Artículos de revistas sobre el tema "Anarkismi"
Siga este enlace para ver otros tipos de publicaciones sobre el tema: Anarkismi.
Crea una cita precisa en los estilos APA, MLA, Chicago, Harvard y otros
Consulte los 50 mejores artículos de revistas para su investigación sobre el tema "Anarkismi".
Junto a cada fuente en la lista de referencias hay un botón "Agregar a la bibliografía". Pulsa este botón, y generaremos automáticamente la referencia bibliográfica para la obra elegida en el estilo de cita que necesites: APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
También puede descargar el texto completo de la publicación académica en formato pdf y leer en línea su resumen siempre que esté disponible en los metadatos.
Explore artículos de revistas sobre una amplia variedad de disciplinas y organice su bibliografía correctamente.
1
Abrori, Muchammad. "Pemodelan Matematika Anarkisme Demo Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Solusinya Dari Tinjauan Matematika". Jurnal Fourier 5, n.º 2 (5 de octubre de 2016): 57. http://dx.doi.org/10.14421/fourier.2016.52.57-64.
Texto completoResumen
Demo anarkisme sudah menjadi hal yang umum yang sering dilihat oleh kalangan akademisi di UIN Sunan Kalijaga. Seringkali demo anarkisme ini menjadi tidak terkendali karena emosional mahasiswa yang tinggi dan emosional penjaga keamanan serta adanya ketidakpuasan mahasiswa terhadap peraturan kampus.Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan membuat model penyebab demo anrkisme menggunakan ordinary differential equation dan membuat simulasi dengan MATLAB. Dari pemodelan dicari titik ekuilibrium, eksistensi titik ekuilibrium dan kestabilannya.Hasil dari penelitian ini adalah pemodelan, titik ekuilibrium, kestabilannya dan simulasinya. Pemodelan yang terbentuk adalah dan dimana merupakan demontrasi damai, merupakan demontrasi anarkisme, merupakan itikad baik mahasiswa, merupakan emosional mahasiswa, merupakan itikad baik kampus, merupakan emosional petugas keamanan, merupakan koefisien keletihan demontrasi damai, merupakan koefisien keletihan demontrasi anarkisme. Simulasi disajikan dalam dua kasus, yaitu tidak terjadi demonstrasi anarkisme dan terjadi demonstrasi anarkisme. Simulasi yang tidak terjadi anarkisme dipengaruhi oleh itikad baik mahasiswa yang tidak mau demonstrasi anarkisme sebesar 2 dan nilai emosional mahasiswa 3. Sedangkan kasus kedua demonstrasi anarkis dipengaruhi oleh parameter itikad baik mahasiswa 0 dan nilai parameter emosional mahasiswa 4. Parameter itikad baik mahasiswa sangat menentukan terjadi atau tidak demonstrasi anarkisme mahasiswa.
2
Eivind Tjønneland. "Nærøs anarkisme". Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 12, n.º 2 (19 de octubre de 2009): 147–49. http://dx.doi.org/10.18261/issn1504-288x-2009-02-05.
Texto completo
3
Otterstrøm, Sara. "Den hierarkiske anarkisme". Peripeti 6, n.º 12 (26 de agosto de 2018): 91–101. http://dx.doi.org/10.7146/peri.v6i12.107708.
Texto completoResumen
How did the Volksbühne Theatre arise and which values does it embrace? To which degree has the artistic content and the organisational structure been influenced by politics? By using examples and witness reports, a picture of Volksbühne’s identity in the political landscape is drawn.
4
Bello, Petrus CKL. "HUBUNGAN HUKUM DAN MORALITAS MENURUT H.L.A HART". Jurnal Hukum & Pembangunan 44, n.º 3 (26 de septiembre de 2014): 373. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.27.
Texto completoResumen
Hukum positivisme Hart bertujuan mensintesa sikap hukum alam dan hukum moralitas yang memiliki hubungan yang diperlukan dan posisi positivisme hukum klasik dunia yang menganggap bahwa dua kutub yang benar-benar tidak memiliki hubungan. Namun, upaya Hart untuk mendamaikan dua tradisi yang bertentangan tidak bekerja, bukan membuat sistem pemikiran Hart tentang masalah ini tetap ambigu. Di satu sisi, Hart menyatakan bahwa hukum dan moralitas saling terhubung, bahkan sampai ke titik yang hubungan mereka menjadi hubungan alam mutlak, sementara di sisi lain, ia menegaskan bahwa keduanya tidak benar-benar terkait dan harus jelas berdiri terpisah. Hart berpendapat bahwa pemisahan harus dilakukan untuk menghindari konservatisme dan anarkisme. Artikel Ini akan menunjukkan bahwa pandangan Hart adalah keliru dan bahwa argumen untuk memisahkan dua tidaklah cukup. Hukum dan moralitas yang benar-benar menganggap satu sama lain dan pengakuan dari hubungan ini tidak membuat seseorang konservatif atau anarkis.
5
Jannah, Hasmita. "Tinjauan Psikologis Tentang Anarkisme dan Bughat". Jurnal Psikologi Terapan (JPT) 2, n.º 1 (9 de febrero de 2021): 14. http://dx.doi.org/10.29103/jpt.v2i1.3625.
Texto completoResumen
Anarchism is an ideology in which individuals are socialized without government. Individuals more maintain their creativity in a country. Here the concept of anarchism is similar to the concept of bughat. Bughat is a group that opposes the government or opts out of the government. But there is also a difference between the two, anarchism is more understanding to feel free, not to be arranged and he wants to always rebel his government if he feels not in accordance with what he wants. While this bughat form of rebellion action of his government. This study aims to mebuat comparison or comparison of the two concepts because basically these two concepts have similarities that are so real and can be said the same, but there are alsodifferences that make the concept is not the same. This study comes from various information from both concepts such as from social media and journals. This study makes us understand what the comparison between the two concepts.
6
Arvid Nærø. "Henrik Ibsens anarkisme nok en gang". Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 12, n.º 2 (19 de octubre de 2009): 144–46. http://dx.doi.org/10.18261/issn1504-288x-2009-02-04.
Texto completo
7
Werdiyanti, Tera Puspita, As Martadani Noor y Rizal Paharizal. "Solidaritas Anarkisme Suporter Bola PSIM DAN PSS". POPULIKA 7, n.º 2 (2 de junio de 2021): 158–75. http://dx.doi.org/10.37631/populika.v7i2.377.
Texto completoResumen
This research is located in Sleman, Yogyakarta. This research was conducted when researcher saw the solidarity of anarchism of football supporters. Factors related to the solidarity of anarchism of football supporters and the empowerment of football supporters, especially with PSIM and PSS. This research wants to describe more clearly how the solidarity of anarchism is, the factors associated with solidarity of anarchism and the empowerment of suporter in PSIM and PSS football clubs. This research was conducted with a qualitative descriptive research method. Data was collected by Snow Ball sampling until the data was at its saturation point. This method was chosen because the number of actors is large so it could gets more accurate data. The results obtained in the solidarity of football supporters anarchism prove that there are improvements from the supporters. Then the factors related to the solidarity of anarchism are still trying to become supporters who are more loved by the community and the empowerment of PSIM and PSS football supporters has not received training from any party.
8
Ita Wijayanti, Zaenal Abidin. "Peranan Pendidikan Moral Dan Kontrol Diri Lawrence Kohlberg Dalam Penanggulangan Anarkhisme Remaja". INSPIRASI (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam) 6, n.º 2 (26 de diciembre de 2022): 121. http://dx.doi.org/10.61689/inspirasi.v6i2.375.
Texto completoResumen
Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa dengan pendidikan moral yang baik dan pengendalian diri akan menjadikan kekerasan sebagai perbuatan yang menghina, dapat dihindari dan merugikan, serta membantu membina remaja yang tanggap secara moral dan warga negara yang berkomitmen melakukan tindakan pemberantasan anarkisme dalam segala bentuknya sebagai tugas mereka. Metodologi tulisan ini membahas langkah-langkah mengatasi anarkisme remaja dengan menggunakan metode kualitatif, analisis induktif, dan penawaran. Hasil tulisan ini menawarkan bagaimana pandangan Lawrence Kohlberg melalui pendidikan moral dan pengendalian diri untuk dipromosikan dan menjawab tantangan yang dihadapi dalam proses menekan anarkisme remaja yang tumbuh di lingkungan menuju komunitas yang damai dan saling menghormati. Penerapan originalitas atau nilai adalah moralitas dan pengendalian diri sebagai kunci dari segala tindakan dalam hubungan manusia antar manusia, sedangkan anarkisme ternyata merupakan turunan dari sifat manusia berupa amarah yang tidak dapat dimusnahkan tetapi hanya dapat diredam . Kata Kunci: Kekerasan, Pendidikan, Moral, Anarkisme, Sosial, Kekerasan This paper aims to lead to the understanding that with good moral education and self-control will make violence an insulting, avoidable and detrimental act, as well as assist in fostering morally responsive adolescents and citizens who are committed to taking action to eradicate anarchism. in all its forms as their duty. This paper discusses steps to overcome adolescent anarchism by using qualitative methods, inductive analysis, and bidding. This paper offers how Lawrence Kohlberg's views through moral education and self-control to be promoted and answer the challenges faced in the process of suppressing adolescent anarchism that grows in an environment towards a peaceful and respectful community for each other. Applications/Originality/Value: Morality and self-control are the key to all actions in human relationships between people, while anarchism turns out to be a derivative of human nature in the form of anger that can’t be destroyed but can only be suppressed. Keyword: Violence, Education, Moral, Anarchism, Social, Violence.
9
Rodríguez Araújo, Enrique. "PROYECTO LUCRECIA DAPHNE ANARKISTA VISUAL". Revista Iberoamericana 88, n.º 279 (30 de junio de 2022): 469–80. http://dx.doi.org/10.5195/reviberoamer.2022.8208.
Texto completo
10
Angelia, Alissa y Kemal Fikri Royadi. "KONTRAK SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENCAPAI KETERTIBAN UMUM DALAM MASYARAKAT ANARKIS". Mimbar Hukum 35, n.º 2 (27 de diciembre de 2023): 244–66. http://dx.doi.org/10.22146/mh.v35i2.8134.
Texto completoResumen
Abstract Anarchism has always been understood as a condition of society in the absence of government or a supreme institution whose main objective is to manifest the core value of human freedom and equality in their society. The absence of supreme institution alone could be challenging, especially on determining whether the public order can be achieved within its society or not. The purpose of this essay is to further research about Rousseau’s social contract theory, its applicability in anarchistic societies, and how it might be utilized to establish public order in the absence of a legislative body. In this article, the literature review method is employed as the data collection technique, together with philosophical and conceptual approach methods. Through this research, it is accepted that the anarchistic society’s usage of the concept of law is somewhat related to JeanJacques Rousseau’s social contract, which is predicated on the collective will of the populace. The practice of international law, a law without an institution of law enforcement, demonstrates the nature of the general will be utilized as a tool to establish public order. Hence, Rousseau social contract can be seen as a base for the anarchistic society to achieve public order. Intisari Anarkisme dipahami sebagai suatu kondisi masyarakat yang tidak mengenal adanya pemerintah atau kekuasaan yang diciptakan dengan tujuan untuk memanifestasikan nilai kebebasan dan kesederajatan dalam kehidupan masyarakat. Ketiadaan penguasa itu sendiri dapat menjadi suatu permasalahan, khususnya dalam menentukan apakah ketertiban umum dapat dicapai oleh masyarakat yang ada di dalamnya atau tidak. Tulisan ini bertujuan untuk memahami teori kontrak sosial dan relevansinya dengan masyarakat anarkisme dan bagaimana teori tersebut dapat digunakan sebagai suatu instrumen untuk mencapai ketertiban umum dalam hal ketiadaan suatu institusi pembentuk hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan filsafat dan pendekatan konseptual dengan menggunakan metode studi pustaka dalam mengumpulkan data. Melalui tulisan ini didapatkan bahwa konsep anarkisme yang diadopsi merupakan anarkisme kontraktarian yang dilandaskan oleh general will sebagaimana teori kontrak sosial yang digagas oleh Jean-Jacques Rousseau. Bahwa general will tersebut menjadi landasan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Implementasi dari anarkisme kontraktarian dapat dilihat dalam penerapan hukum internasional sebab dalam sistem hukum internasional tidak dikenal adanya lembaga yang dapat memaksakan dipatuhinya hukum tersebut oleh negara.
11
NURWAHYUDI, ADE. "EPISTEMOLOGI ANARKISME PENYIARAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF PAUL K. FEYEREBEND". Indonesian Journal of Islamic Communication 1, n.º 2 (30 de enero de 2019): 87–102. http://dx.doi.org/10.35719/ijic.v1i2.161.
Texto completoResumen
Dalam makalah ini saya akan membahasa tentang ilmu filsafat ini dengan tiga komponen yang terdiri dari ontology, Epistomologi dan aksiologi ketiga tersebut merupakan komponen yang tidak lepas dari pembahasan makalah ini. Namun dalam tulisan makalah ini saya akan mencoba untuk menyampaikan pembahasan tentang epistenologi anarkisme dalam pemikiran Paul K Feyebend terhadap ilmu penyiaran islam. Dimana pengembangan ilmu tersebut di sampaikan dalam ilmu Ilmu dan pengetahuan tentang filsafat ini dan di dalamnya ada beberapa perangkat yang mampu mengurai hakikat sesuatu.
In this paper I will discuss this philosophy with three components consisting of ontology, the third epistomology and axiology is a compendium that cannot be separated from the discussion of this paper. But in the writing of this paper we will try to present a discussion about the epistemology of anarchism in the thinking of Paul K Feyebend on the science of Islamic broadcasting. Where the development of knowledge is conveyed in the science of science and knowledge of this philosophy and in it there are several devices that are able to decipher the nature of something.
12
Jacob, Frank. "Anarkisme og radikalisering av jødiske immigranter i New York". Historisk tidsskrift 101, n.º 2 (15 de junio de 2022): 125–40. http://dx.doi.org/10.18261/ht.101.2.4.
Texto completo
13
Afandi, Agus y Sjafiatul Mardliyah. "ANARKISME BERAGAMA: Tinjauan Paradigma dan Metodologi Pemahaman Ajaran Islam". Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 14, n.º 1 (1 de mayo de 2014): 205. http://dx.doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.81.
Texto completoResumen
<p>Violence in the name of religion is a widespread phenomenon in Indonesia. The question is why such violence occurs and why Muslims are often the perpetrators of religious violence? This article examines these questions from the paradigm and method of understanding Islam. There are various methods in studying Islam promoted by different Muslim groups, such as traditionalists, modernists and post-modernists. There are also many other methods advanced by fundamentalist, apologetic modernist, modernist and secularist Muslims. These methods yield different understanding of Islam, and even more contradictory understanding. To resolve this problem, and to accommodate those various views and uphold tolerance amongst Muslims, a new shifting paradigm is needed. The shift necessitates several steps. The first is validation of all Islamic knowledge. The second is to use a holistic approach to Islam. The third step is an open attitude and willingness to accept religious reform. The forth is a multidimensional approach to Islam and the last is making the objectives of Islamic law as the highest reference in Islamic thoughts. Furthermore, Muslim groups should build up mutual understanding to reconcile and avoid being trapped in an exclusive religiosity.</p>Keywords: religious violence, method, paradigm, holistic principle, reconciliation
14
Nurnazmi, Nurnazmi, Hala Saied Sayed Ahmed Mahmoud y Mohamad Anas. "ANARKISME EPISTEMOLOGIS PAUL KARL FEYERABEND DALAM KAJIAN ILMU PENGETAHUAN". EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI) 6, n.º 1 (8 de junio de 2023): 41–55. http://dx.doi.org/10.33627/es.v6i1.1110.
Texto completoResumen
Teori sebelumnya menyatakan bahwa syarat untuk mengatakan makna benar di dalam sebuah pernyataan ilmiah adalah verifikasi. Popper dengan falsifikasinya mensyaratkan uji kesalahan dalam menentukan dasar-dasar atau hukum-hukum ilmu pengetahuan, sedangkan Feyerabend menolak pendapat-pendapat tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni library research dengan desain library research. Paradigma penelitian yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yakni paradigma pragmatis. Desain library research deskriptif. Anarkisme epistemologi Feyerabend, antara lain: (1) Anti Metode, Prinsip apa saja boleh memperolehkan semua metode dan teori untuk digunakan dengan harapan akan memuncukan suatu perdebatan yang dinamis dan akan mewujudkan pengembangbiakan pengetahuan. (2) Anti Sains, Feyerabend mengkritik sains yang terlalu mengabaikan realitas keragaman pengalaman lapangan. (3) Kontra Induksi (counterinduction), induksi sebagai sebuah metode selalu mengabaikan fakta-fakta yang tidak mendukung teorinya. Maka untuk mengatasi kekurangan prinsip verifikasi dan falsafikasi ini prosedur kontra induksi diajukan. (4) Prinsip Pengembangan (proliferation), sebuah hipotesa atau teori baru tidak harus memenuhi seluruh elemen dari teori lama karena hal tersebut hanya akan menyebabkan teori lama dipertahankan dari pada mencari teori yang benar. dan (5) Incommensurability, mengacu pada hubungan dari dua atau lebih teori yang saling berkompetisi dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain.
15
Ainul Yakin Hidayatullah, Andi Purnawati y Maisa. "Penyidikan terhadap Demonstran yang Anarkis Mengakibatkan Luka dan Kerusakandi Kota Palu". Jurnal Kolaboratif Sains 4, n.º 5 (15 de mayo de 2021): 277–86. http://dx.doi.org/10.56338/jks.v4i5.1879.
Texto completoResumen
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui dan mengalisis penyidikan terhadap demonstran yang anarkis mengakibatkan luka dan kerusakan fasilitas umum di Kota Palu (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyidikan terhadap demonstran yang anarkis mengakibatkan luka dan kerusakan fasilitas umum di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1)Salah satu bentuk menyampaikan pendapat didepan umum adalah demontrasi, demontrasi tidak selamanya berjalan dengan baik adakalanya demontrasi berujung pada tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum milik pemerintah bahkan mengakibatkan luka-luka, dalam kondisi demikian kepolisian melakukan penyidikan terhadap para pelaku anarkis, ada dua bentuk penyidikan yang dapat dilakukan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis yaitu penyidikan perkara cepat dan penyidikan perkara biasa yang kesemuanya mengacu pada KUHAP (2) Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis di Kota Palu tidak berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi anarkis, kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu sulitnya menentukan pelaku utama (plager) pengrusakandan faktor kepentingan keamanan. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya kepolisian dalam hal melakukan penyidikan terhadap pelaku demontran yang anarkis harus tetap berpatokan pada KUHAP agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku demonstran yang anarkis. (2) Sebaiknya kepolisian tetap berpegang teguh kepada aturan yang berlaku dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis sehingga dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis.
16
Suharto, Suharto y Mahmuddin Mahmuddin. "Komunikasi Dakwah dan Fenomena Demonstrasi Anarkis di Makassar". Idarotuna 3, n.º 2 (5 de mayo de 2021): 116. http://dx.doi.org/10.24014/idarotuna.v3i2.12163.
Texto completoResumen
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji metode komunikasi dakwah dalam meminimalisir demonstrasi anarkis dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat komunikasi dakwah terhadap fenomena demostrasi anarkis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersumber datanya diambil dari berbagai literatur dan dianalisis berdasarkan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode komunikasi dakwah yang tepat digunakan dalam rangka meminimalisir demonstrasi anarkis adalah melalui dakwah bil hikmah, al mauidzah dan al mujadalah. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat komunikasi dakwah terhadap fenomena demonstrasi anarkis adalah aparat keamanan yang bertindak refresif bersiafat, politisasi gerakan dan tindakan propaganda dan provokasi. Implikasi penelitian ini adalah seyogyanya pada setiap demonstrasi sebaiknya mengedepankan akal sehat agar tidak terjadi anarkis.
17
Fadal, Kurdi. "Epistemologi Anarkisme Paul Feyerabend dalam Studi Ilmu Tafsir al-Quran". RELIGIA 18, n.º 1 (5 de marzo de 2015): 1. http://dx.doi.org/10.28918/religia.v18i1.619.
Texto completoResumen
Tulisan ini mengkaji tentang epistemologi anarkisme Paul Feyerabend dalam studi tafsir al-Qur'an. Selama ini studi tafsir al-Qur'an telah berkembang sangat pesat sejak periode formatif, afirmatif hingga transformatif. Berbagai metode dan pendekatan telah lahir mengiringi. Perkembangan itu menunjukkan bahwa studi tafsir berjalan secara dinamis. Namun, sebagian menilai tafsir al-Qur'an telah selesai pasca generasi ketiga dalam Islam. Melalui prinsip Anything Goes yang digagas Feyerabend, metode dan pendekatan apapun yang ditawarkan untuk menafsirkan al-Qur'an dapat berjalan dan "berkontestasi" secara terbuka. Satu sisi, hal ini sangat positif bagi perkembangan ilmu tafsir dalam konteks kemajuan zaman. Namun di sisi lain, anarkisme dalam bidang ini dapat menimbulkan tafsir liar yang melahirkan problem bagi kemajuan peradaban, seperti lahirnya terorisme dalam Islam yang sering disandarkan pada ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber justifikasinya.
18
Zima, Dubravka. "Anarkiste u Viencu: literarni opus Vladimira Mažuranića". Fluminensia 33, n.º 2 (2021): 583–96. http://dx.doi.org/10.31820/f.33.2.3.
Texto completoResumen
U članku se interpretira literarni opus Vladimira Mažuranića, koji je tijekom 1870-ih i 1880-ih godina surađivao u Viencu književnim prilozima i esejima, a 1883. napisao dramu Grof Ivan, nagrađenu na natječaju Matice hrvatske. U književnom se radu Mažuranić bavio tzv. ženskim pitanjem (o čemu je objavio tri članka u Viencu) i ruskom književnošću (članak o Turgenjevu i nihilizmu), napisao je nekoliko prigodnih i sentimentalnih pjesama te komediju o anarhizmu. U članku se njegov književni opus kontekstualizira s obzirom na aktualnost njegovih književnih i društvenih interesa, uključujući i činjenicu da komediju o anarhistima Mažuranić piše u vrijeme zagrebačkog suđenja anarhistima koje je privuklo veliku javnu pozornost.
19
J, Hasse. "ANARKISME DEMONSTRASI MAHASISWA : STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR". Journal of Government and Politics 3, n.º 1 (1 de febrero de 2012): 45–64. http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2012.0004.
Texto completo
20
Widarma, Widarma, Ansori Lubis y Novi Juli Rosani Zulkarnain. "ASPEK YURIDIS DALAM PENCEGAHAN DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN SECARA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN". JURNAL RETENTUM 5, n.º 2 (24 de septiembre de 2023): 205. http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1348.
Texto completoResumen
Para pihak melakukan penyampaian aspirasi dengan media demonstrasi ternyata tidak mengikuti peraturan yang ada, sehingga banyak dari hak warga negara terabaikan di dalam pelaksanaan demonstrasi. Pada lembaga kepolisian diharapkan sangat berperan penting sebagai pengaman proses dari demokrasi yang berjalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penyebab timbulnya demonstrasi yang dilakukan anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan, bagaimana pencegahan pada aspek yuridis dapat dilaksanakan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan, apakah faktor kelemahan dan upaya mengatasi kelemahan pada aspek yuridis dalam pencegahan demonstrasi yang dilakukan anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa yang anarkis yaitu: kekecewaan massa atas tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggungjawab demo, dan pengamanan yang lemah. Faktor kelemahan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis adalah: sulitnya memperkirakan jumlah massa, kurangnya jumlah personol kepolisian, media sosial sangat mudah menyebarkan hoax, jumlah massa yang terlalu banyak, serta psikologis massa mudah meledak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: Penanggungjawab harus membatasi penambahan jumlah massa, penanggungjawab perlu meluruskan setiap berita bohong di dalam massa, orator sebaiknya tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional, serta perlunya penambahan personil kepolisian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis dilaksanakan dari sejak sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, yaitu dari sejak proses perizinan, kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aksi unjuk rasa, serta penindakan terhadap aksi yang dilakukan secara anarkis.
21
Kadir, Yusrianto, Roy Marthen Moonti, Ramdhan Kasim, Arifin Tumuhulawa y Marten Bunga. "PENERAPAN PROSEDUR TETAP NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENANGULANGAN ANARKIS". Journal Evidence Of Law 1, n.º 2 (30 de mayo de 2022): 1–17. http://dx.doi.org/10.59066/jel.v1i2.43.
Texto completoResumen
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis dan mengetahui Faktor yang menghabat Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis. Jenis penelitian yang digunakan adalan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Penerapan prosedur tetap nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkis di satuan brimob polda gorontalo setelah melalui tahapan penelitian ditemukan bahwa ternyata masih kurang efektif karena masih terdapat beberapa aspek yang menjadi penghambat dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dari satuan brimob dan factor yang menghambat Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis Di Satuan Brimob Polda Gorontalo yaitu factor sumber daya manusia, factor sarana dan prasarana dan factor angggaran.
22
Sayekti, Fitria Tungging, Redyanto Noor y M. Suryadi. "FORMASI IDEOLOGI DAN NEGOSIASI DALAM CERPEN SIPLEG KARYA OKA RUSMINI: KAJIAN HEGEMONI GRAMSCI". HUMANIKA 28, n.º 2 (14 de noviembre de 2021): 171–85. http://dx.doi.org/10.14710/humanika.v28i2.38390.
Texto completoResumen
Penelitian ini membahas hegemoni berlatar tempat di daerah Bali, dalam cerpen Sipleg karya Oka Rusmini. Bahasan pertama yaitu formasi ideologi apa saja yang dimiliki para tokoh pada cerita melalui kutipan dalam cerpen Sipleg. Setiap tokoh memiliki ideologi yang mempengaruhi pemikiran dan sikapnya kepada orang lain di sekitarnya. Tanpa disadari ideologi yang mereka yakini memunculkan tindakan hegemoni kepada tokoh lain di cerita Sipleg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formasi ideologi apa saja yang terdapat di dalam cerpen Sipleg karangan Oka Rusmini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ideologi apa yang dinegosiasikan oleh pengarang, yang dimunculkan melalui tokoh Sipleg dalam cerpen karangannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mencatat kutipan dialog dalam cerpen. Formasi ideologi dan negosiasi ideologi dianalisis menggunakan teori hegemoni Gramsci. Oka Rusmini sebagai pengarang memunculkan hegemoni yang dilakukan oleh tokoh lelaki bernama I Wayan Sager memiliki ideologi konservatisme dan anarkisme. Ideologi yang dominan terdapat pada cerita adalah ideologi konservatisme dan ideologi anarkisme. Pengarang memunculkan ideologi baru yaitu ideology feminisme.
23
Farhan, Ibnu. "Anarkisme Epistemologis Paul Karl Feyerabend dan Relevansinya dalam Membentuk Pandangan Moderasi Beragama". Analisis: Jurnal Studi Keislaman 20, n.º 2 (30 de diciembre de 2020): 109–30. http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.7605.
Texto completo
24
Wahyudi, Mohamad Nur. "Epistemologi Islam di Era Modern: Studi Analisis Pemikiran Feyerabend tentang Anarkisme Epistemologi". Alhamra Jurnal Studi Islam 2, n.º 2 (25 de septiembre de 2021): 134. http://dx.doi.org/10.30595/ajsi.v2i2.11791.
Texto completoResumen
Dalam kajian filsafat epistemologi merupakan bagian yang paling sering dibahas, dikarenakan epistemolgi sendiri merupakan suatu hal yang paling fundamental dalam berbagai disiplin pengetahuan tentunya tidak hanya dalam kajian filsafat.. Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri semenjak era renasains di dunia Barat terjadi sebuah transformasi terkait konsep epistemologi yang dijadikan pegangan yaitu rasionalisme dan emperisme, dan dari kedua aliran inilah yang kemudian dijadikan metode utama bagi perkembangan ilmu modern. Dan tentunya ini bertolak belakang dengan kajian atau khazanah keilmuan Islam, dimana dalam kajian khazanah keilmuan Islam tidak hanya mendasarkan sesuatu hanya berdasarkan rasionalitas dan empiris semata, apabila kajian Islam hanya terfokuskan pata kedua titik tersebut bagaimana dengan ranah yang menyangkut masalah trensenden seperti, metafisika, dan hal ini tentunya tidak bisa diraih hanya dengan rasionalitas dan juga tidak bisa dibuktikan secara empiris dan observasi semata. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mencari suatu penerangan apakah sesuatu itu bisa dikatan ilmu pengetahuan apabila hal itu tidak bisa dicari melalui rasionalitas dan observasi empiris, dan disini metode yang penulis gunakan ialah diskriptif-analisis dengan menggunakan teori dari epistemologi anarkisme dari Feyerabend.
25
Ikmal, Moh y Mohammad Arifin. "Anarkisme Politik di Aras Lokal (Peran “Bandit” Politik dalam Pilkades Di Kabupaten Sumenep)". Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan 6, n.º 2 (31 de octubre de 2020): 123–52. http://dx.doi.org/10.37058/jipp.v6i2.2219.
Texto completo
26
Suryana, Mohammed Aden. "Representasi Kelompok Anarko di Media:Bias Media Atas Pemberitaan Kalangan Anarko dan Paham Anarkisme". Jurnal Media dan Komunikasi 3, n.º 1 (16 de agosto de 2023): 16–32. http://dx.doi.org/10.20473/medkom.v3i1.37681.
Texto completoResumen
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi kalangan anarko di media arus utama atas kehadiran mereka pada berbagai aksi sosial mulai dari peringatan Hari Buruh (MayDay) hingga aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melalui berbagai simbol, tanda yang mereka munculkan selama melakukan aksi sosial dan hubungan dengan wacana media dalam menggambarkan serta memberitakan kalangan anarko. Metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis) digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya memahami relasi kuasa antara wacana media dalam menggambarkan kalangan anarko dengan simbolisasi yang dilakukan oleh kalangan anarko untuk menandai kehadiran mereka pada aksi sosial. Hasil penelitian ini mendapati wacana dari media arus utama dalam menggambarkan serta memberitakan kalangan anarko di bentuk atas framing melalui berbagai proses sedemikian rupa, sehingga menghasilkan suatu konten berita yang menyematkan penilaian bahwa kalangan anarko adalah pihak paling bertanggungjawab dalam menciptakan kerusuhan, pengerusakan, vandalisme, hingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum selama berlangsungnya aksi sosial. Beberapa penelitian lain tentang pembahasan anarko dan media dari lintas disiplin ilmu peneliti sertakan sebagai upaya memperkuat temuan dalam penelitian ini, sekaligus mampu memberikan sudut pandang melalui dimensi lain, yakni studi terkait media dan budaya. Dikarenakan kalangan anarko memiliki tinjauan panjang pada konteks latar belakang dan sejarahnya sebagai bentuk budaya interaksi sosial di masyarakat, dan pada sisi lain, media merupakan subyek penting yang berperan menggambarkan serta memberitakan segenap bentuk fenomena dan permasalahan sosial di tengah masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa penggambaran serta pemberitaan negatif terhadap kehadiran kalangan anarko telah menciptakan stigma dan penyematan buruk dari banyak kalangan masyarakat maupun pemerintah untuk tidak menerima kehadiran kalangan anarko di tengah kehidupan sosial, dan bahkan cenderung untuk di represi oleh pihak aparat negara sebagai kepanjangan tangan dari pihak pemerintah.
27
Arafat Juanda, Fadli Yasser, Asrullah Asrullah y Andi dewi Pratiwi. "PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT". Jurnal Hukum Unsulbar 3, n.º 1 (16 de enero de 2020): 16–24. http://dx.doi.org/10.31605/j-law.v3i1.597.
Texto completoResumen
Penanganan aksi unjuk rasa oleh kepolisian di wilayah hukum sulselbar menunjukkan bahwa masih dapat diatasi dengan melakukan tindakan pre-emtif, prefentif dan represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan maraknya aksi unjuk rasa anarkis dan peran kepolisian dalam upaya penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kepolisian Resort Gowa, Kepolisian Resort Maros, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Daerah Gowa, Pemerintah Daerah Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan maraknya aksi unjuk rasa anarkis adalah rendahnya pengetahuan hukum pengunjuk rasa, adanya kepentingan-kepentingan dari seseorang/kelompok demi memperoleh keuntungan tertentu, dan adanya keyakinan bersama yang muncul dari suatu solidaritas untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis saat melakukan unjuk rasa. Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam melakukan penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan melakukan pengumpulan informasi, memberikan arahan dan bimbingan serta melakukan dialog interaktif melalui media. Upaya preventif dilakukan dengan mengawal pengunjuk rasa, menjaga objek vital yang menjadi sasaran, mengantisipasi adanya provokator dan memfasilitasi pengunjuk rasa. Upaya represif dilakukan dengan menyiapkan pasukan huru hara, menghambat penyaluran logistik berupa senjata tajam, mengumpulkan alat bukti dan melakukan penyidikan serta menyiapkan sistem pengamanan kota.
28
Muhyiddin, Dandy Sobron, Nanat Fatah Natsir y Erni Haryanti. "Memahami Gagasan Anything Goes Paul Karl Feyerabend dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam". JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 5, n.º 1 (14 de enero de 2022): 290–301. http://dx.doi.org/10.54371/jiip.v5i1.412.
Texto completoResumen
Penelitian ini menjelaskan tentang memahami gagasan anything goes Paul Karl Feyerabend dan implikasinya terhadap pendidikan islam. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan Feyerabend yang disebut anarkisme epistemologis, yaitu suatu teori epistemologi yang memiliki pandangan tidak ada aturan metodologis untuk pengembangan sains. Sains harus dikembangkan melalui regulasi universal tanpa merusak atau membatasi sains itu sendiri. Menurut Feyerabend, tidak perlu falsifikasi suatu teori untuk menemukan kebenaran, melainkan dengan mencoba menemukan teori-teori baru yang dibangun, dikembangkan, dan dipertahakan (theoretical pluralism). Pluralisme teori penting untuk menghindari keseragaman yang membatasi berpikir kritis. Gagasan anything goes dikemukakan bahwa hipotesis apa pun dapat digunakan, termasuk yang tidak wajar dapat diterima atau menyimpang dari teori umum dan muncul dari proses eksperimental. Feyerabend menekankan bahwa kemajuan ilmiah tidak hanya ditentukan oleh proses induktif seperti sains biasa, tetapi juga secara kontrainduktif. Gagasan Feyerabend tentang anarkisme epistemologis bisa berpengaruh pada pengembangan pendidikan Islam. Dengan prinsip anything goes dalam pemikirannya, seseorang dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi terjadinya monopoli dari satu metode ke metode lainnya.
29
Mohtar, Tarmila y Jagad Aditya Dewantara. "NEGARA: KEADAAN SUATU MASYARAKAT BERDASARKAN IDEOLIGI YANG DIANUTNYA". Jurnal Kewarganegaraan 5, n.º 2 (1 de diciembre de 2021): 466–75. http://dx.doi.org/10.31316/jk.v5i2.2294.
Texto completoResumen
AbstrakIdeologi adalah suatu konsep pemikiran yang mencakup kumpulan gagasan, ide, keyakinan dan kepercayaan yang menjadi dasar terkait kehidupan manusia yang sifatnya menyeluruh dan terstruktur yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang dan bertujuan untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap ideologi mempunyai karakteristik tersendiri dan ideologi ini juga menjadi penentu dari keadaan suatu masyarakat oleh suatu negara. oleh karena itu penulis dalam kepenulisan ini akan membahas mengenai keadaan suatu masyarakat berdasarkan ideologi yang dianutnya. Hal tersebut dikarenakan setiap ideologi yang dianut mencerminkan keadaan suatu masyarakat yang berbeda. Dengan mambahas ini maka kita akan mengetahui seperti apa suatu masyarakat atau negara yang menganut ideologi tersebut dan tulisan ini akan membahas terkait negara berdasarkan ideologi Anarkisme, komunisme, dan Pancasila. Adapun hasil yang didapat dari tulisan ini adalah dimana anarkisme, komunisme dan Pancasila merupakan ideologi yang berbanding terbalik dan mempunyai perbedaan yang mendasar dan hal ini menciptakan keadaan suatu masyarakat yang sangat berbeda. Dimana sebenarnya setiap ideologi bertujuan untuk kebaikan rakyatnya hanya saja dalam pergerakan yang menyimpang membuat ideologi tersebut dipandang buruk.Kata kunci: Negara, Ideologi, Anarkisme, Komunisme, Pancasila AbstractIdeology is a concept of thought that includes a collection of ideas, ideas, beliefs and beliefs that form the basis for human life that is comprehensive and structured which involves people's lives in various fields and aims to achieve common goals or ideals in the life of the nation and state. Each ideology has its own characteristics and this ideology is also a determinant of the state of a society by a state. Therefore, the author in this paper will discuss the state of a society based on the ideology it adheres to. This is because each ideology adopted reflects the state of a different society. By discussing this, we will find out what a society or country that adheres to this ideology looks like and this paper will discuss the state based on the ideology of Anarchism, Communism, and Pancasila. The results obtained from this paper are where anarchism, communism and Pancasila are ideologies that are inversely proportional and have fundamental differences and this creates a very different state of society. Where in fact every ideology aims for the good of its people, only in a deviant movement makes the ideology seen as bad.Keywords: State, Ideology, Anarchism, Communism, Pancasila
30
Zahara, Usi, Ismansyah y Yoserwan Hamzah. "Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang". Unes Journal of Swara Justisia 8, n.º 1 (26 de abril de 2024): 166–86. http://dx.doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.494.
Texto completoResumen
Aksi unjuk rasa anarkis kerap kali dipicu oleh tindakan penghasutan oleh oknum tertentu. Seperti kasus Demonstrasi yang terjadi di depan kantor DPRD Sumatera Barat kota Padang pada tanggal 25 September 2019, yang berakhir anarkis akibat adanya dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Ananda Harahap. Pembuktian tindak pidana ini, sering kali menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, disebabkan mudahnya tindak pidana penghasutan berlindung dibalik hak untuk kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen dan bahan kepustakaan. Berdasarkan kasus yang menjadi objek penelitian ini ditemukan fakta bahwa, perbuatan Ananda Harahap, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghasutan. Selain itu, terdapat kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar dalam pemenuhan unsur tindak pidana ini pada unjuk rasa anarkis, yaitu: tindak pidana penghasutan merupakan delik materiil, tindak pidana penghasutan dalam Pasal 160 KUHP sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.
31
Handayani, Ni Nyoman Lisna y Ni Ketut Erna Muliastrini. "Eliminasi Radikalisme Berbasis Adat (Pengembangan Model Alternatif Deteksi Dini Anarkisme Berlegitimasi Agama Di Provinsi Bali)". LAMPUHYANG 12, n.º 2 (1 de julio de 2021): 86–105. http://dx.doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v12i2.257.
Texto completoResumen
Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah: dihasilkannya model pencegahan perilaku radikal dan tindakan terorisme di wilayah bali, dengan basis keunggulan nilai-nilai budaya dan lembaga lokal di masing-masing desa adat yang ada di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan tipe “front-ended prototyfe studies” dengan mengedepankan kritik sosial-budaya dan rekonstruksi generalisasi radikalisme. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan: (1) pedoman observasi, (2) pedoman wawancara, (3) kuisioner, (4) pedoman studi dokumen, (5) fokus groups discussion, dan (6) interrater validity. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Modalitas sosial dan budaya yang dimiliki oleh desa adat tersebut terdiri dari: lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti sekehe santi, teruna teruni, pecalang, lulu apad, tegak desa, sekehe jegog, sekehe gong, sekehe jojor dan baris, sekehe ebat, sekehe gaguruitan, sekehe angklung, dan organisas-organisasi sosial lainnya. Kedua, secara sosiologis, potensi kekuatan yang dimiliki oleh setiap desa adat yang menjadi lokasi penelitian ini, terpolarisasi kedalam 5 kelompok aspek, yaitu: aspek keagamaan, aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, dan aspek politik. Ketiga, responden sebagian besar berpendirian dan menjustifikasi agama bisa menjadi modal kultural dalam coraknya agama menjadi basis budaya dan tradisi. Keempat, Desa adat biasanya mengembangkan model penyelesaian konflik yang terjadi umumnya dapat diselesaikan secara damai oleh lembaga penyelesaian konflik, baik ditingkat keluarga maupun di tingkat masyarakat.
32
Lumban Gaol, Rumondang. "Kebebasan yang Memerdekakan: Sumbangsih Pemikiran Filsafat Anarkisme Epistemologis Paul K. Feyerabend Terhadap Pemahaman Radikalisme Agama". Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies 1, n.º 2 (31 de agosto de 2021): 145. http://dx.doi.org/10.21460/aradha.2021.12.703.
Texto completoResumen
AbstractThis article discusses whether it is true that the biblical texts legitimize religious radicalism. Religious radical movements are present and carry out very violent actions, this is due to religious beliefs that are held as absolute, imposing their beliefs without seeing the beliefs of other parties so as to deny the freedom of others. The purpose of this study is to explore the philosophical thought of Paul Feyerabend’s epistemological anarchism and then see its relevance to the understanding of religious radicalism. The research method used in this paper is a literature study (library). Through this research study, it can be concluded that there is no single truth that can control and regulate human knowledge (Against Method); man must Anything Goes; knowledge cannot be measured by the same standard; and lastly is the concept of individual freedom, individual human beings must be free.
AbstrakArtikel ini membahas tentang benarkah teks-teks Kitab Suci melegitimasi radikalisme agama. Munculnya berbagai gerakan-gerakan radikal agama dan melakukan aksi-aksi yang tergolong sangat kasar disebabkan pemahaman kebenaran yang dianut sebagai kebenaran mutlak, memaksakan kebenarannya tanpa melihat kebenaran pihak lain sehingga mengkungkung kebebasan orang lain. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi pemikiran filsafat anarkisme epistimologis Paul Feyerabend kemudian melihat titik relevansinya terhadap pemahaman radikalisme agama. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literatur (kepustakaan). Melalui kajian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada kebenaran yang tunggal yang dapat menguasai dan mengatur pengetahuan manusia (Against Method); manusia harus Anything Goes; pengetahuan tidak bisa diukur dengan standar yang sama; dan terakhir adalah konsep kebebasan individu, manusia individual harus bebas.
33
Sukri Badaruddin, Nabila Fani Basri y Sri Wahyuni. "PENANGANAN UNJUK RASA DIKAJI DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS". QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum 1, n.º 2 (15 de diciembre de 2020): 130–44. http://dx.doi.org/10.46870/jhki.v1i2.114.
Texto completoResumen
Unjuk rasa atau demontrasi dalam kenyataan sehari-hari meimbulkan permasalahan dalam tingkat pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa sering kali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 di saat awal mula tumbangnya Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi unjuk rasa memakan korban jiwa.
34
Ma'shumah, Nadia Khumairo. "KONSTRUKSI IDEOLOGI PEMERINTAH ATAS PRAKTIK RADIKALISME, ANARKISME DAN INTOLERAN OLEH ORMAS: SEBUAH PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KRITIS". MIMESIS 2, n.º 1 (29 de marzo de 2021): 1. http://dx.doi.org/10.12928/mms.v2i1.3455.
Texto completoResumen
The conflict between FPI and the government forms a long story line. As a party that has legitimacy, the government has full access and power in the form of authority in determining policies, implementing law enforcement efforts and regulating access to the mass media to stem and withdraw the legality of community movements. This study seeks to identify and examine ideological construction through the production of discourse. This is echoed and rolled out by the government and the National Police in framing public perceptions of FPI. This research is a qualitative descriptive study combining the LSF theory as a conceptual framework and AWK as an analytical framework. The results of the research through analysis at the description stage, discursive practice of discourse and social practice show that the ideological construction in the discourse of 7 government restrictions on FPI on December 30, 2020 and the Chief of Police's Declaration on the Prohibition of FPI Activities on January 1, 2021 are reflected in the government's efforts to legitimize the situation by showing that there are the inequality of power that is to be perpetuated and maintained through
35
Islam, Syaiful. "KARAKTERISTIK PENDIDIKAN KARAKTER; MENJAWAB TANTANGAN MULTIDIMENSIONAL MELALUI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013". EDURELIGIA; JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1, n.º 2 (20 de febrero de 2017): 89–100. http://dx.doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.50.
Texto completoResumen
Pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan pendidikan formal memiliki Pengaruh yang efektif dalam mengatasi fenomena anarkisme, pengenaan kehendak, perkelahian Pelajar, proliferasi pengedar narkoba dan pengguna, krisis lingkungan, krisis moral, dan Berbagai kecenderungan sosial lainnya. Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang terorganisir, terarah, dan terukur. Kurikulum 2013 mengorientasikan dan menekankan pada Penguatan nilai moral, afektif, dan nilai konsep KI-1 (sikap spiritual), KI-2 (Sikap sosial), KI-3 (pengetahuan), dan KI-4 (penerapan pengetahuan). Implementasi dari Pendidikan karakter dalam Kurikulum tahun 2013 dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan kognitif, Afektif, dan aspek psikomotor. Selain itu, untuk mendorong dan memfasilitasi realisasi Sinergi antara pendidikan formal, nonformal dan informal, dan mendorong untuk Terus meningkatkan kompetensi dan model peran para pendidik untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013
36
Iffan, Ahmad, Muhammad Ridho Nur y Asrizal Saiin. "KONSEPTUALISASI MODERASI BERAGAMA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF TERHADAP PENANGANAN RADIKALISME DI INDONESIA". PERADA 3, n.º 2 (29 de diciembre de 2020): 187. http://dx.doi.org/10.35961/perada.v3i2.220.
Texto completoResumen
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan konsepsi moderasi beragama sebagai langkah preventif dalam penanggulangan radikalisme di Indonesia. Karena tanpa melakukan konseptualiasi moderasi keagamaan yang benar akan berdampak terhadap pemikiran masyarakat yang memiliki fanatisme buta terhadap suatu pemahaman agama, oleh karena demikian hal ini akan melahirkan tindakan tindakan anarkisme yang berakhir dengan melakukan tindakan kriminal. Karena radikalisme lahir dari pemikiran dangkal masyarakat terhadap merespon konflik sosial keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder adapun Teknik penelitian pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (library research). hasil dari penelitian ini akan memperkuat konseptualisasi moderasi dengan mendalami pemahaman moderasi siyasah, mdoerasi fikih dan moderasi ibadah sebagai dasar pergerakan kemoderatan
37
Nuraenun, Nuraenun. "Manajemen Krisis Public Relation dalam Menanggapi Kekerasan Sosial dan Meningkatkan Harmoni dengan Masyarakat". Jurnal Manajemen dan Budaya 4, n.º 1 (29 de enero de 2024): 1–9. http://dx.doi.org/10.51700/manajemen.v4i1.547.
Texto completoResumen
Terjadinya tindakan pengerusakan dan anarkis di Ponpes Assunah Lombok menyebabkan beberapa fasilitas yang terdapat di Ponpes mengalami kerusakan, dan beberapa kendaraan yang terparkir di lokasi tersebut juga menjadi sasaran pembakaran. Tujuan Penelitian ini untuk mengeksplorasi strategi manajemen krisis yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Assunah Lombok yaitu dengan menggunakan teori Pemulihan Citra (Image Restoration) oleh William L Benoit. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah konstruktivisme dengan metode kualitatif dan studi kasus partikularistik, difokuskan pada peristiwa, situasi, fenomena, dan program khusus di Pondok Pesantren Assunah Lombok dalam menanggapi aksi kekerasan dan demo masyarakat, buntut dari menyebarnya potongan video yang mendiskreditkan sejumlah makam leluhur di Lombok serta pertumbuhan pesat pondok pesantren tersebut pasca insiden. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Key Informan di dalam Pondok Pesantren Assunah bagik Nyaka Lombok Timur dan Informan lain yang dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Public Relations Pondok Pesantren Assunah Lombok berhasil meyakinkan masyarakat dengan jalan persuasif dan aksi anarkis diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib
38
Putri, Yolanda, ARRIVAL RINCE PUTRI y RIRI LESTARI. "ANALISIS KESTABILAN MODEL MATEMATIKA AKSI DEMONSTRASI MAHASISWA DI SUMATERA BARAT". Jurnal Matematika UNAND 12, n.º 3 (3 de febrero de 2024): 213. http://dx.doi.org/10.25077/jmua.12.3.213-221.2023.
Texto completoResumen
Aksi demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu fenomena di dunia nyata yang sering terjadi dan melibatkan berbagai kalangan, baik mahasiswa, buruh, maupun anggota suatu organisasi. Khususnya di Sumatera Barat, pada tanggal 23 dan 25 September 2019 telah terjadi demonstrasi polemik RUU di gedung DPRD Sumatera Barat yang melibatkan ribuan mahasiswa, aparat kepolisian, dan anggota DPRD Tingkat I.Pada penelitian ini dibahas model matematika aksi demonstrasi mahasiswa. Model ini merujuk pada model Richardson. Model dianalisis kestabilannya melalui analisis kestabilan titik ekuilibrium. Kestabilan titik ekuilibrium ditentukan dari nilai eigen matriks koefisien yang diperoleh. Hasil analitik dikonfirmasi dengan hasil numerik. Parameter model yang digunakan pada simulasi numerik diperoleh dari data yang diolah berdasarkan kuisioner yang diambil dari responden. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa aksi demonstrasi yang terjadi berlangsung anarkis. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa aksi demonstrasi yang terjadi pada kasus demonstrasi polemik RUU di gedung DPRD Sumatera Barat tanggal 25 September 2019 merupakan demonstrasi anarkis.
39
Sasmita, Susi, Sahuri Lasmadi y Erwin Erwin. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa". PAMPAS: Journal of Criminal Law 3, n.º 3 (31 de diciembre de 2022): 1–15. http://dx.doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748.
Texto completoResumen
ABSTRAK
Tujuan artikel untuk: menulis tentang pengaturan penegakan hukum pidana dan akibat hukumnya bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa. Dengan tujuan tersebut maka dalam artikel ini akan dibahas tentang: Pengaturan penegakan hukum pidana dan akibat hukum bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa. Dengan pembahasan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative. Artikel ini disimpulkan bahwa: 1)Dalam melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa, aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi masih banyak yang melakukan tindakan kekerasan untuk menangani pengunjuk rasa yang anarkis. 2)Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis seharusnya mengedepankan tindakan pencegahan dan tindakan-tindakan lainnya yang dalam aturan hukum diperbolehkan dan memungkinkan untuk dilakukan. 3)Tindakan kekerasan dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis bagaimanapun harus dihindarkan untuk dilakukan karena bisa memancing terjadinya anarkis dan kericuhan yang lebih besar lagi. Selain itu, terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian juga perlu dilakukan perubahan dikarenakan masih kurang jelas dan tegas terhadap penggunaan pasal tersebut, serta mengenai batasan atas tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan pada pasal tersebut.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan dan Pengunjuk Rasa.
ABSTRACT
The purpose of the article is to: write about the regulation of criminal law enforcement and the legal consequences for the police who commit violence against protesters. With this aim, in this article, we will discuss: The regulation of criminal law enforcement and legal consequences for the Police who commit violence against Protesters. With this discussion, the research method used is normative juridical research. This article concludes that: 1) In providing security during rallies, law enforcement officers, in this case the police, still carry out many acts of violence to deal with anarchic protesters. 2) The police as law enforcement officers in dealing with anarchic protesters should prioritize preventive measures and other actions that are permitted and allowed by law to be carried out. 3) Violent actions in dealing with anarchic protesters must be avoided, however, because they can provoke anarchy and even greater chaos. In addition, to Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police, amendments also need to be made because it is still unclear and firm on the use of the article, as well as regarding the limits on actions that are allowed to be carried out based on that article.
Keywords: Law Enforcement, Violent and Protesters.
40
Mubarok, Ramdanil y Maskuri Bakri. "MEMBUMIKAN MULTIKULTURALISME SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SIKAP RADIKALISME BERAGAMA". Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 7, n.º 2 (30 de septiembre de 2021): 252–66. http://dx.doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i2.178.
Texto completoResumen
Menerima orang lain maupun kelompok lain tanpa memandang perbedaan gender, etnis, suku, budaya, gender bahkan agama merupakan konsep yang diajukan dalam multikulturalisme. Artikel ini akan menganalisis serta memberikan interpretasi tentang karakteristik radikalisme, upaya pencegahannya, serta membumikan multikulturalisme sehingga dapat menjadi tambahan wawasan serta pengalaman dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif, adapun jenisnya adalah jenis penelitian kepustakaan. Hasilnya adalah bahwa radikalisme tidak hanya berupa kekerasan, anarkisme, dan terorisme namun bisa juga sebagai paham keagamaan. Upaya untuk mencegah radikalisme dapat dilakukan dengan cara membangun narasi yang berbeda mengenai radikalisme, memperhatikan ciri khas dari suatu budaya, serta aksi sosial yang nyata dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Membumikan multikulturalisme tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beragama, berbangsa, bernegara dan pewarisan budaya sehingga perlu dipelajari, diterapkan, dan disosialisasikan.
41
Taman, M. "Nilai Idealisme dan Feminimisme dalam Novel Belenggu Merah Muda Karya Tyas Damaria". Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia 1, n.º 03 (21 de julio de 2020): 246. http://dx.doi.org/10.30998/diskursus.v1i03.6692.
Texto completoResumen
<p>Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai idealisme dan nilai feminimisem dalam novel <em>Belenggu Merah Muda</em><em> </em> karya Tyas Damaria. Hasil dari analisis ialah nilai idealisme subjektif lebih dominan dan niali idealisme objektif lebih rendah dan nilai feminimisme liberal<em> </em>lebih dominan dan nilai feminimisme anarkis<em> </em>lebih rendah dalam novel <em>Beleggu Merah Muda</em> Karya Tyas Damaria. Terlihat dari tujuh puluh delapan (78) kutipan dengan rincian sebagai berikut: (1) nilai idealisme subjektif sebanyak 41 %, (2) nilai idealisme objektif sebanyak 17 %, (3) nilai idealisme personal sebanyak 23%. Disamping itu terdapat nilai Feminimisme sebagai berikut: (1) nilai feminimisme<em> </em>sebanyak 9 %, (2) nilai feminimisme anarkis sebanyak 7 %, (3) nilai feminimisme radikal<em> </em>sebanyak 7 %.<strong></strong></p><p>Kata Kunci : Nilai Idealisme, Nilai Feminimisme</p>
42
Prasetyo, Dimas. "Posisi Polri dalam Penanganan Demo Anarkis ( Studi Kasus Tawuran Mahasiswa UMI Makassar)". Jurnal Ilmu Kepolisian 11, n.º 1 (10 de abril de 2019): 7. http://dx.doi.org/10.35879/jik.v11i1.100.
Texto completoResumen
Tulisan ini bertujuan untuk meninjau peran aktif Polsek Panakkukang dalam mengatasi konflik yang melibatkan kelompok mahasiswa yang berafiliasi suku di universitas UMI yakni kelompok Lamellong, menjadi tantangan tugas yang cukup berat. Pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan prosedur dan Undang – undang yang berlaku guna menimbulkan efek jera tidak serta merta menjadi alternatif tunggal dalam penyelesaian konflik, atensi serta kerja sama dari berbagai pihak terkait menjadi faktor penentu dalam upaya menangani konflik yang terjadi di Universitas Muslim Indonesia yang melibatkan kelompok Mahasiswa Lamellong
43
Nugroho, Ramansyah Adi y Novita Ika Purnamasari. "Representasi Superhero Borjuis Pro Hipokriditas Politik sebagai Hegemoni Kapitalisme pada Film The Batman". Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema 6, n.º 1 (30 de septiembre de 2023): 80–102. http://dx.doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1048.
Texto completoResumen
Film “The Batman” adalah film yang mengambil kisah konflik anarkisme terhadap sistem poltik pada pemerintahan yang terjadi di Kota Gotham. Selain itu film “The Batman” juga menarik karena menyuguhkan teman yang natural dan berkualitas yakni mengangkat tema konflik poltik yang berkaca pada realita sistem pemerintahan saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi superhero borjuisme, hipokriditas politik dan hegemoni kapitalisme dan nilai ideologi yang terkandung pada “The Batman” dengan menggunakan metode semiotika John Fiske. Metode ini mempunyai konsep level yaitu realitas, representasi, dan ideologi dengan mengkaji melalui kode-kode televisi yang terdapat pada film. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari beberapa scene yang ada di film “The Batman” terdiri dari (1) merepresentasikan Batman sebagai superhero borjuisme, (2) Batman ikut terlibat dalam tindakan pro hipokriditas politik dalam hegemoni, (3) ditemukannya ideologi materialisme, individualisme, hedonisme, idealisme, antianarkisme dan kelas kuasa.
44
Mala, Faiqotul. "MENGKAJI TRADISI NABI SEBAGAI PARADIGMA DAKWAH YANG RAMAH". Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam 6, n.º 01 (6 de febrero de 2020): 104. http://dx.doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i01.507.
Texto completoResumen
Artikel ini membahas tentang karakteristik dakwah Nabi Muhammad. Diskusi mengenai dakwah yang penuh perdamaian adalah penting. Apalagi, belakangan ini, marak pemberitaan tentang ISIS (Islamic State of Iraq dan Syria), khususnya tentang isu rencana pemulangan eks ISIS ke Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra di antara beberapa kalangan. Kendatipun pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan eks ISIS lintas negara kembali ke Indonesia, namun hal ini sangat mengancam keamanan dan menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Nabi Muhammad adalah teladan bagi para dai dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, dengan penuh kegigihan, rendah hati, dan kesabaran. Dakwah dengan penyampaian yang lemah lembut, dan ramah terhadap realitas sosial yang ada, merupakan ajaran Nabi yang berpijak pada wahyu Allah. Oleh karena itu, para pendakwah tidak hanya dituntut mempelajari sumber-sumber ajaran Ialam, tetapi juga harus memahaminya secara komprehensif melalui berbagai disiplin ilmu yang kemudian diintegrasikan dengan karakter dan kondisi sosial masyarakat. Jika dakwah disampaikan dengan cara anarkis atau kasar, hal itu menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan dan penghayatan tentang ajaran Islam. Karena sejatinya tidak ada satu agama pun di dunia ini yang melegalkan atau mengajarkan tindakan anarkis. Agama Islam justru menjadi sumber utama inspirasi kebahagiaan dan kedamaian.
45
Susih, Euis. "Tinjauan Deskriptif Kasus Papua Merdeka dengan Pendekatan Damai Berdasarkan Sudut Pandang Feyerabend". Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial 1, n.º 2 (24 de abril de 2024): 48–53. http://dx.doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i2.446.
Texto completoResumen
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kronologi kasus dari Konflik Papua Merdeka dari sudut pandang Paul Feyerabend Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yaitu tentang konflik Papua Merdeka yang dianalisis dengan pembacaan pada kronologi kejadian dan deskripsi dari kasus. Penelitian ini berdasarkan kajian literatur terdahulu serta berupaya mengkaji mengenai analisis pemikiran. Ada keterkaitan antara studi kasus mengenai Konflik Papua Merdeka dengan pemikiran seorang Paul Feyerabend, yaitu dimana pemerintah Indonesia di ibaratkan sebagai metode dan ilmu pengetahuan yang kaku dan baku, sedangkan yang masyarakat Papua khususnya kelompok separatis diibaratkan sebagai Paul Feyerabend yang menantang dan mengkritik dengan pemikiran anarkisme epistemologi dan anything goes terhadap ke kakuan dan kebakuan ilmu pengetahuan dan metodenya yang diibaratkan sebagai pemerintah Indonesia. Saran penelitian bahwa bila masih berlanjutnya konflik Papua Merdeka di Indonesia, diharapkan agar bisa cepat terselesaikan dengan adanya kebijakan pemerintah terutama pendekatan damai.
46
Budiantara, I. Nyoman, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi y I. Nyoman Sutama. "Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis". Jurnal Konstruksi Hukum 2, n.º 3 (1 de septiembre de 2021): 575–81. http://dx.doi.org/10.22225/jkh.2.3.3644.575-581.
Texto completoResumen
Freedom of expression in public is the right of every citizen which is protected by law. There are several principles that must be followed in expressing opinions in public, namely the principle of balancing rights and obligations, deliberation and consensus, legal certainty and justice, proportionality, and benefits. However, the fact is that demonstrations are often carried out in an anarchic manner. The purpose of this study is to determine the authority of the Bali police in law enforcement against anarchic demonstrations, and to find out the obstacles faced by the Balinese police in dealing with demonstrations. This study uses empirical legal research because of the gap between theory and reality. The results of the research that the authority of the Bali Regional Police in law enforcement against anarchist demonstrations refers to Law/8/1998 and the National Police Chief Regulation No. Pol. 16 of 2006, as well as Protap No. PROTAP/1/X/2010. Barriers to the Bali Police in dealing with anarchic demonstrations are divided into internal inhibiting factors such as knowledge, emotions, and delays in information. The external such as no permission to protest, influenced by alcohol. To the public, to always comply with the laws and regulations in terms of demonstrations.
47
Misahapsari, Clara Raflesiane y Kalis Stevanus. "Penanaman Karakter Toleran di dalam Keluarga Kristen pada Anak Sejak Usia Dini". Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 7, n.º 2 (12 de marzo de 2023): 1479–89. http://dx.doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.2994.
Texto completoResumen
Di tengah berbagai persoalan maraknya tindakan intoleran yang menyebabkan membudayanya tindak kekerasan, anarkisme, radikalisme di masyarakat Indonesia, tanggung jawab untuk merawat keharmonisan relasi persaudaraan antar umat beragama maka solusi dengan cara menanamkan dan membentuk karakter toleran pada anak sejak usia dini di dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi keluarga Kristen dalam upaya menanamkan dan membentuk atau internalisasi karakter toleran pada anak sejak usia dini. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif secara deskriptif. Sumber data diperoleh melalui kajian literatur dengan cara menyeleksi dan menganalisis beberapa hasil penelitian tentang pembentukan karakter toleran pada anak sejak usia dini di dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman karakter toleran di dalam keluarga merupakan sarana efektif untuk menumbuhkembangkan karakter peduli, bela rasa dan empati pada anak sejak usia dini. Karakter toleran menjadi kunci untuk membangun relasi sosial yang harmonis antar umat beragama di Indonesia. Peran keluarga sangat signifikan untuk melahirkan generasi yang toleran sehingga dapat hidup berdampingan harmoni dengan yang berbeda agama.
48
Sagita, Devy Eka Yanthi. "Konflik Dan Solusi Papua Merdeka Dalam Pemikiran Paul Feyerabend". Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial 3, n.º 2 (24 de abril de 2024): 47–52. http://dx.doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i6.440.
Texto completoResumen
Artikel ini memiliki tujuan yaitu: pertama, mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadi konflik di tanah Papua dan bentuk dan dampak yang terjadi akibat konflik Papua. Kedua, mengindentifikasi upaya dan solusi pemerintah Indonesia untuk Papua dan menggambarkan suatu sudut pandang Paul Feyerabend pada konflik Papua. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memahami beragam literatur yang terkait dengan program dan penerapan merdeka belajar di sekolah. Hasil penelitian menemukan bahwa Gagasan yang ditulis Feyerabend mengenai Anarkisme Epistemologi tentunya tidak hanya didedikasikan bagi kepentingan dalam dunia sains atau ilmiah saja, tetapi juga dalam pergulatan sosial dan budaya agar lebih praktis, menurut Feyerabend gagasan tersebut tidak hanya penting dalam pengembangan metodologi saja, melainkan sebuah pandangan kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sosial dalam masyarakat Papua banyak sekali terjadi konflik hingga gerakan separatism. Pada saat itu kekerasan dipercayai sebagai instrument untuk mencapai titik kekuasaan. Kekerasan menjadi alat untuk mencapai sebuah rasa kepuasaan.
49
Baun, Soleman, Yuvine Marlene Cicilia Noach y Windynia Givens Giliary Se’u. "Sosialisasi Pendidikan Karakter serta Kepribadian Kepemimpinan Remaja Berbasis Budaya Lokal di SMTK se-Kabupaten Sumba Barat Daya". I-Com: Indonesian Community Journal 2, n.º 2 (5 de agosto de 2022): 348–55. http://dx.doi.org/10.33379/icom.v2i2.1543.
Texto completoResumen
Remaja perlu mendapat penguatan pendidikan karakter melalui edukasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengamalkan nilai karakter yakni nilai nasionalis, religius, gotong royong, mandiri, dan integritas. Ada fenomena yang muncul terkait pelanggaran karakter cukup mengkhawatirkan, contohnya tindak kekerasan, pelanggaram Hak Asasi Manusia (HAM), seks bebas, indisipliner, anarkisme, korupsi, pencurian, ketidakjujuran, dan sebagainya. Untuk itu kita membutuhkan solusi salah satunya yaitu penguatan pendidikan karakter berbasis budaya berkearifan lokal yang dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi dimana remaja itu berada. Pendidikan karakter memiliki peran sebagai motor penggerak yang mengusung kaidah, norma yang baik untuk di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakn di SMTK Bina Tana Tambolaka, Sumba Barat Daya selama 2 hari yakni 27-28 Mei 2022, dengan peserta berjumlah 40 peserta didik. Hasil sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan wawasan dan pemahaman tentang pendidikan karakter dan pengenalan akan potensi diri dan melatih jiwa kepemimpinan. Hal ini terlihat dari dengan keaktifan dan semangat yang tinggi dari peserta selama dua hari dengan tingkat kebermanfaatan ada di nilai rata-rata 3,75, selain itu dukungan positif dari pihak kepala sekolah dan tenaga pendidik menjadi elemen penting dari kegiatan ini.
50
Andrizal, Andrizal. "DEMONSTRASI MAHASISWA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM". Jurnal Hukum Respublica 16, n.º 1 (13 de junio de 2018): 120–34. http://dx.doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1431.
Texto completoResumen
Demonstrasi mahasiswa dilakukan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan dalam perbaikan kehidupan bermasyarakat karena dianggap tidak sesuai harapan. Dalam kenyataannya pelaksanaan demonstrasi dapat berujung menjadi anarkis dan tidak terkendali, meskipun telah aturan yang tegas. Artikel ini menganalisis pelaksanaan demonstrasi mahasiswa di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis. Hasil analisis dalam artikel ini ditemukan fakta bahwa ketertiban mahasiswa berdemonstrasi di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Mahasiswa cenderung tidak memberitahukan rencana aksi demonstrasi kepada pihak kepolisian, aksi demonstrasi mahasiswa melebihi batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aksi demonstrasi mahasiswa berubah tidak tertib dan cenderung anarkis. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan demonstrasi karena adanya pembatasan waktu dalam menyampaikan pendapat di muka umum, aksi demonstrasi tidak mengikuti aturan pelaporan rencana aksi, pengamanan yang kasar yang tidak bertanggung jawab, intervensi dari pihak keamanan terutama intelijen, provokasi, pejabat atau sasaran aksi menghilang, kesalahpahaman antar massa aksi demonstrasi dengan pihak keamanan sehingga mengakibatkan konflik fisik, pengamanan aksi yang kasar, dan penghancuran/penyitaan/perampasan alat peraga aksi. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi beberapa hambatan itu adalah sosialisasi atau penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum kepada mahasiswa di Kota Pekanbaru agar mereka memahami substansi peraturan tersebut, pihak kepolisian harus memahami kondisi demonstrasi mahasiswa, pendanaan yang mencukupi, dan aturan hukum yang jelas dan mengikat.