Journal articles on the topic 'Yogyakarta (Indonesia : Daerah Istimewa). Sekretariat'
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Yogyakarta (Indonesia : Daerah Istimewa). Sekretariat.
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Yogyakarta (Indonesia : Daerah Istimewa). Sekretariat.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Sumadi, NFN. "DIKSI BAHASA INDONESIA DALAM SURAT DINAS, LAPORAN, DAN PAPAN NAMA RUANG PADA BADAN PUBLIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Widyaparwa 48, no. 2 (December 24, 2020): 206–18. http://dx.doi.org/10.26499/wdprw.v48i2.511.
Full textAbstract:
This research discusses diction in the Indonesian language in official letters, reports, and names of rooms in official public bodies in Daerah Istimewa Yogyakarta. The theory used in this research is a structural linguistic theory, particularly dealing with the element and structure of the Indonesian language in official letters, reports, and room board names. The method used is prescriptive or normative which is combined with the theory of analysis on language speaking. It means that this research has identified a thoroughly lingual unit that is inappropriate to language norms and it was substituted by the correct language unit. The research data are official letters, reports, and name boards which show wrong dictions on public officials in Daerah Istimewa Yogyakarta. The research source of data are official letters text, reports, and name boards which show in rumah sakit umum daerah, kecamatan kota, dinas pendidikan, badan kepegawaian daerah, and sekretariat daerah in Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul regencies, and Kota Yogyakarta in 2013—2019. The wrong dictions in Indonesia language in official letters, reports, and name board come from foreign and local words that have Indonesian meaning or words which is inappropriate to Indonesian grammar.Penelitian ini membahas diksi bahasa Indonesia dalam surat dinas, laporan, dan papan nama ruang pada badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori linguistik struktural, khususnya yang berkaitan dengan unsur dan struktur bahasa Indonesia yang digunakan dalam surat dinas, laporan, dan papan nama ruang. Metode yang digunakan ialah metode preskriptif atau normatif yang dipadu dengan teori analisis kesalahan berbahasa. Dalam penelitian ini satuan lingual yang tidak sesuai dengan norma kebahasaan diidentifikasi secara terperinci dan diganti dengan satuan lingual yang benar. Data penelitian ini ialah bahasa surat dinas, laporan, dan papan nama ruang dari badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengandung kesalahan diksi. Sumber data penelitian ini ialah teks surat dinas, laporan, dan papan nama ruang pada rumah sakit umum daerah, kecamatan kota, dinas pendidikan, badan kepegawaian daerah, dan sekretariat daerah di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta yang terbit pada tahun 2013—2019. Kesalahan diksi bahasa Indonesia dalam surat dinas, laporan, dan papan nama ruang disebabkan oleh penggunaan kata asing dan kata daerah yang padanannya sudah ada dalam bahasa Indonesia atau penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kaidah tata bentuk kata dalam bahasa Indonesia.
2
Tasri, Ansharullah. "MANFAAT AKUNTANSI BASIS AKRUAL: STUDI KASUS PADA ENTITAS PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, INDONESIA." Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit 6, no. 1 (February 25, 2019): 37. http://dx.doi.org/10.12928/j.reksa.v6i1.2555.
Full textAbstract:
Pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, posisi keuangan pemerintah daerah dan perubahannya serta bagaimana pemerintah daerah mendanai kegiatannya dapat diidentifikasi dan diukur secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat akuntansi akrual. Terdapat lima indikator yang digunakan untuk menilai tingkat manfaat yaitu penilaian kinerja, pelayanan publik, kebutuhan arus kas, alokasi sumber daya, dan kewajiban akuntabilitas. Masih sedikit literatur yang menjelaskan tentang manfaat informasi akrual di Pemerintah Indonesia. Hal itu dikarenakan kewajiban pelaksanaan akuntansi akrual baru berlaku untuk periode pelaporan 2015. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengeksplorasi manfaat akuntansi akrual pada internal pemerintah. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui manfaat akun-akun akrual terhadap kinerja pemerintah. Responden yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 80 orang yaitu sekretaris dan kepala sub bagian keuangan yang ada pada 40 SKPD/OPD pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan dengan jawaban skala likert 1-5 atau pada kategori paling rendah sangat tidak bermanfaat dan pada kategori paling tinggi sangat bermanfaat. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi akrual bermanfaat berdasarkan penilaian terhadap lima indikator yang terdapat pada penelitian ini.
3
Ramadhani, Milenia, B. Hestu Cipto Handoyo, and Syukron Abdul Kadir. "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konteks Kearifan Lokal." COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 09 (January 23, 2024): 3535–46. http://dx.doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1125.
Full textAbstract:
Yogyakarta secara historis mempunyai arti penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Hubungan Yogyakarta sebagai kerajaan merdeka dengan Indonesia dimasa awal kemerdekaanya menjadi asal-usul yang berbeda dengan daerah lain sehingga Yogyakarta menjadi layak ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan di syahkanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka secara resmi Indonesia mengakui keistimewaan Yogyakarta. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks kearifan lokal. Metode penelitian adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kajian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dilengkapi dengan studi pustaka yang relevan. Analisis dilakukan dengan kualitatif berdasarkan norma yuridis yang berlaku. Hasil penelitian menjelaskan proses dan dinamika perjuangan pengakuan keistimewaan DIY sangat panjang dan berliku sampai disyahkanya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perdebatan dan Tarik ulur terjadi pada pembahasan pengisian jabatan dan pertanahan. UU Keistimewaan DIY merupakan pengakuan kearifan lokal karena terkait pelaksanaan demokrasi yang asimetris. Aspek-aspek penting dalam keistimewaan ada 5 bidang yaitu pengisian jabatan gubernur dan wakil, pemerintahan DIY, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. DIY mampu membuat Perda-Perda Istimewa (Perdais) sesuai amanat UU, dimana paling tidak terdapat 7 Perda keistimewaan.
4
HANDITYA, BINOV. "Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta." Hukum dan Masyarakat Madani 8, no. 1 (May 19, 2018): 56. http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i1.1387.
Full textAbstract:
<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya hal tersebut di atas maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah tersebut terpengaruh oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah khusus atau istimewa dan negara menghormati daerah yang mempunyai sifat khusus atau istimewa. Pengisian jabatan gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan asas demokrasi, karena hakikat demokrasi itu sendiri adalah kehendak rakyat itu sendiri</p><p> </p>
5
Prakoso, Aditha Agung. "DAMPAK MULTIGANDA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARDA) TERHADAP KEPARIWISATAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah 10, no. 01 (January 31, 2016): 1–26. http://dx.doi.org/10.47256/kepariwisataan.v10i01.129.
Full textAbstract:
Nowadays, Daerah Istimewa Yogyakarta is announced as one of tourism destination in Indonesia. It is confirmed that Daerah Istimewa Yogyakarta in Regulation of Government No 50 of Government No 50 Year 2011 is belong to 50 national tourism destinations as known as National Tourism Destination Borobudur – Yogyakarta and its surrounding area. To accomplish The Act No 10 Year 2009 on Tourism and Regulation of Government No 50 Year 2011 on Grand Strategy of National Tourism Development, so Daerah Istimewa Yogyakarta composed Grand Strategy of Regional Tourism Development that called Regulation of Regional Government No 1 Year 2012 on Grand Strategy of Regional Tourism Development Provence Daerah Istimewa Yogyakarta. It is expected to give positive multiplier effect for Daerah Istimewa Yogyakarta community.
Keywords: tourism destination, multiplier effect, grand strategy of national tourism development, tourism planning
6
Riyandani, Salsabila Sifa, Ni Made Suyastiri Yani Permai, and Indah Widowati. "Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Produk Beras Organik PT. Lingkar Organik Indonesia di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta." Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi 22, no. 2 (December 31, 2021): 126. http://dx.doi.org/10.31315/jdse.v22i2.6326.
Full textAbstract:
Penelitian ini dilakukan di Loving Hut, Plaza Agro, dan Peppermint Organics sebagai sampel lokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan produk yang diteliti yaitu beras organik dari PT. Lingkar Organik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen pada produk beras organik PT. Lingkar Organik Indonesia di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) Menganalisis tingkat kepuasan konsumen berdasarkan kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga produk beras organik PT. Lingkar Organik Indonesia di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Pelaksanaan penelitian menggunakan metode studi kasus. Pengambilan sampel responden dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda dan Importance Performance Analysis (Analisis Kinerja dan Kepentingan). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada produk beras organik PT. Lingkar Organik Indonesia di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, (2)Tingkat kepuasan konsumen pada kategori belum puas berdasarkan kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga produk beras organik PT. Lingkar Organik Indonesia di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7
Azhari, Imam Ma'ruf, and Sitti Retno Faridatussalam. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Tahun 2016-2021: Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogayakarta." Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis 21, no. 3 (September 5, 2023): 31–40. http://dx.doi.org/10.31253/pe.v21i3.1886.
Full textAbstract:
Kemiskinan adalah suatu kondisi utama yang mana sebagai sasaran fokus perhatian pemerintah di Indonesia salah satunya kemiskinan yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dampak dari kemiskinan adalah Indonesia yang masih tergolong negara berkembang sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan di Indonesia. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, upah minimum, produk dosmestik bruto, dan jumlah objek pariwisata terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2016-2021. Data yang dikumpulkan dengan Teknik dokumentasi yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dianalisa menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil uji Chow dan Uji Hausman model yang terpilih dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan penelitian mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia dan upah minimum Kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan produk domestik bruto dan jumlah objek wisata tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8
Pratama, Galuh Prasetio, Ani Purwanti, and Dyah Wijaningsih. "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGENAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BIAS GENDER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Diponegoro Law Journal 6, no. 4 (October 30, 2017): 1–11. http://dx.doi.org/10.14710/dlj.2017.19780.
Full textAbstract:
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki otonomi khusus. Dimana otonomi khusus tersebut memberikan kewenangan suatu daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya, khususnya norma adat Kraton Yogyakarta yang menjadi corak tersendiri bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap harus tunduk pada hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia dan dasar negara. Dalam kebijakan yang mengatur mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dikatakan inkonstitusional dan menyimpang dari dasar negara. Hal ini dikarenakan adanya unsur diskriminatif gender dalam kebijakakan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada para sumber dan didukung oleh studi kepustakaan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa kebijakan yang mengatur mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai bias gender. Dimana suatu kebijakan seharusnya tidak boleh diskriminatif. Karena setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum.
9
HANDITYA, BINOV. "PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Hukum dan Masyarakat Madani 8, no. 1 (May 7, 2018): 56. http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i1.912.
Full textAbstract:
<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya hal tersebut di atas maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah tersebut terpengaruh oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah khusus atau istimewa dan negara menghormati daerah yang mempunyai sifat khusus atau istimewa. Pengisian jabatan gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan asas demokrasi, karena hakikat demokrasi itu sendiri adalah kehendak rakyat itu sendiri.</p><p><em>The Unitary State of the Republic of Indonesia recognizes and respects special or special regional government units compiled by law. The State also respects the unity of indigenous and tribal peoples and the rights of traditionality together alive and in accordance with the development of society and the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as governed by law. Given the above matters, the work undertaken by customary law bodies and the rights of common traditions is still evolving and developing with the community. With the provisions of the Special Privileges Act of Yogyakarta Special Region, Special Region of Yogyakarta which is a special area and special areas that have special or special properties. Filling the post of governor and Deputy Governor of Yogyakarta Special Region has been in accordance with the principle of democracy, because the essence of democracy itself is the will of the people themselves.</em></p>
10
Iqbal, Muhammad, Yunita Elianda, Ali Akbar, and Nurhadiyanti Nurhadiyanti. "KEISTIMEWAAN PENATAAN RUANG MENURUT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Jurnal Caraka Prabu 4, no. 1 (June 1, 2020): 99–120. http://dx.doi.org/10.36859/jcp.v4i1.221.
Full textAbstract:
Yogyakarta sebagai salah satu daerah di Indonesia yang diberikan hak istimewa oleh pemerintah pusat sehingga dalam bentuk pemerintahannya menjadi berbeda dengan daerah lainnya. Bukan hanya bentuk pemerintahan akan tetapi pada aspek-aspek lain bahkan sampai pada penataan ruang daerah. Penelitian ini ingin memberikan gambaran mengenai keistimewaan penataan ruang yang ada di Yogyakarta yang tertuang dalam peraturan daerahnya. Untuk metode yang digunakan dalam menganalisi hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa keistimewaan dari Kota Yogyakarta yang lain yaitu terdapat satuan ruang strategis yaitu adanya Satuan Ruang Tanah Kadipaten dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Dalam pengelolaan tata ruang tersebut di tuangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2010 yang kemudain diundangkan, diberlakukan Undang Undang tersebut, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap hak hak masyarakat dan dalam bentuk faktanya nyatanya masih belum berjalan dengan baik. Berbagai faktor faktor yang membuat hal tersebut terjadi diantaranya masih adanya pembangunan perkotaan yang tidak menuruti Undang Undang yang berlaku. diantaranya pembangunan mall dan hotel yang tidak teratur. Seperti Sleman city mall yang pembangunanya lebih dulu dilakukan sebelum peraturan tersebut berlaku.
Kata Kunci: Perda, Tata Ruang, Keistimewaan.
11
Yarmanto, Yarmanto, Surwandono Surwandono, M. Elfan Kaukab, and Ariyanto Nugroho. "ARTI PENTING LITERASI SEBAGAI INSTRUMEN PENGELOLAAN PROBLEM PEMALAKAN DI SEKITAR LOKASI WISATA DI PROPINSI YOGYAKATA." Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ 10, no. 1 (January 31, 2023): 13–23. http://dx.doi.org/10.32699/ppkm.v10i1.3587.
Full textAbstract:
Yogyakarta merupakan destinasi wisata favorit di Indonesia, baik bagi wisatawan asing maupun domestik. Namun akhir-akhir ini muncul problem wisata yang memancing emosi publik, netizen bahkan pemerintah pusat terkait dengan aktivitas pemalakan di seputar tempat wisata. Artikel ini hendak mengevaluasi tata kelola pariwisata Yogyakarta dalam mengelola isu pemalakan dengan menggunakan pendekatan literasi wisata di tengah kebijakan utama pariwisata Yogyakarta yang berbasis wisata literasi. Dokumen yang dipakai sebagai acuan adalah 2 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025, dan aspirasi masyarakat terkait isue pemalakan dan respon pemerintah terhadap aspirasi tersebut. Artikel menemukan bahwa tata kelola wisata literasi belum terdukung oleh supratruktur literasi wisata sehingga menyebabkan infrastruktur wisata yang tersedia belum mampu mengelola isu pemalakan di sekitar lokasi wisata secara efektif.
12
Nugroho, Adrianto Dwi, and Mailinda Eka Yuniza. "PENGATURAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOTA YOGYAKARTA." Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 24, no. 1 (July 27, 2012): 130. http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16150.
Full textAbstract:
The enactment of Act Nr. 28 of 2009 on Local Taxes and Local Levies would allegedly pose some juridical impact on local tax collection at the provincial and district/cities throughout Indonesia. The juridical impact would at least occur to local regulations governing local taxes, Regional Government Revenue and Expenditure (APBD), and the oversight of local regulation by the provincial and district/ city governments. This research is a normative-empirical research, which aims to analyse changes of local taxes law in Act Nr. 28 of 2009. This study offers an insight of the impact of this Act on local tax collection in the special province of Yogyakarta. Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disinyalir akan menimbulkan beberapa dampak yuridis terhadap pemungutan pajak daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dampak yuridis tersebut setidaknya terjadi terhadap produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yang bertujuan menganalisis perubahan pengaturan tentang pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009, sehingga melalui penelitian ini terlihat dampak yuridis penegakan UU ini pada pengumpulan pajak lokal di Provinsi DIY.
13
Lutfi, Achmad. "Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah di Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta 1997-2015." Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) 8, no. 01 (June 29, 2021): 66–78. http://dx.doi.org/10.35838/jrap.2021.008.01.06.
Full textAbstract:
ABSTRACTThis article aims to explain the implementation of tax decentralization in Indonesia, in particular the study of the implementation of open list systems and closed list systems in the local tax collection of districts and municipality in the Daerah Istimewa Yogyakarta. In implementing tax decentralization, the Government of Indonesia implements an open list system and a closed list system in the collection of local taxes by autonomous regions. The research was conducted using qualitative strategy and enriched with quantitative analysis. More in-depth investigations conducted in districts and municipality in Daerah Istimewa Yogyakarta indicate that the implementation of this policy has not been able to reduce the income gap in local revenues derived from the components of local taxes received by districts and municipality. To reduce the revenue gap in local revenues from local taxes collected by district and municipality governments, it is necessary to transfer local taxation power on the basis of potential local taxes to district and municipality governments. The local tax base to be proposed must be owned by each local government.
ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan desentralisasi perpajakan di Indonesia, khususnya kajian tentang penerapan sistem daftar terbuka dan sistem daftar tertutup pada pemungutan pajak daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam melaksanakan desentralisasi perpajakan, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem daftar terbuka dan sistem daftar tertutup dalam pemungutan pajak daerah oleh daerah otonom. Penelitian dilakukan dengan menggunakan strategi kualitatif dan diperkaya dengan analisis kuantitatif. Investigasi lebih mendalam yang dilakukan di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan dalam pendapatan asli daerah yang bersumber dari komponen pajak daerah yang diterima kabupaten dan kota. Untuk mengurangi kesenjangan penerimaan penerimaan daerah dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota, maka diperlukan penyerahan kewenangan perpajakan daerah berdasarkan potensi pajak daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota. Basis pajak daerah yang akan diusulkan harus dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.
14
Sekar Arum, Halimatus Fadilah, Sakir Ridho Wijaya, and Fairuz Arta Abipraya. "Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul." Jurnal Politikom Indonesiana 6, no. 1 (July 3, 2021): 62–82. http://dx.doi.org/10.35706/jpi.v6i1.5329.
Full textAbstract:
Dana Keistimewaan DIY ialah dana yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta dari pemerintah pusat untuk membiayai beberapa Keistimewaanya, karena Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan di negara Indonesia. Artikel ini akan mengguraikan tentang apakah Dana Keistimewaan yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membiayai beberapa kewenangan keistimewaannya yang meliputi tatacara pemilihan gubernur, urusan pertanahan, urusan yang berkaitan dengan kebudayaan, pengelolaan tata ruang, dan juga kelembagaan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat Yogyakarta, khususnya masyarakat di Kabupaten Bantul. Pada penulisan Artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data didapat dari studi perpusatakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Dana Keistimewaan yang di peroleh Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2012 membuat indeks pembangunan manusia & indeks kesejahteraan sosial masyarakat DIY, khususnya masyarakat di Kabupaten Bantul meningkat. Tercatat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 indeks pembangunan manusia masyarakat dan indeks kesejahteraan sosial Kabupaten Bantul cenderung meningkat setiap tahunnya.
15
Nugroho, Adityo. "Keabsahan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 Mengenai Pelepasan Hak Milik atas Tanah Bagi WNI Keturunan." DIVERSI : Jurnal Hukum 5, no. 2 (November 1, 2019): 143. http://dx.doi.org/10.32503/diversi.v5i2.548.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis Kebasahan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 mengenai pelepasan hak milik atas tanah bagi WNI (Warga Negara Indonesia) keturunan dengan cara menggali landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis. Kemudian menganalisa kebasahan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 melalui perspektif Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017 dilihat dari Perspektif Perbandingan dengan Daerah Istimewa Aceh yang merupakan wilyah istimewa lain yang berada di Indonesia, serta Dilihat dari perspektif Hak mengusai negara dan ditutup dengan Bentuk kebijakan yang seharusnya dikelurkan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang cara pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013, dalam bentuk Peraturan Daerah Istimewa.
16
Putri, Lucky Viara Wineeke. "DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM PENGGUNAAN TANAH SULTAN GROUND TANPA SURAT KEKANCINGAN DI KOTA YOGYAKARTA : TANTANGAN ATAU SOLUSI." As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History 3, no. 1 (November 9, 2023): 01–13. http://dx.doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.568.
Full textAbstract:
Indonesia menerapkan desentralisasi asimetris tertuang dalam Pasal 18B UUD 1945,dasar desentralisasi asimetris terletak pada kekhususan dan keistimewaan daerah, termasuk dalam sistem pengelolaan tanah di daerah keistimewaan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta terdapat dalam bidang pertanahan tanah dengan status sultan ground sebagai penghargaan terhadap eksistensi sultan Yogyakarta. Penggunaan sultan ground harus disertai izin dari keraton Yogyakarta , dengan terbitnya serat kekancingan Penelitian ini hendak menelaah penerapan desentralisasi asimetris dalam sultan ground tanpa serat kekancingan . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif dengan penelitian kepustakaan(library research) yaitu penelitian dengan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan sultan ground dilakukan secara turun temurun, serta kurangnya sosialisasi terhadap tata cara pengelolaan sultan ground menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerah nya sesuai dengan desentralisasi asimetrris yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
17
Sulistiawan, Dedik, Erni Gustina, Ratu Matahari, and Vionika Marthasari. "PROFIL SOSIODEMOGRAFIS UNMET NEED KELUARGA BERENCANA PADA WANITA KAWIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Jurnal Keluarga Berencana 5, no. 2 (May 12, 2021): 1–9. http://dx.doi.org/10.37306/kkb.v5i2.49.
Full textAbstract:
Unmet need masih menjadi permasalahan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perbedaan karakteristik sosiodemografis antara wanita usia subur (WUS) kawin di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami unmet need Keluarga Berencana. Studi cross-sectional menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 ini melibatkan sebanyak 439 sampel WUS dengan kriteria telah menikah atau hidup dengan pasangan serta tidak mengalami infecund dan menopause. Wanita yang sedang hamil dan menginginkan anak segera dieksklusikan dari sampel studi ini. Data disajikan dalam bentuk tabulasi silang serta dilakukan analisis regresi logistik sederhana dan berganda. WUS yang mengalami unmet need Keluarga Berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menunjukkan perbedaan profil sosiodemografis yang signifikan secara statistik. Meskipun demikian, beberapa variabel sosiodemografis berpotensi memiliki peluang untuk meningkatkan maupun mencegah terjadinya unmet need Keluarga Berencana. Pendidikan dasar baik istri maupun suami, jumlah anak lebih dari dua, domisili di kawasan perkotaan, dan indeks kesejahteraan yang bagus berpotensi meningkatkan probabilitas terjadinya unmet need Keluarga Berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
18
Nurcahyo, R. Jati, and Yulianto Yulianto. "Pelestarian Upacara Adat Perkawinan di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta." Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya 13, no. 1 (March 21, 2022): 47–54. http://dx.doi.org/10.31294/khi.v13i1.12352.
Full textAbstract:
Kadipaten Pakualaman Yogyakarta merupakan salah satu penyelenggara upacara adat dari lingkungan Istana. Upacara adat yang diselenggarakan di Pura Pakualaman Yogyakarta adalah salah satu kegiatan yang dianggap penting dan sudah dilaksanakan secara turun-temurun, sampai saat ini tetap dilestarikan. Adapun rangkaian upacara adat perkawinan di Kadipaten Pakualaman meliputi : pinangan, pasang bleketepe dan tarub, bucalan, siraman, ngerik, midodareni-nyantri dan peningsetan, ijab kobul, panggih, krobongan, colokan dan ngundhuh mantu. Metode penelitian deskriptif dengan Analisa kualitatif secara triangulasi agar mendapatkan informasi yang valid. Hasil penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Perkawinan di Indonesia yang sudah mengalami berbagai perubahan secara signifikan, namun demikian prinsip upaya melestarikan perkawinan tradisional yaitu perkawinan adat di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta menjadi acuan utama sebagai kekayaan daerah. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014 tentang Upaya pelestarian Budaya Lokal yang meliputi Adat dan Tradisi, Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Alam serta Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
19
Riani, Riani. "Penggunaan Bahasa Penyiar Radio di Daerah Istimewa Yogyakarta." Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra 9, no. 2 (October 22, 2018): 145. http://dx.doi.org/10.31503/madah.v9i2.744.
Full textAbstract:
Situasi kebahasaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh kontak bahasa, diglosia, dan bilingualisme karena terdapat tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, daerah, dan asing. Dalam situasi tersebut terdapat gejala kebahasaan campur kode dan alih kode dan tidak terkecuali terhadap penggunaan penyiar radio. Padahal, penyiar merupakan agen yang memiliki peranan dan pengaruh penting dalam penyebaran bahasa Indonesia di DIY. Oleh sebab itu, penelitian ini membahas bagaimana penggunaan bahasa penyiar radio di Daerah Istimewa Yogyakarta dan apa faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penggunaan bahasa dan faktor yang memengaruhi penggunaan bahasa penyiar radio di DIY. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah bahasa penyiar pada beberapa acara yang direkam pada bulan Februari—April 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan bahasa penyiar dipengaruhi faktor nonlinguistik yang meliputi topik, partisipan, komunitas partisipan, situasi, tujuan, rangkaian tindakan, nada suara, sarana tutur, dan norma berbicara. Topik berperan lebih dominan dibandingkan faktor nonlinguistik lainnya. Penyiar menggunakan tuturan lisan bahasa Indonesia formal dan sedikit alih kode ke bahasa Arab saat membawakan topik serius, misalnya topik berita. Sebaliknya, penyiar menggunakan bahasa Indonesia lisan nonformal dan lebih banyak alih kode ke bahasa Inggris saat membawakan acara santai, misalnya topik hiburan.
20
Robuan, Rahmat. "Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus dan Isitimewa Dalam Teori Negara Kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia." Jurnal Fakta Hukum (JFH) 1, no. 1 (September 1, 2022): 86–100. http://dx.doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.30.
Full textAbstract:
Penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait kajian sosio-yuridis keistimewaan Yogyakarta ditinjau dari status daerah khusus dan istimewa dalam teori negara kesatuan di negara republik Indonesia. Jenis penulisan dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Adapun isu hukum permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini yakni, pertama, Apa landasan filosofi masyarakat Yogyakarta terkait keistimewaan Yogyakarta yang menjadikan Yogyakarta sebagai pelopor demokrasi budaya. Kedua, Bagaimana pandangan sosio-yuridis mengenai keistimewaan Yogyakarta. Adapun hasil dari penelitian ini yakni status keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dibedakan pada aspek keistimewaan yang mengacu pada aspek sosio-historis, sosio-politik, sosiokultural, dan sosio-spiritual. Status istimewa mengacu pada aturan hukum atas dasar perubahan tata pemerintahan yang awalnya adalah sebuah Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi tata pemerintahan demokrasi yang berbentuk provinsi. Kemudian mengenai keistimewaan terletak pada pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono IV dan Paku Alam VIII yang memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang.
21
Cikal Nursalam and Eka Syahputra. "Potensi Tradisi Grebeg Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Daerah Istimewa Yogyakarta." Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata 19, no. 1 (January 27, 2023): 24–33. http://dx.doi.org/10.56910/gemawisata.v19i1.267.
Full textAbstract:
Tourism is a sector in Indonesia that plays a role in the economy by increasing people's incomes, increasing and leveling employment opportunities, and serving as a source of foreign exchange. However, as a tourist destination, Yogyakarta is experiencing lagging problems in increasing tourist visits. The Grebeg tradition is part of the culture in Yogyakarta as a community celebration to commemorate an event. This research aims to examine the potential of the Grebeg tradition in Yogyakarta to increase tourism in Indonesia. Based on the results of this research, the Grebeg tradition can become part of potential tourism in Yogyakarta and a means of entertainment for local tourists to create knowledge of cultural heritage and love for the Indonesian nation.
22
Welsa, Henny, Suharti Suharti, and Latifah Latifah. "BUDAYA MINANGKABAU DAN IMPLEMENTASI PADA MANAJEMEN RUMAH MAKAN PADANG DI YOGYAKARTA." EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 1, no. 2 (September 4, 2018): 181–203. http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i2.22.
Full textAbstract:
Pada dasarnya penelitian ini merupakan suatu studi untuk melihat faktor budaya yang mempengaruhi kewirausahaan, kemampuan usaha dan kinerja Usaha Rumah Makan Padang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan secara langsung akan mendorong kewirausahaaan di Indonesia dan merupakan solusi terhadap penyerapan tenaga kerja serta pengangguran di Indonesia dan khususnya di DIY. Adapun objek penelitian yang diteliti adalah Rumah Makan Padang yang telah memiliki surat izin usaha, Alasan memilih wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karena Yogyakarta adalah kota pelajar dan wisata yang penduduknya terdiri dari beragam suku bangsa dan Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta 60% berasal dari Pariwisata dimana salah satu sarana pariwisata adalah Rumah Makan. Perkembangan Rumah Makan Padang cukup pesat didaerah IstimewaYogyakarta. Jumlah Sampling 50 responden pemilik restoran Padang dengan mengunakan kuisioner serta teknik analisis data menggunakan analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Budaya Minangkabau berpengaruh signifikan terhadap kewirausahaan, kemampuan usaha, kinerja usaha, serta Kewirausahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kemampuan usaha berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha.
23
Nurfurqon, Ardika. "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia." Khazanah Hukum 2, no. 2 (August 19, 2020): 73–81. http://dx.doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504.
Full textAbstract:
Studi ini mencoba untuk mengkaji politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris di Indonesia.. Sumber yang diulas berdasarkan juskonstitun yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah berbentuk UU terhadap daerah-daerah desentralisasi asimetris. Penelitian ini menggunakan jenis hukum normative, pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan majalah yang berkaitan dengan tema. Studi ini membahas konsep desentralisasi asimetris dengan ketentuan UU pemerintah daerah secara umum, baik bersifat khusus maupun istimewa setiap daerah desentralisasi asimetris di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda, baik tata cara pengaturannya maupun system pemerintahan yang dijalankannya. Fokus kajian studi ini mengulas politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris, dimana terdapat daerah-daerah yang dapat disebut desentralisasi asimetris, yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24
Tantra, Tarandhika, Heppy Millanyani, and Ilham Meidarlis Yefri. "Analisis Kepuasan Pengujung Berdasarkan Tourist Experience ke Daerah Istimewa Yogyakarta." Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) 3, no. 2 (November 30, 2021): 211–18. http://dx.doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1122.
Full textAbstract:
Indonesia is a beautiful country with a variety of interesting tourist destinations. The government developed 10 New Bali in various places in Indonesia to align with regional countries. Yogyakarta is an iconic destination and attracts tourists. In order for Yogyakarta to compete with the destinations of 10 New Bali, research needs to be done to find out how the level of satisfaction of tourists in Yogyakarta based on the visiting experience and know what factors must be improved to be able to move. This study uses quantitative methods with data collection techniques using questionnaires to 385 respondents who are tourists of Yogyakarta. Data processing techniques use Importance Performance Analysis and Customer Satisfaction Index to Tourist Experience. Importance Performance Analysis to determine what aspects and indicators should be improved performance in the Yogyakarta tourism sector. At the same time, the Customer Satisfaction Index to find the level of satisfaction of Yogyakarta tourists. From the analysis of data conducted, it can be known that the satisfaction rate of tourists of Yogyakarta Special Region based on Tourist Experience is 84.9%. Indicators with the most satisfactory performance are hedonistic, and indicators with less satisfactory performance are relational. Based on the results of this study, it is expected that Yogyakarta stakeholders provide education and socialization to the community to interact and communicate better with tourists
25
Tutik, Titik Triwulan. "ANALISIS HUKUM TATA NEGARA: SISTEM PENETAPAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945." Jurnal Hukum & Pembangunan 41, no. 1 (March 3, 2011): 67. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no1.242.
Full textAbstract:
AbstrakPemerintahan keistimewaan pada suatu daerah pada dasarnya merujuk pada: (1) nilaihistoris, (2) nilai-nilai genekologis; (3) nilai sosial-budaya, selain juga nilai yuridis. DaerahIstimewa Yogyakarta, baik secara historis maupun yuridis memiliki legitimasi yang kuatsebagai daerah istimewa. Secara historis, Pertama, status keistimewaan Yogyakartamerupakan pilihan politik sadar yang diambil penguasa Yogyakarta, yakni Sultan HB IX dan Paku Alam VIII, dan bukan pemberian dari entitas politik nasional. Kedua, Yogyakartamemberikan rang wilayah dan penduduk yang kongkrit bagi Indonesia awal. Ketiga,Yogyakarta menjadi kekuatan penyelamat ketika Indonesia berada dalam situasi krisis untukmempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sedangkan secara yuridisyaitu Pertama, adanya konsistensi pada level yuridis yang mengakui keberadaan suatudaerah yang bersifat istimewa. Kedua, konsistensi pengakuan atas status keistimewaansebuah daerah, tidak diikuti oleh pengaturan yang bersifat komprehensif mengenai substansikeistimewaan sebuah daerah. Keistimewaan DIY juga tercermin dalam mekanisme pengisianjabatan Gubernur Kepada Daerah dan Wakil Gubernur, dengan sistem pengangkatan/penetapan Sri Sultan dan Sri Pakualam secara langsung oleh Presiden. Secarakonstitusional sistem penetapan Hamengku Buwono X dan Sri Pakualam, sebagai Gubernurdan Wakil Gubernur DIY tidaklah bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusionai) selamapenetapan tersebut memperoleh legitimasi dari masyarakat (masyarakat menghendakinya).
26
Naufal, Muhammad. "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA WARGA YOGYAKARTA ATAS PEMBERLAKUAN INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH NOMOR K.898/I/A/75 TENTANG PENYERAGAMAN POLICY PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA SEORANG WNI NON PRIBUMI DI YOGYAK." Gloria Justitia 1, no. 1 (January 7, 2022): 62–80. http://dx.doi.org/10.25170/gloriajustitia.v1i1.3034.
Full textAbstract:
Dalam sistem Otonomi Daerah Indonesia, dikenal adanya sebuah daerah Istimewa yaitu salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam mengurus jalannya pemerintahan daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa keistimewaan, salah satunya adalah mengurus pertanahan nya sendiri. Dalam perjalanan mengurus urusan pertanahannya sendiri, dikeluarkan Instruksi Wakil Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non Pribumi atau yang disebut Instruksi 75. Pemberlakuan tersebut akhirnya menyebabkan warga Yogyakarta etnis tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik karena dianggap bukan merupakan WNI pribumi. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode normatif yuridis. Yang berarti pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Instruksi 75, sehingga ditemukan status keabsahan instruksi 75 dan terkait kenyataan empiris yang terjadi, Karena pemberlakuan diskriminatif tersebut, telah dilakukan berbagai upaya hukum namun tidak menghasilkan perubahan substansial, ditambah sebuah fakta bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan, karena itu berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 , maka yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan Instruksi 75 adalah Pemerintah Pusat. Dalam menyelesaikan permasalahan instruksi 75, Pemerintah Pusat yang dikepalai oleh Presiden dapat mencabut Instruksi 75 dengan mengeluarkan sebuah Keputusan Presiden (Keppres) dan membentuk sebuah Badan Legislasi Nasional yang bertugas untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan sampai ketingkat paling bawah.
Kata Kunci: Instruksi, Hak Asasi Manusia, Pemerintah Pusat.
27
Risdiyanti, Arie, Paulina Samuellia, and Umi Kusuma. "Analisis Pembiayaan Kesehatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta." Multidisciplinary Journal 5, no. 1 (July 8, 2022): 18. http://dx.doi.org/10.19184/multijournal.v5i1.42964.
Full textAbstract:
Health for all is the goal of sustainable health development as a form of joint investment, commitment to improve the quality of life and the health status of the community as high as possible, according to the mandate of UU RI Number 36 of 2009. Portraits of the complexity of national health problems are also found in DIY, one of the provinces that has been privileged with the enactment of Law No. 13 of 2012 concerning the privileges of the Special Region of Yogyakarta (DIY). The purpose of this study is to photograph health financing in DIY and its utilization. This study uses a descriptive research method with literature review from various references (Library Research) to analyze DIY health financing policies in 2021. The results of the study show that the life expectancy of DIY reached 74.92% in 2019 and became the best nationally, but on the other hand the poverty rate is also very high compared to the national figure so that the potential for vulnerability to disease and financial resilience is low when there is no health insurance from the government. , the portion of the health budget in DIY of 6.6% is still less than the mandate of the Health Law of 10% of the total APBD, and the specialty of DIY has Danais that distinguishes it from other provinces in Indonesia, although the portion of Danais is smaller but its allocation can be maximized to support efforts to increase public health status.
28
Nabila, Luluk Miftakhurrohmah, and Lorentino Togar Laut. "Determinan Ketimpangan Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2020." Syntax Idea 3, no. 8 (August 19, 2021): 1874. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-idea.v6i8.1410.
Full textAbstract:
Kesejahteraan suatu masyarakat bukan hanya diukur berdasar tingkat besaran pendapatan nasional maupun pendapatan perkapitannya saja tetapi juga dilihat menurut alur pendistribusian pendapatan nasional itu sendiri mengalami ketimpangan atau tersebar secara merata. Bagi negara Indonesia, masalah ketimpangan sulit diatasi karena terdapat perbedaan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan pendapatan yang diperoleh masyarakatnya jauh lebih besar dibanding di perdesaan dikarenakan adanya sokongan dari instansi maupun perusahaan besar sehingga bisa memperoleh upah yang didapat sebanding dengan roda perekonomiannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan-hubungan antar variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan bantuan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis data panel dengan menggunakan bantuan Eviews 10, penggunaan metode pada penelitian ini memakai metode random effect model (REM). Hasil penelitian menyatakan variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan merupakan variabel tingkat pengangguran terbuka, variabel bansos tidak berpengaruh positif signifikan dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2020.
29
Nabila, Luluk Miftakhurrohmah, and Lorentino Togar Laut. "Determinan Ketimpangan Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2020." Syntax Idea 3, no. 8 (August 19, 2021): 1874–88. http://dx.doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i8.1410.
Full textAbstract:
Kesejahteraan suatu masyarakat bukan hanya diukur berdasar tingkat besaran pendapatan nasional maupun pendapatan perkapitannya saja tetapi juga dilihat menurut alur pendistribusian pendapatan nasional itu sendiri mengalami ketimpangan atau tersebar secara merata. Bagi negara Indonesia, masalah ketimpangan sulit diatasi karena terdapat perbedaan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan pendapatan yang diperoleh masyarakatnya jauh lebih besar dibanding di perdesaan dikarenakan adanya sokongan dari instansi maupun perusahaan besar sehingga bisa memperoleh upah yang didapat sebanding dengan roda perekonomiannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan-hubungan antar variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan bantuan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis data panel dengan menggunakan bantuan Eviews 10, penggunaan metode pada penelitian ini memakai metode random effect model (REM). Hasil penelitian menyatakan variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan merupakan variabel tingkat pengangguran terbuka, variabel bansos tidak berpengaruh positif signifikan dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2020.
30
Kusumanigrum, Rachma Cintya, Nahla Alfiatunnisa, Murwantoko Murwantoko, and Eko Setyobudi. "Karakter Morfometrik dan Meristik Ikan Layang (Decapterus macrosoma Bleeker, 1851) di Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia." Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada 23, no. 1 (June 30, 2021): 1. http://dx.doi.org/10.22146/jfs.52348.
Full textAbstract:
Suatu spesies harus memiliki satu taksonomi yang jelas dan disepakati secara global untuk mempermudah para peneliti dalam membahas suatu spesies. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi spesies ikan layang (Decapterus spp.) yang tertangkap di Perairan Daerah Istimewa Yogyakarta secara morfologi, morfometrik, dan meristik. Ikan layang diperoleh dari tangkapan nelayan Sadeng pada bulan Maret-Juni 2019. Sampel yang diambil berjumlah 207 ekor. Identifikasi secara morfologi dilakukan dengan pengukuran 23 karakter truss morfometrik dan 6 karakter meristik. Analisis data morfometrik menggunakan Principal Component Analysis sedangkan data meristik dibandingkan dengan pustaka. Jenis ikan layang yang ditemukan di Perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan identifikasi morfologi adalah Decapterus macrosoma. Karakter meristik di dapatkan rumus D1 VIII; D2 . I, 31-39; A. II, I, 25-32; P. 22-23; V. 23-30; L1 scute 23-40. Spesies layang yang ditemukan di Perairan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dibedakan secara morfometrik yaitu berdasarkan jarak akhir tulang kepala dengan bawah tutup insang, jarak akhir tulang kepala dengan sirip ventral, jarak sirip dorsal pertama dengan sirip ventral, jarak sirip dorsal pertama dengan sirip anal bagian depan, jarak sirip ventral dengan sirip dorsal kedua bagian depan dan jarak sirip anal bagian belakang dengan anal finlet bagian atas.
31
Dwiyansany, Shenita, and Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani. "SISTEM PERTANAHAN KERATON YOGYAKARTA SEBAGAI DAERAH OTONOMI KHUSUS." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (May 29, 2019): 226–36. http://dx.doi.org/10.14710/jphi.v1i2.226-236.
Full textAbstract:
Indonesia merupakan negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi daerah atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi. Yogyakarta dalam hal ini merupakan suatu daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan otonomi daerahnya. Sistem pertanahan keraton Yogyakarta merupakan salah satu keistimewaan yang terdapat dalam peraturan daerah Yogyakarta. Sistem pertanahan nasional dengan sistem pertanahan adat pada Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah merupakan sebuah sistem yang tidak dapat di persamakan. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, dimana data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Pemberian kewenangan dalam otonomi khusus yang diberikan kepada D.I.Y memiliki arti penting sejarah asal usul yang tidak dapat dipisahkan dari adat istiadatnya.
32
Sifhan, Quraisi. "Penggunaan Dana Istimewa Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Bagi Masyarakat Yogyakarta." Jatiswara 37, no. 2 (July 29, 2022): 220–44. http://dx.doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.406.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penggunana dana istimewa di lihat dari kemanfaatan yang di dapatkan oleh masyarakat Yogyakarta. Metode yang di gunakan adalah empiris yaitu memaparkan data-data mengenai hasil analisis tentang penggunaan dana istimewa serta implikasinya terhadap masyarakat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa Desentralisasi asimetris merupakan jenis pembagian kewenangan yang memperhatikan ciri khas dan kehususan daerah dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 18B dalam UUD NRI 1945 yang kemudian di atur lebih lanjut dalam UU keistimewaan DIY, pengaturan demikian dimaksudkan untuk mempertegas dan melegitimasi pelaksanaan urusan pemerintahan bagi suatu daerah tertentu untuk bisa mengembangkan potensi daerah yang eksistensial dengan dilandaskan kepada karakter, budaya, sejarah dan kelembagaan khusus sebagaimana yang tercermin dari DIY dan Dana Keistimewaan DIY dilihat dengan capaian kesejahteraan yang ditunjukkan dengan indicator seperti pertumbuhan ekonomi dan IPM DIY yang selalu berada di atas rata-rata nasional bahkan menjadi yang tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.
33
Jamil, M., and Widyarini Indriasti Wardani. "PELARANGAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA SUKU TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Notary Law Research 2, no. 2 (May 1, 2021): 32. http://dx.doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2566.
Full textAbstract:
<div>Tanah merupakan satu hal terpenting yang perlu dimiliki oleh masyarakat Indonesia (manusia) untuk</div><div>memenuhi salah satu kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya, baik itu statusnya sebagai hak milik, hak</div><div>pakai, hak sewa, dan hak-hak lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Rumusan</div><div>Masalahnya adalah: Apa latar belakang pelarangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara</div><div>Indonesia suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta?; Mengapa pelarangan pemberianhak milik atas</div><div>tanah kepada warga negara Indonesia suku Tionghoa masih tetap diberlakukan di Daerah Istimewa</div><div>Yogyakarta? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dan</div><div>didukung menggunakan penelitian yuridis empiris (emperical legal research). Kesimpulannya adalah:</div><div>Kondisi ini di latar belakang sejarah masa lampau, zaman dulu menjadi pilihan kebijakan kraton</div><div>Yogyakarta yang dikeluarkan melalu Instruksi Wagub DIY 1975 untuk melindungi tanah orang asli</div><div>Yogyakarta di DIY. Awalnya, dulu orang-orang WNI Keturunan Tionghoa mempunyai kekuatan ekonomi</div><div>yang lebih bagus dibandingkan orang asli DIY. Sehingga Instruksi Wagub DIY 1975 hadir untuk</div><div>melindungi hak-hak masyarakat DIY. Alasannya karena semata-mata menghormati kearifan lokal yang</div><div>hidup dan mengakar di DIY. Selain itu, Adanya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor</div><div>132/Pdt.G/2017/PN.YK, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.51/PDT/2018/PT.YYK, dan Putusan</div><div>MA No. 565K/PDT/2019 menjadi alasan semakin memantapkan keyakinan Pemda DIY untuk</div><div>mempertahankan keberlakuan Instruksi Wagub 1975, sehingga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta</div><div>menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionat</div><div>Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Nomor 593/02194 tertanggal 3 Agustus 2020, Perihal</div><div>Pelaksaanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/PDT/2019. Seiring berjalannya</div><div>waktu, ada kemungkinan juga Instruksi ini akan direvisi.</div>
34
Suparmanta, Suparmanta. "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Pada Anak-Anak studi kasus : Daerah Istimewa Yogyakarta." Jurnal Penelitian Transportasi Darat 20, no. 2 (February 13, 2019): 107. http://dx.doi.org/10.25104/jptd.v20i2.957.
Full textAbstract:
Penyebab kematian terbesar pada usia sekolah dan remaja di Indonesia adalah akibat kecelakaan transportasi, disamping penyakit demam berdarah dan tuberkulosis. Berdasarkan data dari Kepolisian, angka kematian karena kecelakaan lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta selama empat tahun terakhir terus meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kematian pada anak adalah dengan melakukan analisis kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi pada anak, sehingga kecelakaan yang sama tidak terulang kembali.Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian dan angka morbiditas anak korban kecelakaan lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada anak, sedangkan Fault Tree Analysis digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi fatalitas dan morbiditas anak-anak korban kecelakaan lalu lintas.Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kematian pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada anak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kendaraan lain yang terlibat kecelakaan, hazard, lalu lintas yang bercampur, minimnya sarana prasarana keselamatan, melebihi kecepatan, perilaku tidak tertib dan penggunaan alat keselamatan. Upaya menurunkan angka kematian dan morbiditas pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada anak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan pendekatan Hazard Control Hierarchy, yaitu dengan Elimination berupa mencegah anak mengendarai motor dan menghilangkan hazard di pinggir jalan, Substitution berupa pemanfaatkan jasa transportasi daring, Engineering Control berupa traffic calming, pemasangan median jalan, dan pembuatan lajur khusus sepeda motor, Administrative Control antara lain dengan mengoptimalkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Personal Protective Equipment dengan meningkatkan pemakaian alat keselamatan
35
Muklis Al Amin, Sungkono, and I. Made Laut Mertha Jaya. "DETERMINAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI UMKM DI YOGYAKARTA." Jurnal Riset Akuntansi Aksioma 20, no. 2 (December 25, 2021): 91–107. http://dx.doi.org/10.29303/aksioma.v20i2.134.
Full textAbstract:
Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya paling banyak ditumpu dari sektor UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntansi UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi penelitian ini adalah para pengelola/pemilik UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden yang diperoleh dengan metode Quota Sampling. Variabel penelitian ini terdiri dari tingkat pendidikan, skala usaha, lama usaha dan pelatihan akuntansi. Metode uji datanya menggunakan analisis regresi linier berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan dan lama usaha tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi pada UMKM. Sedangkan skala usaha dan pelatihan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi pada UMKM di Yogyakarta. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah atau instansi terkait dalam melakukan pendekatan sosialisasi pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi perkembangan dan kelangsungan suatu kegiatan usaha khususnya UMKM di D.I.Yogyakarta.
36
Atmodjo, Kianto. "Keragaman dan Pemanfaatan Tumbuhan Berenuk (Cresentia cujete L) di Daerah Istimewa Yogyakarta." Biota : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati 4, no. 3 (November 8, 2019): 116. http://dx.doi.org/10.24002/biota.v4i3.2518.
Full textAbstract:
Berenuk (Crescentia cujete Linn, suku Bignoniaceae ) merupakan tumbuhan yang sebarannya di daerah tropis. Arango-Ullao (2009) menemukan dan membagi 8 ragam buah tumbuhan ini di daerah Colombia. Di Filipina berenuk dikenal sebagai salah satu tumbuhan obat ajaib Semua bagian tumbuhan ini dapat dimanfaatkan dari sebagai obat, perabot rumah tangga dan hiasan. Di Indonesia, berenuk banyak dijumpai, namun keberadaannya terancam punah karena masyarkat tidak mengetahui manfaatnya, bahkan dianggap berbahaya sebagai racun dan akhirnya ditebangi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan, keberagaman dan pemanfaatan berenuk oleh masyarakat Indonesia yang diawali dari Daerah istimewa Yogyakarta. Metode yang dilakukan dengan cara wawancara dengan tokoh masyarakat dan mendatangi lokasi yang dianggap ada tumbuhan ini. Bila tumbuhan ini ditemukan didata morfologis buahnya dan dicari informasi pemanfaatannya dari orang disekitar tumbuhan ini berada. Penelitian ini dilakukan sejak bulan September 2018 sampai dengan april 2019 di lakukan di daerah Sleman,Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul dan Kota madya Yogyakarta. Hasil yang diperoleh adalah berenuk lebih dikenal dengan nama daerah maja (pahit) dijumpai di semua Kabupaten dan Kotamadya di daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi terancam punah. Ada 4 macam variasi tumbuhan berdasarkan bentuk buahnya yaitu lonjong, bundar,dan sphaeris, serta seperti ginjal.Ukuran buah mancapai 3,5 kg yang terbesar dengan keliling sekitar 30 cm. Tumbuhan buah lonjong hanya dijumpai di daerah kota madya Yogyakarta, 5 pohon. Masyarakat daerah kulon progo memanfaatkan sebagai pakan ternak, di Bantul untuk minuman fermentasi, di Sleman untuk pestisida dan pupuk. Usaha Pengenalan pengolahan buah berenuk dan merasakan manfaatnya sebagai obat sakit perut, asma, masuk angi dan gula di daerah Sleman telah dilakukan. Usaha ini berdampak dan telah mendorong masayarakat menanam dan mencegah penebangan berenuk.
37
Kristianto, Dwi Agus, and Amin Kiswantoro. "ANALISIS LOYALITAS PELANGGAN HOTEL SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah 13, no. 03 (September 30, 2019): 15–30. http://dx.doi.org/10.47256/kepariwisataan.v13i03.29.
Full textAbstract:
In the past the function of the hotel was only as a place to stay for consumers who travel on business or tourism and do not have a relationship or family at their destination. Sharia concept hotels continue to grow along with the needs of Muslim consumers around the world. The concept of sharia hotels also continues to grow in Indonesia, especially in the Yogyakarta region as one of the tourist destinations in Indonesia. This study aims to determine the effect of price, service quality and brand image on customer loyalty of sharia hotels in Yogyakarta Special Region both partially and simultaneously.This type of research is causally comparative. The variables in this study are price, service quality, brand image and customer loyalty. The population in this study are customers who have visited sharia hotels in Yogyakarta. Sampling was done by nonrandom sampling, specifically using purposive sampling where the sample was taken from the population, with the following criteria: 1) Customers who had stayed in sharia hotels in Yogyakarta more than twice, and 2) Respondents aged 18 years. The sample in this study was taken as many as 100 respondents. Data collection techniques using questionnaires. Data analysis used is multiple linear regression analysis.Based on the results of the study, the following conclusions are obtained: (1) Prices have a positive and significant effect on customer loyalty; (2) Service quality has a positive and significant effect on customer loyalty; (3) Brand image has a positive and significant effect on customer loyalty; and (4) Price, service quality, and brand image have a positive and significant effect on customer loyalty.
Keywords: hotel, sharia, price, service quality, brand image, customer loyalty.
38
Cahyani, Septi Dwi, Philipus Agus Sukandar, Junianto Hadi Wiryono, and Razqyan Mas Bimatyugra Jati. "PENGEJAWANTAHAN KONSEP FILOSOFI, SEJARAH DAN MASA DEPAN PADA PERANCANGAN MOZAIK JOGJA (Galeri Pusat Budaya DIY Yogyakarta)." Mintakat: Jurnal Arsitektur 23, no. 2 (September 14, 2022): 109–19. http://dx.doi.org/10.26905/jam.v23i2.8553.
Full textAbstract:
ABSTRAK Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah setingkat provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2012. Sejak disahkannya Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, upaya-upaya terus dilakukan untuk memaknai dan merealisasikan keistimewaan tersebut sehingga membawa manfaat bagi kehidupan dan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari lima aspek keistimewaan yang diatur, salah satunya terkait dengan Tata Ruang karena secara langsung menyangkut wadah ruang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui wujud ruang ini, nilai-nilai luhur keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercermin dan diapresiasi oleh masyarakat luas dan menjadi penanda yang tidak lekang oleh perubahan zaman. Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi adalah salah dari 18 Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten yang ada di DIY. Satuan ruang tersebut ditata berdasarkan filosofi yang mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan Alam, serta mencerminkan perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga menghadap Yang Maha Kuasa. Sumbu filosofi ini tidak hanya dikenal sebagai tata kota, tetapi juga simbol kehidupan manusia sangkan paraning dumadi serta simbol lingga dan yoni. Bangunan yang berada di kawasan sumbu filosofi harus mewujudkan citra karakter kawasan Sumbu Filosofi yang merupakan bagian dari Sumbu Imajiner berupa garis lurus yang sudah diatur dalam peraturan. Sinergi keberadaan sejarah perkembangan Yogyakarta sebagai kota budaya dan kawasan cagar budaya turut menjadi perhatian penting dalam perancangan bangunan, dengan harapan masa depan Daerah Istimewa Yogjakarta sebagai Kota Budaya yang Berkelanjutan.Kata kunci: Filosofi, Galeri Pusat Budaya, Masa Depan, Sejarah. ABSTRACTThe Special Region of Yogyakarta is an area at the provincial level that has privileges within the framework of the Republic of Indonesia as regulated in Law No. 13 of 2012. Since the enactment of the Law on the Privileges of the Special Region of Yogyakarta, efforts have been continuously made to interpret and realize these privileges. It brings benefits to the life and territory of the Special Region of Yogyakarta. Of the five aspects of privilege that are regulated, one of them is related to Spatial Planning because it directly involves the content for the life and welfare of the people in the Special Region of Yogyakarta. Through this form of space, the noble values of the privileges of the Special Region of Yogyakarta can be reflected and appreciated by the wider community and become a marker that is timeless. The Philosophy Axis Strategic Space Unit is one of the 18 Sultanate and Duchy Strategic Space Units in DIY. The spatial unit is arranged based on a deep philosophy of human relationship with God and Nature, and reflects the journey of human life from birth to facing the Almighty. The axis of this philosophy is not only known as urban planning, but is also a symbol of human life, “sangkan paraning dumadi” and the symbol of the “lingga” and “yoni”. Buildings located in the philosophical axis area must embody the character image of the Philosophical Axis area which is part of the Imaginary Axis in the form of a straight line that has been regulated in the regulations. The synergies of the historical development of Yogyakarta as a city of culture and a cultural heritage area are also an important concern in building design, with the hope of the future of the Special Region of Yogyakarta as a Sustainable City of Culture.Keywords: Cultural Center Gallery, Future, History, Philosophy.
39
Raharti, Rini, Henry Sarnowo, and Laila Nur Aprillia. "ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM 6, no. 1 (March 19, 2020): 36–53. http://dx.doi.org/10.24815/jped.v6i1.16364.
Full textAbstract:
Pembangunan manusia adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan sumber daya sebagai bagian dari faktor produksi yang merupakan aset paling berharga dalam aktivitas ekonomi sebuah wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode tahun 2006.1-2017.4 menggunakan metode kausalitas Granger. Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa adanya hubungan kausalitas dua arah antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pemerintah Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
40
Rubiyatno, Rubiyatno, Lucia Kurniawati, and Fransisca Desiana Pranatasari. "PENGEMBANGAN STRATEGI PARIWISATA BERKELANJUTAN DESA WISATA DI YOGYAKARTA MELALUI ANALISIS SWOT (MATRIKS KUADRAN SWOT DAN EFAS &IFAS)." JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi). 10, no. 3 (December 30, 2023): 2218–133. http://dx.doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52151.
Full textAbstract:
Indonesia dan pariwisata merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling bersinergi yang berpotensi untuk menjadi keunggulan kompetitif bagi Indonesia. Desa Wisata menyajikan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, keseharian, adat istiadat, memiliki arsitektur dan tata ruang yang khas dan unik, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya komponen kepariwisataan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi pengembangan strategi atas potensi desa wisata melalui analisis SWOT dengan matriks, kuadran dan EFAS&IFAS. Tujuannya untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode observasi, wawancara dan studi pustaka digunakan mendapatkan informasi mengenai potensi kepariwisataan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memformulasikan Strategi Pengembangan Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Analisis SWOT
Kata Kunci:
Strategi, desa wisata, pariwisata, pariwisata berkelanjutan, analisis SWOT.
41
Budiyanto, Muchamad Arif, Hery Kristiyanto, and Muhammad Aditiya Savareno. "Analisis Aliran Banjir Sungai Gajah Wong Daerah Istimewa Yogyakarta." CivETech 4, no. 1 (February 1, 2022): 30–40. http://dx.doi.org/10.47200/civetech.v4i1.1104.
Full textAbstract:
Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir, banyak faktor yang dapat menyebabkan banjir salah satunya hujan dengan intesitas tinggi, sering kali saat terjadinya banjir menimbulkan kerugian materi hingga korban jiwa. Penulusran banjir merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian materi dan korban jiwa. Lokasi penelitian ini dilakukan pada aliran sungai Gajah Wong bagian hulu berada di pos Papringan dan bagian hilir berada di pos Wonokromo. Data yang digunakan berupa data debit harian, debit jam-jaman, dan data tinggi muka air. Hasil yang diperoleh dari penelusuran banjir bahwa perjalanan puncak aliran banjir dari Papringan menuju Wonokromo adalah sekitar 1 jam 24 menit.
42
Triwahyuningsih, Triwahyuningsih, Siti Zuliyah, Uni Tsulasi Putri, Hanifah Febriani, and Zulfiani Ayu Astutik. "Constitutional Perspective of Human Rights Values in Local Wisdom in the Special Region of Yogyakarta (Study of Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XIV/2016)." Jurnal Jurisprudence 13, no. 1 (July 28, 2023): 147–71. http://dx.doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1846.
Full textAbstract:
ABSTRACT Purpose: This research aims to (1) explore the local wisdom values of the Special Region of Yogyakarta (DIY), which can constitutionally strengthen human rights values in Indonesia, and (2) analyze the judge's consideration of the Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XIV/2016 from the perspective of universalism versus particularism of human rights in Indonesia. Methodology: This normative legal research employed a philosophical and statutory approach. This research used only secondary data consisting of primary and secondary legal materials refined through Focus Group Discussion. The data were then analyzed by descriptive qualitative philosophy to find the meaning behind the object under study through data reduction, classification, interpretation, display, and drawing conclusions. Results: The study revealed that (1) constitutional human rights values in DIY’s local wisdom are explicitly stated in the DIY Regional Regulations (Perda) and Special Regional Regulations (Perdais). DIY’s local wisdom can philosophically strengthen human rights values in Indonesia based on Pancasila, confirming that Pancasila as a constitutional identity crystallizes cultural customs and religious values throughout Indonesia. (2) The judges’ opinion for the Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XIV/2016 is relative-particular; other than human rights is universal as there is no differentiation between the male and female to be the Governor of Yogyakarta Special Region, in the particular case of Yogyakarta, it remains upholding the local wisdom values as the requirement to be the Governor of Yogyakarta Special Region, where he shall be the reigning monarch of Sultan Hamengku Buwono, and the requirement to be the Sultan relies on the hereditary internal law of the Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Yogyakarta Palace) since 1755. Applications of the study: This study is applied (1) to maintain and preserve the local wisdom values of the Special Region of Yogyakarta (DIY) for the upholding of human rights in Indonesia as mandated by the 1945 Constitution and (2) to support the government’s program in the 2019-2024 RANHAM so that every Indonesian’s human rights receive perfect protection, in which the administrators of state power uphold human rights values in carrying out their duties to serve the community. Novelty/Originality: This research explored the local wisdom values of the DIY which can strengthen human rights values in Indonesia from various existing regulations in DIY with a broader approach, including raising local wisdom from human rights enforcement cases in Indonesia. Keywords: Constitutional Perspective, Human Rights, DIY’s Local Wisdom, Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XIV/2016 ABSTRAK Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk (1) menggali nilai-nilai kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang secara konstitusional dapat memperkuat nilai-nilai HAM di Indonesia dan (2) menganalisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 dari perspektif universalisme versus partikularisme hak asasi manusia di Indonesia. Metodologi: Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan filosofis dan perundang-undangan. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang disempurnakan melalui Focus Group Discussion. Data tersebut kemudian dianalisis dengan filosofi kualitatif deskriptif untuk menemukan makna dibalik objek yang diteliti melalui reduksi data, klasifikasi, interpretasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan: Kajian menunjukkan bahwa (1) nilai-nilai konstitusional HAM dalam kearifan lokal DIY dinyatakan secara eksplisit dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdais) DIY. Kearifan lokal DIY dapat memperkuat nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia secara filosofis berdasarkan Pancasila dan menegaskan bahwa Pancasila sebagai identitas konstitusional merupakan kristalisasi adat budaya dan nilai-nilai agama di seluruh nusantara. (2) Pendapat hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 bersifat relatif-khusus; selain hak asasi manusia bersifat universal karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, khusus Yogyakarta, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai syarat untuk menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana beliau akan menjadi raja yang bertahta Sultan Hamengku Buwono dan syarat menjadi Sultan didasarkan pada hukum internal turun temurun dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Istana Yogyakarta) sejak tahun 1755. Kegunaan kajian: Penelitian ini diterapkan untuk (1) menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan (2) untuk mendukung program pemerintah dalam RANHAM 2019-2024 agar hak asasi manusia setiap orang di Indonesia mendapat perlindungan yang sempurna, di mana penyelenggara kekuasaan negara menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Kebaruan/Orisinalitas: Penelitian ini menggali nilai-nilai kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dapat memperkuat nilai-nilai HAM di Indonesia dari berbagai regulasi yang ada di DIY dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk mengangkat kearifan lokal dari kasus-kasus penegakan HAM di Indonesia. Kata Kunci: Perspektif Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Kearifan Lokal DIY, Putusan MK No. 88/PUU-XIV/2016
43
Pujianto, Ahmad. "Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Fikih Siyâsah." al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5, no. 1 (April 1, 2015): 258–85. http://dx.doi.org/10.15642/ad.2015.5.1.258-285.
Full textAbstract:
Abstract: This article discusses about the Islamic political jurisprudence perspective against the determination of the Governor and Deputy Governor of Yogyakarta. Law No. 13 year 2012 on specialty of Yogyakarta as a Special Region provides a constitutional basis in establishing that the Governor and Deputy Governor of Yogyakarta was enthroned as Sultan and to the Deputy Governor as Adipati Paku Alam. However, in the case of succession of the Governor of Yogyakarta, there is an exception because it is basically a privilage of DIY that has been existing since Indonesia had not gotten its independent yet and it is also guaranteed by the constitution. The direct determination of Sultan and Paku Alam is intended to award to the diversity of customs and cultures among the people of different regions. It is so because the determination of the Governor and Deputy Governor of Yogyakarta should directly be addressed wisely by all circles.Keywords: Governor, Yogyakarta, Islamic political jurisprudence.
44
Pratiwi, Wiwin Budi. "145 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS UPAH BAGI PEKERJA MIGRAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Jurnal Justiciabelen 1, no. 1 (September 7, 2018): 145. http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i1.498.
Full textAbstract:
Cases of Indonesian migrant workers who are not paid their pay or get pay that are not in accordance with the employment agreement still occur. BP3TKI Yogyakarta receives a complaint report from migrant workers who have returned to Indonesia related to unpaid wages. Therefore, a solution is needed to be able to give the right to wages for migrant workers. The purpose of this study was to analyze the implementation of legal protection for wages for Indonesian migrant workers in the Yogyakarta Special Region.The type of research used in this study is empirical juridical. The location of this research is in Yogyakarta Special Region. Data collection techniques in the form of interviews and document studies. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner.The results of the study show that the fulfillment of the right to wages after migrant workers return to Indonesia has a problem in the settlement because the position of migrant workers has returned to Indonesia. Many cases occur only because Indonesian migrant workers, especially those from Yogyakarta Special Region, do not report to the BP3TKI Yogyakarta with the reason that they are reluctant to take care of and do not have confidence that their rights will be fulfilled. Cases of settlement of existing wages have been successfully resolved through mediation efforts between BP3TKI Yogyakarta and migrant workers / families of migrant workers and agents that channel migrant workers to work abroad. In addition to efforts through mediation, a method was also taken, namely with the BP3TKI Yogyakarta sending a letter of request for settlement assistance to the Indonesian Embassy. The Indonesian Embassy will mediate with the employer / company where the migrant worker works to fulfill the rights of the migrant worker who has returned to Indonesia.
45
Widiastuti, Siti Kurnia. "SKEMA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Jurnal Sosiologi Agama 13, no. 1 (December 4, 2019): 107. http://dx.doi.org/10.14421/jsa.2019.131-04.
Full textAbstract:
Kekerasan terhadap anak merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Keprihatinan terhadap fenomena sosial yang terjadi dewasa ini, mendorong penulis untuk mengeksplorasi lebih dalam kasus-kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia, khususnya di D.I. Yogyakarta. Pokok masalah dari studi ini adalah ingin menemukan bagaimana skema kecenderungan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak di D.I. Yogyakarta pada periode tahun 2012-2014, faktor-faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak pada skema yang ditemukan, dan dampak kekerasan terhadap anak pada skema yang ditemukan. Studi ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis induktif. Studi ini bersumber pada dokumen-dokumen dan kasus-kasus yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, serta informasi dari staf LPA DIY.Hasil studi ini menemukan bahwa kasus yang selalu ada di setiap rentang tahun antara 2012 sampai dengan 2014 adalah kasus kekerasan seksual. Kasus ini menempati posisi tiga besar di setiap tahunnya dan jumlahnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual pada klien LPA DIY pada umumnya adalah budaya patriarkhi, tidak ada pemahaman terhadap Undang-undang perlindungan anak dan hak anak, posisi tawar anak rendah dalam keluarga, anak tidak mengetahui tentang kekerasan seksual, dan pengaruh kemajuan informasi dan teknologi. Adapun dampak secara umum pada korban dapat dilihat: anak mudah curiga atau takut bila bertemu dengan orang asing yang belum dikenalnya, anak menjadi tertutup, berbicara sangat pelan, apatis, anak mengalami gangguan fisik dengan gejala keputihan atau keluar cairan berbau, anak menjadi pemalu atau minder, anak mudah marah, dan anak mengalami stockholm syndrom (menunjukkan kekacauan emosi dengan menjadi suka terhadap pelaku kekerasan).Kata Kunci: Skema, Kekerasan Anak, D.I. Yogyakarta
46
El Hasanah, Lak Lak Nahat. "Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta." Jurnal Studi Pemuda 4, no. 2 (August 9, 2018): 268. http://dx.doi.org/10.22146/studipemudaugm.36812.
Full textAbstract:
Saat ini pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya di Indonesia perlu ditingkatkan. Ekonomi kreatif Indonesia sebagai kekuatan baru menuju 2025 tidak hanya sebatas semangat tetapi juga mission statement untuk berkreasi dengan mengatasnamakan identitas budaya Indonesia pada setiap karya kreatif yang diciptakan oleh anak bangsa. Perkembangan ekonomi kreatif juga tidak dapat terlepas dari generasi muda sebagai gudang kreativitas. Generasi muda adalah sumber daya produktif yang dengan ide kreatifnya dapat membuka sebuah usaha (wirausaha) yang juga membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran di angkatan kerja produktif. Semakin banyak anak muda yang berkecimpung di dunia wirausaha, semakin banyak pula produktivitas yang dihasilkan sehingga berdampak pula pada meningkatnya perkembangan ekonomi nasional. Analisis SWOT yang lakukan menghasilkan kegiatan pengembangan wirausaha muda dalam ekonomi kreatif berbasis budaya melalui program pelatihan, pengembangan serta pemodalan.
47
Wati, Ratih Ineke, Subejo Subejo, and Yuhan Farah Maulida. "PROBLEMATIKA, POLA, DAN STRATEGI PETANI DALAM MEMPERSIAPKAN REGENERASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Jurnal Ketahanan Nasional 27, no. 2 (October 6, 2021): 187. http://dx.doi.org/10.22146/jkn.65568.
Full textAbstract:
Pada banyak negara berkembang termasuk Indonesia, secara umum sektor pertanian kurang populer karena generasi muda menilai sektor ini memiliki skala usaha sangat kecil, dijalankan secara konvensional, sulit memperoleh akses pembiayaan, lemah terhadap akses perlindungan, dan terbatas dalam layanan penyuluhan dan pendampingan. Namun demikian, usaha pertanian pada berbagai sub-sektor memiliki karakteristik yang berbeda yang nampaknya juga menjadi isu penting dalam proses regenerasi petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika, pola, dan strategi petani mempersiapkan regenerasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengkajian fenomena regenerasi petani dilakukan di tiga komoditas yang berbeda, yaitu komoditas tanaman pangan di Kabupaten Sleman, komoditas hortikultura di Kabupaten Kulon Progo, dan komoditas perkebunan di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui FGD, wawancara mendalam, dan observasi. Informan adalah petani senior dan petani muda di ketiga lokasi penelitian. Hasil penelitianmenujukkan bahwa (1) problematika dalam proses regenerasi petani di Daerah Istimewa Yogyakarta adalahperubahan kondisi iklim dan cuaca, sulitnya permodalan di bidang pertanian, rendahnya dorongan dari orang tua, citra buruk petani, alih fungsi lahan, petani sebagai pekerjaan sampingan, serta pertumbuhan sektor industri dan pariwisata yang lebihmenjanjikan bagi generasi muda; (2) pola regenerasi petani di Daerah Istimewa Yogyakarta adalahdenganmelibatkan anak petani dalam proses budidaya sehingga mereka memiliki bekal dalam bertani serta mewariskan lahan sawah atau lahan kering kepada anak dengan pembagian sama rata; (3) strategi dalam mendukung regenerasi petani di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan menanam berbagai komoditas dan mengusahakan ternak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mengembangkan pasar yang menguntungkan dan berkelanjutansecara berkelompok, meningkatkan kemampuan petani muda melalui pendidikan dan pelatihan, serta mendukung figur petani muda berprestasi sebagai role model yang dapat memotivasi petani muda lainnya.
48
., Titik Endarwati, Ni Ketut Mendri, and Atik Badiah. "PENGARUH PELATIHAN MEMOTONG KUKU TERHADAP PERILAKU MEMOTONG KUKU ANAK RETARDASI MENTAL DI SLB DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)." Jurnal Riset Kesehatan Nasional 3, no. 1 (May 28, 2019): 29. http://dx.doi.org/10.37294/jrkn.v3i1.149.
Full textAbstract:
Menurut data Indonesian Society for Special Needs Education (ISSE) – lembaga yang memfokuskan perhatiannya pada pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia terdapat lebih dari 2,6 juta orang anak berkebutuhan khusus yang berusia sekolah di negara ini. Dari jumlah tersebut, yang mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah khusus hanya sekitar 48 ribu orang, atau kurang lebih 1,83% saja. Anak retardasi mental juga perlu mendapatkan penanganan khusus dengan melibatkan orang tua dalam mendampingi selama di rumah antara lain melatih memotong kuku pada anak retardasi mental.Tujuan : Diketahui pengaruh pelatihan memotong kuku terhadap perilaku memotong kuku anak retardasi mental di SLB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Metode : Jenis penelitian Quasi eksperiment dengan rancangan“Pre test Post test with Control Group Design“. Rancangan ini ada kelompok pembanding (kontrol), observasi dilakukan dua kali. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria anak retardasi mental usia sekolah di SLB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data hasil pemeriksaan dianalisis secara diskriptif dan secara analitik dengan bantuan program SPSS for windows versi 16.0 menggunakan uji pair t-test, wilcoxon, mann whitney dengan taraf signifikan 0,05.Hasil :Memotong kuku pada kelompok eksperimen pre test dan post test dengan nilai p (sig) 0,000 < 0,05. Memotong kuku pada kelompok eksperimen. Memotong kuku pada kelompok kontrol pre test dan post test dengan nilai p (sig) 0,002 < 0,05.Kesimpulan :Ada pengaruh pelatihan memotong kuku terhadap perilaku memotong kuku anak retardasi mental di SLB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan nilai p (sig) < 0,05 berarti Ha diterima dan Ho ditolak.Saran :Buku saku pelatihan memotong kuku dapat digunakan sebagai model pemberdayaan keluarga pada anak dengan retardasi mental di SLB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kata Kunci :Pelatihan memotong kuku, Perilaku memotong kuku, anak retardasi mental
49
Setiawan, Anang. "Pandemi Covid-19 Dampak Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta." Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) 1, no. 2 (February 11, 2021): Layouting. http://dx.doi.org/10.18196/jpk.v1i2.10062.
Full textAbstract:
Coronavirus (Covid-19) telah menyebar ke berbagai negara dengan cepat dan memberikan hambatan yang luar biasa bagi kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat permasalahan di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi yang menjadi permasalahan akibat tidak berfungsinya perputaran ekonomi akibat pandemi ini. mengalami penurunan di beberapa sektor. Dalam penelitian kualitatif, beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data yaitu: melalui observasi, wawancara, studi dokumen, serta materi audio dan video. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen studi dari data BPS. Dampaknya adalah penurunan perekonomian DIY yang dihitung dengan penilaian Produk Domestik Lokal Bruto berdasarkan harga yang berlaku pada triwulan I tahun 2020 mencapai Rp 34,70 triliun dan mencapai Rp 25,42 triliun berdasarkan harga konstan tahun 2010. Dalam Sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar -8,92 persen, pada sektor akomodasi turun menjadi -1,28, pada sektor pariwisata pada bulan Maret turun menjadi 3.162 dari bulan sebelumnya. Rata-rata penurunan penerbangan internasional per bulan dari Februari 2020 hingga Maret 2020 turun 54,26%.
50
Atmoko, Didik Dwi, Anastasia Dewi Titisari, and Arifudin Idrus. "MINERALOGI DAN GEOKIMIA BATUGAMPING MERAH PONJONG, GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA – INDONESIA." Jurnal RISET Geologi dan Pertambangan 26, no. 1 (June 30, 2016): 55. http://dx.doi.org/10.14203/risetgeotam2016.v26.269.
Full text