Journal articles on the topic 'Walikota'
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Walikota.
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Walikota.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Situmorang, Lias Ate. "Implementasi Peraturan Walikota." Jurnal El-Thawalib 2, no. 6 (December 31, 2021): 722–32. http://dx.doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i6.4791.
Full textAbstract:
This study discusses the implementation of Mayor Regulation No.28 of 2020 Article 9 Paragraph (3) concerning Health Protocols in Padangsidimpuan City. This research is motivated by the fact that there are many people in Padangsidimpuan City who do not comply with the Health Protocol even though a Mayor Regulation has been issued and provides sanctions for violators of the Health Protocol. This type of research is field research, namely research conducted in the field aimed at obtaining information and describing events, events that have occurred in the field in accordance with the facts found. The results of the study stated that the implementation of Mayor Regulation No. 28 of 2020 Article 9 paragraph (3) concerning Health Protocols in Padangsidimpuan City has not been carried out properly, this can be seen from the number of people who do not comply with health protocols even though there is a Mayor Regulation that regulates Health Protocols. and will be subject to sanctions for those who violate these regulations. There are still sanctions in Mayor Regulation No. 28 of 2020 Article 9 paragraph (3) concerning Health Protocols that have not been applied to the community by health protocol officers so that some people are less concerned about the importance of health protocols.
2
Handoyono, Tri. "Analisis Semiotika Media Billboard Kampanye Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Implikasi Pembelajaran Sekolah." ALINEA : Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya 2, no. 1 (April 11, 2022): 50–61. http://dx.doi.org/10.58218/alinea.v2i1.162.
Full textAbstract:
Penelitian yang berjudul “Analisis Semiotika Media Kampanye Billboard Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bandar Lampung” ini mengangkat masalah bagaimanakah makna semiotika media billboard pada kampanye calon Walikota dan calon Wakil Walikota Bandar Lampung 2020 Dalam Implikasi Pembelajaran Sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan suatu penelitian yang mendalam. Jelas memahami suatu makna yang tampak. Serta menggunakan teori semiotika Roland Barthes untuk menganalisis makna, makna yang terdapat dalam media kampanye billboard. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, library research. Hasil analisis data menunjukan bahwa makna semiotika berupa gambaran kepribadian, aktifitas, prinsip, serta tujuan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Bandar Lampung yang memiliki persamaan dan perbedaan makna signifikan di bagian objek yang menjadi bahan penelitian. Mereka menilai bahwa hal tersebut dapat membantu untuk mengetahui maksud dan tujuan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Bandar Lampung.
3
Botutihe, Nuzlan, Srihandayani Suprapto, and Priyanti Karia. "Komunikasi Organisasi Pasca Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2013-2018 di Sekretariat Daerah Kota Gorontalo." COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 1 (May 25, 2023): 397–406. http://dx.doi.org/10.59141/comserva.v3i1.829.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan penelitian ini adalah mengetahui proses Komunikasi Organisasi Pasca Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Periode 2013-2018 Di Sekretariat Daerah Kota Gorontalo sehingga menyebabkan terjadinya konflik politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi Organisasi Pasca Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2013 -2018 Di Sekretariat Daerah Kota Gorontalo telah berlangsung seperti sebelumnya namun tidak semuanya optimal. Kebijakan-kebijakan yang telah berlaku dan dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, secara emosional tidak dapat dipungkiri pasti ada perangkat di Sekretariat Daerah yang tidak suka dengan walikota dan wakil walikota yang terpilih akan tetapi hal tersebut hanya menjadi rahasia pribadi masing-masing.
4
Fathurrahman, Sholahuddin, and Ardian Prabowo. "PROBLEMATIKA HUKUM KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2015." MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (June 24, 2019): 1. http://dx.doi.org/10.32503/mizan.v8i1.492.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian mengidentifikasi penyebab maupun implikasi hukum pelanggaran kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Pelanggaran kampanye yang terjadi yaitu, pasangan calon dan/atau tim kampanye mencetak dan memasang alat peraga kampanye, pemasangan alat peraga kampanye tanpa mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota, serta pemasangan alat peraga kampanye pada lembaga pendidikan.
Penyebab terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015, antara lain Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kurang mentaati Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 dan juga kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.
Implikasi hukum terhadap pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, pasal 72.
Kesimpulannya, pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015 belum sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015.
5
Wuhdin, Sulaiman Mustada. "Strategi Komunikasi Partai Politik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode, 2018-2022 (Study Kasus Partai PBB, Partai GERINDRA, dan Partai PDI Perjuangan)." JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8, no. 1 (January 15, 2023): 51–61. http://dx.doi.org/10.24815/jimps.v8i1.23566.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunkasi politik dan penerapan untuk memenangkan Pasanga Calon yang di usung, untuk memenangkan pasangan calon yang di usung dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar periode 2018-2022, partai politik menerapkan strategi komunikasi politik partai dengan membangun komunikasi terbuka ke masyarakat umum, penyebaran isu-isu politik terhadap lawan politik untuk mencapai suatu kemenangan, menjual program-program pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar kedepan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, mengetahui strategi komunikasi partai politik (PBB, PDI- Perjuangan, GERINDRA) Kota Makassar.Kedua, mengetahui penerapan strategi komunikasi partai politik (PBB, PDI-Perjuangan, GERINDRA) Kota Makassar.yang dijalankan tim pemenangan koalisi Partai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teori merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen (communications management). Dalam penelitian ini peneliti mengambil enam orang informan dari tiga partai sebagai sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh partai koalisi pemenangan selama masa pengusungan, penetapan sampai pada pemilihan partai koalisi membangun strategi politik unruk memenangkan dengan cara mengembangkan isu-isu politk, menjual program-program calon walikota dan wakil walikota dan kampanye. kampanye dilakukan dengan tiga cara: kampanye tatap muka, kampanye menggunakan media sosial, dan kampanye terbuka (grand campaign). Hambatan yang dialami tim pemenangan tim pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor urut 01, yaitu belum solidnya koordinasi dan komunikasi antar tim pemenangan serta distorsi persepsi, yaitu kekeliruan yang disebabkan oleh pemikiran yang sempit dari pemilih pemula sehingga cukup kesulitan dalam menyampaikan program-program serta visi dan misi.. Sementara yang menjadi peluang bagi tim pemenangan ialah ketertarikan masyarakat terhadap visi dan misi serta elemen pergerakan pemasaran politik yang sangat mumpuni, yang mampu memberikan presentasi hasil suara yang sangat signifikan sehingga berhasil membujuk pemikiran masyarakat di Kota Makassar untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor urut 01.
6
Irianti, Yunia Mulia. "MOTIF PEMBAGIAN MERCHANDISE PADA KAMPANYE PILIHAN WALIKOTA SURABAYA 2020." Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja 14, no. 1 (June 30, 2021): 25–45. http://dx.doi.org/10.33701/jppdp.v14i1.1537.
Full textAbstract:
Pemilihan walikota merupakan bagian dari pesta demokrasi Indonesia. Momentum tersebut menjadi sangat dinantikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Terutama pada masa kampanye pasangan calon. Hal itu menjadi kesempatan emas bagi pasangan calon untuk menarik dukungan. Salah satunya dengan membagikan merchandise ke masyarakat. Surabaya menjadi kota yang dinantikan pemimpinnya sebagai pengganti Tri Risma Harini. Kesuksesannya dalam mengelola Surabaya menjadi rekam jejak yang gemilang selama masa jabatannya. Oleh karena itu, para calon walikota dan wakil walikota terpilih pada periode selanjutnya memiliki tugas membawa Surabaya lebih baik. Masa kampanye pemilihan kota Surabaya 2020 menjadi persaingan antar kedua calon walikota dan calon wakil walikota. Pada masa kampanye masing-masing pasangan calon berlomba-lomba untuk menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, analisis teori dalam penelitian ini menggunakan teori motif Alfred Schutz. Analisis pembagian dua jenis motif yakni because to motive dan in order to motive maka dapat mengetahui motif dari pembagian merchandise pada kampanye pilihan walikota Surabaya 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data kualitatif dianalisis dengan tahapan reduction, display, conclusion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif dari pembagian merchandise pada kampanye pilihan walikota Surabaya 2020 adalah in order to motive.
7
Arfan, Taufik, Marwati Marwati, and Syahril Siddiq. "REDESAIN KANTOR WALIKOTA PALOPO." Nature : National Academic Journal of Architecture 3, no. 1 (June 10, 2016): 61–70. http://dx.doi.org/10.24252/nature.v3i1a6.
Full text
8
Mugiraharjo, Aditya Maulana. "Analisis Perkembangan Bentuk Kota Surabaya: Evaluasi Kepemimpinan Walikota 2010-2020." Jurnal PolGov 3, no. 2 (February 10, 2022): 203–32. http://dx.doi.org/10.22146/polgov.v3i2.2867.
Full textAbstract:
Demokrasi pasca reformasi membuka kesempatan bagi terlaksananya pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung memungkinkan terpilihnya calon walikota terbaik yang memimpin sebuah kota. Fokus pembahasan pada makalah ini adalah perkembangan Kota Surabaya dan faktor pengaruh kepemimpinan Walikota Surabaya tahun 2010-2020. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Kota Surabaya, khususnya pada kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini pada tahun 2010-2020 dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali tentang bentuk perkembangan kota dan faktor pengaruh dari kepemimpinan walikota. Hal ini tepat untuk dilakukan untuk memperoleh pandangan yang utuh yang tidak dapat diperoleh dari hitungan statistik dan numerik. Proses pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan walikota berpengaruh terhadap perkembangan bentuk kota, terutama faktor ketegasan, kualitas, pengetahuan, dan manajemen.
9
Nehrun, Irfin. "Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013." Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan 6, no. 1 (April 14, 2016): 42. http://dx.doi.org/10.26618/ojip.v6i1.40.
Full textAbstract:
The aims of the study were to analyze the causes of elite conflict and the process of elite conflict in the election of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo 2013. The research method was a qualitative method with in-depth interview techniques and documentation. Data and interviews results were processed with qualitative analysis. The Results of research and discussion indicated that there was a conflict of elites in the elections of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo in 2013, which were caused by political elite feud accured prior to and during the election. The conflict before elections happened between Rusli Habibie, the Chairman of DPD Golkar Gorontalo nd Adhan Dambea. Adhan Dambea was fired from his membership of Golkar Party because he was considered of structurally rebellious against the party’s and decision. Elite conflict during the elections happened between party elite and elite candidate and elite organizers. The conflict caused all the elections phases did not run normally.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik elit dan proses terjadinya konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwatelah terjadi konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 yang disebabkan oleh adanya perseteruan elit politik yang terjadi sebelum Pilkada dan saat Pilkada. Konflik sebelum Pilkada terjadi antara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie dengan Adhan Dambea selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Gorontalo. Adhan Dambea dipecat dari keanggotaan Partai Golkar karena dianggap melakukan pembangkangan secara struktural atas keputusan partai. Sementarakonflik elit saat Pilkada berlangsungterjadi antara elit partai dengan elit calon, calon dengan calon, serta elit calon dengan penyelenggara. Konflik tersebut mengakibatkan seluruh tahapan Pilkada tidak berjalan secara normal sehingga Kota Gorontalo selama empat belas bulan tidak memiliki walikota dan wakil walikota defenitif.
10
Rivanmeta, Putra, Isnaini Isnaini, and Kaiman Turnip. "Implementasi Pelayanan Keprotokolan bagi Walikota dan Wakil Walikota di Pemerintah Kota Binjai." Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 5, no. 1 (August 5, 2022): 509–21. http://dx.doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1247.
Full textAbstract:
The aims of this artickel is to analysis of the implementation and obstacles are there in the implementation of protocol services for the Mayor and Deputy Mayor in the Binjai City Government. The method used is qualitative research with data collection instruments of observation, interviews and documentation studies. And data analysis used descriptive analysis. The results of the study indicate that communication has not gone well and causes coordination not to run optimally between the Protocol and Communication Section of the Regional Secretariat of Binjai City and the event organizing agency. The resources of the Protocol and Communications Section of the Regional Secretariat of Binjai City have not been fully functioning properly. Because employees who are given the responsibility to carry out protocol services have not been able to carry out their duties properly. The attitude of the implementers of the Protocol and Communications Section of the Regional Secretariat of Binjai City has not been implemented properly. The achievement or target of the work program is not yet optimal, which should be realized properly through the service and attitude of the employee's willingness. The bureaucratic structure of the Protocol and Communications Section of the Regional Secretariat of Binjai City is good. The existence of protocol regulations has the aim of providing guidelines for organizing events so that they run in an orderly, neat, smooth, orderly manner in accordance with applicable regulations. Obstacles in research are the lack of coordination and human resources.
11
Tomo, Wan Gun, and Fadli Andi Natsif. "Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018." Alauddin Law Development Journal 3, no. 2 (August 17, 2021): 366–78. http://dx.doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15207.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dalam menerbitkan keputusan yang memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk membatalkan pencalonan salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pilkada 2018. Selanjutnya, penulis juga ingin mengetahui bagaimana implikasi setelah dilaksanakannya putusan dari hakim di PTTUN Makassar tersebut. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar No: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada Pilkada 2018 terdapat cacat hukum dan telah merugikan Penggugat sebagai salah satu dari dua pasangan calon. Majelis Hakim di PTTUN Makassar dalam putusannya yang membatalkan SK KPU tersebut dengan pertimbangan bahwa calon perseorangan petahana terbukti menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana yang “dilarang” dalam UU Pilkada Tahun 2016, sehingga Surat Keputusan tersebut secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap implikasi dari pelaksanaan Putusan PTTUN Makassar tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan baru tentang Penetapan pasangan Calon yang memenuhi syarat dan hanya mengesahkan satu pasangan calon tunggal.
12
Zeparianto, Dicki, and M. Fachri Adnan. "Efektivitas Aplikasi Sipadlih Pada Sosialisasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang 2018." Jurnal Perspektif 2, no. 3 (July 31, 2019): 149. http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.84.
Full textAbstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi dari angka golput yang cukup tinggi terjadi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Padang tahun 2008 mencapai 43 %, 2013 46%. Pada umumnya masyarakat kota padang lebih suka menggunakan smartphoonenya dalam mencari informasi. Berdasarkan hal tersebut KPU kota padang menciptakan aplikasi SiPadlih untuk mempermudah sosialisasi. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan incidental sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan cara trianggulasi dan member check. Kesimpulan penelitian ini, bahwa pelaksanaan aplikasi SiPadlih belum efektif. Hal ini terbukti masih banyak masyarakat kota Padang yang belum mengetahui dengan adanya aplikasi SiPadlih. Jumlah warga yang telah mendownload aplikasi SiPadlih hanya sekitar 100 orang. Hal ini dikarenakan tidak dilakukan sosialisasi secara tidak langsung mengenai aplikasi SiPadlih, disebabkan tidak adanya anggaran khusus untuk mensosialisasikan aplikasi SiPadlih. Selanjutnya terdapat informasi yang tidak bisa dipahami dalam aplikasi SiPadlih.
13
NUGRAHA, SHAKTIVA, SUSILA BAHRI, and MONIKA RIANTI HELMI. "APLIKASI METODE BORDA COUNT UNTUK PENENTUAN PEMENANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH." Jurnal Matematika UNAND 8, no. 4 (December 13, 2019): 85. http://dx.doi.org/10.25077/jmu.8.4.85-90.2019.
Full textAbstract:
Pada makalah ini, Metode Borda Count diaplikasikan untuk menentukan pemenang pemilihan walikota Padang Panjang. Pertama kali, keempat calon walikota diberi nomor urut sesuai dengan ketetapan KPU Padang Panjang. Pada kuesioner setiap pemilih menetapkan urutan pilihan sesuai keinginannya terhadap calon walikota. Data hasil pilihan berdasarkan keinginan tersebut dikumpulkan dan diungkapkan dalam bentuk matriks bujur sangkar. Selanjutnya karena terdapat empat calon, pilihan pertama dari pemilih diberi nilai 4 sedangkan pilihan kedua dan seterusnya berturut-turut diberi nilai 3, 2 dan 1. Poin Borda Count tersebut dinyatakan dalam bentuk matriks baris 1 x 4. Hasil perkalian matriks data hasil pilihan dan matriks poin Borda Count tersebut menghasilkan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon walikota. Dari hasil penggunaan metode ini, dinyatakan bahwa pasangan calon Mawardi-Taufiq Idris sebagai pemenang walikota Padang Panjang.Kata Kunci: Borda Count, matriks, pemilihan
14
Nur, Muhammad Wahyudin, Arman Kamal, and Andi Lutfi. "Kajian Penggunaan Akuntansi Aset Zombie Ditinjau Dari Prinsip Konservatisme pada Kantor Walikota Makassar." Tangible Journal 7, no. 2 (December 24, 2022): 127–41. http://dx.doi.org/10.53654/tangible.v7i2.293.
Full textAbstract:
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penggunaan aset zombie yang ditinjau dari prinsip konservatisme pada Kantor Walikota Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, aset tetap yang habis masa manfaatnya tidak disajikan secara rinci dalam laporan keuangan, namun hanya secara total saja pada Kantor Walikota Kota Makassar. Aset zombie pada Kantor Walikota Kota Makassar tercatat sebanyak 261.797 unit (99.85%). Kantor Walikota Kota Makassar tidak menggunakan metode biaya ataupun metode revaluasi tetapi berdasarkan nilai perolehannya sehingga sulit untuk mengetahui prinsip konservatisme dalam pengakuan aset zombie, Untuk mengindikasi bahwa aset zombie pada instansi menganut prinsip konservatisme, dilakukan pengukuran accrual measure selama tiga tahun guna menghasilkan selisih akrual positif. Maka hasil ini dapat memberi makna bahwa selama tiga tahun, aset zombie pada Kantor Walikota Kota Makassar tidak menganut prinsip konservatisme.
15
Dwitama, Muhammad Irfan, Firza Alif Hakiki, Endang Sulastri, Usni Usni, and Djoni Gunanto. "MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA 2020 TANGERANG SELATAN." INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global 3, no. 1 (May 31, 2022): 53. http://dx.doi.org/10.24853/independen.3.1.53-66.
Full textAbstract:
Pilkada serentak ini bertepatan dengan terjadi pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Aktoraktor politik dan partai politik harus berfikir luas mengenai kampanye politik yang harus ia lakukan dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. Saat terjadinya pandemi covid-19, teknologi internet dalam penggunaannya terjadi peningkatan dalam penggunaan media sosial, pada proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan walikota. Media sosial menjadi suatu instrumen yang penting dalam kampanye politik untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat guna memberikan informasi terkait rancangan program kerja yang akan diusung pasangan calon walikota dan wakil walikota. Artikel ini menyimpulkan bahwa media sosial mempunyai peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. dikarenakan dalam penggunaannya media sosial sangat mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam mengakses media sosisal. Disamping iitu pun para peserta calon walikota dan wakil walikota bisa menjadikan media sosial sebagai suatu sarana kampanye politik yang dimana pandemi covid-19 ini mengharuskan masyarakat untuk berada di rumah saja. Tujuan artikel ini dibahas untuk mengetahui masyarakat dalam berparitsipasi politik yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dalam Pilkada 2020 Tangerang Selatan.
16
Latif, Syahrul akmal, and Syahrul Akmal Latif. "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai." Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics 1, no. 1 (April 17, 2022): 51–61. http://dx.doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(1).9328.
Full textAbstract:
Masalah sampah menjadi permasalahan yang krusial untuk wilayah bertataran Kota di Indonesia, termasuk juga dengan Kota Dumai. Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2008 bahwa salah satu tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonormi daerah termasuk masalah pelayanan persamapahan. Melalui Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan di Kota Dumai ditemukan pemasalahan kurangnya efektifitas pelayanan persampahan diwilayah Kecamatan seperti kurang tersedianya TPS, kurangnya sarana pengelolaan masalah sampah dan masih belum terealisasinya pemungutan retribusi untuk setiap wilayah Kecamatan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012. Berdasarkan gejala tersebut makan rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai dan (2)`Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012.Teori yang digunakan adalah teori Evaluasi kebijakan menurut Dunn yang menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan terdiri dari: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan (adequacy), Pemerataan (equity), Responsivitas, Ketepatan (apropriateness). Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan yaitu menggunakan metode statistik deskriptif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, angket dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menguraikan hasil tanggapan responden melalui angket di dukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 dari hasil perhitungan angket dari seluruh indikator penelitian adalah 12071 (59,82%) yang dikategorikan Cukup Baik. Faktor yang mempengaruhi Pelaksaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 yaitu: (1) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (2)Tidak adanya Juklak maupun Juknis yang (3) Minimnya sarana dan prasarana (4) Masih banyaknya rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu disarnkan kepada pihak Kecamatan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan dibidang persampahan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012.
17
Mahmud, Toni Anwar. "PARTISIPASI PEMILIH MASYARAKAT PADA PEMEILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020." Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik 4, no. 1 (February 26, 2021): 82–91. http://dx.doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1115.
Full textAbstract:
ABSTRACT
Stipulation of Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2020 concerning Third Amendments to Law Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents , and the Mayor Becomes Law Becomes Law on August 11, 2020, has stipulated that the simultaneous regional elections in 2020 will be held on December 9, 2020, even though the Covid-19 pandemic is ongoing and there are significant additional positive cases. This research uses a qualitative approach and uses literature study. The results of this study show that there is an increase in voter participation in the 2020 elections for South Tangerang City compared to the 2020 elections, which amounted to 3.06%. The total voter turnout for the 2020 elections was 594,711 voters consisting of 575,725 valid votes, 18,986 invalid votes. The people of South Tangerang City who exercised their voting rights were only 60.93% of the 976,019 DPT stipulated by the South Tangerang City KPU or 381,308 (39.07%) South Tangerang City voters did not exercise their voting rights. Meanwhile, in the 2015 regional elections, voter participation was 57.87% with a total number of voters of 920,115 people and users of voting rights as many as 533,444 people.
Keywords: Role of Parents, Forming Character, Globalization Era
18
Sagala, Ivan Devi, and Budi Ali Mukmin Sarumpaet. "Politik Identitas Etnis Dalam Pilkada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015." Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 4, no. 1 (July 19, 2018): 139. http://dx.doi.org/10.24114/antro.v4i1.10268.
Full textAbstract:
Fokus penelitian adalah melihat keterlibatan politik identitas etnis dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai tahun 2015. Metode antropologi politik digunakan dengan pendekatan fungsionalis yang pendekatannya dibangun antara klan-klan dan berdasarkan garis-garis keturunan etnis yang memungkinkan adanya hubungan politik dengan kelompok maupun organisasi etnis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (depth interview), pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Populasinya adalah masyarakat dari beberapa etnis yaitu 120 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil secara random sampling 20% dari jumlah populasi yaitu 24 orang dan partai politik yang mengusung calon yakni partai Demokrat dan PKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dari etnis memiliki pengaruh dalam hal untuk menjadi sumber suara. Hubungan identitas etnis menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan pemilih. Keberadaan kelompok-kelompok etnis mampu dimanfaatkan oleh pasangan calon dengan cara menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai tempat atau basis mendulang suara. Adanya hubungan kekerabatan antar etnis yang terjadi dari pendekatan tersebut juga menjadi alasan masyarakat untuk memilih. Selain itu terdapat dukungan dari etnis seperti mensosialisasikan kembali dan mengajak keluarga untuk memilih salah satu pasangan calon. Sementara itu dari adanya identitas-identitas etnis tersebut menjadi sebuah kekuatan politik untuk mendapat dukungan suara.
19
Yulmida, Damarta Anugrah, Sri Wiwoho Mudjanarko, M. Iksan Setiawan, and Arthur Daniel Limantara. "ANALISIS KINERJA PARKIR SEPANJANG JALAN WALIKOTA MUSTAJAB SURABAYA." UKaRsT 1, no. 1 (January 2, 2018): 11. http://dx.doi.org/10.30737/ukarst.v1i1.81.
Full textAbstract:
Jumlah kendaraan yang meningkat di kota Surabaya membutuhkan lahan parkir yang mencukupi. Sepanjang ruas jalan protokol banyak dijumpai kendaraan parkir di tepi jalan. Larangan parkir masih dijumpai kendaraan parkir. Hal ini menunjukkan kebutuhan parkir sangat tinggi. Jalan Walikota Mustajab Surabaya menjadi salah satu objek penelitian parkir. Kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan tersebut sangat menganggu aktifitas lalu lintas. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kinerja parkir di ruas Jalan Walikota Mustajab Surabaya.Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan solusi yang dapat ditawarkan untuk menanggulangi kejenuhan di ruas Jalan Walikota Mustajab Surabaya. Metode yang mengunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) dan PedomanTeknik Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa pengamatan data lapangan yang terdiri dari data jumlah kendaraan parkir, durasi parkir dan volume lalu lintas, sedangkan data sekunder didapatkan dari peta ruas Jalan Walikota Mustajab Surabaya. Hasil analisis studi diperoleh ruas jalan Walikota Mustajab telah mengalami kejenuhan dengan nilai derajat kejenuhan sebesar 1,31. Alternatif penanganan adalah membuat Off Street Parking, yang nilai derajat kejenuhannya berkurang sampai 0,85. Setelah diberlakukan Off Street Parking derajat kejenuhan menjadi berkurang. Selain itu dari segi karakteristik parkir pada ruas – ruas Jalan Walikota Mustajab diperoleh hasil volume parkir sebesar 544 mobil, dimana kapasitas parkir mencapai 58 Satuan Ruang Parkir. Akumulasi parkir terbesar didapatkan nilai sebesar 29 mobil dan durasi parkir terlama adalah 60 menit dengan nilai 22.30% pada ruas Jalan Walikota Mustajab. Pada jalan Walikota Mustajab ini sistem tarif parkir masih menggunakan sistem tarif tetap dengan harga Rp.1500,- untuk sepeda motor dan Rp.3000,- untuk mobil. Disarankan memperbanyak penyediaan fasilitas Off Street Parking seperti lahan kosong parkir Bangi Kopi Tiam yang memiliki panjang 32 meter dan lebar 22 meter. Kata kunci : Kinerja parkir, MKJI, kapasitas jalan
20
Kencanawati Fajri, Bakhtiar Abbas, and Indira Yuana. "PENGARUH STRESS KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA SEKRETARIAT DAERAH KANTOR WALIKOTA KENDARI)." SIGMA: Journal of Economic and Business 4, no. 2 (December 22, 2021): 1–14. http://dx.doi.org/10.60009/sigmajeb.v4i2.90.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh stress kerjadan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di masa Pandemi Covid-19 (Studi padaSekretariat Daerah Kantor Walikota Kendari). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruhpegawai pada Sekretariat Daerah Kantor Walikota Kendari. Sampel penelitian sebanyak 63pegawai pada Sekretariat Daerah Kantor Walikota Kendari. Penelitian ini menggunakan analisisdeskriptif statistik dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Stress kerja dan lingkungan kerja berpengaruhpositif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di masa Pandemi Covid-19 pada SekretariatDaerah Kantor Walikota Kendari. Semakin baik Pengelolaan stress kerja dan lingkungan kerjamaka semakin tinggi pula kinerja pegawai. (2) Stress kerja berpengaruh positif dan signifikanterhadap kinerja pegawai di masa Pandemi Covid-19 pada Sekretariat Daerah Kantor WalikotaKendari. Semakin baik pengelolaan stress kerja maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. (3)Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di masa PandemiCovid-19 pada Sekretariat Daerah Kantor Walikota Kendari. Semakin baik lingkungan kerjamaka semakin tinggi pula kinerja pegawai.
21
T.W.M, Helen, and Fernandes Simangunsong. "Kepemimpinan Walikota dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara." Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan 7, no. 2 (October 1, 2021): 20–37. http://dx.doi.org/10.37058/jipp.v7i2.3292.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi faktor penghambat kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Teori yang digunakan yaitu teori kepemimpinan Ralp M Stogdil dalam Aries Djaenuri (2015:11). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Induktif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu Walikota Sibolga, Sekertaris Daerah Kota Sibolga, Wakil Ketua Komisi tiga DPRD Kota Sibolga, Kepala BAPPEDA Kota Sibolga, Kepala Bidang penelitian dan pengembangan BAPPEDA Kota Sibolga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian yaitu Kepemimpinan Walikota dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga sudah banyak melakukan perubahan melalui pelaksanaan program dan mencapai sasaran pembangunan, namun masih ditemukan para pegawai dan masyarakat yang tidak disiplin dan tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Faktor pendukung yaitu Komunikasi antar walikota dengan OPD dan Masyarakat, Kemampuan, dukungan Politik, dan Potensi Daerah Kota Sibolga. Faktor penghambat yaitu Keterbatasan Anggaran, rendahnya SDM masyarakat, dan luas Wilayah Kota Sibolga Yang Sempit. Upaya yang dilakukan yaitu Meningkatkan Koordinasi dan transparansi, Melakukan pembinaan dan pengawasan, Menjalin Kerjasama serta memanfaatkan teknologi informasi. Saran dari penulis yaitu Walikota bersama OPD meningkatkan kinerja, dilakukannya perbaikan dan peningkatan terhadap indikator yang belum terpenuhi.
22
Anugrah, Muhammad Yoga, and Muhammad Syawaludin. "Politik Identitas: Peran Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018." Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization 2, no. 2 (April 28, 2021): 107–17. http://dx.doi.org/10.19109/ampera.v2i2.7966.
Full textAbstract:
Penelitian ini membahas peranana etnis Tionghoa yang berada di kota Palembang dalam pemilihan walikota dan wakil wlikota tahun 2018 yang tergabung dalam organisasi PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia). Orgsnisasi PITI tidak seperti organisasi lainya yang menyatakan dukungan secara langsung dan terbuka dalam mendukung salah satu pasangan colon. Dapat dikatakan bahwa organisai PITI yang berada di kota Palembang namapaknya kurang teralu membuka terhadap kegiatan politik atau tergolong tertutup. Karena dari segi jumlah PITI tidak memiliki banyak anggota seperti organisasi masyarakat lainya.
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: Pertama, Bagaimana partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2018. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi etnis Tionghoa dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2018.
Metode dalam penelitian ini termasuk metode kualitatif deskriftif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber sebagai sumber primer. Selain itu, sebagai sumber sekunder informasi diperoleh melalui buku, jural, dan tulisan-tulisan ilmiah terdahulu. Adapun wawancara dilakukan dengan wakil ketua umum, bendahara, dan anggota PITI kota Palembang.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa paartisipasi politik oraganisasi PITI dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2018 bersikap netral terhadap pilihan politiknya. Namun, netral yang dimaksud ialah secara organisasi PITI tidak mengajak anggotanya memilih salah satu kandidat calon dari keempat pasangan calon, akan tetapi anggota bebas untuk menentukan pilihannya dan mempengaruhi teman-temannya asalkan tidak dalam kegiatan resmi organisasi PITI. Selanjutnya adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi politik PITI ialah kurang terbukanya terhadap pasangan calon ataupun tim sukses calon, sehingga PITI dapat dikatakan masih bersika malu-malu bahkan cendrung tertutup dalam kegiatan pemilihan tersebut.
23
Michael, Tomy. "PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 1 (February 1, 2019): 79–86. http://dx.doi.org/10.30996/dih.v15i1.2267.
Full textAbstract:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, telah ditetapkan peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013 merupakan landasan filosofis dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Perwali No. 21-2018). Dimana hakikat peraturan walikota ini untuk menegaskan mengenai tata cara reklame di Surabaya. Permasalahan hukum Perwali No. 21-2018 merupakan permasalahan hukum yang ahnya dapat diatasi dengan penerapan yang tepat. Dalam arti, Perwali No. 21-2018 harus dilaksanakan secara konsekuen karena reklame merupakan hal yang dapat dilakukan oleh subjek hukum siapapun.
24
Firdausi, Indrianti Azhar, and Ahmad Sururi. "Kegagalan Komunikasi Politik Dinasti dalam Pemilukada Kota Serang 2018." Warta ISKI 2, no. 01 (June 30, 2019): 54–60. http://dx.doi.org/10.25008/wartaiski.v2i01.28.
Full textAbstract:
Penelitian ini membahas komunikasi politik pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang: Vera dan Nurhasan yang berasal dari dinasti politik di Provinsi Banten. Pasangan tersebut percaya diri maju dalam kontestasi pemilihan umum walikota Serang tahun 2018 karena mendapat dukungan dari sejumlah partai besar dan beberapa pihak. Namun hasil akhir pemilihan, Vera-Nurhasan kalah. Hal tersebut disebabkan sebagai komunikator politik mereka belum matang dalam berpolitik. Pesan politik mereka dianggap tidak tepat dengan jargon “Menuju Kota Serang Cantik” di tengah kesemrawutan infrastruktur kota. Masyarakat kota yang rasional tidak memilih calon walikota dari keluarga dinasti. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan teori realitas sosial. Paradigma penelitian yang digunakan adalah interpretatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi.
25
Sulastio, Sulastio. "ENOMENA DAN POLA PELANGGARAN PASLON TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE: STUDI KASUS DI PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SERENTA TAHUN 2020." Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 3, no. 1 (June 30, 2021): 48–60. http://dx.doi.org/10.55108/jbk.v3i1.248.
Full textAbstract:
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye merupakan langkah awal dan pembuktian integritas calon Gubernur, Bupati danWalikota. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 menjadi ujian awal integritas pasangan calon dan partai politikdan akan memilih 9 Gubernur dan Wakil Gubernur, 37 Walikota dan Wakil Walikota dan 224 Bupati dan Wakil Bupati. Olehkarena itu, penelitian yang dilakukan bermaksud untuk mengetahui (1) tingkat kepatuhan peserta Pemilihan (2) Analisispola pelanggaran laporan Dana Kampanye (3) Upaya Bawaslu dalam mendorong integritas peserta pemilihan melalui analisislaporan dana kampanye.
26
Setyadiharja, Rendra. "Problematika bauksit di tanah gurindam (analisis proses legislasi kebijakan tambang bauksit di kota tanjungpinang)." JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 1, no. 1 (April 30, 2016): 21–47. http://dx.doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.21-47.
Full textAbstract:
Persoalan tambang bauksit telah menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan. Mulai dari periode kepemimpinan Suryatati A.Manan-Edward Mushalli sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang kurung waktu 2008-2012 hingga sekarang telah terpilih Lis Darmansyah-Syahrul sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2013-2018 masih saja santer terdengar berita miring terkait penambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. Makalah ini akan menganalisis fenomena tersebut dan akan mencoba mencari jawaban, mengapa masalah tambang bauksit ini masih saja menjadi masalah di Kota Gurindam tersebut. Dengan menggunakan analisis tinjauan literatur dan mengkombinasikannya dengan data sekunder, maka akan dihasilkan sebuah analisis bagaimana proses legislasi yang berkembang terkait regulasi sebagai sebuah jalan menyelesaikan masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang. Selain itu juga akan dilihat siapa dan bagaimana kekuatan aktor-aktor yang mengambil peran dalam proses legislasi terkait masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang.
27
Setyadiharja, Rendra. "Problematika Bauksit di Tanah Gurindam (Analisis Proses Legislasi Kebijakan Tambang Bauksit di Kota Tanjungpinang)." Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 1, no. 1 (June 10, 2016): 22. http://dx.doi.org/10.24905/jip.v1i1.433.
Full textAbstract:
Persoalan tambang bauksit telah menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan. Mulai dari periode kepemimpinan Suryatati A.Manan-Edward Mushalli sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang kurung waktu 2008-2012 hingga sekarang telah terpilih Lis Darmansyah-Syahrul sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2013-2018 masih saja santer terdengar berita miring terkait penambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. Makalah ini akan menganalisis fenomena tersebut dan akan mencoba mencari jawaban, mengapa masalah tambang bauksit ini masih saja menjadi masalah di Kota Gurindam tersebut. Dengan menggunakan analisis tinjauan literatur dan mengkombinasikannya dengan data sekunder, maka akan dihasilkan sebuah analisis bagaimana proses legislasi yang berkembang terkait regulasi sebagai sebuah jalan menyelesaikan masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang. Selain itu juga akan dilihat siapa dan bagaimana kekuatan aktor-aktor yang mengambil peran dalam proses legislasi terkait masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang.
28
Ludigdo, Unti. "Pemilihan Walikota Malang Rasa Korupsi." Jurnal Transformative 5, no. 1 (May 7, 2019): 56–69. http://dx.doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.4.
Full text
29
Lestari, Eta Yuni, and Nugraheni Arumsari. "PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALIKOTA SEMARANG DI KOTA SEMARANG." Integralistik 29, no. 1 (January 5, 2018): 10. http://dx.doi.org/10.15294/integralistik.v29i1.14602.
Full textAbstract:
Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah. Tahun 2015 Kota Semarang menyelenggarakan Pemilukada untuk memilih walikota. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilukada di Kota Semarang. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemula dalam pemilukada maupun pada pemilihan presiden pada tahun 2019, maka perlu dilakukan kajian penelitian tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula menjelang Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang, mengetahui peran partai politik, KPU, maupun perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, mengetahui kesiapan para pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota Semarang di Kota Semarang. Penelitian dirancang dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota Semarang pada tahun 2015 di Kota Semarang. Sasaran penelitian ini adalah para pemilih pemula yang telah menggunakan hak pilih yang pertama kali pada pemilihan Walikota Semarang, adapun sampel penelitian adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang merupakan pemilih pemula di kota Semarang. Hasil penelitian menunjukan pemilih pemula belum memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan dan tidak ada persiapan yang khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dipengaruhi oleh visi dan misi ketika terpilih, latar belakang calon (tingkat pendidikan, agama), faktor sosial atau kedekatan calon dengan masyarakat , kinerja calon baik pada saat menjadi walikota sebelumnya (bagi calon incumbent), dan kinerja pada pekerjaannya, Track record calon, faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum).
30
Marpaung, Febriansyah, Emiwati Emiwati, Abdul Herman, Bambang Irawan, and Abdul Rasyid. "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENUNJANG KINERJA WALIKOTA." Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) 6, no. 1 (September 15, 2023): 53–66. http://dx.doi.org/10.48093/jiask.v6i1.160.
Full textAbstract:
Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menunjang Kinerja Walikota (Studi Kasus Pada Bagian Sekretariat Satpol PP Kota Palembang)”, dengan tujuan Mengetahui implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang kinerja walikota. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu: 1)secara bersama-sama memberanikan diri untuk menilai keadaan dan ucapan-ucapan masyarakat tentang pegawai dan faktanya, mengakui yang baik dan tidak baik serta berusaha memperbaiki yang tidak baik. 2)untuk melakukan penilaian maka kita harus bersosialisasi dengan rekan-rekan pegawai sudah memberikan arahan-arahan agar dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsinya berjalan dengan optimal.
31
Safei, Agus Ahmad. "Toleransi Beragama di Era “Bandung Juara”." KALAM 10, no. 2 (February 13, 2017): 403. http://dx.doi.org/10.24042/klm.v10i2.7.
Full textAbstract:
Pergantian kepemimpinan di Kota Bandung dari Walikota sebelumnya, Dada Rosada, ke Walikota sekarang, Ridwan Kamil, menghadirkan nuansa yang berbeda, meski dalam beberapa hal ditemukan sejumlah titik yang sama. Hal demikian dipandang sebagai sesuatu yang normal saja, karena setiap pemimpin memiliki gaya, selera dan visi-misi masing-masing. Jika Dada Rosada tampil memimpin Bandung dengan semangat menjadikan Bandung sebagai Kota Agamis, dengan menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama, maka Ridwan Kamil lebih memilih spirit Bandung Juara sebagai tagline utama kepemimpinannya, dengan tetap menekankan Bandung sebagai ‘rumah bersama’ semua umat beragama. Ridwan Kamil secara sadar tidak memakai bahasa agama di ruang publik sebagaimana halnya yang dilakukan Walikota sebelumnya, Dada Rosada. Dalam pendekatan esensialisme yang diusung Walikota sekarang, yang terpenting bukanlah membawa-bawa agama dalam setiap program yang diusung ke ruang publik, terpenting adalah justru mengimplementasikan nilai-nilai yang dikandung agama itu sendiri melalui berbagai program yang nyata-nyata memberikan manfaat kepada warga kota.
32
Prasetya, Syadila Maulidina. "Politik Hukum Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020." Jurnal Kajian Konstitusi 2, no. 1 (June 15, 2022): 53. http://dx.doi.org/10.19184/jkk.v1i3.31761.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (6) UU No.10/2016 harus mengalami penundaan setelah ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam yang berdampak pada berbagai sektor. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memberi kewenangan pada KPU untuk menunda Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2020, sehingga dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi dasar hukum yang mengikat penundaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2020. Permasalahan dalam penulisan ini di antaranya adalah Pertama, Justifikasi Pandemi Covid-19 menjadi Alasan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Kedua, Implikasi Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dibawah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Ketiga, Prospek Politik Hukum Pemilihan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Masa Yang Akan Datang Apabila Terjadi Pandemi Seperti Saat ini.
33
Rahmawati, Elly Nur, Halili Halili, and Muhammad Abdul Aziz. "Relasi Konstitusional-Kultural Bupati / Walikota dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta." Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 3, no. 1 (April 27, 2023): 113–24. http://dx.doi.org/10.52738/pjk.v3i1.150.
Full textAbstract:
Kekuasaan gubernur dalam menjalankan kewenangannya di beberapa daerah terkadang ditemukan ketidakharmonisan saat bersinggungan dengan operasionalisasi kekuasaan bupati/ wali kota. Disharmoni yang terjadi dalam relasi gubernur dengan bupati/walikota di beberapa daerah membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai relasi gubernur dengan bupati/ walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara langsung melalui pilkada hanya untuk memilih kepala daerah tingkat kabupaten/ kota sedangkan kepala daerah tingkat provinsi tidak dipilih langsung melainkan melalui pengisian jabatan yang diatur dengan undang-undang keistimewaan. Gubernur yang menjabat juga bertakhta sebagai Raja. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui harmonisasi relasi Bupati/ Walikota dengan Gubernur yang cenderung minim konflik sehingga dapat menjadi pencontohan daerah lain. Metode penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penentuan narasumber menggunakan metode snowball sampling. Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif ini adalah teknik analisa data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik. Adapun hasil penelitian ini memiliki kesimpulan yakni pola relasi yang terbentuk antara Bupati/ Walikota dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat dua pola yang pertama relasi secara legal formal dan kedua relasi secara kultural. Kedua pola relasi tersebut memiliki implikasi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi melalui harmonisasi relasi Bupati/ Walikota dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
34
Junistiara Putra, Yudha Prawira, and Mimin Suriadi. "Pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pada Kantor Walikota Banda Aceh." Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 1, no. 7 (October 25, 2022): 655–64. http://dx.doi.org/10.55904/nautical.v1i7.419.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pada Kantor Walikota Banda Aceh. Populasi penelitian ini berjumlah 152 orang pegawai, dan teknik penarikan sampel menggunakan teknik slovin sehingga diperoleh 35 orang pegawai sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pada Kantor Walikota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan bahwa kompensasi dan disiplin kerja merupakan faktor yang berpengaruh pada produktivitas kerja pegawai, yang dibuktikan dengan hasil penelitian menunjukkan persentase 60,3% dan yang sisanya 39,7% dipengaruhi oleh faktor lain, misalkan motivasi, budaya organisasi, kepemimpinan, iklim organisasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel independen yaitu kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pada Kantor Walikota Banda Aceh. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda bahwa dari kedua variabel yang diteliti, ternyata variabel kompensasi (X1) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap produktivitas kerja pada Kantor Walikota Banda Aceh, dengan nilai koefesien sebesar 0,743, dan diikuti oleh variabel disiplin kerja (X2) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,277.
35
Mubaroq, Husni. "ANALISIS STRATEGI PEMENANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018." Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial 2, no. 1 (January 1, 2020): 14–23. http://dx.doi.org/10.51747/publicio.v2i1.523.
Full textAbstract:
Perubahan dalam perpolitikan Indonesia berubah sejak jatuhnya rezim Soeharto telah memberikan ruang demokrasi yang sesungguhnya. Perubahan yang sangat signifikan terjadi juga pada perkembangan demokrasi di daerah, bahwa sesuai dengan tuntunan reformasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah (pilkada) juga dilakukan oleh Kota Probolinggo sejak ditetapkannya kebijakan tersebut. Pada Pilkada 2018, pasangan calon yang diwakili oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuai keberhasilan, yaitu Habib Hadi Zainal Abidin dan Soufis Subri dengan nomor urut 4 (empat). Hal ini mengalahkan 3 (tiga) pasangan lainnya. Dengan semiki an, tentu ada strategi yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam memenangkan pemilihan kepada daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) strategi, yaitu strategi penguatan, strategi rasionalisasi, strategi bujukan, dan strategi konfrontasi.
36
SRIYANA. "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAMPEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 DI KECAMATAN PAHANDUT." Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan 3, no. 2 (January 16, 2021): 1–17. http://dx.doi.org/10.37304/jispar.v3i2.621.
Full textAbstract:
This study aims to describe how people's political participation in elections Mayor / Deputy Mayor of Palangkaraya in District Pahandut in 2013. People's political participation can be seen through the participation of the community in the campaign and polling (voting) can finally be concluded that the level of political participation of the community.Data sources of this study is secondary data which have been obtained from the District Election Committee (PPK) and Pahandut of the Voting Committee (PPS) in every village in the district Pahandut. Data collection techniques by performing the study and documentation of the village other materials related to the study. Field research is the data collection by jumping to a location using the enclosed questionnaire (questionnaire) as well as an interview with the head of the KDP Pahandut and communities have the right to vote.Sampling using Taro Yamane formula. Samples were taken of the number of voters registered in the voters list (DPT) in District Pahandut as many as 100 people from 49 160 people. While the data analysis technique used is descriptive quantitative in order to give an idea of the level of political participation in elections Mayor / Deputy Mayor Palangkaraya Pahandut Year 2013 in the district, whether it is through one's participation in the campaign and voting (voting).The results showed that the level of political participation of the community in the form of participation in campaign activities is still low at only 46 %. While the level of political participation of the community in the form of participation in the provision of voting rights (the election) is relatively high at 74.50 %.
37
Haryono, Dwi. "STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2015." Jurnal Administrative Reform 6, no. 2 (January 16, 2019): 67. http://dx.doi.org/10.52239/jar.v6i2.1900.
Full textAbstract:
The purpose of this study was to determine the KPU Strategies to Improve Voter participation on Election of Mayor and Deputy Mayor of Samarinda in 2015. Qualitative research methods used, techniques of data collection is done by the research library (library search) and field (Field work search), observation, interviews and documentation. Source of research data with the primary data is purposive sampling technique (key-informant) and snowball sampling (informant) and secondary data. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis method of Milles and Huberman is condensation, data presentation, conclusions and verification. Conclusions from the study showed a picture that basically strategy commission to enhance participation of voters on election of Mayor and Deputy Mayor of Samarinda in 2015 are strategy institutional strengthening, strategies political socialization, beginner voter education strategy.Keyword: Strategy, Commission, Voter Participation, Election Unison
38
Hamdani, Yoggi Alvi. "POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT MULTIETNIS KOTA SAWAHLUNTO DALAM PILKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018." Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal 2, no. 1 (February 11, 2022): 16–30. http://dx.doi.org/10.25077/jdpl.2.1.16-30.2020.
Full textAbstract:
Masyarakat multietnis mendiami kawasan pusat kota dari waktu yang cukup lama dikarenakan faktor sejarah pertambangan batu bara pada masa koloni Belanda. Masyarakat multietnis Sawahlunto lebih kompleks dan bersifat konstruktif karena masyarakat memandang identitas etnis sebagai suatu hasil dari proses sosial yang kompleks. Pelaksanaan Pilkada 2018 di kota Sawahlunto menjadi catatan tersendiri ketika politik identitas etnis menjadi pengaruh atau tidaknya dalam menentukan pilihan politik mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis dan menggunakan teori gerakan politik etnis oleh Klause Van Beyme. Hasil penelitian menemukan kesamaan etnis yang dimiliki oleh Ismed dan masyarakat Tanah Lapang, tidak serta merta menjadikan Ismed dan Ali Yusuf dapat mendulang suara yang banyak di kelurahan Tanah Lapang. Karena itulah pelaksanaan Pemilukada Sawahlunto 2018 khususnya di kelurahan Tanah Lapang tidak menimbulkan konstelasi politik identitas dari kelompok masyarakat. Kampanye yang menggunakan atribut etnis sebagai media komunikasi politik, menimbulkan bentuk ketegangan politik pada tingkatan masyarakat. Pilkada Walikota Sawahlunto 2018 pada masyarakat multietnis Kota Sawahlunto yang tahapan kampanyenya tidak terdapat pasangan calon menggunakan isu etnisitas atau kesukuan dalam masa kampanyenya. Dalam kontestasi Pilkada Sawahlunto tidak terjadi sentimen politik identitas, dimana masyarakat Sawahlunto yang multietnis terdapat suatu identitas masyarakat baru yang merupakan bagian dari ikatan solidaritas mereka.
39
', Wazni. "Strategi Koalisi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2010-2011." Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 12, no. 2 (November 26, 2015): 141. http://dx.doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2908.
Full textAbstract:
PKS has requirements that must be observed by candidates for mayor / deputy mayor tobe carried include: having the support of political parties, the mass base of supportand success program. Because the non-fulfillment of the quota of 15 seats in parliament,PKS makes the initial coalition with Paradise as individu.Selanjutnya, the coalitioncontinued with the coalition parties combined. There are six parties joined-Versecarries Firdaus Cahyadi are: PKS, Hanura, UN, PDK, the Democratic Party and thePDI-P.Keywords: Coalition, Election, the Prosperous Justice Party.
40
Nasution, Mega Hanipa, and Kusmilawaty Kusmilawaty. "ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR PADA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI KANTOR WALIKOTA MEDAN)." CERMIN: Jurnal Penelitian 6, no. 1 (April 25, 2022): 109. http://dx.doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1664.
Full textAbstract:
Pengelolaan surat merupakan tata kelola yang penting bagi suatu organisasi sebagai citra positif administrasi (pelayanan). Surat dalam sistem administrasi memiliki peran sentral sebagai “jantung” sebuah perkantoran (lembaga). Hal ini didasarkan pada peran surat yang tak tergantikan secara otomatis oleh kecanggihan teknologi, sebab ia berperan sebagai bukti “hitam di atas putih” terkait arsip dokumen kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada bagian ekonomi dan pembangunan di kantor Walikota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pemerolehan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, identifikasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data peneliti lakukan dengan cara mengumpulkan surat masuk dan surat keluar per tahun 2021-2022, mengamati keabsahan surat dan arsip dokumen kantor Walikota Medan, menyaring berbagai keterangan tentang pencatatan dan pelaporan kantor Walikota Medan tahun 2021-2022, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan surat-menyurat di kantor Walikota Medan sudah kategori baik. Hal ini didasarkan pada tidak ada temuan kendala yang berarti dalam proses pelayanan administrasi di kantor tersebut, serta dibantu dengan fasilitas lengkap dan teknologi canggih, meliputi komputer, printer, mesin fax, filling cabinet (lemari arsip surat/dokumen), dan stempel tanda tangan pejabat pembuat komitmen. Kemudian, tata kelola arsip surat ini dibukukan dalam satu buku agenda. Sehingga, mudah dicek surat masuk dan surat keluar yang ada di kantor walikota Medan.
41
Lestari, Indah Fajar, and Al Rafni. "Marketing Politik Calon Walikota Padang pada Pilkada Serentak Juni 2018." Journal of Civic Education 1, no. 3 (December 28, 2018): 225–33. http://dx.doi.org/10.24036/jce.v1i3.222.
Full textAbstract:
Pelaksanaan Pilkada Kota Padang Juni 2018 yang diikuti oleh calon incumbent memiliki cara-cara marketing politik yang unik. Hal ini karena calon Walikota Padang merupakan pasangan incumbent yang memilih maju dengan pasangannya masing-masing sehingga diperlukan marketing yang berbeda untuk memenangkan Pilkada. Penelitian ini akan membandingkan marketing politik yang dilakukan kedua calon Walikota Padang terkait 4 aspek yaitu product political marketing, place political marketing, prise political marketing dan promotion political marketing. Tujuan penelitian ialah untuk mengkomparasikan marketing politik yang dilakukan oleh kedua pasang calon Walikota Padang yaitu Emzalmi-Desri Ayunda dan Mahyeldi-Hendri Septa dalam Pilkada serentak Juni 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahaan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa marketing politik yang dilakukan pasangan Mahyeldi-Hendri Septa lebih baik dari pasangan Emzalmi-Desri Ayunda setelah dibandingkan dari segi , price,place dan promotion politic marketing. Keberhasilan pasangan Mahyeldi-Hendri Septa dalam memasarkan product politik dengan memanfaatkan ketokohan dalma masyarakat, penggunaan dana dan tempat kampanye dengan baik, serta promosi yang dilakukan dengan baik melalui media atau bertemu langsung dengan masyarakat berhasil mengantarkan pasangan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Padang pada Pilkada Serentak Juni 2018.
42
Tumangger, Elfi Nola, Latifah Amir, and Ratna Dewi. "TERHADAP SANKSI DALAM PERATURAN WALIKOTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." Mendapo: Journal of Administrative Law 4, no. 1 (February 24, 2023): 75–90. http://dx.doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.19449.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap Sanksi Denda Dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rumusan masalah bagaimana substansi peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 memuat Sanksi administrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Apakah Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dapat Memuat Denda Administratif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu produk hukum yang dianggap bertentangan dengan yang lebih tinggi menjadi batal demi hukum atau adanya ketidakpastian hukum dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pasal 15 ayat (1) mencantumkan bahwa ketentuan sanksi hanya dapat dimuat dalam Undang-undang; Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Disisi lain, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 mencatumkan adanya ketentuan sanksi adminitratif, berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan sanksi adminitratif menitikberatkan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang secara hukum melanggar kewenangan di dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, oleh sebab itu peraturan Walikota Jambi secara hukum dianggap batal demi hukum dan ketidaksahaannya pengaturan sanksi tersebut diatur dalam peraturan kebijakan daerah di masa pandemi saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan.
43
Maramis, Raykevin Bagus Julian, and Kristian Widya Wicaksono. "Integritas Perilaku Kepemimpinan Publik Walikota Bandung." Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan 7, no. 1 (April 14, 2017): 28. http://dx.doi.org/10.26618/ojip.v7i1.394.
Full textAbstract:
Some of the achievements that Bandung City had today, is a positive value for the performance of Bandung City Government. Public leadership behavior of Bandung City Mayor becomes one of a several factors that increasing the performance of Bandung City Government. The purpose of this study is to discover the tendency of public leadership behaviours of Bandung City Mayor based on five dimensions namely: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. The method of this research is a quantitative descriptive study, by using data collection techniques such as questionnaires from 30 respondents and interviews. The results of this study shows that the tendency of public leadership behavior of the mayor of Bandung City is inclined to the lawfulness leadership with a good category . This evidence comes from the behavior of the public leadership of Bandung City Mayor which always emphasize every employee to always obey and properly follow the rules and regulations that has been established. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh Kota Bandung di masa kepemimpinan Walikota Bandung saat ini, merupakan suatu nilai positif bagi kinerja Pemerintah Kota Bandung. Perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung menjadi salah satu faktor peningkatan kinerja dari Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung dilihat dari lima dimensi yaitu: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung adalah cenderung pada lawfulness leadership dengan kategori yang baik. Hal ini terlihat dari perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung yang selalu menekankan setiap pegawainya untuk selalu menaati dan secara benar mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan.
44
Imam Fauzan. "PENGHULU WANITA DALAM PERSEPEKTIF FIQIH DAN UNDANG- UNDANG." Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ 6, no. 2 (October 29, 2022): 152–79. http://dx.doi.org/10.35897/intaj.v6i2.818.
Full textAbstract:
Saat ini sudah banyak perempuan yang menduduki posisi strategis, baik dalam lembaga legislatif, eksekutif maupun dalam kehidupan sosial. Seperti halnya dari delapan pemimpin daerah kota/kabupaten ada empat belas dijabat oleh perempuan, diantaranya; Dewi Hanjati Bupati Tanngamus (Lampung), Ade Munawaroh Yasin Bupati Bogor (Jawa Barat), Anne Ratna Mustika Bupati Purwakarta (Jawa Tengah), Ade Uu Sukaesih Walikota Banjar, Umi azizah Bupati Tegal (jawa Tengah), Khofifah Indar Paranwansa (Jawa Timur) Puput Tantriana Sari Bupati Probolinggo (Jawa Timur), Mundjidah Wahab Bupati Jombang (Jawa Timur), Anna Munawarah Bupati Bojonegoro (Jawa Timur), Ika Puspitasari Walikota Mojokerto (Jawa Timur), Iti Octavia Jaya baya Bupati Lebak (Banten), Paulina Haning Bullu Bupati Rote Ndao (NTT), Erlina Bupati Mempawah (Kalbar), dan tatong Bara Walikota Mobagu (Sulsel).
45
Wijaya, Junior Hendri, and Iman Amanda Permatasari. "CAPAIAN HENDRAR PRIHADI SEBAGAI WALIKOTA SEMARANG." Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah 16, no. 1 (June 5, 2018): 1–16. http://dx.doi.org/10.36762/litbangjateng.v16i1.743.
Full textAbstract:
THE ACHIEVEMENT HENDRAR PRIHADI AS A MAYOR OF SEMARANGHendrar Prihadi was the deputy mayor of Semarang from 2010-2013 and was later appointed as mayor, because Soemarmo HS, the previous mayor, was dismissed after being caught in a bribery case. During his leadership, Semarang turned into an advanced city, even as a reference for the development of other regions in Indonesia. The title as the most disadvantaged provincial capital city was successfully released. The purpose of this study was to find out the achievements of Hendrar Prihadi as the mayor of Semarang. This research method uses library research. The results of this study show the achievements of Hendrar Prihadi as the mayor of Semarang which consists of: being used as a reference in the field of public services, the successful implementation of smart city, innovative health services, tourism development to become a reference in the area of efficiency in regional development, and success in developing the Development Index Human. These achievements are now an example for other regions in Indonesia.
46
Anwar, Hairil. "Strategi Politik Pasangan Tjhai Chui Mie Dan H. Irwan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang." (PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora (e-Journal)) 21, no. 1 (April 4, 2019): 70. http://dx.doi.org/10.26418/proyeksi.v21i01.2327.
Full text
47
Muhamad, Sofyan. "PERPECAHAN DAN SOLIDITAS ELITE PARTAI GOLKAR PADA PEMENANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2015." Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan 2, no. 2 (August 20, 2021): 1–10. http://dx.doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1523.
Full textAbstract:
Conflict and Division of political parties in Indonesia is not a new issue. Still, the phenomenon had long been party Schism happened before, in the era of reform party politics have always been in a split case with hit never finished, one of the political parties are Golongan Karya, the ruling party during the new order Government has always been conflicts and the party's internal divisions, the year 2014 Golongan Karya again struck with the dynamics of the Division and gave birth to the dualism of the DPP at the level of stewardship, this research aims to look at the Division and solid elite DPD I Golongan Karya North Maluku on winning the election for mayor of the ternate year 2015. this research method used was qualitative case study method, in the technique of collecting data using interviews, documentation, and the withdrawal of conclusion; in this study, the theory used to analyze problems is an approach institutional political party, with this theory, the author can see solid and elite divisions Golongan Karya ternate city in the regional head election momentum the year 2015. The results of the research some problems that occurred in the inner Golongan Karya ternate city, that the occurrence of structural conflict between Leader DPD I North Maluku with DPD II city of Ternate, in addition, there is also a policy dismissal several party cadres of the ternate town conducted by Chairman of DPD I North Maluku, the split of the party in the region are inseparable with the dynamics of the political elite at the central level, that the break at the level of DPP implicates against a decline of votes in the election of Golongan Karya regional heads of ternate city, the party defeats 2015 work on the caused level of the solid elite is not well-formed, and this dismissal policy is the starting point of the party elite and splits in the political interest of the element value in the selection of the head of the regional city of Ternate.
48
Abdullah, Muhammad Zein. "Kesadaran dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012." Jurnal Penelitian Komunikasi 14, no. 2 (April 6, 2017): 143–54. http://dx.doi.org/10.20422/jpk.v14i2.174.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian ini adalah meningkatan kesadaran dan partisipasi politik pemilih pemula terhadap Siswa/Siswi SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se-Kota Kendari. Melalui pendekatan teknik komunikasi pendidikan politik secara persuasif sebagai upaya meningkatkan kesadaran responden pemilih pemula akan pentingnya memilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 yang akan datang. Hal tersebut menjadi lebih penting karena responden (pemilih pemula) adalah para aktor yang akan menggerakkan jaringan kehidupan masyarakat luas sehingga terjadi gerakan memilih dengan kesadaran dan partisipasi politik secara bertanggung jawab. Artinya, kesadaran dan peningkatan partisipasi politik dari masyarakat akan menjamin munculnya kehidupan politik yang aman dan demokratis. Pemilih pemula memiliki peran yang sangat besar dalam hal mengurangi tingkat apatisme politik dalam Pemilukada secara langsung ini.
49
Muhamad, Sofyan. "Perpecahan dan Soliditas Elite Partai Golkar Pada Pemenangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015." JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK 1, no. 1 (November 3, 2021): 34–41. http://dx.doi.org/10.36232/jppadap.v1i1.1610.
Full textAbstract:
Conflict and Division of political parties in Indonesia is not a new issue, but the phenomenon had long been party Schism happened before, in the era of reform party politics have always been in a split issue with hit never finished, one of the political parties are Golongan karya, the ruling party during the new order Government has always been conflicts and the party's internal divisions, the year 2014 Golongan karya again struck with the dynamics of the Division and gave birth to the dualism of the DPP at the level of stewardship, this research aims to look at the Division and solid elite DPD I Golongan karya North Maluku on winning the election for mayor of ternate year 2015. in this research method used was qualitative case study method, in the technique of collecting data using interviews, documentation and the withdrawal of the conclusion, in this study the theory used to analyse problems is a theory institutional political party, with this theory the author can see solid and elite divisions Golongan karya ternate city in the regional head election momentum the year 2015.
The results of the research there were some problems occurred in the internal Golongan karya ternate city, that the occurrence of structural conflict between Superintendent DPD I North Maluku with DPD II city of ternate, in addition there is also a policy dismissal a number of party cadres in ternate city conducted by Chairman of DPD I North Maluku, the split of the party in the region is inseparable with the dynamics of the political elite at the central level, that the split at the level of DPP implicates against decline of votes in the election of Golongan karya regional heads of ternate city, the party defeats 2015 work on the caused level of solid elite is not well formed, and this dismissal policy is the starting point of the party elite and splits in the political interest of the element value in the selection of the head of the regional city of ternate
50
Putu Risky Andrean, I Putu Gede Hendra Suputra, and Luh Arida Ayu Rahning Putri. "PERANCANGAN SISTEM ELEKTRONIK ARSIP (E-ARSIP) SURAT KANTOR WALIKOTA DENPASAR." Jurnal Pengabdian Informatika 1, no. 1 (November 1, 2022): 265–72. http://dx.doi.org/10.24843/jupita.2022.v01.i01.p38.
Full textAbstract:
Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan oleh penulis yang dilaksanakan di Instansi Walikota Denpasar menemukan suatu permasalahan yaitu dalam pengelolaan surat baik untuk surat masuk, surat keluar, dan pembuatan disposisi. Dimana pada instansi tersebut pengelolaan surat masih dilakukan secara manual yaitu dengan cara menuliskan pada sebuah buku. Sehingga penulis membuatkan suatu sistem manajemen arsip surat yang diberinama E-Arsip Walikota Denpasar berbasis Website agar dapat mempermudah dalam pengelolaan surat tersebut. Diamana akses dari website tersebut dibagi berdasarkan role penggunanya, terdapat dua role pada website yaitu administrator sebagai pengelola website dan user sebagai pengguna dari website. Pembuatan sistem ini telah disetujui oleh Kepala Bagiam Umum Walikota Denpasar yang sekaligus dapat dijadikan sebagai hasil Praktik Kerja Lapangan dan dipublikasikan dalam sebuah jurnal.