Articoli di riviste sul tema "Direktorat Jenderal Bantuan Sosial"
Segui questo link per vedere altri tipi di pubblicazioni sul tema: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial.
Cita una fonte nei formati APA, MLA, Chicago, Harvard e in molti altri stili
Vedi i top-50 articoli di riviste per l'attività di ricerca sul tema "Direktorat Jenderal Bantuan Sosial".
Accanto a ogni fonte nell'elenco di riferimenti c'è un pulsante "Aggiungi alla bibliografia". Premilo e genereremo automaticamente la citazione bibliografica dell'opera scelta nello stile citazionale di cui hai bisogno: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver ecc.
Puoi anche scaricare il testo completo della pubblicazione scientifica nel formato .pdf e leggere online l'abstract (il sommario) dell'opera se è presente nei metadati.
Vedi gli articoli di riviste di molte aree scientifiche e compila una bibliografia corretta.
1
Yasni, Raynal, e Heri Yulianto. "PERAN BELANJA MODAL DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA". Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi 4, n. 1 (30 novembre 2020): 39–63. http://dx.doi.org/10.35837/subs.v4i1.819.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua instrumen kebijakan belanja pemerintah dalam mengatasi ketimpangan daerah yang diukur dengan indeks Theil. Penelitian ini menggunakan unit analisis kabupaten/kota yang ada di tiap provinsi sebagai objek. Data penelitian berbentuk data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS dalam kurun waktu 2012 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap indeks Theil provinsi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel rasio belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan Provinsi di Indonesia, sedangkan rasio belanja bantuan sosial bepengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Hasil penelitian ini turut menegaskan pentingnya bentuk kebijakan dibandingkan sekedar jumlah belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
2
Meladia, Meladia, Muhammad Nadjib e Muhammad Akbar. "PENGGUNAAN HASHTAG (#)AKUN TWITTER DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM UPAYA MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK". KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi 6, n. 2 (7 novembre 2018): 241. http://dx.doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5321.
Testo completoAbstract (sommario):
ABSTRAK Perkembangan media sosial terus mengubah cara berkomunikasi. Satu alat yang belum diteliti yang tersedia pada platform media sosial adalah hashtag. Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) tipe dan fungsi Hashtag yang digunakan pada akun twitter @DitjenPajakRI. 2) isi Hashtag yang digunakan pada akun twitter @DitjenPajakRI. 3). Pengaruh penggunaan Hashtag pada akun twitter @DitjenPajakRI untuk membangun kesadaran membayar pajak masyarakat dengan model AISAS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan analisis isi kuantitatif dan analisis regresi menguji variable dari hashtag ke dalam model AISAS. Adapun total hashtag yang dianalisis adalah sejumlah 51 hashtag selama periode 1 Januari – 31 Maret 2016 dan populasi survei adalah follower akun twitter @DitjenPajakRI, pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling-convienence sampling sebanyak lima puluh orang. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, kuisioner, dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan frekuensi tabulasi silang dan analisis regresi dengan bantuan program SPSS IBM 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tipe hashtag lebih dominan hasil retweet dan Fungsi Hashtag lebih banyak fungsi pengelompokkan; 2) Isi Hashtag lebih banyak bertopik kegiatan, bersifat informatif dan tautan berupa photo; 3) Tweet menggunakan Hashtag di sosial media dalam kegiatan penyuluhan online kesadaran membayar pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan kepada attention, interest, search, action, dan share berdasarkan hasil uji model yang dilakukan, dengan memanfaatkan fitur yang ada di sosial media di harapkan membantu pemerintah dan lembaga non profit dalam kegiatan penyuluhan, dan kampanye kesadaran masyarakat.
3
Haramaini, Muhammad Nashiruddin. "Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid Oleh Direktorat Jenderal Ebtke Di Indonesia". Journal of Economics and Business UBS 12, n. 6 (10 gennaio 2024): 3730–46. http://dx.doi.org/10.52644/joeb.v13i1.927.
Testo completoAbstract (sommario):
Indonesia berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi 88.3% pada tahun 2015 menjadi 99,63% pada 2022. Capaian ini diantaranya dengan mengejar elektrifikasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan transmigrasi, banyak diantaranya di pulau-pulau terpencil. Usaha ketenagalistrikan di Indonesia yang hanya melibatkan sedikit sektor swasta menyebabkan listrik pedesaan harus ditanggung oleh pemerintah. Salah satu program penting adalah penerapan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan (ET). Tugas ini dibebankan kepada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE). Tujuan utama program ini adalah meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus meningkatkan porsi ET pada bauran energi nasional. Kajian ini bertujuan meneliti sejauh mana program ini dilaksanakan dan mendapatkan aspek keberlanjutan yang penting untuk mengevasluasi keberhasilan program tersebut. Kajian ini membatasi hanya untuk program kelistrikan pedesaan yang dibiayai APBN DJ EBTKE dengan jenis pembangkit PLTMH dan PLTS. Kebaruan penelitian ini menggunakan data terakhir sampai 2022 dan kajian literatur kualitatif untuk melihat aspek keberlanjutannya. Keberhasilan program ini dievaluasi menggunakan aspek keberlanjutan. Temuan kajian ini mendapatkan bahwa program ini dinilai baik pada dimensi teknis, sosial/ etis, dan lingkungan. Tetapi program ini sangat kurang jika dinilai dari dimensi ekonomi dan organisasi/ institusi. Kebijakan pemerintah pusat yang berbasiskan capaian tahunan anggaran APBN cenderung menggunakan pendekatan top-down dan menetapkan tujuan jangka pendek, dengan indikator kapasitas pembangkit terpasang (installed capacity). Sedangkan komunitas pedesaan sebagai pengguna dan stakeholder kunci program ini cenderung diperlakukan sebagai penerima bantuan dan kurang dilibatkan secara penuh. Akibatnya keberlanjutan pembangkit yang terpasang menjadi tantangan besar di masa mendatang.
4
Dalil, Ahmad, Sukidin` Sukidin e Wiwin Hartanto. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2018". JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial 14, n. 1 (1 aprile 2020): 178. http://dx.doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598.
Testo completoAbstract (sommario):
Otonomi daerah diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, baik pelayanan yang sifatnya langsung maupun pelayanan yang tidak langsung, seperti pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, sehingga penyediaan barang publik dan pelayanan publik dapat lebih terjamin. Alokasi Belanja Modal dilandasi oleh kebutuhan daerah dari sarana dan prasarana, untuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Variabel yang berpengaruh terhadap pangalokasian Belanja Modal antara lain seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2013-2018. Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari dokumen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan estimasi model Fixed Effect Model (FEM) dan bantuan program aplikasi EViews 9.0. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 sebesar 90,2918% sisanya sebesar 9,028% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. secara parsial 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.
5
Pratama, Nikolaus Chrismas Ananda, e Sony Hartono. "Tinjuan Prosedur Operasional Media Sosial Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Edukasi Perpajakan". JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) 6, n. 2S (10 dicembre 2022): 472–87. http://dx.doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1856.
Testo completoAbstract (sommario):
Media sosial merupakan salah satu saluran edukasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Direktorat P2 Humas). Sifat media sosial yang dinamis ini tentu mengharuskan Direktorat P2Humas DJP untuk dapat merumuskan suatu prosedur operasional yang sesuai untuk setiap platform media sosial. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi prosedur operasional media sosial DJP dalam menyelenggarakan edukasi perpajakan dengan praktiknya di lapangan, beserta hambatan, tantangan, dan strateginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur operasional di beberapa media sosial DJP, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, sudah diatur dalam regulasi terbaru, yaitu KEP-701/PJ/2019. Namun, untuk media sosial lainnya, seperti Tik Tok, Spotify, dan Linkedin, belum diatur dalam regulasi khusus. Dalam praktiknya, media sosial DJP masih mempunyai beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan tersebut adalah respons negatif dari masyarakat, sehingga DJP harus bisa mengelola respons tersebut dengan baik.
6
Angelina Nayoan, Glaidy, Moh Rusdiyanto U. Puluhulawa e Jufryanto Puluhulawa. "Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan". Journal of Comprehensive Science (JCS) 2, n. 4 (10 aprile 2023): 892–906. http://dx.doi.org/10.59188/jcs.v2i4.295.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menangani tindak pidana bea cukai dan untuk menganalisis bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pejabat PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah tindak pidana fiskal. PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penyampaian hasil penyidikan dari PPNS ke penyidik Polri baik secara lisan maupun tertulis. Sementara pelaksanaan pengawasan penyidikan dapat dilakukan dalam bentuk bantuan penyidikan yang berupa bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuan upaya paksa
7
Dewi, Riana Rachmawati, Purnama Siddi e Kartika Hendra Titisari. "PENDAMPINGAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT MENUJU KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK ORANG PRIBADI". JURNAL CEMERLANG : Pengabdian pada Masyarakat 2, n. 2 (29 giugno 2020): 98–108. http://dx.doi.org/10.31540/jpm.v2i2.612.
Testo completoAbstract (sommario):
Edukasi pentingnya pajak dan kesadaran membayar pajak menjadi bagian dari strategi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang akhirnya realisasinya akan dikembalikan kepada masyarakat. Bentuk edukasi lain yang mulai dikembangkan yaitu program kerjasama dengan masyarakat di bidang pendidikan dengan menggandeng perguruan tinggi dengan program Relawan Pajak yang menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang utamanya adalah dengan coaching dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat. Tujuan yang diharapkan adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam melaporkan SPT OP pada tahun 2019. Tim PKM yang ditempatkan di KPP Surakarta sudah memberikan bantuan kepada wajib pajak OP baik di KPP Surakarta maupun melalui melalui jemput bola dengan mendatangi lokasi pekerjaan wajib pajak.
8
Juliana, Rifka, Sakhyan Asmara e Dewi Kurniawati. "MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF DARI PEMBERITAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KEBUTUHAN POKOK". KomunikA 18, n. 2 (1 settembre 2022): 17–35. http://dx.doi.org/10.32734/komunika.v18i2.9545.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen komunikasi krisis dan strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi dampak negatif dari pemberitaan pajak pertambahan nilai barang kebutuhan pokok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ditetapkan dengan prosedur purposif sehingga diperoleh 4 (empat) informan yang merupakan kepala seksi di Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan. Keabsahan data melalui triangulasi sumber data dengan mewawancarai 3 (tiga) informan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen komunikasi krisis Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi dampak negatif pemberitaan tentang pajak pertambahan nilai barang kebutuhan pokok dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap pre-crisis dilakukan dengan pendeteksian krisis melalui monitoring dan analisis berita secara berkala, dan mempersiapkan krisis dengan membentuk tim krisis dan menunjuk juru bicara sesuai SE-17/PJ/2017; tahap crisis dilakukan dengan menyusun dokumen strategi komunikasi, mengumpulkan para pembuat konten Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan pesan krisis melalui banyak saluran komunikasi, menjaga konsistensi pesan krisis dengan mengizinkan juru bicara tertunjuk saja yang menyampaikan pesan krisis secara langsung, menginstruksikan unit vertikal untuk menayangkan konten-konten yang dibagikan di media sosial Direktorat Jenderal Pajak, dan melaksanakan internalisasi kepada Kepala Bidang Humas dan Kepala Seksi Kerja Sama di seluruh kantor wilayah, namun Direktorat Jenderal Pajak kurang responsif dalam merespon krisis; dan tahap post-crisis melakukan evaluasi dengan monitoring dan analisis berita kembali, mengecek komentar di media sosial, dan mencari berita populer di Google. Strategi komunikasi krisis Direktorat Jenderak Pajak dalam merespon dampak negatif dari pemberitaan tentang pajak pertambahan nilai barang kebutuhan pokok dilakukan dengan strategi denial dengan teknik penyangkalan yaitu menolak desas-desus yang menyatakan bahwa semua barang kebutuhan pokok akan dikenakan pajak dan strategi bolstering dengan teknik mengingatkan kepada publik bahwa rencana penerapan PPN barang kebutuhan pokok yang bersifat premium agar berkeadilan.
9
Sholihah, Zhafirah, e Ahmad Junaidi. "Analisis Instagram Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam Menjangkau Generasi Muda". Prologia 8, n. 1 (18 marzo 2024): 1–9. http://dx.doi.org/10.24912/pr.v8i1.21490.
Testo completoAbstract (sommario):
Technological advances have made people switch into new media which marked by internet, smartphones, and digital platformsespecially social media. Currently, the massive development of social media has made organizations and government agencies begin to switch to using social media, especially Instagram for publication activities. This is also what the Public Relations Team of Direktorat Jenderal Perhubungan Laut does by utilizing Instagram to reach its target audience; gen z and millennials. This study uses a qualitative research approach with a case study method. There are three theories used, such as government public relations, generation z and millennials, and New Media Theory by Pierre Levy. Based on DJPL's Instagram analysis, it shows that Dirjan Perhubungan Laut prioritizes creative and interactive content production on Instagram, change the appearance of the Instagram account to be more relatable for younger audiences, improves the capabilities of the internal team, and forms an external community consisting of the younger generation so that it can attract their attentions to reach its target audience, specifically Gen Z and Millennials. Kemajuan teknologi yang kian pesat membuat manusia berpindah ke era media baru yang ditandai dengan adanya internet, ponsel pintar, dan kemunculan platform digital yaitu media sosial. Saat ini, perkembangnya media sosial yang masif membuat organisasi maupun instansi pemerintah mulai beralih menggunakan media sosial khususnya Instagram sebagai sarana publikasinya. Hal itu pula yang dilakukan oleh Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan memanfaatkan Instagram dalam menjangkau sasaran audiensnya, yaitu generasi z dan milenial. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Terdapat tiga teori konsep yang digunakan, yaitu humas pemerintah, generasi Z dan milenial, dan teori New Mediaoleh Pierre Levy. Berdasarkan analisis Instagram @djplkemenhub151, menunjukkan bahwa Instagram Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengutamakan produksi konten yang kreatif dan interaktif, merombak tampilan Instagramnya menjadi lebih kekinian agar terhubung dengan generasi muda, meningkatkan kemampuan tim internal, serta membentuk komunitas eksternal yang beranggotakan generasi muda agar dapat menarik perhatian sehingga dapat memperluas sasaran audiensnya yakni generasi Zdan milenial.
10
Popi Nopiyanti Lestari e Idrianita Anis. "PENGARUH INTENSITAS MORAL DAN KOMITMEN PROFESIONAL TERHADAP INTENSI WHISTLE-BLOWING: BUKTI EMPIRIS DARI INSTANSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK". Jurnal Ekonomi Trisakti 3, n. 1 (20 marzo 2023): 1899–910. http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.16355.
Testo completoAbstract (sommario):
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan whistle-blowing dengan menerapkan dua elemen dari Intensitas Moral, besarnya konsekuensi dan konsensus sosial dengan komitmen profesional sebagai variabel tambahan. Penelitian cross-sectional menggunakan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang diadopsi dari penelitian sebelumnya. Kuesioner survei dibagikan kepada responden target 205 pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Temuan mengungkapkan bahwa intensitas moral dan komitmen profesional secara signifikan mempengaruhi niat untuk melakukan tindakan whistle-blowing. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketika individu lebih berkomitmen terhadap karir dan instansinya, mereka akan bertindak secara etis dan berada di bawah norma profesional, sehingga mereka akan cenderung untuk melakukan whistle-blowing. Di sisi lain, upaya perlindungan terhadap saksi atau whistleblower menjadi salah satu katalisator terciptanya sistem whistle-blowing pada suatu instansi. Hasil penelitian tersebut dapat memudahkan instansi untuk menerapkan sistem whistle-blowing yang berintregritas dan terpercaya serta memberikan beberapa opsi kebijakan pajak yang dapat diambil oleh pemerintah sebagai upaya dalam mengurangi dampak whistle-blowing.
11
Amanda, Rahayu. "Pemanfaatan Jejaring Sosial Twitter Sebagai Media Penyebaran informasi Publik (Studi Pada Akun Twitter @djplkemenhub151)". Widya Komunika 12, n. 2 (4 novembre 2021): 13. http://dx.doi.org/10.20884/1.wk.2021.12.2.4567.
Testo completoAbstract (sommario):
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) memiliki media sosial twitter untuk menyebarkan informasi publik dengan nama pengguna @djplkemenhub151. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan jejaring sosial twitter sebagai media penyebaran informasi publik oleh Humas DJPL.
Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah The Circular Model of SoMe, terdiri dari 4 tahap yaitu Share (berbagi), Optimize (optimisasi), Manage (mengelola), dan Engage (melibatkan) yang dikemukakan oleh Regina Luttrell. Keempat tahapan model komunikasi di media sosial tersebut digunakan untuk mengetahui apakah pemanfaatan jejaring sosial twitter sebagai media penyebaran informasi publik oleh Humas DJPL sudah berjalan secara optimal atau belum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnometodologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Wawancara mendalam dilakukan dengan satu orang key informan dan dua orang informan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber karena membandingkan data atau informasi melalui wawancara.
Hasil penelitian menunjukan pada tahap share, media sosial twitter yang dipilih Humas DJPL sudah tepat. Pada tahap optimize, pemanfaatan twitter DJPL belum dilakukan secara maksimal karena Humas DJPL tidak memiliki strategi khusus dalam mengembangkan akun twitternya. Pada tahap manage, Humas DJPL melakukan media monitoring secara manual dan terdapat kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga pengelolaan twitter DJPL masih sama dengan media sosial DJPL lain, artinya tidak memiliki admin pengelola khusus. Pada tahap engage, Humas DJPL belum menggunakan influencer pada akun media sosial twitternya dan belum memiliki cara efektif untuk menarik minat followers melakukan interaksi pada akun twitter @djplkemenhub151.
Kesimpulan pada penelitian ini adalah pemanfaatan twitter sebagai media penyebaran informasi publik oleh Humas DJPL belum berjalan secara optimal. Humas DJPL tidak melakukan tahapan-tahapan model komunikasi di media sosial secara lengkap dan masih terdapat kendala berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan twitter @djplkemenhub151.
Kata Kunci: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL), Twitter, The Circular Model of SoMe
12
Adhiatma, Pravitea Yulia, e Siti Muslichatul Mahmudah. "Optimalisasi Integrasi Media Sosial Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi Publik". Jurnal Pustaka Komunikasi 6, n. 2 (30 settembre 2023): 232–46. http://dx.doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.2648.
Testo completoAbstract (sommario):
Keterbukaan Informasi Public must be implemented by government agencies based on Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018, one of which is the Directorate General of Corrections. The Public Relations Directorate of Corrections plays a major role in maintaining the positive image of the institution, including social media integration which can reach a wide audience. This study aims to determine the optimization in the integration of social media owned by the Directorate General of Corrections as a form of Keterbukaan Informasi Publik based on the 4C concept and The Circular Model of Some for Social Communication, using a descriptive-qualitative method. Interviews were conducted with one key informant and two informants, and results found related to characteristics, stages of management, as well as obstacles and solutions in optimizing social media. Research shown that the Directorate General of Corrections makes Instagram the main media, while other social media such as Twitter, Facebook and YouTube as supporting social media for content publication. Time management planning, content themes, collaboration, interactive communication and feature utilization are also carried out to support the information provided through social media.
13
Ansyar, Lailancika, e Junianto Junianto. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Publikasi oleh Humas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan". Blantika: Multidisciplinary Journal 2, n. 2 (25 dicembre 2023): 158–64. http://dx.doi.org/10.57096/blantika.v2i2.84.
Testo completoAbstract (sommario):
Pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi dalam pemerintahan telah menjadi fenomena penting dalam era digital. Penelitian ini menginvestigasi praktik pemanfaatan media sosial oleh Humas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan media sosial oleh DJPSDKP dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten media sosial DJPSDKP, wawancara dengan staf Humas DJPSDKP, dan survei kepada pengikut media sosial DJPSDKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DJPSDKP telah berhasil memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan transparansi, memfasilitasi partisipasi publik, dan memperluas jangkauan informasi mereka kepada masyarakat. Meskipun telah mencapai banyak keberhasilan, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi untuk evaluasi lebih lanjut terkait dampak media sosial terhadap citra dan persepsi DJPSDKP. Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan berharga bagi lembaga pemerintah serupa dalam memaksimalkan potensi media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif.
14
Setyoningtyas, Yusi Dwi, Emmy Darmawati e Sutrisno Mardjan. "Evaluasi Keberlanjutan Pemanfaatan Alat Dan Mesin Pertanian Pascapanen Kopi". Jurnal Keteknikan Pertanian 10, n. 2 (21 settembre 2022): 162–71. http://dx.doi.org/10.19028/jtep.010.2.162-171.
Testo completoAbstract (sommario):
Kopi sebagai penyumbang devisa terbesar keempat Indonesia dan produksinya didominasi perkebunan rakyat dengan pengelolaan yang terbatas. Untuk mendukung hilirisasi kopi lokal maka Direktorat Jenderal Perkebunan mengembangkan peralatan pascapanen kopi melalui bantuan alat dan mesin (alsintan) pascapanen dan pengolahan kopi. Sehingga evaluasi pemanfaatan alsintan terhadap keberlanjutan perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan pembangunan industri prioritas kopi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi keberlanjutan pemanfaatan bantuan alsintan pascapanen kopi bantuan pemerintah periode tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan metodologi survei melalui pendekatan expert systemdengan teknik analisis yakni: Data Envelopment Anaysis (DEA) dan Analitycal Hierarchical Process (AHP). Penelitian ini menunjukkan bahwa status keberlanjutan pemanfaatan alat dan mesin pertanian pascapanen kopi semua poktan masuk dalam kategori baik pada aspek ekonomi dan teknologi. Sedangkan rekomendasi strategi peningkatan pemanfaatan alsintan pascapanen kopi sesuai alternatif yang diprioritaskan adalah bahan baku dengan stakeholder yang berperan yaitu poktan.
15
Kevin Fransiskus Nicolas e Arwina Karmudiandri. "DASHBOARD EXECUTIVE BANTUAN SOSIAL PADA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI MBKM". PAKDEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, n. 3 (19 agosto 2022): 133–40. http://dx.doi.org/10.58222/pakdemas.v1i3.54.
Testo completoAbstract (sommario):
Kegiatan magang dilakukan di Sekretariat Jendral DPR RI. Sekretariat Jendral DPR RI adalah unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Project yang dilakukan adalah membuat dashboard yang ditujukkan untuk anggota DPR RI. Project ini bertujuan untuk mengasah skill dari mahasiswa magang. Pembuatan dashboard dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pencarian data, cleaning data, pembuatan konsep dashboard, pembuatan dashboard, design dashboard, dan pembuatan mobile apps dashboard. Tema dashboard yang diambil adalah terkait dengan bantuan sosial. Mahasiswa magang juga diberikan tugas untuk membuat kajian tentang bantuan sosial. Hasil akhir dari project ini ialah prototype Satu Data DPR RI. Berbagai masukan yang dihasilkan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan sistem yang bertujuan untuk membantu kinerja anggota dewan dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan tiga fungsi DPR RI.
16
Syahrin, Muhammad Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, n. 1 (28 marzo 2018): 43. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57.
Testo completoAbstract (sommario):
Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Perwujudan kedaulatan negara tersebut diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, kini kedaulatan negara berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut, dapat dilihat dari semakin meningkatnya keberadaan pengungsi dan pencari suaka. Belum lagi adanya eksodus tenaga kerja asing asal Tiongkok yang kini mulai mengekspansi sektor ketenagakerjaan. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana keberlakuan eksistensi kedaulatan negara Indonesia dalam perspektif keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa permasalahan kebijakan bebas visa kunjungan, keberadaan pengungsi dan pencari suaka, serta eksodus tenaga kerja asing Tiongkok berdampak langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan negara. Inilah yang menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjadi otoritas terdepan dalam menjaga wibawa pintu gerbang negara (bhumi pura wira wibawa).
17
Mahyuddin, Andi Ilham Muliawan. "TANTANGAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN". Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik 10, n. 1 (20 febbraio 2023): 222–30. http://dx.doi.org/10.37606/publik.v10i1.577.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan kendala yang dihadapi oleh penjabat rumpun JFT Penyuluh Pajak di lingkup Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan kinerja JFT Penyuluh Pajak agar dapat meningkatkan hasil penerimaan pajak negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan alat untuk menggali dan memahami pandangan individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Dalam hal ini penelitian ini mengumpulkan fakta di lingkup Direktorat Jenderal Pajak mnengenai tantangan dan kendala yang dihadapai oleh JFT Penyuluh Pajak mulai dari workload analysis dan berbagai data sekunder lainnya. hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan dan kendala internal dimana para penyuluh pajak ini berikan tugas administrasi yang melebihi jam kerja normal per jabatan. Sehingga para fungsional penyuluh pajak ini terhambat dalam melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu melakukan Penyuluhan dan Pengembangan Penyuluhan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat (dalam hal ini adalah Wajib Pajak) ataupun pihak lain yang membutuhkan terkait peraturan perpajakan dengan harapan dapat memberikan motivasi kepada para wajib pajak yang pada ujungnya nanti berdampak pada peningkatan pendapatan negara.
Kata Kunci: Beban Kerja, Kinerja Pegawai, Manajemen, Penyuluh Pajak
18
Fernando, David, Razico P. Putra e Satria Yulanda. "KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES)". Jurnal Sains Riset 11, n. 1 (16 aprile 2021): 57–63. http://dx.doi.org/10.47647/jsr.v11i1.399.
Testo completoAbstract (sommario):
PBB membentuk suatu organisasi internasional khusus yang bertanggungjawab dalam penanganan pengungsi secara internasional. Organisasi tersebut dinamakan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Organisasi internasional ini secara khusus menangani pengungsi, pencari suaka, orang-orang tanpa kewarganegaran, dan pengungsi internal. Tugas dari UNCHR meliputi tentang penentuan status pengungsi, relasi dengan pemerintah dan peningkatan kapasitas, kerjasama dan perlindungan berbasis komunitas, solusi komprehensif, dan mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan. UNHCR berperan penting sebagai determinator status pengungsi dan sebagaiinisiator/fasilitator perlindungan dan bantuan terhadap para pengungsi. Selain itu dalam menangani pengungsi. UNHCR melakukan berbagai kerjasama yang strategis dengan organisasi regional/internasional lainnya seperti UNICEF, UNDP, UNWFP, WHO. UNHCR merupakan organisasi khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan melindungi dan menjamin HAM serta upaya memanusiawikan para pengungsi internasional, sebagai akibat dari suatu peperangan ataupun konflik bersenjata yang berkepanjangan, pertikaian internal dan berbagai persoalan dalam negeri lainnya.
19
Sari, Ratih Fatikha, Rochmat Hidayat e Eka Wildanu. "EFEKTIFITAS KERJA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) DESA DALAM VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI DESA CIWARINGIN KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON". SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi 15, n. 01 (15 luglio 2021): 55–64. http://dx.doi.org/10.32534/jsfk.v15i01.1992.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas kerja dalam hal verifikasi data bantuan sosial oleh Pusat Kesejahteraan Sosial Desa (Puskesos) di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait verifikasi data penerima bantuan sosial dan pendataan masyarakat pra sejahtera, Puskesos ‘Annisa’ Desa Ciwaringin sudah efektif. Dilihat dengan pencapaian indikator mengenai efektifitas kerja diantaranya Transparansi, Tujuan, Strategi, Mekanisme, Cara Kerja, Perencanaan, Penyusunan Program, Sarana Prasarana, Pelaksanaan Dan Evaluasi kerja sesuai dengan Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.
20
Sari, Dewi Nur Kumala, e Muhammad Azam Kholilurrohman. "Implementasi Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan". Jurnal Administrasi Pendidikan Islam 1, n. 1 (26 marzo 2019): 69–83. http://dx.doi.org/10.15642/japi.2019.1.1.69-83.
Testo completoAbstract (sommario):
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelayanan administratif di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dalam melayani pengajuan izin operasional pondok pesantren. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan Kualitatif. Subjek penelitiannya adalah Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Pengelola Data Pondok Pesantren, Pengembangan Kurikulum Evaluasi Pondok Pesantren, Pengelola Bantuan Operasional Pondok Pesantren, Pengelola Pendidikan Pondok Pesantren.Setelah dilakukan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Lamongan telah melayani permohonan izin operasional pondok pesantren sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3668 Tahun 2019 dengan mengikuti perkembangan era digital saat ini yakni melalui situs web Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
21
Gardiana, Marieti Debyora, Andre Noevi Rahmanto e Ign Agung Satyawan. "Peran Humas PTNBH dalam Pengelolaan Media Sosial untuk Meningkatkan Keterlibatan Stakeholders". JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 7, n. 1 (1 gennaio 2024): 41–50. http://dx.doi.org/10.54371/jiip.v7i1.2455.
Testo completoAbstract (sommario):
Keleluasaan otonomi pengelolaan keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), diikuti dengan tanggung jawab untuk mencari dan memperoleh sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan kepercayaan masyarakat yang dapat diperoleh dari adanya jalinan hubungan baik antara institusi dengan seluruh stakeholders. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran tim humas dalam pengelolaan media sosial sehingga dapat meningkatkan keterlibatan stakeholders. Dengan metode deskriptif kualitatif, dilakukan wawancara terhadap tim humas dan juga analisis isi media sosial instagram tiga PTNBH yang meraih Anugerah Humas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Diktiristek) untuk kategori media sosial pada tahun 2021. Dengan menerapkan keenam strategi pemeliharaan relasional online, maka tim humas PTNBH telah menjalankan perannya dalam membentuk citra institusi melalui pemanfaatan instagram secara optimal untuk dapat meningkatkan keterlibatan stakeholders.
22
Yuliyanto, Yuliyanto. "Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, n. 1 (28 marzo 2018): 103. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.103-113.
Testo completoAbstract (sommario):
Dalam mekanisme penahanan tentu saja terdapat pelayanan tahanan yang harus diterapkan oleh aparatur penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan. Suatu pelayanan tahanan sudah seharusnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi pelayanan tahanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sehingga dari implementasi ini dapat dilihat juga efektifitas pelayanan tahanan maupun kendala dalam melakukan pelayanan tahanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi tahanan di rumah tahanan, dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian merekomendasikan beberapa hal yaitu: (1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan agar segera membuat dan menyelesaikan draf Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pelayanan tahanan; (2) Aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, hakim/ petugas pengadilan, dan petugas Rutan/Lapas) perlu meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas terkait pelayanan tahanan; dan (3) Kementerian Keuangan agar membuat regulasi/surat edaran terkait dengan besarnya jumlah anggaran untuk pemberian makan para tahanan, baik di Kepolisian, KPK, maupun di Rumah Tahanan Negara, sehingga tidak bervariasi besarannya; dan (4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga dalam rangka pengembangan kompetensi bagi petugas Rutan/ Lapas dalam melaksanakan pelayanan tahanan, serta memaksimalkan kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga dalam rangka memberikan bantuan hukum.
23
Anggraini, Wardah, e Cahniyo Wijaya Kuswanto. "Teknik Ceklist Sebagai Asesmen Perkembangan Sosial Emosional di RA". Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini 2, n. 2 (31 dicembre 2019): 61–70. http://dx.doi.org/10.24042/ajipaud.v2i2.5248.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan teknik ceklis sebagai asesmen untuk mengetahui perkembangan sosial emosional anak usia dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan teknik ceklis sebagai asesmen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan sosial emosional. Penelitian ini dengan teknik pengumpulan data diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di RA Insan Mulia Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa RA Insan Mulia Bambanglipuro melaksanakan teknik asesmen untuk menilai perkembangan anak didiknya dengan menggunakan teknik ceklis, catatan anekdot serta hasil karya. termasuk untuk penilaian perkembangan sosial emosional menggunakan ketiga teknik tersebut, namun salah satu teknik yang paling menonjol untuk digunakan adalah teknik ceklis. Teknik ceklis ini digunakan oleh RA Insan Mulia sesuai dengan Pedoman Penilaian Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015.Kata Kunci: Teknik Ceklis, Asesmen, Perkembangan Sosial Emosional
24
Sihombing, Januardo Sulung Partogi. "REDIVASI KELEMBAGAAN OTORITAS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERPAJAKAN NASIONAL YANG PROGRESIF". Jurnal Ius Constituendum 5, n. 1 (13 maggio 2020): 140. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093.
Testo completoAbstract (sommario):
<p>Dalam rangka melakukan ultimasi atas kinerja kelembagaan otoritas pajak di Indonesia, maka diperlukan sebuah studi hukum yang berlatar belakang sosial. Intisari dari pemberlakuan nilai atas hasil kajian ini akan bermuara pada urgensi untuk mewujudkan tindakan redivasi yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak. Adapun unsur filosofis yang digunakan dalam artikel ini adalah kepentingan reinstitusionalisasi dan tujuan negara demi pemberlakuan sistem perpajakan yang progresif. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer kemudian dianalisis secara deskriptif dan diolah secara kualitatif. Kesimpulan dari artikel ini adalah jika ditilik lebih lanjut dari skala penerimaan pungutan pajak wajib dalam tugasnya sebagai <em>backbone</em> di pos penerimaan negara, Indonesia masih dianggap tertinggal jauh, namun pembaharuan dan perencanaan perbaikan konsep terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi suatu badan yang lebih otonom seperti beberapa negara lain. Upaya redivasi dalam mewujudkan sistem perpajakan nasional yang progresif dapat diusahakan dengan memberlakukan teori dari Paul Bohannan, yang menjelaskan pentingnya pengaturan pelembagaan kembali dari norma-norma (<em>reinstitutionalization of norms</em>), hal ini sesuai dengan kondisi kelembagaan perpajakan Indonesia yang masih bercampur fungsi <em>budgetair </em>dan <em>regulerend</em>nya sehingga menghambat optimalisasi kinerja.</p>
25
Hamriani, Hamriani. "PENINGKATAN KEGIATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL PADA KELURAHAN BONTOKADATTO KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR". Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, n. 01 (8 giugno 2022): 59–66. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26294.
Testo completoAbstract (sommario):
Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Pengabdian ini dilaksanakan dalam pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian tersebutkurang memiliki fasilitas pada bidang tersebut. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Bontokadatto sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Bontokadatto. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Bontokadatto.
26
Tike, Arifuddin. "PENINGKATAN KUALITAS POTENSI MASYARAKAT PADA DESA KASSI BULENG KECAMATAN SINJAI BORONG PADA BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN". Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, n. 01 (8 giugno 2022): 43–50. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26292.
Testo completoAbstract (sommario):
Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Pengabdian ini dilaksanakan dalam bidang sosial dan keagamaan, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian tersebut memiliki potensi pada bidang tersebut, namun belum terlaksana secara maksimal oleh karena kekurang sarana. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Cabenge sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Desa Kassi Buleng. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Desa Kassi Buleng
27
Priyadi, Dhisa Tania, Mahendro Sumardjo e Santosa Iman Mulyono. "PENGARUH KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASIONAL, DAN JOB INSECURITY TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR (OCB) (STUDI PADA PEGAWAI NON-PNS KEMENTERIAN SOSIAL RI)". Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, n. 1 (21 settembre 2020): 10–22. http://dx.doi.org/10.31933/jimt.v2i1.282.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan job insecurity terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai honorer Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sampel yang digunakan sebesar 75 responden dengan menggunakan teknik probability sampling, khususnya simple random sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.259; 2) Komitmen Organisasional berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.777; dan 3) Job Insecurity menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan nilai koefisien jalur sebesar -0.071.
28
Afif, Ahmad. "PENYULUHAN KESADARAN MASYARAKAT KELURAHAN CABENGE KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG TENTANG URGENSI KEBERSIHAN". Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, n. 01 (7 giugno 2022): 29–34. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26285.
Testo completoAbstract (sommario):
Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di kelurahan Cabenge kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng. Pengabdian ini dilaksanakan dalam bidang kesehatan, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian kesadaran tentang urgensi kebersihan masih sangat minim. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Cabenge sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Cabenge. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Cabenge.
29
Fauzi, M., e Ismandianto Ismandianto. "ANALISIS WACANA KRITIS PROGRAM ACARA KICK ANDY EPISODE PENGAKUAN JOHN KEI DARI BALIK NUSAKAMBANGAN". Medium 8, n. 2 (29 gennaio 2021): 21–32. http://dx.doi.org/10.25299/medium.2020.vol8(2).5631.
Testo completoAbstract (sommario):
Televisi merupakan media massa strategis yang dapat digunakan untuk menyebar-kan wacana oleh berbagai kelompok sosial dan politik yang ditampilkan didalamnya melalui pemberitaan maupun program acara yang disiarkan. Pada tahun 2019 pro-gram acara Talkshow yang memiliki rating tinggi menurut survei KPI adalah pro-gram acara Kick Andy yang ditayangkan oleh Metro TV. Menjadi menarik ketika Kick Andy mengundang seorang narapidana kasus pembunuhan bernama John Refra alias John Kei sebagai narasumber. Tujuan penelitian untuk mengetahui struktur teks, kognisi sosial, dan kontek sosial episode Jhohn Kei dari balik penjara nusa-kambangan. Metode digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan ana-lisis wacana kritis model Teun Van Dijk. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi pada tayangan episode Pengakuan John Kei dari Balik Nusakambangan Hasil Penelitian pada elemen teks menunjukkan bahwa tema diangkat cerita inspiratif dan hal-hal tidak diketahui masyarakat luas mengenai sosok John Kei. Pada kognisi sosial didapatkan hasil bahwa Kick Andy ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tidak melakukan stigma dan diskriminasi kepada para mantan narapidana. Sedangkan dalam konteks sosial, epi-sode ini diproduksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berisi pesan himbauan John Kei dari dalam penjara kepada anak buah dan teman-temannya un-tuk berubah dan bertaubat.
30
Setiadi, Henky. "ANALISIS KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KINERJA DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAMBI". Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan 10, n. 03 (26 dicembre 2021): 497–511. http://dx.doi.org/10.22437/jmk.v10i03.15776.
Testo completoAbstract (sommario):
Peningkatan mutu pelayanan Perguruan Tinggi menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepuasan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan STIE Jambi yaitu mengukur kinerja dosen STIE jambi dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan kebijakan dimasa mendatang. Metode penelitian menggunakan metode survei melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa STIE Jambi yang menjadi responden penelitian. Instrumen yang digunakan dalam mengukur Indeks Kepuasan Mahasiswa untuk kinerja dosen diadaptasikan dari instrumen sertifikasi dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari empat aspek penilaian, yaitu : (1) Kompetensi Pedagogik; (2) Kompetensi Profesional; (3) Kompetensi kepribadian; dan (4) Kompetensi Sosial. yang kemudian dikembangkan menjadi 24 butir pernyataan. (Negara, 2014). Hasil penelitian mengindikasikan ke- 24 unsur pelayanan di STIE Jambi yang semua dalam katagori baik
31
Bender, George Wilhelm. "Penggunaan Tiktok Dalam Kampanye Sadar Stunting 2022 Untuk Menurunkan Prevalensi Stunting". Jurnal Public Relations (J-PR) 3, n. 2 (19 gennaio 2023): 131–38. http://dx.doi.org/10.31294/jpr.v3i2.1699.
Testo completoAbstract (sommario):
Indonesia mempunyai tantangan besar dalam menikmati bonus demografi tahun 2020-2030 dimana dimana komposisi penduduk terdiri dari penduduk berusia produktif mencapai dua kali lipat penduduk berusia non produktif dikarenakan masih tingginya tingkat prevalensi stunting. Sebab stunting bukan hanya masalah tinggi badan di bawah rata-rata namun juga memperlambat perkembangan kecerdasan, keterbelakangan mental, kemampuan belajar yang rendah, serta risiko penyakit diabetes, hipertensi, dan obesitas. Untuk mencapai penduduk usia produktif yang berkualitas berbagai upaya dijalankan oleh pemerintah Indonesia diantaranya dengan kegiatan komunikasi lewat Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) dalam kampanye #SadarStunting. Mulai digunakannya media sosial Tiktok dalam kampanye tersebut seiring dengan strategi sasaran yang lebih mengarah kepada kaum muda sebagai orang tua masa depan. Tiktok sebagai media sosial yang paling pesat perkembangan penggunanya di Indonesia pada mulanya dianggap media sosial pinggiran karena banyak mengandung konten negatif. Namun berkembang menjadi media sosial yang banyak disukai kaum muda dan efektif untuk menyebarkan pesan-pesan positif kepada kaum muda termasuk kampanye #SadarStunting 2022. Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan bagaimana kampanye publik #SadarStunting 2022 yang dilakukan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) dengan menggunakan media sosial Tiktok dalam menyebarkan pesan kesehatan kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran terhadap stunting.
Keyword: media sosial, tiktok, kampanye, stunting
32
Yaqin, Ainul. "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN PEMBERIAN BIDIKMISI DENGAN FUZZY LOGIC (STUDI KASUS STMIK AMIKOM YOGYAKARTA)". CogITo Smart Journal 2, n. 1 (18 settembre 2016): 42. http://dx.doi.org/10.31154/cogito.v2i1.13.42-53.
Testo completoAbstract (sommario):
Sebagaimana isi Undang-undang Pasal 76 No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Amikom merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberikan amanah oleh pemerintah melalui direktorat jenderal pendidikan tinggi kementrian pendidikan nasional RI, untuk mengelola program bidikmisi. Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan untuk calon mahasiswa baru tidak mampu secara ekonomi namun yang berpotensi akademik baik.Berdasarkan data yang ada di STMIK Amikom, ada banyak calon mahasiswa penerima bidikmisi dengan berbagai macam latar belakang. Dalam implementasinya di amikom, pemberian bidikmisi masih menggunakan sistem manual dengan mencocokan profil penerima berdasarkan persayaratan bidikmisi, namun belum menggunakan sistem peringkat kelayakan penerima bidikmisi. Dalam proses pemilihan calon mahasiswa penerima bidikmisi di amikom masih memungkinkan pemilihan atau penilaian bersifat subyektif.Penerapan sistem pendukung keputusan berbasis logika fuzzy ke dalam sistem penentuan kelayakan penerima bidikmisi mampu memberikan solusi dan inovasi baru di bagian kemahasiswaan STMIK Amikom Yogyakarta. Target luaran dari dari penelitian ini adalah meningkatkan tingkat akurasi penentuan kelayakan bidikimisi.
33
Wattimena, Juneth Nelfia, Dami Siro Urbasa e Peter Manuputty. "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN BEASISWA BIDIKMISI MENGGUNAKAN METODE SAW (STUDI KASUS : BAG. KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS VICTORY SORONG)". Electro Luceat 6, n. 2 (3 novembre 2020): 124–32. http://dx.doi.org/10.32531/jelekn.v6i2.224.
Testo completoAbstract (sommario):
Beasiswa Bidikmisi adalah program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik, baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Sasaran program beasiswa Bidikmisi adalah lulusan satuan pendidikan SMA atau bentuk lain yang sederajat yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik. Universitas Victory Sorong juga mendapatkan beasiswa Bidikmisi yang berasal dari berbagai macam sumber. Namun sistem seleksi untuk penerima beasiswa Bidikmisi belum sepenuhnya terkomputerisasi, yaitu masih menggunakan Microsoft Office Excel. Memaksimalkan sistem pemberian beasiswa bagi setiap mahasiswa - mahasiswi secara tepat, maka perlu diterapkannya Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Bidikmisi Menggunakan Metode SAW (Studi Kasus : Bag. Kemahasiswaan Universitas Victory Sorong) sehingga dapat membantu mempercepat dan mempermudah pemberian beasiswa dalam membuat keputusan yang akurat bagi mahasiswa yang layak menerima beasiswa dan tidak.
34
Hafiar, Hanny, Farhan Suherman e Ade Kadarisman. "Pengelolaan Aktivitas Media Sosial Instagram @Ditjen.Dikti oleh Humas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Dalam Sosialisasi Kebijakan Kampus Merdeka". JCommsci - Journal Of Media and Communication Science 5, n. 2 (21 giugno 2022): 108–25. http://dx.doi.org/10.29303/jcommsci.v5i2.171.
Testo completoAbstract (sommario):
Humas Ditjen Diktiristek menggunakan Instagram sebagai media yang diperioritaskan dibandingkan dengan media sosial lainnya, namun pemahaman sasaran utama dari media ini justru rendah. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah menggambarkan bagaimana pengelolaan media sosial @ditjen.dikti oleh Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dalam Sosialisasi Kebijakan Kampus Merdeka yang meliputi proses share, optimize, manage, dan engage (The Circular Model of SoMe). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan Humas Ditjen Diktiristek dalam proses share menyadari Instagram dapat membangun komunikasi dua arah. Namun, Humas Ditjen Diktiristek belum optimal dalam penggunaan riset untuk aktivasi Instagram dan membangun kepercayaan publik. Pada proses optimize pemantauan perbincangan belum optimal karena menggunakan pihak ketiga yang juga Humas Ditjen Diktiristek belum mengetahui tools yang digunakan oleh pihak ketiga, pengecekan manual, dan penggunaan hastag yang belum sesuai dengan yang digunakan audiensnya. Peneliti menyarankan pada tahap share dilakukan riset secara komperhensif, mengunakan social media tools yaitu sprout sosial dengan fitur smart inbox agar dapat mengetahui apa yang sedang di perbincangkan oleh publik, dan serta mengecek mention menggunakan social media tools, yaitu Melthwater, Sysomos, Radian6, Linkfluence, Spiral116, Klout, dan Collective Intellect.
35
Wicaksono, Muhammad Wildan. "PODCAST SEBAGAI MEDIA KRITIK SOSIAL (ANALISIS WACANA DIGITAL PADA PODCAST MENDOAN “BUKANNYA MENGINJAK DEWASA MALAH MENGINJAK GULUNE WONG” DI SPOTIFY TERKAIT KASUS PENGANIAYAAN OLEH MARIO DANDY)". Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique 6, n. 1 (24 ottobre 2023): 107–21. http://dx.doi.org/10.62144/jikq.v6i1.245.
Testo completoAbstract (sommario):
Kasus penganiayaan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Mario Dandy terhadap David Ozora kerap menjadi sorotan bagi masyarakat. Kasus ini menuai kritik sosial yang diluncurkan masyarakat terhadap pejabat negara melalui berbagai media, termasuk new media. Penyampaian kritik sosial melalui new media dilakukan oleh podcast Mendoan di Spotify. Salah satu episodenya, yakni “Bukannya Menginjak Dewasa Malah Menginjak Gulune Wong”, podcast Mendoan melakukan kritik sosial terhadap kasus penganiayaan oleh Mario Dandy. Penulis melakukan analisis terhadap episode podcast tersebut sebagai subjek penelitian dengan metode analisis wacana digital yang memperhatikan empat hal, yakni teks, konteks, tindakan dan interaksi, serta ideologi dan kekuasaan. Penulis menemukan bahwa teks episode tersebut kental akan kritik sosial terutama penjelasan dan reaksi terhadap kasus Mario Dandy, isu perpajakan, anak orang kaya, serta pengguna motor gede. Konteks podcast yang terdiri dari latar belakang Mendoan sebagai Warga Negara Indonesia, pembayar pajak, berasal dari Jawa Timur, mantan penyiar radio, dan komedian menunjukkan kompetensinya dalam melakukan kritik sosial. Melalui Twitter, tindakan dan interaksi di luar podcast tersebut juga menunjukkan satire, kekesalan, hingga kecaman yang mengandung kritik. Ideologi dan kekuasaan podcast melalui karakternya sebagai new media tanpa meninggalkan fungsinya sebagai perkembangan dari media konvensional memberikan dampak terhadap social justice sekaligus menampung pendapat berbagai kalangan masyarakat.
36
Pramesthi Ratnaningtyas, Rr, e Muhammad Fauzi. "Sosialisasi Manajemen Media Sosial dan Fotografi di Bendhung Lepen". Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, n. 2 (8 agosto 2023): 201–6. http://dx.doi.org/10.51771/jukeshum.v3i2.546.
Testo completoAbstract (sommario):
Pengabdian masyarakat ini mengulas kendala Bendhung Lepen dalam pengelolaan promosi dan informasi yang disampaikan dalam instagram. Selain itu, tidak adanya manajemen sosial media, berdampak pada tidak tersedia jadwal yang tertata untuk mengunggah konten atau feed, desain feed, konten, foto, maupun video. Kegiatan dilakukan bersama dengan mahasiswa tersebut, dibagi menjadi beberapa divisi dengan tahapan pelaksanaan meliputi pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi manajemen promosi sosial media, fotografi dengan narasumber Bayu Pamungkas dari Migunani Creative. Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2022, merupakan upaya untuk mengajak masyarakat sekitar agar bisa lebih membangkitkan atau mengembangkan kualitas konten. Selanjutnya, dapat mengelola media sosial sebagai media promosi di era digital. Selain itu, juga membantu mendokumentasikan kegiatan di Bendhung Lepen seperti, bank sampah dan serah terima program BUMN. Suasana atau keadaan di seputaran lingkungan juga didokumentasikan sebagai arsip mitra. Pada kegiatan tersebut, tim juga membuatkan twibbon sebagai template unggah foto, serta video profile berjudul Profil Desa Wisata Bendhug Lepen. Video profile tersebut sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan secara berkesinambungan, seiring perubahan dinamika wisatawan atau kunjungan ke lokasi.
37
Mahendra, Arisfa, e Andi Heru Susanto. "PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN ETOS KERJA TERHADAP KOMPENSASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA". Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi 2, n. 2 (2 ottobre 2023): 82–94. http://dx.doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1949.
Testo completoAbstract (sommario):
Work discipline and work ethic that have been applied, good and in accordance with expectations will make an employee will be satisfied with his work. Applying high work discipline can improve the performance and achievement of the goals of the employee agency to the maximum. Therefore, this study aims to determine the influence of work discipline and work ethic on employee compensation. This research is a quantitative study in which the data analysis techniques used are, multiple linear regression tests, simultaneous tests (f), and partial tests (t). The number of samples in this study was 80 respondents with 25 statements on the questionnaire. This study used SPSS analysis tool version 25. The results of this study show that there is a positive and significant influence between work discipline and work ethic both simultaneously and partially on employee compensation of the Directorate General of Industrial Relations Development and Labor Social Security.
38
Misbach, Almahsun, Panji Suwarno e Bayu Asih Yulianto. "PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN LAUT MELALUI SINERGI ANTAR INSTANSI PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI". JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI 6, n. 1 (1 luglio 2022): 76–97. http://dx.doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1561.
Testo completoAbstract (sommario):
Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia, membuka peluang bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di laut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai), yang merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, berkaitan dengan peraturan tersebut karena memiliki armada patroli. Bea Cukai dapat meminta bantuan instansi lainnya dalam upaya menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi peningkatan kualitas pengawasan laut menggunakan perspektif Bea Cukai sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan laut dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas kolaborasi antar instansi yang didukung dengan landasan hukum dan komitmen bersama serta pemahaman akan konsep keamanan maritim dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
39
Cundoko, Tumiran Anang, Arif Devi Dwipayana, Ni Luh Darmayanti, I. Made Purnama e Surya Aji Ermanto. "Pengaruh Over Loading Mobil Barang terhadap Sistem Pengereman di Wilayah Jalan Nasional di Provinsi Bali (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kekhususan Mobil Barang)". Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik 3, n. 1 (1 maggio 2022): 39–50. http://dx.doi.org/10.52920/jttl.v3i1.50.
Testo completoAbstract (sommario):
Fenomena pelanggaran overloading pada angkutan barang di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Kondisi overloading merupakan dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Berdasarkan analisa terhadap tujuh jembatan timbang di Indonesia pada tahun 2018, 75 persen ditemukan perilaku operator melanggar over loading dan 25 persen terkait pelanggaran muatan diatas 100 persen menurut data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh overloading, overdimension, kelas jalan, tata cara muat dan RPPJ terhadap sistem pengereman pada kendaraan mobil barang di jalan nasional Provinsi Bali. Data diambil dari kasus kecelakaan kekhususan mobil barang, data penimbangan kendaraan di UPPKB Cekik, observasi langsung dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisa formula regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 24. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel overloading, overdimension, tata cara muat, dan RPJJ berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengereman dan variabel kelas jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sistem pengereman.
40
Zainal, Rahmi, Kiki Joesyiana, Haznil Zainal, Sri Wahyuni e Annesa Adriyani. "Manajemen Pengelolaan Keuangan bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Pendidikan Persada Bunda (STIE–STISIP–STBA–STIH)". JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat 1, n. 1 (26 gennaio 2023): 1–5. http://dx.doi.org/10.55903/jipm.v1i1.23.
Testo completoAbstract (sommario):
KIP Kuliah adalah biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk fokus meningkatkan pembangunan Sumberdaya Manusia melalui berbagai upaya cerdas. KIP Kuliah adalah salah satu upaya untuk membantu asa para siswa yang memiliki ketKIP Kuliah adalah salah satu upaya untuk membantu asa para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. KIP Kuliah yang dikelola oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa), untuk tahun 2019 telah meningkatkan kuotanya 44% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar Program KIP Kuliah dapat memberikan layanan bantuan yang lebih luas lagi kepada para siswa yang memerlukan. Pada tahun ini, Kemenristekdikti bersama dengan Majelis Rektor PTN se Indonesia juga telah melakukan transformasi yang signifikan terhadap Sistem Seleksi Mahasiswa Baru.
41
Yuliana, Yuliana, Arliansyah Arliansyah, Murhaban Murhaban e Zulkifli Zulkifli. "Pengaruh Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2020". Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM) 1, n. 3 (11 febbraio 2023): 318. http://dx.doi.org/10.29103/jam.v1i3.8650.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020 dengan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) yang diakses pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020. Sementara itu, hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020.
42
Djumakking, Widyastuti, e Heru Mulyanto. "Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Sosial terhadap Kinerja dengan Partisipasi sebagai Pemediasi pada Pegawai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian". Syntax Idea 6, n. 4 (26 aprile 2024): 1760–70. http://dx.doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3174.
Testo completoAbstract (sommario):
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Sosial terhadap Kinerja dengan Partisipasi sebagai Pemediasi pada Pegawai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Penelitian ini dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian adalah kuesioner. Metode penelitian ini yaitu dengan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data berupa angka-angka yang diolah dengan analisis statistik untuk mempengaruhi antar variabel dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 108 sampel yaitu pegawai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Pengujian instrument dengan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis SEM. Persamaan permodelan Structural Equation Modeling (SEM) adalah teknik statistik untuk menguji dan memperkirakan hubungan kausal dengan menggunakan kombinasi data statistic dan asumsi kausal kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan secara langsung dari budaya organisasi terhadap partisipasi. Terdapat pengaruh dan signifikan secara langsung dari motivasi sosial terhadap partisipasi. Tidak terdapat pengaruh dan signifikan secara langsung dari partisipasi terhadap kinerja pegawai. Partisipasi memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Partisipasi memediasi pada pengaruh motivasi sosial terhadap kinerja pegawai.
43
Fachrudin, Mohammad. "ANALISIS IMPLEMENTASI BBM SEBAGAI OBYEK CUKAI". JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI 6, n. 2 (29 dicembre 2022): 304–22. http://dx.doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1775.
Testo completoAbstract (sommario):
Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-9 negara paling tercemar dari 106 negara. Penyebab utama pencemaran adalah bahan bakar minyak. Sementara itu, pengeluaran devisa untuk impor bahan bakar minyak mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Alternatif pengendalian bahan bakar minyak adalah dengan mengenakan cukai pada bahan bakar minyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah bahan bakar minyak layak untuk dikenakan dan dipungut cukai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kelayakan diukur dengan menggunakan lima parameter, yaitu filosofis, hukum, sosial ekonomi, referensi (praktik terbaik), dan operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan bakar minyak memenuhi kriteria untuk dijadikan objek cukai dan layak untuk dikenakan pungutan cukai. Tarif cukai spesifik adalah pilihan yang paling mungkin. Saat pelunasan cukai dibayar di kawasan pabean dan di pabrik. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki sumber daya teknis dan administratif yang mampu melakukan pemungutan cukai bahan bakar.
44
Ernawati, Ernawati, e Hary Yuswadi. "Irrigation Management by the "Tirtosari" Water User Farmer Association in Kesambirampak Village, Situbondo Regency". Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI 7, n. 2 (6 agosto 2018): 38. http://dx.doi.org/10.19184/jes.v7i2.16632.
Testo completoAbstract (sommario):
Many factors drive the success of a food security program. One technical factor that strongly supports agricultural productivity is the availability of irrigation water suitable for crop needs. In this case, irrigation cannot be separated from Irrigation Services, Agricultural Services, and HIPPA. Initially, village irrigation management was carried out by an irrigation inspector named ulu-ulu, who was at the lowest level in the village organizational structure. In its implementation, village irrigation management faced many obstacles, causing gaps in water distribution. The purpose of this study is to analyze and describe the management of agricultural irrigation by HIPPA. This study uses qualitative methods, and the informants are determined using purposive techniques. From this study, it was found that many factors cause ineffectiveness in irrigation management. One of them is weak coordination in the HIPPA organization. It is even worse with the emergence of money politics in water distribution among farmers and water supervisors.
Keywords: Irrigation management, Water User Farmer Association, farmer, irrigation service.
Referensi:
Cresswell, John W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Duverger, Maurice.1998.Sosiologi Politik.Jakarta:RajaGrafindo Persada.
E, Suzanne. 1996. Irigasi di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES.
Ferystiawan, Mirza. 2010. Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Gabungan Kelompok Tani Di Asembagus.Universitas Jember. Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Politk.
Jayanti,Nur.2006. Konflik antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
Miles dan Hubeerman, A.M. 2014. Analisis Data Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Pasandaran, Efendi.1988.Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi. Jakarta:PT.Gramedia.
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.2017. Jember University.
Pusposutardjo, Suprodjo.2001. Pengembagan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Soekanto,Soerjono.2012.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Suratiyah,Ken. 2015. Ilmu Usaha Tani. Jakarta: Penebar Swadaya.
Susan,Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta : Kencana.
Syahyuti. 2006. Konsep Penting dalam Pembangunan dan pertanian. Jakarta Selatan: PT. Bina Rena Pariwara.
Syahyuti, dkk. 2014. Organisasi Kesejahteraan Petani. Bogor : IPB Press.
Yuswadi, Hary. 2005. Melawan Demi Kesejahteraan: Bentuk Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian. Jember: Kompyawisda Jatim.
---------------. 2001. Pengembangan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
45
Sirajuddin, Sirajuddin. "Budaya Organisasi Dan Displin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaaan Umum Dan Perumahan Rakyat". Jurnal Ilmiah Swara MaNajemen (Swara Mahasiswa Manajemen) 2, n. 3 (1 settembre 2022): 365. http://dx.doi.org/10.32493/jism.v2i3.29489.
Testo completoAbstract (sommario):
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja secara simultan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jl Pattimura No 20. Kebayoran baru Jakarta Selatan. Metode dalam penelitian ini berjenis asosiatif dengan pendekatan deskriptif dan kuantatif. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 responden dan menggunakan teknik sampling Jenuh. Adapun alat analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan Software SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, budaya organisasi secara signifikan dapat meningkatkan kinerja dengan persamaan regresi Y= 26,560 + 0,391X1, thitung sebesar 4,489, dan nilai signifikansi 0,000. Disiplin kerja secara signifikan dapat meningkatkan kinerja dengan persamaan regresi Y=25,520 +0,410X2, thitung sebesar 4,657, dan nilai signifikansi 0,000. Budaya organisasi dan disiplin kerja secara signifikan dapat meningkatkan kinerja dengan persamaan regresi Y=20,081 + 0,253X1 + 0,282X2, Fhitung sebesar 15,022, nilai signifikansi 0,000 dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,252. Artinya budaya organisasi dan disiplin kerja secara bersama-sama memiliki kemampuan menjelaskan variabel kinerja sebesar 25,2% sedangkan sisanya sebesar 74,8% dijelaskanoleh variabel lain di luar penelitian ini.
46
Wahyudi, Faraz. "Implementasi metode weighted product pada sistem pendukung keputusan penerima beasiswa bidikmisi universitas mataram". Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, dan Aplikasinya (JTIKA ) 3, n. 1 (7 aprile 2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.29303/jtika.v3i1.108.
Testo completoAbstract (sommario):
Pemberian beasiswa merupakan program kerja yang ada di setiap Universitas atau perguruan tinggi. Bidikmisi adalah program bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam melakukan penetapan mahasiswa peserta beasiswa bidikmisi pihak Universitas masih menggunakan cara manual yaitu dengan cara melakukan pengecekan kembali data mahasiswa satu persatu di Microsoft excel oleh Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa dan hasil seleksi data diurutkan berdasarkan fakultas atau prodi masing-masing. Untuk membantu dalam proses seleksi maka perlu dibangun sistem pendukung keputusan, agar dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dalam sistem pendukung keputusan ini menggunakan 10 kriteria antara lain: penghasilan ayah, penghasilan ibu, jumlah tanggungan, kepemilikan rumah, luas tanah, luas bangunan, jarak pusat kota, mandi cuci kakus, sumber listrik dan sumber air. Didalam sistem pendukung keputusan ini perhitungannya menggunakan metode weighted product. Metode weighted product digunakan karena metode ini lebih bisa memberikan nilai bobot disetiap kriteria kemudian dilakukan perangkingan dari yang terbesar ke terkecil dari hasil perhitungan nilai akhir. Dalam pembangunan sistem ini, menggunakan bahasa pemograman PHP dan database yang digunakan mysql dengan menggunakan framework Codeigniter.
47
Shodiq, M. Nur, e Joko Nur Mulyono. "The Role of Disaster Preparedness Agency in Flood and Landslide in Kalijompo Plantation Jember". Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI 7, n. 2 (6 agosto 2018): 25. http://dx.doi.org/10.19184/jes.v7i2.16630.
Testo completoAbstract (sommario):
Abstract
Indonesia which is rich in natural landscapes such as mountains, valleys and rivers has a risk of flash floods and landslides. Risks are increasing because of the equator crossing Indonesia and the exploitation of nature by humans. These landscape characteristics, as well as the potential for flash floods and landslides, are also found in the Kalijompo Plantation, Jember Regency. thus alertness to disaster is needed. This research was conducted to describe and analyze institutions in alert to flash floods and landslides in the Kalijompo Plantation, Jember Regency. This study uses a qualitative approach through conducting interviews, documentation, and observation. Anthony Giddens' agency theory is borrowed as a theoretical approach. The findings of this study are agencies acting as facilitators, provocateurs, and motivators in disaster alertness. Agency motives in this context are social and economic.
Keywords: Agency, Vigilance, Banjir Bandang, Land Slide
Referensi:
Buku:
Giddens, Anthony. 1984. Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Terjemahan oleh Maufur dan Daryatno. 2010. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society. Diterjemahkan oleh: Sujono, Adi Loka. Cetakan Keempat tahun 2011. Yokyakarrta: Topprint.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2006. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendektan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Jurnal dan Skripsi:
Cahya, Deden Yoga Dwi. 2016. Peran FMU Darmaning Lestari dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Istifadah, Evaatul. 2017. Agensi dalam Membangun Kesadaran Lingkungan Masyarakat (Fenomenologi Aktivis Lingkungan dalam Mengolah Limbah Sampah Organik di Kampung Ujung Banyuwangi). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Nandi. 2007. Longsor. Jurusan Pendidikan Geografi. Bandung. FPIPS-UPI.
Dokumen:
Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal SDA Kementrian PU Bekerjasama dengan JICA. 2012. Petunjuk Tindakan dan Sistem Mitigasi Banjir Bandang. Dinas Pekerjaan Umum. Padang.
48
Firdaus, Insan. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, n. 3 (24 novembre 2019): 339. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.339-358.
Testo completoAbstract (sommario):
Overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan masalah utama pengelolaan sistem pemasyarakatan. Jumlah overcrowded meningkat tiap tahun dan terjadi dihampir semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah overcrowded adalah meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengurangi jumlah warga binaan pemasyarakatan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perananan pembimbing kemasyarakatan dalam Penanganan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian bersifat yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data yang bersifat kuantitatif. Pembimbing kemasyarakatan berperan penting dalam proses restorative justice, reintegrasi sosial, dan pembinaan dan rehabilitasi. Berdasarkan data di sistem database pemasyarakatan, keberhasilan proses diversi pada proses peradilan anak cukup tinggi, hal ini berdampak pada berkurangnya anak berhadapan hukum yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam program reintegrasi sosial Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif dalam pemberian hak warga binaan pemasyarakatan menjalani hukuman di Luar Lembaga Pemasyarakarakatan. Pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, assesment resiko dan kebutuhan yang berguna bagi Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan dan rehabilitas narkotika. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani overcrowded Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus meningkatkan kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, dan menambah jumlah balai pemasyarakatan serta menambah anggaran bimbingan kemasyarakatan.
49
Hartono, Sony, e Riani Budiarsih. "Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia". Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) 4, n. 1 (11 settembre 2022): 132–46. http://dx.doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1740.
Testo completoAbstract (sommario):
Semakin populernya aset kripto di Indonesia, memicu transaksi aset kripto yang semakin besar. Besarnya transaksi aset kripto di Indonesia tentu memiliki potensi pajak yang besar pula. Namun, sampai Mei 2022, investor kripto di Indonesia belum dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memotret karakteristik investor aset kripto di Indonesia dan persepsi atas penerapan pajak terhadap transaksi aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai ketertarikan yang kuat dan kesan yang positif terhadap aset kripto. Antusiasme berinvestasi terhadap aset kripto terlihat sangat besar, meskipun mereka tahu jika aset kripto berisiko tinggi dengan fluktuasi harga yang besar. Kesan positif dan antusiasme responden atas kepemilikan aset kripto juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Respon mayoritas responden terhadap rencana penerapan pajak kripto sangat baik dengan tingkat resistensi yang rendah. Hal ini merupakan dukungan kuat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk penerapan pajak kripto dengan potensi tingkat kesuksesan yang tinggi.
50
Uswatusolihah, Uus, e Sangidun Sangidun. "INTERAKSI SOSIAL MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA (MHTI) PASCA PEMBUBARAN". YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak 13, n. 2 (28 dicembre 2018): 349–69. http://dx.doi.org/10.24090/yinyang.v13i2.2018.pp349-369.
Testo completoAbstract (sommario):
Penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana interaksi dan komunikasi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Kabupaten Banyumas pasca pembubaran organisasi HTI. Pembubaran HTI ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI pada hari Rabu pada 19 Juli 2017 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.
Penelitian ini menemukan bahwa Muslimah Hizbut Tahrir Indoensia Kabupaten Banyumas mempersepsi bahwa pembubaran organisasinya merupakan sebuah tindakan sewenang-wenang pemerintah. Mereka menilai diri mereka sebagai kelompok yang terdzalimi, dan korban ketidakadilan penguasa, yang menurut penilaian mereka telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan memandang segala permasalahan berdasarkan pemikiran dan sudut pandangnya sendiri. Kondisi ini justru membuat mereka menjalin hubungan yang semakin erat dengan sesama pengurus dan anggota mereka dengan tetap melakukan kegiatan namun tidak bersifat terbuka.
Interaksi sosial para muslimah HTI Kabupaten Banyumas memiliki dua bentuk, yakni interaksi sosial sebagai pengurus organisasi atau dalam hal ini komunikasi organisasi dan interaksi sosial sebagai pribadi. Secara organisatoris, pihak MHTI merasakan ada perbedaan pola interaksi dan komunikasi dari beberapa organisasi lain terhadap organisasi HTI. Namun secara individual dan pribadi hampir seluruh anggota MHTI Kabupaten Banyumas tetap berinteraksi sosial dengan warga mayarakat lain, baik dilingkungan tempat tinggalnya, maupun tempat kerjanya. Interaksi yang dilakukan adakalnya dalam bentuk kerja sama dan akomodasi. Para anggota muslimah HTI berusaha tidak membawa-bawa organisasi dalam interaksi sehari-hari.