Conecte-se

Bibliografias temáticas / Indonesia. Direktorat Jenderal Bantuan Sosial

Literatura científica selecionada sobre o tema "Indonesia. Direktorat Jenderal Bantuan Sosial"

Autor: Grafiati

Publicado: 26 de julho de 2024

Última modificação: 27 de julho de 2024

Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos

Selecione um tipo de fonte:

Índice

Artigos de revistas
Livros

Consulte a lista de atuais artigos, livros, teses, anais de congressos e outras fontes científicas relevantes para o tema "Indonesia. Direktorat Jenderal Bantuan Sosial".

Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.

Artigos de revistas sobre o assunto "Indonesia. Direktorat Jenderal Bantuan Sosial"

1

Yasni, Raynal, e Heri Yulianto. "PERAN BELANJA MODAL DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA". Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi 4, n.º 1 (30 de novembro de 2020): 39–63. http://dx.doi.org/10.35837/subs.v4i1.819.

Texto completo da fonte

Resumo:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua instrumen kebijakan belanja pemerintah dalam mengatasi ketimpangan daerah yang diukur dengan indeks Theil. Penelitian ini menggunakan unit analisis kabupaten/kota yang ada di tiap provinsi sebagai objek. Data penelitian berbentuk data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS dalam kurun waktu 2012 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap indeks Theil provinsi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel rasio belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan Provinsi di Indonesia, sedangkan rasio belanja bantuan sosial bepengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Hasil penelitian ini turut menegaskan pentingnya bentuk kebijakan dibandingkan sekedar jumlah belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

2

Haramaini, Muhammad Nashiruddin. "Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid Oleh Direktorat Jenderal Ebtke Di Indonesia". Journal of Economics and Business UBS 12, n.º 6 (10 de janeiro de 2024): 3730–46. http://dx.doi.org/10.52644/joeb.v13i1.927.

Texto completo da fonte

Resumo:

Indonesia berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi 88.3% pada tahun 2015 menjadi 99,63% pada 2022. Capaian ini diantaranya dengan mengejar elektrifikasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan transmigrasi, banyak diantaranya di pulau-pulau terpencil. Usaha ketenagalistrikan di Indonesia yang hanya melibatkan sedikit sektor swasta menyebabkan listrik pedesaan harus ditanggung oleh pemerintah. Salah satu program penting adalah penerapan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan (ET). Tugas ini dibebankan kepada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE). Tujuan utama program ini adalah meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus meningkatkan porsi ET pada bauran energi nasional. Kajian ini bertujuan meneliti sejauh mana program ini dilaksanakan dan mendapatkan aspek keberlanjutan yang penting untuk mengevasluasi keberhasilan program tersebut. Kajian ini membatasi hanya untuk program kelistrikan pedesaan yang dibiayai APBN DJ EBTKE dengan jenis pembangkit PLTMH dan PLTS. Kebaruan penelitian ini menggunakan data terakhir sampai 2022 dan kajian literatur kualitatif untuk melihat aspek keberlanjutannya. Keberhasilan program ini dievaluasi menggunakan aspek keberlanjutan. Temuan kajian ini mendapatkan bahwa program ini dinilai baik pada dimensi teknis, sosial/ etis, dan lingkungan. Tetapi program ini sangat kurang jika dinilai dari dimensi ekonomi dan organisasi/ institusi. Kebijakan pemerintah pusat yang berbasiskan capaian tahunan anggaran APBN cenderung menggunakan pendekatan top-down dan menetapkan tujuan jangka pendek, dengan indikator kapasitas pembangkit terpasang (installed capacity). Sedangkan komunitas pedesaan sebagai pengguna dan stakeholder kunci program ini cenderung diperlakukan sebagai penerima bantuan dan kurang dilibatkan secara penuh. Akibatnya keberlanjutan pembangkit yang terpasang menjadi tantangan besar di masa mendatang.

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

3

Dalil, Ahmad, Sukidin` Sukidin e Wiwin Hartanto. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2018". JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial 14, n.º 1 (1 de abril de 2020): 178. http://dx.doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598.

Texto completo da fonte

Resumo:

Otonomi daerah diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, baik pelayanan yang sifatnya langsung maupun pelayanan yang tidak langsung, seperti pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, sehingga penyediaan barang publik dan pelayanan publik dapat lebih terjamin. Alokasi Belanja Modal dilandasi oleh kebutuhan daerah dari sarana dan prasarana, untuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Variabel yang berpengaruh terhadap pangalokasian Belanja Modal antara lain seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2013-2018. Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari dokumen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan estimasi model Fixed Effect Model (FEM) dan bantuan program aplikasi EViews 9.0. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 sebesar 90,2918% sisanya sebesar 9,028% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. secara parsial 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

4

Meladia, Meladia, Muhammad Nadjib e Muhammad Akbar. "PENGGUNAAN HASHTAG (#)AKUN TWITTER DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM UPAYA MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK". KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi 6, n.º 2 (7 de novembro de 2018): 241. http://dx.doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5321.

Texto completo da fonte

Resumo:

ABSTRAK Perkembangan media sosial terus mengubah cara berkomunikasi. Satu alat yang belum diteliti yang tersedia pada platform media sosial adalah hashtag. Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) tipe dan fungsi Hashtag yang digunakan pada akun twitter @DitjenPajakRI. 2) isi Hashtag yang digunakan pada akun twitter @DitjenPajakRI. 3). Pengaruh penggunaan Hashtag pada akun twitter @DitjenPajakRI untuk membangun kesadaran membayar pajak masyarakat dengan model AISAS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan analisis isi kuantitatif dan analisis regresi menguji variable dari hashtag ke dalam model AISAS. Adapun total hashtag yang dianalisis adalah sejumlah 51 hashtag selama periode 1 Januari – 31 Maret 2016 dan populasi survei adalah follower akun twitter @DitjenPajakRI, pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling-convienence sampling sebanyak lima puluh orang. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, kuisioner, dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan frekuensi tabulasi silang dan analisis regresi dengan bantuan program SPSS IBM 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tipe hashtag lebih dominan hasil retweet dan Fungsi Hashtag lebih banyak fungsi pengelompokkan; 2) Isi Hashtag lebih banyak bertopik kegiatan, bersifat informatif dan tautan berupa photo; 3) Tweet menggunakan Hashtag di sosial media dalam kegiatan penyuluhan online kesadaran membayar pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan kepada attention, interest, search, action, dan share berdasarkan hasil uji model yang dilakukan, dengan memanfaatkan fitur yang ada di sosial media di harapkan membantu pemerintah dan lembaga non profit dalam kegiatan penyuluhan, dan kampanye kesadaran masyarakat.

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

5

Syahrin, Muhammad Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, n.º 1 (28 de março de 2018): 43. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57.

Texto completo da fonte

Resumo:

Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Perwujudan kedaulatan negara tersebut diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, kini kedaulatan negara berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut, dapat dilihat dari semakin meningkatnya keberadaan pengungsi dan pencari suaka. Belum lagi adanya eksodus tenaga kerja asing asal Tiongkok yang kini mulai mengekspansi sektor ketenagakerjaan. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana keberlakuan eksistensi kedaulatan negara Indonesia dalam perspektif keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa permasalahan kebijakan bebas visa kunjungan, keberadaan pengungsi dan pencari suaka, serta eksodus tenaga kerja asing Tiongkok berdampak langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan negara. Inilah yang menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjadi otoritas terdepan dalam menjaga wibawa pintu gerbang negara (bhumi pura wira wibawa).

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

6

Setyoningtyas, Yusi Dwi, Emmy Darmawati e Sutrisno Mardjan. "Evaluasi Keberlanjutan Pemanfaatan Alat Dan Mesin Pertanian Pascapanen Kopi". Jurnal Keteknikan Pertanian 10, n.º 2 (21 de setembro de 2022): 162–71. http://dx.doi.org/10.19028/jtep.010.2.162-171.

Texto completo da fonte

Resumo:

Kopi sebagai penyumbang devisa terbesar keempat Indonesia dan produksinya didominasi perkebunan rakyat dengan pengelolaan yang terbatas. Untuk mendukung hilirisasi kopi lokal maka Direktorat Jenderal Perkebunan mengembangkan peralatan pascapanen kopi melalui bantuan alat dan mesin (alsintan) pascapanen dan pengolahan kopi. Sehingga evaluasi pemanfaatan alsintan terhadap keberlanjutan perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan pembangunan industri prioritas kopi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi keberlanjutan pemanfaatan bantuan alsintan pascapanen kopi bantuan pemerintah periode tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan metodologi survei melalui pendekatan expert systemdengan teknik analisis yakni: Data Envelopment Anaysis (DEA) dan Analitycal Hierarchical Process (AHP). Penelitian ini menunjukkan bahwa status keberlanjutan pemanfaatan alat dan mesin pertanian pascapanen kopi semua poktan masuk dalam kategori baik pada aspek ekonomi dan teknologi. Sedangkan rekomendasi strategi peningkatan pemanfaatan alsintan pascapanen kopi sesuai alternatif yang diprioritaskan adalah bahan baku dengan stakeholder yang berperan yaitu poktan.

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

7

Sihombing, Januardo Sulung Partogi. "REDIVASI KELEMBAGAAN OTORITAS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERPAJAKAN NASIONAL YANG PROGRESIF". Jurnal Ius Constituendum 5, n.º 1 (13 de maio de 2020): 140. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093.

Texto completo da fonte

Resumo:

<p>Dalam rangka melakukan ultimasi atas kinerja kelembagaan otoritas pajak di Indonesia, maka diperlukan sebuah studi hukum yang berlatar belakang sosial. Intisari dari pemberlakuan nilai atas hasil kajian ini akan bermuara pada urgensi untuk mewujudkan tindakan redivasi yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak. Adapun unsur filosofis yang digunakan dalam artikel ini adalah kepentingan reinstitusionalisasi dan tujuan negara demi pemberlakuan sistem perpajakan yang progresif. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer kemudian dianalisis secara deskriptif dan diolah secara kualitatif. Kesimpulan dari artikel ini adalah jika ditilik lebih lanjut dari skala penerimaan pungutan pajak wajib dalam tugasnya sebagai <em>backbone</em> di pos penerimaan negara, Indonesia masih dianggap tertinggal jauh, namun pembaharuan dan perencanaan perbaikan konsep terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi suatu badan yang lebih otonom seperti beberapa negara lain. Upaya redivasi dalam mewujudkan sistem perpajakan nasional yang progresif dapat diusahakan dengan memberlakukan teori dari Paul Bohannan, yang menjelaskan pentingnya pengaturan pelembagaan kembali dari norma-norma (<em>reinstitutionalization of norms</em>), hal ini sesuai dengan kondisi kelembagaan perpajakan Indonesia yang masih bercampur fungsi <em>budgetair </em>dan <em>regulerend</em>nya sehingga menghambat optimalisasi kinerja.</p>

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

8

Misbach, Almahsun, Panji Suwarno e Bayu Asih Yulianto. "PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN LAUT MELALUI SINERGI ANTAR INSTANSI PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI". JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI 6, n.º 1 (1 de julho de 2022): 76–97. http://dx.doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1561.

Texto completo da fonte

Resumo:

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia, membuka peluang bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di laut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai), yang merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, berkaitan dengan peraturan tersebut karena memiliki armada patroli. Bea Cukai dapat meminta bantuan instansi lainnya dalam upaya menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi peningkatan kualitas pengawasan laut menggunakan perspektif Bea Cukai sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan laut dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas kolaborasi antar instansi yang didukung dengan landasan hukum dan komitmen bersama serta pemahaman akan konsep keamanan maritim dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

9

Bender, George Wilhelm. "Penggunaan Tiktok Dalam Kampanye Sadar Stunting 2022 Untuk Menurunkan Prevalensi Stunting". Jurnal Public Relations (J-PR) 3, n.º 2 (19 de janeiro de 2023): 131–38. http://dx.doi.org/10.31294/jpr.v3i2.1699.

Texto completo da fonte

Resumo:

Indonesia mempunyai tantangan besar dalam menikmati bonus demografi tahun 2020-2030 dimana dimana komposisi penduduk terdiri dari penduduk berusia produktif mencapai dua kali lipat penduduk berusia non produktif dikarenakan masih tingginya tingkat prevalensi stunting. Sebab stunting bukan hanya masalah tinggi badan di bawah rata-rata namun juga memperlambat perkembangan kecerdasan, keterbelakangan mental, kemampuan belajar yang rendah, serta risiko penyakit diabetes, hipertensi, dan obesitas. Untuk mencapai penduduk usia produktif yang berkualitas berbagai upaya dijalankan oleh pemerintah Indonesia diantaranya dengan kegiatan komunikasi lewat Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) dalam kampanye #SadarStunting. Mulai digunakannya media sosial Tiktok dalam kampanye tersebut seiring dengan strategi sasaran yang lebih mengarah kepada kaum muda sebagai orang tua masa depan. Tiktok sebagai media sosial yang paling pesat perkembangan penggunanya di Indonesia pada mulanya dianggap media sosial pinggiran karena banyak mengandung konten negatif. Namun berkembang menjadi media sosial yang banyak disukai kaum muda dan efektif untuk menyebarkan pesan-pesan positif kepada kaum muda termasuk kampanye #SadarStunting 2022. Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan bagaimana kampanye publik #SadarStunting 2022 yang dilakukan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) dengan menggunakan media sosial Tiktok dalam menyebarkan pesan kesehatan kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran terhadap stunting. Keyword: media sosial, tiktok, kampanye, stunting

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

10

Hamriani, Hamriani. "PENINGKATAN KEGIATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL PADA KELURAHAN BONTOKADATTO KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR". Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, n.º 01 (8 de junho de 2022): 59–66. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26294.

Texto completo da fonte

Resumo:

Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Pengabdian ini dilaksanakan dalam pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian tersebutkurang memiliki fasilitas pada bidang tersebut. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Bontokadatto sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Bontokadatto. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Bontokadatto.

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

Mais fontes

Livros sobre o assunto "Indonesia. Direktorat Jenderal Bantuan Sosial"

1

Talib, Jusuf. Profil Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial RI: Sebuah rekaman perkembangan dan hasil yang dicapai selama Pelita IV dan V. [Jakarta]: Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial RI, 1992.

Encontre o texto completo da fonte

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

2

Indonesia. Direktorat Jenderal Bantuan Sosial. Program pemberian bantuan dan pelayanan para lanjut usia dalam rangka pembinaan kesejahteraan sekarang dan yang akan datang di Indonesia: Suatu kertas kerja untuk bahan pengarahan Loka Karya Direktorat Jenderal Bantuan Sosial. Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, 1989.

Encontre o texto completo da fonte

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

3

Pertemuan Regional Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Program/Pengembangan Pelaksanaan Proyek di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial Wilayah Indonesia Bagian Barat (1985 Medan, Indonesia). Laporan Pertemuan Regional Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Program/Pengembangan Pelaksanaan Proyek di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial Wilayah Indonesia Bagian Barat tanggal 30 April s/d 4 Mei 1985 di Kampus Selaputda, Jalan Jati no. 35, Medan. Medan: Kantor Wilayah Departemen Sosial, Propinsi Sumatera Utara, 1989.

Encontre o texto completo da fonte

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

4

Indonesia. Direktorat Jenderal Bantuan Sosial. Program bantuan dan penyantunan sosial Direktorat Jenderal Bantuan Sosial periode Repelita IV, 1984-1989. Jakarta: Dikrektorat Jenderal Bantuan Sosial, Departemen Sosial R.I., 1989.

Encontre o texto completo da fonte

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

5

Indonesia. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran., ed. [Publication from Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI]. Jakarta: Departemen Sosial RI, Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial, Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, 2006.

Encontre o texto completo da fonte

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

6

Indonesia. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran., ed. [Publication from Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI]. Jakarta: Departemen Sosial RI, Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial, Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, 2006.

Encontre o texto completo da fonte

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

7

Sosial, Indonesia Direktorat Jenderal Bina Bantuan. Penjelasan tentang RAPBN Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial tahun 1986/1987. [Jakarta]: Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, 1989.

Encontre o texto completo da fonte

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

8

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial., ed. Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan unit Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial. Jakarta: Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, 1985.

Encontre o texto completo da fonte

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

9

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial. Sasaran repelita tahunan (Sarlita) Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, tahun 1994/1995-1998/1999. Jakarta: Departemen Sosial RI, 1995.

Encontre o texto completo da fonte

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

10

Pertemuan, Evaluasi dan Konsultasi Para Kepala Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial Serta Pemimpin Proyek Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial (1984 Jakarta Indonesia). Kesimpulan dan hasil Pertemuan Evaluasi dan Konsultasi Para Kepala Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial Serta Pemimpin Proyek Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial. [Jakarta]: Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, 1989.

Encontre o texto completo da fonte

Estilos ABNT, Harvard, Vancouver, APA, etc.

Oferecemos descontos em todos os planos premium para autores cujas obras estão incluídas em seleções literárias temáticas. Contate-nos para obter um código promocional único!