Literatura académica sobre el tema "Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam"

Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah. Keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh kepada lingkungannya. Dalam rangka upaya untuk memajukan bangsa, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan agenda tahunan yang diberi nama “Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan” Program Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan (PKST) Tahun 2015 DI Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kacamata hukum Islam, kegiatan tersebut dapat dikategorikan dalam ijtihâd dan ikhtiyâr dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat (maṣlaḣah mursalah).

Masjid KH. Ahmad Dahlan merupakan masjid dengan kategori masjid di tempat publik terdaftar pada sub direktorat kemasjidan, Kementrian Agama Republik Indonesia dengan no id.masjid 01.6.14.02.20.00005 (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, n.d.). Masjid beralamat di kampus 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Diresmikan pada tanggal 8 Mei 1991 oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang diketuai oleh bapak HM. Soeharto. Pegembangan sistem informasi masjid ini menyesuaikan kebutuhan yang ada di Masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Data penelitian ini diperoleh dengan wawancara terhadap pengurus tamir masjid, observasi, dan studi dokumentasi penunjang proses kegiatan. Metode pengembangan yang digunakan dalam aplikasi ini menggunakan metode Skuensial Linier. Penelitian ini menghasilkan pengembangan sistem informasi masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Purwokerto berbasis website yang diharapkan dapat membantu pihak Tamir masjid dalam hal keterbukaan informasi dan publik dari setiap agenda yang diadakan oleh ta’mir maupun pelaporan keuangan masjid, sehingga dorongan implementasi undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah perlunya pengawasan tingkat kabupaten mengenai pengelolaan wakaf sehingga dan penunjukan nadzhir yang kompeten sebagai pengelola wakaf, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya wakaf yang terbengkalai serta adanya gugatan ahli waris setelah wakif dan nadzhir meninggal dunia, pelaksanaan pengelolaan wakaf ini dapat melihat dari sistem pengelolaan yang telah terlebih dahulu dilaksanakan di Negara mesir. Maka sebagai langkah memajukan dunia perwakafan di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama harus kembali menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat maka saat ini pengelolaan wakaf di Indonesia perlu Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara sistem nasional dengan melibatkan sistem manajemen. Kata kunci: Wakaf, Nadzhir, Ahli Waris The problem examined in this paper is what is the essence of waqf in relation to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and what is the urgency of renewing waqf management in Indonesia. This research uses a normative juridical research type, and uses a statutory approach as well as a conceptual and comparative approach. The results of this research are the need for district level supervision regarding waqf management so that and the appointment of competent nadzhir as waqf managers, this aims to prevent abandoned waqf and the existence of lawsuits from heirs after the wakif and nadzhir die, the implementation of waqf management can be seen from the system management that had previously been implemented in Egypt. So as a step to advance the world of waqf in Indonesia, the Government through the Ministry of Religion must return to carrying out its functions and duties, in order to facilitate the management and empowerment of waqf in accordance with the demands of community development. Currently, waqf management in Indonesia needs to be used. Productive use of waqf requires management in a national system involving management system. Keywords: Waqf, Nadzhir, Heirs REFERENCES Buku : Anshori, Abdul Ghofur, 2011 Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Achmadi, Asmoro, 2007, Filsafat Umum, cet. Ke-7 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Djunaidi, Achmad,dkk, 2013, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf, Jakarta: Kementrian Agama RI. Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika. Harry Hikmat,2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora Utama Press. Juni, Efran Helmi,2012, Filsafat Hukum, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia. Sumantri, Jujun S. Suria, 1993, Filsafat Ilmu, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Supriyadi, A. Adang, 2019, Airmanship, Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama. Jurnal : Ainur Rahman Hidayat & Fatati Nuryana “Ontologi Relasi Wakaf Profesi dan Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas Pasar Modal”, M edia Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014. Arifin, problematika perwakafan di indonesia (Telaah Historis Sosiologis). Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(2) 2014. Choirunnisak, Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , Jakarta: Kementerian Agama. Herawati, M., & Mukhsin, M., Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 7(1)2020,. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7052 Islamiyati dkk, Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah, Jurnal Suara Hukum Volume 5 Nomor Nomor 1 Maret 2023 . Kamariah dkk, Problema Wakaf Di Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Maret 2021, Ats-Tsarwah Khusaeri, 2015, Wakaf Produktif. Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, 12(1). Qi Mangku Bahjatulloh, Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah Di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 9, No. 1, Juni 2015. Shelly Justia Jatnyana, Pengelolaan Wakaf Di Kota Jember, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015. Siti Kalimah, Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 1, Nomor 4, Desember 2020. Susilawati, N., Guspita, I., & Novriadi, D, Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf. ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal, 1(1)2021, https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.359 Sutikno, 2008, Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Internet. Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama R.I Tahun 2015 diakses di https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/31184448cb485e2737dc8529567a119d.pdf https://news.unair.ac.id/2022/01/25/tantangan-pemberdayaan-wakaf-tanah-di-indonesia/?lang=id#:~:text=Masalah%20utama%20nadzir%20adalah%20nadzir,utama%20dalam%20pemberdayaan%20wakaf%20tanah. Diakses pada tanggal 26 September 2023 https://kalsel.kemenag.go.id/opini/719/Problematika-Tanah-Wakaf-%C2%A0Tak https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/, diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18:42

Penelitian ini menganalisis permasalahan pengimplementasian Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram. Pada praktiknya, terdapat pernikahan mantan suami sebelum habisnya masa iddah istri. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan maslahah mursalah terhadap Implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram. Kesimpulan penelitian ini bahwa Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tidak dilaksanakan dengan baik di KUA Kecamatan Seputih Mataram sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratan pada pernikahan mantan suami tersebut. Hal ini disebabkan menikah secara tergesa-gesa pada masa iddah mantan istri mengabaikan kesempatan berfikir secara jernih untuk membangun kembali rumah tangga yang baru pasca perceraian dari pernikahan sebelumnya.

This research aims to determine the dynamics of communication implementation by the Directorate General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion, in the management of mosques in Kisaran City. Based on the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II/802 of 2014 concerning Mosque Management Development Standards This research is qualitative with a descriptive approach. This research data was obtained from two main sources: primary data and secondary data. Primary data comes from a collection of data obtained directly through observations of natural phenomena in the research object. Meanwhile, secondary data is obtained through supporting information obtained indirectly, especially from literature and documents that are relevant to the research context. Data collection in this research used non-participant observation techniques. The data obtained will then be processed and analyzed through a process of reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that the implementation of communication by the Directorate General of Islamic Community Guidance (Bimas Islam) of the Ministry of Religion plays a central role in maintaining and enhancing the strategic role of mosques as centers of religious and social activities in Kisaran City. This implementation process involves establishing conceptual understanding, introducing policies, continuous reporting and evaluation, providing incentives, cultural adaptation, and collaboration with various related entities. Effective communication plays a role in overcoming challenges, ensuring sustainable mosque management, and accelerating the achievement of mosque management development standards. This allows the mosque to continue to play a central role as a center for religious and social activities that contribute to the sustainable development of the Muslim community in Kisaran City.

<p>Kuliah kerja nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridarma perguruan tinggi. Program Pengabdian Institut Agama Islam Darussalam Martapura angkatan 2019 tahun 2023 bertempat diberbagai wilayah kabupaten Banjar termasuk Desa Simpang Tiga Mataraman. Kegiatan KKN ini dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2023. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian selama 2 bulan, terbentuklah lima program yaitu memakmurkan masjid, mengajar membaca al-quran, kegiatan maulid dan burdah, pembinaan generasi muda, pengembangan ekonomi UMKM. Hasil dari program KKN ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa Simpang Tiga Mataraman dengan program pendampingan bidang keagamaan dan pengembangan ekonomi UMKM.</p>

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh budaya organisasi, komunikasi, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner, sedangkan untuk metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan Analisis koefisien korelasi, Analisa regresi linier berganda dan uji F serta uji t. Dari hasil analisis penulis memperoleh hasil sebagai berikut. Dari analisis linier berganda diperoleh persamaan Y = 3.327 + 0.711X1 + 0.292X2 + 0.210X3 dimana artinya setiap peningkatan atau penurunan budaya organisasi sebesar 1 point maka kepuasan kerja akan mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 0.711. Dari hasil uji F model didapat nilai 384.130 dimana nilai tersebut lebih besar dari F tabel yaitu 3.11 dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Pada uji t diketahui hasil bahwa t hitung untuk budaya organisasi (X1) adalah sebesar 9.364 , hasil komunikasi (X2) adalah sebesar 3.922, dan untuk lingkungan kerja (X3) adalah 3.372.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana atas kerja sama dengan instansi terkait kepala Desa Gunung Silanu, ketua kelompok Capir, dan LSM lembaga Agro Mandiri Perhutanan Indonesia (Lampion), di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Penelitian dan Pengandian kepada Masyarakat Universitas Negeri Masyarakat. Jumlah peserta kegiatan 20 orang anggota kelompok Capir dengan tingkat pendidikan Lulusan SD 10%, SMP 36%, dan SMA 54%. Topic of training on making Bio-charcoal Briquettes and their furnaces from renewable fuel. Bentuk kegiatan ini, i.e: 1) Kerjasama dengan instansi terkait; 2) Observasi lapangan; 3) memberikan penjelasan secara umum maksud dan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 4) mendemonstrasikan cara membuat briket bio-arang dan tungkunya dari bahan lingkungan; 5) bimbingan dan pelatihan mengidentifikasi bahan dari lingkungan yang dapat dibuat menjadi briket bio-arang; 6) melatih peserta membuat briket bio-arang dan tungkunya; 7) memberikan bimbingan dan pelatihan mengaplikasikan tungku briket bio-arang; 8) melaksanakan evaluasi. Hasil kegiatan:1) jumlah tungku yang diproduksi 5 buah, rata-rata bahan dari lingkungan yang dibuat menjadi bio-rang 250 kg; dan jumlah bio-arang dibuat 85 buah; 2) 18 orang (18%) sangat bermanfaat, 2 orang (10%) bermanfaat;3) 16 orang (80%) sangat terampil; 4) 4 orang (20%) terampil; 5) 100% bahan baku briket bio-arang dan tungkunya. Kesimpulan: anggota kelompok capir sudah sangat terampil membuat dan menggunakan tungku briket bio-arang sebagai bahan bakar alternatif yang banyak tersedia di lingkungan.

Penelitian ini fokus mendeskripsikan system rekruitmen penyuluh keagamaan khususnya penyuluh agama Islam di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah, berdasarkan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia nomor. DJ.III/432 Tahun 2016 melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Dampak kebijakan system rekruitmen tenaga penyuluh non PNS berdasarkan kebijakan Kementerian Agama RI nomor DJ.III/432 Tahun 2016. Fokus penelitian menelusuri tentang dampak Kebijakan Kementerian agama Republik Indonesia terhadap pola rekruitmen penyuluh keagamaan non PNS terhadap kinerja para penyuluh pada masyarakat Kecamatan Talaga Raya. Dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme rekruitmen penyuluh agama non PNS di kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam arti berjalan sesuai petunjuk teknis pengangkatan penyuluh agama Islam non PNS. Dampak kebijakan system rekruitmen penyuluh agama ada dua yaitu (1) Kinerja Penyuluh agama Islam non PNS tidak maksimal penyebabnya adalah tenaga yang direkrut tidak memiliki kompetensi kepenyuluhan, tenaga yang direkrut tidak sesuai latar belakang pendidikan sebagai penyuluh. Selain itu, rendahnya insentif para penyuluh honorer menjadikan kinerja para penyuluh tidak maksimal. (2) Mematikan Beberapa Taman Pendidikan Alquran karena perekrutan penyuluh agama tidak berbasis desa sehingga sebahagian desa tidak memiliki tenaga penyuluh. Pembinaan penyuluh agama tidak efektif karena rasio penyuluh dengan kelompok binaannya tidak seimbang.Kata kunci: Syistem Rekrutmen, Penyuluh Agama Islam.

Kepemimpinan merupakan tema penting penelitian scholars karena peran kepemimpinan signifikan dan determinan terhadap kesuksesan organisasi dan lembaga pendidikan tinggi. Studi ini bertujuan mengkaji fenomena di Sekolah Tinggi Pastoral Katolik (STPK) yang sulit berkembang. Riset ini dilaksanakan di kampus STPK-IPI Malang, lembaga pertama yang menjadi induk dari duapuluh tiga STPK yang berada di bawah pembinaan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama Republik Indonesia. STPK ini belum mampu menjadi role model dalam pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas. Penelitian menggunakan design mixed-method paralel konvergen. Menggabungkan metode penelitian kualitatif-kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara seimbang. Studi ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui angket, observasi, FGD dan wawancara mendalam. Responden meliputi pimpinan STPK, direktur pendidikan, dosen tetap, yayasan, mahasiswa dan uskup Malang. Data sekunder berasal dari studi terdahulu, dokumen dan berita online. Pengolahan data statistik menggunakan solfware SPSS, data kualitatif dianalisis melalui tahap restatement, description dan interpretation. Riset ini menemukan bahwa kesulitan utama lembaga ini karena terjadi krisis human resources. Secara khusus faktor kepemimpinan yang belum efektif. Ada tiga unsur kepemimpinan: Bimas Katolik pemberi ijin-pembina, Ketua STP dan Yayasan. Ketiga elemen ini belum berfungsi secara optimal, dan grand-design pengembangan lembaga belum ada. Akibatnya pengelolaan dan mutu pendidikan STPK rendah. Ini ditunjukkan oleh perolehan akreditasi C, publikasi minim, SDM terbatas dan belum mampu bersaing dengan PT yang lain. Studi ini merekomendasikan kepemimpinan transformatif agar lembaga ini mampu berubah secara signifikan dan berkembang menjadi kampus yang unggul dan berdaya saing.