Letteratura scientifica selezionata sul tema "Yang Long Zhai Prison"

The purpose of this article is to analyze the torture victim suffered by the defendant in the ‘Korean Communist Party Incident’. The Korean Communist Party incident refers to the trial of the first arrest of the Korean Communist Party in November 1925 and the second arrest of the Korean Communist Party, which began during the preventive custody of June 10th National Movement in 1926. The defendant was tortured during the police investigation and preliminary hearing, and was imprisoned as an undertrial prisoner for a long time in a harsh prison. The defendant became increasingly exhausted physically and mentally. During this process, victims continued to emerge. Among the defendants, there were people who could no longer stand trial due to various illnesses. Seodaemun Prison tried to show through the diagnosis that it would be difficult for the defendant to appear in court or that bail was necessary. There were defendants who temporarily did not appear in court due to illness, defendants who applied for bail several times but were not granted bail, and defendants who were released from prison on bail. Park Gil-yang was granted release from prison on bail, but died just before he was released. Baek Gwang-heum died from aftereffects of torture shortly after being released from prison on bail. The court granted bail only when the defendant was in a critical condition.

A fact that can’t be avoided in the prison is the dominance of the drug case which is the largest contributor of prisoners in the institution, even other crimes can be lined with drug cases if the prisoner commits a crime under the influence of illegal drugs. Narcotics are considered as an outlet for someone who is experiencing mental stress such as depression, it is easy to be provoked by irresponsible individuals who offer solutions to be free in an illegal way. Not only adults, for the sake of the circulation of drugs continue to be sold, they use children as an intermediary for the action. If they have become drug addicts and consume them for a long time then special coaching is needed that is applied to all Penitentiary institutions throughout Indonesia. The government establishes detailed regulations for handling drug cases so that the recovery of prisoners from the crimes they have committed can be carried out effectively and thoroughly so that prisoners can be free from illegal drugs. This journal will explain the types of rehabilitation at the Narcotics Penitentiary in Indonesia and how they will be applied to prisoners while they are serving their time in prison. Suatu fakta yang tidak bisa dihindari di dunia pemasyarakatan adalah dominasi kasus Narkoba yang menjadi penyumbang terbesar narapidana di dalam lembaga, bahkan tindak kejahatan lainnya dapat berlapis dengan kasus narkoba apabila narapidana tersebut melakukan kejahatan di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Narkoba dianggap sebagai pelampiasan seseorang yang mengalami tekanan mental seperti stress dan depresi, sehingga mudah sekali terhasut oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menawarkan solusi untuk terbebas dari tekanan tersebut dengan cara yang illegal. Tak hanya orang dewasa, demi peredaran narkoba terus lancar dijual maka para oknum menggunakan anak yang tak paham narkoba sebagai perantara aksinya. Mungkin akan mudah untuk dibina apabila narapidana bukanlah pecandu, tetapi jika sudah menjadi pecandu narkoba dan mengonsumsinya dalam jangka waktu yang lama maka dibutuhkan pembinaan khusus sebagai pendamping pembinaan biasa yang diterapkan kepada seluruh lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah menetapkan regulasi terperinci untuk penanganan kasus narkoba sehingga kegiatan pemulihan narapidana dari kejahatan yang ia perbuat dapat terlaksana secara efektif dan menyeluruh hingga narapidana tersebut bisa terbebas dari obat-obatan terlarang yang seharusnya tidak mereka konsumsi. Pada jurnal ini akan dijelaskan jenis-jenis rehabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Indonesia serta bagaimana penerapannya kepada narapidana selama mereka menjalani masa pidana di dalam penjara.

AbstractDeath Penalty is one of the controversial sanctions. In its application, there are some parties who refuse to be applied under the pretext of capital punishment contrary to basic human rights, namely the right to life. The Indonesian government is still implementing the sanction of capital punishment in its legal system. The application and implementation of capital punishment in Indonesia is inseparable from some formal regulations owned by Indonesia, one of which is SE Jampidum 3/1994. SE Jampidum 3/1994 said that the execution could only be carried out after the 30-day Death Setence. Even though in practice death row inmates are required to undergo a waiting period of decades in the prison. The waiting period for execution is not only about a long time but also arises due to the process of fulfilling the rights of the convicted person. This type of research is a Reformed Oriented Research by using the legal approach and conceptual approach. The purpose of this study is to find the right waiting time for death row inmates while waiting in the prison. Keywords: Death Penalty; Execution of Death Penalty; Waiting Time for Death Execution; Rights of Death Penalty. AbstrakPidana Mati merupakan salah satu sanksi yang kontrovesial. Dalam Penerapannya terdapat beberpa pihak yang menolak untuk diterapkan dengan dalih pidana mati bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih menerapkan pemberlakuan sanksi pidana mati dalam sistem hukumnya. Penerapan dan penjalanan eksekusi pidana mati di Indonsia tidak lepas dari beberapa aturan formiil yang dimiliki Indonesia, yang salah satunya yaitu SE Jampidum 3/1994. SE Jampidum 3/1994 menyatakan bahwa eksekusi mati barudapat dilaksanakan setelah lewat 30 hari putusan inkracht. Padahal dalam praktiknya terpidana mati diharuskan menjalani masa tunggu selama berpuluh-puluh tahun di dalam LAPAS. Masa tunggu eksekusi tidak hanya mengenai waktu yang lama namun juga muncul akibat proses pemenuhan hak-hak terpidana. Tipe penelitian ini adalah Reform Oriented Research dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan waktu tunggu yang tepat bagi terpidana mati selama menunggu di dalam LAPAS.Kata Kunci: Pidana Mati; Ekeskusi Pidana Mati; Masa Tunggu Eksekusi Mati; Hak-Hak Terpidana Mati.

AbstractNarcotics is a very serious problem so that it raises very urgent attention from the Government. The increasing increase in narcotics users is not only for users but also other narcotic inmates such as addicts, dealers, and even narcotics dealers in narcotics prisons, especially in class II-A Narcotics Prisons in Pamekasan. The purpose of the guidance is to make the prisoners or inmates aware that what they are doing is prohibited by law and by their presence in the prison to improve themselves and not to repeat the crime so that they can be accepted again by the surrounding community. Reconstruction of the law on the separation of narcotics prisoners in terms of reducing the prevalence of narcotics users can actually minimize the level of relationship between traffickers and addicts. Which if there is no contact between them, information about narcotics and even the doctrine to abuse narcotics given by dealers or dealer class convicts will be avoided. Referring to the facts on the ground, namely in the Class II-A Narcotics Prison in Pamekasan, the results are still far from what the law aspires to. Narcotics convicts in the Narcotics Correctional Institution do not worsen the condition of prisoners in which these actions can actually have an impact on the wider community in a long time. AbstrakNarkotika merupakan masalah yang sangat serius sehingga hal ini menimbulkan perhatian yang sangat urgen dari Pemerintah. Peningkatan pengguna narkotika yang semakin tinggi tidak hanya bagi pengguna tetapi juga Narapidana narkotika lainnya seperti pecandu, pengedar, bahkan bandar Narkotika di dalam Lapas narkotika khususnya di Lapas Narkotika kelas II-A Pamekasan. Tujuan pembinaan bertujuan agar narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan tersebut menyadari bahwa yang dilakukan adalah dilarang oleh hukum dan dengan adanya mereka di Lapas untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya. Rekonstruksi hukum pemisahan narapidana narkotika dalam hal menekan tingkat prevalensi pengguna narkotika sejatinya dapat meminimalisir tingkat hubungan antara narapidana jenis pengedar dengan narapidana jenis pemakai atau pecandu. Yang apabila diantara mereka tidak terjadi kontak maka informasi tentang narkotika bahkan doktrin untuk melakukan penyalahgunaan narkotika yang diberikan oleh Narapidana kelas pengedar atau bandar akan dapat dihindari. Merujuk pada fakta di lapangan yaitu di Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan maka hasilnya masih jauh dari apa yang di cita-citakan hukum yang apabila dikaitkan dengan berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan dan teori kemanfaatan hukum maka seharusnya apa yang menjadi tujuan dan sasaran pelaksanaan proses pemulihan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika tidak memperburuk keadaan narapidana yang mana tindakan tersebut justru dapat berdampak pada masyarakat luas dalam waktu yang lama

AbstractThe memory of the Anti-Rightist Movement has long been a blind spot in Chinese debates, with historiography limited to elite politics and little engagement with the repercussions of the movement at grassroots level. However, the publication of Yang Xianhui's 2003 book,Chronicles of Jiabiangou, marked a turning point. Based on extensive oral history interviews, Yang's book makes a substantive connection between the Anti-Rightist Movement and the establishment of dedicatedlaojiaocamps such as Jiabiangou in Gansu province. Documenting what he claims was a policy of dehumanization, he suggests that intellectuals were far from the only victims of a movement characterized by its extra-legal procedures. Ordinary people were often drawn into it and were more able than intellectuals to resist the legitimizing discourse of loyalty to the Party to which many intellectuals continued to cling. For Yang, the testimonies of the Rightist victims in Jiabiangou provide a fruitful field in which to investigate the breakdown of elementary social trust in society during the Anti-Rightist Movement. Situated ambiguously between oral history and literary intervention, Yang's work has, together with other recent publications such asTombstone, contributed to reopening the debate on Maoism in Chinese society today.

Background: Yogyakarta Class IIA Correctional Institution (Wirogunan Prison) provides a place for inmates to get reading materials in the form of a library, which consists of a main library, a mosque library and a literacy angkringan which is a development of the main library available to date, but none of these are available yet. can describe the management carried out by the prison towards the library. Method: The research explanation will be described descriptively using a qualitative approach. Purpose: This research aims to find out in depth about library management carried out, as well as prisoners' responses to the presence of libraries in increasing their interest in reading. This research uses special library management theory from Luther Gulick and is strengthened by an explanation of library management from Lasa H.S. Findings: the results of this research found that management in the Yogyakarta class IIA correctional institution library is not yet structured, because the library does not yet have written management guidelines, but several components in library management have been carried out well, including staffing, coordination, reporting and budget components. The directing component is running quite well, while the planning and organizing component is not running well. Despite this, prisoners responded positively to the existence of the library in increasing their interest in reading, but they regretted that the collection of reading books was limited and took too long so they became bored with borrowing books from the library. Conclusion: Based on this, the researcher provides recommendations to the person in charge of the library to create structured management, so that the implementation of activities in the library will run following the library's objectives. Keywords: Correctional Institutions, Library Management, Reading Interest, Special Libraries. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABSTRAK Analisis Manajemen Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Yogyakarta dalam Meningkatkan Minat Baca Narapidana Latar belakang: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta (Lapas Wirogunan) menyediakan tempat bagi narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan berupa perpustakaan, yang terdiri dari perpustakaan utama, perpustakaan masjid dan angkringan literasi yang merupakan pengembangan dari perpustakaan utama yang tersedia hingga saat ini, namun belum ada yang dapat mendeskripsikan mengenai manajemen yang dilakukan oleh Lapas terhadap perpustakaan tersebut. Metode: Penjelasan penelitian akan dijabarkan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang manajemen perpustakaan yang dilakukan, serta respons narapidana terhadap kehadiran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca mereka. Penelitian ini menggunakan teori manajemen perpustakaan khusus dari Luther Gulick dan dikuatkan dengan penjelasan manajemen perpustakaan dari Lasa H.S. Temuan: hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa manajemen di perpustakaan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta belum terstruktur, karena perpustakaan belum mempunyai pedoman manajemen secara tertulis, tetapi beberapa komponen dalam manajemen perpustakaan sudah dilakukan dengan baik, meliputi komponen kepegawaian, koordinasi, pelaporan dan anggaran. Komponen pengarahan berjalan dengan cukup baik, sedangkan untuk komponen perencanaan dan pengorganisasian belum berjalan dengan baik. Meskipun demikian, narapidana memberikan respons yang positif terhadap keberadaan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca mereka, hanya saja mereka menyayangkan koleksi buku bacaan yang terbatas dan terlampau lama, sehingga ada kejenuhan bagi mereka untuk meminjam buku di perpustakaan. Kesimpulan: Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab perpustakaan untuk membuat manajemen yang terstruktur, sehingga pelaksanaan kegiatan di perpustakaan akan berjalan sesuai dengan tujuan perpustakaan.

ABSTRAK Pembenaran untuk plot atau Pengertian kejahatan adalah perbuatan yang melakukannya. Setiap pelanggaran harus mengarah pada penuntutan terhadap pelakunya. Dasar dari pembebasan pidana adalah kategori imperatif yang membutuhkan kompensasi untuk setiap pelanggaran hukum. Keadilan dan pembayaran kembali yang sah merupakan kebutuhan yang mutlak, sepanjang tidak dapat dicabut pengecualian atau pembatasan yang semata-mata berdasarkan tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan bagaimana ketentuan yang mengatur pidana Hukum pidana menggunakan hukuman seumur hidup dan bagaimana penerapannya dalam sistem hukum nasional. Pengaturan pidana seumur hidup yang berlaku saat ini secara de facto implisit dalam hukum yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan dengan menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Hukuman seumur hidup selalu merupakan alternatif dari hukuman mati dalam hukum Indonesia, seperti juga selalu merupakan alternatif dari hukuman penjara 20 tahun. Dalam rangka pengaturan pidana hukuman seumur hidup ke depan, aparat penegak hukum memberikan langkah di antara mereka: melakukan tindakan pembahuruan hukum (reformasi hukum).ABSTRACTThe justification for the plot or crime lies in the occurrence of the crime itself. Every crime must lead to prosecution of the perpetrator. The basis of criminal acquittal is the category of imperatives requiring compensation for any violation of the law. Justice and legal repayment is an absolute necessity, as long as there are no exceptions or limitations based solely on purpose. The purpose of this study is to determine how the provisions governing life imprisonment in criminal law and how life imprisonment will be applied in the national legal system. By using the normative legal research method, it can be concluded that in principle the current life sentence criminal regulation is de facto implicit in the applicable law in Indonesia. In Indonesia's criminal system, life imprisonment is always an alternative to the death penalty and is always an alternative to a twenty-year prison sentence. In the context of regulating life imprisonment in the future, law enforcement officers provide a step between them: carrying out legal reform actions (legal reform).

In criminal law there is no penalty if there is no wrongdoing, this basis is about the accountability of a person for the actions he has done. Therefore, in criminal law there are exceptions to such criminal liability, for example contained in Articles 48, 49, 50 and so forth. In addition, there are burdensome things that will be imposed on the accused for crimes committed, such as samenloop, recidive and so on. In the Muaro Sijunjung District Court there is one case concerning a combination of criminal acts, namely theft crimes accompanied by violence and moreover this theft is carried out among families (theft in the family). In this case the judge has decided the prison sentence for 6 (six) Years. But according to the analysis of the author there is no sense of justice for the victim because this perpetrator is the husband of the victim's child so that there is no deterrent effect for the perpetrator, the reason that there is no more theft in this family because no matter how small the crime committed by a person must be taken action in order to obtain justice and legal certainty. In principle, judges have the freedom to determine the measure of punishment to be imposed on the perpetrators of crimes, as long as it does not exceed the maximum provisions specified in the Criminal Code. Therefore, the sentencing of the accused for a combination of crimes committed by means of pure absorption Stelsel that is If a person commits several acts that are several delik each threatened with a different kind of criminal

AbstractThe release policy of prisoners and children in the context of preventing and overcoming the spread of Covid-19, raises the pros and cons in the community. For those who are contra, this policy is considered inappropriate because it is considered to be able to add to unrest in the midst of a community that is suffering from a pandemic. This research discusses the problem of the prisoner-based prisoner release policy, and will provide a solution to the main problem facing Indonesia today, which is over-capacity prison. The research method used is normative juridical using secondary data, in the form of primary and secondary legal materials, obtained through literature study analyzed descriptively analytically. Based on the research results, it is known that if there are still at least two additional conditions, assimilation and integration are applied; Provision of assimilation and integration must involve super­visory judges and observers to be asked for their consideration and Risk Assessment. Furthermore, in the long term, in anticipating overcapacity in community institutions, it will immediately pass the Criminal Code Bill that has the concept of Criminal and Criminal Individualization, which is expected to be able to provide protection and welfare for the community and still pay attention to the interests of criminal offenders AbstrakKebijakan pembebasan narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penang­gulangan penyebaran Covid-19, menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Bagi kalangan yang Kontra, kebijakan ini dinilai kurang tepat karena dianggap dapat menam­bah keresahan di tengah-tengah masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi. Penelitian ini membahas permasalahan tentang kebijakan pembebasan warga binaan pemasyarakatan, dan akan memberikan solusi terhadap permasalahan utama yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu over kapasitas Lapas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meng­gunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apabila tetap diber­lakukan asimilasi dan integrasi setidaknya ada dua syarat tambah­an yaitu; Pemberian asimilasi dan integrasi harus melibatkan hakim pengawas dan pengamat untuk dimintai pertimbangannya dan Risk Assessment (penakaran resiko). Selanjutnya untuk jangka panjang dalam mengantisipasi over kapasitas di lembaga pemasyarakat maka segera mengesahkan RUU KUHP yang mempunyai konsep Individu­ali­sasi Pidana dan Pemi­dana­an yang diharapkan mampu memberikan perlin­dung­an dan kesejahteraan masyarakat serta tetap memperhatikan kepen­tingan pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum tindak pidana narkotika (war on drugs) sedang marak dilakukan di Indonesia. Mengingat perhatian terhadap bahaya narkotika bagi generasi penerus bangsa semakin meningkat. Peredaran narkotika seakan tidak dapat dibendung walaupun terpidana narkotika berada di penjara. Meski demikian, praktek penegakan hukum narkotika di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Permasalahan rekayasa kasus kerap kali dilakukan untuk memenuhi target kinerja aparat kepolisian. Pengakkan hukum semacam ini tentu menciderai hak asasi manusia, khususnya orang yang direkayasa terlibat dalam tindak pidana narkotika dalam kapasitas apapun. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan penyidik untuk bersaksi di persidangan atas kasus yang ia sidik sebelumnya, kemudian bagaimana kekuatan kesaksian tersebut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam praktek. Penelitian diharapkan berkontribusi pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang eksis sejak 1981. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, kesaksian penyidik dapat didengarkan di persidangan selama memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27, dan Pasal 168-171 KUHAP. Tetapi dalam kasus tindak pidana narkotika, yang dibenarkan untuk melakukan teknik penangkapan tertentu, kesaksian penyidik di persidangan tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim karena mengandung konflik kepentingan, sehingga keterangan saksi penyidik tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara.AbstractNow, Indonesia is forceful in law enforcement of narcotics crime (war on drugs). Remembering concern to the danger of narcotics for next generation more increasing. Its traffic is hard to be repressed despite convicts are in prison. Nevertheless, in Indonesia the practice of narcotics law enforcement have not carried out as procedure. The intrigue of cases often is made by police to meet performance targets. It will offend human rights, for one (victim) whom is conspired to get involved in a narcotic crime of any capacity. The problem of this research is about legality of investigator to witness in trial of case that has investigated before, then how strength of its testimony to influence the consideration of the judges, and some practices of narcotics trial in hearing testimony of witnesses come from investigators. This research is useful for restriction of witnesses meaning development as stipulated in the Criminal Law Procedure Code. It concludes that in normative, the investigator testimony can be heard in trial as long as meet provisions the article 1 figure 26 and 27, and article 168-171 of the Criminal Law Procedure Code. But, it can be right to arrest narcotics defendant by a certain technique, the investigator testimony could not be considered by the judges because it can be conflict of interests, so its testimony has not legal force to decide a case.