Literatura académica sobre el tema "Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan"

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran berupa bahan ajar cetak (buku) yang mempunyai karakteristik pendekatan saintifk Kurikulum 2013 yang akan digunakan pengguna pada mata pelajaran sistem dan instalasi refrigerasi di Sekolah Menengah Kejuruan. Berawal dari Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 yang menuntut adanya pemerataan sistem khususnya dalam meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seperti perangkat pembelajaran. Pengadaan perangkat pembelajaran yang berkarakteristikan Kurikulum 2013 merupakan suatu tuntutan Kurikulum yang harus segera dipenuhi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian pengembangan (research and development/ R&D). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang sudah dibuat oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini menghasilkan produk perangkat pembelajaran berupa bahan ajar cetak yang mempunyai kategori sangat layak sesuai dengan karakteristik Kurikulum 2013. Kesimpulan dari hasil penelitian ini didapat bahwa bahan ajar cetak Kurikulum 2013 yang telah dibuat, layak untuk dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran.

The goal of writing this article is to set a management strategy of national curriculum development, regional curriculum, and school curriculum in accordance with RPJMN 2010-2014 education sector. The results of the study are as follows: a) In general, distinguished between centralized curriculum development management (centralized), spread (decentralized), and central-decentralized; b) KTSP is the operational curriculum developed by and implemented in each school, with reference to the National Education Standards. So the KTSP is the central -decentralized management of curriculum development, c) In general, teachers are adapting even adopt KTSP from other schools that do not necessarily correspond to the characteristics of their schools, d) The authorization better tiered, ranging from the authority of the central government, provincial, district/city governments, and schools. Based on these conclusions, it is recommended that the relevant work units, in accordance with the duties and functions, shall: a) preparing and determining the Regulation of Minister of Education and Culture on the National Curriculum Arrangement, District, and School, as well as all the conflicting rules regarding curriculum revoked and is no longer valid; b) socialization to all education stakeholders at national and regional levels, c) giving technical and professional training on curriculum development, d) giving training for educators and education personnel, and (e) prepare and copying all the necessary learning tool. ABSTRAK Tujuan penulisan untuk menyusun rencana strategi pengembangan kurikulum nasional, daerah, dan satuan pendidikan sesuai amanah RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan. Hasil kajian menyimpulkan: a) Secara umum dibedakan antara manajemen pengembangan kurikulum terpusat (sentralistik), tersebar (desentralistik), dan sentral-desentral; b) KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan manajemen pengembangan kurikulum sentral-desentral; c) Pada umumnya guru hanya mengadaptasi bahkan mengadopsi KTSP dari satuan pendidikan lain yang belum tentu sesuai dengan karakteristik satuan pendidikannya; d) Pemberian kewenangan lebih baik berjenjang, mulai dari kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar unit-unit kerja terkait, melakukan: a) penyusunan dan penetapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penataan Kurikulum Nasional, Daerah, dan Sekolah; b) sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan di tingkat pusat dan daerah; c) bantuan profesional pengembangan kurikulum dan pembinaan teknis kepada para penyelenggara pendidikan; d) pelatihan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan; dan e) penyiapan dan penggandaan seluruh sarana pembelajaran yang diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kana Mapande dan dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kota Palu dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) dan rumit. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yang merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu serta Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011), yang mana menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi koordinasi antara lain : kesatuan tindakan, komunikasi dan pembagian kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan PKBM Kana Mapande berjalan dengan baik. Pada bagian kesatuan tindakan, adanya koordinasi dari segi penggunaan kurikulum serta mekanisme pembiayaan PKBM dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 serta kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Pada bagian komunikasi, terlihat bahwa adanya kesatuan tindakan terkait penggunaan kurikulum, adanya bantuan pembiayaan yang diberikan. Sedangkan pada bagian pembagian kerja dalam koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan PKBM Kana Mapande berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya kesatuan tindakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan

Kurikulum Merdeka adalah konsep kurikulum yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2021. Konsep ini memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menentukan materi pembelajaran yang akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan siswa serta konteks lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar dan memastikan bahwa tujuan Kurikulum Merdeka dapat tercapai dengan baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa guru-guru menghadapi tantangan dan kendala yang signifikan dalam mengimplemntasikan Kurikulum Merdeka dalam tahap perencanaan, pelaksanaan di dalam kelas dan evaluasi. Kendala-kendala tersebut antara lain terkait dengan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengaplikasikan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang tersedia. Namun adanya upaya untuk menghadapi kendala-kendala tersebut yaitu, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan staf pendidikan, peningkatan dukungan dari orang tua dan masyarakat, peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, peningkatan pengawasan dan monitoring, pengembangan kerjasama antar stakeholder pendidikan, dan dorongan untuk mengikuti program guru penggerak.

Pengajaran Pendidikan Agama Kristen di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika utama yang dihadapi dalam pengajaran Pendidikan Agama Kristen dari tiga perspektif utama: regulasi, kurikulum, dan sarana prasarana. Dari perspektif regulasi, ditemukan bahwa terdapat kekurangan sinkronisasi antara peraturan pemerintah pusat dan implementasinya di daerah, serta adanya diskriminasi terhadap sekolah-sekolah Kristen di beberapa daerah. Dalam hal kurikulum, terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan lokal dan kurikulum nasional yang bersifat homogen, serta kurangnya pengembangan materi ajar yang kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial budaya setempat. Dari aspek sarana prasarana, banyak sekolah Kristen yang masih kekurangan fasilitas pendukung, termasuk ruang kelas yang memadai, perpustakaan, dan teknologi pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di beberapa sekolah Kristen di Indonesia, melalui wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas Kristen untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Rekomendasi yang diusulkan mencakup revisi regulasi yang lebih inklusif, pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual, serta peningkatan investasi dalam sarana prasarana pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pengajaran Pendidikan Agama Kristen di Indonesia dapat lebih efektif dan relevan, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter peserta didik yang beriman, berilmu, dan berintegritas.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang dengan populasi penduduk terbesar di Jawa Timur perlu diperhatikan. Adanya hierarki wilayah dengan menilai aspek jumlah penduduk serta sarana dan prasarana yang ada di masing-masing kecamatan mampu melihat pusat pertumbuhan dan mengoptimalkan potensi wilayahnya terutama dalam sektor pertanian. Tujuan penulisan adalah untuk menetapkan hierarki wilayah nodal Kabupaten Malang berdasarkan data jumlah penduduk dan data jumlah sarana dan prasarana setiap kecamatan, menetapkan wilayah ibukota dan hinterland serta merencanakan pengembangan wilayah dengan pendekatan sistem agribisnis. Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis data sekunder yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari analisis hierarki wilayah menunjukkan bahwa Kecamatan Singosari menempati hieraki tertinggi sebagai inti atau pusat pengembangan wilayah, dengan berbagai faktor seperti penduduk, jumlah sarana, transportasi dan memiliki nilai historis. Wilayah hinterland dibagi menjadi tiga pembagian berdasarkan komparasi hasil analisis jumlah penduduk dan jumlah sarana dan prasarana yang ada dimasing-masing kecamatan. Penentuan pusat pengembangan wilayah dengan analisis tersebut, difokuskan pada tiap subsistem agribisnis dengan menitikberatkan produk unggulan tiap daerah dan pemasaran kreatif serta mengoptimalkan rencana pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan wilayah itu sendiri.

Kurikulum merupakan sebuah acuan tiap-tiap pendidik dalam menerapkan proses pembelajaran. Perubahan kurikulum harus memiliki dasar yang kuat, serta tidak terlepas dari perkembangan zaman yang sudah serba digital. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, mencetuskan adanya perubahan kurikulum tahun 2019, perubahan ini digunakan sebagai penyempurna Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan penelitian mengetahui kelayakan bahan ajar yang sesuai Kurikulum Merdeka. Mengetahui analisis HOT’S bahan ajar. Mengetahui penerapan profil pelajar pancasila dalam bahan ajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Semarang, yaitu SDN Podorejo 02, SDN Kembangarum 01, dan SDN Karangtempel. Subyek penelitian yang diteliti adalah bahan ajar yang diterapkan di kelas IV. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tiga buku yaitu buku IPAS karangan Irene M.JA., Kristiyono dan Nani R. terbitan Erlangga tahun 2022, buku IPAS karangan Ervina Purnamasari dan Yalista Tianasari terbitan Pustaka Persada tahun 2023 dan buku IPAS karangan Amalia Fitri dkk. terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Jakarta Pusat bahwa isi buku sangat layak baik secara isi, penyajian dan bahasa. Hasil analisis instrumen penerapan HOT’S pada bahan ajar tersebut bahwa sudah layak. Materi pada buku tersebut sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

Desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kewenangan berupa pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan dan substansinya, kurikulum, mutu pembelajaran, kualifikasi guru, dan infrastruktur pada unit layanan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota.Sasaran pengelolaannya mencakup 3 langkah strategis, yakni peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; pengembangan wawasan persaingan dan keunggulan bangsa; memperkuat keterkaitan pendidikan agar sepadan dengan kebutuhan pembangunan (link and match).Dalam implementasinyaterkendala beberapaproblema, terutama kurikulum, sumber daya manusia, dana, serta sarana-prasarana pendidikan. Keberhasilan desentralisasi pendidikan selain komitmen Pemda dalam pembinaan organisasi kelembagaan dan kordinasi, juga membutuhkan profesionalitas supervisor dalam melaksanakan pembinaan profesionalguru

Keberhasilan proses kegiatan belajar dan mengajar tidak hanya ditentukan oleh kualifikasi tenaga pengajar, melainkan semua komponen yang menjadi faktor pendidikan juga memiliki peranan penting. Selain kurikulum yang matang, tenaga pendidik yang kompeten, input peserta didik yang pilihan, dan sarana yang memadai, juga perlu adanya sumber belajar yang dapat dimanfaatkan demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.Bagi kalangan pendidikan tinggi (perguruan tinggi) upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan Pusat Sumber Belajar menjadi perhatian utama. Terlebih lagi adanya perpustakaan yang merupakan jantung lembaga pendidikan (perguruan tinggi), di samping sumber belajar lainnya. Demikian pula IAIN Samarinda yang menjadi icon Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara juga mencanangkan program pendayagunaan Pusat Sumber Belajar yang dimilikinya.Adapun Pusat Sumber Belajar (PSB) yang terdapat di IAIN Samarinda antara lain adalah perpustakaan, laboratorium komputer yang dikelola oleh Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD), Pesantren Kampus (ma’had al-Jami’ah) dan Unit Pengembangan Bahasa. Upaya mendayagunakan Pusat Sumber Belajar (PSB) telah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini termasuk pola penganggaran (dana), pengembangan program akademik (software dan hardware), manajerial SDM maupun administratifnya. Pendayagunaan PSB tersebut diselaraskan dengan akselerasi dan peningkatan status akreditasi baik lembaga (institusi) maupun program studi, serta pengembangan kurikulum untuk matakuliah yang bercirikan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), bahkan untuk pembukaan Program Studi baru.

ABSTRAK Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis (1) implementasi kurikulum dalam peningkatan mutu lulusan, (2) strategi pembinaan guru mengimplementasikan kurikulum dalam peningkatan mutu lulusan, dan (3) faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum. Penelitian ini dilaksanakan di MIN 13 Aceh Utara menggunakan metode penelitian kulitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, dan konklusi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi diwujudkan dengan siklus manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Fokus siklus itu pada peningkatan mutu lulusan. Kemudian untuk mencapainya dilakukan pembinaan guru melalui workshop, yang secara praktik di MIN 13 Aceh Utara. Pembinaan terbagi dua yakni pembinaan pusat yaitu dari Kemendikbud dan Kemenag, dan pembinaan mandiri yaitu dilakukan atas kebijakan kepala madrasah dengan mengundang pakar. Kemudian faktor pendukung ialah kualifikasi dan kompetensi guru yang sudah sesuau, serta motivasi guru mensukseskan program tersebut. Sedangkan faktor penghambat adalah belum maksimal sarana dan prasarana, dan kondisi real di lapangan yang kerap bersebrangan dengan kondisi ideal harapan pemerintah. Kata kunci: Kurikulum 2013, Mutu Pendidikan