Artigos de revistas sobre o tema "Lembaga Pusat Penelitian Pertanian (Indonesia)"

Salah satu persoalan fundamental yang dihadapi pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia adalah peran masing-masing lembaga terkait dengan pembangunan pertanian belum terpetakan dengan jelas menyebabkan pembangunan menjadi ego-sektoral. Penelitian ini menganalisis keterkaitan peran antar lembaga dalam pembangunan pertanian di perbatasan dengan Metode Interpretative Structural Modeling (ISM) dan berlokasi di tiga provinsi perbatasan dengan negara lain, yaitu: (1) Kalimatan Utara-Malaysia, (2) Papua-Papua Nugini, dan (3) Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dari sisi keterkaitan peran antar lembaga pemeran yang beroperasi dalam pembangunan pertanian, ditemukan bahwa salah satu aspek penentu penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan adalah fungsi koordinasi antar lembaga (interkoneksitas). Kedua, lembaga-lembaga pemeran prioritas terdistribusi ke dalam sektor independent dan linkage (koefisien rata-rata DP = 0,79) dan dependent (D=0,37) yaitu: (1) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan, (3) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (4) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, (5) Kementerian Kelautan dan Perikanan. (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) provinsi/kabupaten, (7) Dinas Perindustrian & Perdagangan (Provinsi), (8) Dinas Kelautan dan Perikanan (provinsi/kabupaten), (9) Dinas Perhubungan (Provinsi/Kabupaten) (10) Dinas Pertanian/perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (11) Lembaga Pemasaran/Koperasi Pertanian, (12) Lembaga Perbankan, (13) Dinas Koperasi/UKM (Kabupaten), (14) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan (15) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten). Empat lembaga di antaranya merupakan lembaga pemeran kunci, yaitu: (1) Dinas Pertanian/Perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (2) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten), dan (3) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Jika dipilah berdasarlkan tingkatannya, maka lembaga tingkat pusat yang memiliki peranan sangat penting dalam penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan yaitu: (1) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (2) Pusat Penelitian Pertanian/Perkebunan (Balitbang Pertanian), dan (3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terus berupaya meningkatkan kualitas jurnal ilmiah antara lain melalui penilaian akreditasi. Salah satu persyaratan akreditasi jurnal ilmiah adalah penggunaan sumber acuan primer yang relevan dan baru. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keterpakaian Jurnal Penelitian Pertanian (JPP) Tanaman Pangan sebagai rujukan KTI yang terbit dalam jurnal ilmiah primer terakreditasi lingkup Badan Litbang Pertanian, dan (2) relevansi topik rujukan dengan topik KTI tersebut. Pengkajian dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2015 di Perpustakaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. Hasil pengkajian menunjukkan JPP Tanaman Pangan digunakan sebagai rujukan oleh peneliti dalam KTI yang dipublikasikan. Masing-masing satu KTI yang terbit pada Indonesian Journal of Agricultural Science, Jurnal Penelitian Pascapanen Pertanian, dan Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian menggunakan JPP Tanaman Pangan sebagai rujukan. Pada Buletin Plasma Nutfah, penggunaan JPP Tanaman Pangan sebagai rujukan KTI relatif intens, yakni empat rujukan dari tiga KTI. Pada JPP Tanaman Pangan sendiri, pemakaian JPP Tanaman Pangan sebagai rujukan KTI lebih banyak, yaitu lima rujukan dari empat KTI. Secara umum, KTI yang diterbitkan pada beberapa jurnal ilmiah primer lingkup Badan Litbang Pertanian sudah merujuk literatur yang relevan. JPP Tanaman Pangan adalah salah satu sumber rujukan yang relevan bagi KTI yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah terakreditasi yang dikaji.

Indonesia merupakan negara agraris yang mana sektor pertanian memiliki peran yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian mampu memberikan kontribusi secara langsung terhadap kesejahteraan rumah tangga tani dan salah satu penopang perekonomian nasional. Artinya bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dan seharusnya menjadi penggerak dari kegiatan perekonomian negara. Data Badan Pusat Statistik mencatat, penduduk Indonesia paling banyak bekerja di sektor pertanian selama Tahun 2022. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai atau sekitar 1,86 juta orang atau naik 29,96% (BPS, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi skala ekonomi (economies of scale) pada usahatani kakao (Theobroma cacao L.) di Kampung Saiba, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. (2) Menganalisis tingkat efisiensi ekonomi usahatani kakao (Theobroma cacao L.) di Kampung Saiba, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Penelitian ini telah dilaksanakan di Kampung Saiba Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan yang dilakukan selama 1 bulan. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung yang berpedoman pada daftar pertanyaan (quisioner) yang telah dipersiapkan, sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari Lembaga atau instansi. Data diolah menggunakan analisis Break Event Point (BEP) untuk mengukur skala usaha dan analisis efisiensi ekonomi dengan menggunakan metode Revenue Cost Ratio (R/C) dan Benefit Cost Ratio (B/C). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produksi kakao sebesar 39 kg dengan luas lahan rata-rata yang diusahakan petani sebesar 1 Ha. Berdasarkan hasil analisis Break Event Point (BEP) Volume Produksi, Break Event Point (BEP) Harga Produksi dan Break Event Point (BEP) Luas Lahan secara bersama-sama telah mengalami titik impas dan menguntungkan. Pada efisiensi ekonomi usahatani kakao berada pada kondisi efisien atau layak secara ekonomi yang ditunjukkan dari nilai Revenue Cost Ratio (R/C) dan Benefit Cost Ratio (B/C.

Tanaman padi merupakan tanaman yang paling penting karena merupakan sumber makanan pokok masyarakat Indonesia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia dan diikuti dengan tingkat produksi padi yang tidak merata tentu menjadi masalah serius bagi Indonesia dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional. Informasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan komoditas padi sangatlah penting karena komoditas ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kebutuhan pangan nasional. Badan Pusat Statistik adalah lembaga yang memiliki berbagai data sensus dan survei dalam ukuran yang sangat besar. Agar data tersebut dapat diolah menjadi informasi yang lebih bernilai dibutuhkan sebuah aplikasi business intelligence yang dapat memvisualisasikan data-data tersebut sehingga dapat menampilkan informasi daerah dengan produksi dan produktivitas padi yang tinggi maupun yang rendah. Pengelompokan data ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi mengenai produksi dan produktivitas tanaman padi di setiap daerah di Indonesia sehingga dapat menjadi acuan bagi Kementerian Pertanian dalam perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi dan pertanian lainnya. Pada penelitian ini digunakan salah satu business intelligence software untuk dapat mengelompokkan data tanaman padi serta visualisasinya dalam bentuk informasi grafik dan peta kartogram area dengan metode Online Analytical Processing (OLAP).

<p>Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kebijakan penataan ruang antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Belanda, Denmark dan Selandia Baru. Hal ini karena penataan ruang di Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan pertanian, meningkatnya frekuensi dan cakupan bencana, lingkungan perumahan yang kumuh dan pencemaran lingkungan, sehingga cita-cita bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sulit terwujud. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dimana data diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dicomparasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah harus merekontruksi Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Kemudian pemerintah juga perlu membentuk lembaga yang bersifat tetap dan independen untuk mengkoordinasikan kebijakan tata ruang di tingkat pusat dan daerah, serta perlu diupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebijakan penataan ruang, untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan penataan ruang.</p>

Penelitian ini berfokus pada kemitraan antara Global Fund dan Indonesia. Untuk itu, tulisan ini menjawab pertanyaan mengenai bentuk dan model kemitraan yang dilakukan antara Global Fund dan Indonesia ddalam mengatasi penyakit menular Tuberkulosis. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual kesehatan keamanan global dan keamanan manusia untuk melihat kemitraan yang terjalin antara GF dan Indonesia tersebut yang telah berlangsung sejak 2003. Adapun penelitian ini berfokus kepada keberadaan tiga aspek penting dalam implementasi kemitraan kesehatan keamanan global yang mencakup: Aspek normatif, aspek institusional dan aspek praktis mengenai bagaimana implementasi dari kebijakan kesehatan keamanan global tersebut dapat diwujudkan. Penelitian ini menemukan bahwa ketiga aspek tersebut terpenuhi dan menjadi kunci keberhasilan kemitraan yang hingga kini masih terjalin antara GF, pemerintah pusat dan pemerintah lokal serta lembaga masyarakat melalui program didanai melalui siklus tiga tahunan dan dikerjakan dalam jangka panjang (round). Untuk itu tiga aspek tersebut harus terus didorong dan dievaluasi agar kebermanfaatannya menjadi lebih luas.

Abstrak Kebijakan reformasi administrasi di bidang sumber daya manusia aparatur dititikberatkan pada pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Penjabaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berupa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan minimal 20 (dua puluh) jam pelajaran per tahun untuk mengembangkan kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural. Konsekwensinya, instansi pemerintah pusat seperti kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi agar efisien dan efektif. Makalah ini berusaha untuk menjawab pertanyaan kunci dalam penelitian: Bagaimana instansi pemerintah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi? Metode penelitian pustaka digunakan untuk pengumpulan data dan digunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penilaian kesenjangan kompetensi melalui metode assessment center menghadapi kendala biaya karena jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sangat banyak; dan instansi pemerintah pada umumnya belum menyusun standar kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural. Kata Kunci: Reformasi Administrasi, Kesenjangan Kompetensi, Standar Kompetensi.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian mengenai posisi gerakan organisasi keputrian Islam yang di wakilkan Nasyiatul ‘Aisyiyah dalam menyikapi isu feminisme, serta Implikasinya terhadap ketahanan budaya, khususnya budaya perempuan Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi maraknya isu kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta stagnansi perbaikan nasib perempuan itu sendiri. Selain itu penelitian ini juga di latarbelakangi oleh sebuah pertanyaan besar, yakni bagaimana Nasyiatul ‘Aisyiyah sebagai organisasi keputrian Islam menyikapi ideologi luar yang disinyalir telah mampu memecah pemikiran kader ke dalam golongan-golongan yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori organisasi dan tiga teori feminisme sebagai pisau analisis. Yakni feminisme liberal, feminisme sosialis-Marxis, dan feminisme radikal. Substansi dari ketiga teori tersebut ialah pembebasan perempuan yang harus dicapai melalui kemandirian dan penghancuran dominasi laki-laki dalam sektor domestik dan publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif studi kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk utama dari Nasyiatul ‘Aisyiyah sendiri yakni didorongnya kemandirian perempuan, advokasi perempuan sebagai nilai perjuangan utama, pendidikan sebagai landasan gerakan, serta kader multitasking sebagai identitas gerakan. Nasyiatul ‘Aisyiyah juga memiliki kesamaan dengan dasar perjuangan kaum feminis liberal, hanya saja banyak kontradiksi dengan kaum feminis radikal yang bernegasi pada lembaga perkawinan dan agama. Nasyiatul ‘Aisyiyah juga memiliki kemiripan perjuangan dengan kaum feminis sosialis-Marxis. Beberapa poin yang mengganggu ketahanan budaya ialah feminisme menganggap campur tangan agama sebagai penghambat perempuan, laki-laki sebagai pesaing perempuan, pemakluman lesbianisme, kecurigaan pada lembaga perkawinan, serta adanya impian tentang dominasi perempuan di masa depan

Sunan Kalijaga State Islamic University (UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta declared its commitment to become an inclusive university in 2007 with the establishment of its Centre for Disability Studies and Services (now Centre for Disability Services). As a higher education institution, this commitment should be reflected on its organizational structure as well as its three main missions, i.e. teaching and learning, research and publication, and community service and engagement. This study was aimed at examining and mapping UIN Sunan Kalijaga’s contribution to research and publication in the field of disability studies and inclusive education. A mixed-method approach was employed to collect data. Item pooling was conducted through literature study and structured interviews as well as focus group discussion. This was followed by a systematic content analysis to answer the main research question: in what forms has UIN Sunan Kalijaga contributed to research and publication in this field. A further analysis was conducted to examine the extent of its contribution in terms the number and kinds of research and publications and their impact to the academic world.[Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan komitmennya untuk menjadi universitas inklusif pada tahun 2007 dengan pendirian Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (sekarang Pusat Layanan Disabilitas). Sebagai lembaga pendidikan tinggi, komitmen ini harus tercermin pada struktur organisasinya serta tiga misi utamanya, yaitu pengajaran dan pembelajaran, penelitian dan publikasi, serta layanan dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memetakan kontribusi UIN Sunan Kalijaga untuk penelitian dan publikasi di bidang studi disabilitas dan pendidikan inklusif. Pendekatan metode campuran digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Pengumpulan dilakukan melalui studi literatur dan wawancara terstruktur serta diskusi kelompok yang terfokus. Penelitian diikuti oleh analisis konten sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian utama: dalam bentuk apa UIN Sunan Kalijaga berkontribusi untuk penelitian dan publikasi dalam bidang ini. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk memeriksa sejauh mana kontribusinya dalam hal jumlah dan jenis penelitian dan publikasi serta dampaknya terhadap dunia akademik.]

Indonesia is a country that has been blessed with abundant natural resources, including plants and animals. In the context of accounting, natural resources in this form are classified as biological assets or agricultural assets. The growing development of biological asset transactions in both the private and government sectors has presented its own challenges for the development of accounting standards. Agricultural accounting practices in government agencies are increasingly attractive because until now there is no accounting standard that specifically regulates the accounting treatment of agricultural assets in government agencies. This study aims to review agricultural accounting policies and practices in central government entities. The object of research is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of Agriculture, during the 2018-2019 period. This research uses qualitative analysis with a case study approach. The results showed that in general, the application of agricultural accounting at the three State Ministries/Institutions was in accordance with the relevant government accounting standards, namely inventory accounting and fixed assets/other assets. However, when referring to the International Public Sector Accounting Standard, there are still some accounting practices that need to be improved, especially in the measurement aspect. This research contributes to empirical evidence of the non-uniformity of agricultural accounting practices as a result of the absence of accounting standards that specifically regulate these assets. Formulators of government accounting standards are expected to immediately establish accounting standards that specifically regulate agricultural assets in government agencies. Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, diantaranya tanaman, tumbuhan dan binatang. Dalam konteks akuntansi, kekayaan alam dalam bentuk tersebut digolongkan sebagai aset biologi atau aset agrikultur. Perkembangan transaksi aset biologis yang semakin besar baik di sektor swasta dan pemerintah, telah menghadirkan tantangan tersendiri bagi pengembangan standar akuntansi. Praktik akuntansi agrikultur pada instansi pemerintah kian menarik karena hingga saat ini belum terdapat standar akuntansi yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi aset agrikultur pada instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan dan praktik akuntansi agrikultur pada entitas pemerintah pusat. Objek penelitian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian, selama periode 2018-2019. Riset ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penerapan akuntansi agrikultur pada tiga Kementerian Negara/Lembaga tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terkait yaitu akuntansi persediaan dan aset tetap/aset lainnya. Namun demikian, jika mengacu pada International Public Sector Accounting Standard, masih terdapat beberapa praktik akuntansi yang perlu diperbaiki, khususnya dalam aspek pengukuran. Riset ini memberikan kontribusi mengenai bukti empiris adanya ketidakseragaman praktik akuntansi agrikultur sebagai akibat ketiadaan standar akuntansi yang secara khusus mengatur aset tersebut. Perumus standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat segera menetapkan standar akuntansi yang mengatur secara khusus mengenai aset agrikultur pada instansi pemerintah.

Tujuan penelitian ini menganalisis tantangan dan strategi manajemen keamanan siber di Indonesian berbasis IoT. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai basis data akademik menggunakan mesin pencari umum seperti Google Scholar. Rentang waktu pengumpulan data adalah antara 2019 hingga 2024 untuk menangkap literatur terbaru tentang manajemen risiko berbasis IoT. Hasil penelitian menunjukan bahwa keamanan informasi menjadi perhatian utama bagi bisnis di seluruh dunia, dengan manajemen keamanan informasi menjadi tantangan penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa keamanan siber suatu negara meliputi ketersediaan tenaga ahli, proses pengambilan keputusan yang terstruktur, manajemen infrastruktur, solusi keamanan yang dirancang khusus, konvergensi OT/TI, respons insiden cepat, dan pelatihan staf. Strategi keamanan siber harus holistik dan proaktif, melibatkan pengenalan ancaman, pelatihan pengguna, pengembangan kebijakan, pemantauan dan deteksi dini, enkripsi data, manajemen akses, pencadangan data, dan kolaborasi dengan lembaga keamanan lainnya. Sistem keamanan siber harus membangun pendekatan terpadu untuk menghadapi tantangan di era Revolusi Industri 4.0, dengan fokus pada aspek pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Persiapan menghadapi revolusi industri 4.0 menuntut solusi yang dapat mengamankan sistem suplai pusat, pertukaran data, dan keandalan sistem produksi. Manajemen keamanan IoT memerlukan pemantauan dan kontrol yang cermat, serta integrasi teknologi baru seperti AI dan blockchain untuk melawan serangan yang semakin canggih. Upaya edukasi dan kesadaran pengguna juga penting dalam mengurangi kerentanan sistem.

<p><strong>English<br /></strong>The slow process of technology transfer, which is suitable to the bio-physic and social economic of its intended users, has been realized as a serious impediment in the acceleration of agricultural development. In this decentralization era, the agricultural innovation transfer system becomes more complex that needs an adjustment to the changing strategic environment, which is specific to each respective regional area. The initiation of the Agency for Agricultural Research and Development in the establishment of the Assessment Institute for Agricultural Technology (AIAT) at the provincial level in 1994 intended to decentralize agricultural research and development. However after seven years of the AIAT establishment, the availability of specific agro-ecosystem technologies at the field level is still limited. The centralistic approach in the implementation of agricultural development in the last three decades and the weak linkage among institutions dealing with agricultural innovation transfer are considered to be the main impediments for an effective agricultural innovation transfer system. The implementation of decentralization policy in early 2001 has resulted in several fundamental changes in the organizational structure and management of government institutions dealing with agricultural innovation transfer. These changes have increased the ineffectiveness of extension organization and personnel. For this reason, deliberate efforts to strengthen the linkage among institutions that have extension function and the revitalization of extension organization and personnel, are badly needed, especially at the district level. The implementation of decentralization in agricultural development, including in agricultural innovation transfer, needs appropriate preparation and deliberate efforts from regional (provincial and district) administrators and central bureaucracies, whereas mutual support and reinforcement toward each other are the prerequisite to decentralization success. The purpose of this study was to identify the performance of agricultural innovation transfer system in the early implementation stage of the decentralization policy.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Proses alih inovasi pertanian yang sesuai dengan kondisi bio-fisik, sosial ekonomi petani dan budaya setempat yang masih berjalan lambat telah lama di sadari sebagai hambatan dalam upaya akselerasi pembangunan pertanian. Pada era desentralisasi, sistem alih inovasi pertanian menjadi lebih komplek dan perlu pendekatan yang disesuaikan dengan lingkungan strategis yang ada dan sangat bervariasi antar provinsi dan kabupaten. Pembentukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di tingkat regional/ provinsi pada tahun 1994 merupakan realisasi kebijaksanaan desentralisasi/regionalisasi dan penelitian pengembangan pertanian yang diinisiasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Walaupun demikian, setelah lebih dari tujuh tahun didirikannya BPTP, ternyata ketersediaan teknologi tepat guna spesifik agroekosistem yang sesuai dengan kebutuhan petani masih terbatas. Lemahnya keterkaitan antarv berbagai lembaga yang mengemban fungsi alih inovasi pertanian, termasuk kelembagaan tani, serta pendekatan sentralistik di dalam pembangunan pertanian selama lebih dari tiga dekade dianggap sebagai faktor penghambat utama dari efektifitas sistem alih inovasi pertanian. Implementasi kebijaksanaan desentralisasi pada awal tahun 2001 telah mengakibatkan perubahan mendasar dari struktur organisasi dan manajemen institusi pemerintah yang mengemban fungsi penyuluhan pertanian. Perubahan dasar ini telah ,mengakibatkan kinerja dari sebagian besar organisasi dan personal penyuluh pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten sangat menurun. Koordinasi yang efektif antar institusi yang mengemban fungsi penyuluhan, dan revitalisasi organisasi dan personal penyuluhan perlu memperoleh perhatian yang serius, terutama dari para penentu kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II. Pada penerapan kebijaksanaan otonomi daera(OTDA) di dalam pembangunan pertanian, termasuk di dalam penyelenggaraan alih inovasi pertanian, diperlukan persiapan yang matang dan komitmen dari para penentu kebijaksanaan serta administrator di tingkat Daerah maupun Pusat. Penerapan kebijaksanaan desentralisasi, termasuk di dalam alih inovasi dan teknologi pertanian, akan berhasil bila ada upaya khusus untuk saling mendukung antar institusi terkait. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengidentifikasi kinerja dari sistem alih iovasi pertanian pada awal penerapan kebijaksanaan desentralisasi.</p>

<p><strong>English</strong><br />This paper aims to describe various models and results of empirical analyses of efficiency, risk, and risk behavior of farming in the country and abroad. Efficiency analyses on food crops, horticulture, and processing industry scales show various technical efficiencies, and both economic and allocative inefficiencies. To support food self-efficiency, therefore it is necessary to improve farm business efficiency and to reduce risk farming. Government’s and non-government organizations’ aids are required to improve farm efficiencies, such as irrigation construction and maintenance, factor inputs distribution, credit access, agricultural insurance, and research results dissemination. To improve allocative and economic efficiencies, some efforts are necessary to take such as marketing infrastructure enhancement, acceleratin transport of agricultural inputs and products, and expanding farmers’ access for information.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Tujuan dan ruang lingkup penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan berbagai model dan hasil analisis empiris efisiensi, risiko, dan perilaku risiko usaha tani di dalam dan luar negeri. Metode yang digunakan adalah review hasil-hasil penelitian terkait. Analisis efisiensi pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan skala usaha industri pengolahan memiliki nilai efisiensi teknis rendah hingga tinggi, dan seluruhnya kurang atau tidak efisien secara alokatif maupun ekonomi. Untuk mendukung tercapainya swasembada pangan perlu upaya dan kegiatan nyata membantu petani meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko usaha tani. Pemerintah maupun lembaga nonpemerintah agar lebih aktif dan intensif mendampingi serta secara terus menerus melakukan bimbingan teknis dan manajemen terkait penggunaan input, pembangunan dan perbaikan saluran irigasi, distribusi sarana produksi, pengadaan dan peningkatan akses kredit petani, serta sosialisasi hasil penelitian sampai ke tingkat petani, untuk mempertahankan efisiensi teknis yang tinggi dan meningkatkan efsiensi teknis yang rendah dan sedang. Untuk peningkatan efisiensi alokatif dan efisiensi ekonomi perlu strategi melalui pengadaan, renovasi maupun peningkatan infrastruktur penunjang pemasaran, memperlancar transportasi input dan produk dari dan ke pusat produksi maupun pasar, dan peningkatan akses informasi bagi petani serta perlunya sosialisasi kesadaran mencintai dan mengonsumsi produk pangan dan pertanian dalam negeri. Diperlukan pula sosialisasi asuransi pertanian yang telah ada secara lebih luas dan mengembangkan asuransi pertanian tidak terbatas hanya pada komoditas padi dan sapi. Memberikan bimbingan teknis dan manajemen aplikasi input juga diperlukan dalam upaya menurunkan risiko usaha tani.</p>

Indonesia is one of the countries that has abundant natural products to the fertility of it has. The agricultural sector provides the largest contribution as a supporter of food security. To develop the basis for agricultural growth, the government and investors began to provide introductions and knowledge to farmers about organic fertilizers. Organic fertilizer is a fertilizer made from natural ingredients without chemicals. So, it is very good for soil fertility. Seeing the benefits of organic fertilizer which has a very positive impact. there are some farmers who make this organic fertilizer a very promising business opportunity. The research carried out aims to : 1. To find out the business income of bokashi organic fertilizer 2. To determine the feasibility of bokashi organic fertilizer business 3. To determine the potential of bokashi organic fertilizer business. The agricultural sector provides the largest contribution as a supporter of food security. Currently, the government and investors are starting to provide an introduction and knowledge to farmers about organic fertilizers. This study aims to determine the amount of bokashi organic fertilizer business income, to determine the feasibility of the bokashi organic fertilizer business, to determine the potential of the bokashi organic fertilizer business. The research location was chosen purposively with several considerations, including data collection methods using primary data and secondary data. Based on the results of the analysis, the business is feasible and the business is very profitable. The results of the SWOT analysis show that the position of the SWOT matrix diagram is in the Aggressive strategy. The selection of this research location was done intentionally or purposive sampling with several considerations because the institution is an institution that does not focus on fertilizer production only, but also includes agricultural training. The data collection method uses primary data (observation, questionnaire interviews, documentation) secondary data obtained from agencies such as village offices and literature related to research. Based on the results of research using income analysis obtained income of 150,694,000. The RC Ratio value is 6.63 and the BC Ratio value is 5.63, so from the RC Ratio value we can see that the value is 6.63 > 1, it can be concluded that the business is feasible, and the BC Ratio value is 5.63, the value is > 1 then the business is very profitable. The results of the SWOT analysis show that the position of the SWOT matrix diagram is in a positive aggressive strategy, positive in quadrant 1 is obtained from reducing the number of strength and weakness variables and threats opportunity variables, this is a favorable situation. Its marketing strategy has both opportunities and strengths ABSTRAK Khusniatul Latifah, 1803405031, judul “ Analisis Kelayakan Usaha Pupuk Organik (Studi Kasus Pusat Pelatihan Pertanian Dan Pedesaan Swadaya “ KARYA TANI’ Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember )” dibawah bimbingan Bapak Mochammad Yasin, S.Si.,MM dan Ibu Qory Zuniana SP.,MP. Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki hasil alam yang melimpah berkat kesuburan tanah yang dimilkki. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar sebagai penyokong ketahanan pangan. Untuk mengembangkan dasar bagi pertumbuhan pertanian, Pihak pemerintah dan investor mulai memberikan pengenalan serta pengetahuan terhadap para petani tentang pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang di buat dari bahan alami tanpa bahan kimia.. Jadi, sangat bagus untuk kesuburan tanah.. Melihat kemanfaatan pupuk organik yang sangat berdampak positif ada beberapa petani yang menjdikan pupuk organik ini menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui besar pendapatan usaha pupuk organik bokashi 2. Untuk mengetahui kelayakan usaha pupuk organik bokashi 3. Untuk mengetahui potensi dari usaha pupuk organik bokashi. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja atau purposive sampling dengan beberapa pertimbangan karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang tidak berfokus terhadap produksi pupuk saja, namun juga terdapat pelatihan pertanian. Metode pengumpulan data menggunakan data primer (Observasi, wawancara kuesioner, dokumentasi ) data sekunder diperoleh dari instansi-instansi seperti kantor desa serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan analisis pendapatan diperoleh pendapatan sebesar 150.694.000. Nilai RC Ratio diperoleh 6,63 serta nilai BC Ratio diperoleh sebesar 5,63 maka dari nilai RC Ratio dapat kita lihat bahwa nilai 6,63 > 1 dapat disimpulkan usaha tersebut layak untuk diusahakan, serta nilai BC Ratio 5,63 nilai tersebut > 1 maka usaha tersebut sangat menguntungkan. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa posisi diagram matrik SWOT berada di strategi Agresif yang positif, positif didalam kuadran 1 diperoleh dari pengurangan jumlah variabel kekuatan kelemahan serta variabel peluang ancaman ini merupakan situasi yang menguntungkan. strategi pemasarannya memiliki peluang dan kekuatan

Masyarakat ilmuwan merupakan pejuang untuk memajukan bangsanya. Di bidang apapun ilmuwan selalu dihadapkan pada pilihan yang kadangkala amat sulit. Dalam pada itu lembaga-lembaga atau pusat-pusat penelitian di universitas menggantungkan tenaga penelitinya pada para dosen. Mengapa pusat-pusat penelitian tidak dikembangkan melalui pengangkatan tenaga peneliti yang tidak harus menjadi dosen pengajar di fakultas? Hal ini penting untuk dipikirkan, karena bagaimanapun perkembangan ilmu tidak mungkin terjadi tanpa penelitian. Ilmu-ilmu sosial di Indonesia, termasuk ilmu ekonomi, harus diakui belum cukup menggembirakan perkembangannya. Hal ini terutama disebabkan perguruan tinggi kita belum menjadi pusat-pusat penelitian, tetapi baru menjadi pusat pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Agar perguruan tinggi bisa menjadi pusat-pusat penelitian diperlukan persyaratan, antara lain berupa pembukaan dan pemberian peluang pengembangan karier peneliti. Pusat-pusat penelitian perlu diberi kesempatan mengangkat tenaga-tenaga peneliti yang bukan dosen (tenaga pengajar), dan selanjutnya disediakan dana-dana penelitian yang memadai. Pemerintah perlu secara serius mengembangkan iklim yang merangsang penelitian dan menerbitkan hasil-hasilnya, termasuk diantaranya konperensi-konperensi antar peneliti dari pusat-pusat penelitian dan fakultas.

Tulisan ini menganalisis bagaimana peran badan bank tanah sebagai land manager, khususnya dikaitkan atas fungsi sosial atas tanah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Mengingat bahwa negara berhak untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut sehingga makna dari Hak Menguasai dari Negara yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Adapun fungsi land management mencakup manajemen pertanahan yang merupakan bagian dari management asset secara keseluruhan dan fungsi analisis, penetapan strategis dan pengelolaan implementasi yang berkaitan dengan tanah. Bank tanah hadir sebagai sarana yang mewadahi perolehan tanah publik atau penguasaan tanah umum yang disimpan untuk melaksanakan kebijakan terkait penggunaan tanah pada masa yang akan datang. Mengingat tanah memiliki fungsi sosial yang sangat berkaitan dengan penguasaan atas tanah, para pemegang hak atas tanah seyogyanya menggunakan dan/atau memanfaatkan tanahnya tersebut. Penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut harus sesuai dengan kepentingan masyarakat atau khalayak umum yang dibuktikan dengan adanya proyek strategis nasional demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan lembaga badan bank tanah adalah untuk mengakomodir kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha, badan hukum milik negara, badan hukum swasta, masyarakat dan koperasi dan atau pihak lain yang sah. Singkatnya, peran bank tanah sebagai land manager dan dikaitkan dengan fungsi sosial atas tanah harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian terkait dengan proses perolehan dan pengelolaan aset, bank tanah harus benar-benar melakukan pengkajian terhadap siapa saja yang memenuhi kriteria sebagai penerima aset berupa hak pengelolaan, bank tanah harus tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan asas prioritas sehingga sasaran penggunaan atas tanah tersebut menjadi tepat, efektif dan efisien. Harus ada kriteria guna penetapan peruntukan bank tanah sehingga terciptanya kepastian hukum dari fungsi land management itu sendiri bank tanah tersebut.

<strong>Indonesian</strong><br />Tulisan ini bersifat deskriptif dan merupakan gagasan yang didasarkan pada data sekunder dan informasi tentang keragaan dan permasalahan pengembangan pertanian di Indonesia Bagian Timur, khususnya di NTB, NTT dan perairan Maluku. Sampai pada tahapan ini dinilai cukup memadai upaya penemuan komponen teknologi (tanaman pangan dan peternakan) di NTB dan NTT, tetapi persoalannya adalah merakitnya menjadi suatu paket dan dapat diadopsi dalam bentuk program pengembangan di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan beberapa fase dan upaya umum pengembangan. Pada fase pertama pengembangan diperlukan penciptaan pra-kondisi yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana fisik dan perekonomian, pembenahan tataguna tanah, perwilayahan pengembangan komoditas dan sistem usahatani, dan rekayasa organisasi dan kelembagaan. Fase pengembangan berikutnya adalah perumusan dan implementasi program, dan fase pemantapan serta pengembangan program di wilayah sejenis. Percepatan pengembangan dan peningkatan pendapatan petani di IBT membutuhkan perluasan pusat-pusat pengembangan baru seperti Ambon untuk bidang perikanan, Kupang (peternakan), Menado (perkebunan) dan Merauke untuk komoditas pangan. Implikasi dengan munculnya pusat pengembangan baru ini diantaranya akan dibutuhkan penyebaran lembaga-lembaga terkait secara nasional, dukungan pengembangan sarana dan prasarana transportasi, dan bahkan penyesuaian perencanaan pembangunan pertanian, dan realokasi dana pembangunan.

Pesantren selama ini hanya diidentikkan dengan lembaga pencetak ulama atau pemikir agama. Pesantren pada saat ini telah bertransformasi menjadi salah satu lembaga penyedia sumber daya manusia (human resource) di segala bidang. Sektor pertanian merupakan lembaga yang mandapatkan manfaat perubahan tersebut melalui Pusat Pelatihan Perdesaan Swadaya (P4S) berbasis pesantren. P4S selama ini diidentikkan sebagai lembaga milik dan lahir dari keswadayaan petani, namun ternyata banyak masalah atau kendala yang dihadapi, diantaranya adalah ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, keterbatasan jejaring kemitraan, bagaimana menjaga kontinuitas usaha, pemasaran produk, serta diversifikasi usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kinerja P4S berbasis pesantren. Analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 140 orang anggota P4S. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P4S berperan dalam kategori tinggi dan sedang, yang berarti P4S kurang berperan maksimal pada sebagian kegiatan. Sedangkan kinerja P4S dalam kategori sedang, hal ini menandakan bahwa P4S tidak berkinerja baik pada semua indikator.

Pendidikan bukan lagi untuk semua orang, namun kini telah mengarah hanya untuk sekelompok orang yang memiliki ?kantongtebal?. Adagiomyangmengatakan?orang miskin dilarang sekolah‘ juga menjadi jargon yang sering kita dengar dan semakin nyaring ketika memasuki tahun ajaranbaru. Masuk ke perguruan tinggi pun seakan menjadi mimpi bagi banyak orang, bahkan tak jarang kita temukan fakta mahasiswa karena keterbatasan biaya terpaksa harus berhenti kuliah. Bahkan yang paling memprihatinkan bagaimana cerita sedih si anak pintar, dengan hati berbunga-bunga karena telah dinyatakan lulus seleksi di perguruan tinggi bergengsi di Indonesia dia melakukan daftar ulang namun apa mau dikata pihak perguruan tinggi bergengsi tersebut meminta uang untuk biaya gedung, sedangkan si anak pintar tadi bersama ibunya tidak memiliki uang sebesar itu, pada akhirnya semua keinginanya untuk kuliah diperguruan tinggi bergengsi di Indonesia itupun pudar. Ironismemang. Sekelumit cerita diatas belum menggambarkan bagaimana output pendidikan bangsa ini. Kita berbangga hati ketika ada sebagian generasi kita memiliki prestasi baik dibidang saints, tekhnologi, dll, atau kalau standarnya adalah banyaknya medali olimpiada ilmiah yang kita raih maka kita tetap berbangga. Namun, semua itu jauh lebih sedikit dibangding bagaimana gambaran generasi kita saat ini. Sek bebas, narkoba, mabuk-mabukan, tawuran, berani dengan orang tua, atau ketika dia bekerja perilaku korupsi dan suap menyuap menjadi hal yang biasa. semua hal itu menambah miris hati kita, akan kita bawa kemana bangsa ini dengan kondisi generasi yang untuk menentukan masa depannya pun dia tidak mampu? Namun pertanyaan lebih keras tertuju kepada pemeritah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam memegang kendali pendidikan, kemana arah pendidikanindonesia? Tulisan ini akan mencoba menganalisis untuk menjawab kemana arah pendidikanIndonesia. Komodifikasipendidikan Gambaran dunia pendidikan kita saat ini sungguh menyedihkan, sebagaimana dituturkan oleh Hanif Saha Ghafur, pengajar UI yang juga penasihat Menteri Pendidikan Nasional (Special Advisor for the Minister), mengatakan bahwa akses masyarakat terhadap perguruan tinggi rendah. Pada 2010, hanya 17% yang diterima masuk PTN. Selebihnya, kelas menengah-atas. Tragisnya, persentase itu terus turun menjadi 15%-16%1. Lebih ironis lagi apa yang di gambarkan oleh Darmaningtyas, pakar pendidikan dari Perguruan Tinggi Taman Siswa Yogyakarta, malah melihat kondisi sesungguhnya jauh lebih parah. Menurutnya, jumlah golongan miskin di PTN dan perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN) tahun 2010 tinggal 4%saja2. Rendahnya akses masyarakat untuk melanjutkan pada jenjang lebih tinggi lebih disebabkan karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Tak dapat dipungkiri bahwa konsep privatisasi PT BHMN merupakan penyebab mahalnya pendidikan di negarakita3. Berubahnya manajemen perguruan tinggi menjadi otonomi berawal dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Pada tahun 2000 pemerintah menetapkan status BHMN pada empat PTN yang dipandang siap yaitu Universitas Indonesia dengan PP No. 152/2000. Universitas Gadjah Mada PP.No. 153/2000. IPB menjadi BHMN dengan dikeluarannya PP No.154/2000. Menyusul ITB dengan PP. No. 155/2000 menjadi BHMN. Beberapa tahun kemudian menyusul Universitas Sumatera Utara menjadi BHMN dengan PP.No.56/2003. Universitas Pendidikan indonesia menjadi BHMN dengan PP.No 6 tahun2004. Dan UNAIR menjadi BHMN dengan PP.No.30 tahun2006. Kemudian, tanggal 17 Desember 2008, melalui jalan yang cukup panjang, yang diwarnai pro dan kontra, DPR RI tetap mensahkan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Keberadaan pihak yang pro dan kontra terhadap pengesahan UU BHP karena di satu sisi kehadiran UU BHP dianggap merupakan pencerahan bagi dunia pendidikan, sekaligus dijadikan sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia. Namun, di sisi lain justru kehadiran UU BHP dianggap sebagai bentuk kapitalisasi dunia pendidikan, yang berdampak pada liberalisasi penyelenggaraan pendidikan, dan sebagai jalan lepas tangannya pemerintah terhadap dunia pendidikan sedikit demisedikit. 1Sudarmadi. Menata Ulang Manajemen Perguruan Tinggi.2011 2ibid 3ibid Konsekuensi Perguruan Tinggi BHMN menyebabkan mahalnya biaya pendidikan tinggi sehingga semakin tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini berlanjut dengan diajukannya tuntutan judicial review terhadap UU BHP ke Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok masyarakat. Hasil judicial review dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 dinyatakan bahwa UU BHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alasan yan diberikan MK adalah bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan agar pemerintah dapat menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh masyarakat, pertama karena secara yuridis UU BHP tidak sejalan dengan UU lainnya dan subtansi yang saling bertabrakan, kedua UU BHP tidak memberikan dampak apapun terhadap peningkatan kualitas peserta didik dan ketiga UU BHP melakukan penyeragaman terhadap nilai-nilai kebhinekaan yang dimiliki oleh badan hukum pendidikan yang telah berdiri lama di Indonesia, seperti yayasan, perkumpulan, badan wakaf danlain-lain. Lahirnya UU BHP merupakan bagian dari amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, hal ini dikemukakan pada Pasal 53 UU Sisdiknas yang memerintahkan agar penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Sehubungan dengan itu, Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas memerintahkan agar ketentuan tentang badan hukum pendidikan ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. UU BHP yang telah disahkan merupakan sebuah konsep yang sudah 36 kali direvisidimulai sejak tahun 2003 dan baru di jadikan UU setelah 36 kali revisi di tahun2008.4 MenurutProf.Dr.Jimly Asshiddiqie, ?penerapanBHMNsamadengangejalakapitalis pendidkan yang memberatkan mahasiswa dan stakeholder?.5 Sedangkan menurut Darmaningtyas,pengurusMajelisLuhurTamansiswa Yogyakarta,mengatakan?Karenadiprivatisasi dalam bentuk PT BHMN, mereka lalu ingin cari untung karena berpikir bantuan pemerintah sewaktu-waktu dapat distop. BHMN berpikir cari dana abadi sehingga bayarnya mahal,?. Menurut Ichlasul Amal, guru besar di UGM, Perubahan besar terjadi setelah beberapa lembagapendidikanmenyandangstatusBHMNmulai2003.Statusinimembuatmanajemen 4Aryos Nivada.potensi bahaya laten UU BHP. http://www.achehpress.com/2009.diakses tgl 31 januari2012 5Edwin Tirani. Kelola Uang Di Universitas Idealnya BLU http://www.media-indonesia.com/Rabu, 28/3/ 2007. Diaksestgl 1/2/2012 lembaga PT harus kreatif menggali dana dari calon mahasiswa berhubung pasokan dari pemerintah terhitung minim. Apalagi, dengan status BHMN mereka diberi keleluasan melakukan seleksi mahasiswa sendiri. Tak mengherankan, manajemen PT pun kemudian membuat kebijakan menyaring mahasiswa plus-plus: pintar secara akademis dan mampu di sisi finansial. ?Kesalahanberada di pihak pemerintahyangmenerapkankebijakanBHMN,bukan pada PT-nya,?.6 Di banyak PTN, untuk masuk fakultas kedokteran tetap harus membayar uang pangkal di atas Rp 100 juta dan untuk jurusanekonomi-bisnis sekitarRp 50 juta.?Itumembuat masyarakat bingung karena seleksinya bersama tapi uang masuknya berbeda-beda, tergantung tingkat penghasilan orang tua. Apa bedanya dengan masuk ujian mandiri?? ujarDarmaningtyas. Harus diakui, kebijakan BHMN di tahun-tahun lalu telah membawa dampak komersialisasi PTN dalam skala massif. Betapa tidak, memang awalnya hanya beberapa perguruan tinggi yang menentukan uang pangkal dan biaya kuliah dengan nilai tinggi. Namun, tanpa disadari para pembuat kebijakan, apa yang dilakukan sejumlah BHMN diam-diam telah menciptakan standar pasar baru yang kemudian diikuti perguruan tinggi lain, baik yang negeri maupunswasta. Tentu ini sebuah ironi. Betapapun akses pendidikan tinggi harus diperluas karena merupakan pilar kemajuan bangsa ke depan. Bila komersialisasi pendidikan terus berlangsung dan warga miskin makin terpinggirkan, Indonesia diprediksi akan kehilangan SDM unggul dalam jumlah besar di masa depan. Kondisi yang tragis mengingat akses pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Dari 237 juta penduduk RI, baru 5,2 juta orang yang mampukuliah. Memang tak tidak dapat dipungkiri bahwa untuk biaya operasional pengelolaan pendidikan mahal, ditambah dengan riset yang harus dilakukan. Menurut Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rohmat Wahab, biaya operasional pendidikan untuk mahasiswa prodi IPS berkisar 22 juta per tahun dan untuk prodi IPA 26 juta-28 juta per tahun (Kompas,11/7) Memang anggaran untuk fungsi pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN yang tahun ini sebesar 248 triliun (20,2 % APBN). Dari jumlah itu, 158 triliun (60%) ditransfer ke daerah. Hanya 89 triliun yang dikelola pemerintah pusat yang disebar untuk 18 kementerian/lembaga. 6 Rachmanto Aris D. Menata ulang manajemen perguruan tinggi/http://swa.co.id/2011/10/ diakses tgl31/1/2012 Yang dikelola Kemdiknas sendiri hanya 55 triliun yang dibagi untuk program pendidikan dasar 12,7 triliun (23%), pendidikan menengah 5 triliun (9,1%), dan pendidikan tinggi 28,8 triliun (51,9%). Anggaran Dikti (pendidikan tinggi) itu termasuk di dalamnya PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sehingga terlihat sangat besar. Dan semua jumlah itu sebagian besarnya untuk gaji guru dandosen. Latarbelakang liberalisasiPendidikan Di negara-negara kapitalis besar, seperti AS, Kanada, Inggris, atau Australia, pendidikan merupakan penyangga peradaban mereka secara fundamental, sekaligus merupakan lahan industri strategis yang menjadi bagian dari dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan. Di negara-negara itu, industri pendidikan tinggi tumbuh pesat seperti industri jasa danperdaganganyanglain.AdalahAmerikaSerikatditahun60-an,melakukanpenelitiandan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa investasi dalam dunia pendidikan jauh lebih menguntungkan dibandingkan investasi di bidang saham.7 Dengan dana tidak kurang dari 6 milyar dolar, AS lalu membiayai penelitian terapan (applied research) dalam bidang pendidikan. Hasilnya adalah Amerika Serikat memiliki sebuah sistem pendidikan yang pragmatis dan berorientasi pasar, yang meniscayakan standarisasi semua bidang ilmu terhadap kebutuhan industri. Akhirnya mulai tahun 70-an hingga sekarang, Amerika Serikat menjadi kiblat pendidikan didunia.8 Indonesia sendiri mulai mengikatkan diri dalam WTO sejak tahun 1994. Dengan diterbitkanya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentangpengesahan(ratifikasi)?Agreement Establising the World Trade Organization”, maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Sebagai anggota WTO, Indonesia tentu saja tidak bisa menghindar dari berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan jasa pendidikan. Kesepakatan ini dimotori oleh WTO, dimana pada tahun 2005 melalui General Agreement on Trade in Services (GATS) Indonesia sepakat untuk menandatangani kesepakatan tersebut. GATS mengaturliberalisasi 7Prof. Abuddin Nata, Pendidikan di Persimpangan Jalan,2009 8Rum Rosyid, Perselingkuhan Dunia Pendidikan dan Kepentingan Kapitalis,2010 perdagangan sektor jasa pendidikan berdampingan dengan liberalisasi layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, serta jasa-jasalainnya9. Logika perdagangan jasa pendidikan, sebagaimana diutarakan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Sofian Effendi mengikuti tipologi yang digunakan oleh para ekonom dalam membagi kegiatan usaha dalam masyarakat. Ilmu ekonomi membagi 3 sektor kegiatan usaha dalam masyarakat. Pertama adalah sektor Primer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Kedua, sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan utilities. Dan ketiga, sektor tersier yang mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaan manusia (human services) dan benda simbolik (information and communication services). Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi tersebut, WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satuindustrisektortersier,karenakgiatanpokoknyaadalahmentransformasiorangyangtidak berpengetahuan dan orang yang tidak mempunyai keterampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan mempunyaiketerampilan10. Kontribusi sektor tersier terhadap produk nasional suatu bangsa memang cenderung meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan bangsa tersebut. Sejak 1980-an di negara-negara maju, perdagangan jasa tumbuh pesat dan telah memberikan sumbangan yang besar pada produk domestik bruto (PDB), lebih besar dibandingkan dengan sector primer dan sekunder. Tiga negara yang paling mendapaatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat, Inggeris dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002, hh 104-105). Pada 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US $ 14 milyar atau Rp. 126 trilyun. Di Inggeris sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4 persen dari peneimaan sector jasa negara tersebut. Menurut Millea (1998), sebuah publikasi rahasia berjudul Intelligent Exports mengungkapkan bahwa pada 1994 sector jasa telah menyumbangkan 70 persen pada PDB Australia, menyerap 80 persen tenaga kerja dan merupakan 20 persen dari ekpor total negara Kangguru tersebut, Sebuah survey yang diadakan pada 1993 menunjukkan bahwa industri jasa yang paling menonjol orientasi ekpornya adalah jasa komputasi, pendidikan dan pelatihan.Ekpor 9 Dani Setiawan, Liberalisasi Pendidikan danWTO. 10 Prof.Dr.SofianEffendi,StrategiMenghadapiLiberalisasiPendidikanTinggi.2005 jasa pendidikan dan pelatihan tersebut telah menghasilkan AUS $ 1,2 milyar pada 1993. Fakta tersebut dapat menjelaskan mengapa tiga negara maju tersebut amat getol menuntut liberalisasi sektor jasa pendidikan melaluiWTO11. Inilah pangkal masalah mahalnya biaya pendidikan itu. Yaitu negara ini menggunakan paradigma kapitalisme dalam mengurusi kepentingan dan urusan rakyat termasuk pendidikan. Ideologi Kapitalisme memandang bahwa pengurusan rakyat oleh Pemerintah berbasis pada sistem pasar (market based system). Artinya, Pemerintah hanya menjamin berjalannya sistem pasar itu, bukan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dalam pendidikan, Pemerintah hanya menjamin ketersediaan sekolah/PT bagi masyarakat; tidak peduli apakah biaya pendidikannya terjangkau atau tidak oleh masyarakat. Pemerintah akan memberikan izin kepada siapa pun untuk mendirikan sekolah/PT termasuk para investor asing. Anggota masyarakat yang mampu dapat memilih sekolah berkualitas dengan biaya mahal. Yang kurang mampu bisa memilih sekolah yang lebih murah dengan kualitas yang lebih rendah. Yang tidak mampu dipersilakan untuk tidakbersekolah. Jelas, kekhawatiran masyarakat mengenai kian mengentalnya paham neoliberalisme dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bukan tanpa alasan. Bahkan pemikir-pemikir pendidikan di Amerika-negara asal kelahiran mazhab neoli-beralisme-sekalipun juga risau atas praktik pendidikan tinggi yang berazas pada ideologi kapitalisme pasar bebas yang menjelma dalam mazhab neoliberalisme itu. Seorang pemikir critical pedagogy, Henry Giroux, menyebut neoliberalisme telah meneror ruang-ruang publik ketika lembaga pendidikan tinggi berpraktik menyerupai korporasi yang bersifat dominatif, eksploitatif, danhegemonik. Proyek komersialisasi sekolah yang sedang berjalan sekarang sangat mungkin mencerminkan kesulitan, bahkan kegagalan pendidikan dalam melepaskan diri dari jerat kapitalisasi. Jerat kapitalisasi pendidikan, menurut Darmaningtyas (2005), menjadikan pendidikan harus 'menyembah' kepada aturan main pasar, sehingga kebijakan dunia pendidikan bukan lagi berorientasi kepada pencerdasan dan pemanusiaan manusia, tetapi justru menjadi ajang mengeruk keuntunganfinansial. 11idem bila sekadar terobsesi oleh motif ekonomi semata, perguruan tinggi akan cenderung mengabaikan fungsi utama sebagai lembaga produsen ilmu pengetahuan, pelopor inovasi teknologi, serta pusat eksperimentasi dan observatorium bagi penemuan-penemuanbaru. Skema pembiayaan pendidikangratis Pada tahun 2007 terdapat kesepakatan antara Pemerintah dan DPR tentang danaanggaran untuk sektor pendidikan hanya sebesar Rp. 51,3 trilyun (hanya 10,3 % dari total APBN), angka itu sedikit naik dari tahun 2006 yang sebesar Rp. 36,7 trilyun (9,1 % dari total APBN). Sepanjang tahun 2006 s/d 2009 alokasi anggaran pendidikan sebesar 210 trilyun, dimana angka tersebut jauh lebih sedikit dibanding beban pembayaran utang luarnegri. Alokasi pembayaran bunga utang dalam negri sebesar Rp. 38,84 trilyun, bunga utang luar negri Rp. 25,14 trilyun, cicilan pokok utang luar negri sebesar Rp. 46,84 trilyun. Jika ditotal, maka pembayaran utang luar negri telah menghabiskan 25,10 % dari total belanja negara yang berjumlah Rp. 441,61 trilyun, yang berarti juga memboroskan pendapatan negara sebesar 29,33%. Indonesia memiliki potensi besar untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan melihat letak geografis Indonesia sangat menguntungkan, karena kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa kaya. Lihat saja pendapatan dari berbagai industri pertambangan asing di Indonesia seperti Exxon Mobil pada tahun 2007 berdasarkan laporannya, yang mencapai angka $ 40,6 Billion atau Rp3.723 trilyun serta Chevron ditahun 2007 mampu memperoleh keuntungan sampai $ 18,7 Billion atau Rp 171 trilliyun. Demikian pula dengan 137 pertambangan asing lainnya di Indonesia yang juga mengeruk keuntungan di negri berlahan subur ini. Bandingkan dengan keuntungan pemerintah dari hasil tambang yang telah dijual ke asing, tidak pernah menembus angka 3%. Tidak seharusnya negeri ini miskin, karena sama sekali tidak memiliki alasan untukitu.

Seiring dengan adanya perubahan yang cukup mendasar di dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi 1998, kedudukan Gubernur mengalami perubahan yang cukup signifikan di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam posisinya Gubernur bertindak selaku Kepala Daerah otonom karna ia di pilih langsung oleh rakyat di dalam sebuah proses politik di wilayah yang Ia pimpin, namun disisi lain Gubernur juga bertindak selaku wakil dari Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membuat posisi Gubernur menjadi dilematis dan berakibat persinggungan hubungan pusat dan daerah pun kerapkali terjadi. Dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, artikel ini akan mengkaji bagaimana dualisme kewenangan Gubernur dalam sistem hukum di Indonesia, apa saja persinggungan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir juga mencari solusi terkait problem tersebut dengan manawarkan sebuah konsep kenegaraan baru dengan dibentuknya sebuah lembaga baru yang mewadahi kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Posisi Gubernur yang problematik kerapkali menimbulkan friksi diantara Pemerintah Pusat dan Daerah dan didalam konsep negara kesatuan praktik semacam ini tidaklah ideal dimana seharusnya pusat dan daerah harus satu suara didalam pengambilan kebijakan maka penelitian ini mendorong untuk dibentuk sebuah lembaga non structural bernama Komisi Hukum Indonesia yang berfungsi sebagai pusat koordinasi informasi hukum, pusat koordinasi rancangan hukum dan pusat koordinasi pemasyarakataan hukum agar koordinasi antara pusat dan daerah dapat berjalan lebih baik dan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi prioritas dalam pengembangan zakat, sedekah dan wakaf dalam program pertanian oleh LAZ sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini merupakan jenis penelitian mix method menggunakan Analytic Network Process (ANP), Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data mengggunakan wawancara dan kuesioner dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada pada metode ANP. Teknik pengumplan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada LAZ-Dompet Dhuafa melalui Program Pertanian Sehat Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa pendayagunaan zakat dan sedekah untuk program produktif dengan menerapkan prinsip Maqoshid Syariah pada penyelenggaraan LAZ pada prinsip Akal (Al-Aql) prioritas pertama dalam membuat kebijakan pengembangan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Agama (Ad-Din) Jiwa (An-Nafs) menjadi prioritas kedua, Harta (Al-Maal) menjadi prioritas ke tiga, dan Keluarga (An-Nasl) perioritas terakhir. Dompet Dhuafa juga memberi pendampingan dalam pengelolaan keuangan, modal, teknologi dan marketing serta memfasilitasi pengadaan koperasi, pelatihan packaging & proses cocok tanam dan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja dan membahas tingkat laju pertumbuhan produksi dan elastisitas kesempatan kerja pada sector pertanian di Provinsi Papua Barat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dan analisis elastisitas titik. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data runtutan waktu berupa data tahunan yang bersumber dari lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dinas transmigrasi dan tenaga kerja serta dinas yang ada di Provinsi papua Barat yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Terdapat fonomena yang mengkhawatirkan dalam bidang kependudukan dan ketenaga kerjaan yaitu tingkat pendidikan yang relative rendaah dan keaahlian yang dimiliki kurang dapat memenuhi tuntutan teknologi sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja sector pertanian dalm PDRB Provinsi Papua Barat. Adapun nilai elastisitas kesempatan kerja sector pertanian sebesar 1.004 yang diikuti nilai rata rata produktivitas sector pertanian sebesar 4.252 miliar rupiah. Dari penelitian ini terdapat beberapa program yang nantinya akan direkomendasikan kepada pihak pihak yang membutuhkan, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sector pertanian dalam perekonomian Kabupaten Manokwari. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi dan analisis Location Quotien (LQ). Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data runtutan waktu (times series) berupa data tahunan yang bersumber dari lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dinas pertanianTanaman Pangan dan dinas terkait yang ada di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata – rata kontribusi sector pertanian terhadap PDRB Kabupaten Manokwari selama periode 2015 – 2019 sebesar 13, 25 persen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun merupakan sector basis, ditunjukkan dari nilai rata rata LQ sebesar1,24 persen.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah pertanian di Kabupaten Deli Serdang pada masa Orde Baru (1968-1998). Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat langkah, yaitu: pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu: sumber primer, berupa arsip, laporan, dan catatan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Departemen Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang; sumber sekunder, berupa buku, jurnal, dan terbitan berkala lainnya yang ada di Perpusatakaan Nasional, Perpustakan Pusat Universitas Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum masa Orde Baru Deli Serdang sudah menjadi lumbung padi bagi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan kondisi tanah dan geografis Deli Serdang yang sangat mendukung dengan sistem pertanian. Selain itu, lewat program Repelita 1-6 yang digagas Pemerintahan Orde Baru, menjadikan pertanian di Kabupaten Deli Serdang semakin berkembang. Pembangunan pusat pelatihan dan pembibitan pertanian di Kabupaten Deli Serdang juga ikut memberikan andil yang menyebabkan Deli Serdang sampai saat ini masih menjadi pusat lumbung padi di Sumatera Utara.

Dalam upaya pengembangan pertanian organik pemerintah meluncurkan program pengembangan pertanian organik melalui komitmen “Go Organik 2010”. Dalam komitmen ini, dicanangkan bahwa Indonesia akan menjadi produsen produk pertanian organik terbesar di dunia. Pengembangan pertanian organik diperlukan perencanaan dan implementasi yang baik secara bersamaan. Perencanaan dan implementasi juga dilakukan secara bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lembaga pelaku pengembangan usahatani organik di Kabupaten Enrekang dengan menggunakan analisis Interpretative Structural Modeling (ISM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam lembaga pelaku yang menjadi determinan (faktor penentu) pengembangan usahatani organic di Kabupaten Enrekang, yaitu: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Perusahan Daerah (Perusda)/Koperasi Unit Desa, dan Kelompok Tani/ Gapoktan.

YouTube adalah salah satu media informasi yang digemari banyak orang saat ini. Informasi terkait kinerja lembaga-lembaga zakat di Indonesia dapat diperoleh dari channel YouTubenya, misalnya channel YouTube Lazismu Pusat. Tujuan penelitian untuk menganalisis secara kualitatif profil dan kolom-kolom yang ada pada channel YouTube Lazismu Pusat. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa channel YouTube Lazismu Pusat memiliki profil dengan jumlah subscriber sebanyak 2.11K dan 396 postingan video. Channel YouTube Lazismu Pusat memiliki sembilan kolom seperti kebanyakan channel Youtube yang lain. Dari sembilan kolom, hanya delapan kolom (home, videos, shorts, live, community, channels, about dan search) yang dapat dianalisis secara eksploratif. Sementara kolom playlists tidak dapat dianalisis secara eksploratif.

Perkembangan riset terkait teknologi nano di negara-negara maju mempengaruhi riset teknologi nano di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pergerakan riset nano di Indonesia khususnya di lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dan perguruan tinggi serta melihat perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan riset teknologi nano. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif dengan pendekatan teori jaringan-aktor (actor-network theory) untuk melihat relasi pada aktivitas riset teknologi nano di Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI) dan Nano Center Indonesia (NCI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pergerakan yang berbeda di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia, dimana Institut Teknologi Bandung memilih pendekatan membuat satu pusat riset terkait ilmu nano dan teknologi nano, sedangkan Universitas Indonesia memilih pendekatan membuat beberapa pusat riset yang tersebar di beberapa fakultas. Lain halnya dengan pergerakan riset teknologi nano di Nano Center Indonesia yang fokus utamanya adalah menghasilkan produk.Kata kunci : Teknologi nano, Kebijakan, Riset di perguruan tinggi, Riset di lembaga litbang

Indonesia merupakan Negara Pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau produk pertanian yang berasal dari pertanian (Pulungan, 2008). Sebagian besar masyarakat di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Masyarakat petani yang bekerja di sektor pertanian, sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan. Pada umumnya penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan tingkat penerimaannya relatif rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal diperkotaan. Perbedaan penerimaan tersebut berkaitan erat dengan produktivitas para petani Indonesia yang tidak lepas dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimilki serta kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif kepada petani dan sebagainya. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produktifitas tanaman kubis adalah dengan meningkatkan harga yang diterima oleh petani. Tinggi rendahnya harga kubis yang dialami oleh petani membuat perlunya kita mengetahui berapa tingkat harga yang diperoleh oleh pedagang, ini dikarenakan adanya perbedaan harga antara petani produsen dengan pedagang. Tingkat harga di lembaga pemasaran akan mempengaruhi tingkat harga di petani produsen, dengan mengetahui marjin pemasaran yang diperoleh dari hasil pemasaran kubis.Dengan situasi diatas, maka petani sebagai produsen selain meningkatkan produksinya juga memerlukan suatu lembaga pemasaran yang memberikan kepastian pemasaran hasil produksi dengan harga yang layak. Saluran pemasaran melibatkan lembaga pemasaran yang merupakan lembaga perantara anatara produsen dan konsumen. Berdasarkan kondisi tersebut diharapkan terjadi kerjasama yang baik antara lembaga perantara dengan petani produsen. Dari gambaran di atas, maka penelitian ini bertujuan menganalisa produksi dan marjin pemasaran usahatani kubis di Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong

Penelitian ini berusaha mengeksplorasi hubungan antara infrastruktur jalan dan belanja infrastruktur dengan tax capacity di Indonesia. Dengan menggunakan metode stokastik frontier dan data penerimaan pajak mencakup 34 provinsi pada 2011–2016, hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara belanja infrastruktur dengan tax capacity pajak pusat maupun daerah, sedangkan ketersediaan infrastruktur hanya berpengaruh positif dan signifikan pada tax capacity pajak daerah. Tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat secara signifikan menunjukkan pengaruh positif, baik terhadap tax capacity pajak pusat maupun daerah. Akan tetapi, semakin besar dominasi sektor pertanian dalam perekonomian cenderung mengurangi tax capacity pajak pusat di provinsi tersebut. Demikian halnya faktor administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tax capacity pajak pusat.

Alat dan mesin pertanian (alsintan) mempunyai peran penting dalam rangka mendukung pemenuhan produksi pertanian. Sebagai salah satu usaha dalam pengaplikasian mekanisasi pertanian dan usaha untuk mempercepat adopsi alsintan, diperlukan dukungan kelembagaan dalam pengelolaannya. Salah satunya yaitu melalui suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa alsintan yang dinamakan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Pemerintah pusat saat ini sedang giat melaksanakan program mekanisasi pertanian ke seluruh pelosok tanah air, termasuk Kabupaten Madiun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaan UPJA terutama terkait dengan aktivitas pengelolaan dan penggunaan atau pemanfaatan alsintan dalam mendukung kegiatan usaha tani di Kabupaten Madiun. Alsintan yang paling banyak dimiliki oleh UPJA di Kabupaten Madiun adalah Traktor Roda 2 untuk percepatan pengolahan lahan. Dalam introduksi mekanisasi pertanian, UPJA konvensional di wilayah kajian belum cukup bisa berkontribusi. Sehingga diperlukan kerjasama/ keterlibatan lembaga administrasi dan lembaga ekonomi desa lain untuk bekerja bersama dengan UPJA. Setelah dilakukan proses klasifikasi data, dapat ditentukan jenis permasalahan dan pelatihan yang dibutuhkan. Pelatihan yang dibutuhkan berdasar data lapangan adalah pelatihan manajerial dan pelatihan teknis operasional UPJA. Program penguatan kelembagaan akan dilakukan dengan sasaran ketua UPJA dan program penguatan kemampuan teknis yang diberikan untuk operator dan teknisi alsintan tiap UPJA target.

Perkembangan teknologi dan informasi telah banyak merubah tatanan kehidupan, tidak terlepas dalam bidang Ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi atau IPTEKIN. Kebutuhan akan pengelolaan data penelitian yang selama ini belum dikelola oleh negara membuat PDII-LIPI dituntut untuk melakukan transformasi lembaga guna menjalankan tugas tersebut. Selain tuntutan akan kebutuhan pengelolaan data penelitian, potensi tumpang tindih akan tugas dan fungsi terjadi antara PDII-LIPI, Perpustakaan Nasional, dan Arsip Nasional Republik Indonesia turut mendorong PDII-LIPI untuk melakukan refocusing dan repositioning sehingga terdapat posisi, tugas dan fungsi yang jelas antara ketiga lembaga ini. Studi literatur dan wawancara mendalam dilakukan untuk menggali apa yang menjadi latar belakang transformasi PDII-LIPI. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan kepada para praktisi di bidang Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan terkait dengan transformasi lembaga ini.

Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi yang dapat menunjang strategi bisnis organisasi memerlukan konsep perencanaan Arsitektur Enterprise (AE). Hal ini berlaku juga pada Pusat Penelitian Informatika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bandung (P2I-LIPI). Sebagai lembaga penelitian bidang informatika,P2I-LIPI memerlukan cetak biru AE yang dapat dijadikan dasar pengembangan arsitektur SI guna menunjang efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan bisnisnya. Enterprise Architecture Planning (EAP) adalah metodologi yang dapat digunakan untuk mendesain SI berskala enterprise tersebut. EAP dapat mendefinisikan cetak biru arsitektur SI enterprise yang meliputi arsitektur data, aplikasi, dan teknologi.

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah suatu Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, lembaga ini memiliki tugas untuk melakukan kegiatan statistik yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menyediakan data statistic di Indonesia maka Badan Pusat Statistik membuat website untuk memberikan informasi dan berita terkait dengan kegiatan statistik yang ada di Indonesia. Setiap website termasuk website pemerintahan harus memiliki kualitas yang baik agar mudah untuk digunakan oleh pengguna. Untuk menguji kualitas website tersebut maka dilakukan evaluasi website dengan menggunakan metode pengujian usability website dengan mengobservasi pengguna dengan metode observasi, dilanjutkan dengan metode Think Out Loud, serta ditambahkan dengan kuesioner Nielsen’s Attributes of Usability (NAU). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode observasi website Badan Pusat Statistik berada pada tingkat ke-3 dari 5 skala atau Cukup, lalu dengan metode Think Out Loud mayoritas reaksi responden adalah positif, serta pengujian dengan kuesioner NAU dapat disimpulkan bahwa website Badan Pusat Statistik Cukup dalam memenuhi kelima kategori usability menurut Nielsen Model

Tujuan Pembelajaran bahasa Arab yang pertama kali muncul di Indonesia untuk memahami kitab Allah SWT dan untuk memahami hadits Nabi dan semua sumber peraturan dan hukum agama. bahasa Arab telah masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di dalamnya pada abad pertama Hijriah, sehingga bahasa Arab diajarkan di lembaga pendidikan, lembaga Islam dan bahkan universitas Islam, termasuk di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. terutama di pusat pengajaran bahasa asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendidikan bahasa Arab di Pusat Pendidikan Bahasa Asing di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, dengan menggunakan ukuran dari standar internasional (CEFR). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskripsi analitis, dan hasil penelitian ini adalah: Pengajaran bahasa Arab di Pusat Pendidikan Bahasa Asing di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo dilakukan dengan baik tetapi tidak cukup, Setelah mencatat kebutuhan siswa dalam mengembangkan kemahiran bahasa mereka, peneliti mengklaim bahwa mengajar bahasa Arab di pusat ini perlu dimodifikasi dengan menggunakan standar internasional ( CEFR ).

Lembaga Pendidikan di Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis, salah satunya adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Mayoritas umat muslim di Indonesia mendirikan banyak pondok pesantren di negeri ini. Peran pesantren saat ini bukan hanya menjadi Lembaga Pendidikan, namun juga sebagai Lembaga yang dapat meningkatkan nilai ekonomi melalui program-program yang terdapat di pondok pesantren. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pondok pesantren Ma’had Al-Zaytun dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren al-Zaytun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi literatur terkait topik penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pondok pesantren Al-Zaytun selain menjadi Lembaga pendidikan Islam juga memiliki sumber daya yang cukup besar, sehingga dengan sumber daya tersebut pondok pesantren al-Zaytun dapat melaksanakan berbagai aktivitas, salah satunya memiliki sentra-sentra ekonomi baik dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan koperasi yang dapat membantu meningkatkan ekonomi sivitas Al-Zaytun dan masyarakat sekitar seperti pemberian pinjaman dan permodalan dari Koperasi pondok pesantren Ma’had Al-Zaytun; P3KPI menyediakan lahan dan permodalan bagi mereka yang ingin bertani dengan sistem bagi hasil dari hasil panen yang diperoleh; Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar khususya untuk mengelola pertanian dan perkebunan Ma’had Al-Zaytun; dan penyaluran harakah zakat dan harakah Qurban kepada masyarakat sekitar pondok pesantren.

<p><strong>English</strong></p><p>Incremental Capital Output Ratio (ICOR) is useful to estimate required investment according to targeted economic growth rate. This study aims to estimate ICOR of agriculture sector by regency/municipality in Indonesia. Secondary data used in this study come from institutions at the central, pr ovincial, and regency/municipality levels from 2008 to 2012. The ICORs range from 2.65 to 4. 97 with average food crop, horticulture, estate crop, and livestock subsectors are each of 3.22, 3.40, 3.20 and 3.23. Total regencies/municipalities classified as h igh and medium are 73.24 percent in food crop subsector, 81.09 percent in horticulture subsector, 80.89 percent in estate crop subsector, 81.49 percent in livestock subsector, and 70.63 percent for agricultural subsector. Implications of this study are: (i ) central and regional governments need to collaborate in order to determine focused investment and to improve regional investment; (ii) it is necessary to estimate investment by subsector in all regencies/municipalities based on each targeted economic gro wth rate; and (iii) related first echelons in the Ministry of Agriculture along with regency/municipality governments could collaborate to determine focused subsector to achieve targeted growth rates.</p><p> </p><p><strong>Indonesia</strong></p><p>Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dapat digunakan untuk menghitung besaran target kebutuhan investasi yang diperlukan berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Kajian ini bertujuan untuk memperkirakan nilai ICOR sektor pertanian menurut kabupaten/kota seluruh Indonesia dan menghitung jumlah kabupaten/kota berdasarkan klasifikasi efisiensi tinggi, sedang, dan rendah dari nilai ICOR yang dimiliki. Kajian menggunakan data sekunder tahun 2008–2012 yang bersumber dari lembaga-lembaga terkait baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hasil analisis menunjukkan kisaran nilai ICOR pada masing-masing kabupaten/kota adalah antara 2,65 hingga 4,97 dengan rata-rata nilai ICOR subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan serta sektor pertanian secara berurutan adalah 3,22, 3,40, 3,20, dan 3,23. Jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori efisiensi relatif tinggi dan sedang mencapai 73,24 persen pada subsektor tanaman pangan, 81,09 persen pada subsektor hortikultura, 80,89 persen pada perkebunan, 81,49 persen pada subsektor peternakan, dan 70,63 persen untuk sektor pertanian. Hasil analisis ini berimplikasi di antaranya pada: (1) pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkoordinasi kebijakan untuk memberikan fokus investasi pada subsektor atau sektor pertanian dalam rangka meningkatkan investasi di daerah baik yang bersumber dari investasi pemerintah, swasta maupun masyarakat; (2) perlu dilakukan perhitungan kebutuhan investasi menurut subsektor dan masing-masing pelaku investasi pada seluruh kabupaten/kota setelah sasaran pertumbuhan ekonomi ditetapkan; dan (3) unit-unit eselon I terkait di Kementerian Pertanian dapat melakukan koordinasi penentuan fokus utama subsektor dan kabupaten/kota untuk menyandingkan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan investasi dapat dilakukan bersama-sama. </p>

Teori wilayah kota yang berkelanjutan menunjukkan kebutuhan untuk membangun sistem pendukung kehidupan yang lebih baik. Meskipun diharapkan dapat menyediakan pangan yang cukup untuk generasi saat ini dan masa depan, sektor pertanian menghadapi tantangan untuk bertahan di tengah masifnya urban sprawl. Pasca pandemi COVID-19 saat ini dan resesi ekonomi global, sektor pertanian tetap produktif sebagai sektor yang berperan penting dalam sistem ketahanan pangan yang memasok kebutuhan dalam negeri. Penelitian ini menyajikan studi kasus Indonesia bagian barat yang dianggap sebagai salah satu daerah berkembang yang sangat luas. Pertumbuhan pusat-pusat perkotaan gaya sentrifugal ditandai dengan perkembangan pesat menuju pinggiran yang menyebabkan hilangnya lahan pertanian. Oleh karena itu, memperburuk kemunduran kesejahteraan petani, saat ini dokumen perencanaan yang ada juga tidak dapat mengendalikan fenomena yang meluas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan pertanian pinggiran kota untuk mengakomodasi kebutuhan pangan sendiri dan memastikan pendapatan yang memadai bagi petani muncul sebagai motivasi yang paling mendorong petani untuk tetap bertahan di sektor pertanian (Adrianto et al., 2013). Secara keseluruhan, studi ini bertujuan untuk mengetahui peluang pelestarian lahan pertanian. Dengan menerapkan metode penelitian kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi luasan minimal lahan pertanian (khususnya padi) untuk mendukung kesejahteraan petani.

Kebijakan perdagangan internasional yang telah terjadi saat ini adalah salah satu aspek penentu dalam perwujudan kedaulatan pangan nasioal yang strategis dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani lokal di Indonesia. Hal ini terbukti dari data dari Kementerian pertanian mencatat bahwa tahun 2017-2021 nilai ekspor Indonesia mencapai angka 26,370 miliar dolar US dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,83 persen pertahun. Sehingga Badan Pusat Statistik mencatat bahwa selama dua periode sektor pertanian memberikan kontribusi dalam pertumbuhan laju pertanian sebesar 6,23% pertahun Dilain sisi, Ketergantungan impor pangan nasional meningkat sebanyak 2 kali lipat terlihat pada komoditas beras sebesar 10 persen, jagung 201%, kedelai 55% dan gula sebesar 50%. Padahal komoditas-komoditas yang ada telah menyerap masing-masing 23 juta, 9 juta, 2,5 juta, dan 1 juta rumah tangga atau sebesar 68% dari total rumah tangga di Indonesia Salah satu kebijakan WTO sebagai lembaga tertinggi perdagangan dunia memiliki perjanjian yang didalamnya termasuk perjanjian berbasis pertanian atau yang dikenal dengan AOA (Aggrement on Agriculture). AOA ini merupakan salah satu perjanjian pertanian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen WTO. Terdapat tiga pilar utama pembangun dokumen WTO yakni : 1. Akses pasar, 2. Subsidi Domestik, dan 3. Subsidi Ekspor. Namun faktanya, kebijakan AOA WTO menggangu aktivitas perdagangan negara-negara berkembang termasuk Indonesia

Kolaborasi penelitian maupun publikasi ilmiah yang dilakukan individu maupun institusi bertujuan meningkatkan kualitas penelitian maupun publikasi ilmiah. Kolaborasi menciptakan hubungan individu dengan institusi yang saling membantu dalam peningkatan kualitas penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan analisis kolaborasi institusi pada publikasi jurnal ilmiah Indonesia berbasis data Indonesian Scientific Jurnal Database (ISJD). Penelitan bertujuan mengetahui 1) publikasi berdasarkan kategori; 2) publikasi institusi per tahun; 3) sepuluh institusi terproduktif dalam publikasi; 4) kolaborasi institusi terbanyak; dan 5) perbandingan kategori kolaborasi berdasarkan institusi. Analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilakukan selama Oktober sampai November 2021 dengan menggunakan Dashboard ISJD (lipi.go.id) Data diperoleh melalui proses penelusuran terhadap jurnal ilmiah Indonesai kurun 2017– 2019. Hasil analisis menunjukkan: 1) publikasi berdasarkan kategori terbanyak adalah bidang pendidikan (29.702 publikasi), kesehatan dan kedoteran (15.274 publikasi), ekonomi (13.676 publikasi), rekayasa (13.156 publikasi), dan manajemen (12.502 publikasi); 2) dari 10 institusi menunjukkan bahwa tahun 2017 merupakan tahun dengan jumlah publikasi terbanyak. Institut Pertanian Bogor (IPB) paling banyak mempublikasikan dalam kategori pertanian. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) paling banyak mempublikasikan dalam kategori biologi; 3) terdapat sepuluh institusi terproduktif dalam publikasi; 4) kolaborasi institus terbanyak, dimana Institut Pertanian Bogor merupakan institusi terbanyak berkolaborasi; dan 5) data perbandingan kategori kolaborasi berdasarkan institusi.

Konsep Library, Archives, Museum (LAM) sebenarnya telah berkembang sejak tahun 1990-an, di dunia. Hal ini muncul ketika lembaga-lembaga ini melihat misi mereka tumpang tindih, padahal, kegiatan mereka semua adalah sama, yaitu sebagai sumber informasi. Dalam karya tulis ini, penulis mencoba mengkaji bagaimana konsep LAM dalam dunia kearsipan di Indonesia. Dengan tujuan mengetahui sejauh mana konsep LAM telah menyentuh dunia kearsipan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis melakukan observasi, wawancara hingga tinjauan pustaka. Dari hasil penelitian tersebut, dunia kearsipan di Indoensia selama ini telah berkolaborasi dengan perpsutakaan maupun museum. Hal ini dilihat dari struktur lembaga di daerah dimana adanya penggabungan antara fungsi arsip dan perpustakaan bahkan hingga permuseuman. Selain itu di bidang preservasi, selama ini arsiparis bidang preservasi sering menjadi narasumber di museum, terutama preservasi koleksi kertas. Terlebih saat ini dengan banyak bermunculannya “diorama” yang dibangun oleh lembaga kearsipan, diorama notabene adalah bagian dari museum, maka akan menjadi bagian dari asosiasi museum di daerah maupun pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jenis zakat kontemporer, lembaga dan proses manajemen zakat di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan teori zakat serta metode studi pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema kajian. Lembaga-lembaga zakat berkembang mengikuti peradaban modern. Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa zakat kontemporer tidak berbeda dengan zakat klasik, yaitu fardhu 'ain dan merupakan kewajiban "ta'abbudi" yang terikat oleh syarat dan rukun. Beberapa contoh zakat kontemporer adalah zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, Gedung, jasa dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Lembaga-lembaga zakat di Indonesia perlu dikelola dengan baik agar zakat bisa menjadi sumber dana potensial yang dapat diberdayagunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam. Kehadiran lembaga manajemen zakat diharapkan mampu mewujudkan tercapainya tujuan zakat dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

Strategi pengembagan sektor pertanian harus didasarkan pada indetifikasi komprehensif dari berbagai permasalahan dan keterlibatan berbagai kelompok kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan strategi-strategi alternatif prioritas bagi pemerintah di Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian berbasis data kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada data kualitatif berupa wawancara dan data kuantitatif berupa kuesioner. Sumber informasi yang dilakukan penelusuran adalah pemerintah Kabupaten Lebak, petani, ahli pertanian dan ahli manajemen strategi. Dari data yang terkumpul dipilah sesuai tahapan dan kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, teridentifikasinya berbagai faktor internal dan eksternal dari hasil wawancara, kedua, posisi strategi pemerintah Kabupaten Lebak dalam upaya pembangunan pertanian berada pada posisi grow and build, dan ketiga, terdapat sembilan alternatif strategi prioritas bagi pengembangan sektor pertanian. Strategi yang menjadi alternatif utama adalah “aktif dalam menjemput informasi program bantuan atau kerjasama dari pemerintah pusat, provinsi, daerah atau lembaga lain”. Strategi tersebut sebagai peringkat prioritas pertama yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

Pengembangan pertanian bawang merah sebenarnya dapat berupa harga konsumen, sehingga harga bawang merah di Provinsi Sulawesi Selatan dilihat tahun 2019-2024 yaitu pola yang mengandung unsur trend dan memprediksi stabilitas harga kepada konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis trend dan memprediksi harga bawang merah di Sulawesi Selatan. Data sekunder diperoleh melalui lembaga atau instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan serta sumber-sumber lain yang dapat menunjang penelitian ini. Data sekunder juga dikumpulkan meliputi data sekunder pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) nasional. Hasil penelitian bahwa Trend perkembangan perubahan harga bawang merah mulai periode Januari 2019 sampai Desember 2023 adalah cenderung meningkat. Hal ini ditandai oleh koefisien regresi yang positif sebesar 62,535. Memprediksi harga bawang merah pada bulan Januari sampai Desember 2025 dengan harga bawang merah sekitar Rp. 23.427 perkg – Rp. 24.115 perkg. Tahun 2026 sampai Desember 2026 sebesar Rp. 24.177 perkg – Rp. 24.865 perkg di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, produsen meningkatkan produktivitas bawang merah sebagai antisipasi peningkatan permintaan yang besar dan memungkinkan konsumen mengendalikan biaya ketika harga bawang merah sedang tinggi.

Library of Research Center of Biotechnology Indonesian Institute of Sciences (PPPB-LIPI) has been existing for 34 years. The collection development and improve progress in biotechnology science that has been growing rapidly, it is must a library to keep up transformation with this development in this age. The fact, the library’s out of date printed collection still exist. Because of that, it is necessary to review subject and physical library collection. This analysis’s aims to make a data for library collection weeding policy to know what type, subject and year of a library collection that is going to weed, library collection that is needed in the future and as tools collection development for furthermore, library collection development policy hereafter. This analysis uses survey method. Data collection is done which disseminates questionnaire to the researcher and literature study. The result shows that 40% of the printed collections are maintained with the textbook criteria of 55.9%. PPPB-LIPI is suggested to prioritize audio visual collections to 86.4%, the type of audio-visual acquisition is 39% computer files, 39% online information on the internet. Based on the publication’s year, 54.2% of the library collections weeding list are those over the past 15 years, fields outside of biotechnology that defended are chemistry at 64.2%. This research produces data to formulate collection weeding policies, namely the types of printed collections that is weeded immediately are journals, the subjects of the collections that defended are chemistry, pharmacy, animal husbandry, plants.

Wilayah perbatasan Indonesia identik dengan wilayah yang belum sejahtera. Kondisi ini menarik untuk dibahas potensi yang dapat dikembangkan di wilayah perbatasan Indonesia sehingga dapat dicari solusi percepatan pembangunan. Tiga tujuan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: (1) Mengidentifikasi tipologi wilayah berdasarkan wilayah geografi, (2) Mengidentifikasi komoditas yang menjadi potensi investasi di daerah perbatasan Indonesia berdasarkan tipologi wilayah perbatasan, (3) Memetakan sebaran potensi investasi daerah perbatasan Indonesia dengan menggunakan sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan analisis deskriptif data sekunder dari badan pusat statistik (BPS) di 41 kabupaten yang diprioritaskan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Hasil Penelitian menjelaskan bahwa sektor primer seperti sektor pertanian, perkebunan dan perhutanan serta sumberdaya alam masih mendominiasi peluang investasi di wilayah perbatasan Indonesia.Implikasi dari penelitian ini adalah menjadi acuan bagi investor baik nasional maupun internasional dalam menanamkan investasi serta bagi pemerintah pusat, dapat menjadi agenda perencanaan percepataan pembangunan wilayah terluar dan terpencil Indonesia.

Many research centres have emerged in zakat institutions to encourage the efficiency of zakat fund management. It is a positive effort to optimize the use of zakat funds. This study aims to analyze the law on using zakat funds for research centres. To achieve this goal, this article compares the practice of IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies) research centre Dompet Dhuafa with the fiqh concept of eight groups of zakat recipients. This research will focus on defining the meaning of fī sabīlillah (for the cause of Allāh) and āmil (those employed for zakat) for eight groups of zakat expenditures by looking at the practice of Dompet Dhuafa in Indonesia. The results of this study indicate that research centres of zakat institutions can be considered 'amil if they have official permission from the government. However, research centres that do not have legal permits cannot be given zakat funds. This study will come with results from an Islamic perspective and suggestions for future research. Abstrak: Dengan munculnya banyak pusat penelitian di lembaga zakat untuk mendorong efisiensi pengelolaan dana zakat, hal tersebut merupakan upaya positif untuk mengoptimalkan penggunaan dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan dana zakat ke pusat penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini mencoba membandingkan praktik IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies) pusat penelitian Dompet Dhuafa dengan konsep fikih tentang delapan kelompok penerima zakat. Penelitian ini akan fokus pada pendefinisian makna fī sabīlillah dan āmil pada delapan kelompok penerima zakat dengan melihat praktik Dompet Dhuafa di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pusat penelitian lembaga zakat dapat dianggap sebagai pekerja zakat (‘amil) jika memiliki izin resmi dari pemerintah. Namun, pusat penelitian yang tidak memiliki izin hukum tidak dapat diberikan dana zakat. Studi ini akan datang dengan hasil dari perspektif Islam dan saran untuk penelitian masa depan.

Praktek Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian terjadi di banyak daerah di Indonesia termasuk di Gorontalo ,menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunya di Kota Gorontalo mengalami penurunan jumlah luasan lahan pertanian diakibatkan karena peralihan fungsi lahan. Dampak secara langsng dari alih fungsi lahan yaitu hilangnya lahan garapan petani dan berkurangnya jumlah produksi pertanian. Penelitian ini melihat alih fungsi lahan pertanian di Gorontalo menurut persepsi akademi pertanian sebagai kelompok yang relevan dengan tema penelitian. Informan dalam penelitian adalah dosen pertanian yang ada di berbagai kampus di Gorontalo. Proses pengambilan data penelitian menggunakan wawancara mendalam bersama informan penelitian, pengambilan data dan analsis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma akademisi pertanian terhadap alih fungsi lahan sangat beragam, salah satu informan menyampaikan bahwa alih fungsi lahan mempengaruhi produksi pangan, namun juga disampaikan oleh informan lain bahwa di Gorontalo mempunyai daerah satelit yang memproduksi pangan.

KPI adalah lembaga negara yang independent tentang Penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD.metode peneletian yan di gunakan kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian Dalam penerapan peraturan ini, KPID Riau memang memberikan stimulan seperti penghargaan kepada lembaga penyiaran yang memang menayangakan konten lokal dengan kualitas yang baik, serta durasi yang sesuai dengan tujuan dari tayangan konten lokal adalah untuk memberikan pemahaman dan mewujudkan rasa kebanggaan serta pengetahuan terhadap daerahnya.

Eksistensi seorang petani di Indonesia akan lebih kuat apabila bergabung dalam suatu kelompok atau organisasi pertanian. Kegiatan kelembagaan pertanian di Indonesia banyak diarahkan kepada pengembangan tanaman pangan khususnya padi, tidak terkecuali di Cianjur Jawa Barat. Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) merupakan suatu lembaga pertanian yang berperan aktif mengembangkan dan melestarikan padi Pandanwangi sebagai varietas Indikasi Geografis. Eksistensi MP3C akan dilihat dari kepuasan para pemangku kepentingan terhadap perannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji : 1). Bagaimana keberadaan dan peran MP3C; 2). Seberapa besar kepuasan pemangku kepentingan terhadap peran dan kinerja MP3C. Terkumpul sejumlah 35 tanggapan dari responden yang terdiri dari petani Pandanwangi, pedagang dan konsumen beras Pandanwangi, pemerintah dan akademisi. Penentuan responden sebagai sampel dilakukan dengan teknik quota sampling. Terdapat 5 dimensi untuk mengukur kepuasan terhadap kinerja dan kepentingan lembaga MP3C. Dimensi tersebut meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty. Untuk menjawab tujuan penelitian pertama dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap informasi dan tanggapan responden. Tujuan penelitian ke dua dijawab dengan metode analisis Customer Satisfaction Index (CSI) dan Importance and Performance Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan : 1) Keberadaan lembaga MP3C sangat penting bagi para pemangku kepentingan. MP3C berperan dalam mengontrol, mengawal, mengawasi dan membina petani padi Pandanwangi yang menjadi anggotanya; 2) Peran MP3C dianggap sangat penting oleh pemangku kepentingan dalam hal pembinaan dan penyuluhan, sedangkan kinerja MP3C dianggap memberikan rasa puas dengan nilai CSI sebesar 69.93%. Keadaan demikian diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan berkelanjutan dan keberlangsungan lembaga MP3C dalam upaya mengembangkan dan melestarikan padi Pandanwangi.

Sektor pertanian Indonesia memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di era globalisasi. Potensi besar yang dimiliki sektor pertanian Indonesia tersebar diberbagai wilayah, salah satunya ialah Kabupaten Sleman. Penerapan teknologi pertanian modern terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian, namun tidak terlepas dengan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, seperti penurunan mutu lahan. Sehingga diperlukan adanya implementasi pertanian modern berkelanjutan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pengembangan pertanian pangan modern berkelanjutan, sebagai fasilitas penunjang untuk menciptakan inovasi teknologi pertanian, ramah lingkungan, dengan menerapkan beberapa prinsip desain dari konsep zero energy building (ZEB). Metode penelitian berupa gabungan eksperimen berbasis simulasi dan deskriptif kuantitatif, dengan tingkat kebutuhan energi bangunan sebagai parameter pengukuran yang mempertimbangkan iklim mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi desain pasif mampu menekan kebutuhan energi bangunan, dan pengoptimalan sumber energi alternatif turut mendukung dalam menciptakan bangunan dengan tingkat ketergantungan rendah terhadap pusat sistem energi (listrik dan air). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan prinsip desain pada konsep ZEB, berupa efisiensi energi dan pemanfaatan sumber energi terbarukan, bangunan dapat menunjang upaya pengembangan pertanian pangan modern berkelanjutan.