Letteratura scientifica selezionata sul tema "United Nations Convention against Corruption (2003)"
Cita una fonte nei formati APA, MLA, Chicago, Harvard e in molti altri stili
Consulta la lista di attuali articoli, libri, tesi, atti di convegni e altre fonti scientifiche attinenti al tema "United Nations Convention against Corruption (2003)".
Accanto a ogni fonte nell'elenco di riferimenti c'è un pulsante "Aggiungi alla bibliografia". Premilo e genereremo automaticamente la citazione bibliografica dell'opera scelta nello stile citazionale di cui hai bisogno: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver ecc.
Puoi anche scaricare il testo completo della pubblicazione scientifica nel formato .pdf e leggere online l'abstract (il sommario) dell'opera se è presente nei metadati.
Articoli di riviste sul tema "United Nations Convention against Corruption (2003)"
1
Sari, Wise Dovanita. "PENERAPAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025 HUKUM PIDANA INDONESIA". Jurnal JURISTIC 1, n. 03 (27 gennaio 2021): 301. http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v1i03.1958.
Testo completoAbstract (sommario):
Hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional adalah hubungan yang bersifat komplementer antara satu dengan yang lain dan memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum pidana itu sendiri. Hal ini jelas terlihat banyaknya asas dalam hukum pidana nasional diadopsi sebagai asas-asas dalam hukum pidana internasional. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang hubungan atau pengaruh dan penerapan <em>United Nations Convention Against Corruption</em> <em>(UNCAC) </em>dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Hukum Pidana Korupsi di Indonesia yang disajikan dalam bentuk penelitian hukum yuridis normatif. Data disampaikan secara deskriptif analitis dengan penjelasan dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Data utama diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan<em> United Nations Convention Againts Corruption</em> 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang menegaskan ratifikasi <em>United Nations Convention Against Corruption</em> <em>(UNCAC)</em> oleh Pemerintah Indonesia sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang bahwa isi konvensi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi negara yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi.
2
Gunawan, Kristian, Yopi. "PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA RATIFIKASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA". Res Nullius Law Journal 2, n. 1 (16 marzo 2020): 8–34. http://dx.doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2758.
Testo completoAbstract (sommario):
Dalam kenyataannya saat ini, meningkatnya kasus tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Di samping itu, mengingat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan dalam jangka panjang akan membawa bencana bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada umumnya. Karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan kejahatan kerah putih yang berdampak luar biasa. Mengingat hal tersebut, muncul kesadaran bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama lebih dari 60 tahun telah dilakukan, baik pada era Orde Lama dan Orde baru, maupun pada Era Reformasi, serta Era Baru pemerintahan saat ini yakni dengan melakukan berbagai upaya ternyata belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan hasil survei lembaga rating kaliber dunia berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menempatkan Indonesia ke dalam peringkat teratas di Asia atau sekurang-kurangnya ke dalam kelompok sepuluh besar negara terkorup di dunia.
Menanggapi hal ini, sudah tentu hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera yakni dengan melakukan penindakan dan pencegahan dilakukannya tindak pidana korupsi. Apabila melihat kebelakang, pada tanggal 18 April 2006 lalu Indonesia telah meratifikasi The United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006. Namun sangat disayangkan, peratifikasian The United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak prinsip-prinsip yang terdapat dalam The United Nations Convention Against Corruption belum diadopsi oleh peraturan perundang-undangan nasional khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Korupsi, 2003, Pembaharuan Hukum Pidana.
Abstract
The continual increase of corruption criminal acts from years to years has caused huge losses to the nation which in turns its impact will induce multiple-aspect crisis. Considering that the Indonesian corruption criminal acts occur systematically and extensively in all aspects of people’s lives, corruption acts do not only harm the nation’s monetary, but also violate people’s social and economical rights widely, and in long terms will bring catastrophe to the lives of the people and the nation. Thus, the corruption criminal acts can no longer be categorized as a common crime but a systematic and organized crime. Corruption criminal acts are also performed as a white collar crimes and extra ordinary crimes. This tendency raises awareness that the eradication of corruption criminal acts needs to be extraordinarily treated. The effort to eradicate corruption criminal acts has been performed for more than 60 years during the Old Order, New Order, Reformation Era, and the New Era of the current government. However, the result has not shown the desired outcome. It is proven by the survey from the world-caliber institution that pertains to the eradication of corruption criminal acts. The result places Indonesia in the first place of the most corrupted nation in Asia and in the big ten in the world.
Responding to this issue, laws are supposed to perform its role as an instrument to create a secure, just, prosperous, and flourish society through actions and prevention against the corruption criminal acts. On 18 April 2006, Indonesia has ratified The United Nations Convention against Corruption through the Constitution of the Republic of Indonesia Number 7/2006 about the validation of The United Nations Convention Against Corruption. Unfortunately, the ratification of The United Nations Convention Against Corruption through the Constitution No. 7/2006 is not well-enforced as there are still many principles in The United Nations Convention Against Corruption which have not been adopted by the national constitution, in particular the constitution on the eradication of corruption criminal acts in the Constitution of the Republic of Indonesia No. 20/2001 about the Eradication of Corruption Criminal Acts.
Keywords: Eradication On Corruption Criminal Acts, The United Nations Convention Against Corruption, 2003, Penal Reform.
3
Weilert, A. Katarina. "United Nations Convention against Corruption (UNCAC) – After Ten Years of Being in Force". Max Planck Yearbook of United Nations Law Online 19, n. 1 (30 maggio 2016): 216–40. http://dx.doi.org/10.1163/18757413-00190008.
Testo completoAbstract (sommario):
The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) was adopted in October 2003 and entered into force on 14 December 2005. It is the first comprehensive global instrument to fight corruption and great hopes are pinned on this convention. The article recalls why corruption is a serious problem and that the various cultural and legal backgrounds make it difficult to come up with a common definition. Hence the States are not equally ready to commit themselves to anti-corruption laws. The evaluation of the content and implementing measures of the UNCAC is embedded in the presentation of other instruments against corruption. In particular, the article describes the current status of the implementation mechanism by the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, and the results of the first cycle of the Implementation Review Mechanism (2010–2015).
4
Situmorang, Mosgan. "HARMONISASI HUKUM NASIONAL DI BIDANG KORUPSI DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION". Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, n. 3 (31 dicembre 2014): 329. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.29.
Testo completoAbstract (sommario):
<p>Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama namun belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Tindak pidana korupsi diatur antara lain dalam KUHP yang bersifat umum atau lex generalis dan undang- undang yang dibuat khusus untuk penanggulangan korupsi seperti undang-undang tindak pidana korupsi maupun undang-undang tindak pidana suap. Disamping itu masih terdapat konvensi Internasional seperti United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003. Seperti pemerintahan terdahulu, pemerintahan Jokowi juga mempunyai program tentang pemberantasan korupsi yang sudah dimuat dalam Rancangan Teknokrat Jokowi. Dalam rancangan itu dimuat strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui harmonisasi perundang-undangan korupsi dengan konvensi internasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yuridis untuk membahas peraturan apa saja yang terkait dengan pemberantasan korupsi serta bagaimanakah harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi dengan ketentuan United Nations Convention Against Corruption. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan di bidang korupsi dengan konvensi Internasional pemberantasan korupsi sehingga perlu segera dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan konvensi Internasional di bidang korupsi dan strategi yang lebih jitu dan penegakan hukum yang lebih tegas dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi ke depan.</p><p>Various corruption eradication efforts have been done for a long time. Yet the result has not been as expected. Corruption is set in Criminal code as lex generalis and other laws made specifically for the prevention of corruption, such as Law of corruption and bribery laws. There are also International conventions such as the United Nations Convention Against Corruption in 2003. Just like the previous government, The President Jokowi’s governance also has programs in eradicating corruption which are already loaded in the draft of Jokowi’s Technocrats. Those draft consist of strategy to combat corruption through harmonization of Regulations on Corruption with international conventions on corruption. This research was conducted using normative juridis method by discussing any regulations that are associated with the eradication of corruption and how the harmonization of the laws and regulations in the field of corruption with the provisions of the United Nations Convention against Corruption. From this research, it can be concluded that there is disharmony between the legislation in the field of corruption and the International Conventions Against Corruption so that is why harmonization of national legislation with international conventions in the field of corruption should be made and accurately strategies and law enforcement in combating and prevent corruption in the future should be more strict.</p>
5
Kubiciel, Michael. "Core Criminal Law Provisions in the United Nations Convention Against Corruption". International Criminal Law Review 9, n. 1 (2009): 139–55. http://dx.doi.org/10.1163/157181209x398853.
Testo completoAbstract (sommario):
AbstractWith the adoption of the UNCAC in 2003, the international legal development in the fight against corruption has reached its peak. Now the convention has to be filled with life. This is the task of national law-makers, law enforcement bodies and courts. They all need substantial information concerning the content of the convention's articles. Unfortunately, an offical or semi-official commentary to the UNCAC does not exist. This study aims at filling that gap by providing substanial information for the core criminal law provisions “bribery of public offical” and “active bribery of foreign public officials”. To this end, the study reveals cross-relations between the UNCAC and international conventions whose articles have been used as examples for the legal design of the UNCAC. Since several of the preceding conventions are accompanied by official commentaries or explanatory reports, these documents also offer a deep insight into the UNCAC.
6
Hiariej, Eddy Omar Sharif. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia". Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, n. 1 (2 maggio 2019): 112. http://dx.doi.org/10.22146/jmh.43968.
Testo completoAbstract (sommario):
The Indonesian government had ratified the United Nations Convention Against Corruption [’UNCAC’] through Act No. 7 of 2006. However, the Indonesian Act on Anti-Corruption has yet to be synchronized with UNCAC. On one hand, corruption has become a massive issue in Indonesia, but on the other hand, the existing Anti-Corruption Act has yet to be in compliance with the relevant international instrument. Therefore, the implementation of UNCAC has become more urgent. Aside from the need to counter corruption efficiently and effectively, UNCAC calls upon the need for international cooperation against corruption.
7
Soliman, Hussein, e Sherry Cable. "Sinking under the weight of corruption: Neoliberal reform, political accountability and justice". Current Sociology 59, n. 6 (20 ottobre 2011): 735–53. http://dx.doi.org/10.1177/0011392111419748.
Testo completoAbstract (sommario):
The United Nations adopted the 2003 Convention Against Corruption to reduce corruption in developing nations. Corruption’s determinants include political systems’ permeability to economic influence, state economic intervention, weak political competition and officials’ discretionary power to allocate resources. Corruption’s outcomes are slowed economic development, misallocation of government resources, income inequalities and, less frequently, disasters. Using archival and interview data, this article documents corruption’s shaping of the 2006 sinking of an Egyptian ferry in the Red Sea, which killed 1034; high-level corruption not only caused the disaster but exacerbated its impacts. The study’s findings confirm much of the empirical literature but contradict assertions that corruption is associated with high levels of government intervention in the economy. Based on the findings, the article gives a critique of neoliberal reform that associates it with high-level corruption.
8
Priyanto, Bambang Budi, Faisal Santiago e Evita Isretno Israhadi. "Juridical Review of the Mechanism of Asset Return in Corruption as an Effort to Recovery of State Losses". Jurnal Indonesia Sosial Sains 4, n. 08 (25 luglio 2023): 669–78. http://dx.doi.org/10.59141/jiss.v4i08.858.
Testo completoAbstract (sommario):
The criminal act of corruption is one part of a special crime, in addition to having certain specifications that are different from general crimes, namely with deviations from formal criminal law or procedural law. Corruption cases in this country still occur as if dominating crimes in Indonesia. This research is a descriptive analytical research, namely a study that presents phenomena or symptoms and actual circumstances about the mechanism of financial returns and / or state assets resulting from criminal acts of corruption. Law Number 20 of 2001 concerning the criminal act of corruption which in Article 18 is explained related to additional crimes as one of the efforts to recover State finances, Law Number 7 of 2006 concerning the Ratification of the United Nations Convention Against Corruption 2003 (United Nations Convention Against Corruption 2003) which explains that the seizure of assets of perpetrators of corruption crimes can be carried out through criminal and civil channels, Another regulation is Law Number 1 of 2006 concerning mutual assistance in criminal matters which is the legal basis for the Indonesian government in requesting and/or providing mutual assistance as well as a guideline for making agreements in criminal matters with Foreign Countries. In this case, the return of assets in corruption crimes can be carried out through several channels/instruments, including through criminal, civil and administrative channels.
9
Darmawansyah, Adi. "People’s Role as Victims in State Financial Corruption". Indonesian Journal of Multidisciplinary Science 2, n. 4 (27 gennaio 2023): 2284–93. http://dx.doi.org/10.55324/ijoms.v2i4.420.
Testo completoAbstract (sommario):
In positive law in Indonesia related to public participation as victims in corruption crimes is still not regulated in the criminal law. In particular, corruption of state financial losses has harmed society. Many of the Court's Rulings only focus on the return of state losses to the state treasury, however, the real victims are the people who have been charged with the crime of corruption who do not get access to justice from the sentencing of the court. The state must access the return of state losses to the public as victims of corruption crimes Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption/UNCAC convention through Law Number 7 Tahun 2006 concerning ratification of the United Nations Convention on Anti-Corruption has not fully provided space for victims in this case the community to be able to demand compensation, restitution, compensation for corruption cases. This research is normative juridical by examining the formulation provisions in Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes jo. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and ratifying the United Nations Convention Against Corruption/UNCAC convention through Law Number 7 of 2006 on ratification of the United Nations Convention on Anti-Corruption.
10
Amani, Nicolous PrayGod. "Informal Amnesties in Asset Recovery Practices in Tanzania: Examining Criminal Justice Challenges". Eastern Africa Law Review 48, n. 1 (30 giugno 2021): 208–48. http://dx.doi.org/10.56279/ealr.v48i1.6.
Testo completoAbstract (sommario):
Since the turn of the century, amnesties began to feature in transnational criminal law as a tool to facilitate the recovery of criminal assets. In particular, the provisions of Article 26(3) of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000, and, Article 37(3) of the United Nations Convention against Corruption, 2003 made it possible for States Parties to adopt measures within their legal systems to provide for amnesties to suspects who are ready to cooperate with law enforcement agencies in order to facilitate successfully prosecution of perpetrators of crime and consequently procure the recovery of criminal assets. This paper examines the use of amnesties in Tanzania, particularly, focusing on the 2008 and 2019 amnesties. The paper further investigates the extent to which such amnesties, which are implemented in Tanzania without necessary legislative framework, enhance asset recovery and criminal deterrence. Keywords: amnesty, asset recovery, corruption, criminal deterrence, criminal assets organized crime.
Tesi sul tema "United Nations Convention against Corruption (2003)"
1
Zběžková, Tereza. "Institucionální zakotvení protikorupční politiky: mezinárodní srovnání protikorupčních agentur a situace v České republice". Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-205072.
Testo completoAbstract (sommario):
The subject of the thesis is the institutional framework of anti-corruption policy, in particular its anchorage in the form of specialized anti-corruption bodies, referred to as anti-corruption agencies. The aim is to address three main research questions: What specialized anti-corruption bodies exist in the world? How do specialized anti-corruption bodies operate in individual countries? What anti-corruption bodies do exist currently in the Czech Republic and what recommendations can be drawn from the foreign institutional arrangements? To answer them, the current state of research, recommendations and standards for the design and operation of specialized anti-corruption bodies is analysed first. The comparison of anti-corruption agencies in Lithuania, Latvia and Slovenia follows. On this basis, the current situation in the Czech Republic is assessed and recommendations are made. Partial aim of the thesis is to present international discussions and documents, the current state of reseach on this topic in the Czech language, as a comprehensive professional processing of this field is still missing.
2
Brunelle-Quraishi, Ophélie. "The relevancy and effectiveness of the United Nations Convention Against Corruption". Thèse, 2010. http://hdl.handle.net/1866/9037.
Testo completoAbstract (sommario):
La Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée en 2003, est le premier outil international criminalisant la corruption de façon aussi détaillée. Ce mémoire tente d'évaluer sa portée en analysant les dispositions concernant la
prévention, la criminalisation, la coopération internationale et le recouvrement
d'avoirs. Il tente d’évaluer la pertinence et l'efficacité de la Convention en illustrant ses défis en matière de conformité, pour ensuite étudier d'autres outils internationaux existants qui lui font compétition. Malgré sa portée élargie, il est
débattu que la Convention souffre de lacunes non négligeables qui pourraient restreindre son impact à l'égard de la conduite d'États Membres.The United Nations Convention Against Corruption (adopted in 2003) is the first global in-depth treaty on corruption. This work attempts to assess its significance by analyzing its provisions, in particular concerning the areas of prevention, criminalization, international cooperation and asset recovery. It then seeks to assess its relevancy and effectiveness by giving an overview of the Convention's main compliance challenges, as well as other existing initiatives that tackle corruption. Although the Convention innovates in many respects, it is argued that it also suffers from weaknesses that cannot be overlooked, preventing it from having a real impact on States' behavior.
3
Yang, Show-Shan, e 楊秀山. "A Study Upon The Anti Corruption Cases Dealt By ROC Agency Against Corruption Arising From United Nations Convention Against Corruption". Thesis, 2018. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/f6d2d6.
Testo completoAbstract (sommario):
碩士國立臺灣海洋大學
海洋法律研究所
106
The purpose of this study is to study the purpose of this paper. This is based on the requirements of the "United Nations Convention against Corruption" and the "United Nations Anti-Corruption Convention Implementation Act". The government should deal with corruption and bribery among the private sector, take related measures, and deliberately engage in bribery and bribery to obtain unjustified benefits and identify crimes and take criminal sanctions. In order to examine the current legal deficiencies in the implementation of anti-corruption laws in the private sector in Taiwan,Investigating the problems of decentralized integration of powers and authority and other issues, trying to propose a solution or improvement direction. This study finds that in the past, it focused on the prevention and control of corruption in the public sector. Since the publication of the UN Anti-Corruption Convention, it gradually came to be known that the anti-corruption behavior of the private sector should be considered a crime, especially private. Inter-branch bribery. While the implementation of anti-corruption prevention and control work by the private sector in Taiwan is still in its infancy, the effectiveness of anti-corruption protection in the private sector still needs to be improved. The reasons for this include strategic planning. The Agency Against Corruption , Ministry of Justice （AAC） emphasizes the anti-corruption strategy of the public sector. The private sector's anti-corruption measures have failed to adopt a more active strategy of prevention. The anti-corruption strategy planning fails to incorporate and integrate the complete private sector; the lack of private sector bribery related anti-corruption policies. Corruption laws prevent the private sector from bribery and corruption; lack of private sector charity notice protects the law and protects internal whistle-blowers; the AAC's rank is too low, and independent diametrically exercising its powers is questioned. As far as enforcement practices are concerned, the AAC and the Investigation Bureau, Ministry of Justice investigate the extent of anti-corruption work overlap. The powers are not unified. The AAC has not actively conducted anti-corruption investigation and control of the private sector; it has not been able to form a public-private sector anti-corruption awareness. Based on the research findings, we proposed that Taiwan’s specialized agencies handle the private-sector anti-corruption and anti-corruption proposals. First, the government must demonstrate the determination of the private sector to fight corruption. The government should change its past focus on the anti-corruption strategy of the public sector and change its The private sector focuses on anti-corruption strategies and reviews the private sector anti-corruption related laws and regulations in a comprehensive manner. Are there any cases of non-compliance, lack of disclosure, etc., the development or amendment of laws and regulations, and the investigation and advocacy of anti-corruption cases in the private sector? Corruption is determined by will. Second, the development of private sector bribery-related anti-corruption laws, the current practice of bribery against the private sector, there is no law can be punished, the development of private sector bribery-related anti-corruption laws is a top priority. Third, the private sector public interest notice protects the law to encourage people inside the private sector to learn about corruption and illegal corruption. They are willing to act rashly to show wrongdoing so that those who commit corruption in the private sector can be sanctioned by the law. The person is properly protected. Fourth, enhance the integrity of the AAC, integrate anti-corruption work, strengthen the power of supervisory checks and balances, and supervise the independent exercise of its powers. The AAC integrates anti-corruption prevention and control strategies, promotion and investigation work of the public and private sectors, and integrates and utilizes resources. Enhance Taiwan's anti-corruption anti-corruption prevention strategy and promote effectiveness. The AAC strengthens the supervision and balance of power Through its "Integrity Commission" to set up an "information panel", to strengthen the system of "arresting prosecutors," to set up an "Anti-Corruption Advisory and Advisory Committee," and to establish an internal oversight mechanism to carry out checks and balances.The Independent Commission Against Corruption (AAC) has stepped up its ranks and is directly responsible to the President and the independent body of the Legislative Yuan to ensure that the AAC will not be harassed by higher administrative authorities and maintain administrative neutrality without intervening in disputes among political parties in order to establish the independence of the Independent Commission Against Corruption. Through this study, the proposed proposal hopes to provide a reference for the anti-corruption and anti-corruption agency, the Independent Commission Against Corruption, in the planning, promotion and investigation of anti-corruption strategies in the private sector in the future. Strengthening and formulating laws on corruption in the private sector and the Protection Law on Debts from the Private Sector will enable Taiwan's anti-corruption laws to be more complete, and private sector personnel will not be greedy, unwilling to be greedy, and dare to defraud in order to achieve "great greed for the private sector." The goal of zero tolerance of corruption makes our country truly a clean, fair and economically competitive country.
4
YING, WANG HSIN, e 王馨瑩. "Probe into the crime of bribery of China's Mainland from " United Nations Convention against Corruption "". Thesis, 2009. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/41190596797173808317.
Testo completo
5
PENG, CHI-KUAN, e 彭及冠. "A study of The Law of Offering a Bribe Based on " United Nations Convention Against Corruption"". Thesis, 2018. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/rd5948.
Testo completoAbstract (sommario):
碩士國防大學
法律學系
106
The public consider that corruption is just related to the public service department. However, Germany, England, the United Nations Anti-Corruption Convention, and the International Transparency Organization define the range of corruption not only in the public service department but also in the private sectors. Taiwan mainly focuses on the prevention against the corruption in the public service department. Take the bribery as an example, our laws and regulations punish the accepting bribes who violate the Anti-Corruption Act. And the proportion of guilty charge to the offering bribery is out of balance. The environment in the public service department has changes from the “bureaucratic guidance type” to the "private guidance type", that is the influence of the privately owned business on the government is on the rise, which should be severely punished or the charges is equivalent to civil servants. The study will survey the intact and integrity of the regulations and acts on offering bribery in Taiwan. We discuss the existing regulations against bribery in the public service department, such as official act and Quid Pro Quo on laws, and how to define or classify. On the other way, we further discuss the characteristics of the offering bribery, the crime between the relationship of offering and accepting bribery, only be limited to the official act, and whether the bribery test is a crime. In accordance with to connect with the international communities, the core is offering bribery on the relevant provisions of the United Nations Anti-Corruption Convention, and the other measures, foreign legislation to discuss the imperfect in Taiwan. Especially after Act of the implement United Nations Anti-Corruption Convention has been enacted, it is necessary to review our laws and regulations, and how to enact to our laws system under the influence of the Convention on the trading in influence and commercial bribery in order to against the public and private departments. By integrating and intact act to strengthen corporate governance, enterprise social responsibility and the integrity, it makes the corporation to continuous operation. Further, it will make the chance of the offering bribery reduction and increase the integrity of the government and competitiveness of the business.
6
LIU, CHIA-JU, e 劉珈汝. "The Study of The Law of Corruption and Negligence of Public Official’s Duties Based on “United Nations Convention Against Corruption”". Thesis, 2016. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/66828705034970084498.
Testo completoAbstract (sommario):
碩士世新大學
法律學研究所(含碩專班)
105
There are legislations for public official’s corruption crime in Chapter IV Offences of Malfeasance in Office of Criminal Code and Anti-Corruption Act, but there are still criticisms about related legislations from law circle and judicial practice. When the party in power or ruler has changed, there will be misgivings about profiteering certain constructions or cases of some enterprises and it will cause unstable society politics and negative thinkings about social costs, such as enrichment by collusion, giving undercover payments of corruption and unqualified constructions due to rebates. This paper will survey related regulations and explore associated clarity and proportionate punishment. To gear international anti-corruption awareness, United Nations Convention Aaginst Corrution (UNCAC) is the most completed agreement amoung anti-corruption agreements and every country is devoting itself to preventing corruption. Act to Implement United Nations Convention against Corruption (AIUNCC) has been promulgated by our country and UNCAC has made specifications for subjects, objects and types of actions including public official’s corruption, embezzlement, larceny, diversion, trading in influence and abuse of power. This paper will discuss whether our country has already made corresponding regulations. This paper concludes that special Criminal Code is necessary and suggests that AIUNCC should be implemented. In addition to AIUNCC, the complement of this paper should bring reference or research basis for regulations of corruption made by law circle or judicial practice.
7
LI, FU-WEI, e 李復維. "Discussion On The Promotion Of Taiwan's Policy Marketing – Taking The United Nations Convention Against Corruption As An Example". Thesis, 2019. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/7r63yb.
Testo completoAbstract (sommario):
碩士國立臺北大學
公共行政暨政策學系
107
The study focuses on the current promotion of anti-corruption policy from the perspec-tive of policy marketing, highlighting the part in relation to the United Nations Convention against Corruption. The studying questions are as follows: 1. What are the perceiving channels for public servants to the policies addressed United Na-tions Convention against Corruption? 2. Are there significant differences between the correct cognition and the individual charac-ters of the public servants regarding the United Nations Convention against Corruption? 3. Are there significant differences between the acceptance and the individual characters of the public servants regarding policies in relation to United Nations Convention against Cor-ruption? The research method of the study is the through the usage of literature analysis and ques-tionnaire survey. Questionnaire targets are public servants from central and local authorities. Recovered questionnaires are then analyzed using SPSS statistical software, along with statis-tical approaches such as descriptiveness, t-test, and one-way analysis of variance. It is ex-pected that matters to be improved regarding the communication channel between policy con-veyer and policy receiver may be found through information from the questionnaire. The research findings of the study are as follows: 1. Traditional publicity and promotional activities organized by the authorities are still the primary sources for public servants to receive policy information. 2. There is no correlation between attitude in political acceptance and attitude in policy ac-ceptance. 3. Young and the middle-aged groups place more emphasis on the differences between the policy perceiving channels. 4. Public servants with college/university education background are more familiar with the Convention. It is hoped that through the study an increase in the effectiveness and comprehensibility of anti-corruption policy as it is applied to the targeted group may be achieved.
8
Lin, Hsi-Tien, e 林希恬. "A Study on Implementation of United Nations Convention against Corruption in Taiwan : Focusing on Public Sector Preventive Measures". Thesis, 2019. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/35s653.
Testo completoAbstract (sommario):
碩士國立臺灣大學
國家發展研究所
107
The United Nations Assembly adopted the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) on October 31, 2003, which came into force on December 14, 2005. The goal of which is to instruct and provide anti-corruption laws and policies to governments with its content covering the preventive measures, conviction, law enforcement, and international cooperation against corruption, recovery of illegal assets, and implementation mechanism of the Convention to facilitate all countries devotion to the anti-corruption issues. Taiwan’s government stipulated and promulgated the Act to Implement United Nations Convention against Corruption on May 20, 2015, and the Executive Yuan stipulated the enforcement date as December 9, 2015. In the Act, Article 2 expressly provides that the provisions contained in the United Nations Convention against Corruption have domestic legal status. To have a general observation on Taiwan’s anti-corruption system and measure in accordance with the corruption prevention framework established by the United Nations Convention against Corruption, the research focuses on the provisions concerning public sector corruptions in the second chapter of the United Nations Convention against Corruption, “Preventive Measures.” It first explores the content of public sector corruption prevention measures, policies and legal framework, advised implementation, and the compliance of the review standard of the Convention as stipulated in the United Nations Convention against Corruption. Then, the research conducts an overall review of Taiwan’s system of anti-corruption preventive measures and its operation and examine and compares the implementation thereof and flags the part where the implementation is incomplete, to understand the shortfalls of Taiwan’s implementation thereof. Through such inductions, the research also reviews the implementation in “stipulating anti-corruption policy based on data”, “open government and public participation,” and “independency of the anti-corruption agency” of other countries as leverage. For the shortfalls of Taiwan’s anti-corruption work, the research proposes suggestions that are categorized as “establishing a systematic database of anti-corruption related data”, “firm control on corruption risks”, “strengthening external participation”, “re-ensuring the independency of Agency Against Corruption and integrity policy units”, “continuous reinforcement of government procurement system”, “promotion of the enactment of whistleblower protection act”, which include, “proactive evaluation on the effectiveness of anti-corruption measures”, “promoting government agency ethics evaluation”, “analyzing corruption risks information and publishing the reports regularly”, “stipulating special procedures for high risk government positions”, “specifying a dedicated agency for promoting the freedom of government information laws”, “engaging civil society in the autonomous operation of promoting anti-corruption”, “including external participation in the implementation of ‘National Integrity Building Action Plan’”, “continuously developing the function of public policy participation through the Internet platform”, “rethinking the design of corruption investigation organizations”, “increase the budget.” These are to urge our government to connect with the current global trend of anti-corruption and the international legal system in order to more effectively prevent and remove corruption.
9
Şuman, Silvia. "The international mechanisms relating to mutual assistance in the field of information exchange and civil forfeiture". Thesis, 2009. http://hdl.handle.net/11394/3411.
Testo completoAbstract (sommario):
Magister Legum - LLMSeveral international instruments relating to the forfeiture of assets derived through unlawful means have been developed in the last decade. These relate to both civil and criminal forfeiture proceedings. Nevertheless, the processes of tracing the assets and having them forfeit to the State present formidable obstacles to justice authorities enforcers around the world. The fact of the matter is that the advent of the internet has made it easier for money launderers to camouflage the nature and the physical locality of their ill-got gains. This has made it all the more necessary for states and financial institutions to co-operate more closely in hitting the criminals where it hurts most – their pockets. However, the international structures that provide for mutual legal assistance procedures are drafted in broad terms or in guideline-form. Most of the books and journal articles dealing with money laundering devote scant attention to this very important aspect of combating transnational economic criminality. In most of the literature, this topic is simply avoided. This paper, which confines itself to civil recovery proceedings, strives to determine first, what international mechanisms are available for obtaining information located abroad that could be used for domestic civil forfeiture, and second, to identify some of the most intractable problems encountered by justice authorities in their attempts to attach property situated abroad. The idea is to identify the principal point of discordance, and to suggest ways in which the international instruments governing civil forfeiture could be amended so as to make them more user friendly.
Libri sul tema "United Nations Convention against Corruption (2003)"
1
Ren, Xueqiang. Fu bai fan zui te shu su song cheng xu yan jiu. Beijing Shi: Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2015.
Cerca il testo completo
2
United States. President (2001- : Bush) e United States. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations., a cura di. U.N. Convention against Corruption: Message from the President of the United States transmitting United Nations Convention against Corruption (the "Corruption Convention"), which was adopted by the United Nations General Assembly on October 31, 2003. Washington: U.S. G.P.O., 2005.
Cerca il testo completo
3
United States. President (2001- : Bush) e United States. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations, a cura di. U.N. Convention against Corruption: Message from the President of the United States transmitting United Nations Convention against Corruption (the "Corruption Convention"), which was adopted by the United Nations General Assembly on October 31, 2003. Washington: U.S. G.P.O., 2005.
Cerca il testo completo
4
United States. President (2001- : Bush) e United States. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations., a cura di. U.N. Convention against Corruption: Message from the President of the United States transmitting United Nations Convention against Corruption (the "Corruption Convention"), which was adopted by the United Nations General Assembly on October 31, 2003. Washington: U.S. G.P.O., 2005.
Cerca il testo completo
5
United States. President (2001- : Bush) e United States. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations., a cura di. U.N. Convention against Corruption: Message from the President of the United States transmitting United Nations Convention against Corruption (the "Corruption Convention"), which was adopted by the United Nations General Assembly on October 31, 2003. Washington: U.S. G.P.O., 2005.
Cerca il testo completo
6
author, Bi Yingqian, e Li Si author, a cura di. Guo ji fa shi ye xia de fan fu bai yu ren quan bao zhang: Anti-corruption and human rights protection from the perspective of international law. Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018.
Cerca il testo completo
7
Watch, Indonesia Corruption. Independent report: Corruption assessment and compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)-2003 in Indonesian law. Jakarta, Indonesia: Indonesia Corruption Watch, 2008.
Cerca il testo completo
8
Ghūbārī, ʻAbīr Fuʼād. al-Muwājahah al-jināʼīyah lil-fasād fī iṭār ittifāqīyat al-Umam al-Muttaḥidah li-mukāfaḥat al-fasād: Al-fasād al-idārī, al-siyāsī, al-iqtiṣādī, al-tashrīʻī : mulḥaq mashrūʻ qānūn mukāfaḥat al-fasād. al-Qāhirah: Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2021.
Cerca il testo completo
9
Institute for Public Policy Research (Namibia). Namibia and the United Nations Convention Against Corruption. Windhoek, Namibia: UNDP Namibia, 2013.
Cerca il testo completo
10
ʻĀlīʹpūr, Ḥasan. Mulāḥaẓāt-i ḥuqūqī-i ilḥāq-i Īrān bih Kanvānsiyūn-i Mubārizah bā Fasād. Tihrān: Pizhūhishkadah-i Muṭālaʻāt-i Rāhburdī, 2007.
Cerca il testo completoCapitoli di libri sul tema "United Nations Convention against Corruption (2003)"
1
Larson, Erik N. "The United Nations Convention against Corruption". In Korruptionsbekämpfung als globale Herausforderung, 11–18. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-93305-4_1.
Testo completo
2
Sandage, John. "The Universal Approach of the United Nations Convention Against Corruption". In Preventing Corporate Corruption, 31–34. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-04480-4_2.
Testo completo
3
Ziouvas, Dimitris. "International Asset Recovery and the United Nations Convention Against Corruption". In The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law, 591–620. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-64498-1_25.
Testo completo
4
Galstyan, Syuzanna. "Combating Political Corruption: The Case of Armenia in the Context of the United Nations Convention Against Corruption". In Fraud and Corruption, 237–61. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-92333-8_12.
Testo completo
5
Rose, Cecily. "An International Economic Law Perspective on the United Nations Convention Against Corruption". In European Yearbook of International Economic Law 2020, 83–106. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/8165_2021_70.
Testo completo
6
Magraw, Kendra. "Trends and ISDS Backlash Related to Non-Disputing Treaty Party Submissions". In Public Actors in International Investment Law, 79–96. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-58916-5_5.
Testo completoAbstract (sommario):
AbstractSome international investment agreements (IIAs) allow states that are parties to a treaty, but are not party to a specific dispute under that treaty, to intervene on a limited basis in order to make submissions on matters of treaty interpretation. Such mechanisms have proved to be highly valued by treaty parties, as evident by the many recently-concluded IIAs containing increasingly sophisticated non-disputing treaty party (NDTP) provisions. This chapter: (1) provides the background on NDTPs mechanisms, with a focus on the North American Free Trade Agreement (NAFTA) (the first-known IIA to contain such a provision); (2) examines the possible connection between tribunals failing to give due regard to treaty parties’ interpretive positions (again focusing on NAFTA) and the current backlash against investor-state dispute settlement (ISDS); and (3) analyses trends in recently-concluded IIAs. It is argued that the apparent lack of deference given by tribunals to NDTP submissions may be contributing to the current backlash against ISDS, based on two discernible trends: (1) an increase in the number of IIAs containing NDTPs provisions; and (2) provisions that now state that not only are treaty interpretations made by treaty parties binding on tribunals (such provisions also have their genesis in NAFTA), but that, in addition, tribunals’ decisions must be consistent with such agreed interpretations (the latter an innovation of a NAFTA party in 2003). Such trends are also visible at the institutional and multilateral levels, such as the revision of the Arbitration Rules of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) and the Mauritius Convention on Transparency in ISDS of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), and show no sign of slowing down.
7
"United Nations Convention Against Corruption, 2003". In International Trade Law Statutes and Conventions 2011-2013, 548–79. Routledge, 2013. http://dx.doi.org/10.4324/9780203722886-77.
Testo completo
8
Strobel-Shaw, Brigitte, Shervin Majlessi e Tanja Santucci. "United Nations Convention against Corruption". In Elgar Concise Encyclopedia of Corruption Law, 415–19. Edward Elgar Publishing, 2023. http://dx.doi.org/10.4337/9781802206494.00107.
Testo completo
9
Rose, Cecily. "The Limitations of the United Nations Convention against Corruption". In International Anti-Corruption Norms, 97–132. Oxford University Press, 2015. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198737216.003.0004.
Testo completo
10
Francesco, Calderoni. "Measures against Corruption". In UN Convention against Transnational Organized Crime. Oxford University Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1093/law/9780192847522.003.0010.
Testo completoAbstract (sommario):
This chapter explains how Article 9 covers a variety of measures complementing the criminalization provisions of Article 8. It clarifies that the provision has no specific origin in previous international treaties and the early drafts of the Convention did not include specific provisions on corruption. However, the provision lacks any binding requirement, which allows States Parties to determine which measures may achieve the goals. The increasing focus of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) on corruption prompted suggestions to split criminalization and preventive measures into separate provisions. Article 9 ensures effective action by its authorities in the prevention, detection and punishment of the corruption of public officials.