Literatura académica sobre el tema "Traffico di persone"

Due milioni e mezzo di persone che migrano sono oggetto di traffici illeciti, che, secondo le stime delle Nazioni Unite, generano profitti per decine di miliardi di euro. [...] Le criticità che pone la situazione descritta sono molto complesse e possonoessere affrontante secondo diverse prospettive, che vanno ben oltre la mera analisi degli strumenti di contrasto al traffico dei migranti e all’immigrazione irregolare. Il tema infatti coinvolge problematiche più ampie, quali la tenuta del sistema ditutela dei diritti umani di fronte ai fenomeni migratori e l’effettività dei diritti. Alla luce di tale contesto, in queste pagine, si ritiene utile indagare le origini delle problematiche che caratterizzano le migrazioni via mare.

Assessment of personnel needs of air traffic controllers (ATC) at the Sultan Mahmud Airport Badaruddin II Palembang is to find out how many number of needs of air traffic controllers (ATC) at the Sultan Mahmud Airport Badaruddin II Palembang that has with standards / regulations by the !CAO to support flight operations in order to ensure flight safety. Assessment method was quantitative method with the decomposition of descriptive, exposure and explanation in detail based on the compilation of primary data and secondary data that have been processed. The results of the assessment show that air traffic controller (ATC) at the Sultan Mahmud Airport Badaruddin II Palembang is still not adequate, there is still lack of abaout 11 air traffic controller (ATC) personnel at the Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Airport.Keywords : air traffic controller (ATC), Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Airport Pengkajian tentang kebutuhan personel air traffic controller (ATC) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah untuk mengetahui bagaimana jumlah kebutuhan air traffic controller (ATC) di Bandara sultan Mahmud Badaruddin II Palembang apakah telah memenuhi standar/peraturan yang ditetapkan oleh ICAO untuk mendukung kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Metode pengkajian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan penguraian ( deskriptif), pemaparan dan penjelasan secara rind berdasarkan kompilasi data primer dan data sekunder yang telah diolah. Hasil pengkajian menunjukan personel air traffic controller (ATC) di Bandara sultan Mahmud Badaruddin II Palembang masih belum memadai, yakni masih terdapat kekurangan sekitar 11 personel air traffic controller (A TC) di Bandara sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Kata Kunci: air traffic controller (ATC),Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh jumlah traffic terhadap situation awareness personel pemandu lalu lintas udara di Perum LPPNPI cabang Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan teknik pengambilan data menggunakan studi dokumentasi dan kuesioner. Populasi yang digunakan ialah 52 personel pemandu lalu lintas udara di Approach Control Unit Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukan pengaruh positif dan searah antara jumlah traffic yang dikendalikan dengan situation awareness personel pemandu lalu lintas udara. Pengaruh positif menunjukan semakin rendah jumlah traffic yang dikendalikan maka semakin rendah tingkat situation awareness personel pemandu lalu lintas udara dan sebaliknya. Koefisien determinasi sebesar 36% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Persamaan regresi hasil penelitian ialah Y = 20,451 + 0,570 X.

Penelitian ini dilakukan di Perum LPPNPI Kantor Cabang Pontianak. Variabel yang diteliti adalah variabel tunggal, yaitu Kinerja Personel ATC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan mix method. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar kepada sampel kemudian dilakukan persyaratan pengolahan data berupa uji validitas, reliabilitas dan gap analisis. Analisis hasil penelitian masih terdapat kendala bagi personel ATC dalam memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan. Untuk dapat mengatasi kendala tersebut maka perlu dilakukan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana serta pembagian Job Position hanya pada 1 sector guna meningkatkan kinerja personel ATC dalam memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan.

Peristiwa kecelakaan Sukhoi Super Jet 100 pemah menyisakan praduga atas peranan ATC yang salah dalam memberikan panduan lalu lintas penerbangan. Tanggung jawab A TC memang memegang peranan penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Jumlah ATC yang jauh dari kondisi ideal sering mengemuka menjadi salah satu penyebab dari kondisi kerja mereka yang turut mempengaruhi keselamatan penerbangan. Dalam upaya mengetahui kondisi kerja ATC yang meliputi tingkat kelelahan, kondisi jam kerja, serta kebutuhan minimal jumlah personel ATC di lapangan diperlukan penelitian akan hal tersebut. Analisis tingkat kelelahan dilakukan dengan metode paired sample T-test, sedangkan untuk mengetahui jumlah minimal ATC digunakan pedoman ICAO Doc. 9426AN /924 First Edition Advisory Circular (AC 69-01). Kesimpulan penelitian adalah adanya tingkat kelelahan yang signifikan meliputi faktor fisik dan psikologis petugas ATC di Makassar, serta jumlah A TC masih jauh dari kondisi minimal yang dipersyaratkan sesuai aturan ICAO.

Sebagai upaya dalam meningkatkan keselamatan penerbangan khususnya di bandar udara, maka perlu dilakukan kajian tentang fatigue dan Job Stress ATC yang memegang peranan penting dalam menjaga keselamatan khususnya penanganan terhadap pesawat. Maksud kajian adalah untuk mengevaluasi bagaimana peran kelelahan dan stres kerja ATC dapat diantisipasi untuk mencegah faktor human error. Tujuan kajian ini adalah memberikan bahan masukan kepada penyelenggara jasa angkutan udara dan instansi terkait untuk mencegah fatigue dan job stress dengan melakukan upaya-upaya yang maksimal. Hasil kajian ini mengindikasikan beberapa faktor yang mempengaruhi stres kerja, yang paling besar memberikan pengaruh adalah faktor beban kerja (workload) yang memberikan kontribusi sebesar 3.24, kemudian disusul oleh hubungan kerja (human relationship) sebesar 2.53, lingkungan kerja (working environment) sebesar 2.11 dan konfilk peran (role conflict) sebesar 2.12. [Air Traffic Controllers Fatigue and Job Stress at X Airport ] In the effort to improve aviation safety, particularly at the airports, it is necessary to conduct the research concerning on the fatigue and job stress of the Air Traffic Controller (ATC) whom have an important role in maintaining aviation safety particularly in the aircrafts control and guidance. The purpose of this study is to evaluate the fatigue and job stress of the ATC so that it can be anticipated to prevent the occurrence of any human errors. The aim of this study is to provide the recommendation for aviation service operator and other related stakeholders in order to reduce the fatigue and job stress. From the conclusion, it is indicated that several factors affect the fatigue and job stress in which the most important factors (in descending order) are the workload (score 3.24), human relationship (score 2.53), the working environment (score 2.11) and role conflict (score 2.12).

Proses pemanduan lalu lintas udara tidak hanya pesawat yang berada di udara tetapi juga lalu lintas landing , take off dan pengaturan pesawat menuju parking stand. Analisis permasalahan ditemukan beban kerja yang sangat tinggi sehingga berdampak terhadap kinerja ATC, dimana seorang ATC setiap harinya harus bertanggung jawab terhadap pemanduan dan pengawasan ratusan bahkan ribuan pesawat yang mengangkut ribuan hingga jutaan orang didalam pesawat. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beban kerja terhadap kinerja pada personel ATC di Approach Control Unit Makassar Air Traffic Service Centre. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelatif. Hasil penelitian bahwa terdapat hubungan negatif yang cukup kuat antara beban kerja terhadap kinerja ATC Approach Control Unit Makassar Air Traffic Service Centre. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara beban kerja terhadap kinerja ATC APP di MATSC dan beban kerja memiliki kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap kinerja ATC.

Article 106 paragraph (8) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation states that every person driving a Motorcycle and Motorcycle Passenger must use a helmet that meets Indonesian national standards. The level of legal awareness of two-wheeled riders in the jurisdiction of Tanah Datar police station to use SNI-standard helmets is still low. It can be seen from the increase in traffic violations that do not use helmets in Tanah Datar Regency in the last 2 (two) years from 2017 to 2018. Efforts of Non Penal Satlantas of Tanah Datar Regional Police in Increasing Legal Awareness of Two-Wheeled Riders to Use SNI-Standard Helmets is to continue disseminating information to road users, Extension to the bykers / motorbike clubs about the traffic order carried out in front of Pagaruyung palace. Training on the obligation to use SNI helmets for all motorcycle drivers in Tanah Datar. Patrol is one of the police activities carried out by 2 or more members of the National Police.

By looking at the growth of air transport has increased quite significantly, certainly not independent human resources needs to guide them in Air Traffic Control personnel. In this case one of the problems encountered in field of aviation is the imbalance between supply and demand on Ihe one hard, the growth of air transport have increased and on one side of the energv needs of ATC is not in accordance with the operation of the flight. In connection with this case was the result of the ability of the Aviation safety Techical Academy, in terms of manpower needs in Particular ATC Sultan Hasanuddin Airport in Makassar, which now number 144 ATC personel, whereas the ideal number to 145 people personnel. However, the results of estimates / projections for 2015 amounted to 182 personnel required by the ATC.

El tema de la criminalidad organizada es considerado a menudo desde una perspectiva meramente represiva, sin embargo existen otros aspectos importantes que conciernen no sólo a los grupos criminales sino también a la sociedad dentro de la cual dichos grupos se constituyen y operan. Este trabajo propone un acercamiento a la criminalidad organizada desde una doble perspectiva, represiva y preventiva, analizando mediante el derecho internacional las reglas para contrastar a los grupos criminales e intervenir en las conductas mafiógenas que inconscientemente puedan tener los individuos que componen la sociedad, aplicando comportamientos estereotipados que terminan justificando la existencia de la criminalidad organizada. En la lucha contra este fenómeno, la prevención es considerada como aspecto primario no sólo para contrastar los delitos más graves que puedan llegar a lesionar la integridad física de los individuos, sino también para los crímenes que afectan a la sociedad y la completa afirmación del estado de derecho como la corrupción y los delitos de cuello blanco.

La presente trattazione si propone di analizzare gli strumenti normativi di contrasto alle attuali forme di sfruttamento lavorativo in Italia, in una prospettiva che metta al centro del dibattito l’importanza dei valori da tutelare e le vittime da proteggere. L’obiettivo finale è quello di ricostruire, a partire da un’approfondita analisi del panorama giuridico internazionale, come interpretato dalle Corti e dalle organizzazioni internazionali, i rapporti tra la tratta di esseri umani (in particolare, a fini di sfruttamento lavorativo) e lo sfruttamento lavorativo tout court nel quadro normativo interno in cui la distinzione si fa estremamente complessa, in considerazione dell’identità del bene giuridico tutelato da queste fattispecie, ossia la dignità. Il primo capitolo analizza l’evoluzione a livello internazionale del concetto di tratta a partire dall’inizio del XX secolo fino alla sua cristallizzazione nel Protocollo addizionale alla Convenzione sul crimine transnazionale organizzato firmata a Palermo nel 2000, che ha distinto per la prima volta la tratta di esseri umani (Protocollo sul trafficking) dal traffico dei migranti (Procollo sullo smuggling). Tale premessa storica appare essenziale alla comprensione di come il concetto di tratta di esseri umani sia stato per molto tempo, e per certi versi continui ad essere – almeno nel discorso pubblico e nelle aule giudiziarie – un concetto fortemente legato alla schiavitù (tratta degli schiavi) e alla prostituzione (tratta delle bianche). La tesi proposta è che la definizione adottata nel Protocollo sul trafficking di Palermo abbia svincolato la condotta sia dall’una che dall’altra, offrendo all’interprete una fattispecie potenzialmente capace di raggiungere tutte le più attuali e gravi forme di sfruttamento, in particolare, quello lavorativo. Il secondo capitolo affronta, conseguentemente, il dibattito accademico e giurisprudenziale scaturito a livello internazionale dall’adozione del Protocollo sul trafficking. La definizione di tratta di esseri umani ivi accolta è stata, infatti, lodata per le sue innumerevoli potenzialità applicative e allo stesso tempo osteggiata per la sua limitatezza rispetto alla capacità di raggiungere le «moderne forme di schiavitù». Proprio il rapporto tra tratta di esseri umani e schiavitù si pone al centro delle riflessioni delle Corti internazionali, come vedremo analizzando, in particolare, le decisioni del Tribunale penale internazionale per la Ex-Iugoslavia e della Corte europea dei diritti dell’Uomo. Nel ripercorrere i temi essenziali di questo dibattito, si è reso necessario effettuare, parallelamente, una ricognizione delle innovazioni normative in ambito UE e a livello del Consiglio d’Europa, anche al fine di apprezzarne gli effetti sull’ordinamento giuridico italiano. Dal punto di vista sociologico, i mutamenti che nel tempo hanno interessato le rotte e i metodi della tratta di esseri umani a livello internazionale sono, invece, analizzati mediante gli studi dell’UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Proprio partendo dall’interpretazione evolutiva della definizione di trafficking da quest’ultimo proposta, si tenterà di restituire l’attuale complessità di un quadro giuridico internazionale in cui la tratta di esseri umani finisce per identificarsi con lo sfruttamento, a prescindere dallo spostamento nello spazio della vittima che lo subisce. A tal fine, si è reso necessario scandagliare gli innumerevoli problemi sottesi alla fattispecie di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo: dalla nozione di sfruttamento lavorativo a quella di abuso di una posizione di vulnerabilità, quale mezzo della condotta più frequente nelle attuali modalità di reclutamento delle vittime. In conclusione al secondo capitolo, si è ritenuto opportuno concentrarsi sulle ripercussioni di questo dibattito sulla, ormai sempre più labile, distinzione tra trafficking e smuggling. L’obiettivo è quello di problematizzare la netta separazione dei due concetti, che non trova spesso riscontro nei gli attuali contesti dei cosiddetti mixed flows, ove i trafficanti presentano sorprendenti capacità di adattarsi alle legislazioni esistenti, sfruttando nuovi fattori di vulnerabilità, fino ad intrecciarsi con i percorsi della protezione internazionale. Il terzo e il quarto capitolo sono dedicati alla ricognizione del panorama legislativo italiano in tema di tratta di esseri umani e, in particolare, agli effetti dell’evoluzione giuridica internazionale sul piano ordinamentale interno. Il terzo capitolo analizza come l’Italia abbia recepito i concetti di trafficking e smuggling, non senza confusioni o sovrapposizioni. Da una parte, il notevole ritardo nell’attuazione della definizione internazionale di tratta di esseri umani, ha comportato, per molti anni, una sostanziale inapplicazione dell’art. 601 c.p. (reato di tratta), rimasto ancorato alle incertezze applicative dell’art. 600 c.p. (reato di schiavitù). Dall’altra parte, il reato di smuggling è stato inserito all’interno della normativa penale sull’immigrazione, con modalità per certi versi inedite rispetto al panorama normativo internazionale e comunitario. Si è, infatti, sganciata la punibilità del traffico di esseri umani dalla necessità dello scopo del profitto e, parallelamente, sono state configurate fattispecie aggravate, mediante l’innesto dell’elemento dello sfruttamento (della prostituzione e, più tardi, anche di quello lavorativo) su condotte di smuggling. Le ipotesi di sfruttamento lavorativo degli stranieri irregolari sono state, a loro volta, ricondotte ad un’ulteriore fattispecie del Testo Unico Immigrazione, volta a punire il favoreggiamento della permanenza irregolare degli stranieri sul territorio italiano. Viene presentato come emblematico di questa impostazione il caso di Prato e delle indagini svolte dalla Procura in seguito all’incendio di un’azienda di confezioni cinese. Sul fronte del trafficking, il nostro ordinamento si è allineato alla definizione internazionale del Protocollo di Palermo solo nel 2014, con la recezione della Direttiva 2011/36/UE. Questa modifica ha consentito un definitivo allontamento del reato di cui all’art. 601 c.p. da quello di cui all’art. 600 c.p., determinando una profonda trasformazione dei rapporti tra le due fattispecie, anche dal punto qualitativo. Come si cercherà di dimostrare prendendo in esame l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e il dibattito internazionale analizzato nel secondo capitolo, le due fattispecie devono distinguersi, in primo luogo, per una diversa oggettività giuridica, essendo la schiavitù volta a tutelare lo status liberatis, e la tratta di esseri umani la dignità umana. Al fine di evidenziare le potenzialità applicative del nuovo reato di tratta di esseri umani (art. 601 c.p.), anche con riferimento all’introduzione, tra i mezzi della condotta, dell’abuso della posizione di vulnerabilità, si è deciso di soffermarci sul caso delle donne rumene sfruttate nella fascia trasformata di Ragusa. Un caso che appare paradigmatico della vulnerabilità connessa alla tratta di esseri umani. L’ultima parte del terzo capitolo si concentra sulle forme di protezione per le vittime di tratta e di grave sfruttamento nel nostro ordinamento, dedicando particolare attenzione all’art. 18 T.U.I. e all’interpretazione che di questa norma si è data nella prassi amministrativa e giudiziaria. La tesi sostenuta, anche alla luce delle norme internazionali rilevanti, è che se si muove da una concezione di dignità umana, declinata in termini tali da non porsi in conflitto con la libertà di ciascuno, è necessario un utilizzo dell’art. 18 orientato ad individuare i più adeguati meccanismi di protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo, a prescindere dalla qualificazione giuridica e dalla rilevanza penale dello sfruttamento cui è sottoposta la vittima bisognosa di protezione. Il tema della protezione è, infine, collegato a quello dell’identificazione delle vittime di tratta e di sfruttamento, in particolare, nell’ambito dei percorsi della protezione internazionale, dove le Commissioni Terrioriali per il riconoscimento della protezione internazionale e i Giudici della Sezione specializzata in materia di protezione internazionale sono chiamati ad implementare delle corrette procedure di referral. Il quarto e ultimo capitolo prende in considerazione le innovazioni alla normativa in materia di contrasto allo sfruttamento lavorativo, su un piano prettamente interno, apportate dal decreto legge n. 138/2011 e dalla legge n. 199/2016. Quest’ultima modifica, in particolare, ha introdotto il reato di sfruttamento lavorativo in Italia (art. 603-bis c.p.), imponendo una necessaria ridefinizione dei rapporti con le altre norme penali esistenti, in particolare con l’art. 601 c.p. Le potenzialità offerte dal nuovo reato di sfruttamento lavorativo, che verranno evidenziate mediante l’analisi di alcune sentenze di merito e di legittimità e delle inchieste avviate prima e dopo la legge n. 199/2016, saranno messe a confronto con l’attuale realtà fenomenologica del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in alcune Province del Sud Italia, prima fra tutte, quella di Foggia.