Pour voir les autres types de publications sur ce sujet consultez le lien suivant : Responsibilitie.
Articles de revues sur le sujet « Responsibilitie »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Responsibilitie ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
1
Ardiansyah, Erlan, Mohammad Saleh et Rahmia Rachman. « Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya ». Recital Review 4, no 2 (22 juin 2022) : 432–51. http://dx.doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867.
Texte intégralRésumé :
This research examine the legal consequences of a sale and purchase deed canceled by the court on buyers who have good faith. This research purpose to analyze and criticize the PPAT responsibilitie of the land deed whose deed was canceled by the court as well as legal protection for buyers with good intentions as a result of the sale and purchase. This research uses a normative juridical research method, which is carried out by examining legal materials, such as research on positive law. This research uses three legal approaches, namely the legal approach, the conceptual approach and the case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. Analysis of legal materials is carried out by interpreting all laws and regulations. This research concludes that PPAT can be held accountable individually and legally. Legal responsibilities are in the form of civil and administrative responsibilities. PPAT civil liability can be held accountable for returning the status of ownership rights in administrative responsibility in accordance with the PPAT Code of Ethics may be imposed in the form of reprimands, warnings, temporary dismissals from members as contained in article 7 paragraph (1) of the Profession Code of Ethics PPAT Abstrak Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik sebanding dengan tanggungjawabnya, karena pertanggungjawaban tersebut terus melekat kepada notaris meskipun notaris tersebut sudah pensiun. Namun, adakalanya notaris khilaf dan membuat kesalahan dalam membuat akta autentik baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apabila hal tersebut terjadi dan dikemudian hari ternyata karena perbuatan notaris tersebut menimbulkan kerugian kepada para pihak, apakah notaris wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut? Sejauh mana batasan tanggung jawab notaris?. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini apabila Notaris membuat kesalahan dalam membuat akta autentik sehingga merugikan orang lain, sepanjang pihak yang dirugikan dapat membuktikan kesalahan itu akibat kelalaian maupun kesengajaan Notaris, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan yakni dengan membayar ganti rugi, selanjutnya pertanggung jawaban administrasi apabila Notaris tersebut terbukti melakukan maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana apabila Notaris terbukti sengaja atau disadari membuat atau bekerja sama dan menandatangani suatu akta palsu maka dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta.
2
Mastang, Akbar, et Muskibah Muskibah. « Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik ». Recital Review 4, no 2 (17 juin 2022) : 374–97. http://dx.doi.org/10.22437/rr.v4i2.18879.
Texte intégralRésumé :
This research examine the legal consequences of a sale and purchase deed canceled by the court on buyers who have good faith. This research purpose to analyze and criticize the PPAT responsibilitie of the land deed whose deed was canceled by the court as well as legal protection for buyers with good intentions as a result of the sale and purchase. This research uses a normative juridical research method, which is carried out by examining legal materials, such as research on positive law. This research uses three legal approaches, namely the legal approach, the conceptual approach and the case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. Analysis of legal materials is carried out by interpreting all laws and regulations. This research concludes that PPAT can be held accountable individually and legally. Legal responsibilities are in the form of civil and administrative responsibilities. PPAT civil liability can be held accountable for returning the status of ownership rights in administrative responsibility in accordance with the PPAT Code of Ethics may be imposed in the form of reprimands, warnings, temporary dismissals from members as contained in article 7 paragraph (1) of the Profession Code of Ethics PPAT. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan terhadap pembeli yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi tanggung PPAT tanah yang aktanya dibatalkan oleh pengadilan serta perlindungan hukum terhadap pembeli yang bertikad baik akibat akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan. Peneltian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian pada hukum positif. Peneltian ini menggunakan tiga pendekatan hukum yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual serta pendektan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan tertier. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa PPAT Tanah dapat diminta pertanggung jawaban secara individu dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab secara perdata dan administrasi. Tanggung jawab secara perdata PPAT dapat diminta pertanggung jawab mengembalikan status hak pemilikan dalam tanggung jawab administrasi sesuai dengan Kode Etik PPAT dapat dikenakan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan terhadap pembeli yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi tanggung PPAT tanah yang aktanya dibatalkan oleh pengadilan serta perlindungan hukum terhadap pembeli yang bertikad baik akibat akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan. Peneltian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian pada hukum positif. Peneltian ini menggunakan tiga pendekatan hukum yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual serta pendektan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan tertier. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa PPAT Tanah dapat diminta pertanggung jawaban secara individu dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab secara perdata dan administrasi. Tanggung jawab secara perdata PPAT dapat diminta pertanggung jawab mengembalikan status hak pemilikan dalam tanggung jawab administrasi sesuai dengan Kode Etik PPAT dapat dikenakan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3
Calhoun, Cheshire. « XI—Responsibilities and Taking on Responsibility ». Proceedings of the Aristotelian Society 119, no 3 (28 septembre 2019) : 231–51. http://dx.doi.org/10.1093/arisoc/aoz017.
Texte intégralRésumé :
Abstract There is a familiar, everyday notion of a responsibility. Much of daily life on and off the job is consumed by taking care of responsibilities in this sense. But what is a responsibility, and how are responsibilities related to obligations? Reflection on the phenomenon of taking on responsibilities suggests that the concept of ‘a responsibility’ is distinct from that of ‘an obligation’, and that not all responsibilities are also obligations, even though many are.
4
Pattison, James. « Mapping the Responsibilities to Protect : A Typology of International Duties ». Global Responsibility to Protect 7, no 2 (30 septembre 2015) : 190–210. http://dx.doi.org/10.1163/1875984x-00702006.
Texte intégralRésumé :
The international responsibility to protect is the most important and value-added element of the responsibility to protect (R2P) doctrine. However, the existing accounts of the international responsibilities of R2P are often fairly ad hoc and not clearly systematised, largely focusing on particular responsibilities. Consequently, this article provides a typology of the various international responsibilities required by the R2P. In particular, it presents six types of international responsibility to protect: (1) the responsibility to undertake direct action; (2) the responsibility to support direct action; (3) the responsibility to authorise; (4) the responsibility not to act; (5) the responsibility to advance R2P; and (6) the responsibility to reform. In doing so, it will clarify how these responsibilities hang together and highlight underappreciated responsibilities.
5
Stierle, Karlheinz. « Interpretations of Responsibility and Responsibilities of Interpretation ». New Literary History 25, no 4 (1994) : 853. http://dx.doi.org/10.2307/469378.
Texte intégral
6
Assen, Lars, Karin Jongsma et Annelien Bredenoord. « Understanding Responsibility in Stem Cell Research ». Studia Universitatis Babeş-Bolyai Bioethica 66, Special Issue (9 septembre 2021) : 25. http://dx.doi.org/10.24193/subbbioethica.2021.spiss.07.
Texte intégralRésumé :
"Over the years, numerous ethical implications in stem cell research have been identified. Consequentially, there is a need to anticipate, prevent and/or mitigate these implications. In literature and in the guidelines of the International Society for Stem Cell Research some of these implications have been reframed into (moral) responsibilities. What exactly is meant by responsibility and which notions of responsibility are important often remains unclear. As a consequence, this encumbers the possibility to deal with these responsibilities in a systematic way. Therefore, the goal of this paper is to discuss how the concept of responsibility in stem cell research could best be understood. This paper addresses which notions of responsibility are relevant for the field of stem cell research. This will be done by first distinguishing between backward-looking and forward-looking notions of responsibilities, where backward-looking responsibilities are about reactive attitudes and forward-looking responsibilities are about what could be expected from someone to prevent ethical implications. Subsequently, ethical implications of and wrongdoings in stem cell research will be categorized in these notions of responsibility. Taking one step back and looking at the different notions of responsibility could help to identify gaps in responsibilities as well as to distinguish obligatory and supererogatory responsibilities. Consequentially, this informs how to prioritize, distribute and delegate responsibilities over the different stakeholders in stem cell research. This paper concludes by discussing the distribution of responsibilities and different strategies to promote responsibility in stem cell research. "
7
Sobon, Kosmas. « ETIKA TANGGUNG JAWAB EMMANUEL LEVINAS ». Jurnal Filsafat 28, no 1 (28 février 2018) : 47. http://dx.doi.org/10.22146/jf.31281.
Texte intégralRésumé :
This article aims to know and critically analyze the ethical responsibilities of Levinas. He gives a new concept of responsibility. For him, ethics is the first philosophy. The ethics of Levinas's responsibilities must be understood in a metaphysical aspect. The research method used is literature research using hermeneutics method. The essence of Levinas’s responsibility: responsibility as an existential fact, nonnormative, for the others, substitutional, the essential structure of subjectivity, a basis for existence, the responsibility of humanizing himself, and responsibilities make me unique from others. The ethics of Levinas's responsibilities have two characters: concrete and asymmetric.
8
Zhao, Haitao. « Taking Responsibility First : A Survey of Social Responsibility of Small and Medium-sized Retail Enterprises in Beijing—Based on the Data of Four Districts ». Journal of Innovation and Social Science Research 8, no 7 (30 juillet 2021) : 144–48. http://dx.doi.org/10.53469/jissr.2021.08(07).26.
Texte intégralRésumé :
Based on the logical framework of “Cognition and Motivation-Behavior-Performance”, this paper investigates the cognition and driving factors of managers of small and medium-sized enterprises to corporate social responsibility, and summarizes four behaviors of fulfilling social responsibility according to the Guide to Social Responsibility of Small and Medium-sized Enterprises in China, including employees, market, environment and community, and measures the corporate performance from three aspects: economy, society and environment. The results show that: (1) Social responsibility cognition has a significant positive effect on the fulfillment of social responsibility, and has a greater impact on the fulfillment of employees and market responsibilities; (2) The driving force of social responsibility has no significant effect; (3) Employees’ and environmental responsibilities have a positive impact on corporate performance, while market responsibilities and social responsibilities have no significant impact on corporate performance.
9
Pecanac, Kristen E., et Margaret L. Schwarze. « Conflict in the intensive care unit : Nursing advocacy and surgical agency ». Nursing Ethics 25, no 1 (31 mars 2016) : 69–79. http://dx.doi.org/10.1177/0969733016638144.
Texte intégralRésumé :
Background: Nurses and surgeons may experience intra-team conflict during decision making about the use of postoperative life-sustaining treatment in the intensive care unit due to their perceptions of professional roles and responsibilities. Nurses have a sense of advocacy—a responsibility to support the patient’s best interest; surgeons have a sense of agency—a responsibility to keep the patient alive. Objectives: The objectives were to (1) describe the discourse surrounding the responsibilities of nurses and surgeons, as “advocates” and “agents,” and (2) apply these findings to determine how differences in role responsibilities could foster conflict during decision making about postoperative life-sustaining treatment in the intensive care unit. Research design: Articles, books, and professional documents were explored to obtain descriptions of nurses’ and surgeons’ responsibilities to their patients. Using discourse analysis, responsibilities were grouped into themes and then compared for potential for conflict. Ethical considerations: No data were collected from human participants and ethical review was not required. The texts were analyzed by a surgeon and a nurse to minimize profession-centric biases. Findings: Four themes in nursing discourse were identified: responsibility to support patient autonomy regarding treatment decisions, responsibility to protect the patient from the physician, responsibility to act as an intermediary between the physician and the patient, and the responsibility to support the well-being of the patient. Three themes in surgery discourse were identified personal responsibility for the patient’s outcome, commitment to patient survival, and the responsibility to prevent harm to the patient from surgery. Discussion: These responsibilities may contribute to conflict because each profession is working toward different goals and each believes they know what is best for the patient. It is not clear from the existing literature that either profession understands each other’s responsibilities. Conclusion: Interventions that improve understanding of each profession’s responsibilities may be helpful to reduce intra-team conflict in the intensive care unit.
10
Atiqah, A. « Tanggung Jawab Sosial Universitas dan Tata Kelola Universitas Terhadap Citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ». Akuntabilitas 12, no 2 (4 décembre 2019) : 169–78. http://dx.doi.org/10.15408/akt.v12i2.12862.
Texte intégralRésumé :
This research aims to examine that University Social Responsibility (USR) and Good University Governance (GUG) influence toward image of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Indicator of USR include economic responsibilities, legal responsibilities, ethical responsibilities and philanthrophic responsibilities. Indicator of GUG include transparation, accountability, responsibility, independency, fairness and participation. Indicator of Image include Reputation, Personality, ethical/value and corporate identity. Sample of this research include civitas academic of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta include student, lecturer and officer. Technic analysis data use multiple linear regression. Results of this research as partial provide evidence that University Social Responsibility influence toward image of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, and Good University Governance influence toward image of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
11
Buhmann, Karin. « Corporate Social Responsibility and Business Responsibilities for Human Rights ». Nordic Journal of Human Rights 25, no 04 (28 avril 2008) : 331–52. http://dx.doi.org/10.18261/issn1891-814x-2007-04-01.
Texte intégral
12
Phillips, Ron Sydney. « The Absentee Minister of Education of Canada : The Canadian federal government’s constitutional role in First Nations education ». Articles 46, no 2 (29 novembre 2011) : 231–45. http://dx.doi.org/10.7202/1006437ar.
Texte intégralRésumé :
In Canada, education is generally referred to as being the exclusive constitutional responsibility of the provinces and territories. However, the federal government has a constitutional responsibility. This responsibility comes from the Constitution Act 1982 and Treaties 1 - 11 between the Crown (i.e., The Government of Canada) and First Nations throughout Canada. It is very difficult to find any mention of the federal government’s constitutional education responsibilities in the literature or documents. This has allowed the federal government to downplay their educational responsibilities throughout Canada and the world. This paper examines the federal government’s constitutional responsibilities in First Nations education and makes recommendations.
13
Onyett, Steve. « Responsibility and accountability in community mental health teams ». Psychiatric Bulletin 19, no 5 (mai 1995) : 281–85. http://dx.doi.org/10.1192/pb.19.5.281.
Texte intégralRésumé :
Community mental health teams are handicapped by long-standing ambiguities about responsibility and accountability. Professional responsibilities need to be separated from practitioner's responsibilities as employees, and clear lines of accountability established accordingly. This requires stronger delegated operational management responsibility at team level. Greater attention should be paid to defining shared, core responsibilities among team practitioners employed by health and social services. These are here defined as ‘care coordinating’ responsibilities and provide a means of reconciling the care programme approach and care management into coherent practice.
14
Sonck, Matti, Lotte Asveld et Patricia Osseweijer. « Meta-Responsibility in Corporate Research and Innovation : A Bioeconomic Case Study ». Sustainability 12, no 1 (19 décembre 2019) : 38. http://dx.doi.org/10.3390/su12010038.
Texte intégralRésumé :
The term “responsibility” embodies many meanings, also in the context of corporate research and innovation (R&I). The approach of Responsible Research and Innovation (RRI) has emerged as a promoter for responsible conduct of innovation but so far lacks a systematic framework for describing, inventorying, and eventually managing different responsibilities that R&I units hold in companies and further in society. In this paper we take forward the idea of developing RRI into a “meta-responsibility” approach, for orchestrating responsibilities in corporate R&I. First, we introduce a frame for defining responsibility, which is inclusive of four elements (care, liability, accountability, and responsiveness), and is attentive to the intrinsic uncertainty of the R&I setting. Drawing on empirical data from interviews, we then examine how these responsibility elements become operationalised in an actual R&I project. As a result, we develop a meta-responsibility map for corporate R&I, bringing various and sometimes contradicting principles, expectations and obligations under the common terminology of responsibility. We suggest that such integrative outlook on responsibilities increases theoretical solidity and practical applicability of RRI as an innovation management approach. Regarding R&I practices, we conclude that the meta-responsibility map can support R&I units in exploring their co-existing and sometimes conflicting responsibilities, and in managing those responsibilities in the highly uncertain R&I setting. In particular, meta-responsibility shows applicability in (i) balancing risk and precaution, (ii) exposing and addressing concerns about the goals and impacts of innovation, and (iii) accelerating sectoral transition whilst securing one’s own competitive advantage in it.
15
Huang, Xin, Xianling Jiang, Wei Liu et Qian Chen. « Business Group-Affiliation and Corporate Social Responsibility : Evidence from Listed Companies in China ». Sustainability 13, no 4 (16 février 2021) : 2110. http://dx.doi.org/10.3390/su13042110.
Texte intégralRésumé :
Business groups have played a vital role in the development of emerging markets. However, we share very limited understanding in the role of business group that act on affiliated firms’ CSR performance. Using manually sorted data on A-share listed companies and business groups in China from 2010–2017, we examine whether a company’s business group-affiliation affects its corporate social responsibility (CSR) performance and the mediating mechanisms of this association. Our empirical models show that group companies bear a higher level of social responsibility compared to independent companies. This positive relationship between group-affiliation and social responsibility relies on resource allocation through internal capital markets, rent-seeking initiatives, and consideration of corporate reputation. Moreover, group affiliation benefits the firm’s CSR performance in employee’s responsibilities, consumers’ responsibilities and environmental responsibilities, while significantly lower the shareholders’ responsibilities. Our empirical valuation of group companies’ CSR levels can serve as a benchmark for emerging market companies implementing social responsibility policies.
16
Savini, Federico, et Mendel Giezen. « Responsibility as a field : The circular economy of water, waste, and energy ». Environment and Planning C : Politics and Space 38, no 5 (23 février 2020) : 866–84. http://dx.doi.org/10.1177/2399654420907622.
Texte intégralRésumé :
Responsibilities are a central matter of concern of environmental politics because they underpin regulatory frameworks of utility services. Yet, in scholarship concerned with sustainability transitions and governance, responsibility is reductively understood as a legal obligation or allotted task. Building on an institutionalist perspective, this paper conceptualized responsibility as a field of contention where actors negotiate, contest, and articulate what we define as subjectivist and collectivist responsibilities. Defining and using the concept of ‘fields of responsibility’, the paper analyzes how responsibilities (mis)match and contradict in controversial policymaking around the ‘circular economy’: a wide policy program for restructuring water, energy, and waste utility services and infrastructures in Amsterdam region. In so doing, it reveals the logic of contemporary environmental governance: in approaching climate targets, actors actively take on responsibilities while at the same time maintaining a conservative view of their role and responsibilities. We call these phenomena over-stretching and under-reaching.
17
Tran, Huynh, Yun Hwang, Cheon Yu et Seung Yoo. « The Effect of Destination Social Responsibility on Tourists’ Satisfaction : The Mediating Role of Emotions ». Sustainability 10, no 9 (27 août 2018) : 3044. http://dx.doi.org/10.3390/su10093044.
Texte intégralRésumé :
The purpose of this study is to define destination social responsibility as a multidimensional construct and examine the relationships between destination social responsibility, tourists’ emotions and their satisfaction, through the lens of corporate social responsibility. A model is empirically tested with a sample of 359 random foreign tourists visiting Hoi An, Vietnam. The results indicate that all destination social responsibility dimensions, including economic, environmental, legal–ethical, and philanthropic responsibilities significantly enhance tourists’ emotions, while only legal–ethical and philanthropic responsibilities directly affect tourists’ satisfaction. The findings also confirm the mediating effect of emotions between destination social responsibility and tourists’ overall satisfaction.
18
Richardson, Henry S. « Institutionally Divided Moral Responsibility ». Social Philosophy and Policy 16, no 2 (1999) : 218–49. http://dx.doi.org/10.1017/s0265052500002454.
Texte intégralRésumé :
I am going to be discussing a mode of moral responsibility that anglophone philosophers have largely neglected. It is a type of responsibility that looks to the future rather than the past. Because this forward-looking moral responsibility is relatively unfamiliar in the lexicon of analytic philosophy, many of my locutions will initially strike many readers as odd. As a matter of everyday speech, however, the notion of forward-looking moral responsibility is perfectly familiar. Today, for instance, I said I would be responsible for watching my nieces while they swam. Neglecting this responsibility would have been a moral fault. When people marry, they undertake responsibilities, of moral import, of fidelity and mutual support. When people have children, they accrue moral responsibilities to feed, rear, and educate them. Not all forward-looking responsibilities are moral. While finishing this essay, I have had to keep an eye on a number of my administrative responsibilities, and, while reading it, you may well be occasionally distracted by some of your own. The notion of a responsibility that we accrue or take on, to look out for some range of concerns over some range of the future, is, then, perfectly familiar. Because this common notion of forward-looking responsibility has not been integrated into recent moral theory, however, my philosophical discussion of it will initially seem strange.
19
Mynttinen, Mari A., Kaisa E. Mishina et Mari K. Kangasniemi. « Adolescents’ Perceptions and Experiences of Their Responsibilities for Their Alcohol Use—A Group Interview Study ». Children 8, no 3 (11 mars 2021) : 214. http://dx.doi.org/10.3390/children8030214.
Texte intégralRésumé :
Young people often experiment with alcohol during adolescence, which is a period of their life that is characterized by increasing responsibility. Knowing how adolescents perceive responsibilities with regard to their alcohol use could prevent their alcohol consumption and help them to take responsibility for this aspect of their lives. This study describes adolescents’ perceptions and experiences of their responsibilities for alcohol use. We used a qualitative descriptive method that focused on 87 adolescents aged 14–16 years, from two schools. They took part in semi-structured interviews in 19 groups in Finland in 2017. The data were analyzed using inductive content analysis. The adolescents described alcohol as harmful, but tempting, and said that they were developing a sense of responsibility for their alcohol use. They were responsible for their own wellbeing, behaving responsibly if they drank and intervening in peers’ alcohol use. They talked about how their parents had unquestionable responsibilities to care about whether adolescents drank alcohol. Their parents’ responsibilities related to the guidance they gave, how strict they were and how they responded to adolescents using alcohol. Anonymous and intense support from authorities encouraged adolescents to learn to take responsibility. Identifying and focusing on their responsibilities could help adolescents to develop into healthy individuals and increase their awareness of the need to avoid alcohol. Parents may also need support to meet their responsibilities.
20
Lutz, Philipp, Anna Stünzi et Stefan Manser-Egli. « Responsibility-Sharing in Refugee Protection : Lessons from Climate Governance ». International Studies Quarterly 65, no 2 (25 février 2021) : 476–87. http://dx.doi.org/10.1093/isq/sqab016.
Texte intégralRésumé :
Abstract The international governance of asylum requires states to cooperate to provide the public good of humanitarian protection. The need to establish responsibility-sharing resembles the collective action problem in climate change mitigation. While there is a general consensus on the differentiation of state responsibilities in most environmental agreements, states continuously fail to progress on responsibility-sharing in asylum governance. In this article, we compare the collective action challenges in asylum to those in climate governance and identify the similarities and differences in their characteristics as public goods. We then discuss the principle of “common but differentiated responsibilities” that guides global climate change mitigation and demonstrate how equity principles can be applied to differentiate state responsibilities in the context of humanitarian protection. The subsequent analysis of recent efforts to establish effective responsibility-sharing reveals the trade-offs involved in the design of a responsibility allocation mechanism for refugee protection. Our findings provide important lessons for the prospects and limits of responsibility-sharing in asylum governance.
21
Zolkefli, Yusrita. « Healthcare Professionals’ Ethical Responsibility in COVID-19 Vaccination Decision-Making ». Malaysian Journal of Medical Sciences 29, no 2 (21 avril 2022) : 157–63. http://dx.doi.org/10.21315/mjms2022.29.2.14.
Texte intégralRésumé :
Healthcare professionals’ decision about whether to receive COVID-19 vaccination is grounded in fundamental ethical bases. This paper considers some of the ethical responsibilities surrounding vaccination. While healthcare professionals have the right to refuse the vaccine, they are urged to reflect on three key responsibilities in making the decision: i) professional responsibility; ii) social responsibility and iii) personal responsibility within the ethical dimension. This paper also argues that, in promoting vaccine acceptance, healthcare organisations have a greater institutional responsibility to be transparent and keep their staff informed about the vaccine to the best of their ability. A balanced and harmonised ethical responsibility of healthcare professionals must be critically considered in making vaccination decisions.
22
Riduwan, Akhmad, et Andajani Andajani. « PEMENUHAN TANGGUNGJAWAB EKONOMIK-SOSIO-EKOLOGI:BENARKAH MEMICU KEBERLANJUTAN KINERJA KEUANGAN ? » EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 6, no 2 (30 juin 2022) : 156–79. http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5274.
Texte intégralRésumé :
This study aims to obtain evidence whether the fulfillment of economic-socio-ecological responsibilities is a determinant that can drives financial performance sustainability. Fulfillment of economic-socio-ecological responsibilities is proxied by the disclosure index of economic responsibility, environmental responsibility, and social responsibility based on General Reporting Initiative (GRI) standards; while the financial performance sustainability is proxied by earnings persistence. This study sampled 69 Indonesian public companies that are included in five industrial sectors, with an observation period of 10 years. Multiple univariate regression models are applied to test each hypotheses. The results of this study show that the fulfillment of economic-socio-ecological responsibilities drive corporates financial performance sustainability. The results of this study open implications for business practices. First, fulfilling the economic-socio-ecological responsibilities is important for companies to obtain stakeholder legitimacy and support. Second, fulfilling economic-socio-ecological responsibilities is important to be disclosed to the public so that stakeholders can assess the risks and prospects of the company based on social and environmental factors.
23
Cranmer, Laurence. « Corporate responsibility and the idea of the firm ». Corporate Governance and Organizational Behavior Review 1, no 1 (14 décembre 2017) : 13–24. http://dx.doi.org/10.22495/cgobr_v1_i1_p2.
Texte intégralRésumé :
An appeal to some version of corporate responsibility has become a strategic issue for business. Many companies and most global corporations make public claims about their corporate responsibilities in addition to claims about financial outcomes and success. This raises a conceptual question: to what extent if at all, do claims about corporate responsibility have implications for the idea of the firm. This paper starts by setting out one version of the idea of the firm and its core or traditional responsibilities and then works through a series of possible further responsibilities. Each of these further responsibilities is incorporated into the initial version in order to understand potential implications for the idea of the firm. The argument in this paper does not assume that this initial version of the idea of the firm is the only possible version. However, given this version and the further dimensions suggested, the paper considers the kinds of issues that various claims about corporate responsibility raise for the idea of the firm.
24
Opdebeeck, Hendrik. « Responsibility in a globalised environment : a charter of human responsibilities ». Journal of Global Responsibility 3, no 1 (4 mai 2012) : 111–20. http://dx.doi.org/10.1108/20412561211219319.
Texte intégral
25
Doorn, Neelke, Lieke Brackel et Sara Vermeulen. « Distributing Responsibilities for Climate Adaptation : Examples from the Water Domain ». Sustainability 13, no 7 (25 mars 2021) : 3676. http://dx.doi.org/10.3390/su13073676.
Texte intégralRésumé :
It is often assumed that climate adaptation policy asks for new responsibility arrangements between central government and citizens, with citizens getting a more prominent role. This prompts the question under which conditions these new responsibility arrangements can be justified as they may raise serious ethical concerns. Without paying due attention to these ethical concerns, climate adaptation policy may be unsuccessful and even be considered illegitimate. This paper aims to address this topic by exploring some examples of climate adaptation responses and their associated ethical challenges. The examples from the water domain differ in terms of their primary beneficiaries and the extent to which they are prone to collective action problems. Discussion of the examples shows that any shift of responsibilities towards citizens should be accompanied by a governmental responsibility to make sure that citizens are indeed able to assume these responsibilities and a responsibility to see to it that the greater involvement of responsibilities does not create disproportional inequalities.
26
Tiwari, Indra P. « Social Responsibility : Can it Contribute for Sustainable Welfarism ? » Journal of Development and Social Engineering 3, no 1 (2 décembre 2017) : 25–37. http://dx.doi.org/10.3126/jdse.v3i1.27957.
Texte intégralRésumé :
Human beings as natural persons as well as other juristic persons are expected to contribute to the society as part of social responsibility in addition to their defined legal and professional responsibilities with a view to continuously building a better and equally equitable, peaceful and sustainable society. If defined “social responsibility” as the voluntary contribution of the juristic and natural persons, i.e. government, corporations/ companies, organizations/ associations, and individual human beings, should the matter of contributing for the betterment of the society through social responsibility be left to the contributor? Contrarily, in a situation of functioning within the stringent laws, rules and regulation of the Government by all juristic and natural persons, should we expect something more than their legal and main responsibilities from them on the name of social responsibilities? Do society, moreover communities and individuals, expect special/additional social responsibilities from all persons, and if so, what sorts of responsibilities are included with what priorities? Similarly, are there different approaches in defining responsibilities of various persons, juristic and natural? If yes, in what situations and what conditions? Debates are going on about the functions and procedures for undertaking social responsibilities as well. This paper in the above context is discussing the objectives and missions, functions, structure(s), processes, the expectations from social responsibilities fulfilled and unfulfilled, and the impacts in the society as expected and not expected, thereby open up the areas for comprehensive and holistic discussion.
27
Coen, Alise. « Capable and Culpable ? The United States, RtoP, and Refugee Responsibility-Sharing ». Ethics & ; International Affairs 31, no 1 (2017) : 71–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0892679416000678.
Texte intégralRésumé :
Facilitating access to asylum and other forms of refugee protection for the millions displaced by mass atrocities in Syria and Iraq is essential to the implementation of the international norm of the Responsibility to Protect (RtoP). This responsibility, however, has been disproportionately shouldered by several states in the Middle East and Europe. This article explores the challenges associated with refugee responsibility-sharing in the context of RtoP and draws on work in climate justice and political realism to articulate a framework for integrating culpability as a key criterion in allocating states’ responsibilities to protect refugees. An empirical and normative assessment of U.S. responsibilities to protect refugees in the cases of conflict-induced displacement in Syria and Iraq outlines several potential paths of culpability. The article ultimately argues for greater attention to culpability, equity, and legitimacy within the discourse surrounding RtoP and refugee protection. The article also advocates linking the benefits of refugee responsibility-sharing with states’ national interests and highlights several such links with regard to U.S. responsibilities in Syria and Iraq.
28
Knöpfel, Laura. « Proximity, Responsibility and Temporality at Resource Frontiers ». Journal of Legal Anthropology 4, no 2 (1 décembre 2020) : 39–56. http://dx.doi.org/10.3167/jla.2020.040203.
Texte intégralRésumé :
This article discusses the relation between proximity and temporality in the negotiation of corporate responsibilities in the Colombian coal mining sector. Corporate responsibility practices and discourses are oriented towards the future closures of coal mines and centred on self-reliance and independence of communities affected by the mining business. By invoking the future closures, the coal mines were temporalised in ways that turned the corporate responsibility into the personal and public responsibilities of the affected communities and the state. The article argues that the anticipation of the future closure served as a mode to cut proximity-based relations of corporate responsibility. Furthermore, it is suggested that the law has not (yet) sufficiently considered the relations between past corporate presences, lasting proximities, and corporate responsibility.
29
Nguyen, Bich Thi Ngoc, Hai Thi Thanh Tran, Oanh Hoang Le, Phuoc Thi Nguyen, Thien Hiep Trinh et Viet Le. « Association between Corporate Social Responsibility Disclosures and Firm Value – Empirical Evidence from Vietnam ». International Journal of Accounting and Financial Reporting 1, no 1 (2 mai 2015) : 212. http://dx.doi.org/10.5296/ijafr.v5i1.7394.
Texte intégralRésumé :
A number of studies in Corporate Social Responsibility (CSR) have suggested that corporates accountable for social responsibilities had better financial performance. However, this relationship had remained undiscovered in Vietnam. The purpose of this research was to examine a link between Corporate Social Responsibility disclosures and firm value in Vietnam. A sample of 50 companies listed on stock exchanges in Hochiminh City (HOSE) and Hanoi (HNX) were investigated from 2010 to 2013. Content of annual reports were analyzed to measure corporate social responsibilities, and Tobin’s Q ratio was proxied for firm value. Regression analysis tests indicated that social responsibility disclosures are associated with following year’s firm value. Specifically, the relationship between environmental information provision and following year’s firm value was positive, while that between employee disclosures and firm value was negative. The results show a positive sign for Vietnamese firms that take on environmental responsibilities.
30
Чуклова, Елена, et Elena Chuklova. « COORDINATION, SUBORDINATION AND GENETIC RELATIONSHIPS OF THE INSTITUTE OF PROCEDURAL RESPONSIBILITIES WITH OTHER INSTITUTIONS ACCOUNTABLE ». Advances in Law Studies 1, no 2 (1 juin 2013) : 88–92. http://dx.doi.org/10.12737/523.
Texte intégralRésumé :
This article defines the place of procedural responsibility in the system of legal responsibility by analyzing coordination, subordinate and genetic relationships of the institute of procedural responsibilities with other institutions accountable.
31
Wendlandt Amezaga, Teodoro Rafael, Marco Alberto Nuñez Ramírez, José Luis Camarena Martínez et Brenda Yuriria Bejarano Lugo. « CSR Orientation from the Mexican Businessmen Perspective of Service Enterprises ». Journal of Management and Sustainability 7, no 1 (25 janvier 2017) : 54. http://dx.doi.org/10.5539/jms.v7n1p54.
Texte intégralRésumé :
The present study aimed to know the businessmen perception in Mexico regarding the four social responsibilities originally proposed by Carroll (1979); to that end, the investigation proposed to determine if there are differences between the values assigned by the businessmen for each of the social responsibilities, and in case of significant differences, to contrast these responsibilities in order to identify any pattern of relative importance among them. Additionally, the study also sought to determine significant correlations between the social responsibilities of business organizations. By means of a non-probabilistic sampling method, information was collected from a sample of 150 entrepreneurs of the service sector from a city located in a northwestern state of Mexico. The research results contribute with empirical evidence on the orientation of the corporate social responsibility in this country, by identifying differences and significant correlations between the social responsibilities. Furthermore, similarities were foundin the pattern of relative importance given to these responsibilities by businessmen in Mexico and other countries, reinforcing the idea that the economic dimension is the most important social responsibility for the business sector.
32
Rosli, Nurfadhillah Awang, Hajah Norashikin Hj Md Sofian, Fakhira Hj Md Saiful et Yusrita Zolkefli. « NURSES' PERCEPTIONS OF THE RESPONSIBILITY OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS : A VIGNETTE STUDY ». Malaysian Journal of Nursing 13, no 03 (2022) : 19–25. http://dx.doi.org/10.31674/mjn.2022.v13i03.003.
Texte intégralRésumé :
Background: Patients' duties and responsibilities, including lifestyle modifications as a preventive measure, have been brought into question as a result of lifestyle-related diseases such as diabetes mellitus. As the importance of patient autonomy rises, it becomes increasingly important for patients to assume responsibility for their health care. However, little is known about how patient responsibility embedded into diabetic mellitus patients, raising concerns about nurses ability to understand these responsibilities. Aim: The focus of the research was to examine nurses’ behaviour in the medical wards of RIPAS Hospital in Brunei Darussalam with regard to diabetic patients' responsibilities and how this influenced patient treatment outcomes. Methods: Data was collected using vignettes with nine nurses from the medical wards in a descriptive qualitative approach. Results: Three themes developed from the data analysis, namely initial feelings toward diabetic patients, the impact of patient responsibilities, and the importance of caring in nursing care. Conclusion: It is recognised that nurses view patient responsibilities differently in response to the unique needs of diabetic patients, necessitating a patient-centred approach to support such responsibilities.
33
Civaner, Murat, et Berna Arda. « Do Patients Have Responsibilities in a Free-Market System ? a Personal Perspective ». Nursing Ethics 15, no 2 (mars 2008) : 263–73. http://dx.doi.org/10.1177/0969733007086024.
Texte intégralRésumé :
The current debate that surrounds the issue of patient rights and the transformation of health care, social insurance, and reimbursement systems has put the topic of patient responsibility on both the public and health care sectors' agenda. This climate of debate and transition provides an ideal time to rethink patient responsibilities, together with their underlying rationale, and to determine if they are properly represented when being called `patient' responsibilities. In this article we analyze the various types of patient responsibilities, identify the underlying motivations behind their creation, and conclude upon their sensibleness and merit. The range of patient responsibilities that have been proposed and implemented can be reclassified and placed into one of four groups, which are more accurate descriptors of the nature of these responsibilities. We suggest that, within the framework of a free-market system, where health care services are provided based on the ability to pay for them, none of these can properly be justified as a patient responsibility.
34
Cahyani, Arinda, Karisma Adiya Putri, Risma Ayu Putri Diani et Putri Sovia Melati. « Penerapan Etika Perawat Dalam Pelayanan Praktik Home Care ». Journal of Complementary in Health 2, no 1 (23 décembre 2022) : 67–72. http://dx.doi.org/10.36086/jch.v2i1.1495.
Texte intégralRésumé :
Nurses in providing nursing services must always uphold the code of nursing ethics as a form of responsibility both to patients, their responsibilities to colleagues or other professions, as well as their responsibilities to their professional organizations (PPNI). This study aims to determine the form of application of the code of ethics from the aspect of responsibility for nursing services both to patients, colleagues or other professions as well as to professional organizations. This study uses a descriptive method with a quantitative approach to Nursing Services in Homecare. The results drawn from this study are that nurse services have referred to responsibilities and there are no violations in Nursing Ethics so that there is no effect on Nursing Services.
35
Hoffmann, Jochen, et Maria E. Kristensen. « Sustainable Oil and Profitable Wind ». Nordicom Review 38, no 2 (8 décembre 2017) : 79–96. http://dx.doi.org/10.1515/nor-2017-0404.
Texte intégralRésumé :
Abstract Companies are confronted with differing public perceptions, which influence the way in which they present their social and environmental responsibilities. Our qualitative study compares the online responsibility communication of two companies from the energy sector: Shell, representing the controversial but profitable oil industry; and Vestas, representing the sustainable wind industry, the financial competitiveness of which is sometimes called into question. The website analysis reveals that both companies engage in inverted positioning. They invert perceived weaknesses into strengths: Shell highlights its social and environmental responsibilities, whereas Vestas, instead of capitalising on its potential as a CSR brand, highlights its economic responsibility. Theoretically, we integrate inverted positioning into a constitutive process model of responsibility communication. Inverted positioning might lead either to a reputational downward spiral, making a company less credible in the longer term, or the public communication of contested responsibilities functions as a self-imposed ambition that can, over time, induce substantial corporate learning processes.
36
Varadarajan, Dhulasi Birundha, et M. Chitra. « Environmental Responsibility : An Emerging Paradigm of Indian Public Sector -A Case Study ». Shanlax International Journal of Management 9, no 4 (1 avril 2022) : 30–40. http://dx.doi.org/10.34293/management.v9i4.4787.
Texte intégralRésumé :
Corporate Environmental Responsibility is relatively a new concept which includes different ideas, actions, strategies and ideologies. The concept clearly identifies and explains the role played by the corporations in the current environmental crisis. Its basic premise is that a corporation engages in environmentally beneficial actions to reduce society’s burden on our ecosystem and promote environmental sustainability. Corporate Environmental Responsibility is about managing the use of natural resources in the most effective and efficient manner in order to reduce environmental impacts and financial costs. This study is pertaining to the corporate Environmental responsibilities as a part of corporate social responsibilities of Indian Oil Corporations. It discusses on the amount of direct and indirect energy consumption and CO2 emission created and its responsibilities towards the society are analyzed.The study found that, total Environmental Expenditure is increasing: for Corporate Social Responsibility Expenditure was Rupees 460.37 crore in that Rs.252.48 was spent for Covid 19 (2% of average Net Profit as per Section 135(5)), health and sanitation was Rupees 29.54 crores and for Swatch Bharat was Rs.16.38 crores, It is a welcoming feature and environmental concern of Indian Oil Corporation, otherwise Corporate Social Responsibility.
37
Houben, Robby. « Shareholder Rights and Responsibilities in the Context of Corporate Social Responsibility ». European Business Law Review 27, Issue 5 (1 octobre 2016) : 615–37. http://dx.doi.org/10.54648/eulr2016028.
Texte intégralRésumé :
In this article the authors reflect in more detail on shareholder rights and responsibilities, highlighting two recent developments that could give rise to further debate, namely: shareholder’s activist conduct in the general meetings of systemic enterprises and shareholder responsibility as to voting without having an economic interest in the company in which the votes are casted (“empty voting”). Empty voting is problematic in that it allows parties to vote who do not or to a small extent bear the ultimate risk of a company. In doing so, it blurs the traditional ratio along the lines of which the shareholders are the ultimate risk bearers in a company and best placed to assess what is in the interest of the company. More in general, shareholder activism may have negative consequences for the target company, for example when activism leads to a higher risk profile of the target company. Rather than curtailing the shareholder rights, the authors plea for greater shareholder involvement in the decision-making of a (systemic) company as a counterbalance against aggressive activists.
38
Hattori, Kumie. « Responsibilities for Climate Damage within Borders : Reconciling Liability with Shared Responsibility ». Philosophies 6, no 3 (3 août 2021) : 65. http://dx.doi.org/10.3390/philosophies6030065.
Texte intégralRésumé :
The literature on climate justice has primarily focused on distributing the benefits and burdens of climate change, particularly those related to the costs of mitigation and adaptation. As such, less attention has been paid to emerging political issues surrounding loss and damage caused by the failure of mitigation and adaptation. This paper aims to fill this gap through discussions on reparative justice, which is correlated with the concept of liability. Since the concept of liability has controversial implications in climate politics and theory, investigating reparative justice for climate damage must clarify how the concept of liability can reconcile with the normative theory of political responsibility. This paper begins with the question of how the distributive justice scheme fails to discuss climate damage, by arguing that the scheme does not necessarily recognise a prior injustice and misses the need for reparation for the extensive scope of climate loss and damage. Then, it shows that the concept of reparation, which differs from compensation, holds more promise in giving the proper due for climate loss and damage. Finally, after comparing the liability model and the shared responsibility model proposed by Iris Young, this paper concludes by proposing that the hybrid model of liability and shared responsibility can be used to avoid limitations of the concept of liability.
39
Pandhika, Radian, et Muhammad Fakih. « Doctor’s Responsibility in Providing Telemedicine Services among Health Care Facilities : Legal and Professional Dimensions ». Administrative and Environmental Law Review 2, no 1 (21 mai 2021) : 21–30. http://dx.doi.org/10.25041/aelr.v2i1.2251.
Texte intégralRésumé :
To provide specialist health care closer and improve quality in health care facilities, especially for remote areas, the central government utilizes information and communication technology through telemedicine services among health care facilities. This matter is regulated in the Ministry of Health Regulation No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. This article aims to describe the forms of legal responsibility and professional responsibilities of doctors in telemedicine services among health care facilities. The method used in this study is normative juridical. The study results show that physicians' responsibilities in telemedicine services among health care facilities can be divided into legal responsibilities (which are divided into civil, criminal, and administrative) and professional responsibilities (ethics and discipline). Doctors’ responsibility in telemedicine services among health care facilities is an obligation that doctors must fulfill because obligations are nothing but part of the tasks carried out in a particular work environment.
40
Yan, Zhengqing. « The Responsibilities for Online Platforms to Undertake : Cooperative, Legal, and Corporate Social Responsibilities ». International Journal of Education and Humanities 4, no 1 (17 août 2022) : 94–97. http://dx.doi.org/10.54097/ijeh.v4i1.1323.
Texte intégralRésumé :
Globalized content platforms such as Facebook and Twitter have been deeply involved in people’s various public activities, including news production and dissemination, civic education, and transportation. With the growth of these platforms, what responsibilities they should undertake for the content shared on them has become the focus of debate and research among scholars. This research essay argues that cooperative, legal, and corporate social responsibilities are the three major responsibilities that globalized content platforms are encouraged to undertake. On the basis of taking cooperative responsibility, globalized content platforms are obliged to refine their legal and corporate social responsibilities according to the laws, policies, and situations of various countries to deal with government regulation. In addition, platforms are expected to establish a dynamic responsibility adjustment mechanism to keep up with new regulations and changes in national conditions, so as to play the role of the gatekeeper to the Internet.
41
von Allmen, Kathrin. « Reducing Climate Change Harms : How to Make Remedial Responsibilities Applicable ». Public Affairs Quarterly 36, no 4 (1 octobre 2022) : 325–52. http://dx.doi.org/10.5406/21520542.36.4.04.
Texte intégralRésumé :
Abstract Nation-states are seen as reasonable candidates to whom to assign remedial responsibilities for climate change harms. A natural question arises: Based on what justification should these responsibilities be assigned to states? Three prominent principles have been proposed: the “Polluter pays,” the “Beneficiary pays,” and the “Ability to pay.” However, each principle faces important objections when considered in isolation. Building on David Miller's multi-principle theory of remedial responsibility, I propose and justify an account of remedial responsibility for the case of climate change. I complement the account with a guiding algorithm that arranges these (and more) principles in a systematic way to make remedial responsibilities for climate change harms applicable. This guiding algorithm resolves the objections that arise when the principles are applied in isolation.
42
Mares, Radu. « The Limits of Supply Chain Responsibility : A Critical Analysis of Corporate Responsibility Instruments ». Nordic Journal of International Law 79, no 2 (2010) : 193–244. http://dx.doi.org/10.1163/157181010x12668401898995.
Texte intégralRésumé :
AbstractOne challenge in the area of supply chain management has been achieving sustainable compliance with labour rights throughout the entire production chain, including lower tiers of production. This article inquires specifically around sub-contracting, especially what is a brand's or a buyer's responsibility regarding workers' rights beyond its first tier of suppliers. In-depth literature on this issue remains scarce despite buyer's responsibility being at the core of outsourcing, the very area that brought disrepute to Nike and thus moved corporate social responsibility (CSR) in the international limelight 15 years ago. This article reviews 12 prominent CSR instruments and asks: do they provide legitimacy to calls that buyers should be responsible for labour conditions down their supply chains? Where do these responsibilities end as abuses become more remote and take place at lower tiers of the value chain? What are the concepts, the principles that attribute responsibility to the buyer company and what concepts are used to limit these responsibilities? What strategies exist to improve conditions at sub-contractor level? Reading a dozen CSR instruments with a keen eye to sub-contracting reveals a staggering diversity of answers. The responsibility of the core company, particularly the limits of responsibility, move in and out of focus. Questions around buyers' responsibilities remain open, but there is a wealth of concepts and experience to draw upon. Professor Ruggie, a United Nations Special Representative of the Secretary General, could bring clarity in this area of CSR and is invited to reconsider the justification, scope and content of a buyer company's responsibility to protect workers' rights in its value chains.
43
Gunnemyr, Mattias. « Why the Social Connection Model Fails : Participation is Neither Necessary nor Sufficient for Political Responsibility ». Hypatia 35, no 4 (2020) : 567–86. http://dx.doi.org/10.1017/hyp.2020.40.
Texte intégralRésumé :
AbstractIris Marion Young presents a social connection model on which those, and only those, who participate in structural processes that produce injustice have a forward-looking responsibility to redress the resulting injustice by challenging the structures that produce it (she sometimes calls this a political responsibility [Young 2011]). In Young's view, this is an all-things-considered, albeit discretionary, responsibility. I argue that participation in a structural process that produces injustice is neither necessary nor sufficient for having political responsibilities, and that therefore the social connection model must be rejected. A subtler model is needed, one that depicts participation in a structural process that produces injustice as sufficient (but not necessary) for having pro tanto forward-looking responsibilities to redress the process, unless the participating agent satisfies certain excusing conditions. I suggest the intuitive force of the thought that mere participation gives us political responsibilities can be explained by more fundamental considerations. Hastily, we might conclude that all participants have political responsibilities simply because most of them satisfy at least one of the following conditions: they cause injustice to continue, they are morally responsible for injustice, they benefit from injustice, they have communal ties with the victims of injustice, or they have the capacity to redress injustice.
44
Peutere, Laura, Päivi Rautava et Pekka Virtanen. « Domestic responsibilities as predictors of labour market attachment trajectories in men and women ». International Journal of Sociology and Social Policy 37, no 9/10 (12 septembre 2017) : 536–54. http://dx.doi.org/10.1108/ijssp-04-2016-0039.
Texte intégralRésumé :
Purpose The purpose of this paper is to analyse whether high responsibility for housework or childcare is related to weak labour market attachment. Design/methodology/approach Survey data on domestic responsibilities in 1998 and 2003 were linked to register data on respondents’ employment spells for 2004-2011. Effects of the responsibilities on labour market trajectories – identified with latent class growth analyses – were analysed with multinomial logistic regression analyses. Findings Four trajectories for labour market attachment were identified among both genders. When adjusted for prior labour market attachment and other control variables, a high responsibility for housework predicted weak labour market attachment, compared to the trajectory of strong attachment, only among men. Compared to the trajectory of strengthening attachment, a high responsibility for housework was related to weak attachment among both men and women. Research limitations/implications Personal orientations may, to some extent, explain both the division on domestic responsibilities and attachment to the labour market. In the Finnish type of welfare state, domestic responsibilities have long-term effects, especially on men’s careers. More attention should be given to men’s roles in families and their possible consequences. Originality/value This is the first study analysing the division of domestic responsibilities on later labour market attachment among both genders. The strength of this study is the long follow-up time and methodology; it combines survey data at two time points and register data on employment spells over eight years, identifying patterns in employment with latent class growth analyses.
45
Susmawati Surya Asih, Susmawati Surya Asih, Purwati Purwati et Sugiyadi Sugiyadi. « Teknik Behavioral Reherasal Terhadap Peningkatan Tanggung Jawab Belajar Di Era Pandemi Covid-19 ». Jurnal Consulenza : Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi 5, no 2 (30 septembre 2022) : 104–15. http://dx.doi.org/10.56013/jcbkp.v5i2.1289.
Texte intégralRésumé :
Testing the effect of group counseling with behavioral rehearsal techniques on increasing student learning responsibilities in the era of the covid-19 pandemic is the purpose of this study, one group pretest and posttest designs were used in this study. The sampling technique used in this study was purposive sampling, namely the Sarbini Grabag Islamic Junior High School students who had low learning responsibility characteristics using a sample of 8 people. It is carried out by using a learning responsibility questionnaire on the data collection method. Parametric analysis of paired sample t-test was used in the data analysis method. This research has succeeded in proving that group counseling with behavioral rehabilitation techniques has an effect on increasing learning responsibilities in the era of the covid-19 pandemic. The results of the paired sample t test are proven by the probability value of sig(2-tailed) 0.000 <0.0005 There is a difference in the average score of the learning responsibility scale of 37.68% between the pretest and posttest on the results of the discussion and data analysis. The conclusion from the results of this research is that group counseling with behavioral rehearsal techniques has an effect on increasing student learning responsibilities in the Covid-19 pandemic era. Keywords: behavioral rehearsals; group counselin; learning responsibility
46
Upadhyay, Jitendra Prasad, et Pitri Raj Adhikari. « Impact of Corporate Citizenship Activities on the Financial Performance of the Nepalese Life Insurance Companies ». International Journal of Recent Technology and Engineering 9, no 5 (30 janvier 2021) : 178–82. http://dx.doi.org/10.35940/ijrte.e5251.019521.
Texte intégralRésumé :
Corporate Citizen Activities (CCA) is essential for any organiztion to attract and retain customers, and to beat the competition. CCA are the indirect and intangible assets of organizations and their response is a key indicator to achieve organizational goals. This paper attempts to examine the impact of corporate citizenship activities on the financial performance of Nepalese insurance companies. Descriptive and causalcomparative research designs are used to estimate the relationship of financial performance, the ROA and the NI (dependent variables) with independent variables (economic responsibilities, legal responsibilities, ethical responsibilities, and discretionary responsibilities). Data are collected from 325 respondents of 19 life insurance companies through structured questionnaires where the questionnaire was distributed to 500 respondents (the response rate is 65 per cent). Descriptive statistics, correlation, and multiple regression models are used to analyse the data. It is found that legal responsibility and discretionary responsibility are the major factors in determining the financial performance of insurance companies in Nepal. CCA helps to bust up the return in terms of profit.
47
Omar, BENDJIMA, BENLAKHDAR Mohamed Larbi et NEFFAH Zakariya. « The Impact Of Adopting The Social Responsibility On Marketing Performance An Applied Study on NAFTAL Company ». Journal of Economics and Administrative Sciences 26, no 123 (30 novembre 2020) : 53–70. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v26i123.1986.
Texte intégralRésumé :
This research paper aims at studying the effect of adopting the corporate social responsibility on marketing performance indicators, where the study adopted the descriptive method for theoretical concepts, in addition to the statistical approach by using the SPSS v25 program to analyze the questionnaire and test the hypotheses of the study. The results showed that there is a positive correlation between social responsibility and marketing performance indicators, and the study found that it is better for NAFTAL Company to mix the environmental and social responsibilities in order to improve its marketing performance. Also, the study recommended that Naftal should adopt the four responsibilities equally, correctly and make its workers more aware of environmental and social responsibility through establishing it as a belief in its mission and vision, in order to gain a global position.
48
LIU, Changyi, Jiahua PAN, Ying CHEN et Mengmei CHEN. « Countries' Historical Emission Responsibilities : A Normative Perspective ». Chinese Journal of Urban and Environmental Studies 02, no 02 (décembre 2014) : 1450018. http://dx.doi.org/10.1142/s2345748114500183.
Texte intégralRésumé :
This paper raises six critical normative questions on accounting countries' historical emission responsibilities of climate change: (i) What should be the time period? What should be the start date and the end date? (ii) Should the Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) and non- CO 2 gases be included or not? (iii) Should the embedded emissions in trade be accounted or not? (iv) Should countries be assigned responsibilities for emissions before 1990 or not? (v) Should the historical responsibilities be discounted or not? (vi) Should subsistence emissions be exempted or not? From the perspectives of ethics and justice, legal, economics, and politics, we think that (i) the contributions should include past, current, and future emissions, and responsibilities should be assigned for historical emissions before 1990; (ii) CO 2 and non- CO 2 emissions from the AFOLU sectors should be exempted from countries' responsibilities since they are subsistence emissions in order to satisfy basic needs; (iii) the historical emissions should be discounted based on both physical and economic reasons. Finally, we claim that the discounting approach is an innovative, systematic, and pragmatic method to solve the deadlock historical responsibilities, which can decrease the historical responsibility and financial responsibility to a reasonable level for the developed countries while insisting on the equity principles.
49
Reder, Peter. « Consultant responsibilities in child and adolescent mental health services teams : a systems dilemma ». Psychiatric Bulletin 27, no 2 (février 2003) : 68–70. http://dx.doi.org/10.1192/pb.27.2.68.
Texte intégralRésumé :
Aims and MethodsA number of relevant professional bodies were invited to state their views on the responsibilities of consultant child psychiatrists within multi-disciplinary teams in order to ascertain whether there was any consensus on the issue.ResultsLittle consensus or clarity emerged, save for agreement on child psychiatrists' expertise with medical matters. Only medical organisations believed in a notion of the consultant holding ultimate responsibility, although definition of this remained elusive.Clinical ImplicationsConsultants may need to seek clarity about their clinical and legal responsibilities from their employing Trust. However, there are many other dimensions to responsibility which have relevance for the training of child psychiatrists.
50
Dwi S, Astri, Sri Indarti et Novliza Eka Patrisia. « PENERAPAN RESPONSIBILITAS DAN TRANSPARANSI LAYANAN PUBLIK ( Sebuah Kajian Ilmu Administrasi) ». Profesional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik 7, no 1 (3 juillet 2020) : 43–48. http://dx.doi.org/10.37676/professional.v7i1.1091.
Texte intégralRésumé :
The number of complaints and complaints from the public on government services, both directly and indirectly, or through the mass media, such as complaints about convoluted service procedures, lack of certainty in the period of settlement, the amount of costs to be incurred, the absence of requirements transparency, and the attitude of officers or employees who are less responsive is a program faced in public services. The formulation of the problem in this study is how the application of responsibility and transparency in the Bengkulu Province Regional Financial Management Agency To obtain answers to the research problems, researchers used qualitative research methods. From the results of the study it was found that Transparency in the Office of the Regional Financial Management Agency of Bengkulu Province has implemented the principle of transparency to assist in the provision of services to the public that is helping to facilitate payments. The application of the principle of responsibility in the Office of the Regional Financial Management Agency of Bengkulu Province can be seen from the extent of the implementation of the activities of the Office of the Regional Financial Management Agency of Bengkulu Province in carrying out its duties and responsibilities to the community, for example with the satisfaction of service to the community, the constraints obtained in this responsibility, namely the service given is not satisfactory for the community because it has not yet completed the office facilities of the Bengkulu Province Regional Financial Management Office in accordance with applicable principles.
Keywords: responsibilitas, transparansi, layanan publik