Letteratura scientifica selezionata sul tema "Lex specialis derogat legi generali"
Cita una fonte nei formati APA, MLA, Chicago, Harvard e in molti altri stili
Consulta la lista di attuali articoli, libri, tesi, atti di convegni e altre fonti scientifiche attinenti al tema "Lex specialis derogat legi generali".
Accanto a ogni fonte nell'elenco di riferimenti c'è un pulsante "Aggiungi alla bibliografia". Premilo e genereremo automaticamente la citazione bibliografica dell'opera scelta nello stile citazionale di cui hai bisogno: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver ecc.
Puoi anche scaricare il testo completo della pubblicazione scientifica nel formato .pdf e leggere online l'abstract (il sommario) dell'opera se è presente nei metadati.
Articoli di riviste sul tema "Lex specialis derogat legi generali":
1
Anindyajati, Titis, Winda Wijayanti e Intan Permata Putri. "Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh". Jurnal Konstitusi 18, n. 3 (15 febbraio 2022): 654. http://dx.doi.org/10.31078/jk1838.
Abstract (sommario):
AbstrakKontestasi penerapan UU Pilkada secara nasional ataukah asas lex specialis derogat legi generalis sebagai permasalahan acuan aturan terkait syarat pengajuan permohonan sengketa Pilkada Aceh. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terkait UU Pilkada dan Qanun Aceh tentang Pilkada. Permasalahan krusial dalam aturan khusus terkait keistimewaan Aceh yang tidak mengatur syarat ambang batas sehingga asas lex specialis derogate legi generali tidak dapat digunakan pada pengajuan permohonan sengketa pilkada akan bertentangan dengan UUD 1945. UU Pilkada tidak dapat dikesampingkan menjadi dasar permohonan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Asas itu dapat diterapkan untuk kasus yang memenuhi persyaratan, maka penyusunan hukum yang harmonis menjadi urgensi terbentuknya badan peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa pilkada.AbstractThe contestation to National Election Act’s implementation or principle of lex specialis derogat legi generalis as rule’s problem reference to regional dispute in Aceh. This research is a normative legal related to Aceh Election and Qanun on Election. The crucial problem with existence of special rules of Aceh’s privilege are not set by threshold conditions. Lex specialis derogate legi generali’s principle cannot be used in election dispute will contradict the 1945 Constitution. The Election Act cannot be ruled as dispute basis to Constitutional Court. The principle can be applied to cases that requirements, so harmonious legal drafting becomes urgency to formalize a special judicial body.
2
Agustina, Shinta. "IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA". Masalah-Masalah Hukum 44, n. 4 (28 ottobre 2015): 503. http://dx.doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510.
Abstract (sommario):
This study aims to assess and analyze the application of the principle of lex specialis the derogat legi generali in the Criminal Justice System related to the stages in the criminal justice process, and the form of the indictment in applying the principle of lex specialis the derogat legi generali. The method used is empirical juridical with descriptive analytical. The result shows that this principle is applied in criminal cases that violating the general and special criminal provisions in the Penal Code, the general criminal provisions in the Penal Code and special criminal provisions outside the Penal Code, as well as criminal cases that violating two special criminal acts outside the Penal Code. Regarding the fase of criminal procedure in handling the case under this principle, it is implemented in the adjudication process, using the subsidiarity or cumulative model of chargingPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam Sistem Peradilan Pidana terkait dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, dan bentuk surat dakwaan dalam menerapkan asas lex xpecialis derogat legi generali tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa asas lex specialis derogat legi generali diterapkan dalam perkara pidana yang mempertemukan ketentuan pidana umum dan khusus dalam KUHP, ketentuan pidana umum dalam KUHP dan ketentuan pidana khusus di luar KUHP, serta perkara pidana yang mempertemukan dua atau lebih ketentuan pidana khusus di luar KUHP. Berkenaan dengan tahapan dalam sistem peradilan pidana, asas ini diterapkan dalam tahap adjudication, yang mengharuskan surat dakwaan dibuat dalam model subsidiaritas atau kumulatif
3
Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, n. 1 (22 febbraio 2021): 1. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.1-12.
Abstract (sommario):
Salah satu ciri asas hukum adalah bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian juga asas lex specialis derogat legi generali yang mengalami perkembangan secara teoretik. Salah satu derivate dari asas lex specialis derogat legi generali adalah asas lex specialis systematis. Dalam konteks hukum pidana, dikenal pembagian menurut sumber hukum pidana yang melahirkan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Salah satu hukum pidana khusus tertua adalah hukum pidana pajak yang secara teoretik memenuhi kriteria sebagai lex specialis systematis. Metode penelitian dalam tulisan ini seluruhnya menggunakan studi pustaka. Selain menganalisis teori-teori yang aktual terkait asas lex specialis derogat legi generali dan hukum pidana pajak. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa hukum pidana pajak memenuhi kriteria sebagai lex specialis systematis karena adresat-nya sangat khusus yaitu wajib pajak dan petugas pajak. Selain itu, baik ketentuan materiil maupun ketentuan formil dalam hukum pidana pajak menyimpang dari KUHP dan KUHAP. Adapun saran yang dapat diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah: Perlu melakukan perubahan mendasar terhadap undang-undang ketentuan umum pokok perpajakan dengan mengingat hukum pidana pajak adalah ius singular sebagai hukum adminstrasi yang diberi sanski pidana.
4
Panagiotopoulos, Dimitrios P. "Implementation of Lex Specialis in Sports Jurisdiction". Kutafin Law Review 10, n. 2 (11 luglio 2023): 239–55. http://dx.doi.org/10.17803/2713-0533.2023.2.24.239-255.
Abstract (sommario):
The present study sets out the implementation of Lex Specialis in Sports Jurisdiction. It presents an introduction to Sports Law and the rules of Lex Sportiva and Lex Olympica. Following the introduction, this paper presents the concept of Sports Jurisdiction and the competence of the Sport Arbitral Bodies to rule on the constitutionality of the law. Furthermore, this study focuses on the necessity for the establishment of an International Sports Constitutional Charter with special rules for international sports activities and the establishment of a special International Sports Court. Finally, is investigated the application of the Lex Specialis Derogat Legi Generali Principle in Sports Law. In particular, this study points out that Special rules of sports law prevail over ordinary rules of law, according to the general principle of law Lex Specialis Derogat Legi Generali. It is highlighted that Sports Law is not a subcategory of international law, as International Sports Law, but a different kind of law, Lex Sportiva/Olympica. Lex Sportiva/ Olympica is an international “unethnical” law, which exists in parallel to the international law. It constitutes a sui generis sports law legal order, imposed heteronomously on the sporting world by various international organizations.
5
Djatmiko, Andreas Andrie, Roby Sanjaya e Rizna Khoirul Hidayati. "Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia". Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3, n. 1 (28 gennaio 2023): 13–23. http://dx.doi.org/10.56393/nomos.v2i8.929.
Abstract (sommario):
Dengan berlatar belakang pada yang terjadi di lapangan, saat Kejaksaan Agung mengeluarkan statement untuk memberikan keringanan bagi para pelaku korupsi dibawah lima puluh juta dengan alasan mahalnya biaya dalam menangani sebuah perkara korupsi dan mengingat pelaku baru pertama kali melakukan sebuah tindak pidana dan juga dalam hal prosedur penahanan penanganan perkara antara penggelapan barang fidusia dengan non fidusia. Penelitian ini mengkaji dan menganalisa adanya anomali penerapan Asas lex specialis derogat legi generali dalam ketentuan pidana yang dilaksanakan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, mencoba mendapatkan gambaran menyeluruh tentang anomali penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Hasil dari Penelitian ini memberi masukan kepada badan Legislatif dan Eksekutif sebagai perancang dan pembentuk undang-undang agar selalu mengedepankan asas-asas yang ada dalam hukum saat merancang kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan, sehingga dapat meminimalisir anomali hukum yang terjadi di lapangan.
6
Kilangi, Aderlardus. "International Human Rights Law versus International Humanitarian Law in Situations of Armed Conflict". Kabarak Journal of Law and Ethics 3, n. 1 (12 novembre 2021): 69–86. http://dx.doi.org/10.58216/kjle.v3i1.159.
Abstract (sommario):
This paper examines the interplay between international human rights law and international humanitarian law especially in situations of armed conflict. When this overlap occurs, the general position in international law is that international human rights law shall apply in times of peace as ‘lex generalis’, or general law, while international humanitarian law shall apply in situations of armed conflict as ‘lex specialis’, or special law, thereby displacing or keeping in abeyance general law. The position is reliant on the doctrine ‘lex specialis derogat legi generali’ meaning that special or specific law suspends general law. The paper, therefore, examines the appropriateness of using the doctrine ‘lex specialis derogat legi generali’ in situations of interplay between the two fields of international law, especially when it comes to the question of the sanctity of life. With reference to the duty to protect life, the paper notes that, the doctrine of ‘lex specialis’ does not adequately clarify the coordination which must desirably exist between the two fields of international law, and in any case it places limits on protection of victims. The paper argues, therefore, that, a well-coordinated application of international human rights law and international humanitarian law is vital to ensuring adequate protection of victims during all situations of armed conflict, because the general trend in the world today is to move towards broader protection of victims, and not towards limitation. In conclusion, therefore, the paper advocates for the need to substitute the ‘lex specialis’ doctrine with a more coherent theory which balances the reality of conflict with the respect for humanity and protection of life.
7
Poljić, Adis. "Kontradiktornost pravila parničnog postupka za dosuđivanje troškova u slučaju djelomičnog povlačenja tužbe". Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 42, n. 1 (2021): 227–44. http://dx.doi.org/10.30925/zpfsr.42.1.12.
Abstract (sommario):
Predmet je rada kontradiktornost pravila parničnog postupka za dosuđivanje troškova u slučaju djelomičnoga povlačenja tužbe. Do utvrđivanja kontradiktornosti dolazi se analizom pravila za odlučivanje o troškovima parničnog postupka u slučaju djelomičnog povlačenja tužbe i pravila za dosuđivanje troškova u slučaju djelomičnog uspjeha u parnici. Na hipotetičko postavljenom primjeru ukazuje se na razlike do koji se dolazi primjenom tih pravila. Na temelju pravila za tumačenje prava lex specialis derogat legi generali i lex posterior derogat legi priori, dolazi se do zaključka da kod djelomičnog povlačenja tužbe treba primijeniti pravila za dosuđivanje troškova parničnog postupka u slučaju djelomičnog uspjeha.
8
Poljić, Adis. "Kontradiktornost pravila parničnog postupka za dosuđivanje troškova u slučaju djelomičnog povlačenja tužbe". Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 42, n. 1 (2021): 227–44. http://dx.doi.org/10.30925/zpfsr.42.1.12.
Abstract (sommario):
Predmet je rada kontradiktornost pravila parničnog postupka za dosuđivanje troškova u slučaju djelomičnoga povlačenja tužbe. Do utvrđivanja kontradiktornosti dolazi se analizom pravila za odlučivanje o troškovima parničnog postupka u slučaju djelomičnog povlačenja tužbe i pravila za dosuđivanje troškova u slučaju djelomičnog uspjeha u parnici. Na hipotetičko postavljenom primjeru ukazuje se na razlike do koji se dolazi primjenom tih pravila. Na temelju pravila za tumačenje prava lex specialis derogat legi generali i lex posterior derogat legi priori, dolazi se do zaključka da kod djelomičnog povlačenja tužbe treba primijeniti pravila za dosuđivanje troškova parničnog postupka u slučaju djelomičnog uspjeha.
9
Park, Dall Hyun. "‘lex specialis derogat legi generali’-principle and its Theoretical Comformation". LAW RESEARCH INSTITUTE CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY 32, n. 1 (30 giugno 2021): 139–77. http://dx.doi.org/10.34267/cblj.2021.32.1.139.
10
Dita Helena, Ida Ayu Putri, e I. Gusti Ayu Putri Putri Kartika. "CURATOR'S LEGAL EFFORTS AGAINST BANKRUPTCY ESTATE (BOEDEL) ASSETS SEIZED IN CRIMINAL CONFISCATION OF CORRUPTION CASES". POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) 3, n. 2 (7 marzo 2024): 228–39. http://dx.doi.org/10.55047/polri.v3i2.1096.
Abstract (sommario):
This paper aims to analyze the legal aspects of the general seizure and criminal seizure in Indonesian positive law, as well as to understand the legal efforts of the curator towards the assets of bankrupt estates placed under criminal seizure for corruption and economic crimes. The method used in writing this article is the normative legal research method, which starts from the normative problem of conflict of norms, and the results of this journal article are to determine the position of general seizure and criminal seizure based on the principle of legal preference, namely the principle of lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogate legi priori, and lex specialis derogate legi generalis, and the legal efforts that can be taken by the curator when the assets of bankrupt estates are placed under criminal seizure is by filing an objection to the Corruption Court and by filing a pretrial against the seizure actions carried out by the corruption investigators. The legal status of general attachment and criminal attachment can be determined by the principles of legal preference, including lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogate legi priori, and lex specialis derogate legi generalis. In most cases, general attachment takes priority over criminal attachment, except in cases of corruption (tipikor). In such cases, neither general nor criminal attachment can take precedence over the other. If criminal attachment is imposed on a bankrupt estate, the Curator can file an objection with the Corruption Court within two months of the court decision.
Tesi sul tema "Lex specialis derogat legi generali":
1
Vasalou, Evangelia. "Les conflits d’obligations internationales devant la Cour européenne des droits de l’homme". Electronic Thesis or Diss., Université Paris-Panthéon-Assas, 2024. http://www.theses.fr/2024ASSA0005.
Abstract (sommario):
Ayant comme axe principal la jurisprudence de la Cour EDH, la présente thèse est centrée sur les conflits entre la CEDH et les autres obligations internationales incombant aux États parties. L’approche de la Cour EDH témoigne de la nécessité de cohérence en droit et de l’harmonisation des conflits d’obligations. Visant à harmoniser les éventuelles contrariétés la Cour de Strasbourg ne s’est pas interrogée sur les causes de ces conflits. L’objet de cette thèse consiste ainsi à rechercher s’il y a des règles juridiques aptes à aménager les conflictualités en amont en générant pour les États l’obligation d’élaborer des normes créant des obligations concordantes. En outre, l’étude se fixe pour objectif de systématiser les cas des conflits entre la CEDH et les autres obligations internationales dans les affaires portées devant la Cour EDH, afin de mettre en relief les conditions d’émergence de ces conflits et de s’interroger sur les moyens de leur gestion. Une grande partie de la réflexion va au-delà de la critique de l’efficacité des moyens d’harmonisation employés par la jurisprudence strasbourgeoise pour proposer des solutions permettant d’éviter les conflits. L’analyse de l’applicabilité des moyens de résolution des conflits s’inscrit dans le cadre de la gestion des conflits dans lesquels sont impliquées les obligations issues de la CEDH. Dans ce contexte, la thèse met l’accent sur les moyens de résolution des conflits qui pourraient être appliqués dans le futur, dans l’hypothèse où la Cour EDH reconnaitrait explicitement une situation de conflit entre la CEDH et une autre obligation internationaleThis thesis explores the question of conflicts between the ECHR and other international obligations for State parties by focusing on the case law of the ECtHR. The ECtHR's approach reflects the need for consistency in law and harmonisation of conflicting obligations. Setting the objective of harmonising potential conflicts, the Court of Strasbourg did not raise the question about the causes of those conflicts. This thesis seeks to examine whether there are any legal rules that could prevent conflicts by obliging States to establish norms that createcompatible obligations. In addition, the study aims to systematise conflicts between the ECHR and other international obligations in cases which were lodged with the ECtHR, in order to highlight the conditions of emergence of these conflicts and to examine the means of their coordination. The overarching theme of the study goes beyond the criticism of the effectiveness of the means of harmonisation applied by the case-law of the Court of Strasbourg, proposing solutions for the avoidance of conflicts. The analysis of the applicability of the means of conflict resolution is part of the management of conflicts in which the obligations of the ECHRare involved. In this context, the thesis delves into the means of conflict resolution that could be applied in the future, should the ECtHR explicitly recognise a situation of conflict between the ECHR and another international obligation
2
Tardieu, Aurélie. "Les relations entre normes conventionnelles et normes coutumières à la lumière de l'adage lex specialis derogat generali". Paris 1, 2009. http://www.theses.fr/2009PA010319.
Abstract (sommario):
En 1986, dans l'affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour internationale de Justice a affirmé que les règles conventionnelles avaient le caractère de lex specialis par rapport aux règles coutumières. Cette manière d'appréhender les relations entre droit conventionnel et droit coutumier a été consacrée tant par le juge international que par la doctrine. Elle semble toutefois se heurter au constat de l'interaction constante entre les deux corps de normes. Si la norme véhiculée par le traité déroge par nature à la norme coutumière, on peut s'interroger sur la possibilité pour l'instrument conventionnel de générer cette dernière. Cette étude se propose d'évaluer la pertinence du postulat selon lequel l'adage lex specialis derogat generali définit les relations qu'entretiennent le droit conventionnel et le droit coutumier en revenant sur la signification et la portée de cette maxime en droit international, et sur la manière dont le juge appréhende les différentes modalités d'interaction du droit conventionnel et coutumier.
Capitoli di libri sul tema "Lex specialis derogat legi generali":
1
Michalczak, Rafał, e Maciej Pach. "Lex specialis derogat legi generali". In Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa: Komentarz, 719–25. Ksiegarnia Akademicka Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.12797/9788381383370.48.
2
Cameron, Peter Duncanson. "Nuclear Energy". In Competition In Energy Markets, 243–59. Oxford University PressOxford, 2007. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199282975.003.0009.
Abstract (sommario):
Abstract Issues of competition in the nuclear sector have arisen in recent years more in relation to the operation of general rules on state aids than to the sector-specific law. Indeed, the framework of European law for this sector contrasts with that of all other energy sectors, since nuclear energy has its own special legal base in EC primary law, with a Treaty all to itself. There are differences of opinion about the applicability of general rules of EC law.As a lex specialis, the applicable legal principle is that a specific law takes precedence over a general law (lex specialis derogat legi generali ). The relationship between the two Treaties is governed by Article 305(2) of the EC Treaty.
3
Gołba, Filip, e Magdalena Michalska. "Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali". In Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa: Komentarz, 740–50. Ksiegarnia Akademicka Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.12797/9788381383370.50.