Littérature scientifique sur le sujet « Kalimantan Selatan (Indonesia). Dinas Pekerjaan Umum »

Latar belakang: Hipertensi adalah kelainan sistem sirkulasi darah yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah diatas nilai normal atau tekanan darah ?140/90 mmhg¹. Hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala dimana tekanan yang abnormal tinggi didalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan. Berdasarkan data dari 3, hipertensi di Indonesia merupakan masalah kesehatan dengan prevalensi yang tinggi yaitu sebesar 25,8%. Prevalensi tertinggi di Bangka Belitung (30,9%), diikuti Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan Timur (29,6%), Jawa Barat (29,4%), dan Gorontalo (29,4%). Hipertensi berkaitan dengan perilaku dan gaya hidup. Pengendalian hipertensi dicapai dengan memodifikasi perilaku, yang meliputi rajin aktivitas fisik, menghindari merokok, makan makanan yang sehat, dan tidak mengkonsumsi alkohol (P2PTM Kemenkes RI). Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 45-54 tahun (45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%). Data Dinas kesehatan provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan angka Hipertensi di Kota Banjarbaru tertinggi ke 4 setelah Banjarmasin, Kab. Banjar dan Balangan. Tujuan: Tujuan penelitian untuk menganalisa hubungan karakteristik yang meliputi jenis kelamin, genetik, pekerjaan, aktifitas fisik dan lama bekerja dengan hipertensi pada masyarakat pralansia di Kota Banjarbaru tahun 2022. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analitik observasional, serta pendekatan cross sectional dan mengambil sampel/responden yang kebetulan ditemui (accidental Sampling) yaitu berjumlah 114 orang baik pegawai maupun pengunjung di kantor Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan, kantor Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kantor Kelurahan Sungai Besar di kota Banjarbaru. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jenis kelamin (p value 0,63), genetic (p value 0,11), IMT (p value 0,74), aktifitas fisik (p value 0,58) dan lama bekerja (p value 0,79) tidak berhubungan dengan hipertensi. Kesimpulan: variable resiko jenis kelamin, genetic, IMT, Aktifitas fisik dan lama bekerja tidak berhubungan dengan hipertensi, selama faktor resiko dikendalikan dengan pola makan sehat dan pola istirahat yang baik. Disarankan kepada institusi pendidikan dan instansi kesehatan agar bekerja sama dalam melaksanakan promosi hipertensi dalam kegiatan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan karakteristik padi varietas lokal mengakibatkan fluktuasi harga, disamping juga permasalahan yang dihadapi terkait inefisiensi struktur pasar, kurangnya dukungan infrasttuktur dan kebijkan pemerintah. Padi varietas lokal ini mempunyai rasa nasi pera tetapi tidak keras dan beraroma harum menurut preferensi masyarakat rawa terutama suku Banjar. Sehingga permintaan cukup tinggi terhadap padi varietas lokal di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dapat dilakukan terhadap pengembangan padi varietas lokal. Lokasi penelitian adalah di Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengelolaan air merupakan kunci pengembangan padi varietas lokal, untuk itu perlu dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengelolaan tata air pada lahan pasang surut. Dalam rangka meningkatkan produksi padi varietas lokal juga dapat dilakukan perluasan sawah lahan pasang surut, mengingat banyaknya alih fungsi lahan pertanian terutama yang spesifik padi varietas lokal serta pemberian bantuan sarana produksi, alat dan peralatan pertanian, dan lain-lain untuk petani padi varietas lokal. Padi hasil persilangan dapat merupakan alternatif pengembangan padi varietas lokal yang dapat ditanam dua kali setahun.

Kemajuan suatu Daerah dapat dilihat dan diukur dari ketersedian dan kemajuan infrastrukturnya seperti Prasarana Jalan, Jembatan, Gedung dan Perumahan, Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pasar sebagai Pusat Ekonomi, Prasarana Kesehatan, Irigasi dan Air Bersih, Prasarana Kesehatan dan Prasarana Dasar lainnya. Ketersediaan dan Penggunaan Infrastruktur tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik sebagai Pembuat maupun sebagai Penggunanya. Di Indonesia, salah satu Kementrian yang bertanggung jawab terhadap Pembangunan dan Ketersedian salah satu Prasarana diatas khususnya dibidang Jalan, Jembatan, Gedung dan Perumahan serta Irigasi dan Air Bersih adalah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan khusus untuk Daerah Provinsi Kalimantan Barat kewenangannya ada di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh pegawai Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 68 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Sederhana. Berdasarkan Analisis Regresi Linear Sederhana diperoleh persamaan regresi Ŷ78,693 + 0,053X yang artinya jika tidak ada peningkatan nilai motivasi kerja, maka nilai kinerja pegawai adalah 78,693. Nilai koefisien regresi sebesar 0,053 menyatakan bahwa jika nilai motivasi kerja di tingkat 1 satuan, maka nilai kinerja pegawai sebesar 0,053. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan Uji-F diperoleh nilai Fhitung sebesar 0,205. sedangkan Ftabel diperoleh nilai sebesar 3,99. Jadi diperoleh hasil bahwa Fhitung<Ftabel atau 0,205<3,99), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Jadi tidak ada pengaruh yang signifikan antara Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil Uji Koefisien Diterminasidiperoleh nilai R = 0, 056 dan nilai (Rsquare) sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan pengertian bahwa Kinerja Pegawai (Y) dipengaruhi sebesar 0,3% (0,003 x 100%) oleh Motivasi Pegawai (X), sedangkan sisanya sebesar 99,7% (100% - 0,3%) dipengaruhi oleh faktor lain dan karena kecilnya angka tersebut berarti mempunyai hubungan lemah antara kedua variabel.Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi diperoleh nilai korelasi sebesar 0,056 artinya terdapat hubungan antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai sebesar 0,056 dengan kekuatan hubungannya lemah. Kata kunci : Motivasi Kerja, Kinerja Pegawai, Analisis Regresi Sederhana.

Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat berbanding lurus dengan peningkatan timbulan sampah yang tentunya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Banjarbakula merupakan kawasan yang terdiri dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Untuk mengatasi persoalan persampahan di kawasan Banjarbakula, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan perencanaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya pengurangan volume sampah sebelum dibuang ke TPA dengan program 3R. Tahapan perencanaan TPST ini dimulai dari tahap persiapan, survei lapangan, pengkajian berupa sumber sampah, wilayah perencanaan dan pelayanan, perencanaan teknis pengelolaan sampah di TPST, serta desain TPST. Rencana teknis operasional pengelolaan sampah terdiri dari penerimaan dan pembongkaran sampah, pemilahan sampah, pengepakan sampah, pencacahan dan pengayakan sampah, peuyeumisasi menjadi RDF/SRF, pengeringan dan pengepresan, penyimpanan dan pendistribusian. Luas rencana TPST Banjarbakula sesuai perencanaan yakni 3456 m2. TPST Regional Banjarbakula direncanakan hanya bisa mengolah sampah sebesar 40 ton/hari atau 160 m3/hari. Pengolahan sampah di TPST Regional Banjarbakula menggunakan metode peuyeumisasi menjadi RDF/SRF dan dipadatkan dalam bentuk briket.

Adapun tujuan dari pelaksanaan KLM ini yaitu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIE Widyaswara Indonesia (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat), dengant 1. Mengimplementasikan ilmu manajemen yang dipelajari dan didapat proses perkuliahan dengan dunia kerja didalam hal ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan dan 2. Memberikan kontribusi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan dengan ikut berpartisipasi pada bagian-bagian penempatan kerja didalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun metode yang digunakan didalam KLM ini adalah dengan diawali dari Tahap persiapan, selanjutnya tahap pelaksanaan dan terakhir tahap penulisan laporan KLM. Dengan berkontribusinya kita dalam melakukan pekerjaan dengan membantu memberika pelayanan dibeberapa bagian seperti di bagian sekretariat, bagian informasi dan bagian operator (loket umum, loket perekaman KTP, Pencetakan KTP dan Pencetakkan KIA) maka tujuan kita dari pelaksanaan KLM sudah tercapai.

Perubahan nomenklatur terutama pada instansi penelitian arkeologi di Indonesia dan instansi pengelolaan cagar budaya berpengaruh pada pengelolaan cagar budayanya. Dengan bergabungnya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi ke dalam struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka nomenklatur lembaga penelitian arkeologi pun berubah. Nomenklatur baru tersebut adalah Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra yang mempunyai tujuh pusat riset, yaitu tiga menyelenggarakan penelitian arkeologi, dan empat melaksanakan penelitian bahasa, sastra, dan manuskrip. Sementara perubahan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi adalah penggabungan dua unit pelaksana teknis, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya, menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan. Perubahan di atas berpengaruh pada pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Bagaimana pengaruhnya dan bagaimana kemitraan pengelolaan yang akan datang merupakan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah mendorong percepatan pemahaman kemitraan pengelolaan cagar budaya. Penelitian ini diakukan secara induktif-deskriptif melalui studi pustaka dengan fokus kasus-kasus di Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan cagar budaya di Kalimantan secara umum memang belum berjalan dengan baik. Dengan demikian, disimpulkan bahwa harus dibangun skema kemitraan pengelolaan antarpemangku kepentingan, dari tingkat perencanaan sampai dengan pemanfataannya. Skema kemitraan ini harus melibatkan dinas pendidikan dan kebudayaan serta dinas kebudayaan dan pariwisata setempat, kemudian membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial masyarakat budaya, dinas pertambangan, dinas pekerjaan umum, akademisi, dan masyarakat. Kerja sama dan koordinasi tersebut dimulai dengan menyamakan visi dan misi dalam memelihara dan melestarikan cagar budaya, sehingga diharapkan akan terbentuk satu rencana aksi pengelolaan cagar budaya yang terpadu di bawah arahan walikota atau bupati atau gubernur. Changes in nomenclature, especially at archaeological research institutions in Indonesia and cultural heritage management agencies, affect the management of their cultural heritage. The merger of the Pusat Penelitian Arkeologi Nasional and its ten institutes of archaeology into the organizational structure of Badan Riset dan Inovasi Nasional has also affected the change of their nomenclature. Their present nomenclature is the Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra, which has seven research centres, i.e. three manage archaeological research, and four operate research regarding language, literature, and manuscripts. Meanwhile, a change of organizational structure also occurred within the Direktorat Jenderal Kebudayaan of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, which was affected by the merger of two technical units, i.e. Balai Pelestarian Cagar Budaya and Balai Pelestarian Nilai Budaya and become Balai Pelestarian Kebudayaan. These changes affect the management of cultural heritage in Indonesia. How it affects and how the future management partnership will be is the question discussed here. The research aims to accelerate the understanding of cultural heritage management partnerships. This research was conducted inductively and descriptively through literature studies with a focus on cases in Kalimantan. The results of the study show that the cultural heritage in Kalimantan in general has not been well managed. Thus, it can be inferred that a management partnership scheme between stakeholders had to be built, from the planning level to its utilization. Such partnership scheme must involve the education and culture office as well as the local culture and tourism office, then build good synergy and collaboration with related parties such as the police, prosecutors, cultural community social institutions, mining agency, public works agency, academia, and the community. This cooperation and coordination must be commenced by aligning the vision and mission in maintaining and preserving cultural heritage; therefore, an integrated cultural heritage management action plan can be formed under the direction of the mayors or regent authorities or governors.

Pantai Pamayangsari terletak di Kabupaten Tasikmalaya pada 108°6'16,09" Bujur Timur - 108°6'44,40" Bujur Timur dan 7°46'23,47" Lintang Selatan - 7°46'32,73" Lintang Selatan. Wilayah Pantai Pamayangsari di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Garut, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, sebelah utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pantai Pamayangsari memiliki laguna yang airnya berasal dari air tawar Sungai Cilangla dan air asin dari laut. Air tersebut membawa material sedimen yang kemudian masuk ke daerah laguna. Kondisi di sekitar laguna dikelilingi oleh hutan rawa mangrove dan daerahnya bersubstrat pasir, sehingga di laguna tersebut mengalami sedimentasi yang cukup tinggi. Proses sedimentasi yang terjadi akan menimbulkan pendangkalan yang dapat menghambat aliran sungai ke laut dan menyebabkan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai laju sedimentasi di laguna Pantai Pamayangsari, Kabupaten Tasikmalaya. Penetian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian lapangan pada tanggal 2 - 16 Juli 2019 dan analisa laboratorium pada tanggal 18 September hingga 3 Oktober 2019. Data utama pada penelitian ini adalah sampel sedimen di sediment trap. Data pendukung pada penelitian ini meliputi debit sungai dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019, data angin dari European Centre for Medium-Range Weather Forecast bulan Januari 2014 – Juli 2019, dan Peta Database of Global Administrative Areas (GADM). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata – rata laju sedimentasi di setiap stasiun berkisar antara 10,494 – 12,496 gr/m2 /hari. Total nilai laju sedimentasi dari setiap stasiun pada pengambilan pertama 7,237 gr/m2 /hari dan pengambilan kedua 16,354 gr/m2 /hari. Jenis sedimen di laguna Perairan Pamayangsari yaitu pasir (sand), lanau (silt) dan lempung (clay).

Abstract: Acute appendicitis is one of the most common abdominal surgical emergencies. Appendicitis can affect both men and women, but it is 1.3-1.6 times more common in men aged 10 to 30 years. According to data from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in 2009 to 2010 there was an increase from 596,132 people (3.36%) to 621,435 people (3.53%). In Indonesia in 2009 and 2010 appendicitis was the second non-communicable disease. Data from the South Kalimantan Provincial Health Office in 2016 there were 101 people. patients with appendicitis and in 2017 it decreased to 78 people. Data at the Banjarmasin Ulin Regional General Hospital in 2018 there were 63 patients and in 2019 there were 85 people with appendicitis. Histopathology is used as the gold standard for diagnostics. With histopathological examination we can spread acute or chronic infiltration of cells and also be sure whether to diagnose whether the appendix has perforated or not. delayed diagnosis and perforation of the appendix; unnecessary appendectomy. To avoid this possibility, several examinations can be carried out, one of which is radiological examination in the form of Ultrasonography (USG) with several criteria that need to be seen, one of which is the diameter of the appendix with an enlargement of >6 mm. The result of normality of p-value of inflammatory cells was 0.000 and for normality the p-value of the appendix diameter was 0.015. The correlation analysis using the Saphiro Wilk test showed P> 0.05 in appendicitis patients at Ulin Hospital Banjarmasin. Keywords: appendicitis acute, appendix wall, inflamatory cell Abstrak: Apendisitis akut merupakan salah satu keadaan darurat bedah abdomen yang paling umum terjadi. Apendisitis dapat mengenai laki- laki dan perempuan, namun 1,3-1,6 kali lebih sering mengenai laki-laki usia 10 hingga 30 tahun. Menurut data oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2009 hingga 2010 mengalami peningkatan dari 596.132 orang (3.36%) menjadi 621.435 orang (3.53%). Di Indonesia pada tahun 2009 dan 2010 apendisitis menempati penyakit tidak menular tertinggi kedua. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016 terdapat 101 orang. Penderita apendisitis dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 78 orang. Data di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin tahun 2018 terdapat 63 pasien dan pada tahun 2019 terdapat 85 orang penderita apendisitis. Histopatologi digunakan sebagai standar baku emas untuk diagnostik. Dengan pemeriksaan histopatologi kita bisa melihat penyebaran sebukan sel radang akut maupun kronis dan juga bisa lebih pasti mendiagnosis apakah apendiksnya sudah perforasi ataupun tidak. keterlambatan diagnosis dan perforasi apendiks; operasi apendektomi yang tidak perlu. Untuk menghindari dua kemungkinan tersebut bisa dilakukan beberapa pemeriksaan yang salah satunya yaitu pemeriksaan radiologi berupa Ultrasonography (USG) dengan beberapa kriteria yang perlu dilihat salah satunya adalah perbesaran diameter apendiks >6 mm. Hasil normalitas nilai p sel radang adalah 0,000 dan untuk normalitas nilai p diameter apendiks sebesar 0,015. Analisis data korelasi menggunakan uji Saphiro Wilk menunjukkan P > 0,05 pada pasien apendisitis RSUD Ulin Banjarmasin. Kata-kata kunci: apendisitis akut, diameter apendiks, sel radang

The physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations experienced should not be an obstacle for persons with disabilities to have the right to live and maintain a decent life. The South Tangerang City Government has proven its alignment with people with disabilities by enacting Regional Regulation Number 18 of 2019 concerning the Implementation of Disability Protection. In its implementation, there are problems in the implementation of facilities, especially facilities and infrastructure for persons with disabilities. This will have an impact on community satisfaction, especially people with disabilities in accessing public services at the Disdukcapil of South Tangerang City. Some findings in the field include that there are still no supporting facilities and infrastructure such as stairs, handrails for wheelchair users, special toilets, misused guide lanes, and no signage for special parking spaces for persons with disabilities. Alternative policies to improve population services and inclusive civil registration include revitalizing facilities and infrastructure, building additional facilities, structuring office areas, and efforts to get closer to people with disabilities in order to fulfill population services. Based on the results of the analysis, it is recommended to carry out an integrated arrangement of the office area. The recommendation was conveyed so that the principles of convenience, security, safety, comfort, health, and independence in going to and utilizing public facilities could be achieved. In addition, the arrangement of the area that is more integrated with other public facilities such as public transportation is expected to facilitate access for the community, especially people with disabilities in accessing services. Secara umum isu pelayanan bagi difabel dan disabilitas masih menjadi masalah di Indonesia. Kota Tangerang Selatan sendiri telah memulai membuktikan keberpihakannya terhadap kaum difabel dengan mengundangkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat marginal yang tersisihkan dalam proses pembangunan. Mereka tidak mendapatkan tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan sosial masyarakat termasuk dalam pelayanan publik yang sangat dasar dalam bermasyarakat dan bernegara. Kebanyakan komunitas difabel di Kota Tangerang Selatan hanyalah sebagai outsider dalam keseluruhan proses pembangunan maupun dalam mendapatkan “akses”, baik itu akses pendidikan, pekerjaan maupun layanan rehabilitasi medis dan sosial. Realitas ini sungguh sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi dan affirmative actions dari berbagai pihak dan kalangan. Artinya sangat diperlukan adanya peningkatan kesadaran kritis dari aksis sosial masyarakat dari berbagai kalangan professional, Pemerintah dan Pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan serta jajarannya. Dalam proses perencanaan dan desain bangunan dan lingkungan di Kota Tangerang Selatan kaum difabel ini selalu luput dari perhatian. Selain itu para pengambil kebijakan tidak secara tegas memberlakukan peraturan yang sudah mereka tetapkan tentang aksesibilitas kepada jajaran Pemerintah Daerah dan masyarakat. Realitas yang terjadi luputnya perhatian terhadap difabel akibat kompleksitas faktor sosial, budaya, dah hukum ini maka kaum difabel hanya dianggap masyarakat kelas dua dan tidak menjadi bagian yang mampu memberikan kontribusi penting dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Realitas yang terukur dari minimnya fasilitas dalam proteksi hak-hak kebutuhan dasar sebagai anggota dalam masyarakat yang ditinjau dari fasilitas pelayanan bagi kaum disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat merekomendasikan saran kebijakan yang lebih berpihak kepada kaum disabilitas sekaligus memproteksi hak-haknya dalam memperoleh akses serta layanan ramah disabilitas sehingga lebih mudah untuk berinteraksi sosial secara wajar dan optimal.

Kota Banjarbaru adalah salah satu kota besar di provinsi Kalimantan Selatan, dengan kepadatan penduduk terbesar kedua setelah kota Banjarmasin, hal ini membuat pergerakan dan aktivitas warga semakin meningkat, dan membuat masyarakat menggunakan moda transportasi umum, salah satunya adalah ojek. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, moda transportasi, angkutan umum online menjadi tren di kota Banjarbaru dan sekitarnya, bahkan mulai menggeser angkutan umum konvensional seperti angkot dan ojek konvensional. Objek yang akan diteliti adalah pengguna ojek online di kota Banjarbaru, responden terdiri dari bermacam-macam usia, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Jumlah total sampel pada penelitian ini adalah atau sebanyak 360 responden, yang diperoleh dengan rumus slovin. Untuk mengambil sampel tingkat kinerja. dilakukan survei dengan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pengguna ojek online di Kota Banjarbaru. Sedangkan untuk mengambil sampel tingkat kepentingan, dilakukan survei dengan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada stakeholder yang terkait dengan ojek online di Kota Banjarbaru, yakni Samsat Kota Banjarbaru, Kepolisian Lalu Lintas Kota Banjarbaru, dan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Kuesioner yang diberikan kepada penguna adalah kuesioner kinerja (performance), sedangkan kuesioner untuk stakeholder adalah kuesioner kepentingan (importance), dengan skala 1 (Sangat tidak baik), 2 (Tidak Baik), 3 (Cukup Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berdasarkan hasil penelitian dengan metode Importance Performance Analysis, dapat diketahui nilai rata rata tingkat kinerja sebesar 4,20 dan nilai rata rata tingkat kepentingan sebesar 4,59. Sebanyak 3 indikator masuk kuadran 1, sebanyak 6 indikator masuk kuadran II, sebanyak 3 indikator masuk kuadran III, dan sebanyak 2 indikator masuk kuadran IV.Kata Kunci: Ojek Online, Rumus Slovin, Importance Performance Analysis Banjarbaru is the big cities in the South Kalimantan Province, with the second largest population density after Banjarmasin city, make the movement and activity of citizens more increasing, and make people use public transportation modes, one of them is ojek, Along with the times, technology, and modes of transportation, online public transportation has become a trend Banjarbaru, even starting to replace conventional public transport such as public transportation and conventional ojek. The object to be studied are online ojek users in the city of Banjarbaru, respondents consisting of various ages, occupations, and recent education. Total number of samples in this study is 360 respondents, obtained by Slovin formula. To examine the level of performance. survey conducted by interviewing and distributing questionnaires to online ojek users in Banjarbaru. Whereas to take a sample of importance, a survey was conducted by interviewing and distributing questionnaires to stakeholders related to online ojek in Banjarbaru, namely Banjarbaru City Samsat, Banjarbaru Traffic Police, and Banjarbaru City Transportation Agency. The questionnaire which given to users is a performance questionnaire, while the questionnaire for stakeholders is an importance questionnaire, with a scale of 1 (Very bad), 2 (Not Good), 3 (Good enough), 4 (Good) and 5 (Very good). Based on the results of research, it can be seen that the average value of the performance level is 4.20 and the average value of importance is 4.59. Three indicators entered quadrant 1, six indicators entered quadrant II, three indicators entered quadrant III, and two indicators entered quadrant IV.Keywords: Online ojek, Slovin formula, Importance Performance Analysis