Articoli di riviste: "Indonesia. Direktorat Jenderal Bantuan Sosial"

1

Yasni, Raynal, e Heri Yulianto. "PERAN BELANJA MODAL DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA". Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi 4, n. 1 (30 novembre 2020): 39–63. http://dx.doi.org/10.35837/subs.v4i1.819.

Testo completo

Abstract (sommario):

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua instrumen kebijakan belanja pemerintah dalam mengatasi ketimpangan daerah yang diukur dengan indeks Theil. Penelitian ini menggunakan unit analisis kabupaten/kota yang ada di tiap provinsi sebagai objek. Data penelitian berbentuk data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS dalam kurun waktu 2012 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap indeks Theil provinsi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel rasio belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan Provinsi di Indonesia, sedangkan rasio belanja bantuan sosial bepengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Hasil penelitian ini turut menegaskan pentingnya bentuk kebijakan dibandingkan sekedar jumlah belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

2

Haramaini, Muhammad Nashiruddin. "Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid Oleh Direktorat Jenderal Ebtke Di Indonesia". Journal of Economics and Business UBS 12, n. 6 (10 gennaio 2024): 3730–46. http://dx.doi.org/10.52644/joeb.v13i1.927.

Testo completo

Abstract (sommario):

Indonesia berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi 88.3% pada tahun 2015 menjadi 99,63% pada 2022. Capaian ini diantaranya dengan mengejar elektrifikasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan transmigrasi, banyak diantaranya di pulau-pulau terpencil. Usaha ketenagalistrikan di Indonesia yang hanya melibatkan sedikit sektor swasta menyebabkan listrik pedesaan harus ditanggung oleh pemerintah. Salah satu program penting adalah penerapan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan (ET). Tugas ini dibebankan kepada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE). Tujuan utama program ini adalah meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus meningkatkan porsi ET pada bauran energi nasional. Kajian ini bertujuan meneliti sejauh mana program ini dilaksanakan dan mendapatkan aspek keberlanjutan yang penting untuk mengevasluasi keberhasilan program tersebut. Kajian ini membatasi hanya untuk program kelistrikan pedesaan yang dibiayai APBN DJ EBTKE dengan jenis pembangkit PLTMH dan PLTS. Kebaruan penelitian ini menggunakan data terakhir sampai 2022 dan kajian literatur kualitatif untuk melihat aspek keberlanjutannya. Keberhasilan program ini dievaluasi menggunakan aspek keberlanjutan. Temuan kajian ini mendapatkan bahwa program ini dinilai baik pada dimensi teknis, sosial/ etis, dan lingkungan. Tetapi program ini sangat kurang jika dinilai dari dimensi ekonomi dan organisasi/ institusi. Kebijakan pemerintah pusat yang berbasiskan capaian tahunan anggaran APBN cenderung menggunakan pendekatan top-down dan menetapkan tujuan jangka pendek, dengan indikator kapasitas pembangkit terpasang (installed capacity). Sedangkan komunitas pedesaan sebagai pengguna dan stakeholder kunci program ini cenderung diperlakukan sebagai penerima bantuan dan kurang dilibatkan secara penuh. Akibatnya keberlanjutan pembangkit yang terpasang menjadi tantangan besar di masa mendatang.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

3

Dalil, Ahmad, Sukidin` Sukidin e Wiwin Hartanto. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2018". JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial 14, n. 1 (1 aprile 2020): 178. http://dx.doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598.

Testo completo

Abstract (sommario):

Otonomi daerah diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, baik pelayanan yang sifatnya langsung maupun pelayanan yang tidak langsung, seperti pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, sehingga penyediaan barang publik dan pelayanan publik dapat lebih terjamin. Alokasi Belanja Modal dilandasi oleh kebutuhan daerah dari sarana dan prasarana, untuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Variabel yang berpengaruh terhadap pangalokasian Belanja Modal antara lain seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2013-2018. Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari dokumen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan estimasi model Fixed Effect Model (FEM) dan bantuan program aplikasi EViews 9.0. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 sebesar 90,2918% sisanya sebesar 9,028% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. secara parsial 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

4

Meladia, Meladia, Muhammad Nadjib e Muhammad Akbar. "PENGGUNAAN HASHTAG (#)AKUN TWITTER DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM UPAYA MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK". KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi 6, n. 2 (7 novembre 2018): 241. http://dx.doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5321.

Testo completo

Abstract (sommario):

ABSTRAK Perkembangan media sosial terus mengubah cara berkomunikasi. Satu alat yang belum diteliti yang tersedia pada platform media sosial adalah hashtag. Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) tipe dan fungsi Hashtag yang digunakan pada akun twitter @DitjenPajakRI. 2) isi Hashtag yang digunakan pada akun twitter @DitjenPajakRI. 3). Pengaruh penggunaan Hashtag pada akun twitter @DitjenPajakRI untuk membangun kesadaran membayar pajak masyarakat dengan model AISAS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan analisis isi kuantitatif dan analisis regresi menguji variable dari hashtag ke dalam model AISAS. Adapun total hashtag yang dianalisis adalah sejumlah 51 hashtag selama periode 1 Januari – 31 Maret 2016 dan populasi survei adalah follower akun twitter @DitjenPajakRI, pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling-convienence sampling sebanyak lima puluh orang. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, kuisioner, dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan frekuensi tabulasi silang dan analisis regresi dengan bantuan program SPSS IBM 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tipe hashtag lebih dominan hasil retweet dan Fungsi Hashtag lebih banyak fungsi pengelompokkan; 2) Isi Hashtag lebih banyak bertopik kegiatan, bersifat informatif dan tautan berupa photo; 3) Tweet menggunakan Hashtag di sosial media dalam kegiatan penyuluhan online kesadaran membayar pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan kepada attention, interest, search, action, dan share berdasarkan hasil uji model yang dilakukan, dengan memanfaatkan fitur yang ada di sosial media di harapkan membantu pemerintah dan lembaga non profit dalam kegiatan penyuluhan, dan kampanye kesadaran masyarakat.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

5

Syahrin, Muhammad Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, n. 1 (28 marzo 2018): 43. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57.

Testo completo

Abstract (sommario):

Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Perwujudan kedaulatan negara tersebut diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, kini kedaulatan negara berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut, dapat dilihat dari semakin meningkatnya keberadaan pengungsi dan pencari suaka. Belum lagi adanya eksodus tenaga kerja asing asal Tiongkok yang kini mulai mengekspansi sektor ketenagakerjaan. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana keberlakuan eksistensi kedaulatan negara Indonesia dalam perspektif keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa permasalahan kebijakan bebas visa kunjungan, keberadaan pengungsi dan pencari suaka, serta eksodus tenaga kerja asing Tiongkok berdampak langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan negara. Inilah yang menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjadi otoritas terdepan dalam menjaga wibawa pintu gerbang negara (bhumi pura wira wibawa).

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

6

Setyoningtyas, Yusi Dwi, Emmy Darmawati e Sutrisno Mardjan. "Evaluasi Keberlanjutan Pemanfaatan Alat Dan Mesin Pertanian Pascapanen Kopi". Jurnal Keteknikan Pertanian 10, n. 2 (21 settembre 2022): 162–71. http://dx.doi.org/10.19028/jtep.010.2.162-171.

Testo completo

Abstract (sommario):

Kopi sebagai penyumbang devisa terbesar keempat Indonesia dan produksinya didominasi perkebunan rakyat dengan pengelolaan yang terbatas. Untuk mendukung hilirisasi kopi lokal maka Direktorat Jenderal Perkebunan mengembangkan peralatan pascapanen kopi melalui bantuan alat dan mesin (alsintan) pascapanen dan pengolahan kopi. Sehingga evaluasi pemanfaatan alsintan terhadap keberlanjutan perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan pembangunan industri prioritas kopi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi keberlanjutan pemanfaatan bantuan alsintan pascapanen kopi bantuan pemerintah periode tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan metodologi survei melalui pendekatan expert systemdengan teknik analisis yakni: Data Envelopment Anaysis (DEA) dan Analitycal Hierarchical Process (AHP). Penelitian ini menunjukkan bahwa status keberlanjutan pemanfaatan alat dan mesin pertanian pascapanen kopi semua poktan masuk dalam kategori baik pada aspek ekonomi dan teknologi. Sedangkan rekomendasi strategi peningkatan pemanfaatan alsintan pascapanen kopi sesuai alternatif yang diprioritaskan adalah bahan baku dengan stakeholder yang berperan yaitu poktan.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

7

Sihombing, Januardo Sulung Partogi. "REDIVASI KELEMBAGAAN OTORITAS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERPAJAKAN NASIONAL YANG PROGRESIF". Jurnal Ius Constituendum 5, n. 1 (13 maggio 2020): 140. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093.

Testo completo

Abstract (sommario):

Dalam rangka melakukan ultimasi atas kinerja kelembagaan otoritas pajak di Indonesia, maka diperlukan sebuah studi hukum yang berlatar belakang sosial. Intisari dari pemberlakuan nilai atas hasil kajian ini akan bermuara pada urgensi untuk mewujudkan tindakan redivasi yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak. Adapun unsur filosofis yang digunakan dalam artikel ini adalah kepentingan reinstitusionalisasi dan tujuan negara demi pemberlakuan sistem perpajakan yang progresif. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer kemudian dianalisis secara deskriptif dan diolah secara kualitatif. Kesimpulan dari artikel ini adalah jika ditilik lebih lanjut dari skala penerimaan pungutan pajak wajib dalam tugasnya sebagai backbone di pos penerimaan negara, Indonesia masih dianggap tertinggal jauh, namun pembaharuan dan perencanaan perbaikan konsep terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi suatu badan yang lebih otonom seperti beberapa negara lain. Upaya redivasi dalam mewujudkan sistem perpajakan nasional yang progresif dapat diusahakan dengan memberlakukan teori dari Paul Bohannan, yang menjelaskan pentingnya pengaturan pelembagaan kembali dari norma-norma (reinstitutionalization of norms), hal ini sesuai dengan kondisi kelembagaan perpajakan Indonesia yang masih bercampur fungsi budgetair dan regulerendnya sehingga menghambat optimalisasi kinerja.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

8

Misbach, Almahsun, Panji Suwarno e Bayu Asih Yulianto. "PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN LAUT MELALUI SINERGI ANTAR INSTANSI PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI". JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI 6, n. 1 (1 luglio 2022): 76–97. http://dx.doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1561.

Testo completo

Abstract (sommario):

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia, membuka peluang bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di laut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai), yang merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, berkaitan dengan peraturan tersebut karena memiliki armada patroli. Bea Cukai dapat meminta bantuan instansi lainnya dalam upaya menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi peningkatan kualitas pengawasan laut menggunakan perspektif Bea Cukai sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan laut dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas kolaborasi antar instansi yang didukung dengan landasan hukum dan komitmen bersama serta pemahaman akan konsep keamanan maritim dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

9

Bender, George Wilhelm. "Penggunaan Tiktok Dalam Kampanye Sadar Stunting 2022 Untuk Menurunkan Prevalensi Stunting". Jurnal Public Relations (J-PR) 3, n. 2 (19 gennaio 2023): 131–38. http://dx.doi.org/10.31294/jpr.v3i2.1699.

Testo completo

Abstract (sommario):

Indonesia mempunyai tantangan besar dalam menikmati bonus demografi tahun 2020-2030 dimana dimana komposisi penduduk terdiri dari penduduk berusia produktif mencapai dua kali lipat penduduk berusia non produktif dikarenakan masih tingginya tingkat prevalensi stunting. Sebab stunting bukan hanya masalah tinggi badan di bawah rata-rata namun juga memperlambat perkembangan kecerdasan, keterbelakangan mental, kemampuan belajar yang rendah, serta risiko penyakit diabetes, hipertensi, dan obesitas. Untuk mencapai penduduk usia produktif yang berkualitas berbagai upaya dijalankan oleh pemerintah Indonesia diantaranya dengan kegiatan komunikasi lewat Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) dalam kampanye #SadarStunting. Mulai digunakannya media sosial Tiktok dalam kampanye tersebut seiring dengan strategi sasaran yang lebih mengarah kepada kaum muda sebagai orang tua masa depan. Tiktok sebagai media sosial yang paling pesat perkembangan penggunanya di Indonesia pada mulanya dianggap media sosial pinggiran karena banyak mengandung konten negatif. Namun berkembang menjadi media sosial yang banyak disukai kaum muda dan efektif untuk menyebarkan pesan-pesan positif kepada kaum muda termasuk kampanye #SadarStunting 2022. Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan bagaimana kampanye publik #SadarStunting 2022 yang dilakukan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) dengan menggunakan media sosial Tiktok dalam menyebarkan pesan kesehatan kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran terhadap stunting. Keyword: media sosial, tiktok, kampanye, stunting

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

10

Hamriani, Hamriani. "PENINGKATAN KEGIATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL PADA KELURAHAN BONTOKADATTO KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR". Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, n. 01 (8 giugno 2022): 59–66. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26294.

Testo completo

Abstract (sommario):

Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Pengabdian ini dilaksanakan dalam pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian tersebutkurang memiliki fasilitas pada bidang tersebut. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Bontokadatto sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Bontokadatto. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Bontokadatto.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

11

Priyadi, Dhisa Tania, Mahendro Sumardjo e Santosa Iman Mulyono. "PENGARUH KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASIONAL, DAN JOB INSECURITY TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR (OCB) (STUDI PADA PEGAWAI NON-PNS KEMENTERIAN SOSIAL RI)". Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, n. 1 (21 settembre 2020): 10–22. http://dx.doi.org/10.31933/jimt.v2i1.282.

Testo completo

Abstract (sommario):

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan job insecurity terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai honorer Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sampel yang digunakan sebesar 75 responden dengan menggunakan teknik probability sampling, khususnya simple random sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.259; 2) Komitmen Organisasional berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.777; dan 3) Job Insecurity menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan nilai koefisien jalur sebesar -0.071.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

12

Afif, Ahmad. "PENYULUHAN KESADARAN MASYARAKAT KELURAHAN CABENGE KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG TENTANG URGENSI KEBERSIHAN". Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, n. 01 (7 giugno 2022): 29–34. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26285.

Testo completo

Abstract (sommario):

Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di kelurahan Cabenge kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng. Pengabdian ini dilaksanakan dalam bidang kesehatan, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian kesadaran tentang urgensi kebersihan masih sangat minim. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Cabenge sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Cabenge. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Cabenge.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

13

Tike, Arifuddin. "PENINGKATAN KUALITAS POTENSI MASYARAKAT PADA DESA KASSI BULENG KECAMATAN SINJAI BORONG PADA BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN". Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, n. 01 (8 giugno 2022): 43–50. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26292.

Testo completo

Abstract (sommario):

Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Pengabdian ini dilaksanakan dalam bidang sosial dan keagamaan, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian tersebut memiliki potensi pada bidang tersebut, namun belum terlaksana secara maksimal oleh karena kekurang sarana. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Cabenge sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Desa Kassi Buleng. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Desa Kassi Buleng

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

14

Cundoko, Tumiran Anang, Arif Devi Dwipayana, Ni Luh Darmayanti, I. Made Purnama e Surya Aji Ermanto. "Pengaruh Over Loading Mobil Barang terhadap Sistem Pengereman di Wilayah Jalan Nasional di Provinsi Bali (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kekhususan Mobil Barang)". Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik 3, n. 1 (1 maggio 2022): 39–50. http://dx.doi.org/10.52920/jttl.v3i1.50.

Testo completo

Abstract (sommario):

Fenomena pelanggaran overloading pada angkutan barang di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Kondisi overloading merupakan dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Berdasarkan analisa terhadap tujuh jembatan timbang di Indonesia pada tahun 2018, 75 persen ditemukan perilaku operator melanggar over loading dan 25 persen terkait pelanggaran muatan diatas 100 persen menurut data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh overloading, overdimension, kelas jalan, tata cara muat dan RPPJ terhadap sistem pengereman pada kendaraan mobil barang di jalan nasional Provinsi Bali. Data diambil dari kasus kecelakaan kekhususan mobil barang, data penimbangan kendaraan di UPPKB Cekik, observasi langsung dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisa formula regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 24. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel overloading, overdimension, tata cara muat, dan RPJJ berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengereman dan variabel kelas jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sistem pengereman.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

15

Zainal, Rahmi, Kiki Joesyiana, Haznil Zainal, Sri Wahyuni e Annesa Adriyani. "Manajemen Pengelolaan Keuangan bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Pendidikan Persada Bunda (STIE–STISIP–STBA–STIH)". JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat 1, n. 1 (26 gennaio 2023): 1–5. http://dx.doi.org/10.55903/jipm.v1i1.23.

Testo completo

Abstract (sommario):

KIP Kuliah adalah biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk fokus meningkatkan pembangunan Sumberdaya Manusia melalui berbagai upaya cerdas. KIP Kuliah adalah salah satu upaya untuk membantu asa para siswa yang memiliki ketKIP Kuliah adalah salah satu upaya untuk membantu asa para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. KIP Kuliah yang dikelola oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa), untuk tahun 2019 telah meningkatkan kuotanya 44% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar Program KIP Kuliah dapat memberikan layanan bantuan yang lebih luas lagi kepada para siswa yang memerlukan. Pada tahun ini, Kemenristekdikti bersama dengan Majelis Rektor PTN se Indonesia juga telah melakukan transformasi yang signifikan terhadap Sistem Seleksi Mahasiswa Baru.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

16

Hartono, Sony, e Riani Budiarsih. "Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia". Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) 4, n. 1 (11 settembre 2022): 132–46. http://dx.doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1740.

Testo completo

Abstract (sommario):

Semakin populernya aset kripto di Indonesia, memicu transaksi aset kripto yang semakin besar. Besarnya transaksi aset kripto di Indonesia tentu memiliki potensi pajak yang besar pula. Namun, sampai Mei 2022, investor kripto di Indonesia belum dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memotret karakteristik investor aset kripto di Indonesia dan persepsi atas penerapan pajak terhadap transaksi aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai ketertarikan yang kuat dan kesan yang positif terhadap aset kripto. Antusiasme berinvestasi terhadap aset kripto terlihat sangat besar, meskipun mereka tahu jika aset kripto berisiko tinggi dengan fluktuasi harga yang besar. Kesan positif dan antusiasme responden atas kepemilikan aset kripto juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Respon mayoritas responden terhadap rencana penerapan pajak kripto sangat baik dengan tingkat resistensi yang rendah. Hal ini merupakan dukungan kuat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk penerapan pajak kripto dengan potensi tingkat kesuksesan yang tinggi.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

17

Uswatusolihah, Uus, e Sangidun Sangidun. "INTERAKSI SOSIAL MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA (MHTI) PASCA PEMBUBARAN". YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak 13, n. 2 (28 dicembre 2018): 349–69. http://dx.doi.org/10.24090/yinyang.v13i2.2018.pp349-369.

Testo completo

Abstract (sommario):

Penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana interaksi dan komunikasi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Kabupaten Banyumas pasca pembubaran organisasi HTI. Pembubaran HTI ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI pada hari Rabu pada 19 Juli 2017 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini menemukan bahwa Muslimah Hizbut Tahrir Indoensia Kabupaten Banyumas mempersepsi bahwa pembubaran organisasinya merupakan sebuah tindakan sewenang-wenang pemerintah. Mereka menilai diri mereka sebagai kelompok yang terdzalimi, dan korban ketidakadilan penguasa, yang menurut penilaian mereka telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan memandang segala permasalahan berdasarkan pemikiran dan sudut pandangnya sendiri. Kondisi ini justru membuat mereka menjalin hubungan yang semakin erat dengan sesama pengurus dan anggota mereka dengan tetap melakukan kegiatan namun tidak bersifat terbuka. Interaksi sosial para muslimah HTI Kabupaten Banyumas memiliki dua bentuk, yakni interaksi sosial sebagai pengurus organisasi atau dalam hal ini komunikasi organisasi dan interaksi sosial sebagai pribadi. Secara organisatoris, pihak MHTI merasakan ada perbedaan pola interaksi dan komunikasi dari beberapa organisasi lain terhadap organisasi HTI. Namun secara individual dan pribadi hampir seluruh anggota MHTI Kabupaten Banyumas tetap berinteraksi sosial dengan warga mayarakat lain, baik dilingkungan tempat tinggalnya, maupun tempat kerjanya. Interaksi yang dilakukan adakalnya dalam bentuk kerja sama dan akomodasi. Para anggota muslimah HTI berusaha tidak membawa-bawa organisasi dalam interaksi sehari-hari.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

18

Wattimena, Juneth Nelfia, Dami Siro Urbasa e Peter Manuputty. "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN BEASISWA BIDIKMISI MENGGUNAKAN METODE SAW (STUDI KASUS : BAG. KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS VICTORY SORONG)". Electro Luceat 6, n. 2 (3 novembre 2020): 124–32. http://dx.doi.org/10.32531/jelekn.v6i2.224.

Testo completo

Abstract (sommario):

Beasiswa Bidikmisi adalah program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik, baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Sasaran program beasiswa Bidikmisi adalah lulusan satuan pendidikan SMA atau bentuk lain yang sederajat yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik. Universitas Victory Sorong juga mendapatkan beasiswa Bidikmisi yang berasal dari berbagai macam sumber. Namun sistem seleksi untuk penerima beasiswa Bidikmisi belum sepenuhnya terkomputerisasi, yaitu masih menggunakan Microsoft Office Excel. Memaksimalkan sistem pemberian beasiswa bagi setiap mahasiswa - mahasiswi secara tepat, maka perlu diterapkannya Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Bidikmisi Menggunakan Metode SAW (Studi Kasus : Bag. Kemahasiswaan Universitas Victory Sorong) sehingga dapat membantu mempercepat dan mempermudah pemberian beasiswa dalam membuat keputusan yang akurat bagi mahasiswa yang layak menerima beasiswa dan tidak.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

19

Wicaksono, Muhammad Wildan. "PODCAST SEBAGAI MEDIA KRITIK SOSIAL (ANALISIS WACANA DIGITAL PADA PODCAST MENDOAN “BUKANNYA MENGINJAK DEWASA MALAH MENGINJAK GULUNE WONG” DI SPOTIFY TERKAIT KASUS PENGANIAYAAN OLEH MARIO DANDY)". Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique 6, n. 1 (24 ottobre 2023): 107–21. http://dx.doi.org/10.62144/jikq.v6i1.245.

Testo completo

Abstract (sommario):

Kasus penganiayaan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Mario Dandy terhadap David Ozora kerap menjadi sorotan bagi masyarakat. Kasus ini menuai kritik sosial yang diluncurkan masyarakat terhadap pejabat negara melalui berbagai media, termasuk new media. Penyampaian kritik sosial melalui new media dilakukan oleh podcast Mendoan di Spotify. Salah satu episodenya, yakni “Bukannya Menginjak Dewasa Malah Menginjak Gulune Wong”, podcast Mendoan melakukan kritik sosial terhadap kasus penganiayaan oleh Mario Dandy. Penulis melakukan analisis terhadap episode podcast tersebut sebagai subjek penelitian dengan metode analisis wacana digital yang memperhatikan empat hal, yakni teks, konteks, tindakan dan interaksi, serta ideologi dan kekuasaan. Penulis menemukan bahwa teks episode tersebut kental akan kritik sosial terutama penjelasan dan reaksi terhadap kasus Mario Dandy, isu perpajakan, anak orang kaya, serta pengguna motor gede. Konteks podcast yang terdiri dari latar belakang Mendoan sebagai Warga Negara Indonesia, pembayar pajak, berasal dari Jawa Timur, mantan penyiar radio, dan komedian menunjukkan kompetensinya dalam melakukan kritik sosial. Melalui Twitter, tindakan dan interaksi di luar podcast tersebut juga menunjukkan satire, kekesalan, hingga kecaman yang mengandung kritik. Ideologi dan kekuasaan podcast melalui karakternya sebagai new media tanpa meninggalkan fungsinya sebagai perkembangan dari media konvensional memberikan dampak terhadap social justice sekaligus menampung pendapat berbagai kalangan masyarakat.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

20

Fachrudin, Mohammad. "ANALISIS IMPLEMENTASI BBM SEBAGAI OBYEK CUKAI". JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI 6, n. 2 (29 dicembre 2022): 304–22. http://dx.doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1775.

Testo completo

Abstract (sommario):

Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-9 negara paling tercemar dari 106 negara. Penyebab utama pencemaran adalah bahan bakar minyak. Sementara itu, pengeluaran devisa untuk impor bahan bakar minyak mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Alternatif pengendalian bahan bakar minyak adalah dengan mengenakan cukai pada bahan bakar minyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah bahan bakar minyak layak untuk dikenakan dan dipungut cukai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kelayakan diukur dengan menggunakan lima parameter, yaitu filosofis, hukum, sosial ekonomi, referensi (praktik terbaik), dan operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan bakar minyak memenuhi kriteria untuk dijadikan objek cukai dan layak untuk dikenakan pungutan cukai. Tarif cukai spesifik adalah pilihan yang paling mungkin. Saat pelunasan cukai dibayar di kawasan pabean dan di pabrik. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki sumber daya teknis dan administratif yang mampu melakukan pemungutan cukai bahan bakar.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

21

Shodiq, M. Nur, e Joko Nur Mulyono. "The Role of Disaster Preparedness Agency in Flood and Landslide in Kalijompo Plantation Jember". Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI 7, n. 2 (6 agosto 2018): 25. http://dx.doi.org/10.19184/jes.v7i2.16630.

Testo completo

Abstract (sommario):

Abstract Indonesia which is rich in natural landscapes such as mountains, valleys and rivers has a risk of flash floods and landslides. Risks are increasing because of the equator crossing Indonesia and the exploitation of nature by humans. These landscape characteristics, as well as the potential for flash floods and landslides, are also found in the Kalijompo Plantation, Jember Regency. thus alertness to disaster is needed. This research was conducted to describe and analyze institutions in alert to flash floods and landslides in the Kalijompo Plantation, Jember Regency. This study uses a qualitative approach through conducting interviews, documentation, and observation. Anthony Giddens' agency theory is borrowed as a theoretical approach. The findings of this study are agencies acting as facilitators, provocateurs, and motivators in disaster alertness. Agency motives in this context are social and economic. Keywords: Agency, Vigilance, Banjir Bandang, Land Slide Referensi: Buku: Giddens, Anthony. 1984. Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Terjemahan oleh Maufur dan Daryatno. 2010. Yogyakarta:Pustaka Pelajar Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society. Diterjemahkan oleh: Sujono, Adi Loka. Cetakan Keempat tahun 2011. Yokyakarrta: Topprint. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta. Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2006. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendektan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Jurnal dan Skripsi: Cahya, Deden Yoga Dwi. 2016. Peran FMU Darmaning Lestari dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Istifadah, Evaatul. 2017. Agensi dalam Membangun Kesadaran Lingkungan Masyarakat (Fenomenologi Aktivis Lingkungan dalam Mengolah Limbah Sampah Organik di Kampung Ujung Banyuwangi). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nandi. 2007. Longsor. Jurusan Pendidikan Geografi. Bandung. FPIPS-UPI. Dokumen: Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal SDA Kementrian PU Bekerjasama dengan JICA. 2012. Petunjuk Tindakan dan Sistem Mitigasi Banjir Bandang. Dinas Pekerjaan Umum. Padang.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

22

Suhendar, Prabu Mandvi Hafiz Anjar, e Yosafat Aji Pranata. "Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrim oleh Peserta MSIB Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur". E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 14, n. 3 (30 settembre 2023): 601–9. http://dx.doi.org/10.26877/e-dimas.v14i3.14569.

Testo completo

Abstract (sommario):

Kebutuhan primer manusia salah satunya adalah membangun dan memiliki tempat tinggal. Rumah memiliki peran penting dalam kehidupan. Rumah juga menjadi sebuah awal peradaban dimana dari rumah kita dapat belajar banyak hal. Sehingga, tanpa adanya tempat tinggal manusia akan mengalami kesulitan melakukan kegiatan dan bertahan hidup. Sebuah tempat tinggal juga harus memenuhi kriteria layak huni agar penghuni dapat merasa aman dan nyaman saat didalam rumah tersebut. Namun faktanya tidak semua rumah masuk kedalam kategori layak huni, salah satu faktor utamanya diakibatkan oleh kemiskinan ekstrim. Di Indonesia, kemiskinan ekstrim mampu diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Kemiskinan ekstrim ini juga dapat berpengaruh besar terhadap kondisi tempat tinggal. Salah satu provinsi termiskin di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase kemiskinan perkotaan dan perdesaan dengan jumlah sebesar 20.50%. hasil ini diperoleh oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2022. Jurnal ini memiliki tujuan untuk menyampaikan hasil kontribusi dari mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang menjadi seorang peserta magang di MSIB Kampus Merdeka Angkatan 3 pada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam mengatasi kemiskinan ekstrim bidang perumahan masyarakat dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

23

Firdaus, Insan. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, n. 3 (24 novembre 2019): 339. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.339-358.

Testo completo

Abstract (sommario):

Overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan masalah utama pengelolaan sistem pemasyarakatan. Jumlah overcrowded meningkat tiap tahun dan terjadi dihampir semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah overcrowded adalah meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengurangi jumlah warga binaan pemasyarakatan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perananan pembimbing kemasyarakatan dalam Penanganan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian bersifat yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data yang bersifat kuantitatif. Pembimbing kemasyarakatan berperan penting dalam proses restorative justice, reintegrasi sosial, dan pembinaan dan rehabilitasi. Berdasarkan data di sistem database pemasyarakatan, keberhasilan proses diversi pada proses peradilan anak cukup tinggi, hal ini berdampak pada berkurangnya anak berhadapan hukum yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam program reintegrasi sosial Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif dalam pemberian hak warga binaan pemasyarakatan menjalani hukuman di Luar Lembaga Pemasyarakarakatan. Pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, assesment resiko dan kebutuhan yang berguna bagi Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan dan rehabilitas narkotika. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani overcrowded Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus meningkatkan kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, dan menambah jumlah balai pemasyarakatan serta menambah anggaran bimbingan kemasyarakatan.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

24

Kiloes, Adhitya Marendra, Apri Laila Sayekti e Muhammad Jawal Anwarudin Syah. "Evaluasi Daya Saing Komoditas Kentang di Sentra Produksi Pangalengan Kabupaten Bandung". Jurnal Hortikultura 25, n. 1 (13 aprile 2016): 88. http://dx.doi.org/10.21082/jhort.v25n1.2015.p88-96.

Testo completo

Abstract (sommario):

Untuk mengembangkan agribisnis kentang dalam negeri yang mempunyai daya saing tinggi sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor, diperlukan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah dengan melakukan promosi dan penyampaian informasi yang relevan kepada para pelaku usaha. Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung merupakan salah satu sentra produksi kentang di Indonesia. Daerah ini mampu memasok kentang hingga ke pasar ekspor sehingga memegang peranan penting bagi daya saing kentang Indonesia di pasar global. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi daya saing kentang di sentra produksi tersebut. Penelitian bersifat eksploratif dengan menggunakan data primer berupa data usahatani serta input dan output produksi kentang sentra produksi Pangalengan, Kabupaten Bandung. Data sekunder dikumpulkan dari BPS, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan literatur-literatur lain yang menunjang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan policy analysis matrix (PAM). Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa pada skala usaha rerata per hektar biaya produksi kentang di Pangalengan sebesar Rp50.876.255,00 pada harga privat dan Rp48.270.838,00 pada harga sosial. Keuntungan yang dihasilkan sebesar Rp34.353.294,00 pada harga privat dan Rp18.948.129,00 pada harga sosial. Usahatani kentang di Pangalengan sangat layak untuk diusahakan dengan nilai R/C ratio sebesar 1,68 pada harga privat dan 1,39 pada harga sosial. Usahatani kentang di Pangalengan masih mempunyai keunggulan komparatif dengan nilai DRCR sebesar 0,36 dan kompetitif dengan nilai PCR 0,24. Usahatani kentang tidak lagi memiliki keunggulan kompetitif apabila harga output turun hingga 41% atau harga input naik 87%.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

25

Ernawati, Ernawati, e Hary Yuswadi. "Irrigation Management by the "Tirtosari" Water User Farmer Association in Kesambirampak Village, Situbondo Regency". Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI 7, n. 2 (6 agosto 2018): 38. http://dx.doi.org/10.19184/jes.v7i2.16632.

Testo completo

Abstract (sommario):

Many factors drive the success of a food security program. One technical factor that strongly supports agricultural productivity is the availability of irrigation water suitable for crop needs. In this case, irrigation cannot be separated from Irrigation Services, Agricultural Services, and HIPPA. Initially, village irrigation management was carried out by an irrigation inspector named ulu-ulu, who was at the lowest level in the village organizational structure. In its implementation, village irrigation management faced many obstacles, causing gaps in water distribution. The purpose of this study is to analyze and describe the management of agricultural irrigation by HIPPA. This study uses qualitative methods, and the informants are determined using purposive techniques. From this study, it was found that many factors cause ineffectiveness in irrigation management. One of them is weak coordination in the HIPPA organization. It is even worse with the emergence of money politics in water distribution among farmers and water supervisors. Keywords: Irrigation management, Water User Farmer Association, farmer, irrigation service. Referensi: Cresswell, John W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Duverger, Maurice.1998.Sosiologi Politik.Jakarta:RajaGrafindo Persada. E, Suzanne. 1996. Irigasi di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES. Ferystiawan, Mirza. 2010. Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Gabungan Kelompok Tani Di Asembagus.Universitas Jember. Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Politk. Jayanti,Nur.2006. Konflik antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Miles dan Hubeerman, A.M. 2014. Analisis Data Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Pasandaran, Efendi.1988.Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi. Jakarta:PT.Gramedia. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.2017. Jember University. Pusposutardjo, Suprodjo.2001. Pengembagan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Soekanto,Soerjono.2012.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Suratiyah,Ken. 2015. Ilmu Usaha Tani. Jakarta: Penebar Swadaya. Susan,Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta : Kencana. Syahyuti. 2006. Konsep Penting dalam Pembangunan dan pertanian. Jakarta Selatan: PT. Bina Rena Pariwara. Syahyuti, dkk. 2014. Organisasi Kesejahteraan Petani. Bogor : IPB Press. Yuswadi, Hary. 2005. Melawan Demi Kesejahteraan: Bentuk Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian. Jember: Kompyawisda Jatim. ---------------. 2001. Pengembangan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

26

Hapsari, Yuni Triana. "PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA TERHADAP PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT PADA KLIEN ASIMILASI (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PATI)". Ristekdik : Jurnal Bimbingan dan Konseling 6, n. 1 (23 marzo 2021): 31. http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i1.31-39.

Testo completo

Abstract (sommario):

Awal tahun 2020, dunia termasuk Indonesia dikejutkan dengan adanya virus baru yaitu SARS-CoV-2 atau COVID-19. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Salah satu cara untuk mempercepat pengeluaran narapidana dan anak adalah melalui crash program hak integrasi. Narapidana yang mendapat asimilasi di rumah kemudian diserahkan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk pembinaan dan pengawasan saat melakukan asimilasi di rumah. Setelah menjalani masa hukuman penjara di Lapas dan Rutan serta dipulangkan keluarganya akibat pandemi COVID-19, mereka tentunya menghadapi berbagai masalah dan problem psikologis dalam kehidupan seharihari. Untuk bisa bertahan dengan kondisi tersebut, manusia harus melakukan psychological adjustment. Dalam proses adaptasi dengan lingkungan dibutuhkandukungan sosial keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial keluarga dengan psychological adjustment pada klien asimilasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Proses pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan teknik acak sederhana, diperoleh 93 sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan studi pustaka. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25. Pengumpulan data menggunakan skala dukungan sosial keluarga (43 item) dan skala psychological adjustment (36 item). Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dengan koefisien determinasi = 0,676 dan koefisien korelasi = 0,822 (p <0,05) dengan sumbangan efektif 67,6%. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang positif antara dukungan sosial keluarga dengan psychological adjustment pada klien di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

27

Purwaningsih, Prihatini, Ahmad Gozi, Aulia Fitriani e Bea Birrulwalidain. "MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA CIHIDEUNG ILIR MELALUI ASPEK PENDIDIKAN, SOSIAL DAN EKONOMI YANG DI TUNJANG DENGAN PENGETAHUAN AGAMA DAN KESEHATAN". Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 3, n. 2 (1 giugno 2019): 152. http://dx.doi.org/10.32832/abdidos.v3i2.324.

Testo completo

Abstract (sommario):

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan mahasiswa dalam mengabdi kepada masyarakatdengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaankegiatan KKN berlangsung kurang lebih selama satu bulan dan bertempat di Desa CihideungIlir Kecamatan Ciampea. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia mewajibkansetiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yangmemadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat. Sasaran KKN Tematik Terintegrasi bagi masyarakat yakni untuk meningkatkankesadaran masyarakat dalam mengembangkan produktifitas sumber daya pembangunandengan fasilitas yang ada. Kegiatan KKN Tematik Terintegrasi UIKA Bogor Tahun 2018adalah salah satu kegiatan untuk masyarakat dimana pada pelaksanaan kegiatan ini melakukanproses perencanaan sekaligus aksi program Pendampingan masyarakat baik pada aspek sosial,ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan agama maupun teknologi tepat guna secara terpadu.Kelompok 17 ini melakukan kegiatan KKN tematik terintegrasi di salah satu desa yangberada di kecamatan Ciampea tepatnya di Desa Cihideung Ilir. Adapun khalayak sasaran daripemberdayaan masyarakat yang kami lakukan yaitu siswa-siswi sekolah yang ada di kampungtersebut meliputi PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK agar sadar tentang pentingnya aspeksosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, agama maupun teknologi dalam lingkunganmasyarakat Cihideung Ilir

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

28

Triwulandari, Bella Bekti, Arfida Boedirochminarni e Muhammad Firmansyah. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2013-2022". JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan 7, n. 2 (23 giugno 2023): 175–87. http://dx.doi.org/10.32487/jshp.v7i2.1747.

Testo completo

Abstract (sommario):

Problematika sosial mengenai kemiskinan adalah problematika yang disebabkan oleh faktor ekonomi, yakni tidak meratanya penyaluran pendapatan dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia. Kemiskinan melanda negara berkembang bahkan juga melanda negara yang maju. Indonesia merupakan negara berkembang dalam mengupayakan untuk meminimalisir angka kemiskinan. Pulau Jawa menempati peringkat tertinggi dalam angka kemiskinan disebabkan oleh jumlah penduduk berkembang secara pesat dan tak terbatas sehingga ketersedian lapangan kerja tidak memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan pada tahun 2013-2022. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Model pilihan terbaik yang digunakan untuk menganalisis data panel, yaitu Model Random Effect. Dalam penelitian ini menggunakan Eviews 9 sebagai alat untuk menganalisis. Menurut hasil penelitian parsial ditemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan serta pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempengaruhi terhadap kemiskinan.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

29

Sari, Gita Kartika. "Peran PBB Melalui MDGs Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia". Journal of Multidisciplinary Research and Development 1, n. 2 (3 luglio 2024): 102–7. http://dx.doi.org/10.56916/jmrd.v1i2.727.

Testo completo

Abstract (sommario):

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengeksplorasi dan mendeskripsikan program PBB yang dikeluarkan PBB dalam mengentaskan kemiskinan pada Negara-negara miskin dan berkembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis peran Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui MDGs dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, mengkaji dampak MDGs terhadap pembangunan sosial-ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkap fakta bahwa Pembangunan Milenium (MDGs) muncul sebagai inisiatif global untuk mengatasi tantangan yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang, terutama yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) rendah. Meskipun telah berbagai upaya bantuan keuangan dan pembangunan, banyak negara masih menghadapi masalah mendasar seperti kemiskinan, kelaparan, akses kesehatan yang terbatas, perumahan yang tidak layak, dan pendidikan yang terbatas. Sekretaris Jenderal PBB memulai MDGs setelah KTT Milenium, di mana 189 pemimpin dunia berkomitmen untuk memperbaiki kondisi kehidupan global. Setiap negara berkembang, termasuk Indonesia, mengadopsi dan menyesuaikan strategi pembangunan nasional untuk mencapai tujuan utama MDGs. MDGs memberikan kerangka kerja daripada pedoman yang preskriptif, memungkinkan fleksibilitas bagi negara-negara untuk menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kondisi lokal. Agenda pembangunan jangka menengah Indonesia berfokus pada menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan demokratis sambil meningkatkan kesejahteraan penduduk. Prioritas utama termasuk pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan investasi, pembangunan pedesaan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, kualitas penduduk, dan pembangunan infrastruktur.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

30

Roby Christian Hutasoit. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan". Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 1, n. 5 (21 dicembre 2020): 418–29. http://dx.doi.org/10.36418/jist.v1i5.47.

Testo completo

Abstract (sommario):

Pengkajian ”Evaluasi Layanan Kesehatan bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan” bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Pelaksanaan Layanan Kesehatan pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak serta untuk mengetahui koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan layanan kesehatan pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kajian ini dilaksanakan pada tahun 2018 dengan lokus di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode mixed method. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner survei, studi pustaka dan wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan promotif; pelayanan kesehatan preventif; dan pelayanan kesehatan kuratif; maupun pelayanan kesehatan rehabilitatif sudah dilakukan dengan baik terbukti dengan kepuasan penerima pelayanan kesehatan tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan. Hal yang harus diperhatikan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pada Unit Teknis Pemasyarakatan begitu juga dengan ketersediaan obat-obatan. Klinik kesehatan baik pada Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara di daerah belum memiliki sumber daya manusia kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker dan izin praktik dokter serta klinik tersebut belum memiliki izin. Hal lain yang juga harus mendapat perhatian adalah masih banyaknya tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga menyulitkan ketika tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan sakit dan di rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif. Pola koordinasi yang dilakukan selama ini adalah hasil kreativitas dari pimpinan di daerah dengan instansi terkait dibidang pelayanan kesehatan terutama untuk mendapatkan obat.Rekomendasi yang dapat diberikan untuk jangka pendek antara lain adalah agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial RI tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan dan Narapidana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana pada klinik kesehatan di semua Unit Teknis Pemasyarakatan baik Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara terutama terkait pengadaan obat-obatan, dan juga ambulance. Selain itu, Para medis yang ada di Unit Teknis Pemasyarakatan baik Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara secara periodik agar memberikan sosialisasi layanan kesehatan kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan layanan kesehatan.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

31

Sowolino, Bertho Orbain, Prayoga Luthfil Hadi, Zakaria Mujahid e Wimpy Santosa. "KAJIAN PERUBAHAN MANUAL SUPERVISI JALAN DENGAN SPESIFIKASI UMUM 2018 BINA MARGA". Jurnal Transportasi 19, n. 3 (6 gennaio 2020): 151–60. http://dx.doi.org/10.26593/jt.v19i3.3667.151-160.

Testo completo

Abstract (sommario):

Abstract In order to support the acceleration of Indonesia's economic growth, massive infrastructure development must be carried out. The movement of goods and people must be able to run smoothly to accelerate economic growth. One type of infrastructure that can provide direct support is road infrastructure. Roads have an important role in regional development both from economic, social, cultural and environmental aspects. With its flexible nature, it can reach various regions and its development methods are relatively easy, the road being a favorite infrastructure to be developed. To achieve good quality road construction, a general specification must be met. In 2014, the Directorate General of Highways issued the 2010 General Specification (Revision 3) which was completed with the Road Supervision Manual document that referred to the specification. But with the increasing need for quality road construction and increasing awareness of the importance of maintenance activities, in 2018 the Directorate General of Highways issued a General Specification 2018. Therefore, it is necessary to understand the changes of the General Specifications and changes in the Road Supervision Manual. Keywords: infrastructure development, road construction, general spesification, supervision manual Abstrak Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pembangunan infrastruktur secara masif harus dilakukan. Pergerakan barang dan orang harus dapat berjalan secara lancar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sampai saat ini, salah satu jenis infrastruktur yang dapat memberikan dukungan secara langsung adalah infrastruktur jalan. Jalan memiliki peranan penting dalam pengembangan wilayah, dari aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan sifatnya yang fleksibel, karena dapat menjangkau berbagai daerah dan metode pembangunannya yang relatif mudah, jalan menjadi infrastruktur favorit untuk dikembangkan. Untuk menghasilkan kualitas pembangunan jalan yang baik diperlukan suatu spesifikasi umum yang harus dipenuhi. Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Bina Marga mengeluarkan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 yang dilengkapi dengan dokumen Manual Supervisi Jalan yang mengacu pada spesifikasi tersebut. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan akan kualitas pembangunan jalan serta meningkatnya kesadaran akan pen-tingnya kegiatan pemeliharaan, pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Bina Marga mengeluarkan Spesifikasi Umum 2018. Untuk itu, diperlukan pemahaman terhadap perubahan Spesifikasi Umum tersebut dan perubahan Manual Supervisi Jalan. Kata-kata kunci: pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, spesifikasi umum, manual supervisi

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

32

Nur, Muhammad. "Konstruksi Reputasi dan Responsivitas Instansi Pemerintah Melalui Media Sosial pada Situasi Pandemi Covid-19 di Indonesia (Analisis Wacana Pada Laman Facebook Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI)". Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 5, n. 3 (30 settembre 2020): 217–34. http://dx.doi.org/10.33105/itrev.v5i3.229.

Testo completo

Abstract (sommario):

Government agencies are required to continue to work and provide optimal and responsive public services to various issues and conditions. Preaching on social media can be a medium for government agencies to construct certain discourses, such as a responsive attitude to the current emergency situations. DGT as a government agency under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia responsible for managing the State Budget has a business continuity plan (BCP) that is responsive to various situations that occur. This article aims to find and explain the news construction process in the Facebook social media account of DJPb which shows the responsiveness of DJPb in the Covid-19 pandemic situation in Indonesia. This study uses Teun A. Van Dijk's discourse analysis (DA) method to find textual components (news schemes) of the news and texts on DJPb’s Facebook page. The results showed that there was a reputation and responsiveness construction process in the form of discourse produced in the news on DJPb's Facebook social media account during the Covid-19 pandemic situation in Indonesia. DJPb’s responsiveness is important and very necessary to ensure that public services related to disbursement of APBN such as employee salaries, BOS funds, UMi credit, etc. including APBN funds for handling in emergency situations such as the Covid-19 pandemic can continue to run well to support the implementation of government’s programs.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

33

Marthaningtyas, Sri, e Hidayatullah Hidayatullah. "KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN". Jurnal Suara Keadilan 22, n. 1 (24 giugno 2022): 91–108. http://dx.doi.org/10.24176/sk.v22i1.8153.

Testo completo

Abstract (sommario):

Kebijakan asimilasi bagi narapidana di saat pandemi Covid-19 ini memunculkan kontroversi di masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19 serta kendala yang dihadapi saat melaksanakan pembimbingan dan pengawasan bagi klien pemasyarakatan yang telah mendapatkan asimilasi di masa pandemi Covid-19 di UPT Pemasyarakatan, khususnya di Lapas, Rutan dan Bapas di wilayah eks-karsidenan Pati. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis empiris atau non doktrinal yang bersifat diskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah kualitatif.Kebijakan ini telah berhasil mengeluarkan 40.330 orang dari Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia, hal ini berkontibusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded dari 103% menjadi 75%. Khusus UPT Pemasyarakatan di eks Karisidenan Pati yang mendapatkan asimilasi di rumah sebanyak 790 narapidana. Menurunnya overcrowded di Lapas/Rutan ini diupayakan dapat dilaksanakan physical dan sosial distancing dalam upaya mencegah penularan Covid-19, hal ini menunjukkan sebagai upaya Negara untuk memenuhi hak konstitusional warga khususnya narapidana dalam mendapatkan perlindungan dari penyebaran virus Covid-19 sesuai amanat UUD 1945 khususnya UU RI No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Kendala Pelaksanaan Kebijakan pemberian Asimilasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19 dapat dilihat dari tiga faktor yaitu kendala Sumber Daya tenaga PK/APK, kendala anggaran negara dan kendala dari klien pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asimilasi dirumah saat pandemi Covid-19. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam pembimbingan dan pengawasan narapidana yang mendapatkan asimilasi di rumah.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

34

Warsito, Tri Danu, e Dian Ayubi. "Gambaran Perilaku Ditinjau dari Faktor Kesulitan Emosional dan Pro-Sosial Remaja di Kota Bekasi Tahun 2023". Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) 7, n. 5 (1 maggio 2024): 1300–1312. http://dx.doi.org/10.56338/mppki.v7i5.4984.

Testo completo

Abstract (sommario):

Latar belakang: Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, berdasarkan studi dan teori yang ada pada masa ini remaja memiliki kendala dalam kesulitan emosional dan perilaku yang berdampak pada kesiapan dalam belajar. Variabel seperti hiperaktivitas, emosi, perilaku, teman sebaya termasuk sikap peduli, tolong menolong dan perilaku pro sosial menjadi faktor yang umum dihadapi oleh anak remaja dalam proses kegiatan belajar. Tujuan: Untuk mengetahui masalah perilaku dan masalah emosional pada anak-anak dan remaja sebagai gambaran tingkat kesiapan mereka dalam belajar Metode: Penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif desain cross sectional. Dengan teknik pengambilan data total sampling dari data sekunder hasil skrining Direktorat Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan RI. Dilakukan skrining menggunakan Strength and Difficulties Quitionnaire (SDQ) pada subjek remaja remaja laki- laki dan perempuan berjumlah 33.799, rentang usia 11 - 18 tahun, periode pelaksanaan Januari sampai dengan September 2023 di Kota Bekasi, Indonesia. Hasil: Responden terbanyak Perempuan 17.980 (53,2%), tingkat pendidikan terbanyak SMP 17.944 (53,1%), usia terbanyak 16 tahun 7.746 (22.9%). Puskesmas Jatiluhur terbanyak 3.204 (9,5%). perempuan cenderung memiliki lebih banyak kesulitan emosional dan perilaku daripada laki-laki, sedangkan laki-laki cenderung memiliki lebih banyak kekuatan Pro Sosial daripada perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula nilai kesulitan, tetapi juga di ikuti juga semakin meningkatnya nilai pro sosial. Kesimpulan: Untuk semua rentang usia sebagian besar memiliki kekuatan pro sosial yang baik, namun juga sebagian besar memiliki kesulitan emosional dan perilaku yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dengan edukasi dan intervensi dari orang tua dan guru

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

35

Wilhelm Bender, George. "Penggunaan Ahli dan Komunitas dalam Kampanye Sadar Stunting Genbest Tahun 2022". Jurnal Public Relations (J-PR) 4, n. 1 (21 agosto 2023): 31–36. http://dx.doi.org/10.31294/jpr.v4i1.2303.

Testo completo

Abstract (sommario):

Walau tiap tahun terus mengalami penurunan, prevalensi stunting di Indonesia masih di atas angka yang ditetapkan WHO yaitu di bawah 20%. Stuntung yang ditandai panjang atau tinggi badan yang kurang dibandingkan umurnya pada balita, juga memiliki efek jangka panjang seperti terhambatnya perkembangan fisik dan daya kognitif hingga masalah kesehatan di masa depan. Demi memutus rantai stunting karena stunting berbagai upaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting terus dilakukan. Misalnya Program Genbest (Generasi Bersih dan Sehat) sebagai sarana edukasi stunting terutama kepada kaum muda lewat beragam konten digital untuk memasyarakatkan pola hidup bersih dan sehat. Selain menggunakan para influencer yang memiliki jangkauan luas karena jumlah pengikutnya, pengelola kampanye kesehatan Sadar Stunting tahun 2022 melalui program Genbest juga menggunakan para tenaga ahli dan komunitas. Lewat penggunaan tenaga ahli dan komunitas di dunia maya tidak hanya diharapkan memperluas jangkauan dan kesadaran (awareness) mengenai stunting namun juga terjadi keterlibatan atau interaksi yang tinggi, diskusi dan pemahaman lebih mendalam mengenai stunting dan upaya pencegahannya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan bagaimana kampanye publik Sadar Stunting tahun 2022 yang dilakukan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui program Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) dengan melibatkan tenaga ahli dan komunitas dengan menggunakan media sosial dalam menyebarkan pesan kesehatan kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran terhadap stunting Keyword: komunitas, ahli, kampanye kesehatan, stunting

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

36

Tanzil, Dionisius Ardy, e Teddy Anggoro. "Peran Notaris dalam Pengurusan Perizinan Yayasan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum dan Online Single Submission". Unes Journal of Swara Justisia 8, n. 1 (13 aprile 2024): 69–83. http://dx.doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.479.

Testo completo

Abstract (sommario):

Yayasan sebagai sebuah badan hukum mempunyai peran yang penting dalam Masyarakat di Indonesia. Yayasan menjadi suatu wadah bagi Masyarakat untuk dapat melakukan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Pendirian Yayasan melibatkan peran dari seorang Notaris untuk membantuk akta pendirian Yayasan sebagai salah satu bukti didirikannya Yayasan. Yayasan sebagai sebuah badan hukum, atas akta pendirian tersebut perlu dilakukan pendaftaran ke kelembagaan terkait yang ditunjuk oleh pemerintah, dimana dalam hal ini adalah ke Direktorat Jenderal Adminsitrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri. Setelah Yayasan mendapatkan SK Menteri tersebut, maka artinya Yayasan telah terdaftar. Dalam prakteknya, Yayasan memerlukan Nomor Induk Berusaha yang didapatkan melalui pendaftaran dalam sistem Online Single Submission. Pengurusan Nomor Induk Berusaha dilakukan melalui sistem Online Single Submission, dimana dalam NIB terdapat informasi terkait bidang usaha dan data lainnya. Namun kedudukan Yayasan sebagai badan hukum non-profit dengan Nomor Induk Berusaha sebagai tanda suatu badan hukum atau badan usaha melakukan usaha, terjadi ketidaksesuaian penggunaan atau kepemilikan NIB dari Yayasan. Dalam sistem AHU dan sistem OSS juga terdapat perbedaan terkait bidang usaha yang harus dimiliki oleh Yayasan, sedangkan dalam Yayasan yang bersifat non-profit dirasa kurang tepat apabila dikatakan mempunyai bidang usaha. Maka dari itu akan dibahas mengenai Peran dan Tanggung Jawab dari Notaris dalam pengurusan perizinan Yayasan, Urgensi NIB bagi Yayasan, dan terkait pengurusan perizinan bagi Yayasan.Yayasan

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

37

Sugiyanto, S.S., Bambang. "ERA BARU DALAM KEMITRAAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA: STUDI KASUS KALIMANTAN". Naditira Widya 16, n. 2 (28 dicembre 2022): 165–76. http://dx.doi.org/10.24832/nw.v16i2.508.

Testo completo

Abstract (sommario):

Perubahan nomenklatur terutama pada instansi penelitian arkeologi di Indonesia dan instansi pengelolaan cagar budaya berpengaruh pada pengelolaan cagar budayanya. Dengan bergabungnya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi ke dalam struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka nomenklatur lembaga penelitian arkeologi pun berubah. Nomenklatur baru tersebut adalah Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra yang mempunyai tujuh pusat riset, yaitu tiga menyelenggarakan penelitian arkeologi, dan empat melaksanakan penelitian bahasa, sastra, dan manuskrip. Sementara perubahan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi adalah penggabungan dua unit pelaksana teknis, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya, menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan. Perubahan di atas berpengaruh pada pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Bagaimana pengaruhnya dan bagaimana kemitraan pengelolaan yang akan datang merupakan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah mendorong percepatan pemahaman kemitraan pengelolaan cagar budaya. Penelitian ini diakukan secara induktif-deskriptif melalui studi pustaka dengan fokus kasus-kasus di Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan cagar budaya di Kalimantan secara umum memang belum berjalan dengan baik. Dengan demikian, disimpulkan bahwa harus dibangun skema kemitraan pengelolaan antarpemangku kepentingan, dari tingkat perencanaan sampai dengan pemanfataannya. Skema kemitraan ini harus melibatkan dinas pendidikan dan kebudayaan serta dinas kebudayaan dan pariwisata setempat, kemudian membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial masyarakat budaya, dinas pertambangan, dinas pekerjaan umum, akademisi, dan masyarakat. Kerja sama dan koordinasi tersebut dimulai dengan menyamakan visi dan misi dalam memelihara dan melestarikan cagar budaya, sehingga diharapkan akan terbentuk satu rencana aksi pengelolaan cagar budaya yang terpadu di bawah arahan walikota atau bupati atau gubernur. Changes in nomenclature, especially at archaeological research institutions in Indonesia and cultural heritage management agencies, affect the management of their cultural heritage. The merger of the Pusat Penelitian Arkeologi Nasional and its ten institutes of archaeology into the organizational structure of Badan Riset dan Inovasi Nasional has also affected the change of their nomenclature. Their present nomenclature is the Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra, which has seven research centres, i.e. three manage archaeological research, and four operate research regarding language, literature, and manuscripts. Meanwhile, a change of organizational structure also occurred within the Direktorat Jenderal Kebudayaan of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, which was affected by the merger of two technical units, i.e. Balai Pelestarian Cagar Budaya and Balai Pelestarian Nilai Budaya and become Balai Pelestarian Kebudayaan. These changes affect the management of cultural heritage in Indonesia. How it affects and how the future management partnership will be is the question discussed here. The research aims to accelerate the understanding of cultural heritage management partnerships. This research was conducted inductively and descriptively through literature studies with a focus on cases in Kalimantan. The results of the study show that the cultural heritage in Kalimantan in general has not been well managed. Thus, it can be inferred that a management partnership scheme between stakeholders had to be built, from the planning level to its utilization. Such partnership scheme must involve the education and culture office as well as the local culture and tourism office, then build good synergy and collaboration with related parties such as the police, prosecutors, cultural community social institutions, mining agency, public works agency, academia, and the community. This cooperation and coordination must be commenced by aligning the vision and mission in maintaining and preserving cultural heritage; therefore, an integrated cultural heritage management action plan can be formed under the direction of the mayors or regent authorities or governors.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

38

Nainah, Evi, Ujang Jamaludin e Febrian Alwan Bahrudin. "IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF DI SMP NEGERI 1 KRESEK, KECAMATAN KRESEK, KABUPATEN TANGERANG-BANTEN)". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) 12, n. 1 (1 aprile 2023): 29–40. http://dx.doi.org/10.33366/jisip.v12i1.2598.

Testo completo

Abstract (sommario):

The purpose of this study was to find out how the Program Indonesia Pintar (PIP) was implemented at SMP Negeri 1 Kresek. This research is qualitative research with a descriptive study. The results of research on the implementation of PIP at SMP Negeri 1 Kresek is that the policy standard used is the Regulation of the Secretary General of the Ministry of Education and Culture Number 20 of 2021. The resources used include human resources, budget, and time. The characteristics of the organization implementing the PIP implementation at SMP Negeri 1 Kresek have fragmentation/division of responsibilities among the parties involved. Communication between implementing organizations and resources is related to and influences policy implementation. The disposition/attitude of the implementer responds well to and accepts the policies set. Social, economic, and political conditions support and have an impact on the implementation of PIP at SMP Negeri 1 Kresek.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Kresek. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Hasil Penelitian pada implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek adalah standar kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 20 Tahun 2021. Sumber daya yang digunakan diantaranya sumber daya manusia, anggaran dan waktu. Karakteristik organisasi pelaksana implementasi PIP di SMPNegeri 1 Kresek memiliki fragmentasi/pembagian tanggung jawab diantara pihak yang terlibat. Komunikasi antar organisasi pelaksana dan sumber daya merupakan hal yang berkaitan dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi/sikap pelaksana merespon baik dan menerima atas kebijakan yang ditetapkan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik mendukung dan memberi dampak pada implementasi PIP di SMPNegeri 1 Kresek.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

39

Suwardjo, Djodjo, John Haluan, Indra Jaya e Soen'an H. Poernomo. "KESELAMATAN KAPAL PENANGKAP IKAN, TINJAUAN DARI ASPEK REGULASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL". Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 1, n. 2 (11 aprile 2017): 1–13. http://dx.doi.org/10.24319/jtpk.1.1-13.

Testo completo

Abstract (sommario):

Pekerjaan pada kapal penangkap ikan merupakan pekerjaan yang tergolong membahayakan dibanding pekerjaan lain, maka profesi pelaut kapal penangkap ikan memiliki karakteristik pekerjaan “3d” yaitu: membahayakan (dangerous), kotor (dirty) dan sulit (difficult) dengan ketiga sifat pekerjaan tersebut ditambah faktor ukuran kapal yang didominasi kapal-kapal berukuran relatif kecil, berlayar pada perairan gelombang tinggi dengan kondisi cuaca tidak menentu sehingga dapat meningkatkan tingkat kecelakaan kapal penangkap ikan. Keselamatan kapal penangkap ikan merupakan interaksi faktor-faktor yang kompleks, yakni human factor (nakhoda dan anak buah kapal), machines (kapal dan peralatan keselamatan) dan enviromental (cuaca dan skim pengelolaan sumberdaya perikanan). Permasalahan keselamatan atau kecelakaan akan timbul apabila salah satu elemen dari human factor, machines atau enviromental factor tersebut tidak berfungsi. Penelitian bertujuan mengidentifikasi peraturan keselamatan kapal penangkap ikan pada tingkat nasional dan internasional serta keterkaitan kebijakan keselamatan kapal penangkap ikan dan kapal niaga. Penelitian dilaksanakan Mei 2008 – Maret 2009. Data primer diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegal Sari Kota Tegal, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan Kementerian Perhubungan. Kebijakan keselamatan kapal penangkap ikan pada dasarnya mencakup kebijakan kelaikan kapal, dinas jaga kapal/pengawakan kapal, dan pencegahan polusi laut dari kegiatan kapal penangkap ikan, baik pada tataran nasional maupun internasional. Pengaturan kelaikan dan dinas jaga kapal/pengawakan kapal penangkap ikan merupakan pengawasan atau kontrol dari pemerintah terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan untuk meningkatkan keselamatan jiwa, harta benda dan lingkungan laut. Mengingat karakteristik pekerjaan pada kapal penangkap ikan membahayakan awak kapal dan lingkungan sosial lebih kompleks, serta jumlah nelayan yang begitu banyak, maka di Indonesia, pengaturan tentang kelaiklautan kapal, dinas jaga kapal/pengawakan kapal, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi awak kapal, kepelautan kapal perikanan dan pelabuhan perikanan sebaiknya diatur tersendiri, sebagaimana pengaturan pada tataran internasional telah diatur terpisah dari pengaturan kapal niaga

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

40

Suherman. "Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Dompu". JURNAL PENDIDIKAN IPS 8, n. 2 (30 dicembre 2018): 94–104. http://dx.doi.org/10.37630/jpi.v8i2.122.

Testo completo

Abstract (sommario):

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa model pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Wanita. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor Apa Sajakah yang menjadi Penghambat pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita dan Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dalam dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologi hukum karena untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pembinaan Narapidnaa wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan beberapa hal, yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia, Kurangnya Kerja sama dengan Pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai serta beberapa faktor penghambat pelaksanaan Pembinaan yaitu: Faktor Intern (Sarana Gedung Lapas, Kualitas dan Kuantitas Petugas, Kesejahtreaan Petugas, Sarana/Fasilitas, Anggaran Lapas, SDM, Ragam Program Pembinaan) serta Faktor Intern (Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan). Untuk itu disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Petugas/Pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan, serta melaksanakan pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan diharapkan kepada pemerintah pusat untuk membetuk peraturan-peraturan yang khusus dalam mengatur tentang pembinaan Narapidana wanita agar tepat sasaran

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

41

Wibawa, Dwi Ari, e Sutiono . "Analisis User Acceptance dan Usage Atas Implementasi SPAN pada Kementerian Keuangan". Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 3, n. 4 (31 dicembre 2018): 330–46. http://dx.doi.org/10.33105/itrev.v3i4.78.

Testo completo

Abstract (sommario):

The objective of this research is to analyze factors that influence user acceptance and usage of sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) implementation at Finance Ministry of Indonesia. This research examined the impact of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition and managerial interventions to the attitude toward system use and symbolic adoption. This research is also examined the impact of attitude toward system use to symbolic adoption with technology trust as moderating variable. This study collected the perceptions of 259 SPAN users/operators of 8 regional office of Directorate General of Treasury and State Treasury Offices of Finance Ministry and analysed using structural equation model approach. The finding suggest that the performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition and managerial interventions have positive and significance impact to the attitude toward system use. The finding also suggest that only social influence and facilitating condition have positive and significance impact to the symbolic adoption. Finally, the finding suggest that technology trust moderates positive and significance impact of attitude toward system use to symbolic adoption.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN) di Kementerian Keuangan. Penelitian ini menganalisa dampak dari harapan kinerja SPAN (performance expectancy), kemudahan penggunaan SPAN (Effort Expectancy), pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN (facilitating Condition) dan intervensi pimpinan terhadap penggunaan SPAN (Managerial Intervention) terhadap sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use) dan menggunakan SPAN secara simbolik (Simbolic Adoption). Penelitian ini juga meneliti dampak dari sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use) terhadap penggunaan SPAN secara simbolik dengan kepercayaan teknologi (technology Trust) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini mengumpulkan pendapat dari 259 pengguna SPAN / operator dari 10 kantor wilayah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kemneterian Keuangan dan dianalisis menggunakan pendekatan SEM. Temuan ini menunjukkan bahwa harapan kinerja SPAN (performance expectancy), kemudahan penggunaan SPAN (Effort Expectancy), pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN (facilitating Condition) dan intervensi pimpinan terhadap penggunaan SPAN (Managerial Intervention) berdampak positif dan signifikan berpengaruh positif terhadap sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use). Temuan ini juga menunjukkan bahwa hanya pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN (facilitating Condition) berdampak positif dan signifikan terhadap penggunaan SPAN secara simbolik (Symbolic Adoption). Akhirnya, temuan menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap SPAN (Technology Trust) mampu memoderasi hubungan sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use) dan menggunakan SPAN secara simbolik (Simbolic Adoption).

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

42

Ahmad, Abd Kadir. "PROFIL LEMBAGA PEMASYARAKATAN MAROS (SEBUAH KASUS EVALUATIF TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA)". Al-Qalam 7, n. 2 (11 novembre 2018): 1. http://dx.doi.org/10.31969/alq.v7i2.607.

Testo completo

Abstract (sommario):

Lembaga Pemasyarakatan adalah institusi sosial yang sudah berusia tua. Keberadaannya seiring dengan terbentuknya dan berkembangnya masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi lembaga ini sangat tergantung kepada perkembangan masyarakat. Semakin berkembang suatu masyarakat, akan semakin rumit pula bentuk lembaga pemasyarakatan. Pada suatu mas a tertentu, pengertian Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai tempat menjalani hukuman bagi orang-orang yang telah melanggar peraturan negara. Pengertian ini pada gilirannya telah melahirkan pemahaman bahwa fungsi tunggal lembagan pemasyarakatan adalah sebagai tempat hukuman bagi orangorang yang melanggar hukum. Akibatnya narapidana selalu dipandang sebagai orang bersalah dan jahat. Pemerintah Indonesia sejak dekade akhir ini melalui Departemen Kehakiman cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, LP tidak lagi dikesankan sebagai tempat yang angker dan menakutkan, yang akan membuat jera dan takut, tetapi mulai diorientasikan menjadi satu tempat khusus mempersiapkan Napi kembali dan diterima oleh masyarakat. Untuk itu, disamping pemberian pengetahuan dan keterampilan praktis, mulai ditingkatkan pula kegiatan pembinaan mental dan spiritual, pembinaan wawasan kebangsaan, kemasya.rakatan, dan bimbingan keagamaan. Meski demikian, sementara ini masyarakat luas belum mengetahui secarajelas bagaimana pola pembinaan tersebut dan apakah pembinaan dalam Lapas sungguh-sungguh telah mencerminkan citra baru dari Lembaga Pemasyarakatan ? Jika belum, faktor-faktor apakah yang merupakan kendala terlaksananya pola pembinaan tersebut ? Masalah itulah yang menjadi fokus perhatian penulis lewat penelitian ini dengan mengambil sampel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Maros Sulawesi Selatan.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

43

Laela Fatikhatul Choiriyah, Ana, Dominikus Rato e Bayu Dwi Anggono. "Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia". JURNAL RECHTENS 12, n. 2 (6 dicembre 2023): 239–56. http://dx.doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2417.

Testo completo

Abstract (sommario):

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah perlunya pengawasan tingkat kabupaten mengenai pengelolaan wakaf sehingga dan penunjukan nadzhir yang kompeten sebagai pengelola wakaf, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya wakaf yang terbengkalai serta adanya gugatan ahli waris setelah wakif dan nadzhir meninggal dunia, pelaksanaan pengelolaan wakaf ini dapat melihat dari sistem pengelolaan yang telah terlebih dahulu dilaksanakan di Negara mesir. Maka sebagai langkah memajukan dunia perwakafan di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama harus kembali menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat maka saat ini pengelolaan wakaf di Indonesia perlu Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara sistem nasional dengan melibatkan sistem manajemen. Kata kunci: Wakaf, Nadzhir, Ahli Waris The problem examined in this paper is what is the essence of waqf in relation to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and what is the urgency of renewing waqf management in Indonesia. This research uses a normative juridical research type, and uses a statutory approach as well as a conceptual and comparative approach. The results of this research are the need for district level supervision regarding waqf management so that and the appointment of competent nadzhir as waqf managers, this aims to prevent abandoned waqf and the existence of lawsuits from heirs after the wakif and nadzhir die, the implementation of waqf management can be seen from the system management that had previously been implemented in Egypt. So as a step to advance the world of waqf in Indonesia, the Government through the Ministry of Religion must return to carrying out its functions and duties, in order to facilitate the management and empowerment of waqf in accordance with the demands of community development. Currently, waqf management in Indonesia needs to be used. Productive use of waqf requires management in a national system involving management system. Keywords: Waqf, Nadzhir, Heirs REFERENCES Buku : Anshori, Abdul Ghofur, 2011 Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Achmadi, Asmoro, 2007, Filsafat Umum, cet. Ke-7 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Djunaidi, Achmad,dkk, 2013, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf, Jakarta: Kementrian Agama RI. Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika. Harry Hikmat,2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora Utama Press. Juni, Efran Helmi,2012, Filsafat Hukum, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia. Sumantri, Jujun S. Suria, 1993, Filsafat Ilmu, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Supriyadi, A. Adang, 2019, Airmanship, Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama. Jurnal : Ainur Rahman Hidayat & Fatati Nuryana “Ontologi Relasi Wakaf Profesi dan Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas Pasar Modal”, M edia Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014. Arifin, problematika perwakafan di indonesia (Telaah Historis Sosiologis). Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(2) 2014. Choirunnisak, Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , Jakarta: Kementerian Agama. Herawati, M., & Mukhsin, M., Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 7(1)2020,. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7052 Islamiyati dkk, Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah, Jurnal Suara Hukum Volume 5 Nomor Nomor 1 Maret 2023 . Kamariah dkk, Problema Wakaf Di Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Maret 2021, Ats-Tsarwah Khusaeri, 2015, Wakaf Produktif. Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, 12(1). Qi Mangku Bahjatulloh, Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah Di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 9, No. 1, Juni 2015. Shelly Justia Jatnyana, Pengelolaan Wakaf Di Kota Jember, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015. Siti Kalimah, Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 1, Nomor 4, Desember 2020. Susilawati, N., Guspita, I., & Novriadi, D, Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf. ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal, 1(1)2021, https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.359 Sutikno, 2008, Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Internet. Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama R.I Tahun 2015 diakses di https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/31184448cb485e2737dc8529567a119d.pdf https://news.unair.ac.id/2022/01/25/tantangan-pemberdayaan-wakaf-tanah-di-indonesia/?lang=id#:~:text=Masalah%20utama%20nadzir%20adalah%20nadzir,utama%20dalam%20pemberdayaan%20wakaf%20tanah. Diakses pada tanggal 26 September 2023 https://kalsel.kemenag.go.id/opini/719/Problematika-Tanah-Wakaf-%C2%A0Tak https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/, diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18:42

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

44

Triananinsi, Nurhidayat, Fadjriah Ohorella, Marlina Azis, Nurfaizah Alza, Jumrah Sudirman e Mudyawati Kamaruddin. "PEMBERIAN JUS KURMA DAN TEH DENGAN PERCEPATAN PERSALINAN KALA I PRIMIGRAVIDA". Jurnal Kebidanan Malahayati 7, n. 3 (31 luglio 2021): 528–32. http://dx.doi.org/10.33024/jkm.v7i3.3627.

Testo completo

Abstract (sommario):

Background: The first stage of labor can be achieved optimally by trying to get contractions. One of the non-pharmacological treatments used to activate the performance of the oxytocin hormone that stimulates uterine contractions can be carried out by supplying additional food intake. This nutrient consumption is typically in the form of a liquid diet containing glucose or carbohydrates. Date juice and tea (teh kotak) are supposed to contain plenty of carbohydrate to provide liquid nutrition in the form of an energy supplier, and can strengthen the contracted uterine muscles to contract.Purpose: This research was conducted to determine the impact of dates and tea on the smooth progress of the first stage of labor at Kajang Health Center.Methods: This study consisted of the first latent pregnant women at the Kajang HC with the Post-Test-Only design, and a purposive sampling technique found 40 samples. The samples were split into two groups, pregnant women who received 88.8ml of date juice, and who received 600ml of tea during the first stage of labor. Results: The smoothness of labor was then assessed. This study showed that 75% of pregnant women who got date juice experienced smooth labor and 25% had non-smooth labor. Different to whom were given tea, 20% experienced in smoothness of labor and 80% has been un-smoothly.Conclusion Based on the results of research giving date juice and tea to each group of mothers who gave birth during the first stage of active phase at the Kajang Health Center, Bulukumba, it can be concluded that there is a relationship between the provision of date juice and the acceleration of labor during the 1st stage of active phase.Suggestions We would like to acknowledge the support of the Directorate of Research and Community Service, Directorate General of Research and Development, Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia, which support through the Research Grant Program for 2020. We appreciate to Megaresky University and Kajang Health Centre, Bulukumba South Sulawesi for providing services, assistance and cooperation in this study. Keyword: Date Juice, Tea, Smoothness of Labor ABSTRAK Latar Belakang: Persalinan kala I dapat dicapai secara optimal dengan berusaha mendapatkan kontraksi. Salah satu pengobatan nonfarmakologi yang digunakan untuk mengaktifkan kinerja hormon oksitosin yang merangsang kontraksi rahim dapat dilakukan dengan pemberian asupan makanan tambahan. Konsumsi zat gizi ini biasanya berupa makanan cair yang mengandung glukosa atau karbohidrat. Jus kurma dan teh seharusnya mengandung banyak karbohidrat untuk memberikan nutrisi cair berupa pemasok energi, dan dapat memperkuat otot rahim yang berkontraksi untuk berkontraksi.Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kurma dan teh terhadap kelancaran persalinan kala I di Puskesmas Kajang.Metode: Penelitian ini terdiri dari ibu hamil laten pertama di Puskesmas Kajang dengan desain Post-Test-Only, dan teknik purposive sampling didapatkan 40 sampel. Sampel dibagi menjadi dua kelompok, ibu hamil yang menerima 88,8 ml jus kurma, dan yang menerima 600 ml teh selama kala satu persalinan.Hasil: Kelancaran persalinan kemudian dinilai. Penelitian ini menunjukkan bahwa 75% ibu hamil yang mendapat sari kurma mengalami persalinan lancar dan 25% mengalami persalinan tidak lancar. Berbeda dengan yang diberi teh, 20% mengalami kelancaran persalinan dan 80% mengalami tidak lancar.Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian pemberian sari kurma dan teh pada masing-masing kelompok ibu bersalin kala I fase aktif di Puskesmas Kajang Bulukumba dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pemberian sari kurma dan percepatan persalinan selama kala 1 fase aktif.Saran Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah mendukung melalui Program Hibah Penelitian Tahun 2020. kepada Universitas Megaresky dan Puskesmas Kajang Bulukumba Sulawesi Selatan yang telah memberikan pelayanan, bantuan dan kerjasamanya dalam penelitian ini. Kata kunci : Jus Kurma, Teh, Kelancaran Persalinan

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

45

Fatmawati, Fatmawati, e Ade Sofyan Mulazid. "Impact of Covid-19 Pandemic on Ministry of Religious Affairs Policy in Entrepreneurial Development of Pondok Pesantren". Madania: Jurnal Kajian Keislaman 25, n. 2 (31 dicembre 2021): 137. http://dx.doi.org/10.29300/madania.v25i2.5571.

Testo completo

Abstract (sommario):

This study aims to analyze the impact of the Covid-19 pandemic on the Ministry of Religious Affairs policies in the development of entrepreneurial pondok pesantren (Islamic boarding schools). This research method used a qualitative descriptive approach. The primary data source comes from interviews and activity reports obtained directly from the office of the Directorate of Diniyah Education and Pondok Pesantren of the Ministry of Religious Affairs and other relevant documentation. Data analysis techniques used descriptive qualitative analysis, intended to find out the social reality of the Ministry of Religious Affairs as policymakers of entrepreneurial pondok pesantren assistance programs affected by the Covid-19 pandemic that was constructed by the mass media through advertising creators and newsmakers. The results showed that the Covid-19 pandemic also affected the economic life of the Islamic boarding schools. Hence, policies and strategic measures were needed to develope vocational life skill education programs designed to support the sustainable progress of business units at the schools. The entrepreneurial and vocational life kills of Islamic boarding schools movement initiated by the Ministry of Religious Affairs in collaboration with Bank Indonesia has broader implications on aspects of the reach of ummah economic empowerment and the economic independence of the Islamic boarding schools improved the welfare of the surrounding community. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap kebijakan Kementerian Agama dalam pengembangan entrepreneurial pondok pesantren. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer berasal dari wawancara dan laporan kegiatan yang diperoleh langsung dari kantor Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, serta dokumentasi lainnya yang relevan. Tehnik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dimaksudkan untuk mengetahui realitas sosial Kementerian Agama sebagai pengambil kebijakan program bantuan entrepreneurial pondok pesantren terdampak akibat pandemi Covid-19 yang dikonstruk media massa melalui pencipta iklan dan pembuat berita. Hasil penelitian menunjukan bahwa pandemi Covid-19 ikut berpengaruh pada kehidupan ekonomi pondok pesantren, sehingga diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam megembangkan program pendidikan lifeskill vokasional pondok pesantren yang dirancang untuk mendukung kemajuan unit bisnis pesantren secara berkelanjutan. Gerakan entrepreneurial dan pendidikan lifeskill vokasional pondok pesantren yang digagas Kementerian Agama bekerjasama dengan Bank Indonesia ini, memiliki implikasi yang lebih luas pada aspek jangkauan pemberdayaan ekonomi umat dan kemandirian ekonomi pesantren, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

46

Apriasih, Hapi, e Tupriliany Danefi. "KEGIATAN PENYULUHAN PADA REMAJA TENTANG PERSONAL HYGIENE DAN PUBERTAS DI KAMPUNG PAMEUNGPEUK DESA CIKUNIR KECAMATAN SINGAPARNA TASIKMALAYA TAHUN 2018". JURNAL ABDIMAS KESEHATAN TASIKMALAYA 2, n. 1 (11 ottobre 2019): 6–10. http://dx.doi.org/10.48186/abdimas.v2i1.149.

Testo completo

Abstract (sommario):

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah remaja makin bertambah di mana-mana khususnya di Indonesia. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masalah remaja di zaman ini bukanlah baru terjadi, tapi dari tahun sebelum-sebelumnya sudah sering terjadi, dimana masalah pada remaja yaitu pergaulan bebas, tawuran, memakai narkoba, menonton film porno, meminum minuman alkohol, pesta pora dan masih banyak lagi masalah yang terjadi pada remaja. Dan sekarang ini ada juga anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti SD, maupun SMP dan SMA sudah ada yang merokok, pergaulan bebas, meminum alkohol, menonton film porno, dan bahkan ada yang sudah hamil di luar nikah. Ini semua terjadi karena kurang adanya pengawasan dari orangtua atau keluarga, guru, dan pemerintah. Masalah remaja tentunya tak jarang lagi mendengar atau menonton dan bahkan melihat yang terjadi disekitar kita. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan berbasis Sekolah di Indonesia tahun 2015 (GSHS) dapat terlihat gambaran faktor risiko kesehatan pada pelajar uisa 12-18 tahun secara nasional sebanyak 41,8 % laki-laki dan 4,1 % perempuan mengaku pernah merokok, 32,82 % doantara merokok pertama kali pada umur < 13 tahun. Gambaran faktor resiko kesehatan lainnya adalah perilaku seksual dimana didapatkan 8,26 % pelajara laki-laki dan 4,17 pelajara perempuan usia 12-18 tahun pernah melakukan hubungan seksual. Perilaku seks pranikah tentunya memberikan dampak yang luas pada remaja terutama berkaitan dengan penularan penyakit dan kehamilan yang tidak diinginkan serta aborsi. Kehamilan pada remaja tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi fisik, mental dan sosial remaja tetapi juga meningkatkan resiko kematian bayi dan balita, seperti yang ditunjukkan SDKI 2012 dimana kehamilan dan persalinan pada ibu dibawah umur 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya Neonatal Mortality Rate (34/1000 KH), Postnatal Mortality Rate (16/1000 KH), Infant Mortality Rate (50/1000 KH) dan under -5 Mortality Rate (61/1000 KH). Laporan triwulan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen P2PL) mulai 1987 sampai dengan Maret 2017 menunjukkan bahwa tingginya angka kejadian AIDS di kelompok usia 20-29 tahun mengindikasikan kelompok tersebut pertama kali terkena HIV pada usia remaja. Di Desa Cikunir merupakan desa di wilayah Puskesmas Singaparna yang terdiri dari 3 dusun yaitu Gunung Kawung, Pameungpeuk, dan Anggaraja. Melalui kegiatan praktik kerja nyata mahasiswa Program Studi Kebidanan STIKes Respati Tasikmalaya melalui focus grup discucion (FGD) diperoleh informasi dari 35 responden remaja sebagai berikut 48,7 % belum mengetahui kesehatan reproduksi khususnya terkait infeksi menular seksual, 45,71 % sudah mempunyai pcar, 51,43 % tidak mengetahui tentang HIV/AIDS, 22,86% tidak mengetahui dampai pernikahan dini, dan 11,43 % setuju dengan pernikahan dini. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja masih kurang dan akan berdampak pada permasalahan yang serius maka menjadi hal yang sangat penting untuk adanya upaya dalam hal peningkatan pengetahuan remaja , oleh karena diselenggarakan kegiatan penyuluhan tentang personal higyene dan masa pubertas pada remaja.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

47

Indah Sari, Putri, Dr Ignatia Martha Hendrati, S.E., M.E. e Kiki Asmara,S.E.,MM. "F. ANALISIS PENGARUH PAD DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2019". Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik 4, n. 1 (2 gennaio 2021): 61. http://dx.doi.org/10.54980/imkp.v4i1.119.

Testo completo

Abstract (sommario):

Abstrak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah atau Desentralisasi menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam mengendalikan daerahnya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Pengalokasian Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah, anggaran Belanja Modal sebaiknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif. Sehingga, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan benar karena hal itu merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan analisis data time series Tahun 2015-2019 di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi linier berganda, Uji koefisien Determinasi (R2), Uji-t dan Uji F dengan bantuan software SPSS. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2019. Secara parsial 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2019. 2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif variabel PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2019. Kata kunci : Belanja Modal, PAD, dan DAK. Abstract Law Number 32 of 2004 concerning Regional Autonomy or Decentralization explains that the obligation of local governments to control their regions is in accordance with the applicable laws and regulations. The allocation of the Capital Expenditure Budget is based on the needs of regional facilities and infrastructure, the capital expenditure budget should be allocated for productive things. Thus, local governments must be able to allocate the capital expenditure budget properly because this is one of the steps of the local government in improving public services. This study aims to examine the effect of Regional Original Income (PAD) and Special Allocation Funds (DAK) on the Capital Expenditure of East Java Province. This study uses time series data analysis 2015-2019 in East Java Province. The data used is secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance of the Republic of Indonesia. The analytical method used is multiple linear regression analysis, coefficient of determination (R2), t-test and F test with the help of SPSS software. The results of the study indicate that the Regional Original Income and the Special Allocation Funds (simultaneously) have a significant effect on capital expenditure in East Java Province in 2010-2019. Partially 1) Local Own Revenue has a positive effect on the Capital Expenditures of East Java Province in 2010-2019. 2) The Special Allocation Fund has a positive effect, the PAD variable has a positive effect on the Capital Expenditure of East Java Province in 2010-2019. Keywords: Capital Expenditures, PAD, and DAK

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

48

Wulandari, Tri. "EKSISTENSI BATIK ENCIM DALAM ARENA PRODUKSI KULTURAL DI PEKALONGAN". Gorga : Jurnal Seni Rupa 10, n. 1 (11 giugno 2021): 164. http://dx.doi.org/10.24114/gr.v10i1.25255.

Testo completo

Abstract (sommario):

This study aims to explain the strength of Encim batik existence in cultural production arenas including limited-production arenas and large-scale production arenas. The theory of the cultural production arena by Pierre Bourdieu helped in this study in particular, include: 1) material and symbolic aspects of the production of cultural works, 2) the role of mediators who have a role in the use of works. The research method used is qualitative research is descriptive and the method of data retrieval through observation, documents, interviews, and triangulation. Analysis methods include data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study explain that the existence of Encim batik in the production-limited arena is strengthened by the consistency of entrepreneurs and batik artists from Peranakan China by maintaining the quality of Encim batik both in terms of visual beauty, technical manufacturing, and usefulness functions. Entering the large-scale production arena, the excellenge of quality are simplified, because it follows the demand of the Encim batik market tastes. Therefore, batik industry entrepreneurs in Pekalongan reproduce Encim batik with all its creativity, so that it has an impact on the birth of innovative forms of creative industry products such as batik products Encim write, stamp, night screen printing, and printing. The of Encim batik is influenced by economic capital, cultural capital, social capital, and symbolic capital used as a force to survive in batik business competition.Keywords: existence, batik encim, cultural production.AbstrakKajian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan eksistensi batik Encim dalam arena produksi kultural mencakup arena produksi terbatas dan arena produksi skala besar. Teori arena produksi kultural oleh Pierre Bourdieu membantu dalam kajian ini khususnya meliputi: 1) aspek material maupun simbolis dari produksi karya-karya kultural, 2) peran mediator yang mempunyai andil dalam pemaknaan karya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan metode pengambilan data melalui observasi, dokumen, wawancara, dan triangulasi. Metode analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa eksistensi batik Encim dalam arena produksi terbatas diperkuat dengan adanya konsistensi pengusaha dan seniman batik dari Cina Peranakan dengan menjaga kualitas batik Encim baik dari aspek keindahan visual, teknis pembuatannya, dan fungsi kegunaanya. Memasuki arena produksi skala besar, maka keunggulan kualitas tersebut mengalami penyerderhanaan, karena mengikuti permintaan selera pasar batik Encim. Oleh karena itu, para pengusaha industri batik di Pekalongan mereproduksi batik Encim dengan segala kreativitasnya, sehingga berdampak pada lahir inovasi bentuk produk-produk industri kreatif yang beraneka ragam seperti produk batik Encim tulis, cap, sablon malam, maupun printing. Eksistensi batik Encim dipengaruhi adanya modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik yang digunakna sebagai kekuatan untuk bertahan dalam persaingan usaha batik.Kata Kunci: eksistensi, batik encim, produksi kultural. Author: Tri Wulandari : Institut Seni Indonesia Yogyakarta References:Amidjaja, N. T. (1966). Batik. Jakarta: Djambatan.Bourdieu, P. (2009). An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory, (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik; Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Bourdieu, Terjemahan Pipit Maizer. Yogyakarta: Jalasutra.___________. (2015). The Field of Cultural Production: Essay on Art and Literatur, Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya, Terjemahan Yudi Santosa. Yogyakarta: Kreasi Wacana.Djomena, N. S. (1990). Batik dan Mitra. Jakarta: Djambatan.Fashri, F. (2014). Pierre Bourdieu Menyingkap Kuasa Simbol. Yogyakarta: Jalasutra.Ishwara, H., L. R.Yahya, & Moeis, X. (2011). Batik Pesisir Pusaka Indonesia, Koleksi Hartono Sumarsono. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia.Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.Soedarso. (2006). Trilogi Seni: Penciptaan Eksistensi Dan Kegunaan Seni. Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta.Susanto, S. (1984). Seni dan Teknologi Kerajinan Batik. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.Wulandari, Tri. (2017). “Koleksi Museum Batik Danar Hadi”. Hasil Dokumentasi Pribadi: 17 Desember 2017, Solo.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

49

Sukariasih, Luh, I. Gede Purwana Edi Saputra, Fahrudi Ahwan Ikhsan, Andri Estining Sejati e Khaerun Nisa. "IMPROVING THE LEARNING OUTCOMES OF KNOWLEDGE AND INQUIRY SKILL DOMAIN ON THIRD GRADE STUDENTS OF SMP NEGERI 14 KENDARI THROUGH THE GUIDED INQUIRY LEARNING MODEL ASSISTED BY SCIENCE KIT". Geosfera Indonesia 4, n. 2 (23 agosto 2019): 175. http://dx.doi.org/10.19184/geosi.v4i2.10097.

Testo completo

Abstract (sommario):

The study aims to improve the learning outcomes in the field of knowledge and inquiry skill in class VIII 5 SMP Negeri 14 Kendari on the subject matter of light in atmosphere as the effect of applying the guided inquiry learning model assisted by science KIT. The method of the study used a classroom action research with research design is cycle model. The research subject is the students of class VIII 5 SMP Negeri 14 Kendari in the academic year 2016/2017 which consist of 26 students. The learning data achievements of the learners' realm were obtained through the learning result test (cycle test), the skill data of the learners were obtained through the inquiry sheet, and then was analyzed used the descriptive statistics. Results of data analysis are: 1) learning outcomes increased from 60,31 in cycle I to 75 in cycle II; 2) the students group inquiry skill increased form average value 2.68 (enough category) in the cycle I to 3.15 (good category) in cycle II; 3) the students mastery learning percentage increase from 42.31% (11 students) in cycle I to 77% (20 students) in cycle II. It could be concluded that the implementation of guided inquiry learning model assisted by science KIT could improve the learning outcomes of knowledge and inquiry skill domain on Class VIII 5 SMP Negeri 14 Kendari in the subject matter of light in atmosphere. Keywords: guided inquiry, inquiry skills, learning outcomes,science KIT. References Ahmadi, L. (2015). Pemanfaatan Alat KIT pada Pembelajaran.Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. Aksa, F.I., Utaya, S., & Bachri, S. (2019). Geografi dalam Perspektif Filsafat Ilmu. Majalah Geografi Indonesia,33(1), 43-37. Amaliana, I. (2017). Teacher-centered or Student-centered Learning Approach to Promote Learning?. Jurnal Sosial Humaniora, 10(2), 59-70. Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2015). Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom (A. Priantoro, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Depdiknas. (2004). Kurikulum Mata PelajaranSains SMP danMTs.Jakarta: Depdiknas. Greenwald, R.R.,&Quitadamo, I.J. (2014). A Mind of Their Own: Using Inquiry-based Teaching to Build Critical Thinking Skills and Intellectual Engagement in an Undergraduate Neuroanatomy Course. The Journal of Undergraduate Neuroscience Education, 12(2), 100-106. Hardianti, T., & Kuswanto, H. (2017). Difference among Levels of Inquiry: Process Skills Improvement at Senior High School in Indonesia. International Journal of Instruction, 10(2), 119-130. Hidayati, D.N., Amaluddin, L.O., & Surdin. (2016). The Effect Guided Inquiry to Critical Thinking Ability to Build Student Character in Geography Subject. Social Science, Education and Humanities Research,9(1), 367-371. Kuhlthau, C.C., Maniotes, L.K., & Caspari, A.K. (2015). Guided Inquiry: Learning In The 21st Century(2nd ed.). California: Libraries Unlimeted. Mulyana, S., Rusdi, & Vivanti, D. (2018). The Effect of Guided Inquiry Learning Model and Scientific Performance on Student Learning Outcome. Indonesian Journal of Science and Education, 2(1), 105-109. Niana, R., Sarwanto, & Ekawati, E.Y. (2016). The Application of Guided Inquiry Model on Physic Learning to Improve Scientific Attitude and Students Analysis Ability. Proceedings of the 2nd International Conference on Teacher Training and Education Sebelas Maret University,2(1), 605-615. Piaget, J. (1970). Science of Education and the Psychology of The Child. New York: Wiley. Putra, M.I.S., Widodo, W., & Jatmiko, B. (2016). The Development of Guided Inquiry Science Learning Materials to Improve Science Literacy Skill of Prospective MI Teachers.JPII, 5(1), 83-93. Riduwan. (2015). Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Tarsito. Sanjaya, W. (2014). Strategi Pembelajaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Sapriya. (2014). Pendidikan IPS. Bandung: RemajaRosdaKarya. Sarwi, S.,& Prayitno, W.W. (2016). Implementation of Guided Inquiry Physics Instruction to Increase An Understanding Concept and to Develop The Students Character Conservation. JurnalPendidikanFisika Indonesia,12(1), 1-7. Sitorus, H.H., Hasruddin, & Edi, S. (2017). The Influence of Inquiry Learning Model on Student’s Scientific Attitudes in Ecosystem Topic at MTs. Daarul Hikmah Sei Alim (Islamic Junior High School) Asahan. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 4(11), 170-175. Sohibun. (2014). Penerapan Strategi Belajar Dengar Lihat Kerjakan (Delikan) Berbasis Laboratorium Mini terhadap Ketrampilan Proses Sains (KPS) Siswa SMA Kelas X MIA. Jurnal Imliah Edu Research, 3(1), 53-67. Sudjana, N. (2014). Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tim Direktorat Pembinaan SMP. (2017). Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Wardani, S., Nurhayati, S., & Safitri, A. (2015). The Effectiveness of the Guided Inquiry Learning Module towards Students’ Character and Concept Understanding. International Journal of Science and Research (IJSR), 5(6), 1589-1594. Yewang, M.U.K., Degeng, I.N.S., Setyosari, P., & Sulton. (2016). The Effect of Guided Inquiry Learning Method VS Free Inquiry Against Learning Outcomes. International Conference on EducationUM, 561-568. Zaini, M. (2016). Guided Inquiry Based Learning on the Concept of Ecosystem Toward Learning Outcomes and Critical Thinking Skills of High School Student. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 6(6), 50-55. Copyright (c) 2019 Geosfera Indonesia Journal and Department of Geography Education, University of Jember This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

50

Indahni, Amelia, Ramadhani Cassanti e Ranti Miranda uliarta Manalu. "Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim". HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya 2, n. 1 (19 giugno 2022): 21–33. http://dx.doi.org/10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3201.

Testo completo

Abstract (sommario):

The previous research has emphasized that belief systems justification can weaken perceptions of corruption, thereby possibly encouraging unfair behavior. The results of previous replicated studies show that system justification is generally negatively related to perceptions of corruption. However, they also show a negative correlation with corrupt intentions. This journal discusses the relationship between corruption and the Anomie theory which was initiated by Emile Durkheim. The results of the study prove that there are still many people who justify any means to get what they want. Many power holders commit criminal acts of corruption to enrich themselves. In fact, according to the Anomie theory, which was coined by Emile Durkheim, all these methods must be done in the right way and do not harm others, such as saving from monthly wages every month. But in fact, many people take shortcuts to achieve their goals which will certainly harm them in the future. The same thing was done by one of the employees of the Directorate General of Taxes at the Ministry of Finance, Gayus Tambunan. He was in the spotlight of the Indonesian state because the amount of balance in his account was fantastic and hard to believe. It turned out that the money he earned was not from honest results. Instead, it comes from corruption which is an illegal act or is not justified by the state. What the state can do is to take precautions. Prevention can be done by the state by communicating values and moral concepts that apply equally to all members of society. If society or the state establishes clear and unequivocal standards, individuals recognize them and abandon certain desires that they had previously planned. It can be said that, according to Durkheim, it is the communication of clear and firm social norms on the one hand and the stability of economic and social factors in society on the other that can prevent the spread of crime, especially corruption. Penelitian sebelumnya telah menekankan bahwa pembenaran sistem kepercayaan dapat melemahkan persepsi korupsi sehingga mungkin mendorong perilaku yang tidak adil. Hasil studi replika sebelumnya menunjukkan sistem justifikasi umumnya berhubungan negatif dengan persepsi korupsi. Namun, mereka juga menunjukkan korelasi negatif dengan niat korupsi. Jurnal ini membahas hubungan antara korupsi dengan teori Anomie yang digagas oleh Emile Durkheim. Hasil penelitian membuktikan banyak pemegang kekuasaan melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri. Padahal, menurut teori Anomie yang dicetuskan oleh Emile Durkheim, semua cara tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Kenyataannya, banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuannya yang tentunya merugikan mereka di kemudian hari. Hal senada juga dilakukan salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus Tambunan. Ia menjadi sorotan negara Indonesia karena jumlah saldo di rekeningnya yang fantastis dan sulit dipercaya yang ternyata merupakan hasil korupsi. Yang bisa dilakukan negara adalah melakukan tindakan pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan oleh negara dengan mengkomunikasikan nilai dan konsep moral yang berlaku sama kepada seluruh anggota masyarakat. Dapat dikatakan bahwa, menurut Durkheim, komunikasi norma-norma sosial yang jelas dan tegas di satu sisi dan stabilitas faktor-faktor ekonomi dan sosial dalam masyarakat di sisi lain dapat mencegah penyebaran kejahatan, khususnya korupsi.

Gli stili APA, Harvard, Vancouver, ISO e altri

Articoli di riviste sul tema "Indonesia. Direktorat Jenderal Bantuan Sosial"

Cita una fonte nei formati APA, MLA, Chicago, Harvard e in molti altri stili