Artykuły w czasopismach na temat „Jawa Tengah (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat”

ABSTRAKAdanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraanIndonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistemunikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan dianutnya sistem bikameralisme diIndonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakanrepresentasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih langsung secara perorangan melaluipemilu dengan sistem distrik berwakil banyak. Sebagai alat untuk mengakomodasikepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan yang paling penting.Bagaimanakah pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengahdalam proses penyerapan aspirasi masyarakat Jawa Tengah, apakah kendala-kendala yangdihadapi anggota Dewan tersebut dan bagaimana upaya untuk meminimalisir kendalatersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan perananggota Dewan Pewakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam menyerap apirasi daerah sesuaidengan peraturan yang berlaku ataukah tidak.Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untukmemberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang ditelitiserta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asalJawa Tengah dalam menyerap aspirasi daerah. Metode penelitian dalam tesis ini adalahyuridis empiris sehingga selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia jugamenggunakan pendapat para ahli di bidang hukum terutama yang terkait dengan penelitianini serta kendala yang terjadi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yangmengatur Dewan Perwakilan Daerah.Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap,menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinyabelum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internaldan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerahberkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnyaberkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upayayang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif danadil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendalatersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengahsedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi denganmasyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggotaDewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputimasyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk daatmewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, aspirasi daerahI. PENDAHULUAN

Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dengan segala keanekaragaman mengharuskan adanya lembaga perwakilan rakyat. Wilayahnya juga sangat luas dan tersebar pada lebih dari 17.000 pulau. Diperlukan suatu sistem perwakilan rakyat yang mampu menjembatani aspirasi rakyat, agar mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedudukan rakyat dalam negara republik adalah sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Seluruh macam keputusan dalam penyelenggaraan negara harus mendapat persetujuan rakyat. Masyarakat di daerah-daerah masih belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan eksodus dari daerah-daerah ke kota besar khususnya yang ada di Pulau Jawa. Potensi sumberdaya alam telah memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional. Sumberdaya manusia di daerah-daerah memiliki kemampuan yang belum handal terbukti banyak orang-orang yang bekerja di pusat pemerintahan maupun sektor swasta berasal dari daerah. Apapun bentuk negara, bentuk pemerintahan, maupun sistem pemerintahannya keberadaan lembaga perwakilan rakyat merupakan ruang partisipasi rakyat dalam proses penyelenggaraan negara. Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan rakyat memerlukan ruang yang baru karena lembaga perwakilan rakyat yang ada kurang mencerminkan keterwakilan seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran DPD sebagai hasil Perubahan UUD 1945 yang ketiga merupakan lembaga negara baru, banyak orang yang belum tahutugas dan fungsinya. Keberadaan DPD diharapkan memberi pengutan terhadap kedaulatan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan rakyat belum menikmati sepenuhnya apa yang diperjuangkan para pendiri negara. Harus ada kemauan politik yang besar dari elemen politisi, anggota DPD maupun rakyat agar semua lembaga perwakilan rakyat mampu memberikan kontribusinya untuk mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur.

Meningkatnya kasus korupsi dan terjadinya beberapa kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan akuntan publik, menyebabkan kepercayaan masyarakat semakin berkurang terhadap profesi yang seharusnya membangun kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah tersebut. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan kemahiran profesional terhadap kualitas audit pada auditor di BPK Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor BPK Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan independensi dan kemahiran profesional tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan upaya meningkatkan kompetensi profesi auditor dengan melakukan pelatihan atau pendidikan tambahan.

Artikel ilmiah ini membahas tentang Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah unntuk mengetahui apakah DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan fungsi anggaran dalam menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif yang penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara. Keberadaan DPRD Jawa Tengah sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan daerah. DPRD Jawa Tengah melalui APBD melaksanakan Fungsi Anggaran dapat memaksimalkan setiap potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran. Hasil dari penelitian ini Tugas dan wewenang yang dimiliki DPRD provinsi Jawa Tengah dalam fungsi anggaran sangat penting dan sangat signifikan, karena fungsi anggaran sendiri menentukan berjalannya kegiatan daerah akan berjalan dengan baik atau tidak.

Penelitian ini membahas kinerja dewan perwakilan rakyat daerah dalam melayani penyaluran aspirasi masyarakat di Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan setting alamiah di mana ada banyak perilaku dan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini juga menggali struktur, regulasi dan prosedur kelembagaan yang bisa memiliki dampak yang signifikan pada penyaluran aspirasi oleh masyarakat. Studi ini menemukan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai wakil-wakil terpilih, para anggota dewan provinsi selalu menyediakan diri mereka untuk melayani masyarakat. Dari segi dimensi sosial, semua layanan dilakukan dalam banyak cara yang merepresentasikan rakyat itu sendiri. Meski begitu, sebagian orang masih meragukan signifikansi cara-cara tersebut bagi perkembangan kondisi demokratis. Karena ketika di kantor DPRD, pihak penyalur suara rakyat hanya berhadapan dengan pihak secretariat DPRD, terutama bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Sejumlah perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Singapura pada 25 Januari 2022 yang lalu telah memicu timbulnya polemik di tengah masyarakat. Polemik muncul khususnya terhadap perjanjian persetujuan Flight Information Region (FIR) dan perjanjian kerja sama pertahanan antar kedua negara yang termasuk dalam paket perjanjian yang ditandatangani saat itu. Beberapa tokoh, baik dari kalangan akademisi maupun politisi telah mengkritisi kedua perjanjian tersebut yang disinyalir akan merugikan kepentingan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, bahkan mengancam kedaulatan Indonesia. Polemik tersebut terus meluas dan menjadi “bola liar” bagi opini publik. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat belum melakukan tindakan yang berarti untuk meredam polemik tersebut. Padahal, posisi DPR sangat strategis, sebab di samping ia memiliki fungsi untuk mengawasi kebijakan Pemerintah, dalam konteks ini, DPR juga memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak perjanjian internasional sehingga posisi lembaga tersebut sangat menentukan berlaku tidaknya paket perjanjian yang telah ditandatangani oleh pemerintah kedua negara tersebut. DPR juga berhak untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi yang benar bagi masyarakat dan menghentikan polemik yang tengah berlangsung tersebut.

Menunggu pengesahan Rancangan Undang-undang Penemparan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri oleh Dewan Perwakilan Rakyat, peraruran yang ada sekarang perlu ditingkatkan menjadi Keputusan Presiden atau Peraruran Pemerintah, supaya koordinasi antara instansi.Lembaga dan Badan yang betugas melaksanakan penempatan tenaga kerja supaya lebih padu dan kompak. Semua pihak mempunyai persamaan persepsi, visi dan misi dalam pembenahan berbagai masalah mekanisme penempatan TKI ke luar negeri. Peningkatan kualitas TKI merupakan satu hal yang mutlak dan menjadi kewajiban semua pihak di antaranya peran profesionalisme dari APJATI/PJTKI dan peran dari BLKLN harus mempunyai srandarisasi danterakredisi yang secara jujur dan bertanggung jawab yang dari pihak berwenang agar dapat menghasilkan TKI yang berkualitas yang mampu bersaing di pasar Internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja legislasi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19. Berbagai pembatasan kegiatan terjadi, termasuk di Lembaga pemerintahan seperti DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan hal ini, penting untuk di analisis kinerja legislasi Lembaga DPRD Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode Mix Method, dengan metode kuantitatif sebagai metode utamanya yang dilakukan melalui pembagian kuesioner. Sedangkan metode kualitatif digunakan sebagai pendukungnya, dimana dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan, serta dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan kemudian akan dirumuskan serta di analisis menggunakan beberapa teori untuk melihat factor apa saja yang mempengaruhi proses legislasi serta mencari dimensi pengukuran proses legislasi. Selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan sehingga menjadi sebuah penemuan. Adapun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja legislasi di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut di tunjukkan dengan tidak terselesaikannya ranperda secara maksimal di Lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah, dimana terdapat 18 ranperda yang diagendakan, hanya dua ranperda yang berhasil tersusun. Dengan demikian perlu dilakukan strategi dalam menghadapi situasi tersebut, seperti meminimalkan pertemuan namun memaksimalkan agenda pembahasan.

The Constitutional Court as the first and the last state administrative court in Indonesia was given the obligation by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Constitution) to decide the opinion of the House of Representatives (DPR) regarding alleged violations by the President according to the Constitution. The Constitution has instructed the Constitutional Court to be in the midst of the DPR and the People's Consultative Assembly (MPR) in the mechanism of dismissal of the President, so that the dismissal of the President depends on the MPR decision and does not refer to the decision of the Constitutional Court. The possibility of the MPR to annul the ruling of the Constitutional Court is a gap for experts in constitutional law to debate the legal force of the decision of the Constitutional Court in the mechanism of dismissal of the President. However, it should be understood that the Constitutional Court in terms of dismissal of the President only provides a legal review, so the decision is final and legally binding, where the decision can be a consideration for the MPR in making decisions on the political side. Keywords: Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Impeachment Abstrak: Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan administrasi negara pertama dan terakhir di Indonesia diberi kewajiban oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 untuk memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden menurut Konstitusi. Konstitusi telah memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk berada di tengah-tengah DPR dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mekanisme pemberhentian Presiden, sehingga pemberhentian Presiden tergantung pada keputusan MPR dan tidak mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan MPR untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah celah bagi para ahli hukum konstitusional untuk memperdebatkan kekuatan hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden. Namun, harus dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden hanya memberikan tinjauan hukum, sehingga putusannya bersifat final dan mengikat secara hukum, dimana putusan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi MPR dalam mengambil keputusan di sisi politik. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat,Impeachment

Penelitian ini membahas tentang persiapan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjelang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Timur tahun 1957. DPRD hasil pemilihan umum (pemilu) perlu segeradibentuk untuk kemudian ditugaskan memilih Kepala Daerah. Selain sudah menjadi agenda pemerintah, pemilihan umum ini ditujukan untuk memenuhi tuntutan otonomi daerah yang semakin gencar pada akhir 1950-an. Jawa Timur menjadi salah satu daerah diselenggarakannya pemilu ini dan PKI menjadi salah satu kontestan yang paling berambisi memenanginya. Dengan menggunakan metode sejarah melalui pendekatan sejarah politik behavioral, maka penulis menganalisis upaya yang dilakukan oleh PKI dalam menyongsong Pemilu DPRD di Jawa Timur. Data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari arsip dan surat kabar yang terbit pada tahun 1950-an, buku, jurnal, dan disertasi. Selain tampil sebagai partai yang mengusung cita-cita persatuan nasional untuk mendekati massa, upaya PKI dalam mengumpulkan dana pemilu tampak lebih terorganisir. Meskipun dihadang dengan keadaan darurat militer dan peniruan tanda gambar oleh partai-partai lain, PKI mampu menghadapinya dengan gigih. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam mempersiapkan diri menuju Pemilu DPRD 1957 di Jawa Timur, PKI sedang dalam tren yang baik sehingga sengitnya persaingan dengan segenap partai lain juga dapat diatasi dengan taktik yang jitu, yaitu menunggangi isu-isu teraktual.

AbstractLaw Number 23 of 2014 Guidelines and Procedures for the Regional House of Representatives (DPRD) to receive a report on the results of the audit of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Agency. In receiving the BPK audit report based on Law Number 23 of 2014. The method of determining the sample is purposive sampling. The results showed that the authority of the Central Java Provincial DPRD in receiving reports on the results of the BPK audit was maximized. Lack of a recording process regarding regional assets, efforts to answer internal constraints, guided by legislation, holding discussions with the Governor, adding regulatory aspects, human resources, and information technology, imposing sanctions to committees that fail to record regional asset expenditures. The conclusion of this study is that the Central Java Provincial DPRD's authority in receiving BPK audit reports based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has been in accorsertace with the provisions of laws and regulations.Keywords: DPRD authority; report; audit finance AbstrakUndang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai Pedoman serta Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan warta simpulan pemeriksaan audit keuangan pemerintah provinsi dari BPK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan, hambatan, serta upaya pemerintah DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK sudah maksimal. Kurangnya proses penulisan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban hambatan internal, berdasarkan pada perundang-undangan, melakukan diskusi bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, serta teknologi informasi, memberi sanksi kepada anggota kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah. Artikel ini menyimpulkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan.Kata kunci: kewenangan DPRD; warta; audit keuangan

This research discusses the Duties and Authorities of the Regional People's Representative Council (DPRD) particularly in budgeting function, the obstacles, and efforts to overcome these problems. This paper uses a qualitative case study. Data were derived from interviews and literature study. The results showed that the DPRD Central Java has an important role in budgeting. The obstacles arising are related to limited funds, adjusting time, schedule, and different activities between DPRD members, and other aspect like communication. The efforts made to overcome these obstacles include increasing funds, adjusting time and activity, as well as encouragement from the Deliberative Council, therefore all DPRD members attend at the APBD discussion with the executive.

Penelitian ini bertujuan mengetahui framing dari tvonenews.com dan liputan6.com dalam membingkai suatu berita tentang RUU kesehatan yang tengah menjadi kontroversi di masyarakat. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Undang–Undang (RUU) kesehatan omnibus law menyita perhatian dari tenaga kesehatan maupun masyarakat luas. Hal tersebut disebabkan pembahasan yang tidak dikomunikasikan secara masif kepada organisasi profesi kesehatan, dan masyarakat luas. Tidak adanya komunikasi yang memadai menjadi pokok penyebab kekisruhan dan gelombang protes dari kelompok masyarakat. Ketidaksetujuan masyarakat diarahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia dan DPR. Pemberitaan mengenai penolakan tenaga kesehatan dan pihak lain yang dirugikan dengan adanya RUU kesehatan omnibus law menjadi hal yang menarik untuk diulas lebih lanjut. Bagaimana tvonenews.com dan liputan6.com membingkai berita yang dikonsumsi masyarkat dari perspektif yang berbeda. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teori analisis framing model Entman dalam mengupas secara dalam pemberitaan yang muncul. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tvonenews.com fokus pada penolakan tenaga kesehatan yang hak – hak yang terabaikan. Sedangkan liputan6.com menyampaikan ada masyarakat berpenghasilan rendah yang terancam dengan adan RUU kesehatan omnibus law karena tidak adanya pembiayaan kesehatan bagi mereka. Kata Kunci: Analisis Framing, Pemberitaan, Rancangan Undang – Undang Kesehatan Omnibus Law.

Latar belakang pengisian kekosongan jabatan Gubernur adanya dampak pemilu serentak 2024. Terkait pengisian kekosongan jabatan di atur dalam Pasal 201 ayat (10) undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan: “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adanya Undang- Undang No. 10 tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 2023 yang menyatakan Pengusulan Penjabat Gubernur dilakukan oleh: a. Menteri; dan b. DPRD melalui ketua DPRD Provinsi, sedangkan Pasal 9 ayat (1) mengenai Pengusulan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota dilakukan oleh: a. Menteri; b. Gubernur; dan c. DPRD melalui ketua DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan penjabat Gubernur, yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di tengah kosongnya jabatan Gubernur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengangkatan pengganti jabatan gubernur sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan gubernur dipilih melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui ketua DPRD Provinsi. Tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan berbagai masalah yang serius. Beberapa dampak yang mungkin timbul antara lain; Penghidupan Kembali Peran Dwi Fungsi ABRI, Diharmonisasi Antara Penyelenggara Pemerintah Daerah, Bertentangan dengan Prinsip Otonomi Daerah dan Demokrasi. Bahwa proses penunjukan penjabat kepala daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat serta mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah.

Sampah di Indonesia masih menuai beragam masalah dan hingga kini belum nampak penyelesaiannya, tak kecuali Kota Toli-toli. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yaitu memahami indikasi atau fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui tahap yaitu, Observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan para penentu kebijakan dan masyarakat. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. . Data yang didapatkan akan di analisis menggunakan model interaktif yang di kembangkan oleh Miles & Huberman (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada aspek Perencanaan (Planning) oleh dinas badan lingkungan hidup sudah melakukan tahapan perencanaan dengan baik. Namun, tidak mendapatkan respon yang baik dari kepada daerah (Bupati) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toli-toli, karena berkaitan dengan anggaran. Pada aspek Pengorganisasian (Organizing) juga sudah melakukan upaya dalam mengatasi masalah sampah di Kota Toli-toli dengan melibatkan beberapa mitra yang berkerjasama, diantaranya CV. Bank Sampah Mandiri, CV.Padat Karya. Berdasarkan hasil temuan lapangan, upaya tersebut belum maksimal di karenakan keterbatasan fasilitas peralatan dan keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut berpengaruh pada aspek Pelaksanaan (Activation) dimana pada pelaksanaan tidak berjalan secara maksimal disebabkan banyaknya kerusakan yang terjadi pada fasilitas mobil pengangkut sampah. Hal itu terjadi karena kondisi mobil tersebut sudah termakan usia (tua). Sehingga berdampak pada penanganan sampah yang belum maksimal. Hal ini sejalan dengan aspek pengawasan (Controlling). Banyaknya masyarakat yang belum berperilaku sadar akan kebersihan lingkungan, dengan membuang sampah disembarangan tempat, hal ini karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang larangan membuang sampah disembarang tempat, dan juga tidak adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah. Dampaknya adalah banyaknya sampah yang berserakan di badan jalan, di suangai dan tempat lainnya, sehingga mudah terjadinya banjir.

<p>Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p><p align="center">Pedoman dan Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima laporan hasil pemeriksaan audit keuangan pemerintah provinsi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),</p><p align="center">mewajibkan bagi pemerintah daerah agar melakukan kegiatannya berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari pejabat yang berwenang. Dalam penelitian ini akan melihat tentang</p><p align="center">kewenangan DPRD Provinsi jawa Tengah dalam menerima laporan hasil audit BPK, kendala</p><p align="center">DPRD dalam menerima laporan hasil audit BPK dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasinya deskriptif analitis. Metode penentuan</p><p align="center">sampelnya adalah <em>purposive sampling</em>. Data yang dipergunakan adalah data primer yang</p><p align="center">diperoleh melalui wawancara didukung dengan data sekunder, kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam</p><p align="center">menerima laporan hasil audit BPK sudah maksimal. Tetapi belum terlaksana dengan baik yaitu</p><p>terdapat kendala dalam internal adalah tenggang waktu pembahasan yang sedikit, minimnya rancangan undang-undang, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya proses pencatatan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban kendala internal, berpedoman pada perundang- undangan, melakukan pembahasan bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, dan teknologi informasi, memberi sanksi/menindak lanjuti panitia kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah.</p><p><em>This research is in background with the existence of Law Number 23 Year 2014 The Guidelines and Procedures of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) receive reports on the audit results of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Board (BPK), requiring local governments to perform their activities based on their duties and responsibility of the competent authority. In this research will see about the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report result, obstacle of DPRD in receiving report of BPK audit result and effort to overcome it. The type of research used is sociological juridical with descriptive analytical specification. The method of determining the sample is purposive sampling. The data used are primary data obtained through interviews supported by secondary data, then analyzed qualitatively. The results showed that the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report has been maximal. However, it has not been well implemented that there are internal constraints is the lack of discussion time, the lack of draft law, the lack of human resources, the lack of process of recording of local assets, the effort of the internal constraint answer, guided by the legislation, The governor, adding aspects of regulation, human resources, and information technology, sanctioned / followed up the work committee that neglected to record the expenditure of regional assets.</em></p>

Abstract: Social conflict resolution is often viewed as a complex matter. Thus, a non-formal approach is needed to complement the formal approach of Law No.7 of 2012 that was legalized by The House of Representatives of the Republic of Indonesia several years ago. It is not uncommon for non-formal conflict resolution to be more effective since it has a broader acceptance in society. A non-formal approach does not mean to undermine the existing laws; it can even complement it and become an alternative solution when the formal approach does not work. This study aims to describe the model of social conflict resolution based on Law No.7 of 2012 and the Quran as a comprehensive combination in resolving social conflict through a formal and non-formal approach. This study discusses that the Quran has a unique formula in resolving social conflicts by emphasizing the principal of kindness to prevent conflicts and implementing justice as a resolution to conflicts.الملخص: معالجة النـزاع الاجتماعي كثيرا ما يكون أمرا صَعْباً تدوْرُ حوله أبعادٌ معقَّدَةٌ, وهناك حاجّةٌ ماسّةٌ لمعالجتِه من النّهج غير الرسميّ بجانب النهج الرسميّ الّذي قرَّرَه مجلسُ النّواب الشعبي بواسطة القانون رقم 7 سنة 2012 عدة سنوات ماضية, إذْ قد يكون النهج غير الرسميّ أكثَرَ فعاليةً وقبولًا لدى المجتمع في معالجة النـزاع الاجتماعي. وهذا النوع من النهج لا يعني إلغاء القانون الوطني الرسمي, بل يسُدُّه ويكمِّلُهُ —خصوصا إذا كان هناك عواعِقُ تعوقُ دون نجاح. تستهْدِفُ هذه المقالَةُ إلى وصف النماذج في معالجة النـزاع الاجتماعي من وجهة نظر القانون رقم 7 سنة 2012 ووجهة نظر الإسلام, رجاءً الحصول على النموذج المثالي المتكامل لهذه القضية. تصف هذه المقالة أن للقرآن صيغة خاصة متميزة في معالجة النـزاع الاجتماعي, وهو تأييد "اللطف لمنع النزاع" وتطبيق "العدل كحل للصراع"Abstrak: Penanganan konflik sosial seringkali berdimensi kompleks. Oleh karena itu, perlu diupayakan penyelesaian konflik dengan pendekatan non-formal, di samping pendekatan formal melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia beberapa waktu silam. Tidak jarang, penanganan konflik secara non-formal justru lebih efektif karena mempunyai level keberterimaan yang lebih luas dan tinggi di tengah masyarakat. Pendekatan non-formal ini tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan undang-undang yang telah diberlakukan itu, tetapi justru melengkapinya sekaligus menjadi alternatif solusi jika pendekatan formal mengalami kebuntuan. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model penanganan konflik sosial menurut UU Nomor 7 Tahun 2012 dan Al-Qur’an, sebagai kombinasi penanganan konflik sosial yang komprehensif, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Tulisan ini akan memaparkan bahwa Al-Qur’an memiliki formula penanganan konflik sosial yang unik dan khas, yakni penekanan prinsip kebaikan sebagai prevensi konflik, dan penerapan prinsip keadilan sebagai resolusi konflik.

Embroidery is a form of handicraft that is done manually and by machine to decorate textile surfaces. One of the largest embroidery producing areas in Indonesia is Tasikmalaya, because embroidery has been passed down from generation to generation since ancient times and is a source of livelihood for the local community. Tasikmalaya is one of the cities in the Creative KaTa (Creative District/City) with superior handicraft products that have the potential to go global, if the right design assistance is carried out. This is because the actors are creative and always try to create something innovative. To keep up with the times, the Tasikmalaya embroidery industry is currently being influenced by modernity in every aspect, starting from the work process, motifs, and product variations. However, this is also a factor in the loss of the identity of Tasikmalaya embroidery. To overcome these problems researchers used data collection methods, namely observation, interviews, semantic differential scales, questionnaires, and literature. The design research approach method used is design thinking to produce a design innovation in the craft sector, which can later help the embroidery industry in Tasikmalaya. The results of this study aim to produce motif designs that can strengthen the identity of Tasikmalaya embroidery. The solutions provided by researchers can describe Tasikmalaya's identity, can be implemented, and are expected to help overcome existing problems in the Tasikmalaya embroidery industry.Keywords: embroidery, identity, Tasikmalaya, design thinking. Abstrak:Bordir merupakan salah satu bentuk kerajinan tangan yang dikerjakan secara manual dan mesin untuk menghias permukaan tekstil. Salah satu daerah penghasil kerajinan bordir terbesar di Indonesia adalah Tasikmalaya, karena kerajinan bordir dilakukan secara turun temurun sejak zaman dahulu dan merupakan sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Tasikmalaya termasuk salah satu kota dalam KaTa Kreatif (Kabupaten/kota Kreatif) dengan keunggulan hasil produk kerajinannya yang berpotensi mendunia, jika dilakukan pendampingan desain yang tepat. Hal ini dikarenakan para pelakunya yang kreatif dan selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu yang inovatif. Untuk mengikuti perkembangan zaman, industri bordir Tasikmalaya saat ini mendapat pengaruh kemodernan pada setiap aspeknya mulai dari proses pengerjaan, bentuk motif, dan variasi produk. Namun, hal ini juga yang menjadi salah satu faktor hilangnya identitas bordir Tasikmalaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, skala diferensial semantik, kuesioner, dan literatur. Metode pendekatan penelitian desain yang dilakukan adalah design thinking untuk menghasilkan sebuah inovasi desain pada bidang kriya, yang nantinya dapat membantu industri bordir di Tasikmalaya. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan desain motif yang dapat memperkuat identitas bordir Tasikmalaya. Solusi yang diberikan peneliti dapat menggambarkan identitas Tasikmalaya, dapat diimplementasikan, dan diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di industri bordir Tasikmalaya.Kata Kunci: bordir, identitas, Tasikmalaya, design thinking. Authors:Tione Afifaya Dumamika : Universitas TelkomRani Asisah : Universitas TelkomFathan Aldhitama : Universitas TelkomRiksa Belasunda : Universitas Telkom References: Bankah, M. K. P., Ciptandi, F., & Viniani, P. (2021). Potensi Pengembangan Produk Kerajinan Anyaman Khas Tasikmalaya Rajapolah Dengan Metode: Design Thinking. eProceedings of Art & Design, 8(6). https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/artdesign/article/view/17177.Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard business review, 86(6), 84. https://scholarshare.temple.edu/handle/20.500.12613/125.Bunyamin, B. (2002). Lambang Kota Tasikmlaya (Patent No. 1). Tasikmalaya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Buzan, T. (2008). Buku Pintar Mind Map. In The Buzan Organisation (6th ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.Ciptandi, F. (2021). Peluang Adaptasi Kriya terhadap Perkembangan Teknologi. http://digilib.isi.ac.id/10252/1/Fajar Ciptandi_Materi Seminar Nasional FSR ISIYK 2021.pdf.Darusman, Y. (2019). The local wisdom of Tasikmalaya embroidery in the creative economy for the modern era (study in Tasikmalaya City, West Java). International Journal of Innovation, Creativity and Change, 9(1), 278-294.Diskominfo Jawa Timur. (2010). Industri Kreatif, Kerajinan Berbasis Budaya. Jawa Timur: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/22371.Kemenparekraf RI. (2022). KaTa Kreatif: Mengenal Produk Kriya Tasikmalaya yang Mendunia. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/kata-kreatif-mengenal-produk-kriya-tasikmalaya-yang-mendunia.Kemenperin RI. (2023). Kinerja Ekspor Kerajinan Naik, Kemenperin Terus Perluas Pasar IKM. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. https://kemenperin.go.id/artikel/23896/Kinerja-Ekspor-Kerajinan-Naik,-Kemenperin-Terus-Perluas-Pasar-IKM-.Kight, K. (2011). A Field Guide to Fabric Design (C. Bix (ed.)). USA: C&T Publishing.Loita, A., & Husen, W. R. (2018). Variasi Bentuk dan Makna Motif di Sentra Bordir Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni, 3(2), 166–179.Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2022). Tasikmalaya: KUMKM Tasikmalaya.Setiawan, A. (2020). Kerancang Bukittinggi, Sehelai Karya Seni Bernilai Tinggi. INDONESIA.GO.ID: Portal Informasi Indonesia. https://indonesia.go.id/kategori/keanekaragaman-hayati/2079/kerancang-bukittinggi-sehelai-karya-seni-bernilai-tinggi?lang=1.Setiawan, I., Lasmiyati, Harsono, T. Di., Gufron, A., Nirmala, W., & Madiyo. (2019). Potensi Budaya di Kota Tasikmalaya. Bandung: BPNB Jawa Barat. http://katalog.kemdikbud.go.id//index.php?p=show_detail&id=525891.Soewardikoen, D. W. (2021). Metodologi Penelitian Desain Komunikasi Visual (B. Anangga & F. Maharani (eds.); 1st ed.). Yogyakarta: PT Kanisius.Sofyan, A. N., Sofianto, K., Sutirman, M., & Suganda, D. (2019). Seni Bordir Tasikmalaya dalam Konstelasi Estetik dan Identitas. Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, 11(1), 81. https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i1.476.Sumarto, S. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya. Jurnal Literasiologi, 1(2), 144–159. https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49.Swarnadwitya, A. (2020). Design Thinking: Pengertian, Tahapan dan Contoh Penerapannya. Jakarta: BINUS University. https://sis.binus.ac.id/2020/03/17/design-thinking-pengertian-tahapan-dan-contoh-penerapannya/.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberhentikan Hakim Aswanto di tengah masa jabatan beberapa waktu yang lalu menyisakan perdebatan. DPR menilai beleid tersebut lahir karena adanya surat Mahkamah konstitusi (MK) nomor: 96/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Pasal 87 huruf a dan huuf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK yang oleh DPR ditafsirkan sebagai permintaan konfirmasi. Namun MK berargumen bahwa surat tersebut sekedar konfirmasi yang sifatnya menyampaikan pemberitahuan mengenai keberlanjutan waktu jabatan hakim MK yang tidak lagi mengenal adanya periodesasi terhadap otoritas lembaga yang mengusulkan seperti Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden, bukan dalam rangka meminta konfirmasi. Adapun maksud dan tujuan penulisan ini ialah menguraikan permasalahan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum positif . Tujuan lain yang hendak dicapai adalah memberikan saran atau masukan yang sifatnya konstruktif guna membangun hukum kedepan menjadi lebih baik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu bahan kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta menganalisanya melalui analisis yuridis-normatif. Kesimpulan dalam pembahasan ini bahwa langkah DPR memecat hakim Aswanto tidak memiliki landasan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Seorang Hakim Konstitusi tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti kemauan/keinginan dari si pengaju, sehingga persis pada titik tersebut prinsip independensi kekuasaan kehakiman berlaku sedemikian rupa. Atas dasar prinsip tersebut seorang Hakim bebas memutuskan suatu perkara dengan dasar hati nurani dan keyakinannya dimana hal tersebut termanifestasi dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Kebun Raya Baturraden merupakan tempat konservasi yang menyimpan keanekaragaman hayati khas daerah Jawa Tengah. Pelestariannya harus terus dikawal dengan baik dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan LIPI. Suatu instansi biasanya memerlukan suatu media agar lebih dikenal oleh masyarakat. Untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat serta agar masyarakat lebih mengenal seluk beluk mengenai instansi, maka biasanya akan diadakan berbagai acara yang melibatkan sejumlah masyarakat. Acara tersebut dapat berupa acara penggalangan dana, acara hiburan, acara pameran, kuliner dan sebagainya. Tentunya untuk mengadakan acara yang dapat populer di tengah masyarakat akan membutuhkan dana dan tenaga profesional yang tidak sedikit. Instansi juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam merencakan acara tersebut agar dapat menjadi sukses di masyarakat. Selain membuat acara di tengah kehidupan masyarakat, ada alternatif lain yang dapat dilakukan instansi yang merupakan langkah mudah agar dapat dikenal oleh masyarakat yaitu menggunakan website.Secara teknologi, pembuatan website dapat dilakukan oleh instansi, akan tetapi proses untuk perawatannya: mengisi konten (berita) adalah hal yang seringkali sulit dilakukan jika tidak menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) dari awal dibangunnya website tersebut. Kondisi yang diharapkan pada Balai Kebun Raya Baturraden tersebut menuntut berbagai hal dalam pengelolaan instansi. Balai Kebun Raya Baturraden perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola website, kegiatan ini memberikan solusi bagi SDM untuk membuat website dan pengelolaan konten.

Pada seminar Nasional di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara d a n Reformasi Birokrasi, yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2011 yang lalu, dengan tema seminar: Redefinisi dan Reposisi Kedudukan dan Peran KORPRI d a l a m Era Reformasi Birokrasi" Wakil Menteri PAN d a n Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa "KORPRI harus segera menentukan sikap, apakah ke depan akan menjadi organisasi kedinasan, atau organisasi non kedinasan seperti serikat buruh atau menjadi organisasi profesi". Sejalan dengan pembahasan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara ( A S ) sebagai pengganti Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Seminar Nasional in sangat relevan mengingat saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR RI) tengah menyiapkan Rancangan Undang- undang Aparatur Sipil Negara yanq dalam waktu tidak terlalu lama akan diundangkan. Undang-undang Aparatur Sipil Negara (sebagai pengganti sebutan pegawai neger sipil) akan mengatur tugas, fungsi, aturan kepangkatan, hak dan kewajiban dan organisasi Aparatur Sipil Negara. Undang-undang in sudah mendesak untuk segera ditetapkan, mengingat reformasi birokrasi di Indonesia masih belum dirasakan oleh masyarakat Indonesia dengan diundangkannya peraturan ini diharapkan akan dapat mendukung suksesnya reformasi birokrasi di Indonesia yang sudah saatnya dilaksanakan secara total menyeluruh, terutama di lingkungan birokrasi pemerintah.

Abstrak: COP26 yang dilaksanakan di Glasgow, Skotlandia telah mendorong komitmen negara-negara di dunia yang hadir pada pertemuan tersebut untuk merealisasikan ambisi dunia dalam menekan angka peningkatan suhu bumi di batas 1,5°C. Salah satu solusi yang digemakan pada pertemuan tersebut adalah transisi penggunaan energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam mewujudkan komitmen tersebut maka Indonesia perlu mengidentifikasi sebaran peran dan kontribusi pemerintah daerah agar dapat membantu pencapaian target RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) melalui RUED (Rencana Umum Energi Daerah). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah Jawa Barat sebagai pemerintah daerah dalam implementasi Pakta Iklim Glasgow. Penelitian ini merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui fungsi pengawasan untuk mendorong distribusi peran pemerintah daerah dalam implementasi EBT melalui empat komponen penting: integrasi regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyederhanaan birokrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perwujudan EBT, optimalisasi distribusi anggaran dan pembiayaan EBT, serta optimalisasi screening dan monitoring implementasi EBT pemerintah daerah. Dengan demikian, keterlibatan peran pemerintah Jawa Barat dalam mendukung percepatan target RUEN pada implementasi program EBT dapat terwujud secara optimal. Abstract: COP26 in Glasgow, Scotland, has encouraged the commitment of the countries in the world that were present at the meeting to realize the world's ambitions in suppressing the increase in the Earth's temperature to the limit of 1.5°C. One solution echoed at the conference was transitioning from energy use to new and renewable energy (NRE). In realizing this commitment, Indonesia needs to identify the distribution of roles and contributions of subnational governments so that they can help achieve the RUEN (National Energy General Plan) target through RUED (Subnational Energy General Plan). Using a descriptive-qualitative approach, this study aims to explain the role of the West Java government as a subnational government in implementing the Glasgow climate pact. This study recommends to the Indonesian House of Representatives (DPR RI), through its oversight function, to encourage the distribution of the role of subnational governments in the implementation of new and renewable energy (NRE) through four essential components: integration of national and subnational government regulations, simplification of the bureaucracy between subnational governments and the national government in the realization of NRE, optimizing NRE budget distribution and financing, as well as optimizing screening and monitoring the implementation of NRE in subnational governments. Thus, the involvement of the role of the West Java government in supporting the acceleration of the RUEN target on the implementation of the NRE program can be realized optimally. .