Articoli di riviste sul tema "Direktorat Jenderal Bina Sosial"
Segui questo link per vedere altri tipi di pubblicazioni sul tema: Direktorat Jenderal Bina Sosial.
Cita una fonte nei formati APA, MLA, Chicago, Harvard e in molti altri stili
Vedi i top-50 articoli di riviste per l'attività di ricerca sul tema "Direktorat Jenderal Bina Sosial".
Accanto a ogni fonte nell'elenco di riferimenti c'è un pulsante "Aggiungi alla bibliografia". Premilo e genereremo automaticamente la citazione bibliografica dell'opera scelta nello stile citazionale di cui hai bisogno: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver ecc.
Puoi anche scaricare il testo completo della pubblicazione scientifica nel formato .pdf e leggere online l'abstract (il sommario) dell'opera se è presente nei metadati.
Vedi gli articoli di riviste di molte aree scientifiche e compila una bibliografia corretta.
1
Sowolino, Bertho Orbain, Prayoga Luthfil Hadi, Zakaria Mujahid e Wimpy Santosa. "KAJIAN PERUBAHAN MANUAL SUPERVISI JALAN DENGAN SPESIFIKASI UMUM 2018 BINA MARGA". Jurnal Transportasi 19, n. 3 (6 gennaio 2020): 151–60. http://dx.doi.org/10.26593/jt.v19i3.3667.151-160.
Testo completoAbstract (sommario):
Abstract In order to support the acceleration of Indonesia's economic growth, massive infrastructure development must be carried out. The movement of goods and people must be able to run smoothly to accelerate economic growth. One type of infrastructure that can provide direct support is road infrastructure. Roads have an important role in regional development both from economic, social, cultural and environmental aspects. With its flexible nature, it can reach various regions and its development methods are relatively easy, the road being a favorite infrastructure to be developed. To achieve good quality road construction, a general specification must be met. In 2014, the Directorate General of Highways issued the 2010 General Specification (Revision 3) which was completed with the Road Supervision Manual document that referred to the specification. But with the increasing need for quality road construction and increasing awareness of the importance of maintenance activities, in 2018 the Directorate General of Highways issued a General Specification 2018. Therefore, it is necessary to understand the changes of the General Specifications and changes in the Road Supervision Manual. Keywords: infrastructure development, road construction, general spesification, supervision manual Abstrak Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pembangunan infrastruktur secara masif harus dilakukan. Pergerakan barang dan orang harus dapat berjalan secara lancar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sampai saat ini, salah satu jenis infrastruktur yang dapat memberikan dukungan secara langsung adalah infrastruktur jalan. Jalan memiliki peranan penting dalam pengembangan wilayah, dari aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan sifatnya yang fleksibel, karena dapat menjangkau berbagai daerah dan metode pembangunannya yang relatif mudah, jalan menjadi infrastruktur favorit untuk dikembangkan. Untuk menghasilkan kualitas pembangunan jalan yang baik diperlukan suatu spesifikasi umum yang harus dipenuhi. Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Bina Marga mengeluarkan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 yang dilengkapi dengan dokumen Manual Supervisi Jalan yang mengacu pada spesifikasi tersebut. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan akan kualitas pembangunan jalan serta meningkatnya kesadaran akan pen-tingnya kegiatan pemeliharaan, pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Bina Marga mengeluarkan Spesifikasi Umum 2018. Untuk itu, diperlukan pemahaman terhadap perubahan Spesifikasi Umum tersebut dan perubahan Manual Supervisi Jalan. Kata-kata kunci: pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, spesifikasi umum, manual supervisi
2
Ernawati, Ernawati, e Hary Yuswadi. "Irrigation Management by the "Tirtosari" Water User Farmer Association in Kesambirampak Village, Situbondo Regency". Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI 7, n. 2 (6 agosto 2018): 38. http://dx.doi.org/10.19184/jes.v7i2.16632.
Testo completoAbstract (sommario):
Many factors drive the success of a food security program. One technical factor that strongly supports agricultural productivity is the availability of irrigation water suitable for crop needs. In this case, irrigation cannot be separated from Irrigation Services, Agricultural Services, and HIPPA. Initially, village irrigation management was carried out by an irrigation inspector named ulu-ulu, who was at the lowest level in the village organizational structure. In its implementation, village irrigation management faced many obstacles, causing gaps in water distribution. The purpose of this study is to analyze and describe the management of agricultural irrigation by HIPPA. This study uses qualitative methods, and the informants are determined using purposive techniques. From this study, it was found that many factors cause ineffectiveness in irrigation management. One of them is weak coordination in the HIPPA organization. It is even worse with the emergence of money politics in water distribution among farmers and water supervisors.
Keywords: Irrigation management, Water User Farmer Association, farmer, irrigation service.
Referensi:
Cresswell, John W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Duverger, Maurice.1998.Sosiologi Politik.Jakarta:RajaGrafindo Persada.
E, Suzanne. 1996. Irigasi di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES.
Ferystiawan, Mirza. 2010. Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Gabungan Kelompok Tani Di Asembagus.Universitas Jember. Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Politk.
Jayanti,Nur.2006. Konflik antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
Miles dan Hubeerman, A.M. 2014. Analisis Data Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Pasandaran, Efendi.1988.Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi. Jakarta:PT.Gramedia.
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.2017. Jember University.
Pusposutardjo, Suprodjo.2001. Pengembagan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Soekanto,Soerjono.2012.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Suratiyah,Ken. 2015. Ilmu Usaha Tani. Jakarta: Penebar Swadaya.
Susan,Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta : Kencana.
Syahyuti. 2006. Konsep Penting dalam Pembangunan dan pertanian. Jakarta Selatan: PT. Bina Rena Pariwara.
Syahyuti, dkk. 2014. Organisasi Kesejahteraan Petani. Bogor : IPB Press.
Yuswadi, Hary. 2005. Melawan Demi Kesejahteraan: Bentuk Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian. Jember: Kompyawisda Jatim.
---------------. 2001. Pengembangan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
3
Muhasan, Imam, e Riko Riandoko. "Pendampingan Pengadaan Lahan Untuk Pembebasan Pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol". Pengmasku 3, n. 2 (31 dicembre 2023): 128–35. http://dx.doi.org/10.54957/pengmasku.v3i2.653.
Testo completoAbstract (sommario):
Pengabdian kepada masyarakat (PKM) oleh Tim PKN STAN ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam pengadaan lahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadaan Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pembangunan jalan tol. Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, merupakan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang memiliki tanggung jawab terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol wilayah Pulau Jawa. Sebagai bagian dari kepentingan umum yang dijadikan sebagai prioritas, dalam proses pengadaan tanah perlu dipastikan bahwa masyarakat yang terdampak akan memperoleh penggantian yang sesuai dengan ketentuan. Dalam praktik, , seringkali terjadi sengketa di pengadilan diakibatkan ketidaksetujuan pemilik objek penilaian dengan hasil penilaian oleh KJPP. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman yang memadai bagi Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen terkait mekanisme pengadaan lahan untuk pembebasan.
4
Pratama, Nikolaus Chrismas Ananda, e Sony Hartono. "Tinjuan Prosedur Operasional Media Sosial Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Edukasi Perpajakan". JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) 6, n. 2S (10 dicembre 2022): 472–87. http://dx.doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1856.
Testo completoAbstract (sommario):
Media sosial merupakan salah satu saluran edukasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Direktorat P2 Humas). Sifat media sosial yang dinamis ini tentu mengharuskan Direktorat P2Humas DJP untuk dapat merumuskan suatu prosedur operasional yang sesuai untuk setiap platform media sosial. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi prosedur operasional media sosial DJP dalam menyelenggarakan edukasi perpajakan dengan praktiknya di lapangan, beserta hambatan, tantangan, dan strateginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur operasional di beberapa media sosial DJP, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, sudah diatur dalam regulasi terbaru, yaitu KEP-701/PJ/2019. Namun, untuk media sosial lainnya, seperti Tik Tok, Spotify, dan Linkedin, belum diatur dalam regulasi khusus. Dalam praktiknya, media sosial DJP masih mempunyai beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan tersebut adalah respons negatif dari masyarakat, sehingga DJP harus bisa mengelola respons tersebut dengan baik.
5
Fuadi, Agus, Tri Wahyu Wirjawan, Wisnu Setyawan e Fahmi Ramadhan. "PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI". Jurnal Pelita Pengabdian 2, n. 1 (15 gennaio 2024): 60–65. http://dx.doi.org/10.37366/jpp.v2i1.3129.
Testo completoAbstract (sommario):
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar segera mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban untuk mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku bagi seluruh Wajib Pajak orang pribadi penduduk yang sudah memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif. Kebijakan integrasi NIK dan NPWP telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah menginformasikan kepada seluruh wajib Pajak yang Ada Di lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi mengenai kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui tim Pengabdian Masyarakat dilakukan Sosialisasi Kebijakan Direktorat Jendaral Pajak (DJP) tentang Validasi NIK ke NPWP. Hal ini guna memberikan solusi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ada di lingkungan Yayasan di Yayasan Bina Integrasi Edukasi untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan materi Pendampingan Dan Pemadanan NIK ke NPWP. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan Presentasi Materi dalam bentuk Power Point kepada Mitra. Adapun isi dari Materi power point adalah tentang Tata Cara Validasi NIK untuk Integrasi NPWP, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi dapat mempraktekkan secara langsung dalam pemadanan NIK ke NPWP.
6
Juliana, Rifka, Sakhyan Asmara e Dewi Kurniawati. "MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF DARI PEMBERITAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KEBUTUHAN POKOK". KomunikA 18, n. 2 (1 settembre 2022): 17–35. http://dx.doi.org/10.32734/komunika.v18i2.9545.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen komunikasi krisis dan strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi dampak negatif dari pemberitaan pajak pertambahan nilai barang kebutuhan pokok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ditetapkan dengan prosedur purposif sehingga diperoleh 4 (empat) informan yang merupakan kepala seksi di Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan. Keabsahan data melalui triangulasi sumber data dengan mewawancarai 3 (tiga) informan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen komunikasi krisis Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi dampak negatif pemberitaan tentang pajak pertambahan nilai barang kebutuhan pokok dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap pre-crisis dilakukan dengan pendeteksian krisis melalui monitoring dan analisis berita secara berkala, dan mempersiapkan krisis dengan membentuk tim krisis dan menunjuk juru bicara sesuai SE-17/PJ/2017; tahap crisis dilakukan dengan menyusun dokumen strategi komunikasi, mengumpulkan para pembuat konten Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan pesan krisis melalui banyak saluran komunikasi, menjaga konsistensi pesan krisis dengan mengizinkan juru bicara tertunjuk saja yang menyampaikan pesan krisis secara langsung, menginstruksikan unit vertikal untuk menayangkan konten-konten yang dibagikan di media sosial Direktorat Jenderal Pajak, dan melaksanakan internalisasi kepada Kepala Bidang Humas dan Kepala Seksi Kerja Sama di seluruh kantor wilayah, namun Direktorat Jenderal Pajak kurang responsif dalam merespon krisis; dan tahap post-crisis melakukan evaluasi dengan monitoring dan analisis berita kembali, mengecek komentar di media sosial, dan mencari berita populer di Google. Strategi komunikasi krisis Direktorat Jenderak Pajak dalam merespon dampak negatif dari pemberitaan tentang pajak pertambahan nilai barang kebutuhan pokok dilakukan dengan strategi denial dengan teknik penyangkalan yaitu menolak desas-desus yang menyatakan bahwa semua barang kebutuhan pokok akan dikenakan pajak dan strategi bolstering dengan teknik mengingatkan kepada publik bahwa rencana penerapan PPN barang kebutuhan pokok yang bersifat premium agar berkeadilan.
7
Ramdhani, Meiliawanti. "Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Gender Di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri". Jurnal Renaissance 6, n. 2 (31 luglio 2021): 768. http://dx.doi.org/10.53878/jr.v6i2.149.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini membahas tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Gender di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui kinerja ASN dalam perspektif gender di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kendala yang timbul pada analisis kinerja ASN dalam perspektif gender di lingkungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan dan Wawancara Langsung kepada informan penelitian. Sampel ditentukan menggunakan snow ball technique yaitu dengan memperoleh 12 informan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini dilihat berdasarkan empat sudut pandang yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Dilihat berdasarkan sudut padang motivasi ASN Ditjen Bangda Kemedagri masih rendah; 2) Dari sudut pandang kompetensi ASN Ditjen Bangda Kemedagri masih belum adanya pemerataan; 3) Dari sudut padang regulasi yang mengatur kinerja ASN Ditjen Bangda Kemedagri penerapan telah maksimal dilakukan; 4) Dari sudut padang budaya organisasi yang berkembang dalam mendukung kinerja ASN Ditjen Bangda Kemedagri telah berkembang dengan baik. Kendala yang timbul, yaitu: 1) Kendala motivasi kurangnya perhatian pimpinan; 2) Kendala kompetensi adanya ketidaknyamanan ASN perempuan dalam bekerja; 3) Kendala regulasi yaitu pembebanan yang tidak sesuai porsi; 4) Kendala budaya organisasi yaitu anggapan bahwa ASN perempuan tidak dapat bekerja secara optimal.Kata Kunci : Gender, Persfektif dan Kinerja.
8
Sarjono, Harjadi. "Analisis Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Bina Produksi Holtikultura: Dengan Pendekatan Balanced Scorecard". Winners 7, n. 1 (31 marzo 2006): 44. http://dx.doi.org/10.21512/tw.v7i1.610.
Testo completo
9
Hartanto. "Pengembangan Lanjutan Aplikasi Indonesia Integrated Road Management System di Direktorat Jenderal Bina Marga". Media Informatika 20, n. 1 (31 marzo 2021): 31–40. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v20i1.55.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan lanjutan aplikasi Indonesia Integrated Road Management System (IRMS) di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mendukung manajemen aset (terdiri dari jalan, jembatan, dan keselamatan pengguna) di Indonesia yang berbasis web dengan sistem pengelolaan basis data relasional (RDBMS) dan menyimpan database aplikasi, database spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis berbasis server untuk menyebarkan data spasial.
Penelitian ini menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi IRMS serta fitur dan modul-modul yang terdapat di dalamnya. Aplikasi IRMS juga menyimpan semua data secara terpusat (aset jalan, jembatan, kondisi, riwayat pemeliharaan, material, kepadatan lalu lintas, data tilang, dan korban kecelakaan) di Indonesia sehingga dapat melakukan analisa untuk menentukan perlakuan tingkat perbaikan jalan, memprediksi kondisi jembatan, dan mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, menyusun rencana dan anggaran serta membuat rencana pencegahan sebelum terjadinya kerusakan yang parah.
10
Sholihah, Zhafirah, e Ahmad Junaidi. "Analisis Instagram Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam Menjangkau Generasi Muda". Prologia 8, n. 1 (18 marzo 2024): 1–9. http://dx.doi.org/10.24912/pr.v8i1.21490.
Testo completoAbstract (sommario):
Technological advances have made people switch into new media which marked by internet, smartphones, and digital platformsespecially social media. Currently, the massive development of social media has made organizations and government agencies begin to switch to using social media, especially Instagram for publication activities. This is also what the Public Relations Team of Direktorat Jenderal Perhubungan Laut does by utilizing Instagram to reach its target audience; gen z and millennials. This study uses a qualitative research approach with a case study method. There are three theories used, such as government public relations, generation z and millennials, and New Media Theory by Pierre Levy. Based on DJPL's Instagram analysis, it shows that Dirjan Perhubungan Laut prioritizes creative and interactive content production on Instagram, change the appearance of the Instagram account to be more relatable for younger audiences, improves the capabilities of the internal team, and forms an external community consisting of the younger generation so that it can attract their attentions to reach its target audience, specifically Gen Z and Millennials. Kemajuan teknologi yang kian pesat membuat manusia berpindah ke era media baru yang ditandai dengan adanya internet, ponsel pintar, dan kemunculan platform digital yaitu media sosial. Saat ini, perkembangnya media sosial yang masif membuat organisasi maupun instansi pemerintah mulai beralih menggunakan media sosial khususnya Instagram sebagai sarana publikasinya. Hal itu pula yang dilakukan oleh Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan memanfaatkan Instagram dalam menjangkau sasaran audiensnya, yaitu generasi z dan milenial. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Terdapat tiga teori konsep yang digunakan, yaitu humas pemerintah, generasi Z dan milenial, dan teori New Mediaoleh Pierre Levy. Berdasarkan analisis Instagram @djplkemenhub151, menunjukkan bahwa Instagram Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengutamakan produksi konten yang kreatif dan interaktif, merombak tampilan Instagramnya menjadi lebih kekinian agar terhubung dengan generasi muda, meningkatkan kemampuan tim internal, serta membentuk komunitas eksternal yang beranggotakan generasi muda agar dapat menarik perhatian sehingga dapat memperluas sasaran audiensnya yakni generasi Zdan milenial.
11
Hartanto. "Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Indonesia Integrated Road Management System pada Direktorat Jenderal Bina Marga". Media Informatika 19, n. 2 (18 agosto 2020): 65–71. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v19i2.43.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan dan penerapan aplikasi Indonesia Integrated Road Management System (IRMS) di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mendukung manajemen aset (terdiri dari jalan, jembatan, dan keselamatan pengguna) di Indonesia yang berbasis web dengan sistem pengelolaan basis data relasional (RDBMS) dan menyimpan database aplikasi, database spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis berbasis server untuk menyebarkan data spasial. Penelitian ini menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi IRMS serta fitur dan modul-modul yang terdapat di dalamnya.
Aplikasi IRMS juga menyimpan semua data secara terpusat (aset jalan, jembatan, kondisi, riwayat pemeliharaan, material, kepadatan lalu lintas, data tilang, dan korban kecelakaan) di Indonesia sehingga dapat melakukan analisa untuk menentukan perlakuan tingkat perbaikan jalan, memprediksi kondisi jembatan, dan mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, menyusun rencana dan anggaran serta membuat rencana pencegahan sebelum terjadinya kerusakan yang parah.
12
Popi Nopiyanti Lestari e Idrianita Anis. "PENGARUH INTENSITAS MORAL DAN KOMITMEN PROFESIONAL TERHADAP INTENSI WHISTLE-BLOWING: BUKTI EMPIRIS DARI INSTANSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK". Jurnal Ekonomi Trisakti 3, n. 1 (20 marzo 2023): 1899–910. http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.16355.
Testo completoAbstract (sommario):
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan whistle-blowing dengan menerapkan dua elemen dari Intensitas Moral, besarnya konsekuensi dan konsensus sosial dengan komitmen profesional sebagai variabel tambahan. Penelitian cross-sectional menggunakan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang diadopsi dari penelitian sebelumnya. Kuesioner survei dibagikan kepada responden target 205 pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Temuan mengungkapkan bahwa intensitas moral dan komitmen profesional secara signifikan mempengaruhi niat untuk melakukan tindakan whistle-blowing. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketika individu lebih berkomitmen terhadap karir dan instansinya, mereka akan bertindak secara etis dan berada di bawah norma profesional, sehingga mereka akan cenderung untuk melakukan whistle-blowing. Di sisi lain, upaya perlindungan terhadap saksi atau whistleblower menjadi salah satu katalisator terciptanya sistem whistle-blowing pada suatu instansi. Hasil penelitian tersebut dapat memudahkan instansi untuk menerapkan sistem whistle-blowing yang berintregritas dan terpercaya serta memberikan beberapa opsi kebijakan pajak yang dapat diambil oleh pemerintah sebagai upaya dalam mengurangi dampak whistle-blowing.
13
Tju, Teja Endra Eng, e Ratna Ujian Dari. "Rancang Bangun Sistem Pelaporan Pemilihan Kepala Desa di Kementrian Dalam Negeri Indonesia". KRESNA: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat 3, n. 1 (31 maggio 2023): 67–76. http://dx.doi.org/10.36080/kresna.v3i1.63.
Testo completoAbstract (sommario):
Sistem pelaporan pemilihan kepada desa diperlukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan tujuan pengumpulan data yang efektif dan efisien, pengelolaan data terpusat dan terintegrasi, pembuatan laporan akan terjaga konsistensinya. Rancang bangun sistem mengadopsi metodologi Waterfall dan Agile yang disesuaikan kebutuhan dengan 4 (empat) tahap awal yaitu plan and discovery; design; coding and development; testing. Teknik yang digunakan terdiri dari fishbone diagram, activity diagram, use case diagram, use case description, class diagram, logical record structure, relational database model, database specification, menu structure, user interface, sequence diagram, usability testing. Dari hasil penilaian diperoleh efficiency 70, error-free 80, learnability 75, memorability 85, satisfaction 90, yang berarti telah memenuhi kebutuhan pengguna
14
Meladia, Meladia, Muhammad Nadjib e Muhammad Akbar. "PENGGUNAAN HASHTAG (#)AKUN TWITTER DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM UPAYA MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK". KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi 6, n. 2 (7 novembre 2018): 241. http://dx.doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5321.
Testo completoAbstract (sommario):
ABSTRAK Perkembangan media sosial terus mengubah cara berkomunikasi. Satu alat yang belum diteliti yang tersedia pada platform media sosial adalah hashtag. Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) tipe dan fungsi Hashtag yang digunakan pada akun twitter @DitjenPajakRI. 2) isi Hashtag yang digunakan pada akun twitter @DitjenPajakRI. 3). Pengaruh penggunaan Hashtag pada akun twitter @DitjenPajakRI untuk membangun kesadaran membayar pajak masyarakat dengan model AISAS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan analisis isi kuantitatif dan analisis regresi menguji variable dari hashtag ke dalam model AISAS. Adapun total hashtag yang dianalisis adalah sejumlah 51 hashtag selama periode 1 Januari – 31 Maret 2016 dan populasi survei adalah follower akun twitter @DitjenPajakRI, pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling-convienence sampling sebanyak lima puluh orang. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, kuisioner, dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan frekuensi tabulasi silang dan analisis regresi dengan bantuan program SPSS IBM 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tipe hashtag lebih dominan hasil retweet dan Fungsi Hashtag lebih banyak fungsi pengelompokkan; 2) Isi Hashtag lebih banyak bertopik kegiatan, bersifat informatif dan tautan berupa photo; 3) Tweet menggunakan Hashtag di sosial media dalam kegiatan penyuluhan online kesadaran membayar pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan kepada attention, interest, search, action, dan share berdasarkan hasil uji model yang dilakukan, dengan memanfaatkan fitur yang ada di sosial media di harapkan membantu pemerintah dan lembaga non profit dalam kegiatan penyuluhan, dan kampanye kesadaran masyarakat.
15
Amanda, Rahayu. "Pemanfaatan Jejaring Sosial Twitter Sebagai Media Penyebaran informasi Publik (Studi Pada Akun Twitter @djplkemenhub151)". Widya Komunika 12, n. 2 (4 novembre 2021): 13. http://dx.doi.org/10.20884/1.wk.2021.12.2.4567.
Testo completoAbstract (sommario):
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) memiliki media sosial twitter untuk menyebarkan informasi publik dengan nama pengguna @djplkemenhub151. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan jejaring sosial twitter sebagai media penyebaran informasi publik oleh Humas DJPL.
Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah The Circular Model of SoMe, terdiri dari 4 tahap yaitu Share (berbagi), Optimize (optimisasi), Manage (mengelola), dan Engage (melibatkan) yang dikemukakan oleh Regina Luttrell. Keempat tahapan model komunikasi di media sosial tersebut digunakan untuk mengetahui apakah pemanfaatan jejaring sosial twitter sebagai media penyebaran informasi publik oleh Humas DJPL sudah berjalan secara optimal atau belum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnometodologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Wawancara mendalam dilakukan dengan satu orang key informan dan dua orang informan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber karena membandingkan data atau informasi melalui wawancara.
Hasil penelitian menunjukan pada tahap share, media sosial twitter yang dipilih Humas DJPL sudah tepat. Pada tahap optimize, pemanfaatan twitter DJPL belum dilakukan secara maksimal karena Humas DJPL tidak memiliki strategi khusus dalam mengembangkan akun twitternya. Pada tahap manage, Humas DJPL melakukan media monitoring secara manual dan terdapat kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga pengelolaan twitter DJPL masih sama dengan media sosial DJPL lain, artinya tidak memiliki admin pengelola khusus. Pada tahap engage, Humas DJPL belum menggunakan influencer pada akun media sosial twitternya dan belum memiliki cara efektif untuk menarik minat followers melakukan interaksi pada akun twitter @djplkemenhub151.
Kesimpulan pada penelitian ini adalah pemanfaatan twitter sebagai media penyebaran informasi publik oleh Humas DJPL belum berjalan secara optimal. Humas DJPL tidak melakukan tahapan-tahapan model komunikasi di media sosial secara lengkap dan masih terdapat kendala berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan twitter @djplkemenhub151.
Kata Kunci: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL), Twitter, The Circular Model of SoMe
16
Adhiatma, Pravitea Yulia, e Siti Muslichatul Mahmudah. "Optimalisasi Integrasi Media Sosial Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi Publik". Jurnal Pustaka Komunikasi 6, n. 2 (30 settembre 2023): 232–46. http://dx.doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.2648.
Testo completoAbstract (sommario):
Keterbukaan Informasi Public must be implemented by government agencies based on Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018, one of which is the Directorate General of Corrections. The Public Relations Directorate of Corrections plays a major role in maintaining the positive image of the institution, including social media integration which can reach a wide audience. This study aims to determine the optimization in the integration of social media owned by the Directorate General of Corrections as a form of Keterbukaan Informasi Publik based on the 4C concept and The Circular Model of Some for Social Communication, using a descriptive-qualitative method. Interviews were conducted with one key informant and two informants, and results found related to characteristics, stages of management, as well as obstacles and solutions in optimizing social media. Research shown that the Directorate General of Corrections makes Instagram the main media, while other social media such as Twitter, Facebook and YouTube as supporting social media for content publication. Time management planning, content themes, collaboration, interactive communication and feature utilization are also carried out to support the information provided through social media.
17
Maryam, Maryam, e Kurnia Hadi Putra. "Analisis Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Dengan Metode Bina Marga (Studi Kasus: Jalan Luar Lingkar Timur Surabaya)". Jurnal Teknologi dan Manajemen 1, n. 2 (31 luglio 2020): 125–34. http://dx.doi.org/10.31284/j.jtm.2020.v1i2.1113.
Testo completoAbstract (sommario):
Indonesia mempunyai peraturan dan pedoman dalam perencanaan struktur perkerasan jalan yang merupakan hasil modifikasi dan penyesuaian dari negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Dirjen Bina Marga secara bertahap melakukan pembaruan standar pada peraturan tentang desain manual perkerasan jalan yang terus dikembangkan dan disempurnakan, sehingga terdapat perbedaan perencanaan perhitungan pada setiap metodenya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dalam merencanakan tebal perkerasan lentur pada pada Metode Bina Marga 1987, Bina Marga 2002, Bina Marga 2011, Bina Marga 2013, dan Bina Marga 2017 dengan studi kasus Jalan Luar Lingkar Timur Surabaya dan membandingkan hasil Perencanaan pada kelima metode tersebut. Metode yang digunakan adalah metode observasi tidak terstruktur dan pengumpulan data berupa data primer tentang kondisi wilayah pada Jalan Luar Lingkar Timur Surabaya dan data sekunder berupa data LHR, data CBR, data geometrik jalan dan data curah hujan. Berdasarkan hasil perbandingan dari perencanaan tebal perkerasan jalan untuk Jalan Luar Lingkar Timur Surabaya adalah Apabila CTB sulit untuk diimplementasikan atau sumber daya tidak memadai untuk mengerjakannya, maka solusi menggunakan lapis pondasi Agregat Kelas A dan Kelas B dapat digunakan. Maka metode efektif yang dapat digunakan adalah Metode Bina Marga 2002, diperoleh hasil sebagai berikut: pada lapis permukaan menggunakan AC – WC dengan tebal 5 cm dan AC – BC dengan tebal 20 cm, Lapis pondasi atas menggunakan Agregat Kelas A (CBR 95%) dengan tebal 15 cm, dan Lapis pondasi bawah menggunakan Agregat Kelas B (CBR 80%) dengan tebal 20 cm.
18
Ansyar, Lailancika, e Junianto Junianto. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Publikasi oleh Humas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan". Blantika: Multidisciplinary Journal 2, n. 2 (25 dicembre 2023): 158–64. http://dx.doi.org/10.57096/blantika.v2i2.84.
Testo completoAbstract (sommario):
Pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi dalam pemerintahan telah menjadi fenomena penting dalam era digital. Penelitian ini menginvestigasi praktik pemanfaatan media sosial oleh Humas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan media sosial oleh DJPSDKP dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten media sosial DJPSDKP, wawancara dengan staf Humas DJPSDKP, dan survei kepada pengikut media sosial DJPSDKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DJPSDKP telah berhasil memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan transparansi, memfasilitasi partisipasi publik, dan memperluas jangkauan informasi mereka kepada masyarakat. Meskipun telah mencapai banyak keberhasilan, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi untuk evaluasi lebih lanjut terkait dampak media sosial terhadap citra dan persepsi DJPSDKP. Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan berharga bagi lembaga pemerintah serupa dalam memaksimalkan potensi media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif.
19
Syahrin, Muhammad Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, n. 1 (28 marzo 2018): 43. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57.
Testo completoAbstract (sommario):
Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Perwujudan kedaulatan negara tersebut diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, kini kedaulatan negara berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut, dapat dilihat dari semakin meningkatnya keberadaan pengungsi dan pencari suaka. Belum lagi adanya eksodus tenaga kerja asing asal Tiongkok yang kini mulai mengekspansi sektor ketenagakerjaan. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana keberlakuan eksistensi kedaulatan negara Indonesia dalam perspektif keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa permasalahan kebijakan bebas visa kunjungan, keberadaan pengungsi dan pencari suaka, serta eksodus tenaga kerja asing Tiongkok berdampak langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan negara. Inilah yang menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjadi otoritas terdepan dalam menjaga wibawa pintu gerbang negara (bhumi pura wira wibawa).
20
Mahyuddin, Andi Ilham Muliawan. "TANTANGAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN". Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik 10, n. 1 (20 febbraio 2023): 222–30. http://dx.doi.org/10.37606/publik.v10i1.577.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan kendala yang dihadapi oleh penjabat rumpun JFT Penyuluh Pajak di lingkup Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan kinerja JFT Penyuluh Pajak agar dapat meningkatkan hasil penerimaan pajak negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan alat untuk menggali dan memahami pandangan individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Dalam hal ini penelitian ini mengumpulkan fakta di lingkup Direktorat Jenderal Pajak mnengenai tantangan dan kendala yang dihadapai oleh JFT Penyuluh Pajak mulai dari workload analysis dan berbagai data sekunder lainnya. hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan dan kendala internal dimana para penyuluh pajak ini berikan tugas administrasi yang melebihi jam kerja normal per jabatan. Sehingga para fungsional penyuluh pajak ini terhambat dalam melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu melakukan Penyuluhan dan Pengembangan Penyuluhan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat (dalam hal ini adalah Wajib Pajak) ataupun pihak lain yang membutuhkan terkait peraturan perpajakan dengan harapan dapat memberikan motivasi kepada para wajib pajak yang pada ujungnya nanti berdampak pada peningkatan pendapatan negara.
Kata Kunci: Beban Kerja, Kinerja Pegawai, Manajemen, Penyuluh Pajak
21
Rante, Mita, Alpius e Charles Kamba. "Pemanfaatan Limbah Plastik PVC Sebagai Bahan Tambah Pada Campuran AC-WC". Paulus Civil Engineering Journal 4, n. 4 (16 dicembre 2022): 535–44. http://dx.doi.org/10.52722/pcej.v4i4.536.
Testo completoAbstract (sommario):
Untuk menunjang pembangunan jalan dan meningkatkan kualitas campuran aspal, pembangunan jalan memerlukan pengaspalan beton yang baik dan perawatan yang rutin, salah satunya dengan memasukkan zat aditif ke dalam aspal. Limbah pipa yang terbuat dari plastik PVC menjadi bahan yang digunakan. Limbah plastik PVC ini dimanfaatkan dengan cara menambahkan plastik PVC ke dalam campuran aspal menggunakan cara kering. Tujuan penelitian pengujian karakteristik campuran AC-WC yang menggunakan limbah plastic PVC sebagai bahan tambah. Metode pengujian dengan Marshall konvensional serta Marshall Immersion. Hasil pengujian Marshall Konvensional menunjukkan dengan menggunakan kadar limbah plastik 0%, 1%, 2%, 3% dan 4%, karakteristik campuran AC-WC seperti Stabilitas, Flow, VIM, VFB, dan VMA memenuhi spesifikasi Direktorat Jenderal Bina Marga 2018 dan hasil pengujian Marshal Immersion menunjukkan Stabilitas Marshall Sisa menunjukkan nilai memenuhi persyaratan.
22
Priyadi, Slamet. "Preservasi jalan batas Kota Medan- Tanak Karo dengan pendekatan metode long segmen". Jurnal VORTEKS 3, n. 1 (28 aprile 2022): 204–8. http://dx.doi.org/10.54123/vorteks.v3i1.148.
Testo completoAbstract (sommario):
Prinsip dasar manajemen aset infrastruktur merupakan tugas, pengetahuan dan sains untuk mengelola infrastruktur selama umur siklus hidupnya agar infrastruktur dapat berfungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Untuk menjalankan prinsip dasar manajemen aset tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerapkan program Preservasi Jalan. Preservasi Jalan Skema Long Segment yaitu penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segment yang menerus (bisa lebih dari satu ruas) yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam yaitu jalan mantap dan standar sepanjang segment. Sistim Preservasi Jalan dengan Skema Long Segment merupakan upaya dalam peningkatan performa jalan, dimana pemeliharaan jalan berbasis kinerja agar memenuhi tingkat layanan Jalan. Upaya Direktorat Jenderal Bina Marga memberlakukan Pemeliharaan Jalan Skema Long Segment bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaku pemeliharaan jalan agar mencapai target nasional kemantapan jalan. Pelaksanaan proyek Preservasi Jalan Skema Long Segment masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya, terlihat dari adanya pelaksanaan proyek yang mengalami sanksi denda keterlambatan, mutu konstruksi yang kurang baik, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dilihat masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, maka diperlukan penentuan faktor bagi analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kontrak Preservasi Jalan Skema Long Segmen. Preservasi Jalan yang dilaksanakan pada tiga titik lokasi diKota Medan, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Tanah Karo. Preservasi yang dilakukan terdiri dari Preservasi Pengendalian dan Preservasi Rekonstruksi, yaitu Pemeliharaan Rutin Biasa, Pemeliharaan Rutin Kondisi, dan Holding. Preservasi Jalan Skema Long Segment ini akan berhasil dalam pelaksanaan proyek dilihat dari indikator biaya, mutu, dan waktu pelaksanaan serta diharapkan dapat memenuhi keberhasilan pencapaian kemantapan jalan.
23
Budi Irawanto, Arief Rijaluddin e Yayat Hendrayana. "ANALISA TINGKAT KERUSAKAN JALAN DENGAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI) SEBAGAI PENENTU PERBAIKAN JALAN (STUDI KASUS JALAN PEREMPATAN TARIKOLOT MAJALENGKA-JALAN BUNDERAN BARIBIS)". SEMINAR TEKNOLOGI MAJALENGKA (STIMA) 7 (27 settembre 2023): 150–56. http://dx.doi.org/10.31949/stima.v7i0.964.
Testo completoAbstract (sommario):
Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat berperan penting dalam mengalihkan arus lalu lintas. Saat ada ruas jalan yang terhadi kerusakan, maka akan berdampak cukup besar pada arus lalu lintas. Kerusakan jalan dapat dianalisis untuk mengetahui penyebab terjadinya dan altenatif penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis kerusakan jalan dan nilai kondisi jalan sehingga dapat menentukan cara perbaikannya. Metode yang digunakan dalam meneliti ini adalah metode Pavement Condition Index (PCI). Berdasarkan nilai prioritas Direktorat Jenderal Bina Marga dan Manual Pemeliharaan Rutin Jalan. Penelitian dilakukan dengan pengamatan kondisi ruas jalan dengan mengukur luasan masing-masing kerusakan dengan menggunakan mistar. Data sekunder dari Dinas Pekerjaan Umum Penatan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil evaluasi kondisi perkerasan jalan perempatan Desa tarikolot sampai jalan Bunderan Baribis Majalengka (Sta 3+000 samapai dengan Sta 6+000), untuk sampel/segmen 5 Sta 5+000 – 5+500 nilai Pavement Condition Index sebesar 27 dan ratting dalam kondisi poor (jelek) dan nilai yang ditentukan menurut bina marga sebesar 8 maka dilakukan pemeliharaan rutin, sedangkan untuk Nilai keseluruhan rata-rata pavement condition index maka diperoleh nilai 44,17 dan ratting dalam kondisi fair (sedang), dan nilai yang diteentukan menurut bina marga sebesar 9 maka dilakukan pemeliharaan rutin.
Kata Kunci: Kerusakan Jalan, Metode Pavement Condition Index, Penanganan kerusakan
24
Ika Sumiyati e Edi Siregar. "Pengaruh Penempatan Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kompetensi". Jurnal Satya Mandiri Manajemen dan Bisnis 7, n. 1 (1 maggio 2021): 11–19. http://dx.doi.org/10.54964/satyamandiri.v7i1.349.
Testo completoAbstract (sommario):
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh langsung dan signifikansi penempatan kerja dan beban kerja terhadap kinerja pegawai melalui kompetensi sebagai variabel intervening. Sampel penelitian ini adalah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebanyak 83 responden, dan dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan observasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis jalur dan diolah dengan program SPSS versi 22 . Penelitian ini menyimpulkan bahwa penempatan kerja berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kompetensi, beban kerja berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kompetensi, penempatan kerja tidak berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap kinerja, beban kerja berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kinerja, kompetensi tidak berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap kinerja, penempatan kerja berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui kompetensi, beban kerja tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai melalui kompetensi.
25
Gardiana, Marieti Debyora, Andre Noevi Rahmanto e Ign Agung Satyawan. "Peran Humas PTNBH dalam Pengelolaan Media Sosial untuk Meningkatkan Keterlibatan Stakeholders". JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 7, n. 1 (1 gennaio 2024): 41–50. http://dx.doi.org/10.54371/jiip.v7i1.2455.
Testo completoAbstract (sommario):
Keleluasaan otonomi pengelolaan keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), diikuti dengan tanggung jawab untuk mencari dan memperoleh sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan kepercayaan masyarakat yang dapat diperoleh dari adanya jalinan hubungan baik antara institusi dengan seluruh stakeholders. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran tim humas dalam pengelolaan media sosial sehingga dapat meningkatkan keterlibatan stakeholders. Dengan metode deskriptif kualitatif, dilakukan wawancara terhadap tim humas dan juga analisis isi media sosial instagram tiga PTNBH yang meraih Anugerah Humas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Diktiristek) untuk kategori media sosial pada tahun 2021. Dengan menerapkan keenam strategi pemeliharaan relasional online, maka tim humas PTNBH telah menjalankan perannya dalam membentuk citra institusi melalui pemanfaatan instagram secara optimal untuk dapat meningkatkan keterlibatan stakeholders.
26
Faraknimela, Elthon, Mary Selintung e Alpius. "Penggunaan Styrofoam Sebagai Bahan Tambah Campuran AC-BC Menggunakan Batu Sungai Pucak Kabupaten Maros". Paulus Civil Engineering Journal 4, n. 4 (27 dicembre 2022): 687–97. http://dx.doi.org/10.52722/pcej.v4i4.557.
Testo completoAbstract (sommario):
Styrofoam merupakan jenis polimer plastik yang bersifat thermoplastic dimana jika dipanaskan akan meleleh atau menjadi lunak dan mengeras atau kembali menjadi padat jika didinginkan. Styrofoam banyak ditemui di beberapa tempat utamanya pada gudang toko elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan Styrofoam sebagai bahan tambah pada campuran AC-BC menggunakan batu Sungai Pucak. Tahapan awal penelitian dimulai dengan serangkaian pengujian karakteristik agrgat kasar, halus, dan filler kemudian merancang komposisi campuran untuk pengujian Marshall Immersion dan Marshall konvensional untuk memperoleh nilai Stabilitas Marshall Sisa ( SKS ). Penelitian ini dilakukan dan bertempat pada Laboratorium Jalan dan Aspal Fakultas Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dengan menggunakan kadar 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% menunjukkan bahwa penggunaan bahan tambah pada campuran AC-BC mampu mengisi stabilitas, VIM , VMA, flow, dan VFB dan juga syarat yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Marga 2018 juga telah terpenuhi.
27
Fajar, Muhamad Nur. "CHALLENGES OF INTEROPERABILITY GOVERNANCE IN VILLAGE AND SUB-DISTRICT PROFILE INFORMATION SYSTEM AS AN EFFORT TO SUPPORT THE ONE DATA INDONESIA PROGRAM". Jurnal Analis Kebijakan 7, n. 1 (13 luglio 2023): 48–68. http://dx.doi.org/10.37145/jak.v7i1.601.
Testo completoAbstract (sommario):
Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dalam mendukung implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Sistem tersebut digunakan untuk memfasilitasi entry data oleh Pemerintah Desa maupun Kelurahan sekaligus menjadi sumber data dan informasi terkait profil seluruh Desa dan Kelurahan di Indonesia. Seiring meningkatnya kebutuhan berbagi pakai (interoperabilitas) data serta ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Sistem Informasi Prodeskel berpotensi untuk dapat mendukung secara optimal program tersebut melalui pengembangan tata kelola interoperabilitas. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis tantangan dalam mengembangkan tata kelola interoperabilitas pada Sistem Informasi Prodeskel sebagai upaya mendukung Program SDI. Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan tata kelola interoperabilitas baik dari sisi interoperabilitas hukum, organisasi, semantik maupun teknis.
28
Yasni, Raynal, e Heri Yulianto. "PERAN BELANJA MODAL DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA". Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi 4, n. 1 (30 novembre 2020): 39–63. http://dx.doi.org/10.35837/subs.v4i1.819.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua instrumen kebijakan belanja pemerintah dalam mengatasi ketimpangan daerah yang diukur dengan indeks Theil. Penelitian ini menggunakan unit analisis kabupaten/kota yang ada di tiap provinsi sebagai objek. Data penelitian berbentuk data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS dalam kurun waktu 2012 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap indeks Theil provinsi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel rasio belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan Provinsi di Indonesia, sedangkan rasio belanja bantuan sosial bepengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Hasil penelitian ini turut menegaskan pentingnya bentuk kebijakan dibandingkan sekedar jumlah belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
29
Anggraini, Wardah, e Cahniyo Wijaya Kuswanto. "Teknik Ceklist Sebagai Asesmen Perkembangan Sosial Emosional di RA". Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini 2, n. 2 (31 dicembre 2019): 61–70. http://dx.doi.org/10.24042/ajipaud.v2i2.5248.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan teknik ceklis sebagai asesmen untuk mengetahui perkembangan sosial emosional anak usia dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan teknik ceklis sebagai asesmen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan sosial emosional. Penelitian ini dengan teknik pengumpulan data diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di RA Insan Mulia Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa RA Insan Mulia Bambanglipuro melaksanakan teknik asesmen untuk menilai perkembangan anak didiknya dengan menggunakan teknik ceklis, catatan anekdot serta hasil karya. termasuk untuk penilaian perkembangan sosial emosional menggunakan ketiga teknik tersebut, namun salah satu teknik yang paling menonjol untuk digunakan adalah teknik ceklis. Teknik ceklis ini digunakan oleh RA Insan Mulia sesuai dengan Pedoman Penilaian Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015.Kata Kunci: Teknik Ceklis, Asesmen, Perkembangan Sosial Emosional
30
Aditya, Bernadus, e Bambang Kun Cahyono. "Evaluasi Geometrik Jalan Lintas Selatan Tambakmulyo – Wawar Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Gambar Detailed Engineering Design (DED) dan Gambar Hasil Pekerjaan (As Built Drawing)". JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering 6, n. 2 (25 dicembre 2023): 103. http://dx.doi.org/10.22146/jgise.88429.
Testo completoAbstract (sommario):
Geometrik jalan merupakan aspek yang penting untuk menentukan kenyamanan dan keamanan bagi para pengendara dalam melintasi suatu jalan. Berdasarkan hal tersebut dilakukan kajian terhadap bentuk geometrik jalan terhadap desain rencana dan desain hasil pelaksanaan dari pembangunan jalan Lintas Selatan Tambakmulyo – Wawar dari STA 0+000 sampai 17+00. Kajian diawali dengan proses identifikasi alinemen horizontal dan vertikal pada gambar rencana atau biasa disebut Detailed Engineering Design (DED) dan gambar hasil pekerjaan (As Built Drawing). Hasil kajian ini mendapatkan besaran parameter alinemen horizontal dan vertikal yang dianalisa kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku. Titik STA Pl yang tidak memenuhi spesifikasi geometrik standar acuan selanjutnya dilakukan penghitungan ulang. Analisis dilakukan dengan perbandingan antara unsur geometrik pada data DED dan As Built Drawing dengan peraturan perencanaan geometrik jalan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Hasil analisa penelitian ini menyimpulkan bahwa geometrik jalan gambar DED pembangunan jalan lintas selatan Tambakmulyo – Wawar secara umum telah sesuai dengan peraturan Bina Marga. Adapun geometrik jalan pada gambar As Built Drawing belum sesuai dengan ketentuan dari peraturan Bina Marga . Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil analisa nilai jari-jari minimum, panjang bagian lurus dan panjang jari-jari minimum yang diperbolehkan tanpa lengkung peralihan yang tidak sesuai dengan peraturan Bina Marga. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perubahan pada geometrik jalan gambar DED dengan geometrik jalan gambar as built. Perbedaan ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian sistem koordinat antara gambar DED dengan koordinat lahan yang berhasil dibebaskan. Ketidaksesuaian sistem koordinat menyebabkan adanya proses penyesuaian alinemen saat pembangunan jalan, sehingga mendapatkan hasil geometrik jalan seperti pada dokumen gambar as built.
31
Sihombing, Januardo Sulung Partogi. "REDIVASI KELEMBAGAAN OTORITAS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERPAJAKAN NASIONAL YANG PROGRESIF". Jurnal Ius Constituendum 5, n. 1 (13 maggio 2020): 140. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093.
Testo completoAbstract (sommario):
<p>Dalam rangka melakukan ultimasi atas kinerja kelembagaan otoritas pajak di Indonesia, maka diperlukan sebuah studi hukum yang berlatar belakang sosial. Intisari dari pemberlakuan nilai atas hasil kajian ini akan bermuara pada urgensi untuk mewujudkan tindakan redivasi yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak. Adapun unsur filosofis yang digunakan dalam artikel ini adalah kepentingan reinstitusionalisasi dan tujuan negara demi pemberlakuan sistem perpajakan yang progresif. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer kemudian dianalisis secara deskriptif dan diolah secara kualitatif. Kesimpulan dari artikel ini adalah jika ditilik lebih lanjut dari skala penerimaan pungutan pajak wajib dalam tugasnya sebagai <em>backbone</em> di pos penerimaan negara, Indonesia masih dianggap tertinggal jauh, namun pembaharuan dan perencanaan perbaikan konsep terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi suatu badan yang lebih otonom seperti beberapa negara lain. Upaya redivasi dalam mewujudkan sistem perpajakan nasional yang progresif dapat diusahakan dengan memberlakukan teori dari Paul Bohannan, yang menjelaskan pentingnya pengaturan pelembagaan kembali dari norma-norma (<em>reinstitutionalization of norms</em>), hal ini sesuai dengan kondisi kelembagaan perpajakan Indonesia yang masih bercampur fungsi <em>budgetair </em>dan <em>regulerend</em>nya sehingga menghambat optimalisasi kinerja.</p>
32
Firmansyah, Amrie, e Rahmat Hollyson. "Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia". Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis 6, n. 2 (20 settembre 2021): 177–93. http://dx.doi.org/10.24967/ekombis.v6i2.1529.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem informasi, kompetensi pegawai, komitmen organisasi terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara (BMN) pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Kuisioner disebarkan kepada 199 orang pengelola Barang Milik Negara melalui google form. Jumlah kuisioner yang telah diisi responden melalui secara lengkap berasal dari 63 responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMN, namun kompetensi pegawai dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi sangat mendominasi untuk dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, namun kompetensi pegawai dan komitmen organisasi tidak terlalu berkontribusi dalam kesuksesan pengelolaan BMN.
33
Dewa Setra, Rangga, e A. R. Indra Tjahjani. "ANALISIS EFEKTIVITAS PELICAN CROSSING SEBAGAI MEDIA PENYEBERANGAN". Jurnal ARTESIS 2, n. 2 (30 novembre 2022): 168–74. http://dx.doi.org/10.35814/artesis.v2i2.4299.
Testo completoAbstract (sommario):
Sebagai kota metropolitan, Jakarta Pusat padat akan aktivitas. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Pusat, kepadatan penduduk di kota ini pada tahun 2021 mencapai 21.959 jiwa/km2. Menurut Kepolisian RI, tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 20 juta. Hal ini memungkinkan terjadinya lonjakan volume penduduk dan kendaraan bermotor di tahun berikutnya. Perlu dilakukan penelitian terhadap eksistensi penyeberangan sebidang menurut jenis dan efektivititasnya di tengah situasi padat lalu lintas. Direktorat Jenderal Bina Marga membagi kriteria fasilitas penyeberangan sebidang kedalam zebra cross dan pelican cross, baik dengan lapak tunggu ataupun tidak. Penelitian dilakukan di pelican crossing Halte Bundaran HI. Data primer diperoleh dari pengamatan selama 1 hari kerja dan 2 hari akhir pekan pada jam puncak selama 2 jam. Jumlah kendaraan dan penyeberang jalan dihitung volume dan kecepatan setempatnya. Sehingga kemudian dapat ditentukan kriteria penyeberangan jalan yang sesuai dengan Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki Pada Jalan Umum dan efektivitasnya.
34
Hamriani, Hamriani. "PENINGKATAN KEGIATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL PADA KELURAHAN BONTOKADATTO KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR". Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, n. 01 (8 giugno 2022): 59–66. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26294.
Testo completoAbstract (sommario):
Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Pengabdian ini dilaksanakan dalam pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian tersebutkurang memiliki fasilitas pada bidang tersebut. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Bontokadatto sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Bontokadatto. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Bontokadatto.
35
Almufid, Almufid. "Perencanaan Geometerik Jalan Agar Mencapai Kenyamanan dan Keamanan Bagi Penggunaan Jalan Sesuai Undang -Undang No.38 tahun 2012 Tentang Jalan". Jurnal Dinamika UMT 1, n. 2 (1 marzo 2016): 34. http://dx.doi.org/10.31000/dinamika.v1i2.576.
Testo completoAbstract (sommario):
Jalan raya merupakan infra struktur penting dalam mendukung perkembangan ekonomi di suatu daerah. Kualitas yang baik sangat diutamakan demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Perencanaan jalan raya terdiri dari perencanaan geometrik jalan dan perencanaan tebal perkerasan jalan. Peraturan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang pada umumnya digunakan dalam perencanaan jalan di Indonesia pada periode tertentu dikembangkan dengan tujuan untuk menghasilkan perencanaan jalan yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Hasil dari perencanaan tebal perkerasan jalan sangat berpengaruh pada besarnya biaya yang dibutuhkan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Wikipedia). Definisi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel (UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan), Manual Desain Perkerasan Jalan Kementerian PU Direktorat Jenderal Bina Marga (Nomor : 02/M/BM/2013) Kata Kunci: Jalan Raya, Peruntukan Fungsi Jalan Raya , Perencanaan Tebal Jalan Raya
36
Kholiq, Abdul, e Taufik Hidayatullah. "PENGGUNAAN BAHAN ADDITIVE WETFIX–BE SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PADA LAPIS PERMUKAAN AC–WC". Bentang : Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil 5, n. 2 (19 febbraio 2018): 110–26. http://dx.doi.org/10.33558/bentang.v5i2.156.
Testo completoAbstract (sommario):
Kerusakan jalan yang sering terjadi pada lapis permukaan yaitu permukaan tampak kasar yang diakibatkan oleh air dan gesekan roda kendaraan. Untuk menanganinya perlu penambahan bahan additive anti striping wetfix-Be agar memperkuat ikatan antara agregat dengan aspal. Penambahan bahan additive dengan dosis pemakaian hanya 0,2 – 0,5% dari berat aspal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan additive tambahan wetfix-Be menggunakan metode marshall pada lapis permukaan Asphalt Concrete Wearing Coarse (AC–WC) dan mendesain Job Mix Formula (JMF) dalam membuat campuran aspal lapis aus permukaan AC-WC yang merupakan spesifikasi baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengujian Marshall dilakukan untuk menentukan kadar aspal optimum yang sesuai dengan spesifikasi campuran dari bina marga. Pembuatan benda uji marshall dibuat variasi kadar aspal yaitu 5,0%, 5,5%, 6,0%, 6,5%, 7,0% masing-masing sebanyak 3 buah. Berat benda uji marshall campuran kira-kira 1200 gram. Proses pemadatan benda uji marshall dilakukan pemadatan 75 kali bolak balik. Hasil Penelitian didapatkan kadar aspal optimum sebesar 6,2% pada lapis permukaan AC – WC menggunakan aspal Penetrasi 60/70. Pemakaian bahan additive anti striping Wetfix-Be dosis pemakaiannya 0,25% dari berat aspal. Meskipun dosis pemakaiannya hanya sedikit tapi hasil dari pengujian marshall dapat meningkatkan nilai stabilitas, kepadatan VFB dan MQ.
37
Tike, Arifuddin. "PENINGKATAN KUALITAS POTENSI MASYARAKAT PADA DESA KASSI BULENG KECAMATAN SINJAI BORONG PADA BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN". Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, n. 01 (8 giugno 2022): 43–50. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26292.
Testo completoAbstract (sommario):
Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Pengabdian ini dilaksanakan dalam bidang sosial dan keagamaan, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian tersebut memiliki potensi pada bidang tersebut, namun belum terlaksana secara maksimal oleh karena kekurang sarana. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Cabenge sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Desa Kassi Buleng. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Desa Kassi Buleng
38
Priyadi, Dhisa Tania, Mahendro Sumardjo e Santosa Iman Mulyono. "PENGARUH KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASIONAL, DAN JOB INSECURITY TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR (OCB) (STUDI PADA PEGAWAI NON-PNS KEMENTERIAN SOSIAL RI)". Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, n. 1 (21 settembre 2020): 10–22. http://dx.doi.org/10.31933/jimt.v2i1.282.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan job insecurity terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai honorer Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sampel yang digunakan sebesar 75 responden dengan menggunakan teknik probability sampling, khususnya simple random sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.259; 2) Komitmen Organisasional berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.777; dan 3) Job Insecurity menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan nilai koefisien jalur sebesar -0.071.
39
Afif, Ahmad. "PENYULUHAN KESADARAN MASYARAKAT KELURAHAN CABENGE KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG TENTANG URGENSI KEBERSIHAN". Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, n. 01 (7 giugno 2022): 29–34. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26285.
Testo completoAbstract (sommario):
Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di kelurahan Cabenge kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng. Pengabdian ini dilaksanakan dalam bidang kesehatan, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian kesadaran tentang urgensi kebersihan masih sangat minim. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Cabenge sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Cabenge. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Cabenge.
40
Sosang, Irene Sion Kondo, Alpius e Rais Rachman. "Pemanfaatan Agregat Sungai Mawa Kecamatan Cendana Dalam Campuran AC-WC". Paulus Civil Engineering Journal 2, n. 1 (6 agosto 2020): 53–57. http://dx.doi.org/10.52722/pcej.v2i1.121.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini di maksudkan untuk menguji karakteristik campuran AC-WC dengan memanfaatkan agregat dari sungai Mawa Kecamatan Cendana. Metode dalam penelitian ini adalah melakukan serangkaian pengujian karakteristik berupa agregat halus, kasar, dan filler lalu merancang komposisi campuran kemudian pembuatan benda uji berupa campuran AC-WC serta pengujian Marshall untuk mendapatkan karakteristik campuran dan pengujian Marshall Immersion untuk mendapatkan Indeks Perendaman (IP) / Indeks Kekuatan Sisa (IKS) / Durabilitas campuran yang berkadar aspal optimum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik bahan perkerasan berupa agregat dari sungai Mawa Kecamatan Cendana memenuhi spesifikasi sebagai bahan lapisan permukaan jalan. Melalui uji Marshall diperoleh karakteristik campuran AC-WC dengan kadar aspal 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7% memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Spesifikasi Umum 2018. Hasil pengujian Marshall Immersion campuran AC-WC pada kadar aspal optimum 7% mendapatkan Indeks Perendaman (IP) / Indeks Kekuatan Sisa (IKS) / Durabilitas campuran sebesar 94,81% yang berarti melampaui syarat batas yaitu ≥ 90% sehingga campuran tahan terhadap perendaman dalam air.
41
Pembuain, Ardilson, Sigit Priyanto e Latif Budi Suparma. "Evaluasi Kemantapan Permukaan Jalan Berdasarkan International Roughness Index Pada 14 Ruas Jalan di Kota Yogyakarta". TEKNIK 39, n. 2 (14 marzo 2019): 132. http://dx.doi.org/10.14710/teknik.v39i2.21459.
Testo completoAbstract (sommario):
Jalan yang memiliki kekasaran (roughness) permukaan yang buruk dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, kecelakaan lalu lintas, peningkatan beban dinamis pada permukaan jalan sehingga mempercepat proses kerusakan jalan, serta kerusakan kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemantapan kondisi jalan berdasar nilai international roughness index (IRI). Evaluasi kondisi kemantapan jalan dilakukan pada 14 ruas jalan di Kota Yogyakarta, dengan perincian 4 ruas jalan arteri sekunder dan 10 ruas jalan kolektor sekunder. Data nilai kekasaran permukaan jalan (IRI) diperoleh dengan menggunakan alat NAASRA roughness meter yang mengacu pada SNI 03-3426-1994. Evaluasi kemantapan kondisi jalan dilakukan dengan membandingkan nilai IRI hasil survei dan batasan nilai IRI yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Hasil penelitian menunjukkan 14 ruas jalan yang dievauasi 64% dalam kondisi sedang dan 36% dalam kondisi baik. Dari ke-14 ruas jalan tersebut, ruas jalan Sisingamangaraja, Lowanu, dan Sugeng Jeroni memiliki nilai IRI tertinggi secara bururutan sehingga ketiga ruas jalan tersebut lebih diprioritaskan untuk mendapatkan penanganan
42
Nasri, Jelman, Taufiqurrochman Taufiqurrochman e Debbie Fitry. "SISTEM PENGOLAHAN DATA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR DI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDRAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA". JRIS: JURNAL REKAYASA INFORMASI SWADHARMA 4, n. 1 (30 gennaio 2024): 54–62. http://dx.doi.org/10.56486/jris.vol4no1.430.
Testo completoAbstract (sommario):
The implementation of bureaucratic reform in government is accelerated by the implementation of e-government technology. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Setditjen BUK) uses a manual office administration system. It requires a lot of office stationery supplies, time, and energy to process documents to distribute. Another problem is that searching for documents is difficult. The research objective is to build an incoming mail and outgoing mail data processing system that can convey information in detail, briefly and clearly, easy to understand with an attractive appearance. The data collection methodology used is observation by looking directly at the workings of the sections related to recording the results of activities, and also seeing firsthand the system that works in e-office data processing. In addition, the interview method is used to find out the problems that arise or are experienced by research sources. The result is the design of incoming and outgoing mail data processing applications with complete information delivery according to user needs.
43
Sugiyanto, Sugiyanto. "Evaluasi Penggunaan JPO di Kecamatan Widang Tuban Jawa Timur". Rang Teknik Journal 3, n. 2 (2 giugno 2020): 234–42. http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v3i2.1792.
Testo completoAbstract (sommario):
Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terdapat di Kecamatan Widang, tepatnya di Jalan Raya Widang KM 30 Tuban Jawa Timur. JPO tersebut melintas di atas jalan raya yang tergolong dalam kategori jalan nasional, dimana jalan tersebut diperuntukkan untuk pengguna jalan yang menempuh perjalanan jarak jauh dan dengan kecepatan tinggi. Jalan Raya Widang yang merupakan kategori jalan nasional merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota propinsi, jalan strategis nasional, dan jalan tol. Rata-rata volume kendaraan yang melintas di tempat obyek penelitian baik pada hari biasa, maupun hari akhir pekan di atas 1.500 kendaraan/jam. Jumlah kendaraan yang melintas tersebut terdiri dari jenis kendaraan tak bermotor dengan persentase 2%, jenis kendaraan sepeda motor dengan persentase 35%, jenis kendaraan ringan dengan persentase 34%, dan jenis kendaraan berat dengan persentase 29%. Berdasarkan atas Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan sudah memenuhi syarat penyediaan fasilitas tipe Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). JPO merupakan fasilitas penyeberangan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk melakukan aktifitas penyeberangan jalan, dimana pada JPO tidak ada pertemuan sebidang antara arus pejalan kaki dengan arus lalu lintas, sehingga sangat aman dan tidak menyebabkan tundaan lalu lintas/kemacetan. Berdasarkan atas perhitungan Time headway diperoleh hasil kurang dari 2.5 kendaraan/detik , dengan demikian arus lalu lintas kendaraan pada tempat obyek penelitian masuk dalam kategori kepadatan tinggi dan juga memenuhi persyaratan adanya fasilitas jembatan penyeberangan orang (JPO). Pada pengamatan volume pejalan kaki yang melakukan aktifitas penyeberangan di tempat penelitian, diperoleh dari penjumlahan pejalan kaki yang menggunakan JPO dan tidak menggunakan JPO memenuhi 93,2% dari batasan Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, sehingga adanya fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di lokasi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan atas penelitian ini diketahui bahwa hanya 40% pejalan kaki yang menyeberang jalan menggunakan JPO, sehingga ditinjau dari efektifitas penggunaan JPO tergolong tidak efektif dan berdasarkan tingkat pemanfaatannya juga masuk dalam kategoti tidak bermanfaat. Berdasarkan hasil wawancara/kuesioner terhadap responden yang melakukan penyeberangan diperoleh 57% mengaku malas menggunakan JPO karena jarak bertambah jauh, 30% karena malas ketinggian, 10% karena kondisi bertambah panas, dan hanya 10% yang mengatakan lokasi tidak cocok.
Kata Kunci: JPO, Kepadatan kendaraan, Time headway, dan Pejalan kaki.
44
Jayadi, Dian, Sri Wiwoho Mudjanarko e Muslimin Abdulrohim. "EVALUASI DELINEASI DAN HAZARD SISI JALAN DENGAN METODE GAP ANALISIS PADA RUAS JALAN TOL NGAWI – KERTOSONO KM 583+050 sd KM 603+050". E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA 6, n. 2 (30 settembre 2020): 79–89. http://dx.doi.org/10.29138/spirit.v6i2.1324.
Testo completoAbstract (sommario):
Kecelakaan yang sering terjadi dengan tingkat resiko keparahan tinggi terjadi pada jenis kecelakaan keluar dari jalan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian permasalahan penyebab terjadinya kecelakaan dengan fatalitas parah ditinjau dari delineasi dan manajemen hazard sisi jalan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap fungsi delineasi marka beserta rambunya dan hazard sisi jalan dengan metode gap analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan diskusi, mengambil data perencanaan, data pelaksanaan dan melakukan survey lapangan dengan cara visual perekaman video karena adanya permasalahan pandemic covid - 19. Analisis dilakukan tiga tahap, pertama tentang area bebas sisi jalan, kedua tentang delineasi jalan dan ketiga tentang manajemen hazard sisi jalan. Pemasangan marka sesuai dengan peraturan Permen Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 pasal 18, 28, 29 dan Permen Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 pasal 16. Jarak pemasangan antar rambu chevron rata rata 170 m tidak sesuai dengan peraturan Permen Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 lampiran tabel 12 dimana jarak antar rambu chevron maksimum 150 m untuk radius > 2.000 m. Jarak pemasangan reflektor pada pagar pengaman 25 m tidak sesuai dengan peraturan Permen Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 pasal 7 dimana jarak antar reflektor pada pagar pengaman maksimum 20 m bila kecepatan rencana melebihi 80 km / jam. Ukuran rambu chevron pada median jalan sesuai dengan peraturan Permen Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 lampiran tabel II No. 11d dan 11e tetapi tidak memenuhi peraturan Permen Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 Pasal 35 berjarak paling sedikit 0,3 m dari tepi luar median karena lebar median 0,8 m terlalu kecil. Tinggi timbunan melebihi 1 m dengan lereng timbunan lebih curam dari 1 : 2 tergolong kritis menurut Instruksi Direktorat Jenderal Bina Marga No : 02/IN/Db/2012 Tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, penambahan pemasangan pagar pengaman semi kaku sepanjang 7.346 m didaerah kritis bertujuan untuk melindungi kendaraan lepas kendali tidak terguling. Pembongkaran dan pemasangan pagar pengaman semi kaku sepanjang 162 m pada sambungan transisi di parapet untuk melindungi kendaraan lepas kendali tidak menabrak ujung parapet. Perlu dilakukan modifikasi pagar pengaman semi kaku dengan cara memperpendek jarak antar tiang pagar pengaman sehingga diperlukan penambahan tiang pagar pengaman sebanyak 252 batang pada sambungan transisi parapet, rambu type B1,B2 , D2 dan tiang PJU untuk menghilangkan potensi hazard sisi jalan. Perlu dipasang bantalan kecelakaan pada nose dan U turn sebanyak 14 unit karena mempunyai potensi hazard
45
Sirajuddin, Sirajuddin. "Budaya Organisasi Dan Displin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaaan Umum Dan Perumahan Rakyat". Jurnal Ilmiah Swara MaNajemen (Swara Mahasiswa Manajemen) 2, n. 3 (1 settembre 2022): 365. http://dx.doi.org/10.32493/jism.v2i3.29489.
Testo completoAbstract (sommario):
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja secara simultan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jl Pattimura No 20. Kebayoran baru Jakarta Selatan. Metode dalam penelitian ini berjenis asosiatif dengan pendekatan deskriptif dan kuantatif. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 responden dan menggunakan teknik sampling Jenuh. Adapun alat analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan Software SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, budaya organisasi secara signifikan dapat meningkatkan kinerja dengan persamaan regresi Y= 26,560 + 0,391X1, thitung sebesar 4,489, dan nilai signifikansi 0,000. Disiplin kerja secara signifikan dapat meningkatkan kinerja dengan persamaan regresi Y=25,520 +0,410X2, thitung sebesar 4,657, dan nilai signifikansi 0,000. Budaya organisasi dan disiplin kerja secara signifikan dapat meningkatkan kinerja dengan persamaan regresi Y=20,081 + 0,253X1 + 0,282X2, Fhitung sebesar 15,022, nilai signifikansi 0,000 dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,252. Artinya budaya organisasi dan disiplin kerja secara bersama-sama memiliki kemampuan menjelaskan variabel kinerja sebesar 25,2% sedangkan sisanya sebesar 74,8% dijelaskanoleh variabel lain di luar penelitian ini.
46
Fauzi, M., e Ismandianto Ismandianto. "ANALISIS WACANA KRITIS PROGRAM ACARA KICK ANDY EPISODE PENGAKUAN JOHN KEI DARI BALIK NUSAKAMBANGAN". Medium 8, n. 2 (29 gennaio 2021): 21–32. http://dx.doi.org/10.25299/medium.2020.vol8(2).5631.
Testo completoAbstract (sommario):
Televisi merupakan media massa strategis yang dapat digunakan untuk menyebar-kan wacana oleh berbagai kelompok sosial dan politik yang ditampilkan didalamnya melalui pemberitaan maupun program acara yang disiarkan. Pada tahun 2019 pro-gram acara Talkshow yang memiliki rating tinggi menurut survei KPI adalah pro-gram acara Kick Andy yang ditayangkan oleh Metro TV. Menjadi menarik ketika Kick Andy mengundang seorang narapidana kasus pembunuhan bernama John Refra alias John Kei sebagai narasumber. Tujuan penelitian untuk mengetahui struktur teks, kognisi sosial, dan kontek sosial episode Jhohn Kei dari balik penjara nusa-kambangan. Metode digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan ana-lisis wacana kritis model Teun Van Dijk. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi pada tayangan episode Pengakuan John Kei dari Balik Nusakambangan Hasil Penelitian pada elemen teks menunjukkan bahwa tema diangkat cerita inspiratif dan hal-hal tidak diketahui masyarakat luas mengenai sosok John Kei. Pada kognisi sosial didapatkan hasil bahwa Kick Andy ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tidak melakukan stigma dan diskriminasi kepada para mantan narapidana. Sedangkan dalam konteks sosial, epi-sode ini diproduksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berisi pesan himbauan John Kei dari dalam penjara kepada anak buah dan teman-temannya un-tuk berubah dan bertaubat.
47
Ayukardona, Rais Rachman e Louise Elizabeth Radjawane. "Kajian Perencanaan Tebal Perkerasan Jalan Nasional Poros Bua – Rantepao". Paulus Civil Engineering Journal 3, n. 4 (29 dicembre 2021): 548–57. http://dx.doi.org/10.52722/pcej.v3i4.334.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini dilakukan untuk mendesain ulang tebal perkerasan lentur jalan Bua - Rantepao dengan menggunakan metode Manual Desain Perkerasan Jalan 2013 yang ditetapkan dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2013. Percepatan peningkatan Jalan Bua - Rantepao dilakukan karena terdapat banyak kendaraan berat yang melintas menyebabkan kontruksi lebih mudah mengalami kerusakan dan adanya objek wisata yang menjadi pemicu terjadinya kenaikan level kemacetan lalu lintas. Pengumpulan data berupa data primer tentang kondisi lalu lintas pada Jalan Bua – Rantepao serta data LHR dan data sekunder berupa data CBR. Berdasarkan hasil penelitian dari perencanaan tebal perkerasan menggunakan metode Manual Desain Perkerasan Jalan 2013 diperoleh hasil tebal perkerasan desain 3 dengan lapis permukaan AC-WC setebal 40 mm, AC-BC setebal 155 mm, lapis pondasi atas memakai CTB setebal 150 mm dan lapis pondasi bawah memakai LPA kelas A setebal 150 mm. Bilamana CTB tidak dapat diterapkan atau sumber daya tidak memadai diolah, untuk itu jalan keluarnya memakai desain 3A yaitu lapis permukaan AC-WC setebal 40 mm, lapis AC-BC setebal 60 mm dan AC-Base setebal 80 mm. Tebal lapis pondasi bawah LPA kelas A dengan setebal 300 mm. Metode efektif yang dapat digunakan adalah metode Bina Marga 2013 desain 3A lapis permukaan AC-WC setebal 40 mm, lapis AC-BC setebal 60 mm dan AC-Base setebal 80 mm. Tebal lapis pondasi bawah LPA kelas A setebal 300 mm.
48
Setiadi, Henky. "ANALISIS KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KINERJA DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAMBI". Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan 10, n. 03 (26 dicembre 2021): 497–511. http://dx.doi.org/10.22437/jmk.v10i03.15776.
Testo completoAbstract (sommario):
Peningkatan mutu pelayanan Perguruan Tinggi menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepuasan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan STIE Jambi yaitu mengukur kinerja dosen STIE jambi dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan kebijakan dimasa mendatang. Metode penelitian menggunakan metode survei melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa STIE Jambi yang menjadi responden penelitian. Instrumen yang digunakan dalam mengukur Indeks Kepuasan Mahasiswa untuk kinerja dosen diadaptasikan dari instrumen sertifikasi dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari empat aspek penilaian, yaitu : (1) Kompetensi Pedagogik; (2) Kompetensi Profesional; (3) Kompetensi kepribadian; dan (4) Kompetensi Sosial. yang kemudian dikembangkan menjadi 24 butir pernyataan. (Negara, 2014). Hasil penelitian mengindikasikan ke- 24 unsur pelayanan di STIE Jambi yang semua dalam katagori baik
49
Ruswanto, Ruswanto, Moch Zainuddin e Hery Wibowo. "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL KEPADA ORANG DENGAN DISABILITAS MENTAL EKS PSIKOTIK DI PANTI SOSIAL BINA LARAS “PHALA MARTHA” SUKABUMI". Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3, n. 3 (1 luglio 2015): 400. http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v3i3.13784.
Testo completoAbstract (sommario):
Orang dengan disabilitas mental eks psikotik adalah seseorang yang mempunyai kelainan mental atau tingkah laku karena pernah mengalami sakit jiwa yang oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan pencarian nafkah atau kegiatan kemasyarakatan dan dengan faktor penyebab utama adalah adanya kerusakan/tidak berfungsinya salah satu atau lebih Sistem Syaraf Pusat (SSP) yang terjadi sejak lahir, penyakit, kecelakaan dan juga karena keturunan. Oleh sebab itu, orang dengan disabilitas mental eks psikotik membutuhkan suatu bentuk pelayanan sosial dalam rangka mengembalikan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial bagi penderita gangguan jiwa Psikotik selama ini dilaksanakan melalui sistem dalam panti, seperti Panti Sosial Bina Laras (PSBL) “Phala Martha” Sukabumi. PSBL Phala Martha merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya. PSBL Phala Martha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut kepada orang dengan disabilitas mental eks psikotik agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan serta pemberian informasi dan rujukan. Subyek dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang bekerja di lingkungan PSBL Phala Martha. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif
50
Bender, George Wilhelm. "Penggunaan Tiktok Dalam Kampanye Sadar Stunting 2022 Untuk Menurunkan Prevalensi Stunting". Jurnal Public Relations (J-PR) 3, n. 2 (19 gennaio 2023): 131–38. http://dx.doi.org/10.31294/jpr.v3i2.1699.
Testo completoAbstract (sommario):
Indonesia mempunyai tantangan besar dalam menikmati bonus demografi tahun 2020-2030 dimana dimana komposisi penduduk terdiri dari penduduk berusia produktif mencapai dua kali lipat penduduk berusia non produktif dikarenakan masih tingginya tingkat prevalensi stunting. Sebab stunting bukan hanya masalah tinggi badan di bawah rata-rata namun juga memperlambat perkembangan kecerdasan, keterbelakangan mental, kemampuan belajar yang rendah, serta risiko penyakit diabetes, hipertensi, dan obesitas. Untuk mencapai penduduk usia produktif yang berkualitas berbagai upaya dijalankan oleh pemerintah Indonesia diantaranya dengan kegiatan komunikasi lewat Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) dalam kampanye #SadarStunting. Mulai digunakannya media sosial Tiktok dalam kampanye tersebut seiring dengan strategi sasaran yang lebih mengarah kepada kaum muda sebagai orang tua masa depan. Tiktok sebagai media sosial yang paling pesat perkembangan penggunanya di Indonesia pada mulanya dianggap media sosial pinggiran karena banyak mengandung konten negatif. Namun berkembang menjadi media sosial yang banyak disukai kaum muda dan efektif untuk menyebarkan pesan-pesan positif kepada kaum muda termasuk kampanye #SadarStunting 2022. Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan bagaimana kampanye publik #SadarStunting 2022 yang dilakukan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) dengan menggunakan media sosial Tiktok dalam menyebarkan pesan kesehatan kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran terhadap stunting.
Keyword: media sosial, tiktok, kampanye, stunting