Littérature scientifique sur le sujet « Paga »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Sommaire
Consultez les listes thématiques d’articles de revues, de livres, de thèses, de rapports de conférences et d’autres sources académiques sur le sujet « Paga ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Articles de revues sur le sujet "Paga"
1
Maria Ati Peti, Yosefina Andia Dekrita et Kristiana Reinildis Aek. « Pengaruh Arus Kas Aktivitas Operasi Terhadap Likuiditas Pada Kopdit Pintu Air Cabang Paga ». Jurnal Projemen UNIPA 10, no 2 (10 juillet 2023) : 72–89. http://dx.doi.org/10.59603/projemen.v10i2.30.
Texte intégralRésumé :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi arus kas aktivitas operasi dan tingkat likuiditas pada Kopdit Pintu Air Cabang Paga, serta untuk mengetahui arus kas operasi, cakupan kas terhadap hutang lancar dan total hutang berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap likuiditas pada Kopdit Pintu Air Cabang Paga. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan metode uji statistik yaitu Analisa korelasi, koefisien determinasi, regresi linier berganda, dan Uji Hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi dan Neraca pada Kopdit Pintu Air Cabang Paga. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan rasio arus kas menunjukkan kondisi keuangan yang kurang baik, karena dari keseluruhan rasio masih cenderung menurun dan memiliki nilai dibawah 1. Hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu 1) Arus Kas Operasi tidak berpengaruh terhadap Current Ratio, hal ini disebabkan karena hutang lancar yang dimiliki Kopdit Pintu Air Cabang Paga lebih besar dari jumlah arus kas aktivitas operasi. 2) Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar tidak berpengaruh terhadap Current Ratio, hal ini disebabkan karena hutang lancar yang dimiliki Kopdit Pintu Air Cabang Paga lebih besar dari jumlah arus kas aktivitas operasi ditambah dividen. 3) Total Hutang tidak berpengaruh terhadap Current Ratio, hal ini disebabkan karena total hutang yang dimiliki Kopdit Pintu Air Cabang Paga lebih besar dari jumlah arus kas aktivitas operasi.
2
Nahar, Khailatul, et Elida Elida. « Types and meaning of food in the Balimau Paga ceremony in Nagari Sungai Liku ». Jurnal Pendidikan Tata Boga dan Teknologi 5, no 1 (31 octobre 2023) : 103. http://dx.doi.org/10.24036/jptbt.v5i1.12923.
Texte intégralRésumé :
Penelitian ini di latar belakangi karena belum adanya buku sumber tertulis tentang upacara balimau paga hal ini dikhawatirkan jika tidak ada buku sumber tertulis sebagai pedoman, maka upacara balimau paga ini akan hilang dengan bertambahnya budaya, adat yang akan masuk dan kurangnya pengalaman generasi muda tentang tradisi adat upacara balimau paga. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan jenis makanan, peralatan yang digunakan untuk membawa dan menghidangkan serta mengungkapkan makna yang terkandung dalam makanan adat yang dihidangkan pada upacara balimau paga. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, lokasi penelitian dilaksanakan di Nagari Sungai Liku Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan Oktober 2023. Sumber data penelitian diperoleh dari informan yaitu datuak, pemuka adat atau kerapatan adat (KAN), bundo kanduang, dan masyarakat. Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis makanan pada upacara balimau paga di Nagari Sungai Liku adalah jenis makanan yang berupa makanan pokok dan lauk pauk terdiri dari nasi putih, gulai ayam, gulai cubadak, gulai mani ikan, ikan goreng balado serta juadah yang disajikan terdiri dari onde-onde, galamai, pinyaram, dan lapek bugih dan juadah tambahan seperti kue bolu dan agar-agar berserta air putih sebagai minuman. Alat yang digunakan untuk membawa makanan yaitu dulang, tudung saji, dalamak, piring samba dan alat untuk menghidangkan makanan yang dibawa oleh bundo kanduang langsung diangkat dengan dulang beserta isinya sedangkan alat untuk menghidang yaitu talam, piring samba, cambuang nasi, piring kecil. Makanan yang dibuat pada upacara balimau paga memiliki makna yang mengandung pesan-pesan berguna bagi seluruh masyarakat.
3
Fornabaio, Giovanni. « Chi inquina, paga ». Milan Law Review 3, no 1 (28 septembre 2022) : 49–92. http://dx.doi.org/10.54103/milanlawreview/18734.
Texte intégralRésumé :
Con la sentenza n. 4 del 22/10/2019, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’ammissibilità di un ordine di bonifica di siti inquinati ai sensi dell’articolo 244 del codice dell’ambiente a carico di una società non direttamente responsabile dell’inquinamento ma subentrata a quella responsabile per effetto di fusione per incorporazione. La risoluzione della questione passa per la qualificazione giuridica della condotta di inquinamento ambientale antecedentemente alla introduzione della bonifica dei siti inquinati. Occorre analizzare i rapporti tra questa condotta e l’istituto della bonifica, normativamente successivo, e dare risposta ai quesiti, per un verso, se sia possibile ordinare la bonifica per fatti risalenti ad epoca antecedente alla introduzione di quest’ultima a livello legislativo, per l’altro, e in caso di risposta positiva, se sia possibile farlo in un contesto di operazioni societarie straordinarie, quale è la fusione, che hanno portato la società responsabile a non essere più direttamente imputabile per il fatto dannoso. Pertanto, serve fare chiarezza sulla trasmissibilità degli obblighi e delle responsabilità conseguenti alla commissione di un illecito per effetto di operazioni societarie straordinarie. Nella disamina delle questioni giuridiche esposte, l’elaborato si sofferma sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale e sulla analisi del regime di imputazione della responsabilità connessa.
4
Walsh, Martin. « The Proletarian Carnival of Fo'sNon si paga ! Non si paga ! » Modern Drama 28, no 2 (juin 1985) : 211–22. http://dx.doi.org/10.3138/md.28.2.211.
Texte intégral
5
Salma, Salma, et Burhanuddin Burhanuddin. « Kajian ‘Urf pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat ». AL-IHKAM : Jurnal Hukum & ; Pranata Sosial 12, no 2 (10 janvier 2018) : 315–42. http://dx.doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1458.
Texte intégralRésumé :
Masyarakat matrilineal Minangkabau adalah komunitas Muslim yang unik di Sumatera Barat. Islam yang kebanyakannya mengusung ide patrilineal bertemu/berhadapan dengan adat Minang yang mengusung ide matrilineal. Pada awal abad ke-19, para peneliti telah memprediksi bahwa komunitas masyarakat matrilineal Minangkabau akan mengalami perubahan mendasar dan bahkan ada yang mengatakan punah seiring perkembangan zaman. Setelah hampir satu abad berlalu, masyarakat matrilineal Minangkabau, meskipun mengalami perubahan dan pergeseran tetapi komunitas itu masih tetap ada di tengah masyarakat dalam tradisi-tradisi matriarkhal yang hidup dan terus berkembang seperti tradisi rompak paga di Luhak Lima Puluh Kota. Dalam tradisi ini, setiap laki-laki dari luar nagari atau luhak yang ingin menikahi perempuan di Luhak Lima Puluh Kota harus membayar sejumlah uang, emas atau benda berharga lain kepada ninik mamak perempuan atas nama adat. Pada satu sisi, adat rompak paga dilaksanakan untuk memelihara eksistensi kuasa/ kewenangan mamak terhadap kemenakan perempuannya di samping mengukuhkan identitas lelaki pendatang di dalam keluarga besar calon isterinya. Pada sisi lain, ‘urf memandang rompak paga itu sebagai tradisi yang hidup dan tidak menyalahi ketentuan syari’at, logis, telah berlangsung sangat lama dan terus-menerus, serta dipraktekkan oleh umumnya masyarakat Luhak Lima Puluh Kota.(The people of matriliny Minangkabau is an unique Muslim community in West Sumatera. Islam carrying the idea of patriliny is facing with Minangkabau custom carrying the idea of matriliny. In the earlier of 19 century, many researchers have predicted that the community of matriliny Minangkabau would be basically changed and even being extinct pass through the new era. More than ten decades passed away, the community of matriliny Minangkabau, although had been changing in several way but still going forward and keeping the traditions of matriarchal which are living and growing such as tradition of rompak paga in Luhak Lima Puluh Kota. In the tradition, every man who comes from out of the nagari or Luhak Lima Puluh Kota and wants to marry a woman in the Luhak has to pay some money, gold or other property to ninik mamak (leader of the clan) of the woman in the name of adat (custom). The tradition of rompak paga is applying to keep the existence of ninik mamak authority to his nieces, beside to strengthen the identity of outsider to the big family of the bride. On the other hand, ‘urf appraised the tradition of rompak paga as a living tradition and not be in contradiction with Islamic sharia, logic and on going continually)
6
Cunha, Rodrigo. « Injustiça fiscal : paga mais tributo quem realmente pode pagar ? » Ciência e Cultura 65, no 2 (juin 2013) : 64–65. http://dx.doi.org/10.21800/s0009-67252013000200026.
Texte intégral
7
Valenzuela, Rafael. « El que contamina, paga ». Revista de la CEPAL 1991, no 45 (5 décembre 1991) : 77–88. http://dx.doi.org/10.18356/acc86f0a-es.
Texte intégral
8
Figueroa Pedraza, Dixis, Eduarda Emanuela Silva dos Santos et Maria Mônica Oliveira. « Perfil e atuação de gestores das ações de alimentação e nutrição no estado da Paraíba, Brasil ». Gerencia y Políticas de Salud 21 (9 novembre 2022) : 1–20. http://dx.doi.org/10.11144/javeriana.rgps21.paga.
Texte intégralRésumé :
Este estudo objetiva descrever o perfil e atuação de coordenadores municipais das ações de alimentação e nutrição da Atenção Primária à Saúde. Trata-se de um estudo transversal, com participação de 74 gestores do estado da Paraíba, Brasil. Foram coletadas informações sobre características demográficas, trabalhistas e formativas; conhecimento e utilização de documentos técnicos da área; ações desenvolvidas e satisfação com o trabalho. Do total, 19 coordenadores eram formados em Nutrição, 13 eram homens e 46 tinham vínculo sem ser por concurso público. Nutricionistas foram mais habilitados para trabalhar questões de nutrição em saúde pública durante a graduação. Vários documentos técnicos da área foram referidos como não conhecidos e não utilizados; em alguns deles, nutricionistas apresentaram melhor situação, o que foi similar para o desenvolvimento de algumas ações. Além da importância do nutricionista, os achados destacam problemas de estrutura, profissionais com capacitação deficiente, falta de articulação (intersetorial e entre os níveis municipais e locais), remuneração insuficiente e mecanismos de gestão inapropriados. Conclui-se que os coordenadores carecem de vínculo, formação, conhecimento e desempenho adequado para a gestão da área de nutrição na Atenção Primária à Saúde.
9
Aizil, Septri, et Akmal Akmal. « Peran Parik Paga Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Nagari Sungai Pua ». Journal of Civic Education 1, no 4 (25 janvier 2019) : 363–71. http://dx.doi.org/10.24036/jce.v1i4.191.
Texte intégralRésumé :
Parik paga sebagai lembaga yang menjaga ketertiban dan keamanan yang kurang berjalan merupakan alasan utama dalam penelitian ini, dalam pelaksanaanya masih ada kekurangan-kerungan jika dilihat dari data yang ada. Artikel ini bertujuan untuk mengekspolrasi pelaksanaan peran parik paga dalam menjaga ketertiban dan keamanan, hambatan-hamabatan hingga upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan walinagari, ketua parik paga, anggota parik paga, Datuak Penghulu, dan masyarakat yang dipilih secara purposive. Data penelitian dikumpulkan dengan observasi dan wawancara dengan menggunakan langkah – langkah pengolahan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan peran parik paga masih kurang optimal karena masih belum melakukan sosilisasi secara langsung kepada masyarakat, kualitas sumber daya manusiapun masih minim terlihat dari perekrutan anggota tidak melalui seleksi. Sedangkan hambatan parik paga tersebut yaitu anggaran dana tidak ada faslititas sarana dan prasarana masih kurang dan regulasi belum diatur. Mengatasi hal tersebut beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintahan nagari dan parik paga hamabatan-hambatan tersebut terselesaikan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat secara langsung parik paga tersebut, membuat regulasi-regulasi tentang anggaran dana, fasilitas sarana prasarana maupun regulasi yang belum diatur serta mengadakan pelatihan untuk parik paga.
10
Mbagho, Hilaria Melania, et Stefanus Notan Tupen. « Pembelajaran Matematika Realistik dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Operasi Bilangan Pecahan ». Jurnal Basicedu 5, no 1 (16 novembre 2020) : 121–32. http://dx.doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.632.
Texte intégralRésumé :
Penelitian ini dilaksanakan di SMP PGRI 3 Paga dengan alasan rendahnya hasil belajar dalam proses pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika bersifat transmitif artinya pengajaran menerapkan konsep-konsep secara langsung kepada siswa dan metode pembelajaran kurang bervariatif yaitu masih menggunakan pembelajaran konvensional yang menyebabkan siswa cepat bosan dengan pembelajaran matematika. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Agar pembelajaran matematika menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan, maka dapat dilakukan melalui cara penerapan model pembelajaran matematika realistik yang lebih menekankan pada adanya aktivitas siswa dan interaksi antar siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi. Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas VII A SMP PGRI 3 Paga. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, angket, pemberian tes hasil belajar, dan diskusi dengan guru mata pelajaran, dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penerapan pembelajaran matematika realistik siklus I meningkat menjadi 65,55% (kategori cukup) (2) pada siklus II meningkat menjadi 75,28% (kategori baik). Kesimpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP PGRI 3 Paga pada materi operasi bilangan pecahan.
Thèses sur le sujet "Paga"
1
Lima, Heverton Souza. « A lei da tv paga : impactos no mercado audiovisual ». Universidade de São Paulo, 2015. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27161/tde-26062015-162615/.
Texte intégralRésumé :
O presente estudo se propõe a investigar os efeitos da Lei 12.485 para o mercado e para a cadeia produtiva audiovisual no país. Esse marco legal, em vigor desde setembro de 2011, regulamenta a entrada das empresas de telefonia no setor de televisão a cabo e regula a veiculação de conteúdos na TV por assinatura. Os mecanismos de fomento presentes no seu texto estabelecem cotas para a produção independente e cotas de canais brasileiros no pacote das operadoras. Ao promover o acesso à informação e dar voz a diferentes agentes, a \"Lei da TV Paga\" têm como objetivos promover o interesse público e regular o mercado de TV por assinatura. Tendo em vista o cenário das novas atribuições da Agência Nacional do Cinema no que se refere à regulação da televisão segmentada e o ingresso de novos agentes no mercado de produção audiovisual (teles e Anatel), pretende-se investigar os impactos econômicos na configuração de novos agentes e a redefinição de demandas e ofertas após a implementação, no período de 2012 a 2014.This Dissertation examines the effects of Law 12,485 for the consumption market and the audiovisual production and value chains in Brazil. This legal framework, in force since September 2011, regulates the entry of telephone companies into the cable television market segment and regulates the placement of content on cable television. The support mechanisms are leveraged by quotas for independent production and Brazilian channels in the package offered by operators. To promote access to information and give voice to different agents, the \"Pay TV Law\" plans to promote public interest and to regulate the TV market. Given the new powers of the National Film Agency (ANCINE) with respect to the regulation of segmented television and the entry of new players in audiovisual markets (telcos and Anatel), we intend to investigate economic impacts in the new regulatory setting as well as the emergence and strategies of agents as stakeholders in the redefinition of agendas after its implementation, in the period 2012-2014.
2
Kelling, Jacoby Eren Mikail. « El principio de derecho ambiental quién contamina paga : origen, importancia y aplicación en Chile ». Tesis, Universidad de Chile, 2017. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/146789.
Texte intégralRésumé :
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)La investigación pretende dilucidar si el principio quien contamina paga ha sido integrado en el medio jurídico chileno y la forma de dicho proceso. Lo anterior, dada la relevancia de este principio en el orden jurídico internacional como herramienta jurídica, de origen económico, para reducir o eliminar las externalidades negativas asociadas a las actividades humanas, radicando los costos asociados a estos procesos, en los titulares de las mismas y no en el medio ambiente. En primer lugar, se ha efectuado una búsqueda de doctrina pertinente, tanto nacional como extranjera, para crear el marco teórico que pueda permitir la comprensión del problema, actuando como criterios la calidad de la obra del autor, la complejidad y pertinencia de la misma, así como la fecha de publicación. De igual forma se ha procedido tanto respecto de la legislación asociable al principio quien contamina paga, como con la jurisprudencia. Realizada la investigación y contrastadas las distintas aproximaciones de la doctrina nacional y extranjera, así como el análisis a partir de la legislación y la jurisprudencia nacionales, ha sido posible profundizar en la recepción que existe principio quien contamina paga en Chile, tanto en la Ley 19.300, como en la legislación sanitaria, la Ley 20.551 y la Ley 20.920. A su vez, el análisis a partir de la jurisprudencia nacional, seleccionada para estos efectos, también permite comprender cuál ha sido el alcance que le entregan los tribunales nacionales, al principio quien contamina paga. Cabe concluir, que el principio quien contamina paga se encuentra presente en distintas instituciones de ámbito económico, de las cuales se han seleccionado un grupo de ellas, y que existe un campo de aplicación potencial muy alto asociado a éstas y otras áreas de la economía nacional.
3
Palomino, Arce Magda Cristina, et Calhua Renee Michael Morales. « Aplicación de clustering utilizando K-means para la segmentación de clientes en una empresa de televisión paga ». Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015. https://hdl.handle.net/20.500.12672/8829.
Texte intégralRésumé :
Publicación a texto completo no autorizada por el autorEn la actualidad las empresas tienen gran cantidad de información de sus clientes, esta información es vital para que puedan realizar acciones tácticas que los permitan mantenerse en el mercado. Las empresas de telecomunicaciones son más sensibles a la satisfacción de sus clientes pues su rentabilidad se basa en la cantidad de tiempo que el cliente permanezca con ellos, sobre todo los que generan mayor valor a la compañía. En el caso de la empresa de tv paga, requiere conocer qué clientes son los que generan mayor valor a la compañía, así poder ejecutar acciones de fidelización a estos clientes. La mejor técnica identificada es la de Clustering, con el apoyo del algoritmo K-means los cuales nos permiten una fácil implementación de la solución con un grado alto de eficiencia, logrando una buena segmentación de clientes.
Trabajo de suficiencia profesional
4
Cotti, Patricia Angelo de Castro. « Lealdade de clientes nas relações de consumo de telefonia celular pós-paga ». Universidade de São Paulo, 2011. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-15122011-160808/.
Texte intégralRésumé :
Em um mercado cada vez mais competitivo como o de telefonia celular pós-paga as organizações modernas estão em constante busca por lucratividade e crescimento contínuo. Nesse sentido, a retenção dos clientes atuais e a busca por fidelidade tornam-se pauta de discussões acadêmicas e empresariais. No estudo dessa fidelidade, a academia se divide em duas correntes: a primeira defensora da satisfação como antecessor necessário da lealdade e a segunda, da lealdade como elemento independente da satisfação. O presente trabalho buscou aclarar esses conceitos, com definição dos termos e principais pensamentos. Por meio de pesquisa realizada junto aos consumidores de telefonia celular pós-paga, verificou-se a avaliação desse público quanto à satisfação, vínculo, imagem da operadora, bem como a manutenção ou não desse relacionamento.In a competitive market as the mobile post paid, the modern companies are in a constant search for profitability and growth. In that sense, the consumer retention and the study of loyalty become topics into the agendas of the academics and the business discussions. Through the study of the consumer´s loyalty the academics are divided in two different ideas: the first one defends the satisfaction as a prior to the loyalty and, for the defenders of the second idea, the loyalty is an independent element from the satisfaction. The current paper tried to dig into these concepts, with the definition of the main terms and thoughts. By researches made with the mobile post paid consumers, the evaluation of topics such as satisfaction, link, image and the capacity to keep the relationship.
5
Caribé, Pedro Andrade. « Lei da TV paga : os mediadores na constituição de uma rede audiovisual ». reponame:Repositório Institucional da UnB, 2015. http://dx.doi.org/10.26512/2015.02.D.18290.
Texte intégralRésumé :
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Comunicação, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, 2015.Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2015-05-27T13:45:49Z No. of bitstreams: 1 2015_PedroAndradeCaribe.pdf: 1333355 bytes, checksum: 652283257692479357788b6ed0e34cbe (MD5)
Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2015-05-27T14:47:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_PedroAndradeCaribe.pdf: 1333355 bytes, checksum: 652283257692479357788b6ed0e34cbe (MD5)
Made available in DSpace on 2015-05-27T14:47:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_PedroAndradeCaribe.pdf: 1333355 bytes, checksum: 652283257692479357788b6ed0e34cbe (MD5)
O tema deste trabalho é a configuração do conteúdo audiovisual no Brasil. Tal configuração e tratada parcialmente por meio da constituição da Rede “Lei da TV Paga”. Essa Rede foca os grupos que atuam diretamente no audiovisual através da produção, programação e difusão do conteúdo, e tem como modelo normativo a Lei 12.485/2011, mais conhecida como Lei da TV Paga. A Teoria Ator-Rede (TAR) e responsável pela base do arcabouço teorico-metodologico, e, a partir dela, são selecionados, inicialmente, elementos como: reportagens, vídeos, artigos, pesquisas acadêmicas e entrevistas exclusivas. Tais indícios são relevados sem desmerecer a capacidade de agencia dos fatores humanos e nao-humanos. O segundo passo e sistematizar as pistas em quatro mediadores: (I) grupos sociais; (II) Estado; (III) arquitetura tecnológica; e (IV) circulação do conteúdo. Os vínculos estabelecidos entre os atores e actantes dos mediadores formam a rede “Lei da TV Paga”. A terceira etapa e revisão bibliográfica das pesquisas sobre cinema, televisão aberta e televisão por assinatura. Nessa revisão, foi possível descrever a presença elementos que constituem a Rede independentemente da estrutura moderna ou global, bem como uma concepção de audiovisual que desfragmenta a divisão entre políticas culturais e políticas de comunicação. O quarto momento e na passagem do milênio, quando alguns movimentos passam a constituir a rede com maior intensidade. A produção nacional e independente se fortalece nas transformações tecnico-esteticas e mantém sua insatisfação com a políticas estatais após a criação da Ancine. O Ministerio da Cultura passa a representar mais tais anseios, e responde em iniciativas como a II Ancinav, fortalecimento da comunicação publica e criação do FSA, todos lastreados pelo principio da “Exceção Cultural”. O discurso em defesa da cultura nacional se cruzou com as Organizações Globo, em seu receio de perder espaço para grupos estrangeiros no seu movimento de saída da distribuição dos serviços de telecomunicações e sinergia em torno do conteúdo, porem não interessava avançar em reformas na TV aberta, e, sim, na manutenção do modelo de concentração, ratificado com a adoção do padrão de TV digital. Já a TV por assinatura formou uma identidade no conteúdo sob predomínio das majors estadunidenses e Globosat. Ela detinha um arranjo regulatório desatualizado, que serviu como ponto de partida para o Congresso Nacional debater, durante cinco anos, e aprovar a Lei da Tv Paga. Esta lei detém quatro pontos destacáveis para futuras reformas regulatórias, porem restritos a lógica de serviço privado: o primeiro deles e uma visão mais holística do audiovisual ao relacionar diversas plataformas e mecanismos de produção. O segundo e o aperfeiçoamento quanto aos perfis do conteúdo, em especial, ao adotar o conceito de espaço qualificado. O terceiro são os mecanismos novos ou aprofundados para estimular ou proteger o conteúdo audiovisual brasileiro, independente e regional. Por fim, o quarto e determinar limites a concentração na cadeia produtiva. Deste modo, o presente trabalho pretende contribuir com as pesquisas sobre a configuração do audiovisual e das Políticas de Comunicação e Cultura num cenário de entraves regulatórios.
The theme of this work is the configuration of the audiovisual content in Brazil. That configuration is treated partially by the net of “Pay TV Law”. It focuses in the groups that work directionally with the audiovisual through production, programming e diffusion of content, and has as model the law 12.485/2011, knowing as the Pay TV Law. The theory Ator-Rede (TAR) is responsible by the base of the theoretical and methodological structure, and, from this theory the same elements are initially selected shuch as: news reports, videos, articles, academics researchers and exclusives interviews. Such evidence are revealed without debunk the act capacity of the human and non-human factors. The second step is to systematize the tracks in four mediators: (I) social groups , (II) State, (III) technological architecture; and (IV) content circulation. The establishment links among the actors and actants of the mediators form the net of “Pay TV Law”.The third step is the bibliographic review of the research about cinema, open television and pay tv. With that review, was possible to describe the presence of elements that constitute the Net, independently of the modern or global structure, as well as the concept of audiovisual that breaks the division between cultural and communication politics. The fourth moment is the passage of the millennium, when some movements begin to be part of the net with more intensity. The national and independent production gets strong with the technical and aesthetically transformations and keeps its dissatisfaction with the state politics after the creation of ANCINE. The Ministry of Culture starts to represent more such demands, and responds with initiatives like the II ANCINAV, giving more power to the public communication, and the FSA, all of them broadcast by the principal of the “ Cultural Exception”. The speech in defense of the national culture had cross with Globo Organizations, in its fear of loose space for foreign groups in its movement of leaving the distribution of services of telecommunications and synergy around of content, however was not interesting advance in reforms for open TV, but the maintenance of the concentration model, rectified with the adoption of the standard of digital TV. The pay TV had formed an identity in the content with the predominance of the US majors and Globosat. The pay TV had the regulatory arrange outdated, that served as the start for the National Congress debate, for five years, and approve the Pay TV Law. That law has fourth important points for futures regulatory reforms, however, restricted to the logical of private services: the first is the more holistic vision of the audiovisual related with several platforms and production mechanisms. The second is the improvement of the profiles of content, in special, the adoption of the concept of qualify space. The third are the new mechanisms, or depth to stimulate or protect the Brazilian audiovisual content, independent or regional. Lastly, the fourth are determinate limits for the productive chain. Thus, the present work intend to contribute with the research about the audiovisual configuration and the Communications Politics and Cultural Politics in a setting of regulatory barriers.
6
Marcondes, Rafael Marchetti. « A tributação da contraprestação paga pelo uso da imagem de artistas e esportistas ». Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/7020.
Texte intégralRésumé :
Made available in DSpace on 2016-04-26T20:24:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Rafael Marchetti Marcondes.pdf: 1161112 bytes, checksum: 4745ef914408134f883713606c3519d9 (MD5)
Previous issue date: 2016-02-23This work aims to examine taxation on compensation received by entertainers and sportspeople for the license granted to third parties to use their image rights. Current legislation approaches the matter in a generic way, either equating the use of an image right to a simple obligation to use or to an obligation to give or even not specifically regulating the subject. Therefore, we will present an investigative method by means of which it is possible to consistently decide whether or not to levy taxes in such operations. The proposal herein is to start examining the transaction concerning the use of an image by identifying the main activity agreed in order to subsequently evaluate if such rendering implies an obligation whose legal nature is either to do or to give. The conclusion for charging or not the various taxes will result from the comparison between each tax s material aspect and the legal nature of the analyzed obligation. Notwithstanding, we aim to previously define the characteristic features of personality rights, especially image rights, in order to be able to indicate the constitutional protection provided to the image in its several aspects: social image, sole external image and group external image, differentiating them from arena rights. The purpose is also to analyze distinctive features of the image, which make it a sole and unique right, as well as its legal nature from the several theories developed by the doctrine so as to define the parameters of the image. It is only after the abovementioned definition that this work will effectively examine the compensation gained by the image rights holder. The identification of the main activities involved and their legal nature will allow one to decide on the subsumption of facts concerning the use of the images of entertainers and sportspeople to the following taxes: Municipal Tax on Services (ISS), State Tax on Distribution of Goods, Transport and Communication Services (ICMS), Income Tax (IR), Social Contribution on Net Profits (CSL), Contribution for the Social Integration Program (PIS) and Contribution for the Financing of Social Security (COFINS), Contribution for Economic Intervention Royalties (CIDE-royalties) and Import and Export Duty. By examining the taxation by Income Tax, we will also analyze the possibility of entertainers and sportspeople to constitute legal entities aiming to exploit personal rights and the situations in which it is accepted to disregard the corporate entity. Finally, the paper will address the taxation regime applicable to international transactions comprising the use of the image of those entertainers and sportspeople, in situations which the purpose is an obligation to do and in those in which the purpose is an obligation to give, in compliance with OECD Model Convention and the treaties signed by Brazil in order to avoid double taxation
O trabalho tem por objetivo examinar a tributação da contraprestação recebida por artistas e esportistas em decorrência da licença concedida a terceiros para o uso do direito sobre a sua imagem. Como a legislação existente trata do assunto de forma genérica, ora equiparando a sua utilização a uma obrigação de fazer, ora a uma obrigação de dar, ou mesmo não regulando especificamente a matéria, apresentamos um método investigativo pelo qual é possível concluir com consistência pela incidência ou pela não incidência dos tributos nessas operações. A proposta aqui trazida é a de se examinarem os negócios que envolvam a utilização da imagem a partir da identificação da atividade-fim contratada, para, posteriormente, avaliar se tal prestação consiste em uma obrigação cuja natureza jurídica é de um fazer ou de um dar. A conclusão pela cobrança ou não das espécies tributárias decorrerá do confronto da materialidade de cada uma delas com a natureza jurídica da obrigação analisada. Antes, porém, vamos fixar os traços característicos dos direitos da personalidade e, em especial, do direito de imagem, passando a apontar a tutela constitucional conferida à imagem nas suas diferentes vertentes: atributo, retrato e retrato em obras coletivas, diferenciando-as do direito de arena. Também serão analisados os traços caracterizadores da imagem, que a tornam um direito único e singular, bem como a sua natureza jurídica a partir das diversas teorias desenvolvidas pela doutrina, a fim de delinear os contornos da imagem. Somente após isso é que o estudo passará efetivamente a examinar a contraprestação auferida pelo detentor da imagem, com base na identificação das atividades-fim envolvidas e sua natureza jurídica para concluir pela sujeição ou não dos fatos envolvendo o uso da imagem de artistas e esportistas ao ISS, ao ICMS, ao IR, à CSL, ao PIS e à COFINS, à CIDEroyalties, ao Imposto de Importação e ao de Exportação. Ao se examinar a tributação pelo IR, também será analisada a possibilidade de artistas e esportistas constituírem pessoas jurídicas com a finalidade de explorar direitos personalíssimos e as situações em que se admite a desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, o estudo abordará o regime jurídico tributário aplicável às transações internacionais envolvendo o uso da imagem de artistas e esportistas, nas situações em que o fim pretendido é um fazer e naquelas em que ele consiste em um dar, diante do disposto na Convenção Modelo OCDE e nos tratados firmados pelo Brasil para evitar a dupla tributação da renda
7
Matos, Párraga Diego Antonio. « Diseño de una red de acceso para el negocio de televisión por paga para el área rural usando la televisión digital terrestre ». Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1512.
Texte intégralRésumé :
El presente proyecto de tesis consiste en el diseño de una red de acceso para el negocio
de televisión por paga usando el estándar ISDB-T, adoptado en el Perú para la Televisión
Digital Terrestre (TDT) en una localidad el Territorio 04 según la división establecida por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el “Plan Maestro para la Implementación
de TDT en el Perú”, considerado como área rural.
El primer capítulo describe la elección del estándar de la televisión analógica como
antecedente, y explica la elección del estándar de TDT en el Perú. Además, se describe
la oportunidad que existe para el negocio de televisión por paga.
El segundo capítulo explica las características más importantes del estándar ISDB-T, los
tipos de redes de difusión y las tecnologías anteriores de distribución de televisión por
paga. También, se describe la propuesta de solución para la red de acceso.
El tercer capítulo se centra en el diseño de la red de acceso, donde se detallan los
equipos que forman parte de la Cabecera de TV y aquellos que se ubicarán en el usuario
final. Adicionalmente se realiza un análisis del departamento de Moquegua, donde se
propondrá el proyecto.
El cuarto capítulo se evalúa el costo-beneficio de implementar esta alternativa de negocio,
a través de la elaboración de un flujo de caja y sostenibilidad en el tiempo.
Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones para que la implementación
del diseño sea eficiente.Tesis
8
Derenusson, Paulo Emílio. « Quem paga o tributo ? Repercussão econômica e restituição do indébito tributário : uma conexão possível ? » reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/14075.
Texte intégralRésumé :
Submitted by Paulo Emílio Derenusson (paulo.derenusson2013@gvmail.br) on 2015-09-17T19:44:39Z
No. of bitstreams: 1
Quem paga o tributo.Repercussão econômica e restituição do indébito tributário.Uma conexão possível.Paulo Emílio Derenusson.pdf: 720055 bytes, checksum: 2f621d771c8c3434a02208301bb49933 (MD5)Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Prezado Paulo, boa tarde Conforme normas da ABNT para que possamos aceitar seu trabalho junto à biblioteca, é necessário retirar a acentuação do nome GETULIO (na CAPA). Após alterações realize uma nova submissão. Att on 2015-09-17T21:19:53Z (GMT)
Submitted by Paulo Emílio Derenusson (paulo.derenusson2013@gvmail.br) on 2015-09-22T08:47:07Z No. of bitstreams: 1 Quem paga o tributo.Repercussão econômica e restituição do indébito tributário.Uma conexão possível.Paulo Emílio Derenusson.pdf: 720329 bytes, checksum: 769ee673ae05ae5e197fcf156e1a82ec (MD5)
Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2015-09-22T10:37:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Quem paga o tributo.Repercussão econômica e restituição do indébito tributário.Uma conexão possível.Paulo Emílio Derenusson.pdf: 720329 bytes, checksum: 769ee673ae05ae5e197fcf156e1a82ec (MD5)
Made available in DSpace on 2015-09-22T13:45:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Quem paga o tributo.Repercussão econômica e restituição do indébito tributário.Uma conexão possível.Paulo Emílio Derenusson.pdf: 720329 bytes, checksum: 769ee673ae05ae5e197fcf156e1a82ec (MD5) Previous issue date: 2015-08-18
A repetição do indébito visa a restituir ao estado anterior aquele que sofreu redução patrimonial de forma indevida, representando uma norma de equidade. Os pedidos de restituição de tributos indevidamente pagos foram objeto de tratamento desigual pela jurisprudência, que influenciou a edição do Código Tributário Nacional ao eleger regramento próprio para os tributos indevidamente pagos, condicionando a legitimidade do contribuinte à prova de que não transferiu o respectivo ônus financeiro ou está autorizado por aquele que recebeu a translação do tributo a pleitear a restituição. A adoção desse racional econômico é motivo de grande controvérsia tanto na doutrina quanto na jurisprudência, em que se pergunta se, ao conectar a legitimidade para pleitear a restituição ao racional econômico da não transferência, a medida de igualdade sofreu uma sensível redução. Com vistas a confirmar essa hipótese, o presente trabalho busca identificar nas raízes históricas da edição do Código Tributário Nacional e na jurisprudência administrativa e judicial da época uma fonte de influência a esse desenho normativo. Passo seguinte, em um diálogo entre o Direito e a Economia, vamos demonstrar como o tributo repercute economicamente, buscando investigar como o contribuinte pode transferir seu encargo a terceiros, quem são estes, sob quais condições isso pode ocorrer e, se pela natureza dos tributos, cabe ou não a translação. Superada essa etapa, com apoio na jurisprudência dos Tribunais Superiores, identificaremos os principais avanços e desafios da jurisprudência sobre a repercussão econômica do tributo e os pedidos de restituição. Após essa investigação, busca-se concluir se a conexão entre a repercussão econômica e a repetição do indébito tributário foi um vetor de equidade ou se esse ponto de intersecção merece ser abolido.
The repetition of overpayment aims to restore the previous state that suffered asset reduction improperly, representing a rule of equity. Applications for refund of unduly paid taxes were subject to unequal treatment in the case law, which influenced the edition of the National Tax Code to elect rule own to unduly paid taxes, affecting the legitimacy of the contributors to the evidence that did not transfer their financial burden or is authorized by the one who received the translation of the tribute to claim the refund. The adoption of this rational economic motive is highly controversial both in doctrine and case law, where it is asked that by linking the legitimacy to claim the refund to the economic rationale of not transfer, the measure of equality suffered a significant reduction. In order to confirm this hypothesis, this study seeks to identify the historical roots of the issue of the tax code and the administrative and judicial jurisprudence of time a source of influence to this normative design. Next step we will demonstrate how the tax affects economically, in a dialogue between law and economics in order to investigate how the taxpayer can transfer their charge to third parties, who are these, what conditions this can occur and, by the nature of taxes, it the translation or not. Overcome this stage, with support in the case law of the Superior Courts will identify the main advances and challenges of case law on the economic impact of the tax and the refund applications. After this research, we seek to complete the connection between the economic impact and the repetition of the tax overpayment was a vector of equity or if the intersection point deserves to be abolished.
9
Figueroa, Arámbulo Miguel Ángel. « Estimación de un índice de precios hedónicos en el mercado de televisión de paga peruano para el periodo 2007-2014 ». Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6084.
Texte intégralRésumé :
En la presente tesis se realiza la estimación de un índice hedónico de precios en el
mercado de la Televisión de Paga peruano. Dicho índice permitirá deflactar
indicadores nominales para obtener cifras reales ajustadas por los efectos de la
inflación, y podrá ser usado como un instrumento de análisis en temas regulatorios y
de competencia. Debido a la inexistencia de una base de datos que contenga la
información requerida para elaborar el índice hedónico señalado, se elaboró una base
propia, donde cada una las observaciones fue obtenida a través de los registros
publicados por las empresas operadoras en el Sistema de Consulta de Tarifas (SIRT)
del OSIPTEL. Seguidamente, se determinaron las variables y las formas funcionales
óptimas, para luego lidiar con los problemas de robustez que pudiera presentar el
modelo propuesto. Finalmente, se estimó el precio libre de los efectos de la calidad,
también conocido como el precio puro del servicio de Televisión de Paga, y con la
misma metodología se estimó la contraparte, es decir, un índice hedónico de calidad.
A partir de dichos índices fue posible verificar que los incrementos en las tarifas del
servicio no siempre se justifican a través de aumentos en la calidad de los atributos
que caracterizan la oferta comercial de Televisión de Paga, sino que también se
atribuyen a incrementos en el nivel de rentas de las firmas.Tesis
10
Soares, Sergei Suarez Dillon. « O conhecimento paga bem ? Habilidades cognitivas e rendimentos do trabalho no Brasil (e no Chile) ». reponame:Repositório Institucional da UnB, 2011. http://repositorio.unb.br/handle/10482/11189.
Texte intégralRésumé :
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia e Administração, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2011.Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2012-09-11T14:42:12Z No. of bitstreams: 1 2011_SergeiSuarezDillonSoares.pdf: 1379547 bytes, checksum: b9b8399534da29acf020a07500ba2236 (MD5)
Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2012-09-17T11:15:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_SergeiSuarezDillonSoares.pdf: 1379547 bytes, checksum: b9b8399534da29acf020a07500ba2236 (MD5)
Made available in DSpace on 2012-09-17T11:15:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_SergeiSuarezDillonSoares.pdf: 1379547 bytes, checksum: b9b8399534da29acf020a07500ba2236 (MD5)
Esta tese investiga em que medida as habilidades cognitivas são responsáveis pelo conteúdo econômico da educação no Brasil. A inexistência de conjuntos de dados com informações sobre cognição e rendimentos para os mesmos indivíduos tem inviabilizado este esforço no Brasil até hoje. Para lidar com esta dificuldade, seguiram-se três abordagens. A primeira é a investigação desta relação no Chile, um país que conta com os dados adequados em uma única pesquisa e no qual a relação entre escolaridade e rendimentos se assemelha muito ao que se verifica no Brasil. Os principais resultados são que as habilidades cognitivas explicam boa parte dos modestos rendimentos à educação básica, mas pouco dos elevados rendimentos à educação superior. A segunda abordagem é parear dados individuais do Censo Demográfico de migrantes jovens para a Região Metropolitana de São Paulo com notas médias do Exame Nacional de Cursos (ENEM) e Provão dos municípios onde estes migrantes residiam cinco anos antes. Os principais resultados são que as habilidades cognitivas explicam metade ou mais dos rendimentos ao ensino básico, mas aparentemente pouco dos rendimentos à educação superior. Estes resultados se mantêm quando se controla por diversos tipos de viés de seleção. A terceira e última abordagem faz o pareamento individual das habilidades cognitivas, medidas pelo ENEM, de jovens no último ano do ensino médio com seus rendimentos um ano depois, já no mercado de trabalho, medidos pela Pesquisa Mensal de Emprego. A chave de pareamento é construída a partir da data de aniversário de cada pessoa. O rendimento à cognição é mais baixo que na segunda abordagem, mas em geral observamos os jovens no primeiro ano de seus empregos, quando os empregadores ainda não puderam observar plenamente sua produtividade. A conclusão é que a aquisição de capital cultural, a montagem de redes sociais ou até puro credencialismo podem ser parte da história dos retornos à educação, mas não são a história toda. Os conteúdos cognitivos aprendidos na escola têm, de fato, conteúdo econômico. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT
This dissertation examines whether and in what degree cognitive ability accounts for the economic returns of education. The dearth of work on the issue in Brazil is due to the lack of data on cognition and earnings for the same individuals. Three approaches were used to circumvent this difficulty. The first is to look into the cognitive ability-earnings relation in Chile, a country for which the appropriate data exist and where the schooling-earnings relationship is very close to that observed in Brazil. The main findings are that cognitive abilities explain most of the modest returns to basic education but little of the elevated returns to higher education. The second approach is to match individual Census earnings data for young migrants to the São Paulo Metropolitan Area with Exame Nacional de Cursos (ENEM) and Provão municipal averages for the municipalities in which they resided five years earlier. Cognitive abilities explain at least half of the returns to basic education but, although significant, appear not to explain much of the generous returns to higher learning. These results still hold after controls for various types of selection bias are applied. The final approach was to match individual cognitive abilities, as measured by ENEM, for students in the last year of high school with their incomes one year later, measured by the Pesquisa Mensal de Emprego. The match was possible due to a code built using birth dates. Returns to cognitive ability are lower than those estimated using the migrants, but most of these individuals were observed in their first year of employment, before their employers were able to adequately gauge their productivity. This dissertation’s findings are clear: the economic content of education is not limited to social networks, cultural capital or pure credentialism. These may account for some of the returns to education, but not all. Cognitive contents learned at school have substantive and significant economic returns.
Livres sur le sujet "Paga"
1
Paṭela, Catura. Kuṇḍāḷāmā̄ṃ paga. Amadāvāda : Pārśva Pablikeśana, 2000.
Trouver le texte intégral
2
Dhoḷakiyā, Hareśa. Aṅgadano paga. Bhuja-Kaccha : Hareśa Ḍhoḷakiyā, 2006.
Trouver le texte intégral
3
Dario, Fo. Low pay ? don't pay ! = : Sotto paga ? non si paga ! London : Methuen Drama, 2010.
Trouver le texte intégral
4
Dario, Fo. Sotto paga ! non si paga ! : Commedia in due atti. Torino : G. Einaudi, 2008.
Trouver le texte intégral
5
Scorti, Piero V. Il delitto paga ? Milano, Italia : SugarCo, 1985.
Trouver le texte intégral
6
Moret, Xavier. Qui paga, mana. Barcelona : Empúries, 1997.
Trouver le texte intégral
7
Skračić, Vladimir. Toponimija otoka Paga. Zadar : Sveučilište u Zadru, Centar za Jadranska onomastička istraživanja, 2011.
Trouver le texte intégral
8
Popatbhai, Acharya Gunvantrai. Māṭīnā paga : Navalakathā. 2e éd. Amadāvāda : Gūrjara Grantharatna Kāryālaya, 1991.
Trouver le texte intégral
9
Vidal-Folch, I. El arte no paga. Barcelona : Editorial Anagrama, 1988.
Trouver le texte intégral
10
1958-, Meletti Giorgio, dir. La paga dei padroni. Milano : Chiarelettere, 2008.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Paga"
1
Staffler, Hermann. « Fo, Dario : Non si paga ! Non si paga ! » Dans Kindlers Literatur Lexikon (KLL), 1–2. Stuttgart : J.B. Metzler, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_3608-1.
Texte intégral
2
Ricci, Saverio. « Chi paga i ribelli ? Aristocrazia e filosofia nella Napoli di fine Cinquecento ». Dans De mundi recentioribus phænomenis, 153–71. Turnhout, Belgium : Brepols Publishers, 2022. http://dx.doi.org/10.1484/m.dda-eb.5.131447.
Texte intégral
3
Cabanilla, Carlos Santiago Sánchez, et Carlos Guevara Fuentes. « Injusticias de Ser Pilo Paga ». Dans Nuevas letras, 137–44. Editorial Universidad del Rosario, 2021. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1k76j5x.13.
Texte intégral
4
Sánchez Cabanilla, Carlos Santiago, et Carlos Guevara Fuentes. « Injusticias de Ser Pilo Paga ». Dans Nuevas letras. Los estudiantes crean en clase, 137–44. Universidad del Rosario, 2020. http://dx.doi.org/10.12804/urosario9789587845563.07.
Texte intégral
5
« ¿Qué debo hacer si mi cliente no paga ? » Dans El Comercio de Servicios, 137. United Nations, 2001. http://dx.doi.org/10.18356/073bd18d-es.
Texte intégral
6
« Plantilla para la elaboración del Plan de Acción de Gestión de Activos (PAGA) ». Dans Gestión de activos de infraestructura para el desarrollo sostenible, 365–82. United Nations, 2022. http://dx.doi.org/10.18356/9789216040772c015.
Texte intégral
7
Braga, Thécio Antônio Silveira. « LIBERDADE DE CONSUMO E A HIPOCRISIA SOCIAL ». Dans Direitos Humanos e Sociedade : reconstruções, reflexões e narrativas em pesquisa, 35–44. Editora Científica Digital, 2023. http://dx.doi.org/10.37885/230813914.
Texte intégralRésumé :
O artigo propõe uma reconstrução normativa para a liberdade de consumo, fundamentando-a na aplicação do princípio da capacidade contributiva para os impostos sobre o consumo, especialmente o ICMS. Para tanto, utilizar-se-á do reconhecimento da sociedade como consumista para destacar a importância do consumo no processo de integração à sociedade, bem como na busca da felicidade, evidenciando a hipocrisia social quanto ao consumo das classes mais pobres. O objetivo é expor que a tributação do ICMS, sem considerar o caráter subjetivo do consumidor, viola a liberdade de consumo, configurando um mote para os conflitos sociais brasileiros. Considerar somente a igualdade formal para tributação do ICMS é desconsiderar as desigualdades de renda presentes em todo território nacional. Tratar isonomicamente todos os contribuintes é desrespeitar o princípio da capacidade contributiva no seu sentido subjetivo, que deveria ser baseado na igualdade aristotélica que visa a equidade entre os sujeitos, isto é, quem pode mais, paga tributo maior.
8
Ibáñez-Elam, Adolfo, et Luisa Fernanda Moreno Panesso. « Diferentes aspectos de la aplicabilidad del principio “el que contamina paga” ». Dans Escuela de derecho ambiental. Homenaje a Gloria Amparo Rodríguez, 319–41. Universidad del Rosario, 2020. http://dx.doi.org/10.12804/tj9789587843927.12.
Texte intégralRésumé :
Es por esto que Colombia ha diseñado, dentro de sus políticas públicas, instrumentos que materializan e implementan las prerrogativas del desarrollo sostenible. Una de esas estrategias es la adopción del principio “quien contamina paga” dentro del sistema normativo nacional. En ese sentido, el objetivo de este artículo es lograr que el lector cuente con una herramienta útil sobre la definición y aplicación en Colombia de este principio ambiental denominado principio contaminador-pagador.
9
Herrera González, Ana Elena, et Fabián Ramírez Flores. « Megacable gana ventaja en Triple Play, el juego que todos quieren competir ». Dans Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2010, 72–76. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2011. http://dx.doi.org/10.31391/ixrn5810.8.
Texte intégralRésumé :
Desde 2007 los televidentes, cibernautas y usuarios de telefonía fija hemos sido testigos de cómo comenzó a estructurarse un nuevo sistema de servicios de telecomunicaciones en México. Este sistema conocido como Triple Play consiste en brindar servicios de video, voz y datos en un mismo paquete que ofrecen los operadores de televisión de paga, a través de una señal que se transmite por fibra óptica.
10
« Modèle de Plan d’action pour la gestion des actifs (PAGA) ». Dans La gestion des infrastructures dans une perspective de développement durable, 365–81. United Nations, 2022. http://dx.doi.org/10.18356/9789216040765c015.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Paga"
1
Sodré, Daniel M. B., José Victor de P. e. Silva, Cristina Boeres et Vinod E. F. Rebello. « Elasticidade Vertical de Memória em Docker Containers ». Dans VI Escola Regional de Alto Desempenho do Rio de Janeiro. Sociedade Brasileira de Computação - SBC, 2020. http://dx.doi.org/10.5753/eradrj.2020.14516.
Texte intégralRésumé :
Nuvens computacionais executam as requisições de seus clientes em um ambiente virtual configurado de acordo com as necessidades das aplicações. O cliente normalmente paga por uma quantidade de recursos estimada para sua aplicação executar, mas esta pode vir a consumir mais ou menos recursos do que o esperado. Para evitar tais situações, o gerenciamento eficiente de recursos é essencial. Esse trabalho visa elucidar alguns pontos estudados sobre o consumo de recursos de aplicações executando em Docker containers.
2
Bernardes Caldas, Felipe. « DEUS NÃO PAGA PAU PRÓS LÓKI : AS NFTs E OS MERCADOS DA ARTE ». Dans 30º Encontro Nacional da ANPAP - (RE)EXISTÊNCIAS. , : Even3, 2022. http://dx.doi.org/10.29327/30enanpap2021.372827.
Texte intégral
3
Queiroz, Albert R. Q., Bruno C. da Silva et Carlos H. Leitão. « Desenvolvimento de um jogo de educação financeira utilizando elementos da ruralidade do nordeste brasileiro para plataformas Apple ». Dans Anais Estendidos do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital. Sociedade Brasileira de Computação, 2022. http://dx.doi.org/10.5753/sbgames_estendido.2022.226155.
Texte intégralRésumé :
Resumo. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apontam que em março de 2022, cerca de 28,6% das famílias brasileiras estão inadimplentes e 77,5% fecharam o mês com alguma dívida não paga. Nesse cenário de inadimplência, endividamento e alta de inflação, a necessidade de desenvolver o consumo consciente e o ensino de conceitos de educação financeira se acentuam. Dessa forma, o presente estudo desenvolveu um jogo do tipo Quiz para transmitir conceitos de educação financeira para crianças utilizando dispositivos iOS e iPadOS. Para isso, foi utilizado a linguagem de programação nativa da Apple (Swift), dados estruturados em JSON e armazenados no Firebase, utilizando o serviço Remote Config.
4
Pedrosa, Lehilton L. C., et Rafael C. S. Schouery. « Uma Aproximação Ótima para o Problema do Caixeiro Alugador⇤ ». Dans III Encontro de Teoria da Computação. Sociedade Brasileira de Computação - SBC, 2018. http://dx.doi.org/10.5753/etc.2018.3146.
Texte intégralRésumé :
No clássico Problema do Caixeiro Viajante (TSP), queremos encontrar uma rota que passa por um conjunto de n cidades e que minimize a dist ância total percorrida. Uma generalização conhecida é o chamada Problema do Caixeiro Alugador, em que a rota pode ser percorrida alugando-se um subconjunto de véıculos. Cada véıculo tem uma função de dist ância distinta, mas para cada véıculo alugado, paga-se uma taxa de retorno g 0. O objetivo é minimizar a soma das dist âncias percorridas mais as taxas de retorno. Neste trabalho, apresentamos uma O(log n)-aproximação para o problema. Esse algoritmo é assintoticamente ótimo já que também mostramos que n ão há aproximação com fator o(log n), a n ão ser que P = NP.
5
Souza, Maycon Alberto Guimarães de, et Sérgio Murilo Petri. « Análise do perfil dos contribuintes do imposto de renda da pessoa física entre os anos de 2018 e 2022 ». Dans I SEVEN INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS. Seven Congress, 2023. http://dx.doi.org/10.56238/ieducationcongress-020.
Texte intégralRésumé :
Atualmente, o sistema tributário brasileiro apresenta diversas complexidades relacionadas à arrecadação de impostos, que representam a principal fonte de receita do Estado para financiar a continuidade dos serviços básicos prestados à sociedade (DA SILVA; CORREIA; DO NASCIMENTO CRUZ, 2019). Por conta dessa pluralidade de normas tributárias, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual e municipal, o contribuinte acaba suportando todos esses reflexos oriundos da tributação (PINTO; et al., 2021). Por consequência dessa diversidade de leis, há um aumento com relação a desigualmente social, que segundo Campanha (2021, p. 11) “…uma das razões dessa concentração deve-se ao fato de que o 1% mais rico paga uma alíquota efetiva de tributos sobre a renda menor do que as outras camadas da população…”.
6
Miyamoto, M., Pema, T. Aoki et Y. Tominaga. « Pull-down test of the rammed earth walls at Paga Lhakhang in the Kingdom of Bhutan ». Dans REHAB 2014 - International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures. Green Lines Institute for Sustainable Development, 2014. http://dx.doi.org/10.14575/gl/rehab2014/033.
Texte intégral
7
« PS-019 - LOOT BOXES ¿UNA NUEVA PUERTA A LA ADICCIÓN ? » Dans 24 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DUAL. SEPD, 2022. http://dx.doi.org/10.17579/abstractbooksepd2022.ps019.
Texte intégralRésumé :
INTRODUCCIÓN: --Las loot boxes son objetos dentro de los videojuegos que el jugador paga “por abrir” para obtener aleatoriamente recompensas (personajes, aspectos de armas, cartas nuevas), sin conocer el valor del producto previamente Se incita pues a pagar dinero real para conseguir mejores objetos, armas o elementos en una experiencia de ocio. Aunque no todos los videojuegos cuentan con loot boxes, muchos de ellos, especialmente los más populares entre los jugadores (FIFA, DIABLO), sí las contienen (Zendle, Meyer, Cairns, Waters y Ballou, 2020). Disponemos de estudios que exploran la capacidad de las loot boxes para generar adicción (Brady y Pretince, 2019). El elemento central el refuerzo de razón variable (Drummond et al., 2018; Larche, Chini, Lee, Dixon y Fernandes, 2021) o de razón aleatoria (Navas y Perales, 2014) Objetivos: Se realiza una revisión de las publicaciones Pubmed en referencia a las loot boxes, compras dentro de videojuegos que parecen estar relacionadas con aumento de riesgo para conductas de juego patológico. Material y métodos Se realiza la revisión de 49 artículos en PUBMED, todos de los últimos 4 años (dado lo reciente del fenómeno) , así como revisión de la legislación y fuentes de publicación en ciencias sociales. También se analiza su importancia en el mercado del videojuego y en la cultura del ocio actual. Resultados y conclusiones Las compras dentro de videojuegos, especialmente las loot boxes (por sus características), son un probable factor de riesgo para desarrollar en fases posteriores conductas de juego patológico.
8
« [Breaker page] ». Dans The Fifth Workshop on Photonics and Its Application. IEEE, 2005. http://dx.doi.org/10.1109/paia.2005.205058.
Texte intégral
9
Aly, M. H., M. Nasr et H. E. Seleem. « Thulium doped fiber amplifier in the S/S/sup +/ band employing different concentration profiles ». Dans The Fifth Workshop on Photonics and Its Application. IEEE, 2005. http://dx.doi.org/10.1109/paia.2005.205055.
Texte intégral
10
« Breaker page ». Dans The Fourth Workshop on Photonics and Its Application, 2004. IEEE, 2004. http://dx.doi.org/10.1109/paia.2004.1353822.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Paga"
1
Salas, Humberto. Si aumenta el IVA ¿Quién paga ? Universidad Autónoma de Chile, juillet 2018. http://dx.doi.org/10.32457/2050012728/9779201860.
Texte intégral
2
Bastos, Camila. Cadernos do Cade- Mercado de TV aberta e paga - 2020. Sous la direction de Guilherme Resende. Departamento de Estudos Econômicos - Cade, décembre 2020. http://dx.doi.org/10.52896/dee.cc2.020.
Texte intégralRésumé :
O décimo primeiro número da série “Cadernos do Cade” foca no segmento que está presente no cotidiano da maioria dos brasileiros: a televisão. O estudo busca consolidar a jurisprudência do Cade nesse mercado nos últimos vinte e cinco anos. Mesmo com a crescente onda de utilização de outras modalidades de consumo de audiovisual, a televisão (seja ela a aberta ou a paga) continua tendo o papel de principal de alternativas a esta forma de se assistir a conteúdos audiovisuais.
3
Londoño-Vélez, Juliana, Catherine Rodriguez, Fabio Sanchez et Luis Álvarez-Arango. Financial Aid and Social Mobility : Evidence from Colombia's Ser Pilo Paga. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, septembre 2023. http://dx.doi.org/10.3386/w31737.
Texte intégral
4
Ruiz, Susana. ¿Quién paga la cuenta ? Gravar la riqueza para enfrentar la crisis de la COVID-19 en América Latina y el Caribe. Oxfam, juillet 2020. http://dx.doi.org/10.21201/2020.6317.
Texte intégralRésumé :
Las previsiones de retroceso económico y social en América Latina y el Caribe son alarmantes. La COVID-19 golpea con fuerza la región marcada que tendrá que afrontar una contracción del 9,4%, una de las más severas en todo el planeta. La desigualdad, la informalidad y la insuficiente dotación sanitaria lastran las posibilidades de hacer frente a la pandemia. Pero son los más vulnerables quienes asumen el costo, hasta 52 millones de personas que podrían caer en la pobreza y 40 millones podrían perder sus empleos, un retroceso de 15 años para la región. Pero la COVID-19 no afecta a todos por igual, una élite se mantiene inmune al contagio de la crisis económica. Desde el principio de los confinamientos, hay 8 nuevos milmillonarios en América Latina y el Caribe, personas con un patrimonio superior a los mil millones de dólares. Las personas más ricas han aumentado su fortuna en US$ 48 200 millones desde marzo 2020, lo que equivale a un tercio del total de los paquetes de estímulo de todos los países de la región. Para hacer frente a esta crisis tan profunda, Oxfam propone una serie de reformas que recaigan sobre quienes más tienen y menos han sufrido la pandemia. Entre otros un impuesto sobre el patrimonio neto de las personas más ricas con el que se podría recaudar al menos US$ 14 260 millones, 50 veces más de lo que ahora se estaría recaudando sobre esta élite de grandes fortunas. In the context of the COVID-19 pandemic, forecasts for economic and social decline in Latin America and the Caribbean are alarming. The region will face a 9.4% contraction in its economy, among the most severe in the world. Coping with the pandemic is hindered by inequality, weak and insufficient social protection and limited public health capabilities. Up to 52 million people could fall into poverty and 40 million could lose their jobs – a 15-year setback for the region. Yet, an elite remains ‘immune’ to the contagion of the economic crisis. Since the beginning of the pandemic, there have been 8 new billionaires in LAC: 1 every 2 weeks since the lockdowns began. The richest people have increased their fortune by $48.2bn since March 2020, equivalent to a third of the total stimulus packages of all countries in the region. In this paper, Oxfam proposes a series of reforms targeting those who have being less affected by the pandemic. They include a net wealth tax that could potentially generate $14.3bn, 50 times more than billionaires in the region pay now in theory, under current tax systems.
5
Azuaje Pirela, Michelle. ¿Por qué es necesario repensar la tributación minera y cómo hacerlo ? Universidad Autónoma de Chile, mars 2021. http://dx.doi.org/10.32457/20.500.12728/90342021115.
Texte intégralRésumé :
El precio del cobre sube y junto a ello volvió a la palestra también la discusión sobre el royalty minero en Chile, motivada por el proyecto de ley de 2018 que "establece en favor del Estado una compensación por la explotación de la minería del cobre y del litio" y que pasó este miércoles su primer trámite legislativo. Su objetivo es establecer un "derecho de compensación" para el Estado que le permita percibir el 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos. Más allá de las típicas afirmaciones de acuerdo con las cuales se sostiene que esto es necesario, porque "la gran minería privada no paga lo suficiente", cabe preguntarse cuáles son los aspectos más relevantes de este debate y si existen argumentos jurídicos sólidos para instaurar un verdadero royalty, e incluso para repensar la tributación minera chilena en su conjunto. ¿Qué es un royalty y en qué se diferencia del impuesto específico a la minería?
6
Perez, Wilmer, Carmen Castillo Carrillo, Israel Navarrete, Heidy Gamarra, Jhony Naccha et Jorge Andrade-Piedra. Cartilla para la identificación de síntomas de la papa manchada (zebra chip). International Potato Center, octobre 2021. http://dx.doi.org/10.4160/9789290606178.
Texte intégral
7
Moreno Mendoza, José Dílmer, María del Socorro Cerón Lasso, Germán David Sánchez León, Ingrid Marcela Preciado Monguí et John Alexánder Martínez Morales. AGROSAVIA Mary variedad mejorada de papa para hojuelas y consumo en fresco. Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA, 2019. http://dx.doi.org/10.21930/agrosavia.plegable.2019.1.
Texte intégralRésumé :
AGROSAVIA Mary es una variedad de papa de Colombia para el consumo en fresco y el procesamiento en hojuelas y bastones, que presenta tolerancia estable a la enfermedad de la gota Phytophthora infestans. En este plegable se encuentran los detalles de sus características (de planta y agronómicas y las recomendaciones para el manejo de la variedad.
8
Moreno Mendoza, José Dílmer, María del Socorro Cerón Lasso, Germán David Sánchez León, Ingrid Marcela Preciado Monguí et John Alexánder Martínez Morales. AGROSAVIA Mary variedad mejorada de papa para hojuelas y consumo en fresco. Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA, 2019. http://dx.doi.org/10.21930/agrosavia.plegable.2019.6.
Texte intégralRésumé :
AGROSAVIA Mary es una variedad de papa de Colombia para el consumo en fresco y el procesamiento en hojuelas y bastones, que presenta tolerancia estable a la enfermedad de la gota Phytophthora infestans. En este plegable se encuentran los detalles de sus características (de planta y agronómicas y las recomendaciones para el manejo de la variedad.
9
Martínez Morales, John Alexander, Ingrid Marcela Preciado Mongui, Sara Alejandra Liberato Guío, María del Socorro Cerón Lasso et Germán David Sánchez León. Variedad de papa criolla Corpoica Sol Andina para el altiplano cundiboyacense, con excelentes atributos para uso culinario y agroindustrial. Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA, 2020. http://dx.doi.org/10.21930/agrosavia.plegable.2020.6.
Texte intégralRésumé :
Los tubérculos de Sol Andina poseen características de calidad en cosecha como: piel lisa, profundidad de ojos intermedia y color de piel amarillo intermedio. Estas permiten que el proceso de lavado sea más rápido y sencillo, su brillo es duradero; cualidad que facilita y mejora la valoración del producto al momento de la comercialización para consumo en fresco.
10
Perez, Willmer, Carmen Castillo Carrillo, Israel Navarrete, Heidy Gamarra, Efrain Arango, Jhony Naccha et Jorge Andrade-Piedra. Cartilla para la identificación de síntomas de la punta morada de la papa. International Potato Center, octobre 2021. http://dx.doi.org/10.4160/9789290606161.
Texte intégral