Articoli di riviste: "Indonesia. Direktorat Jenderal Peternakan"

1

Sari, Eka Meutia, Hasan Basri e Safrizal Safrizal. "Management Practices in Rearing Buffalo Viewed from The Technical Aspect Management in Gayo Lues District". Jurnal Agripet 12, n. 2 (1 ottobre 2012): 33–36. http://dx.doi.org/10.17969/agripet.v12i2.200.

Testo completo

Abstract (sommario):

Tatalaksana pemeliharaan kerbau ditinjau dari aspek teknis pemeliharaan di kabupaten gayo lues ABSTRAK. Survey lapangan telah dilakukan untuk mengetahui tatalaksana pemeliharaan ternak kerbau di Kabupaten Gayo Lues Nanggroe Aceh Darussalam. Empat puluh empat peternak kerbau di wawancara dan observasi langsung pada tiga daerah yang berbeda yaitu Blangkejeren, Kutapanjang dan Rikit Gaib. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari pengukuran dan perhitungan terhadap aspek-aspek teknis pemeliharaan ternak yang mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan Indonesia tahun 1992, meliputi: pemuliaan dan reproduksi, makanan ternak, tatalaksana pemeliharaan, tujuan pemeliharaan dan kesehatan ternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatalaksana pemeliharaan kerbau di Kabupaten Gayo Lues masih rendah, yaitu 42.33 % dari standard Direktorat Jenderal Peternakan Indonesia. Penerapan aspek teknis dari pemuliaan dan reproduksi, makanan ternak, tatalaksana pemeliharaan, tujuan pemeliharaan dan kesehatan ternak masing-masing 52.95%, 18.22%, 38.46%, 60.71%, dan 74.73%.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

2

Surachman, Muhammad Asep, Sri Mulatsih e Wiwiek Rindayati. "Analisis Perwilayahan Usaha Ternak Domba di Provinsi Jawa Barat". TATALOKA 24, n. 3 (31 agosto 2022): 257–66. http://dx.doi.org/10.14710/tataloka.24.3.257-266.

Testo completo

Abstract (sommario):

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan populasi domba terbesar di Indonesia. Analisis perwilayahan ternak domba di Jawa Barat diperlukan untuk memunculkan keunggulan komparatif wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis wilayah basis dan karakteristik penyebaran usaha ternak domba di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah analisis location quotient (LQ), localization index (LI), dan specialization index (SI). Data yang digunakan adalah data statistik peternakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil dari penelitan ini menyatakan bahwa wilayah basis usaha ternak domba di Provinsi Jawa Barat yaitu di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon. Usaha ternak domba di Provinsi Jawa Barat tidak terpusat pada satu wilayah kabupaten, dan tidak ada wilayah kabupaten yang mengkhususkan pada usaha ternak domba. Makalah ini juga menyajikan peta wilayah basis dan penjelasan karakteristik peternak domba di Jawa Barat.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

3

Ginting, Diezly Virena Br, Fika Salsabila, Indah Maharani, M. Aqila Arzako e Nancy Ortega Sitanggang. "ANALISIS PENGARUH PRODUKSI DAN KONSUMSI TERHADAP IMPOR SUSU SAPI DI INDONESIA TAHUN 2017-2021". Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis 9, n. 1 (1 marzo 2023): 57–66. http://dx.doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i01.811.

Testo completo

Abstract (sommario):

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari produksi dan konsumsi susu sapi terhadap angka impor susu sapi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis data yang bersumber dari buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 oleh Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dan website resmi Badan Pusat Statistik 2017-2021. Konsumsi susu di Indonesia mengalami peningkatan dengan rata-rata 4.413.009 ton dalam kurun waktu lima tahun dikarenakan permintaan yang meningkat. Sedangkan, produksi susu dalam negeri masih rendah dengan rata-rata 943.390 ton dalam kurun waktu lima tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah populasi sapi perah di Indonesia yang stasioner. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri maka dilakukan impor. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dan produksi domestik susu Indonesia berpengaruh terhadap besarnya impor susu di Indonesia. Dimana, konsumsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap impor susu dibandingkan dengan produksi susu domestik. Kata kunci: impor, produksi, konsumsi

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

4

Sari, Renny Puspita, e Ahmad Cahyono Adi. "Sistem Penentuan Kualitas Hewan Qurban di Indonesia dengan Metode SAW". Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi 7, n. 2 (31 agosto 2021): 44–51. http://dx.doi.org/10.25077/teknosi.v7i2.2021.44-51.

Testo completo

Abstract (sommario):

Setiap tahunnya, umat muslim didunia melaksanakan Ibadah Qurban termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jumlah hewan qurban di Indonesia pada tahun 2020 adalah sekitar 1.802.651 ekor dengan rincian hewan sapi, kerbau, kambing dan domba. Statistik hewan Qurban dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hewan yang dapat di Qurbankan pada dasarnya memiliki syarat tertentu sesuai dengan fiqih Qurban. Oleh karena itu diperlukan pengecekkan terlebih dahulu apakah hewan tersebut layak jadi hewan Qurban. Tingginya angka Qurban di Indonesia mendorong lahirnya sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam mengelompokkan hewan-hewan yang akan di Qurbankan di Indonesia. Sistem ini menerapkan metode perhitungan SAW (Simple Adictive Weighting) yang dapat mengklasifikasikan hewan Qurban yang di inputkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Hasilnya semua calon hewan Qurban akan secara otomatis diberi nilai yang memiliki arti tertentu apakah hewan tersebut untuk dapat jadi hewan Qurban. Dengan adanya sistem penentu hewan Qurban, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hewan Qurban yang ada di Indonesia.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

5

Tarigan, Indri Nur Krisna, e Allaily Allaily. "Pengaruh Perbedaan Grade Telur pada Ayam Lokal Pedaging Unggul (ALPU) dan Kamaras terhadap Fertilitas dan Sex Ratio". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 5, n. 3 (1 luglio 2020): 1–6. http://dx.doi.org/10.17969/jimfp.v5i3.14728.

Testo completo

Abstract (sommario):

Indonesia memiliki aneka ragam ayam lokal yang cukup potensial untuk dikembangbiakkan sebagai penghasil daging, telur, mapun hewan peliharaan. Populasi ayam kampung di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 20,6 juta ekor, produksi daging 42,2 ribu ton, produksi telur 4,200 ton (Direktorat Jenderal Peternakan, 2015). Upaya untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas ternak unggas lokal khususnya ayam kampung sampai saat ini dalam tahap pengembangan dengan melakukan perbaikan genetik dan seleksi. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas telur ayam ALPU dan Kamaras adalah dengan melakukan program seleksi dan breeding secara berkelanjutan, dengan menerapkan sistem manajemen reproduksi secara optimal seperti salah satunya melakukan seleksi melalui grade telur. Penelitian ini terkait dengan evaluasi grade telur dengan kualitas telur tetas pada ayam ALPU dan Kamaras belum pernah dilakukan. Dan diharapkan dapat mendukung upaya dalam perkembangan ayam lokal unggul melalui penyediaan bibit berkualitas yang dilihat dari grade telur yang unggul.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

6

Christiand, Christiand, Arka Dwinanda Soewono, Marten Darmawan, Hadi Sutanto e Frederikus Wenehenubun. "Rancang Bangun Alat Pemberi Pakan Otomatis Untuk Budidaya Ikan Lele Di Pondok Aren". J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat 7, n. 2 (30 agosto 2022): 187–92. http://dx.doi.org/10.25047/j-dinamika.v7i2.2888.

Testo completo

Abstract (sommario):

Ikan lele (Clarias sp.) merupakan jenis ikan yang paling digemari dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Data Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan dari tahun 2009 sampai 2013 menunjukkan terjadinya peningkatan konsumsi ikan lele di Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat adanya potensi ekonomi dari kebutuhan ikan lele di pasaran. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan ikan lele, perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan produksi ikan lele, salah satunya adalah dengan peningkatan efisiensi kerja dari pembudidayaan ikan lele. Pemberian pakan secara otomatis dengan menggunakan microcontroller merupakan salah satu cara dalam usaha peningkatan efisiensi kerja. Usaha tersebut diwujudkan dalam sebuah rancang bangun alat pengumpan pakan ikan otomatis yang metode pengoperasiannya menggunakan RTC (Real Time Clock) untuk mengatur buka tutup dari pintu pengumpan. Algoritma atau program pengumpanan disimpan didalam microcontroller (Arduino Nano) sebagai unit pengendali. Hasil pengujian menunjukan bahwa alat dapat menampung berat pakan hingga 1 kg. Setelah tiga bulan pemakaian, mitra (peternak lele) menyatakan peningkatan efisiensi kerja yaitu dengan berkurangnya beban pemberian pakan yang sebelumnya dilakukan secara manual

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

7

Tarigan, Indri Nur Krisna, Allaily Allaily e M. Aman Yaman. "Pengaruh Perbedaan Grade Telur pada Ayam ALPU dan Kamaras terhadap Fertilitas dan Sex Ratio". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 5, n. 1 (1 febbraio 2020): 241–47. http://dx.doi.org/10.17969/jimfp.v5i1.13620.

Testo completo

Abstract (sommario):

Indonesia memiliki aneka ragam ayam lokal yang cukup potensial untuk dikembangbiakkan sebagai penghasil daging, telur, mapun hewan peliharaan. Populasi ayam kampung di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 20,6 juta ekor, produksi daging 42,2 ribu ton, produksi telur 4,200 ton (Direktorat Jenderal Peternakan, 2015). Upaya untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas ternak unggas lokal khususnya ayam kampung sampai saat ini dalam tahap pengembangan dengan melakukan perbaikan genetik dan seleksi. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas telur ayam ALPU dan Kamaras adalah dengan melakukan program seleksi dan breeding secara berkelanjutan, dengan menerapkan sistem manajemen reproduksi secara optimal seperti salah satunya melakukan seleksi melalui grade telur. Penelitian ini terkait dengan evaluasi grade telur dengan kualitas telur tetas pada ayam ALPU dan Kamaras belum pernah dilakukan. Dan diharapkan dapat mendukung upaya dalam perkembangan ayam lokal unggul melalui penyediaan bibit berkualitas yang dilihat dari grade telur yang unggul.The effect of differences in egg grade on ALPU and Kamaras chicken on fertility and sex ratioIndonesia has a grade good variety of lokal chickens that are potencial enough to breed as a producer of meat, eggs, or pets. The population of native chicken in Indonesia in 2015 was 20,6 milion, meat production 49,2 thousand tons, egg production 4,200 tons. Efforts to improve the quality and productivity of local polultry, especially native chickens, are currently in the development stage by doing genetic improvements and selection. One of the efforts to increase production and improve the quality of ALPU and Kamaras chicken egg is to conduct a selection and breeding program in a sustainable manner, by implementing an optimal reproductive management system such as selection one of the egg grade. Research related to the evaluation of egg grade wich hatching egg quality on ALPU and Kamaras has never been done. And Is expected to support efforts in the development of superior local chickens through the provision of quality seeds viewed from superior egg grades.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

8

Magdalena, Pratiwi, e Justine Tanuwijaya. "Factors of Organizational Identification Influencing Affective Commitment at the Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in Jakarta". International Journal of Research and Review 9, n. 9 (27 settembre 2022): 385–90. http://dx.doi.org/10.52403/ijrr.20220944.

Testo completo

Abstract (sommario):

This study aims to analyze factors of organizational identification influencing affective commitment at the Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in Jakarta. The research method used is a quantitative method. This research is categorized as hypothesis testing. The population and sample used for this research are the employees of the Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in Jakarta with a total of 120 respondents. The data analysis method used is structural equation modeling-partial least squares (SEM-PLS) using SmartPLS software. The results show that job satisfaction has a positive and significant effect on organizational identification at the Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in Jakarta. Perceived supervisor support has a positive and significant effect on organizational identification at the Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in Jakarta. Workplace incivility has a negative and significant effect on organizational identification at the Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in Jakarta. Organizational identification has a positive and significant effect on affective commitment at the Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in Jakarta. Keywords: Job Satisfaction, Perceived Supervisor Support, Workplace Incivility, Organizational Identification, Affective Commitment

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

9

Junaedi, Muhammad Infaqi. "Komunikasi Persuasi Humas Direktorat Jenderal Pajak Melalui Seminar Pajak Bertutur Pada Mahasiswa Universitas Nasional Jakarta". MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi 3, n. 2 (25 agosto 2020): 107–12. http://dx.doi.org/10.35326/medialog.v3i2.650.

Testo completo

Abstract (sommario):

Pendapatan Negara di Indonesia mengalami penurunan di dalam membayar pajak. Hal itu mendorong Humas Direktorat Jenderal Pajak untuk mensosialisasikan sadar pajak salah satunya melalui seminar pajak bertutur, dalam memberikan informasi humas direktorat Jenderal Pajak tidak terlepas dari proeses komunikiasi persuasi yang di gunakan untuk mempengaruhi audience. Penelitian ini menggunakan metodelogi kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi persuasi Hovland/Yale oleh Perloff. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana komunikasi persuasi Humas Direktorat Jenderal Pajak melalui seminar pajak bertutur pada mahasiswa Universitas Nasional Jakarta. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Kemudian data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data dari buku, internet dan website. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari data internal Humas Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Komunikasi persuasi yang di gunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui seminar pajak bertutur pada mahaisiswa Universitas Nasional Jakarta sesuai dengan tahapan proses komunikasi persuasi.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

10

Latief, Jamil, e Onny Firiana. "PENERAPAN KORESPONDENSI BAHASA INGGRIS DI DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA". Prosiding Kolokium Doktor dan Seminar Hasil Penelitian Hibah 1, n. 1 (7 febbraio 2019): 104–17. http://dx.doi.org/10.22236/psd/11104-11764.

Testo completo

Abstract (sommario):

enelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Korespondensi Bahasa Inggris di Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Untuk sumber data dipilih secara purposive sampling dengan kriteria menguasai atau memahami Korespondensi Bahasa Inggris, jumlah informan sebanyak 4 orang yang terdiri dari Pelaksana Subdit DPPJ, Analis Kebijakan DPPJ, Kepala seksi DPPJ, Analis Perdagangan DPPJ. Teknik pengumpulan data dilakukan di Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dengan menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Dari hasil penelitian, Peneliti Menyimpulkan Bahwa Penerapan Korespondensi Bahasa Inggris di Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional meliputi; (1) gaya penulisan, (2) penyusunan surat, dan (3) pengiriman surat. Gaya penulisan surat yang diterapkan mengacu pada ragam penulisan gaya British, penyusunan surat meliputi kerangka surat, bentuk-bentuk surat, dan 7 persyaratan penulisan surat. Pengiriman surat yang sudah diterapkan adalah pengiriman surat secara elektronik dengan menggunakan media E-mail, Faks, dan WhatsApp. Saran dalam Penerapan Korespondensi Bahasa Inggris perlu adanya pedoman formal Korespondensi Bahasa Inggris Gaya British yang digunakan sebagai Panduan untuk Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

11

Fabrianne, Avissa Yufen, e Yugih Setyanto. "Upaya Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Membangun Kesadaran Hak Cipta". Prologia 2, n. 2 (26 aprile 2019): 257. http://dx.doi.org/10.24912/pr.v2i2.3585.

Testo completo

Abstract (sommario):

Kasus pelanggaran hak cipta yang sangat sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah pembajakan. Mengutip karya sebagian atau seluruh ciptaan orang lain tanpa mencantumkan sumber yang sengaja dimasukkan kedalam ciptaannya sendiri agar membuat kesan karya miliknya seolah-olah miliknya disebut plagiarisme. Plagiarisme juga bisa dikatakan apabila ciptaan milik orang lain diperbanyak tanpa mengubah bentuk ataupun isi untuk diumumkan, dan memperbanyak ciptaan orang lain tanpa izin dengan sengaja dan mengandung komersial. Pelanggaran hak cipta di Indonesia dapat menyebabkan citra buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Indonesia mendapat sorotan negatif dari negara lain diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta yang parah. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah sebuah unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, salah satunya adalah Hak Cipta. Penulis tertarik untuk mengetahui strategi humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam membangun kesadaran terhadap hak cipta terutama untuk masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam membangun kesadaran terhadap hak cipta. Dasar teoritik yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup teori komunikasi massa, hubungan masyarakat, humas pemerintah, strategi humas, hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui strategi humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam membangun kesadaran hak cipta melalui wawancara, observasi dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian ini. Dapat disimpulkan, strategi humas DJKI adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta milik seseorang dan pentingnya mendaftarkan suatu karya agar bisa dilindungi oleh negara secara hukum jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

12

Rizka Zahrotul Zahna. "Pemberian Insentif PPh 21 dan Implementasinya di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia". "LAWSUIT" Jurnal Perpajakan 1, n. 1 (6 aprile 2022): 67–76. http://dx.doi.org/10.30656/lawsuit.v1i1.4256.

Testo completo

Abstract (sommario):

COVID-19 merupakan wabah dunia yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan juga aktivitas masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun pekerja. Insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kembali perekonomian yang sempat turun karena pandemi Covid-19. Insentif ini diberikan melalui Direktorat Jenderal Pajak dibawah kewenangan Kementrian Keuangan RI untuk wajib pajak yang terdampak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi insentif PPh 21 DTP dan dampak pemberian insentif terhadap wajib pajak yang terdampak. Sumber data penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perpajakan berupa aturan yang dikeluarkan selama pandemi Covid-19 dan berdasarkan survey Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) I. Hasil dari penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Perpajakan telah memberikan insentif PPh 21 DTP yang bertujuan untuk dapat mengurangi masalah dalam mencukupi beban pengeluaran agar wajib pajak bisa bertahan selama pandemi dan hasil dari tujuan tersebut terbukti yaitu dengan insentif yang diberikan dapat membantu arus kas wajib pajak yang terdesak karena terdampak krisis.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

13

Syahlan, Syahlan. "Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Wacana Hukum 25, n. 2 (12 luglio 2019): 94. http://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.3045.

Testo completo

Abstract (sommario):

AbstractSynchronization and Harmonization of Regulations in Indonesia hadle by Badan Pembinaan Hukum Nasional and Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Stage of regulation’s synchronization and harmonization which doing by Badan Pembinaan Hukum Nasional are planning and preparation of Academic Text of regulation. Meanwhile, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan will do synchronization and harmonization at the stage of draft of regulations by forming a Committee Between Ministries/Non-Ministries. The absence of a definite mechanism regarding the stages of synchronization and harmonization and do separately synchronization and harmonization in two institutions are not maximal. Finally, this pattern have an impact to quality of regulations which resulting which is the purpose of the synchronization and harmonization.AbstrakSinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada tahap perencanaan, dan penyusunan konsep peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi pada tahap pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan. Tidak adanya mekanisme yang pasti mengenai tahapan sinkronisasi dan harmonisasi, serta dipisahkannya proses tersebut ke dalam dua lembaga, mengakibatkan upaya sinkronisasi dan harmonisasi tidak maksimal, karena upaya sinkronisasi dan harmonisasi merupakan tahapan yang harus dilakukan secara sistemik dan terpadu. Hal itu berdampak pada kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan yang merupakan tujuan dari sinkronisasi dan harmonisasi. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada tahap perencanaan, dan penyusunan konsep peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi pada tahap pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan. Tidak adanya mekanisme yang pasti mengenai tahapan sinkronisasi dan harmonisasi, serta dipisahkannya proses tersebut ke dalam dua lembaga, mengakibatkan upaya sinkronisasi dan harmonisasi tidak maksimal, karena upaya sinkronisasi dan harmonisasi merupakan tahapan yang harus dilakukan secara sistemik dan terpadu. Hal itu berdampak pada kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan yang merupakan tujuan dari sinkronisasi dan harmonisasi.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

14

Sunarya, I. Wayan. "Pengenalan Aplikasi Komputer e-SPT Perpajakan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan di STMIK STIKOM Indonesia". S@CIES 6, n. 2 (29 aprile 2016): 97–103. http://dx.doi.org/10.31598/sacies.v6i2.68.

Testo completo

Abstract (sommario):

Taxation is one of the parts contained in the company, especially in the reporting of tax made by the company to the Direktorat Jenderal Pajak. Currently for easy tax reporting, the Direktorat Jenderal Pajak provides several software/applications (tax software) to taxpayers, which aims to simplify tax reporting. The computer or software applications commonly used within the company are e-SPT. Students STMIK STIKOM Indonesia must know about this tax application; so in the future is expected to be able to apply this software where students will work after completing his education in STMIK STIKOM Indonesia.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

15

Pratama, Raihan, e Surya Pranata. "The OPTIMIZATION OF COOPERATION AGREEMENTS BETWEEN IMMIGRATION AND IOM AND UNHCR IN THE HANDLING OF ASYLUM SEEKERS AND INDEPENDENT REFUGEES IN INDONESIA". Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 5, n. 1 (29 agosto 2022): 17–32. http://dx.doi.org/10.52617/jikk.v5i1.272.

Testo completo

Abstract (sommario):

ABSTRACT This research is motivated by the main problem in asylum seekers and refugees in Indonesia, namely the distribution of asylum seekers and independent refugees who are not recorded by the Directorate General of Immigration so that many of their existence and activities are not monitored. This study aims to explore the efforts that have been made by the Directorate General of Immigration in optimizing cooperation with IOM and UNHCR in handling asylum seekers and independent refugees in Indonesia and to establish an ideal form of cooperation between the Directorate General of Immigration with IOM and UNHCR in optimizing the handling of asylum seekers. and independent refugees in Indonesia. This research method uses Normative-Empirical which is essentially a combination of normative legal approaches with the addition of empirical elements. The normative-empirical legal research category used is Live Case Study. State Sovereignty Theory and International Cooperation Theory are used in this study. The results of this study found the problems faced by the Directorate General of Immigration both from the UNHCR, IOM, and internal DITJENIM itself in handling asylum seekers and independent refugees in Indonesia and forming an ideal cooperation agreement because previously there had never been between the Directorate General of Immigration with IOM and UNHCR in optimizing the handling of asylum seekers and independent refugees in Indonesia. Keywords: Cooperation, Handling, Independent Refugee ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan utama dalam pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yaitu persebaran pencari suaka dan pengungsi mandiri yang tidak terdata oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga banyak dari keberadaan serta kegiatan mereka yang tidak terawasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengoptimalkan kerja sama dengan IOM dan UNHCR dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia dan membentuk bentuk kerja sama yang ideal antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR dalam optimalisasi penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan Normatif-Empiris yang pada hakikatnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur-unsur empiris, kategori penelitian hukum Normatif-empiris yang digunakan ini adalah Live Case Study. Teori Kedaulatan Negara dan Teori Kerja Sama Internasional digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari peneltian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi baik dari sisi UNHCR, IOM, dan internal DITJENIM itu sendiri dalam melakukan penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia serta membentuk perjanjian kerja sama yang ideal dikarenakan sebelumnya belum pernah ada antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR dalam optimalisasi penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia. Kata Kunci: Kerja Sama, Penanganan, Pengungsi Mandiri

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

16

Sopiandi, Ii, Deffy Susanti e Wahyuno. "PENGUKURAN PEMERINGKATAN TATA KELOLA E-GOVERMENT ANALISIS DENGAN METODE PEGI DI KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA". INFOTECH journal 8, n. 1 (8 gennaio 2022): 1–4. http://dx.doi.org/10.31949/infotech.v8i1.1609.

Testo completo

Abstract (sommario):

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) yang melibatkan instansi-instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dam Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara nasional. Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO) melalui Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika telah melaksanakan kegiatan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada pertama kalinya di tahun 2007. PeGi diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi dan Agar pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Penelitian ini dimulai dengan uji instrument validitas dan reabiliti terhadap 30 responeden yang dilakukan di lokasi yang berbeda dengan lokasi penelitian. hasil uji validitas pada semua dimensi, diperoleh nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation) > r tabel pada n=30 (0,362), maka seluruh item pertanyaan semua dimensi diyatakan valid (r hitung > r tabel). Pengukuran dengan pendekatan kuantitatif analisis faktor diperoleh bahwa untuk setiap dimensi PeGI yakni pada atribut kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan mempunyai variabel (atribut) yang valid dan reliabel berdasarkan nilai r hitung yang tinggi dan koefisien reliabilitas Cronbach Alpha

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

17

Bagas Paningkas. "PEMBATASAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN SELAMA MASA PPKM UNTUK MENEKAN LONJAKAN COVID-19". JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 1, n. 2 (22 giugno 2022): 157–70. http://dx.doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.1727.

Testo completo

Abstract (sommario):

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang berlaku mulai tanggal 21 Juli 2021. Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi juga menghentikan sementara pelayanan keimigrasian tatap muka di seluruh Kantor Imigrasi di Jawa dan Bali selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan lonjakan Covid-19. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan penolakan terhadap 62 orang asing masuk ke Wilayah Indonesia selama periode 3-30 Juli 2021. Penolakan orang asing ini merupakan penerapan dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM Level 4. Penghentian pelayanan keimigrasian secara tatap muka ini bersifat sementara dan akan terus dievaluasi menyesuaikan arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pemohon paspor dengan kebutuhan mendesak seperti berobat ke luar negeri atau tujuan darurat lain dipersilahkan untuk datang langsung ke kantor imigrasi terdekat

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

18

Krisnapati, Bayu. "DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI PENEGAK HUKUM TRANSFORMATIF DI INDONESIA". Scientax 1, n. 1 (14 ottobre 2019): 41–57. http://dx.doi.org/10.52869/st.v1i1.7.

Testo completo

Abstract (sommario):

Directorate General of Taxes (DGT) is a government institution that half of the authority is judicative because the DGT is able to collect revenue by using enforcement to taxpayers. The DGT has judicative characteristic so that the DGT must be abreast with the other law enforcement institution in Indonesia law system. In this case, the writer used the term of Transformative Law Enforcement (TLE). Act number 9/2017 gives new duty and power for the DGT so that it strengthen DGT position as a TLE. This research focuses on DGT role as a TLE until the existence of the DGT can be recognized in public law system and is purposed for the DGT to have specific law that manage the DGT. This research use normative judicatory approach method and qualitative descriptive with secondary data. The conclusion is that Act number 9/2017 gives new duty and power for the DGT as TLE to have unimpeded access of financial information from financial service institution and another entity in order to increase taxpayer compliance eventhough it might cause conflict of interest with Bank Indonesia as the central bank and the highest authority of all banks in Indonesia.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

19

Faiza, Liviana, e Aisyah Ayu Musyarafah. "Legalitas Lelang Melalui Aplikasi Lelang Yang Tidak Terdaftar Di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara". Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 6, n. 2 (20 giugno 2023): 185–202. http://dx.doi.org/10.33474/yur.v6i2.19672.

Testo completo

Abstract (sommario):

Lelang melalui aplikasi lelang merupakan inovasi berkelanjutan di era digital saat ini. Selain itu, terdapat lelang melalui aplikasi lelang yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Tulisan ini bertujuan menguraikan legalitas kegiatan lelang yang dilakukan dengan aplikasi yang tidak terdaftar tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas pelaksanaan lelang melalui aplikasi lelang yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku di Indonesia dan mengakibatkan tidak adanya perlindungan serta jaminan kepastian hukum karena hilangnya peran pejabat lelang dan bukti autentik berupa risalah lelang yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

20

Susanti, Fithriyah, Aos Kuswandi e Dwi Putranto Riau. "Implementasi Cash Management System (CMS) Pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia". Sawala : Jurnal Administrasi Negara 11, n. 2 (17 dicembre 2023): 311–32. http://dx.doi.org/10.30656/sawala.v11i2.7559.

Testo completo

Abstract (sommario):

Cash Management System (CMS) merupakan layanan yang disediakan oleh perbankan bagi institusi atau perusahaan untuk dapat mengelola keuangan secara non tunai. Kebijakan non tunai tersebut merupakan hal yang baru diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi CMS menggunakan model 7S McKinsey, dan analisis strategi dengan SWOT dan QSPM untuk mendapatkan alternatif strategi terbaik dalam meningkatkan implementasi CMS. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Hasil studi mengungkapkan bahwa Implementasi CMS sudah berjalan dengan baik meskipun masih kerap terjadi error system, kegagalan transaksi, maupun pihak ketiga yang belum dapat dilakukan pembayaran secara non tunai. Alternatif strategi terbaik yang didapatkan untuk diterapkan pada institusi adalah menyusun SOP, meningkatkan mutu SDM keuangan, dan melakukan evaluasi CMS secara berkala. Dengan demikian, implementasi CMS Banking di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan masih perlu disempurnakan kembali dengan mempertimbangkan hasil alternatif strategi agar implementasi CMS menjadi lebih baik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

21

Putri, Niken E., e Zainal Fanani. "STRATEGI MEMPERTAHANKAN HARTA ANAK BANGSA PASCA TAX AMNESTY". Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 18, n. 1 (14 maggio 2018): 101. http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v18i1.2479.

Testo completo

Abstract (sommario):

Euforia akan Tax Amnesty ketiga di Indonesia membawa harapan baru bagi masa depan perekonomian Indonesia. Capaian yang diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah berakhirnya program Tax Amnesty mampu membawa sebagian harta anak bangsa kembali ke Ibu Pertiwi. Fokus utama pemerintah pada kebijakan Tax Amnesty adalah untuk memperbaiki basis data dan pada repatriasi harta WNI yang diparkir di luar negeri. Pemerintah mengharapkan repatriasi ini bisa mencapai 1,000 Triliun Rupiah. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak mampu mengumpulkan dana 147T. Guna mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya, pemerintah perlu melakukan strategi tertentu agar dana tersebut tidak lari lagi dari pangkuan ibu pertiwi.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

22

Jonas, Jehuda Bill, e Murtanto Murtanto. "Pengaruh Sosialisasi, Pengawasan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak". Lentera: Multidisciplinary Studies 1, n. 4 (25 agosto 2023): 279–86. http://dx.doi.org/10.57096/lentera.v1i4.46.

Testo completo

Abstract (sommario):

Pajak sangat dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Namun demikian, keberhasilan kinerja pencapaian realiasi target penerimaan pajak di Indonesia bukan merupakan usaha yang mudah dilakukan. Hal ini tercermin dari tax ratio Indonesia yang masih sangat kecil. Oleh karena itu penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh sosialisasi, kegiatan pengawasan dan tingkat kepatuhan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak. Data yang digunakan adalah data panel serta metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis data kuantitatif, dimana sampel diambil dari laporan nilai kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini memperluas objek penelitian yang umumnya dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada tingkat Kantor Pelayanan Pajak menjadi unit kantor yang cakupannya lebih besar yaitu Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi, pengawasan dan tingkat kepatuhan berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

23

Indriyani, Nova, Edwar Ali, Unang Rio e Rahmaddeni Rahmaddeni. "Menentukan Kualitas Pelayanan Maskapai Penerbangan Domestik Dengan Menggunakan Metode Naïve Bayes". SATIN - Sains dan Teknologi Informasi 6, n. 1 (26 giugno 2020): 37–44. http://dx.doi.org/10.33372/stn.v6i1.605.

Testo completo

Abstract (sommario):

Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Regional Pekanbaru mempunyai wewenang terhadap semua aspek terkait dengan layanan angkutan udara dalam kawasannya. Secara berkala dan terus menerus, diperlukankan data terbaru terkait nilai standar kepuasan pengguna jasa angkutan udara, melalui persepsi masyarakat terhadap maskapai penerbangan yang digunakannya. Apabila tanggapan masyarakat terus bergerak positif sepanjang waktu, maka pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Regional Pekanbaru dapat meningkatkan standar kualitas pelayanan dari jasa maskapai penerbangan agar mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Untuk itu, dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode Naïve Bayes ini dapat menentukan kualitas pelayanan maskapai penerbangan domestik serta menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam meningkatkan standar kualitas maskapai penerbangan dosmetik pada setiap jasa maskapai penerbangan. Ada empat kriteria pemilihan kualitas maskapai penerbangan yaitu ketepatan waktu, harga tiket, pelayanan, dan kenyamanan yang dijadikan sebagai standar ukur dalam penilaian kualitas jasa penerbangan setiap maskapai. Keseluruhan data akan berkontribusi pada standar kualitas layanan penerbangan udara di Indonesia. Data dalam sistem ini memiliki 35 item data testing. Berdasarkan hasil perangkingan, maskapai yang memiliki kualitas baik adalah Citilink yang memperoleh nilai probabilitas tertinggi yaitu sebesar 5,67411158 dibanding dengan yang lainnya.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

24

Ariestantya, Pelangi Yunita, Wina Puspita Sari, Muria Putriana e Asep Soegiarto. "Strategi Komunikasi Humas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Menyosialisasikan Cara Pencegahan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan Berkuku Belah". Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development 6, n. 4 (24 maggio 2024): 629–38. http://dx.doi.org/10.38035/rrj.v6i4.858.

Testo completo

Abstract (sommario):

Hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, dan domba rentan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sangat menular. Wabah PMK erat kaitannya dengan industri peternakan dan dikelola oleh Humas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Tujuan utama penelitian ini yaitu mencari tahu bagaimana Ditjen PKH memanfaatkan kehumasan untuk memberikan informasi kepada peternak mengenai wabah PMK, dengan mengunakan pendekatan kualitatif yang meliputi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi sebagai metode pengumpulan data yang selanjutnya akan dianalisis dengan analisis deskriptif. Sementara untuk menguji keabsahan data penelitian, digunakan teknik triangulasi. Penelitan ini menggunakan teori perencanaan strategi komunikasi Laurie J. Wilson dan Joseph D. Odgen sebagai teori dasarnya, yang menyatakan bahwa terdapat 4 fase strategi komunikasi yang masing-masing memiliki komponen berbeda diantaranya: Riset, Rencana Aksi, Komunikasi, dan Evaluasi. Temuan penelitian ini memperlihatkan tahapan strategi komunikasi yang dilakukan dengan melalui pembentukan program kegiatan sosialisasi secara langsung dan melalui media online.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

25

Sitorus, Angga Maulana Adha, Arif Satria Hunianto e Syarif Hidayatullah. "IMPLEMENTASI KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DAN LEMBAGA PERBATASAN DI INDONESIA". JURNAL ILMIAH ADVOKASI 11, n. 1 (27 aprile 2023): 141–51. http://dx.doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3408.

Testo completo

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

26

Atmoko, Arief Dwi. "A Analisis Terhadap Pembuatan Faktur Pajak Pertambahan Nilai Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009". E-JURNAL THE SPIRIT OF LAW 2, n. 2 (12 settembre 2016): 1–14. http://dx.doi.org/10.33121/tsl.v2i2.471.

Testo completo

Abstract (sommario):

Sistem yang dianut dalam perpajakan Indonesia adalah sistem self assesment. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai aturan pembuatan faktur pajak antara Undang Undang Nomor 8 Tahun 183 dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015. Pajak merupakan pendapatan utama bagi negara Indonesia, salah satu bentuk pemungutan pajak yaitu melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan dokumen yang digunakan dalam pemungutan PPN adalah faktur pajak. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir pemungutan melalui faktur pajak tidak terserap secara maksimal, dimana Negara mengalami kerugian hampir 1,13 triliun pada akhir 2012 yang diakibatkan penyalahgunaan faktur pajak fiktif. Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan faktur pajak fiktif yang merugikan Negara maka Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan sistem administrasi yang digunakan dalam pemungutan faktur pajak, dan tertuang dalam kebijakan PER-24/PJ/2012. Dalam PER-24/PJ/2012 perubahan yang paling signifikan mengenai perubahan nomor seri faktur pajak yang tidak dilakukan sendiri oleh PKP melainkan diisi oleh Direktorat Jenderal pajak sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang sudah diatur dalam PER-24/PJ/2012. Kebijakan baru ini tentunya bertujuan agar penerimaan kas Negara yang di dapat dari faktur pajak bisa terserap secara maksimal, tetapi tentuya perlu kerjasama antara PKP, Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Penegak Hukum. Setiap kebijakan tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan dalam penerapanya, kelebihan yang paling utama penerapan kebijakan ini yaitu meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak fiktif, sedangkan kekurangan dalam kebijakan ini waktu yang dibutuhkan . PKP lebih banyak dan menjadi tidak efisien karena harus bolak-balik ke Kantor Pelayanan Pajak. Jika faktur pajak dibuat melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat seharusnya faktur pajak dibuat, maka Se-26/Pj/2015, faktur pajak dianggap tidak diterbitkan. Bagi pembelinya, faktur pajak ini tidak bisa dikreditkan. Timbul pertanyaan, dengan dianggap tidak diterbitkan dan menerbitkan tidak tepat waktu, apakah bisa terhadap PKP seperti ini dikenakan dua kali sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP yaitu 2 kali 2% dari DPP.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

27

Yustiana, Fransiska, e Wahdan Nurfa Afani Maulana. "Perbandingan Metode Perhitungan Faktor Jam Puncak PDAM Tirta Rangga di Kecamatan Pabuaran – Kabupaten Subang". RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil 7, n. 3 (17 dicembre 2021): 189. http://dx.doi.org/10.26760/rekaracana.v7i3.189.

Testo completo

Abstract (sommario):

ABSTRAKPola penggunaan air suatu daerah pemukiman berfluktuasi dan sangat bergantung pada ketersediaan air. Gaya hidup dan kondisi cuaca penyebab penggunaan air berfluktuasi. Penelitan ini bertujuan menentukan penggunaan air maksimum yaitu dengan menghitung faktor jam puncak maksimum, yang menjadi kriteria perencanaan jaringan distribusi air bersih. Perbandingan faktor jam puncak berdasarkan hasil Dari perhitungan beberapa metode, yaitu metode Red, Tricaricol, Briere, Martinez-solano, Diao dibandingkan dengan nilai faktor jam puncak yang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu faktor jam puncak sebesar 1,5 sedangkan faktor harian maksimum adalah 1,1. Nilai faktor jam puncak dipengaruhi oleh pola penggunaan air yang bervariasi menurut lokasinya, ketersediaan air bersih, perkiraan permintaan puncak dalam sistemnya. Faktor puncak dengan metode red merupakan metoda yang lebih akurat karena memiliki nilai faktor jam puncak 1,05 mendekati nilai faktor jam puncak yang ditetapkan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 1,5. Metoda Red dianggap dapat mengakomodir perencanaan instalasi penyediaan air di Indonesia, khususnya untuk daerah dengan ketersediaan air terbatas.Kata kunci: faktor jam puncak, penggunaan air ABSTRACTWater consumption always fluctuative in area will from time to time. Human activities change over time that make fluctuative water consumption. This study determine the maximum or peak water consumption rate by calculate the maximum peak faktor. Maximum peak faktor used to design a domestic water plant and domestic water distribution network. Maximum peak faktor value that determined by several methods such as the Red method, Tricaricol, Briere, Martinez-solano, Diao are compared to maximum peak faktor that establised by Direktorat Jenderal Cipta Karya (1.1 for maximum daily faktors and 1.5 for maximum peak faktors). Maximum peak faktor is effected by water consumption rate, life style, and fresh water supply. The Red method give more accurate result in determining maximum peak faktor. In this study, maximum peak faktor that determined by Red method is 1.05 approxt to maximum peak faktor of Direktorat Jenderal Cipta Karya 1.5. Maximum peak faktor that determined by Red method more appropriate to design domestic water supply and distribution instalation in any region in Indonesia that has less fresh water supply.Keywords: maximum peak faktor, water consumption

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

28

Jazuli, Ahmad. "Evaluasi Context, Input, Process, dan Product pada Pencapaian Kebijakan Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Brebes". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, n. 1 (27 marzo 2020): 61. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.61-73.

Testo completo

Abstract (sommario):

Kementerian Hukum dan HAM, c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi akan memperbanyak jumlah kantor imigrasi atau unit kerja kantor imigrasi untuk memperkuat pelayanan keimigrasian di seluruh Indonesia. Data Direktorat Jenderal Imigrasi menyebutkan terdapat peningkatan jumlah permohonan paspor dari tahun ke tahun. Pada 2015 terdapat 2.878.099 permohonan paspor dan pada 2016, jumlah permohonan paspor mencapai 3.032.000. Kemudian pada 2017 jumlah permohonan meningkat menjadi sebanyak 3.093.000. Meningkatnya permohonan paspor dikarenakan adanya perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk ibadah umrah, bisnis dan bekerja di luar negeri. Pembentukan kantor imigrasi sebagai unit pelaksana teknis yang belum merata di setiap kabupaten/kota dan bahkan di tingkat kecamatan sekalipun menjadi kendala tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi pencapaian kebijakan pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Brebes dalam rangka pelaksanaan fungsi keimigrasian. Dengan pendekatan deskriptif analisis kualitatif, hasil kajian ini menyatakan bahwa Unit Kerja Kantor Brebes telah melaksanakan layanan keimigrasian sesuai dengan regulasi dan standar layanan keimigrasian.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

29

Adelina, Alya. "Pengaturan Pajak Penghasilan Bagi Profesi Selebgram". Jurist-Diction 2, n. 3 (11 luglio 2019): 773. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i3.14289.

Testo completo

Abstract (sommario):

Selebgram atau selebriti instagram, merupakan profesi yang baru, selebgram memperoleh penghasilan dari kegiatan Endorsement, yaitu selebgram diberi imbalan atas jasa mereka dalam mempromosikan barang atau jasa yang telah diberikan oleh onlineshop, Pajak yang dibayarkan oleh selebgram digolongkan dalam jenis pajak penghasilan, yang pemungutannya dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pajak yang dibayarkan oleh selebgram dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat final dan tidak final, namun dalam prakteknya lebih ditekankan kepada pajak tidak final, selebgram berkewajiban untuk melaporkan penghasilannya di Surat Pemberitahuan Tahunan, sistem yang diterapkan dalam pemungutan pajak bagi profesi selebgram adalah menggunakan sistem Self Assessment System yang memberikan kewenangan terhadap selebgram yang bersangkutan untuk menghitung pajaknya sendiri. Jumlah pengguna instagram di Indonesia yang mencapai jutaan merupakan sebuah tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam memungut pajak dari mereka karena tidak semua selebgram sadar akan kewajibannya dalam membayar. Pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana diberikan kepada selebgram apabila terjadi ketidaksesuaian dalam membayarkan pajaknya.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

30

Susilo, Joko. "SINKRONISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228 TAHUN 2017 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TERKAIT KEWAJIBAN PEMBERIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN". Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata) 1, n. 1 (15 marzo 2022): 14. http://dx.doi.org/10.32503/klausula.v1i1.2363.

Testo completo

Abstract (sommario):

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk melaksakan fungsi tersebut tentunya harus didukung dengan adanya Data dan Informasi yang cukup. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang bagaimana Pengaturan Kewajiban Pemberian Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan apakah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan telah sinkron dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 . Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu lebih mengacu pada ketentuan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU tentang PPN, UU tentang PPh, dan undang-undang terkait lainnya. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa : pertama, Pengaturan Kewajiban Pemberian Data dan Informasi Perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang nomor 6 Tahun 1983. Kedua,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2017 belum sinkron dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

31

Novianti, Isti. "INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SECARA TERSTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL". Jurnal Hukum & Pembangunan 45, n. 3 (21 settembre 2015): 431. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.56.

Testo completo

Abstract (sommario):

Indonesia merupakan negara yang memiliki bermacam-macam suku dan adat istiadat. Dilihat adanya beragam budaya yang ada sehingga pemerintah diharuskan menjaganya untuk dapat dilestarikan dengan baik. Untuk mengetahui dan mengenal budaya-budaya tradisional dari berbagai daerah maka diperlukan sebuah data base yang dapat mencakup tentang pengetahuan tradisional di Indonesia. Database ini juga dapat dipergunakan sebagai sumber informasi yang dapat diakses baik Internasional maupun domestik. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menginventarisasikan Ekspresi Budaya Tradisional. Upaya menuju pembuatan database sudah mulai di wacana kan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Ham Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Walaupun dalam hal ini pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan perlindungan defensif, maka perlu di bangun sistem yang sangat mendukung guna melakukan kewenangan tersebut, seperti apa dan bagaimana sistem itu dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Maka, tulisan ini akan membahas tentang peran pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga yang mempunyai kewenangan yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mengemukakan tentang konsep dokumentasi dan inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional secara terstruktur sebagai upaya perlindungan Pengetahuan Tradisional.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

32

Syahrin, Muhammad Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, n. 1 (28 marzo 2018): 43. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57.

Testo completo

Abstract (sommario):

Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Perwujudan kedaulatan negara tersebut diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, kini kedaulatan negara berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut, dapat dilihat dari semakin meningkatnya keberadaan pengungsi dan pencari suaka. Belum lagi adanya eksodus tenaga kerja asing asal Tiongkok yang kini mulai mengekspansi sektor ketenagakerjaan. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana keberlakuan eksistensi kedaulatan negara Indonesia dalam perspektif keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa permasalahan kebijakan bebas visa kunjungan, keberadaan pengungsi dan pencari suaka, serta eksodus tenaga kerja asing Tiongkok berdampak langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan negara. Inilah yang menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjadi otoritas terdepan dalam menjaga wibawa pintu gerbang negara (bhumi pura wira wibawa).

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

33

Wahyudi, Bambang Adi, Duwi Leksono Edy e Musthofa Al Ansyorie. "PENINGKATAN PRODUKTIVITAS WARGA BINAAN LP 1 KOTA MALANG MELALUI PENERAPAN MESIN PENETAS TELOR BERBASIS IOT UNTUK BIDANG PETERNAKAN". Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi (JP2T) 4, n. 2 (17 maggio 2024): 81. http://dx.doi.org/10.17977/um080v4i22023p81-84.

Testo completo

Abstract (sommario):

Lembaga Permasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas dan fungsi untuk membina dan mendidik napi supaya dapat kembali menjadi manusia yang memiliki kreatifitas, produktivitas dan berguna dalam masyarakatnya. Permasalahan yang timbul dalam lingkungan lapas bagaimana cara memproduksi bibit ayam pedaging guna peningkatan produktivitas warga binaan di LP 1 Kota Malang. Solusi permasalahan yang dihadapi mitra penerapan inovasi teknologi mesin penetas telor otomatis yang dapat mempercepat proses produksi ayam daging dengan kualitas dan kuantitas yang bagus. Hasil dari kegiatan PKM ini proses penetas telur dapat menghasilkan 200-300 dalam proses penetasan jangka waktu 20 hari. Dengan demikian peningkatan proses penetasan telur dapat bekerja secara maksimalKata Kunci: Mesin Penetas Telor, Lembaga Permasyarakatan 1 Kota Malang, Peternakan

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

34

Yusuf, Muhammad. "Pelimpahan Kewenangan Perizinan Bidang Penerbangan ke Otoritas Bandar Udara Ngurah Rai - Bali". WARTA ARDHIA 38, n. 1 (30 marzo 2012): 17–28. http://dx.doi.org/10.25104/wa.v38i1.175.17-28.

Testo completo

Abstract (sommario):

Airport authonrity is the technical unit under The Munistry of Transportation. Airport authority is managing govermental activities in airport, especially about the control of aviation activities. The existence of Airport Authority is expected to have the delegation of authority aviation's licensing from Directorate Generale of Civil Aviation to Airport Authority,so that licensing procedures can be more effective and efficient. Directorate Generale of Civil Aviantion issued 108 licensing about aviation. Airport Authority of Region IV as one of the Airport Authority of class I in Indonesia. Normative analysis and comparative analysis is used to analyze licensing which can be delegated to Airport Authority of Region IV. Generally, Airport Authority of Region IV is capable to received delegations of the authority issuing licenses from the Directorate General of Civil Aviation. Based on the qualification of human resources which is owned Airport Authority of Region IV. Otoritas bandara adalah unit teknis di bawah Departemen Perhubungann. Otoritas bandar udara mengelola kegiatan pemerintahan di bandara, terutama tentang kegiatan pengendalian penerbangan. Keberadaan Otoritas Bandara diharapkan memiliki pendelegasian perizinan otoritas penerbangan itu dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ke Otoritas Bandara, sehingga prosedur perizinan dapat lebih efektif dan efisien. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan 108 lisensi tentang penerbangan. Otoritas Bandara Wilayah IV sebagai salah satu dari Otoritas Bandara kelas I di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis normatif dan komparatif digunakan untuk menganalisis lisensi yang dapat didelegasikan kepada Otoritas Bandara Wilayah IV. Secara umum Otoritas Bandara Wilayah IV mampu untuk menerima pendelegasian kewenangan perizinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Berdasarkan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki Otoritas Bandara Wilayah IV, ada 29 penerbangan lisensi yang dapat didelegasikan kepada Otoritas Bandara VVi1ayah IV.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

35

Agustini, Endang Dwi. "Kinerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Indonesia". Warta Penelitian Perhubungan 26, n. 11 (12 febbraio 2019): 623. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v26i11.944.

Testo completo

Abstract (sommario):

Sistem navigasi keselamatan penerbangan sangat ditentukan oleh kinerja alat bantu navigasi serta validitas prosedur penerbangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja pelaksanaankalibrasi peralatan navigasi penerbangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelaksanaan kalibrasiperalatan navigasi penerbangan telah sesuai ketentuan atau program kalibrasi secara periodik. Sumber daya manusia Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) telah mencukupi kebutuhan terhadap pelayanan kalibrasi sesuai rencana/program kalibrasi sesuai periodik, namun pelaksanaan pelayanan kalibrasi belum 100% dapat terpenuhi dikarenakan terbatasnya anggaran dan ketidaksiapan bandar udara Unit Penyelenggara Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

36

Kusnaeni, Kusnaeni, e Nugroho B. Sukamdani. "Pengaruh Remunerasi dan Cuti Pegawai Terhadap Kinerja ASN dan TNI Pada Ditjen Strahan Kemhan". Journal of Applied Management Research 1, n. 1 (28 maggio 2021): 45–54. http://dx.doi.org/10.36441/jamr.v1i1.252.

Testo completo

Abstract (sommario):

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah organisasi resmi yang memiliki tugas utama merumuskan, menentukan, dan mengimplementasikan kebijakan di bidang pertahanan. Ada dua jenis karyawan di Kemterian Pertahanan, yaitu militer dan sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh remunerasi dan cuti karyawan terhadap kinerja aparatur sipil (ASN) dan TNI pada Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah responden sekitar 83 orang. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner secara langsung dan terkait dengan literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah model Python. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel remunerasi memberikan pengaruh positif dan secara signifikan memberikan pengaruh parsial terhadap kinerja pegawai. Hubungan antara remunerasi dan cuti pegawai akan mempengaruhi kinerja pegawai Ditjen Strahan KEMHAN. Dengan demikian, KEMHAN diharapkan dapat memberikan remunerasi dan cuti pegawai yang sesuai dengan kinerja pegawai.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

37

Mawarni, Retta Ayu. "PENEGAKKAN HUKUM ATAS PENGAWASAN PEMBAWAAN UANG TUNAI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN". Media Iuris 1, n. 3 (18 dicembre 2018): 496. http://dx.doi.org/10.20473/mi.v1i3.9106.

Testo completo

Abstract (sommario):

Terdapat permasalahan yang menarik terkait pengawasan pembawaan uang tunai oleh pelaku pembawaan uang tunai ke dalam maupun ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin berkembang terutama penukaran uang rupiah terhadap uang asing sejumlah Rp. 100.000.000,00 di tempat penukaran uang. Namun di sisi lain, akibat dari pelaku tersebut membawa uang dalam pecahan besar disalahgunakan sebagai penyuapan dan sebagai pelacakan aliran dana kepada pihak lain yang menerima dana oleh pelaku tersebut. Berkaca dari permasalahan tersebut, guna memberantas pencucian uang maka terdapat dua institusi yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan berwenang menindaklanjuti pelaku yang tidak melaksanakan laporan pembawaan uang tunai karena Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan sebagai fokus utama pencegahan pelaku pembawaan uang tunai ke dalam maupun ke luar negeri sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Pencucian Uang serta dalam hal pencegahan pelaku diwajibkan melaksanakan dan memberitahukan laporan pembawaan uang tunai tidak boleh melebihi Rp 100.000.000,00 agar tidak dikenai sanksi pidana dan sanksi administrasi dan mencegah keuangan yang direkayasa.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

38

Guzthaviany Valmaira Nasya e Reni Dwi Purnomowati. "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRESENSI ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN PEMBERLAKUAN SE-15/BC/2020 DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN". Reformasi Hukum Trisakti 5, n. 2 (1 aprile 2023): 353–64. http://dx.doi.org/10.25105/refor.v5i2.16503.

Testo completo

Abstract (sommario):

Presensi online merupakan sistem presensi dilakukan untuk menghindari penyebaran virus Covid-19, karena alat yang digunakan bersifat manual yang dapat menciptakan pemyebaran dari manusia ke manusia, lokasi tertentu dan pelacak sidik jari digunakan bersama. Pokok permasalahan di dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemanfaatan presensi online menurut hierarki peraturan perundang-undangan dalam masa pandemi covid-19 di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan bagaimana pengaturan pemberian sanksi apabila melanggar ketentuan jam kerja bagi PNS di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah pertama Kedudukan Surat Edaran Nomor SE-15/BC/2020 dengan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan atas nama Menteri Keuangan diatur dalam pasal 10 ayat 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 dan surat edaran tersebut tetap berlaku hingga terdapat adanya surat edaran baru yang mencabutnya meskipun dasar penggunaannya sudah berubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memerintahkan adanya mematuhi ketentuan disiplin pegawai negeri sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan adanya kewajiban menaati hari dan jam kerja yang tak jauh kaitannya dengan presensi sehingga Kementerian Keuangan menerapkan presensi online Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penerapannya mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-15/BC/2020, kedua pemberian hukuman bagi pegawai yang melanggar terkait presensi dengan dikenakan pemotongan tunjangan dan apabila dilakukan sudah melebihi batas ketentuan jam kerja maka dilakukan pemberian hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.09/2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

39

Fitrah, Farrel Alanda, Agus Takariawan e Zainal Muttaqin. "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia". SIGn Jurnal Hukum 3, n. 1 (18 giugno 2021): 1–25. http://dx.doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107.

Testo completo

Abstract (sommario):

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam kerangka pemberantasan tindak pidana perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam kerangka pemberantasan tindak pidana perpajakan ditekankan sebagai penyidik utama. Kedudukan tersebut sebagaimana berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 sebagai lex specialis derogat legi generalis terhadap UU No. 8 Tahun 1981. Adapun beberapa pergesekan antara PPNS DJP dengan instansi lainnya dapat dilihat dalam beberapa kasus. Misalnya kasus PPNS DJP Kanwil Sumbar-Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, serta kasus restitusi pajak Mobile 8 yang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan. Salah satu faktor penyebab gesekan tersebut adalah perbedaan budaya organisasi masing-masing instansi terkait. Oleh karena itu, disarankan agar setiap institusi harus memahami dengan seksama apa fungsi utamanya dalam menangani tindak pidana perpajakan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan potensi overlapping antar institusi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Perbedaan budaya antar institusi yang menghasilkan egosentrisme harus dikesampingkan. Salah satu solusi terkait egosentrisme adalah setiap instansi terkait membuat kerjasama dengan melalui MoU sehingga setiap institusi terkait dapat saling memahami budaya antar organisasi.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

40

Sihombing, Januardo Sulung Partogi. "REDIVASI KELEMBAGAAN OTORITAS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERPAJAKAN NASIONAL YANG PROGRESIF". Jurnal Ius Constituendum 5, n. 1 (13 maggio 2020): 140. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093.

Testo completo

Abstract (sommario):

Dalam rangka melakukan ultimasi atas kinerja kelembagaan otoritas pajak di Indonesia, maka diperlukan sebuah studi hukum yang berlatar belakang sosial. Intisari dari pemberlakuan nilai atas hasil kajian ini akan bermuara pada urgensi untuk mewujudkan tindakan redivasi yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak. Adapun unsur filosofis yang digunakan dalam artikel ini adalah kepentingan reinstitusionalisasi dan tujuan negara demi pemberlakuan sistem perpajakan yang progresif. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer kemudian dianalisis secara deskriptif dan diolah secara kualitatif. Kesimpulan dari artikel ini adalah jika ditilik lebih lanjut dari skala penerimaan pungutan pajak wajib dalam tugasnya sebagai backbone di pos penerimaan negara, Indonesia masih dianggap tertinggal jauh, namun pembaharuan dan perencanaan perbaikan konsep terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi suatu badan yang lebih otonom seperti beberapa negara lain. Upaya redivasi dalam mewujudkan sistem perpajakan nasional yang progresif dapat diusahakan dengan memberlakukan teori dari Paul Bohannan, yang menjelaskan pentingnya pengaturan pelembagaan kembali dari norma-norma (reinstitutionalization of norms), hal ini sesuai dengan kondisi kelembagaan perpajakan Indonesia yang masih bercampur fungsi budgetair dan regulerendnya sehingga menghambat optimalisasi kinerja.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

41

Matasik, Ade Lisa, e Randi Tangdialla. "Kepatuhan Pajak Pasca Pembaharuan E-system Perpajakan". Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT) 1, n. 1 (5 febbraio 2021): 13–24. http://dx.doi.org/10.47178/jesit.v1i1.1076.

Testo completo

Abstract (sommario):

Penelitian bertujuan untuk membahas dampak pembaharuan e-system pajak terhadap kepatuhan pajak yang diukur dari penerimaan pajak dan pelaporan pajak. Penelitian ini menggunakan teknik time series, mulai dari awal modernisasi teknologi perpajakan Indonesia tahun 2002 hingga 2019. Data yang digunakan adalah data sekunder dari website Bank Indonesia, Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Analisis dilakukan dengan analisis tren dan uji beda. Hasil analisis tren penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan dan menunjukkan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pembaharuan e-system pajak. Sedangkan tren rasio kepatuhan pelaporan pajak cenderung fluktuatif dan tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pembaharuan e-system pajak.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

42

Purba, Evaline Suhunan, Aubrey Josephine Angelina e Rasji Rasji. "Pengaruh Tingkat Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Sistem Layanan Pajak di Indonesia". Jurnal Sains Riset 13, n. 3 (18 novembre 2023): 736–43. http://dx.doi.org/10.47647/jsr.v13i3.1969.

Testo completo

Abstract (sommario):

Fitur baru yang dihadirkan pemerintah demi mendukung dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak yaitu Pajak Online. Pajak Online ini adalah sebuah platform yang disediakan secara sah dan resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak secara online melalui website DJP Online. Pajak Online ini dihadirkan dengan tujuan dapat memudahkan para wajib pajak dalam melakukan kegiatan atau transaksi yang berhubungan dengan laporan pajak. Adapun layanan baru yang disediakan pemerintah sangat berpengaruh dalam tingkat penerimaan pajak Indonesia.Kata kunci: Pajak, Online, DJP Online, Wajib Pajak

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

43

Parhusip, Bilmar. "Analisis Implementasi Spending Review pada Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2013-2015". Kajian Ekonomi dan Keuangan 20, n. 3 (2 febbraio 2017): 191–211. http://dx.doi.org/10.31685/kek.v20i3.193.

Testo completo

Abstract (sommario):

Kajian ini menganalisis implementasi technical spending review pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tahun 2013-2015 di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menemukan bahwa spending review di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dengan keterlibatan yang terbatas dari K/L. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendekatan penyusunan spending review topdown tidak efektif dalam proses dan penggunaan laporan spending review dalam pengambilan keputusan penganggaran dan implementasi penganggaran berbasis kinerja. Isu kontekstual dan implementasi ditemukan menjadi hambatan utama dari implementasi spending review K/L.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

44

Muhasan, Imam. "MENAKAR ULANG SPESIALITAS HUKUM PAJAK DALAM LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA: Tinjauan atas Penerapan Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Pajak". JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) 1, n. 1 (28 novembre 2017): 12–22. http://dx.doi.org/10.31092/jpi.v1i1.172.

Testo completo

Abstract (sommario):

ABSTRAKSebagai bagian dari Hukum Tata Usaha Negara dalam genus Hukum Publik, Hukum Pajak memiliki kekhususan dibanding Hukum Tata Usaha Negara itu sendiri maupun bidang hukum lainnya dalam lapangan hukum di Indonesia. Keputusan (beschikking) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Pejabatnya bukanlah termasuk obyek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan badan peradilan lainnya, melainkan Pengadilan Pajak. Pada kenyataannya, kekhususan atau spesialitas dari Hukum Pajak tersebut seolah menjadi ‘hilang’ ketika harus berhadapan dengan bidang hukum lain yang juga bersifat khusus. Hakim pada pengadilan lain tersebut seringkali memutuskan untuk tetap melanjutkan proses pemeriksaan pada pokok perkara, dengan menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana spesialitas Hukum Pajak dalam lapangan hukum di Indonesia dapat dipertahankan, terutama ketika berhadapan dengan ketentuan atau norma hukum lain yang juga bersifat khusus (spesialis). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), disamping pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa spesialitas Hukum Pajak, dalam hal ini terkait kompetensi absolut Pengadilan Pajak, tetap dapat dipertahankan (enforceable) melalui penerapan asas lex specialis sistematis dan lex consumens derogate legi consumptae yang merupakan derivat dari asas lex specialis derogate legi generali.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

45

Darmayasa, I. Nyoman, Yuyung Rizka Aneswari e Elana Era Yusdita. "MENINGKATKAN KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK MELALUI WITHHOLDING TAX SYSTEM". InFestasi 12, n. 2 (29 marzo 2017): 203. http://dx.doi.org/10.21107/infestasi.v12i2.2769.

Testo completo

Abstract (sommario):

The research aimed to understand deeply about withholding tax system in Indonesia and propose taxation strategy to maximize withholding tax according to self assessment system. The research use interpretive paradigm with literature method approach. The result of the research indicate that first, tax compliance in Indonesia is still low category so it need efforts to improve. Second, with withholding tax system will assurance due tax payment because tax taker is more discipline to cut tax for tax payer. Third, withholding tax system can control effectively and efficiently to minimize examination object not for personal tax payer but for work or income giver. Fourth, through the withholding tax system, tax payers would cut taxes when the conditions of high economic capacity. Fifth, several proposals to improve the maximization WHT include expanding the tax base and direct tax cuts were not final is still possible into the final tax in the scheme of withholding tax, giving rewards to a third party who is disciplined and obedient, open access to the Direktorat Jenderal Pajak (DJP) on the banks of the effectiveness of tax policy and make the Single Identification Number (SIN) to attract new taxpayers. This study contributes to the formulation of policies Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

46

Widya, Leonardo Adi Dharma. "PENGEMBANGAN BUKU AJAR BERJUDUL: “PENGANTAR DESAIN PUBLIKASI” BERDASARKAN STRATEGI PAUD-DIKMAS, KEMDIKBUD UNTUK KURSUS DESAIN GRAFIS". Ultimart: Jurnal Komunikasi Visual 13, n. 1 (15 giugno 2020): 53–62. http://dx.doi.org/10.31937/ultimart.v13i1.1521.

Testo completo

Abstract (sommario):

Buku bahan ajar kursus dan pelatihan disusun dan dipergunakan oleh peserta didik, pendidik, maupun penyelenggara kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal lainnya. Sumber daya manusia yang berketerampilan dan tersertifikasi dapat diperoleh melalui uji kompetensi. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pembelajaran. Penyusunan bahan ajar cetak berasal dari unsur praktisi, pakar, akademisi, dan pengelola Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Dalam hal ini, penulis mewakili bidang ketrampilan Desain Grafis, yang mana penyusunan buku Desain Grafis yang telah melewati dua tahap penulisan dan sudah diterbitkan (Pengantar Desain Grafis dan Pengantar Komputer Desain Grafis), dan dilanjutkan seri ketiga (Pengantar Desain Publikasi) bekerjasama dengan LPPM - Universitas Multimedia Nusantara. Penyusunan naskah buku bahan ajar ini menggunakan metode penelitian selama satu tahun, mulai dari draft/kerangka/matriks, Penyusunan isi, Validasi, Tahap Uji Publik, Tahap Revisi, sampai dengan Pengesahan oleh Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS) Kemdikbud untuk didis-tribusikan secara e-book maupun cetak ke semua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) bidang Desain Grafis yang ada di Indonesia (nasional).

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

47

Hartanto. "Pengembangan Lanjutan Aplikasi Indonesia Integrated Road Management System di Direktorat Jenderal Bina Marga". Media Informatika 20, n. 1 (31 marzo 2021): 31–40. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v20i1.55.

Testo completo

Abstract (sommario):

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan lanjutan aplikasi Indonesia Integrated Road Management System (IRMS) di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mendukung manajemen aset (terdiri dari jalan, jembatan, dan keselamatan pengguna) di Indonesia yang berbasis web dengan sistem pengelolaan basis data relasional (RDBMS) dan menyimpan database aplikasi, database spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis berbasis server untuk menyebarkan data spasial. Penelitian ini menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi IRMS serta fitur dan modul-modul yang terdapat di dalamnya. Aplikasi IRMS juga menyimpan semua data secara terpusat (aset jalan, jembatan, kondisi, riwayat pemeliharaan, material, kepadatan lalu lintas, data tilang, dan korban kecelakaan) di Indonesia sehingga dapat melakukan analisa untuk menentukan perlakuan tingkat perbaikan jalan, memprediksi kondisi jembatan, dan mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, menyusun rencana dan anggaran serta membuat rencana pencegahan sebelum terjadinya kerusakan yang parah.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

48

Firlana, Habbi, e Cahyoko Edi Tando. "THE ROLE OF IMMIGRATION IN SUPERVISION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS". Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 5, n. 1 (28 ottobre 2022): 69–77. http://dx.doi.org/10.52617/jikk.v5i1.319.

Testo completo

Abstract (sommario):

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, penduduk indonesia yang terus bertambah menimbulkan ketidakseimbangan atas ketersediaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja, oleh karenanya pemerintah indonesia memberikan kesempatan kepada warga negara indonesia untuk bekerja sebagai pekerja migran, namun hal tersebut perlu diawasi oleh pemerintah melalui direktorat jenderal imigrasi agar mengurangi dampak dari banyaknya pekerja migran yang bermasalah diluar negeri. Penelitian ini akan menganalisis lebih mendalam terkait bagaimana peran dari imigrasi dalam pengawasan pekerja migran indonesia, sehingga permasalahan warga indonesia di luar negeri tersebut bisa ditanggulangi dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran dari imigrasi indonesia dalam menanggulangi permasalahan tenaga migran indonesia menggunakan metode kualitatif berbentuk studi pustaka atau Systematical literature review (SLR).

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

49

Ma’ruf Yustiawan, Aziz, e Doni Triono, S.E., M.M. "TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN (SIP) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA". Indonesian Rich Journal 1, n. 1 (8 dicembre 2020): 30–43. http://dx.doi.org/10.31092/irj.v1i1.5.

Testo completo

Abstract (sommario):

Penilaian di Indonesia terus mengalami perkembangan dan penyesuaian teknologi. Kemudahan dalam pelaksanaan penilaian semakin dibutuhkan berkaitan dengan perkembangan yang terjadi. Sistem Informasi Penilaian dibuat untuk memudahkan penilai dalam melakukan penilaian. Untuk itu dilaksanakan penelitian terkait penggunaan, manfaat, dan permasalahan Sistem Informasi Penilain. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, dan observasi. Dari penelitian yang telah dilakukan Penggunaan Sistem Informasi Penilaian di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara digunakan penilai dalam pelaksanaan penilaian dan administasinya. Dalam penggunaannya, beberapa masalah terjadi berkaitan dengan menu-menu yang ada di dalamnya. Secara garis besar, Sistem Informasi Penilaian telah membantu penilai dalam mempermudah pelaksanaan penilaian.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

50

Radithia, Radithia, e Inayati Inayati. "Kesiapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dalam Pemungutan Pajak Digital Berdasarkan Faktor Individual". Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 6, n. 12 (20 dicembre 2021): 6296. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i12.5051.

Testo completo

Abstract (sommario):

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan jumlah pengguna internet di berbagai dunia, sehingga smartphone dan layanan data internet menjadi sebuah kebutuhan di era modern ini. Perubahan perilaku masyarakat telah menciptakan fenomena berbelanja secara online dan berkembangnya industri e-commerce secara masif. Di Indonesia sendiri tercatat ada sekitar 4.5 juta penjual online yang aktif berdagang di tahun 2017 dengan proyeksi nilai penjualan barang kotor sebesar 55-65 milyar USD di tahun 2022. Potensi besar dari industri e-commerce ini dibersamai dengan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pemajakan terhadap para pelaku bisnis yang terlibat dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisa terkait kesiapan DJP dalam melakukan pemungutan pajak digital di Indonesia yang ditinjau dari dimensi faktor individual. Dengan menggunakan pendekatan post-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif dalam melakukan analisia penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa aparatur pajak di kantor pusat DJP telah menyadari akan adanya perubahan lingkungan bisnis yang mengarah pada digitalisasi dan menilai perlu adanya perubahan dari sisi organisasi DJP. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah memiliki kesiapan dari Faktor Individual

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

Articoli di riviste sul tema "Indonesia. Direktorat Jenderal Peternakan"

Cita una fonte nei formati APA, MLA, Chicago, Harvard e in molti altri stili