meliputi berbagai permasalahan pembangunan desa dan tantangan sektoral lain yang dihadapi oleh masyarakat desa, khususnya perempuan. Kedua, kami menjabarkan berbagai bentuk perubahan yang berdampak pada kesejahteraan sehari-hari perempuan, dan juga pengaruhnya pada struktur kuasa, pembuatan keputusan dan prioritas pembangunan, baik di tingkat desa, masyarakat, institusi, maupun konteks yang lebih luas. Ketiga, kami membahas proses yang mendasari perubahan, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya, sebagaimana yang digambarkan melalui studi kasus yang ada. Ini termasuk pembahasan bagaimana dinamika konteks menghambat atau mendorong pengaruh perempuan, perbedaan dari isu dan tantangan sektoral yang dihadapi oleh perempuan, dan bagaimana aksi kolektif perempuan berkontribusi terhadap perubahan yang ada. Keempat, kami mengeksplorasi dimensi temporal dari perubahan tersebut. Terakhir, kami mengeksplorasi beberapa jalur atau jalan perubahan yang terjadi di lokasi penelitian, yang bervariasi sesuai dengan konteks lokal.
3
Putriastuti, Massita Ayu Cindy, Nadira Asrifa Nasution e Vivid Amalia Khusna. Meningkatkan Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi Indonesia. Purnomo Yusgiantoro Center, maio de 2024. http://dx.doi.org/10.33116/pyc-br-6.
Texto completo da fonteResumo:
Dalam menghadapi perubahan iklim dan ketidakpastian pasokan energi konvensional, Indonesia menekankan pentingnya transisi dari energi fosil ke sumber energi terbarukan. Meskipun ini merupakan prioritas nasional, peran pemerintah daerah masih terbatas, terhambat oleh kurangnya desentralisasi dalam pengelolaan energi dan regulasi yang belum mendukung. Laporan ini mengeksplorasi peran strategis pemerintah daerah dalam mempercepat transisi energi di Indonesia, dengan fokus pada tantangan spesifik yang mereka hadapi dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Menggunakan metodologi kualitatif yang mencakup diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara, kunjungan lapangan, dan studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama. Antaranya adalah kurangnya otonomi dalam pengambilan keputusan energi, kekurangan sumber daya manusia yang terampil, dan koordinasi yang tidak efektif antarlembaga pemerintah. Kondisi geografis dan topografi yang beragam di Indonesia juga menambah kompleksitas, memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan energi lokal yang spesifik. Dari hasil analisis, laporan ini memberikan rekomendasi terstruktur dalam tiga jangka: pendek, menengah, dan panjang. Rekomendasi jangka pendek meliputi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penambahan tenaga ahli, serta memperbaiki koordinasi antarlembaga untuk efisiensi pelaksanaan proyek. Untuk jangka menengah, disarankan pengembangan strategi energi yang lebih inklusif dan integrasi rencana energi terbarukan ke dalam perencanaan pembangunan regional. Jangka panjang menargetkan pembentukan kebijakan yang mendukung investasi dan infrastruktur untuk energi terbarukan, serta penggunaan teknologi terkini. Dengan mengadopsi rekomendasi ini, pemerintah daerah dapat memainkan peran kunci dalam mendorong Indonesia menuju masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan memastikan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.