Zaloguj się

Gotowe bibliografie tematyczne / Indonesim. Departemen Dalam Negeri

Gotowa bibliografia na temat „Indonesim. Departemen Dalam Negeri”

Autor: Grafiati

Data publikacji: 26 lipca 2024

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Spis treści

Artykuły w czasopismach
Książki

Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Indonesim. Departemen Dalam Negeri”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Artykuły w czasopismach na temat "Indonesim. Departemen Dalam Negeri"

1

Metrahultikultura. "KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI KONFRONTATIF INDONESIA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN". NAGRI PUSTAKA 1, nr 1 (30.06.2023): 13–24. http://dx.doi.org/10.62238/nagripustaka.v1i1.32.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

Penelitian ini mengkaji kebijakan politik luar negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin. Kebijakan politik luar negeri Indonesia saat itu bersifat konfrontatif. Artikel ini bertujuan menganalisis apakah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan faktor penggunaan power dalam melakukan hubungan Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan pendekatan realisme. Sumber data yang digunakan berupa buku teori realism dalam hubungan Internasional, dokumen departemen luar negeri Indonesia dan artikel serta jurnal terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan bersifat konfrontatif dan konflik tidak dapat dihindarkan. Tindakan yang dilakukan Indonesia menimbulkan ketersediaanya untuk membentuk aliansi seperti gerakan non-blok maupun nefos dengan tujuan melawan imperialism dan kolonialisme. Meskipun demikian, Indonesia semakin dikucilkan dari hubungan Internasional apalagi ketika memutuskan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

2

Namira, Yona, Iskandar Andi Nuhung i Mudatsir Najamuddin. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS DI INDONESIA". AGRIBUSINESS JOURNAL 10, nr 1 (25.01.2021): 203–20. http://dx.doi.org/10.15408/aj.v10i1.9234.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi faktor-faktor yangmempengaruhi impor beras di Indonesia 2) menganalisis pengaruh faktor-faktorini impor beras di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalahdata time series 1994-2013 dari Badan Pusat Statistik (BPS), DepartemenPertanian, Departemen Perdagangan, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan BankIndonesia. Regresi linier berganda melalui software SPSS versi 21 digunakanuntuk menganalisis data. Hasil uji secara bersama-sama menunjukkan variabelproduksi, konsumsi, stok beras, harga beras dalam negeri, harga berasinternasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi impor berasdi Indonesia.

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

3

Tanjung, Firda Rosiana, i Liptia Venica. "Aplikasi Pengecekan Dokumen Ekspor di PT. XY Berbasis VBA Excel Menggunakan Metode Iterative and Incremental Dengan Pendekatan Arsitektur MVC (Model-View-Controller)". Infomatek 26, nr 1 (14.05.2024): 9–20. http://dx.doi.org/10.23969/infomatek.v26i1.8680.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

Dokumen ekspor menjadi salah satu bagian penting dalam keperluan proses ekspor barang. Hampir setiap perusahaan industri manufaktur yang aktif menjalankan operasi di sektor perdagangan internasional terlibat dalam kegiatan ekspor dengan alur yang kompleks termasuk dalam mengelola dokumen-dokumen ekspor tersebut. PT. XY merupakan salah satu perusahaan industri manufaktur di Indonesia yang memiliki Departemen Ekspor sebagai penanggung jawab dalam mengurus keperluan ekspor barang yang mereka produksi untuk dikirim ke luar negeri. Selain mengelola berbagai regulasi dan persyaratan ekspor barang, Departemen Ekspor PT.XY juga harus memastikan bahwa keperluan pendukung lainnya seperti dokumen-dokumen yang diperlukan telah lengkap. Untuk memenuhi hal tersebut, Pegawai Departemen Ekspor PT.XY melakukan pengecekan ketersediaan dokumen secara manual yang dirasa tidak efektif untuk dilakukan setiap hari karena meningkatnya volume dokumen yang akan terus bertambah setiap hari, akibatnya pengecekan memakan waktu yang cukup lama dan berkemungkinan besar dapat terjadi kesalahan pemeriksaan data. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka Penulis melakukan analisis, membuat perancangan dan mengimplementasikannya menjadi sebuah Aplikasi Pengecekan Dokumen Ekspor berbasis VBA dan Macro Excel. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk memudahkan Pegawai Departemen Ekspor PT. XY ketika memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen ekspor tersebut. Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan private FTP server Departemen Ekspor sehingga menghasilkan sumber data yang valid dan relevan sesuai current condition. Aplikasi dibuat menggunakan metode pengembangan sistem Iterative and Incremental dengan pendekatan arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk memecah komponen aplikasi menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dengan lebih mudah.

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

4

Kasim, Kasim. "Perancangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Absensi Pegawai Politeknik Negeri Ujung Pandang". Jurnal Teknologi Elekterika 2, nr 2 (30.11.2018): 28. http://dx.doi.org/10.31963/elekterika.v2i2.1495.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

Sistem absensi berguna memantau kondisi kehadiran setiap orang yang berada pada lingkungan pekerjaan baik institusi maupun perusahaan. Absensi pada suatu institusi meliputi adanya nama pegawai, departemen, jabatan, tanggal/hari, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk mengetahui alokasi waktu jam kerja dari setiap karyawan yaitu mulai dari jam masuk, jam keluar, waktu keterlambatan, dan waktu cepat pulang. Pada Politeknik Negeri Ujung Pandang dibutuhkan laporan tentang kehadiran pegawai yang sesuai dengan format yang berlaku dan berisi perhitungan persen pengurangan tunjangan kinerja pegawai dan sanksi pegawai. Untuk memonitoring absensi pegawai, kepala departemen adalah salah satu aktor yang paling andil. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data log absensi yang dilakukan oleh pegawai setiap harinya pada bulan Juli 2017. Sistem yang dibangun secara otomatis dapat menampilkan waktu keterlambatan, waktu cepat pulang, persen pemotongan tunjangan kinerja, dan sanksi pegawai. Dalam sistem ini tersedia fitur untuk menampilkan persen pengurangan tunjangan dan sanksi yang telah dicantumkan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010..

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

5

Kasim, Kasim. "Perancangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Absensi Pegawai Politeknik Negeri Ujung Pandang". Jurnal Teknologi Elekterika 15, nr 2 (30.11.2018): 28. http://dx.doi.org/10.31963/elekterika.v15i2.1495.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

Sistem absensi berguna memantau kondisi kehadiran setiap orang yang berada pada lingkungan pekerjaan baik institusi maupun perusahaan. Absensi pada suatu institusi meliputi adanya nama pegawai, departemen, jabatan, tanggal/hari, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk mengetahui alokasi waktu jam kerja dari setiap karyawan yaitu mulai dari jam masuk, jam keluar, waktu keterlambatan, dan waktu cepat pulang. Pada Politeknik Negeri Ujung Pandang dibutuhkan laporan tentang kehadiran pegawai yang sesuai dengan format yang berlaku dan berisi perhitungan persen pengurangan tunjangan kinerja pegawai dan sanksi pegawai. Untuk memonitoring absensi pegawai, kepala departemen adalah salah satu aktor yang paling andil. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data log absensi yang dilakukan oleh pegawai setiap harinya pada bulan Juli 2017. Sistem yang dibangun secara otomatis dapat menampilkan waktu keterlambatan, waktu cepat pulang, persen pemotongan tunjangan kinerja, dan sanksi pegawai. Dalam sistem ini tersedia fitur untuk menampilkan persen pengurangan tunjangan dan sanksi yang telah dicantumkan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010..

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

6

Arzhi Jiwantara, Firzhal. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia". JATISWARA 34, nr 3 (21.11.2019): 260–67. http://dx.doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.216.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

Penelitian ini membahas tentang perspektif jenis dan hierakhi Peraturan Perundang-Undangan yaitu Surat Keputusan Bersama antar kementerian/lembaga non departemen maupun Surat Keputusan Bersama antar lembaga negara dari optik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak termasuk di dalam jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), dan jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena Surat Keputusan Bersama nomenklaturnya tidak terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sehingga tidak termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

7

Kusnadi, Yahdi, i Fajar Hadi Kurnia. "Pengukuran Kualitas Layanan Website Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Webqual 4.0". Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer 5, nr 2 (1.10.2019): 6–12. http://dx.doi.org/10.37012/jtik.v5i2.170.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, telah disadari oleh negara Indonesia melalui Inpres No. 3 Th 2003, pemerintah dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional tentang pengembangan e-government. Sehingga dituntut adanya website pengadilan negeri cibinong yang berkualitas. Berdasarkan hal itu, penelitian ini mencoba untuk mengukur kualitas website pengadilan negeri cibinong yaitu www.pn-cibinong.go.id yang ditinjau dari sisi kepuasan pengguna akhir menggunakan metode webqual 4.0, yang terdiri dari tiga dimensi yaitu usability (kemudahan penggunaan), information quality (kualitas informasi) dan interaction quality (kualitas interaksi). Pengambilan sampelnya adalah pegawai yang ada di pengadilan negeri cibinong karena dianggap dapat mewakili keseluruhan pegawai yang ada di kantor pengadilan negeri cibinong dan sering mengakses website tersebut. Penelitian ini mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa dimensi usability (kemudahan penggunaan) dianggap tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna website.

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

8

Tomalili, Rahmanuddin, i Agus Ariadi. "PENERAPAN DIVERSI MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIF JUSTICE) YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ANAK DI PENGADILAN NEGERI UNAAHA". SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 1, nr 5 (26.03.2022): 543–54. http://dx.doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.62.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong proses jalanya dilakukanya Diversi di Pengadilan Negeri Unaaha agar lebih efektif dan Efisien. Penelitian ini adalah penelitian Normatif, yuridis empiris yaitu mengkaji, serta menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan kajian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis empiris yang menekankan pada bahan hukum sekunder, sedangkan strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenalan konsef diversi dan konsef restorative justice yang dilakukan oleh hakim anak di pengadilan negeri unaaha sudah berjalan denagan baik sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dalam peradilan anak di Indonesia dan kerja sama antara lembaga dalam sistem peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak ketelibatan organisasi kemasyarakatan, departemen social di harapkan dapat membantu mewujudkan pelaksanaan diversi dan restorative justice.

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

9

Syafrina, Yelda, Ridho Bayu Yefterson, Uun Lionar, E. Erniwati i Khairul Fahmi. "Implementasi model PjBL dengan pemanfaatan biografi (autobiografi) tokoh sejarah dalam kelas pergerakan kebangsaan Indonesia". AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA 13, nr 1 (31.01.2023): 58. http://dx.doi.org/10.25273/ajsp.v13i1.14273.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan potensi biografi atau autobiografi tokoh lokal dalam mata kuliah sejarah Indonesia Baru III, dan menganalisis kemampuan mahasiswa sejarah dalam pendalaman materi organisasi pergerakan kebangsaan 1908-1935 dengan pendekatan tokoh. Penelitian ini bersifat naturalistik inkuiri dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas belajar, wawancara tentang pengalaman belajar, dokumen aktivitas dan tugas-tugas terstuktur yang dikerjakan mahasiswa selama 10 kali pertemuan. Data diperoleh dari mahasiwa yang mengambil mata kuliah sejarah Indonesia baru III di departemen sejarah Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengalaman membaca dan mengolah informasi sejarah dari sumber berupa biografi dan autobiografi, kemudian mereka dapat menjelaskan dengan baik latar belakang serta kiprah organisasi pergerakan dari sudut pandang tokoh yang menjadi kekuatan serta ruh dari organisi seperti sarekat islam, perhimpunan Indonesia, PNI, PNI baru dan muhammadiyah. Sehingga model PjBL membuat proses pembelajaran dalam kelas pergerakan kebangsaan Indonesia lebih terencana, terkontrol dan berbasis luaran, yakni naskah tulisan yang layak dipublikasikan menjadi langkah baru dalam upaya peningkatan jumlah publikasi mahasiswa.

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

10

Candra Yudha, Ana Toni Roby, Andaru Rachmaning Dias Prayitno i Alfin Maulana. "INSTRUMEN MONETER INDONESIA: PENENTUAN ARAH KEBIJAKAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI". Journal of Economics Development Issues 1, nr 2 (14.11.2018): 1–11. http://dx.doi.org/10.33005/jedi.v1i2.15.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

Baswir, Revrisond, 2011. Pengaruh Utang Luar Negeri Pemerintah Terhadap Belanja Negara Dan Struktur Perdagangan Serta Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Disertasi Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Disertasi tidak dipublikasikan ______, 2011. “Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi Indonesia,” disunting dalam Swasono dan Ridjal (eds.), 1992, dalam Revrisond. Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan. Jakarta: UI Press Boediono, 1981. Teori Pertumbuhan Ekonomi: BPFE Yogyakarta, Yogyakarta. Clements KP, 1997. Teori Pembangunan: Dari Kiri ke Kanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Balai Pustaka, Jakarta. Hasanah, Heni. 2007. Stabilitas Moneter Pada Sistem Perbankan Ganda di Indonesia. Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Skripsi tidak dipublikasikan Hatta M, 1928. Indonesia Merdeka (diterbitkan kembali tahun 2004). Yogyakarta: Pustep UGM Mishkin, Frederic S. 2001. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Colombia University. Mudrajat Kuncoro, 2000. Teori Masalah dan Kebijakan, Yogyakarta: YKPN. Prayitno, Andaru. R.D. 2018. Pengaruh Inflasi, Harga BBM, dan Hutang Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2017. Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Rangking by Bloomberg Economics, Current Account: IMF estimates of 2018 trade in goods and services plus investment income as share of GDP. External Debt: World Bank estimates of government and private debt owed to non-residents as share of GDP at end of 2017. Government Effectiveness: 2016 World Bank Calculations. Inflation: change in consumer price from 2Q 2017 ro 2Q 2018 Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 1986. Ekonomi Edisi Ke-12 (Penerbit Erlangga, Jakarta. Sukirno, Sadono, 2011. Teori Makro Ekonomi. Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sri Susilo, Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia (Yogyakarta : Goshen Publishing, 2012). _______ Subsidi Bahan Bakar Minyak & Perekonomian Indonesia (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013)

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

Więcej źródeł

Książki na temat "Indonesim. Departemen Dalam Negeri"

1

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Departemen Dalam Negeri, tugas, fungsi dan peranannya dalam pemerintah di daerah. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1985.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

2

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 99 tahun 1999 tentang organisasi dan tatakerja Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

3

Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan. Perwakilan Wilayah IV Medan., red. Masalah-masalah hasil pemeriksaan periode Oktober 1985 s.d. Maret 1986 pada Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1986.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

4

Keuangan, Indonesia Badan Pemeriksa, red. Masalah-masalah hasil pemeriksaan periode Oktober 1985 s.d. Maret 1986 pada Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1986.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

5

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2011. [Jakarta]: Panca Bhakti, 2011.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

6

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1999 tentang pendelegasian wewenang pemberian dan penolakan izin menjadi anggota partai pilitik [i.e. politik], bagai [i.e. bagi] pegawai negeri sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

7

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan peraturan-peraturan intruksi Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia tahun 1996. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1996.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

8

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Hukum., red. Katalog peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi Menteri Dalam Negeri pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1946 s.d. 2008 dengan status/aspek legalitas. [Jakarta]: Biro Hukum, Sekretariat Jenderal-Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2008.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

9

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Hukum., red. Katalog peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi Menteri Dalam Negeri pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1946 s.d. 2008 dengan status/aspek legalitas. [Jakarta]: Biro Hukum, Sekretariat Jenderal-Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2008.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

10

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Hukum., red. Katalog peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi Menteri Dalam Negeri pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1946 s.d. 2008 dengan status/aspek legalitas. [Jakarta]: Biro Hukum, Sekretariat Jenderal-Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2008.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

Więcej źródeł

Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!