To see the other types of publications on this topic, follow the link: Timor-Leste.
Journal articles on the topic 'Timor-Leste'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Timor-Leste.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Leach, Michael. "Timor-Leste." Contemporary Pacific 33, no. 2 (2021): 579–85. http://dx.doi.org/10.1353/cp.2021.0058.
Full text
2
Kammen, Douglas. "Timor-Leste." Contemporary Pacific 27, no. 2 (2015): 537–44. http://dx.doi.org/10.1353/cp.2015.0046.
Full text
3
Leach, Michael. "Timor-Leste." Contemporary Pacific 28, no. 2 (2016): 466–73. http://dx.doi.org/10.1353/cp.2016.0051.
Full text
4
Leach, Michael. "Timor-Leste." Contemporary Pacific 30, no. 2 (2018): 539–47. http://dx.doi.org/10.1353/cp.2018.0042.
Full text
5
Leach, Michael. "Timor-Leste." Contemporary Pacific 31, no. 2 (2019): 563–72. http://dx.doi.org/10.1353/cp.2019.0035.
Full text
6
Leach, Michael. "Timor-Leste." Contemporary Pacific 32, no. 2 (2020): 605–11. http://dx.doi.org/10.1353/cp.2020.0058.
Full text
7
Mangku, Dewa Gede Sudika. "SEJARAH DAN FUNGSI PERBATASAN DARAT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE." TANJUNGPURA LAW JOURNAL 3, no. 1 (July 31, 2019): 1. http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v3i1.34492.
Full textAbstract:
Abstract The land border for Indonesia and Timor Leste has a strategic and important meaning, for Indonesia the border region is the front page and the face of the Indonesian Nation. In this paper will explain the history and function of land border between Indonesia and Timor Leste. Indonesia and Timor-Leste have a long history of borders, before independence of Timor-Leste's border with Indonesia is not the case because Timor-Leste is still part of Indonesia but after Timor-Leste's independence, the two countries must set boundaries. This is important because the border has a function that can maintain security and create prosperity on each border of both countries. Abstrak Perbatasan darat bagi Indonesia dan Timor Leste memiliki makna yang strategis dan penting, bagi Indonesia wilayah perbatasan merupakan halaman depan dan wajah dari Bangsa Indonesia. Dalam tulisan ini akan menjelaskan tentang sejarah dan fungsi perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste. Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah panjang dalam hal perbatasan, sebelum merdeka perbatasan Timor Leste dengan Indonesia tidak menjadi permasalahan hal ini dikarenakan Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia akan tetapi setelah Timor Leste merdeka, kedua negara harus menentukan batas-batas wilayahnya. Ini penting karena perbatasan memiliki fungsi yang dapat menjaga keamanan serta menciptakan kesejahteraan di perbatasan masing-masing kedua negara.
8
Kevin Fausta Zahran. "Upaya Timor Leste Bergabung Menjadi Negara Anggota ASEAN ke-11 Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional." Recht Studiosum Law Review 3, no. 1 (May 20, 2024): 1–5. http://dx.doi.org/10.32734/rslr.v3i1.14225.
Full textAbstract:
Artikel ini membahas mengenai bergabungnya Timor Leste sebagai negara anggota ASEAN ke-11 yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum internasional. Timor Leste dalam usahanya untuk memperjuangkan status keanggotaan penuh di ASEAN, nyatanya membutuhkan proses yang cukup panjang dan rumit. Hal ini cukup berbeda dengan saat penerimaan beberapa anggota ASEAN lainnya, seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui berbagai hambatan yang dialami oleh Timor Leste pada saat memperjuangkan perolehan status keanggotaan penuh dari ASEAN dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Timor Leste untuk memberikan kepercayaan kepada anggota ASEAN yang lain berdasarkan perspektif hukum internasional, bahwa Timor Leste patut untuk menjadi anggota ASEAN ke-11. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan hambatan yang dialami Timor Leste sebagian besar didasarkan pada alasan bahwa Timor Leste merupakan negara yang baru merdeka pada tahun 2002, sehingga apabila bergabung menjadi anggota ASEAN akan berdampak buruk dan tidak memberikan dampak atau kontribusi terhadap ASEAN. Simpulan dalam penelitian bahwasanya berbagai upaya, salah satunya kerja sama internasional telah banyak dilangsungkan oleh Timor Leste untuk membuktikan bahwa Timor Leste layak menjadi anggota ASEAN, sehingga pada November 2022 Timor Leste dinyatakan tergabung dalam ASEAN.
9
Khamis, Susie. "Timor-Leste Coffee." Food, Culture & Society 18, no. 3 (July 3, 2015): 481–500. http://dx.doi.org/10.1080/15528014.2015.1043109.
Full text
10
Saragih, Sorang, and Mita Yesyca. "Delivering Justice for Women Victims of Conflicts: How Judicial Mechanisms Perpetuated Gender Inequality in Timor-Leste." Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar 1, no. 2 (March 5, 2019): 105–23. http://dx.doi.org/10.33541/ji.v1i2.938.
Full textAbstract:
Abstrak: Timor-Leste adalah salah satu kisah sukses operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terlepas dari lamanya operasi tersebut dilakukan. Intervensi PBB di Timor-Leste bersifat khusus karena PBB menetapkan dua mekanisme peradilan selama operasi perdamaian berjalan, yaitu Serious Crime Unit (SCU) atau Unit Kejahatan Serius dan Komisi Kebenaran (CAVR). Baik SCU maupun CAVR memiliki mandat yang berbeda dengan tujuan bersama untuk mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Leste. Tulisan ini bertujuan untuk mengkritik kedua mekanisme tersebut, khususnya mengenai bagaimana inisiatif ini mengusahakan keadilan bagi perempuan korban konflik di Timor-Leste. Kritik berfokus pada mandat, tindakan dan otoritas mereka. Berdasarkan ketiga aspek ini, kesimpulan yang dihasilkan adalah mekanisme –mekanisme ini gagal memberikan keadilan bagi para perempuan korban di Timor-Leste.
Kata Kunci: Timor-Leste, operasi perdamaian PBB, pelanggaran HAM, mekanisme peradilan, SCU, CAVR, perempuan korban
Abstract: Timor-Leste is one of few success stories of the United Nations (UN) peacekeeping operations despite its long period. The UN intervention in Timor-Leste is unique because it established two justice mechanisms during the peacekeeping operations, namely the Serious Crime Unit (SCU) and the Truth Commission (CAVR). Both SCU and CAVR have different mandates with a common objective to address human rights violations committed in Timor-Leste. This paper tries to criticize these two mechanisms, particularly on how these initiatives delivered justice for women victims of conflict in Timor-Leste. The critique focuses on their mandate, performance, and authority. Based on these three aspects, it is concluded that these mechanisms failed to deliver justice to women victims in Timor-Leste.
Key Words: Timor-Leste, UN peacekeeping operation, human rights violations, justice mechanism, SCU, CAVR, women victims
11
Nauli, Putriana Septi, and Stivani Ismawira Sinambela. "UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DELIMITASI BATAS MARITIM DI WILAYAH GREATER SUNRISE ANTARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA DARI PERSPEKTIF KAJIAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL." Jurnal PIR : Power in International Relations 6, no. 1 (October 18, 2021): 94. http://dx.doi.org/10.22303/pir.6.1.2021.94-108.
Full textAbstract:
<span>Penulisan penelitian ini berdasarkan konflik permasalahan batas laut Timor Leste dengan Australia.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan batas maritim antara Australia dan Timor Leste dan apa yang menjadi kepentingan kedua Negara. Konflik antar Negara dapat terjadi akibat batas-batas teritorial suatu negara telah dilanggar. Delimitasi batas maritim sebagai implementasi penentuan batas-batas wilayah laut antara negara. Dalam penyelesaian delimitasi batas maritim sengketa antara negara Timor Leste dan Australia adanya campur tangan oleh pihak ketiga yakni Arbitrase atau Mahkamah Internasional, sesuai dengan ketentuan konvensi UNCLOS 1982. Pada tahun 2016 Timor leste Arbitrase atau mahkamah Internasional turut campur tangan dalam penyelesaian antar timor Leste dan Australia. Greater Sunrise merupakan ladang minyak di Laut Timor dari pembagian hasil sumber daya minyak yang tidak merata bagi Timor Leste menjadi salah satu pemicu konflik delimitasi batas maritim. Pada kasus ini Penulis juga bermasud untuk mengetahui secara detail bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Australia dan Timor Leste dalam penyelesaian masalah delimitasi batas maritim. Dalam studi kasus ini penulis tersebut penulis juga ingin mengetahui apa yang menjadi kesepakatan Australia dan Timor Leste dalam pembagian wilayah Greater Sunrise.</span>
12
Amaral, Ambrosio M. B., Luh Komang Candra Dewi, and Lucio Ximenes. "The Influence of Price and Promotion to Trust and Purchasing Decision: A Case Study at Aportil IP, Timor-Leste." Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM) 1, no. 03 (August 31, 2022): 30–45. http://dx.doi.org/10.56982/journalo.v1i03.27.
Full textAbstract:
This study aims to analyses the influence of price and promotion to trust and purchasing decision, a case study at Aportil IP, Timor-Leste. The study sample utilizes “Purposive Sampling” which aims to collect sample from selective people that fulfil the criteria. Researcher distributed questioner to service users of Berlin Nakroman ferry cruise voyage. The result reveals that 1) Price influences positively and significantly to the trust in APortil IP, Dili Timor-Leste will not be accepted or rejected. 2) Promotion positively and significantly influences to the trust at Aportil IP, Dili Timor-Leste can be accepted. 3) The price positively and significantly influence to purchasing decision in APORTIL IP, Dili Timor-Leste can be accepted. 4) Promotion influences positively and significantly to purchasing decision in APORTIL IP, Dili Timor-Leste cannot be accepted or refused. 5) Trust influences positively and significantly purchasing decision at APORTIL IP, Dili Timor-Leste cannot be accepted or rejected. 6) Price influences positively and significantly through trust in APORTIL IP, Dili Timor-Leste cannot be accepted nor rejected. 7) Promotion impacts positively and significantly influences to purchasing decision through trust at APORTIL IP, Dili Timor-Leste cannot be accepted or rejected.
13
Novia Rahmadani. "Pasang Surut Islam dalam Arus Sejarah Timor Leste: dari Mayoritas hingga Minoritas." Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities 4, no. 02 (December 29, 2023): 68–80. http://dx.doi.org/10.22515/isnad.v4i02.7917.
Full textAbstract:
Timor Leste ialah negara paling muda di Asia Tenggara yang merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 silam. Jika dibandingkan dengan negara keanggotaan ASEAN lainnya, Timor Leste yang baru bergabung pada tahun 2022 kemarin dapat dikatakan sebagai negara termiskin. Timor Leste seolah merangkak berkembang sedikit demi sedikit untuk mewujudkan negara yang ideal. Namun, terlepas dari ketertinggalan tersebut, Islam sempat mencapai puncak kejayaannya di Timor Leste bahkan sebelum Portugis datang. Pasang surut dinamika Islam terus berjalan beriringan dengan plot-plot historis yang terjadi di Timor Leste hingga era kontemporer saat ini. Secara umum terdapat tiga pembabakan perkembangan Islam di Timor Leste, yakni masa imperialisme bangsa Portugis, masa integrasi dengan Indonesia, dan pasca merdeka hingga saat ini. Untuk menjabarkan hal tersebut digunakan metode penelitian heuristik dan studi kepustakaan. Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa terdapat tiga pula alur perkembangan Islam di Timor Leste berdasarkan pembabakan sejarah tersebut. Masa imperialisme Portugis agama Islam nyaris terkikis habis lewat upaya kristenisasi. Kemudian masa integrasi dengan Indonesia membawa angin segar bagi perkembangan Islam yang difasilitasi oleh pemerintah. Pasca kemerdekaan hingga saat ini Islam seperti terlahir kembali dengan perkembangan yang lebih terarah dan terstruktur meski mengalami degradasi populasi. Kata Kunci: Islam; Minoritas; Mayoritas; Timor Leste
14
Arisanto, Puguh Toko. "TIMOR LESTE�S ACCESSION TO ASEAN 2011: AN ANALYSIS OF INTERNATIONAL FACTORS." Jurnal Dinamika Global 5, no. 02 (December 10, 2020): 150–70. http://dx.doi.org/10.36859/jdg.v5i02.208.
Full textAbstract:
Abstract:
After gaining its independence in 2002, Timor Leste struggled for joining ASEAN�s membership. Timor Leste changed foreign policy orientation from PIF to ASEAN. Then, Timor Leste had put its decision in 2011 which officially enrolled as member of ASEAN. This article seeks to analyze Timor Leste�s decision to join ASEAN�s membership. The authors sought to find the answers by using foreign policy decision-making model. This article focused on international factors which are derived from two important variables namely international context and economic and military conditions. The authors found from international context that Timor Leste decided to join ASEAN due to ASEAN�s attractiveness as prospective regional organization and strong support emanating from Indonesia as an influential state regionally. Economic conditions comprise close economic relations of Timor Leste with ASEAN countries. Military conditions are analyzed from Timor Leste�s military capability amidst neighbor�s military capability and its need to collective security.
Keywords: Foreign Policy, Decision-Making Model, International Context, Economic and Military Conditions
15
Tanaka, Yoshifumi. "Maritime Boundary Delimitation by Conciliation." Australian Year Book of International Law 36, no. 1 (October 1, 2019): 69–82. http://dx.doi.org/10.1163/26660229_03601006.
Full textAbstract:
Abstract The aim of this Agora contribution is to examine the role of conciliation in maritime delimitation by analysing the Timor-Leste/Australia conciliation. First, this contribution addresses the applicability of the compulsory conciliation procedures to the Timor Sea dispute. It then considers the role of the Timor-Leste/Australia Conciliation Commission in maritime delimitation and in resource governance, respectively. Next, it examines role of conciliation in maritime delimitation by comparing the Timor-Leste/Australia conciliation to the Iceland/Jan Mayen conciliation. Finally, it reveals that the Timor-Leste/Australia Conciliation Commission significantly influenced the establishment of maritime boundaries in the Timor Sea.
16
Primadewi, Siluh Putu Natha, I. Gusti Bagus Adnyanegara, and Nelson David Alves. "PERANCANGAN TAMAN BUDAYA TIMOR LESTE DI DILI." Jurnal Teknik Gradien 13, no. 2 (October 31, 2021): 84–93. http://dx.doi.org/10.47329/teknikgradien.v13i2.763.
Full textAbstract:
Cara hidup dan potensi normal yang digerakkan oleh masyarkat Timor Leste menjadikan Timor Leste sebagai tujuan kunjungan wisatawan, budaya, salah satunya adalah ekspresi manusia di Timor Leste. Bagaimanapun, pengerjaan ini belum diwajibkan, sehingga daerah yang lebih luas dapat lebih mengenal berbagai ekspresi yang berbeda dari berbagai daerah di Timor Leste. Dengan demikian pengaturan ini merencanakan untuk merencanakan Taman Budaya Timor Leste di Dili. Taman budaya ini merupakan tempat diskusi yang memberikan wadah informasi kepada daerah yang lebih luas, khususnya daerah belajar untuk lebih memahami dan mengetahui tata kehidupan Timor Leste secara lugas dalam satu wadah, yang terdiri dari dokumentasi budaya, data, rekreasi budaya, karya seni dan lain-lain, sehingga ekspresi manusia dan cara hidup Timor Leste yang perlahan-lahan terabaikan dapat banyak terpelihara terutama bagi masyarakat di masa depan. Pendekatan rencana adalah metodologi realistis yang bergantung pada masalah kekurangan tempat atau kapasitas untuk mewajibkan penyajian berbagai macam budaya Timor Leste. Metodologi praktis bekerja dengan pengaturan program persiapan yang akan memberikan ruang yang diperlukan dan ukurannya, asosiasi ruang dan prasyarat situs untuk taman sosial yang diatur. Kemudian, pada saat itu subjek yang diterapkan pada rencana Taman Budaya Timor Leste di Dili adalah Neo Vernakular, sesuai kapasitasnya sebagai taman budaya yang mewajibkan latihan pelestarian, persekolahan dan pengalihan. Kemudian, pada saat itulah ide pokok yang tercipta bergantung pada cara berpikir terdekat Rai ulik, Rai laran dari cara berpikir ini memiliki arti penting membangun hubungan antara manusia dengan Tuhan (Lulik), manusia dengan manusia, dan alam (Rai), dan orang-orang dengan roh atau pendahulu (Rai Laran).
17
Mahendra, M. Aditiya, Emmy Yuniarti Rusadi, and Muhammad Dzakiruddin. "Kemerdekaan Timor Portugis sebagai The New World Order Portugal." AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya 4, no. 1 (May 30, 2022): 21–28. http://dx.doi.org/10.35905/almaarief.v4i1.2590.
Full textAbstract:
Negara Timor Leste sebagai negara otonom dan berdaulat pada abad ke-21 dengan nama kekuasaannya Republica Democratica de Timor Leste (RDTL). Timor Leste merupakan sebuah negara kecil yang terletak di selatan dan utara daratan Republik Indonesia dan Australia. Sebelum otonomi mereka, Timor Timur (sekarang Timor Leste) memiliki konsisten terjebak dalam perselisihan membuat Timor Timur sulit untuk membebaskan diri dari kemelaratan dan gejolak politik (campur aduk). Artikel ini memaparkan tentang kebebasan Timor Portugis yang mana` masih merupakan penyelidikan antara efek dari revolusi bunga di Portugal, adanya impedansi Indonesia atau keinginan mereka sendiri untuk menjadi otonom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Adapun pengumpulan datanya diperoleh melalui study literature. Hasil menunjukkan bahwa kemerdekan Timor Portugis bukan hanya efek dari Revolusi Bunga akan tetapi ada campur tangan Indonesia dan tekad yang kuat dari masyarakat Timor Portugis sendiri.
18
Putra dalem, Anak agung gede agung, and Lucia Natalia De Given Fatima Lay. "MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN RADIO TELEVISI TIMOR LESTE SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK." Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi 18, no. 1 (January 7, 2019): 36–42. http://dx.doi.org/10.46650/jkik.18.1.870.36-42.
Full textAbstract:
Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisir, mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melaksanakan penyiaran radio dan TV, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun beberapa rumusan masalah yang ingin di bahasa, antara lain Bagaimanakah manajemen media penyiaran radio televisi Timor Leste sebagai lembaga penyiaran publik, Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat manajemen media penyiaran radio televisi Timor Leste sebagai lembaga penyiaran publik? Dan tujuam yang ingin dicapai, antara lain : Untuk mengetahui manajemen media penyiaran radio televisi Timor Leste sebagai lembaga penyiaran publik.Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat manajemen media penyiaran radio televisi Timor Leste sebagai lembaga penyiaran publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berupa kata-kata tulis atau lisan tentang orang-orang atau prilaku yang dapat di amati. hasil penelitian Radio dan Televisi Timor Leste kerjasama Dapat dilihat dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan setelah dilakukan analisis, maka kesimpulan yang dapat diberikan penelititentang “Manajemen Media Penyiaran Radio dan Televisi Timor Leste sebagai Lembaga Penyiaran Publik” adalah sebagai berikut :Dilihat dari perencanaan radio TV Timor Leste telah menetapkan visi dan misi walaupun belum sepenuhnya dapat di realisasi
19
Correia, Tomas Augusto, and Meita Pragiwani. "MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI DI DILI TIMOR LESTE." Responsive 2, no. 2 (August 9, 2019): 54. http://dx.doi.org/10.24198/responsive.v2i2.23057.
Full textAbstract:
Universitas Dili berkedudukan di ibu kota Negara Republika Democratica Timor Leste dan berdiri pada tanggal 20 Mei 2002. Pada tahun 1998. Pasca referendum tanggal 30 agustus 1999 Timor Leste memasuki era baru menjadi sebuah Negara yang berdaulat. Pada tahun 2000 Timor Leste sudah menjadi sebuah Negara sendiri dengan identitas bahasa sendiri, selang berjalan dua tahun perkembangan jumlah mahasiswa semakin meningkat dan tuntutan masyarakat akan lembaga pendidikan tinggi demi membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Universitas Dili Timor Leste. Hasil dari penelitian ini adalah Motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positf dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Universitas Dili Timor Leste pada taraf nyata α = 5%. Besarnya pengaruh antara Motivasi dan Disiplin Kerja pada Kinerja di Universitas Dili adalah sebesar 62,9%.
20
Exposto, Elizabeth. "The Timor Sea Conciliation and Treaty: Timor-Leste’s Perspective." Australian Year Book of International Law 36, no. 1 (October 1, 2019): 43–57. http://dx.doi.org/10.1163/26660229_03601004.
Full textAbstract:
Abstract The delimitation of maritime boundaries between Timor-Leste and Australia was a historic process initiated under the compulsory conciliation mechanism in the UN Convention on the Law of the Sea. The resulting Treaty between the Democratic Republic of Timor-Leste and Australia Establishing their Maritime Boundaries in the Timor Sea (‘Timor Sea Treaty’) reflects a remarkable achievement for the young nation of Timor-Leste in securing its sovereign maritime rights. This contribution examines the historical context which led to the Timor Sea Treaty, the challenges faced during the negotiation process, and the significance of the Timor Sea Treaty to the renewed relationship between the two countries.
21
Silva, Jose Da. "THE EFFECT OF CREDIT ALLOCATION AND LOAN INTEREST ON SMALL BUSINESS INCOME (KIF) AT KAEBAUK INVESTIMENTU NO FINANSAS (KIF), DILI, TIMOR-LESTE." International Conference of Business and Social Sciences 3, no. 1 (January 17, 2024): 667. http://dx.doi.org/10.24034/icobuss.v3i1.433.
Full textAbstract:
The theme of this research is the effect of credit allocation and loan interest rates on the income level of small businesses in Kaebauk Investimentu and Finance, Dili, Timor-Leste. The purpose of this study was to analyze and examine the effect of credit allocation on the income level of small businesses in the Investment and Finance district, Dili, Timor-Leste and to analyze the credit interest rate on the income level of small businesses in the Investment and Finance district, Dili, Timor-Leste. Leste. leste. The hypothesis in this study explains that there is a positive and significant effect of credit allocation on the income level of small businesses in the Investment and Finance district, Dili, Timor-Leste and that there is a positive and significant effect of credit interest rates on the income level of small businesses in Kaebauk Investment and Finance, Dili, Timor- Leste. The methodology in this research is descriptive quantitative with multiple linear regression analysis tool. The results of this study indicate that there is no positive effect of credit allocation on
22
Citra, Putri. "Timor Leste and Austrslia Historic Agreement on Maritme Borders in Timor Sea." IJLLE (International Journal of Law and Legal Ethics) 4, no. 1 (July 28, 2023): 49–53. http://dx.doi.org/10.47701/ijlle.v4i1.2443.
Full textAbstract:
Maritime borders are an important issue for every country to protect including each territorial waters wealth. The issue of Timor Leste and Australia has become a big issue in the history of the International Court of Justice regarding the agreement of maritime boundaries in the Timor Sea. In this study, the author uses normative juridical research to discuss the Timor Sea agreement as the result between Timor Leste and Australia’s boundary about maritime borders and how Timor Leste gets 90% and Australia gets 10% of the total exploitation of oil and gas. This study also uses library research to complete the data. Both countries Timor Leste and Australia areas are beyond the authority of the authors. This analysis from the authors provides qualitative for future analysis or research.
23
Kanahebi, Elisabeth Anna. "PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL DALAM KONTEKS ESPANSI PT.TELKOM INDONESIA, TBK DI TIMOR LESTE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN." Masalah-Masalah Hukum 45, no. 3 (July 25, 2016): 216. http://dx.doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.216-223.
Full textAbstract:
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola perlindungan hukum sistem oustsourcing bagi tenaga kerja lokal yang bekerja pada TELIN di Timor Leste; implementasi asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kontrak standar di bidang ketenagakerjaan menurut Hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste dan hukum yang berlaku jika terjadi sengketa di bidang ketenagakerjaan pada TELIN di Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada perlindungan hukum secara memadai terhadap para pekerja lokal yang bekerja pada TELIN di Timor Leste; tidak ada asas keseimbangan dalam asas kebebasan berkontrak dan pola penyelesaian perselisihan perburuhan pada TELIN melalui arbitrase.
24
Kanahebi, Elisabeth Anna. "PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL DALAM KONTEKS ESPANSI PT.TELKOM INDONESIA, TBK DI TIMOR LESTE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN." MASALAH-MASALAH HUKUM 45, no. 3 (March 22, 2017): 216. http://dx.doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.217-224.
Full textAbstract:
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola perlindungan hukum sistem oustsourcing bagi tenaga kerja lokal yang bekerja pada TELIN di Timor Leste; implementasi asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kontrak standar di bidang ketenagakerjaan menurut Hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste dan hukum yang berlaku jika terjadi sengketa di bidang ketenagakerjaan pada TELIN di Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada perlindungan hukum secara memadai terhadap para pekerja lokal yang bekerja pada TELIN di Timor Leste; tidak ada asas keseimbangan dalam asas kebebasan berkontrak dan pola penyelesaian perselisihan perburuhan pada TELIN melalui arbitrase.
25
Gunn, Geoffrey C. "Timor-Leste in 2020." Asian Survey 61, no. 1 (January 2021): 155–59. http://dx.doi.org/10.1525/as.2021.61.1.155.
Full textAbstract:
The impact of the Covid-19 pandemic on Timor-Leste in 2020 was great, and the ripple effects may be felt for years. Paradoxically, it was not that the population was directly impacted—indeed, the small half-island nation stands out with only a score or so of cases, and no deaths—but that the oil-dependent economy and the status of financial reserves took a major hit with the collapse of oil and stock prices. In the interest of managing the pandemic, the incumbent prime minister declared a state of emergency, withdrawing his earlier resignation and thus averting a political crisis. Still, as the new economic realities surrounding oil-related mega-infrastructure projects hit home, we see churn among the concerned ministers and technocrats, amid a major rethink of the way ahead, and with many of the choices invidious in the challenging new economic environment.
26
Howard, Lise Morjé. "Kosovo and Timor-Leste." ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 656, no. 1 (October 9, 2014): 116–35. http://dx.doi.org/10.1177/0002716214545308.
Full textAbstract:
Why do some states transition, with foreign assistance, from “fragile” to “robust”? Scholars in state-building have argued that neotrusteeship is an effective strategy by which external organizations might build postconflict states. This article tests this hypothesis, and two related propositions, in a paired comparison of Kosovo and Timor-Leste. The two states are similar in many respects and both experienced regional peace enforcement operations to end violent conflict, followed by massive neotrusteeship operations. They have had divergent results, however, in postconflict state-building: while the state and economy are gradually becoming stronger in Timor-Leste, the same cannot be said of Kosovo, which continues to be plagued by high unemployment, low growth, corruption, and organized crime. I argue that many of Kosovo’s problems can be traced back to the strategy of dividing international responsibility for neotrusteeship operations.
27
Arnold, Matthew B. "Timor-Leste in 2010." Asian Survey 51, no. 1 (January 2011): 215–20. http://dx.doi.org/10.1525/as.2011.51.1.215.
Full textAbstract:
Timor-Leste in 2010 continued to stabilize following the political and social crisis of 2006–08. With strong economic growth and a calm security situation, the year was defined by twin national debates that will dominate the country's long-term future: how to manage its significant energy resources and how best to use the accruing wealth.
28
Leach, Michael. "Timor-Leste in 2012." Asian Survey 53, no. 1 (February 1, 2013): 156–61. http://dx.doi.org/10.1525/as.2013.53.1.156.
Full textAbstract:
Ten years after independence, 2012 proved a critical year for Timor-Leste, with three rounds of national elections, and the formation of a new government to take the country beyond the 13-year era of international peacekeeping. As the year closed, both the United Nations Mission in Timor-Leste and the Australian military-led International Stabilization Force formally concluded operations.
29
Feijó, Rui Graça. "Timor-Leste in 2013." Asian Survey 54, no. 1 (January 2014): 83–88. http://dx.doi.org/10.1525/as.2014.54.1.83.
Full textAbstract:
In early 2013, Timor-Leste started to walk solely on its own feet, after the departure of the United Nations Integrated Mission in Timor-Leste and the International Stabilization Force. The year has proved to be broadly peaceful, signifying that the country has learned to live within its own resources. The level of political consensus has increased, as Timor-Leste engages in a process of generational turnover.
30
Molnar, Andrea Katalin. "Timor-Leste in 2014." Asian Survey 55, no. 1 (January 2015): 228–34. http://dx.doi.org/10.1525/as.2015.55.1.228.
Full textAbstract:
Reports of the diplomatic row with Australia and anxiety over Prime Minister Xanana Gusmao’s prospective resignation dominated 2014. Articles of a highly controversial Media Law were declared unconstitutional by the Court of Appeal in September. Timor-Leste hosted the 10th Summit of Heads of State and Governments of the Community of Portuguese Speaking Countries.
31
Feijó, Rui Graça. "Timor-Leste in 2017." Asian Survey 58, no. 1 (January 2018): 206–12. http://dx.doi.org/10.1525/as.2018.58.1.206.
Full textAbstract:
The year 2017 dawned in Timor-Leste with positive promises. Diplomatic efforts to secure a new maritime boundary and improve access to natural resources ended in a favorable deal. Elections let people have a voice on disputes of the previous year. But the returns took many by surprise, and instability returned to the arena.
32
Feijó, Rui Graça. "Timor-Leste in 2018." Asian Survey 59, no. 1 (January 2019): 215–21. http://dx.doi.org/10.1525/as.2019.59.1.215.
Full textAbstract:
Timor-Leste entered 2018 with a political crisis that kept a minority government without the confidence of parliament. President Lú-Olo tried to resolve the situation by calling early elections, but the incumbency effect did not materialize, and the opposition won the polls. Timor-Leste celebrated an important treaty with Australia on their maritime borders in the Timor Sea.
33
Gunn, Geoffrey C. "Timor-Leste in 2019." Asian Survey 60, no. 1 (January 2020): 159–64. http://dx.doi.org/10.1525/as.2020.60.1.159.
Full textAbstract:
Politically, the focus in Timor-Leste in 2019 shifted from infighting to crucial decision-making on petroleum exploitation. Contrary to international advice on risk management and the need to diversify the non-oil economy, a going-for-broke mindset with respect to a multi-billion-dollar onshore gas development appeared to have carried the day.
34
Fox, Richard, and David Webster. "Highlighting Timor-Leste Studies." Indonesia 107, no. 1 (2019): 1–2. http://dx.doi.org/10.1353/ind.2019.0000.
Full text
35
Jackson, John T. "Decentralisation in Timor Leste." Australian Planner 41, no. 4 (January 2004): 51–55. http://dx.doi.org/10.1080/07293682.2004.9982390.
Full text
36
Kammen, Douglas, and Yingguihang Tian. "Polygamy in Timor-Leste." Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 179, no. 3-4 (December 4, 2023): 353–81. http://dx.doi.org/10.1163/22134379-bja10053.
Full textAbstract:
Abstract Demographic studies of polygamy have focused overwhelmingly on the so-called ‘polygamy belt’ in Africa and the Muslim world, and temporally on the past five decades, for which demographic and health surveys are available. Despite a wealth of anecdotal historical evidence, Southeast Asia has been overlooked in the study of polygamy. Drawing on unusually detailed colonial statistics on the collection of a polygamy tax introduced in 1923 and colonial and post-colonial census data, we reconstruct the prevalence of polygamy in Timor-Leste from the late nineteenth century until 2022. In contrast to findings in Africa that emphasize declining rates of polygamy, we find that polygamy has fluctuated across time, likely increasing between the late nineteenth century and the early 1930s, declining modestly during the final decades of colonial rule and the Indonesian occupation, and then rebounding since independence in 2002. We highlight monetization as a key factor explaining both temporal and geographic variation in the practice of polygamy.
37
Azis, Aswin Ariyanto, and Virda Safira. "Accepting Timor Leste as an ASEAN member: an act of compassion or a geopolitical necessity?" Brazilian Journal of Development 10, no. 4 (April 12, 2024): e68855. http://dx.doi.org/10.34117/bjdv10n4-028.
Full textAbstract:
Timor Leste has been accepted “in principle” as the 11th ASEAN country in 2022, after 11 years of waiting. The 11-year delay is said to be due to skepticism from some Southeast Asian countries, which consider Timor-Leste an “uncertain situation”. Many domestic issues, influenced by the international context, have added to this situation. These include concerns about the consolidation of democratic state institutions in Timor-Leste, as well as the prospects for its short-term economy and internal security. Existing solely on the decline of the Petroleum Fund, which is expected to disappear within a decade, the country risks falling into a budget abyss. As the smallest economy in the entire Southeast Asia region, with the second lowest GDP per capita and high poverty and unemployment rates, Timor Leste has a long way to go to catch up with the remaining members of ASEAN. Despite these economic shortcomings, ASEAN still decided to accept Timor Leste as a new member. This article aims to explain Timor-Leste's credibility in meeting the political, economic and socio-cultural security criteria of the ASEAN pillars. It tries to explain why ASEAN accepted Timor-Leste. Using qualitative methods, the article shows that ASEAN member states have a real incentive to help Timor catch up with other members to avoid its economic collapse. However, the growing geopolitical rivalry between China and the US in the region is perhaps the best explanation for ASEAN's eventual desire to accept Timor Leste's membership application.
38
Binsasi, Heribertus, Remigius Seran, and Handrianus Nino. "The Nasionalisme Masyarakat Perbatasan Darat: Suatu Studi Terhadap Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara." Jurnal Poros Politik 5, no. 3 (February 29, 2024): 32–37. http://dx.doi.org/10.32938/jpp.v5i3.5979.
Full textAbstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan masyarakat Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap hasil kesepakatan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste yang tertuang dalam Traktat 1904. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nasionalisme masyarakat perbatasan darat yakni pengetahuan, sikap dan tindakan nasionalisme pada masyarakat Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Subyek penelitian adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Manusasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa nasionalisme masyarakat perbatasan darat di Kabupaten Timor Tengah Utara ditujukkan melalui pengetahuan akan sejarah batas geografi Indonesia dan Timor Leste, sikap menolak hasil kesepakatan perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang tertuang dalam Traktat 1904 dan tindakan nasionalisme dengan terlibat aktif dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
39
Soares Lopes, Zeferino, Fredy Kurniawan, and Julistyana Tistogondo. "Case Study of Public-Private Partnership on Infrastruc-ture Projects of Tibar Bay Port in Timor-Leste." International Journal of Engineering, Science and Information Technology 1, no. 3 (July 2, 2021): 11–16. http://dx.doi.org/10.52088/ijesty.v1i3.79.
Full textAbstract:
Public - Private Partnership (PPP) offers many potential benefits for the government in providing infrastructure facilities. However, the implementation of the Public Private Partnership project is not easy. Infrastructure Development is one of the development priorities in developed and developing countries, including Timor-Leste. As one of the priorities of national development, cost limitations are the main problem faced by the government. Therefore, to overcome the lack of funding, the government can involve the private sector in terms of providing funds to finance the construction of infrastructure facilities.The Government of the Democratic Republic of Timor-Leste (RDTL) must have good regulations to achieve the goals of Timor-Leste in the future through cooperation between the government and the private sector. Good regulation is one of the best ways for good cooperation between the government and the private sector.In this study, the chosen location is the Tibar Bay Port in Timor-Leste. Based on the results of research that has been done, infrastructure development efforts do not have to rely on the Timor-Leste government as a single actor, the involvement of other parties such as the private sector is also needed for infrastructure development. The Government of Timor-Leste is fulfilling a big dream for the the future through the development of infrastructure in accordance with the strategic development plan for 2011-2030 to come, because the Government of Timor-Leste prepares a bright future for a country to become a developed country like other countries.
40
Ekon, Yanto. "PENETAPAN BATAS LAUT TERITORIAL INDONESIA-TIMOR LESTE DI WILAYAH LAUT TUMPANG TINDIH." Arena Hukum 14, no. 3 (December 31, 2021): 455–78. http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.3.
Full textAbstract:
Indonesia and Timor Leste in determining the overlapping territorial sea boundaries in the Ombai Strait, Wetar Strait and Timor Sea are increasingly complex and complicated because of the different baseline application rights between the two countries. The difference is that Indonesia as an archipelagic states has the right to apply normal baselines, straight baselines from point to point and straight baselines of islands, while Timor Leste as a coastal state has no right to apply archipelagic baselines but can only apply normal baselines and straight baselines. This paper aims to analyze and explain how to define the territorial sea boundaries etween Indonesia and Timor Leste in the Ombai Strait, Wetar Strait and Timor Sea This type of research is normative research with data sourced from secondary data Based on the data and analysis conducted, it can be concluded that the determination of territorial sea boundaries in the Ombai Strait, Wetar Strait and Timor Sea begins with the determination of the base point, drawing baselines and boundary lines by the Indonesia and Timor Leste However, the obstacle that will be faced by Indonesia and Timor Leste is the existence of islands in overlapping areas, which must first be determined whether or not it can be determined as the base point for drawing the baseline.
41
Rifqi Mahardika Putra, Calvina Chaeria Ramadhany, and Sofiyanti Salsabila. "MEMBERSHIP STATUS OF TIMOR LESTE IN ASEAN BASED ON ASEAN CHARTER 2007: PROBLEM AND PROSPECT." Padjadjaran Journal of International Law 5, no. 2 (August 3, 2022): 244–64. http://dx.doi.org/10.23920/pjil.v5i2.796.
Full textAbstract:
As the youngest country in Southeast Asia, Timor Leste realizes that becoming a member of ASEAN is important, and even the Timor Leste government says joining ASEAN is a priority for the country. Following up on its seriousness, in 2011, Timor Leste officially submitted an application to become a member of ASEAN, but 11 years later, the application has not yet been approved. Based on this background, this study was conducted to determine the current status of Timor Leste's membership in ASEAN based on the ASEAN Charter 2007 and to find out what hinders Timor Leste's acceptance as a member of ASEAN and how the prospects for Timor Leste's membership in ASEAN in the future. The results of this study show that first, in terms of Article 6 paragraph 2 of the ASEAN Charter, Timor Leste's membership status in ASEAN has not been ratified because Timor Leste has not fulfilled all the requirements contained in the article so currently, it is still a non-member observer country. Second, the thing that hinders Timor Leste's acceptance as a member of ASEAN is the use of a rigid and absolute consensus as well as the growing era which makes ASEAN countries increasingly see many factors to accept Timor Leste, then seen from Timor Leste's economic growth which is the slowest in Southeast Asia and one of the poorest countries in the world makes the authors feel that Timor Leste's membership status in ASEAN will not be accepted in the near future.
42
Jaya, Belardo Prasetya Mega, Ferina Ardhi Cahyani, Idris Idris, and Rika Ratna Permata. "METHOD AND PRINCIPLE OF MARITIME BOUNDARY DELIMITATION BETWEEN STATES WITH OPPOSITE OR ADJACENT COASTS (CASE OF INDONESIA AND TIMOR-LESTE)." Diponegoro Law Review 7, no. 1 (April 28, 2022): 150–72. http://dx.doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.150-172.
Full textAbstract:
In the practice the maritime boundary delimitations can cause the overlap of claims between states with opposite or adjacent coasts. Regarding the maritime boundary between Indonesia and Timor-Leste, there was never a maritime boundary between both States, so it needs a settlement of disputes of maritime boundary delimitation between both parties. Therefore, these research aims to explain the methods and principles that could be used in resolving maritime boundary delimitation dispute between state with opposite or adjacent coasts based on international law and analyze how obstacles and solution to solve maritime boundary delimitation dispute between Indonesia and Timor-Leste (East Timor). This research uses normative legal research and Empirical Research Methods. The results of the research show that: (1) the maritime boundary delimitation between Indonesia and Timor-Leste uses enclaving, equidistant, and three-step approach method. (2), Indonesia and Timor Leste have the potential to determine maritime boundaries in the three areas, namely the area to the north of the Oecusse (Ombai Strait), to the north of Timor Island (Wetar Strait) and to the south of Timor Island (Timor Sea). Timor-Leste will still get a maritime territory in District Oecusse but the extent would be negotiated with Indonesia first, while in the Wetar Strait, the territorial sea division of the two countries would consider the outer islands of both countries.
43
Adade, Abigail Esinam, Kenneth Owusu Ansah, Nutifafa Eugene Yaw Dey, Francis Arthur-Holmes, Henry Ofori Duah, and Agbadi Pascal. "Exposure to substance and current substance among school-going adolescents in Timor-Leste." PLOS Global Public Health 2, no. 8 (August 4, 2022): e0000797. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgph.0000797.
Full textAbstract:
Few studies have examined how exposure to substance influences adolescent’s use of substance in Timor-Leste. We assessed this relationship using nationally representative data from Timor-Leste to address this gap. Data was pulled from the 2015 Timor-Leste Global school-based student health survey. Data of students aged 13-17years (N = 3700) from class 7–11 across schools in Timor-Leste were analyzed for this study. Second-hand smoking exposure (AOR = 1.57 [1.31, 1.89] and parental tobacco use, AOR = 1.94 [1.54, 2.44]) was significantly related to in-school adolescent’s current use of substance after adjusting for covariates. Current substance use was also positively associated with being male, being in class 10–12, and being food insecure and negatively associated with having at least three close friends and benefiting from parental supervision. To reduce substance use among in-school adolescents, policymakers must consider the inclusion of all models in the social learning environment of adolescents in Timor-Leste.
44
Agussalim, Agussalim. "KEBIJAKAN POLITIK BILATERAL INDONESIA – TIMOR LESTE DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT TAHUN 1999: SEBUAH ANALISIS NEO REALISME KLASIK." Jurnal Arajang 5, no. 2 (December 31, 2022): 180–92. http://dx.doi.org/10.31605/arajang.v5i2.2190.
Full textAbstract:
Berbagai pihak telah memberikan tekanan untuk penyelesaian pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat tahun 1999 di Timor Leste. Desakan diberikan untuk membawa para pelaku ke Pengadilan Internasional. Namun Indonesia dan Timor Leste mengabaikan tekanan ini. Sebaliknya, mereka sepakat untuk menggunakan pendekatan politik bilateral untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang alasan di balik kesediaan Indonesia dan Timor Leste memilih solusi politik bilateral untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dalam mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan kerangka teorinya berdasarkan teori Neo-Realisme klasik. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara terhadap tiga kelompok responden baik di Indonesia maupun Timor Leste. Penelitian ini menemukan bahwa kesediaan Indonesia dan Timor Leste memilih penyelesaian politik bilateral sebagai solusi penyelesaian pelanggaran HAM berat tahun 1999 karena adanya kesamaan kepentingan. Berdasarkan temuan penelitian, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bahwa penegakan HAM di negara tertentu tidak akan pernah efektif tanpa keterlibatan dan intervensi negara-negara besar.
45
Kusuma, Ardli Johan. "Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia." Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan 7, no. 1 (April 14, 2017): 1. http://dx.doi.org/10.26618/ojip.v7i1.420.
Full textAbstract:
This paper discusses about the reasons of Indonesia which provides a referendum to East Timor which resulted in East Timor being independent from Indonesia. This paper is analytical descriptive, using qualitative methods, with the data collection techniques, using "librarian research" where data to support arguments are obtained by collecting such data from various sources such as books or literature, journals, newspapers, Magazines, as well as data sourced from the internet. The results of the discussion in this paper indicate the fact that the process of independence of Timor Leste from Indonesia because of the influence of human rights norms that at that time developed and became the international world agenda. So that, with using the human rights norms, Timor Leste and the international community succeeded in intervening in Indonesia to provide a referendum to Timor Lesete as the embodiment of human rights enforcement in Indonesia. Tulisan ini membahas tentang alasan Indonesia yang memberikan referendum kepada Timor Leste yang mengakibatkan Timor Leste merdeka dari Indonesia. Tulisan ini bersifat diskriptif analitis, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik librarian researchdimana data-data untuk mendukung argumen diperoleh dengan cara mengumpulkan data tersebut dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet. Adapun hasil dari pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan adanya fakta bahwa proses kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia karena adanya pengaruh dari norma HAM yang saat itu berkembang dan menjadi agenda dunia internasinal. Sehingga dengan menggunakan norma HAM tersebut, Timor Leste bersama masyarakat internasional berhasil mengintervensi Indonesia untuk memberikan referendum kepada Timor Lesete sebagai perwujudan penegakan HAM di Indonesia.
46
Albuquerque, Davi Borges de. "As línguas de Timor Leste: perspectivas." Língua e Literatura, no. 27 (October 15, 2003): 313. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2594-5963.lilit.2003.105477.
Full textAbstract:
O presente artigo objetiva apresentar ao público brasileiro uma introdução sobre os estudos lingüísticos em Timor Leste. Assim, serão apresentadas as línguas faladas em Timor Leste seguidas de breves informações e a classificação genética (sec. 2), em seguida serão discutidas informações históricas sobre essas línguas (sec.3). Finalmente, argumento que poucas pesquisas foram feitas e que Timor Leste se apresenta como um amplo campo para as pesquisas lingüísticas.
47
Kennedy, Posma Sariguna Johnson. "Discussion with Sinodo Dili: The Social Role of the Church in Timor Leste." Journal of Sustainable Community Development (JSCD) 4, no. 1 (May 31, 2022): 23–29. http://dx.doi.org/10.32924/jscd.v4i1.68.
Full textAbstract:
The implementation of this community service aims to deepen issues regarding the role of the Church in Timor Leste in dealing with social problems in serving and protecting its people through discussions with Sinodo in Dili, Timor Leste. This topic needs to be explored because Timor Leste is a neighboring country of Indonesia. It is directly adjacent to the Province of Nusa Tenggara Timur, so it is necessary to know its character and socio-culture so that friendship between countries can be carried out properly, especially in managing state borders that prioritize welfare. The Church in Timor Leste should have a balanced appearance, that is, in worship/sacrament appearances and social appearances. Good cooperation is needed between the hierarchy (church leaders) and the laity (the people) to mobilize the Church's role in overcoming social conditions or situations among the people or society. The role of the Church has been relentless, starting from the Timor-Portugal period and through the Timor-Indonesian period to the present-day Independent Timor.
48
Casimiro Costa Pinto, Joel. "Quo Vadis Catholic Church? Searching for Identity of a Church with Timorese's faces." Journal of Asian Orientation in Theology 02, no. 02 (August 25, 2020): 197–220. http://dx.doi.org/10.24071/jaot.2020.020205.
Full textAbstract:
This article presents a panorama of church life in the context of Timor-Leste. In 2015, the Catholic Church in Timor-Leste commemorated 500 years of the evangelization mission. It is within this context that this paper asks: After five centuries of evangelization in Timor-Leste, Quo Vadis Catholic Church? We pose this question to ourselves. This question and the theological reflection arising from it feels heavy to us. The question can also be: Quo Vadimus? As a Church, where are we going? This essay describes the three periods of evangelization in Timor-Leste each having its special and unique characteristics. These characteristics give each period a unique evangelization identity. This article ends by providing some proposals for the future of the Church with Timorese faces.
49
Da Costa Cabral, Ildegrada, and Marilyn Martin-Jones. "Traces of old and new center-periphery dynamics in language-in-education policy and practice." AILA Review 30 (December 31, 2017): 96–119. http://dx.doi.org/10.1075/aila.00005.dac.
Full textAbstract:
This article reveals how center-periphery relations have unfolded, over time, in language policy processes in one nation – Timor-Leste – on the global periphery. We take a longue durée perspective on the language policy processes at work in this historical context, showing how different regimes of language were imposed, in the past, by colonisers from distant centers – in Portugal and then in Java, Indonesia. Then, turning to the post-independence period, we show how a new order of indexicality, forged within the Resistance to the Indonesian occupation, formed the basis for current language policy in Timor-Leste, with Portuguese and Tetum as co-official languages. We also demonstrate that this agentive policy move, from the global periphery, oriented Timor-Leste to new and more complex center-periphery relations, to a ‘lusophone’ world, with Portugal and Brazil as key players. Our account of contemporary policy discourses in Timor-Leste, and of the consequences for language policy implementation, on different scales (national and local), draws on recent research of an ethnographic and multi-scalar nature conducted in Timor-Leste (Da Costa Cabral, 2015).
50
Korbaffo, Yosef Serano, Elpius Kalembang, and Ronaldus Nurak. "Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges." Jurnal Global & Strategis 18, no. 1 (June 22, 2024): 183–202. http://dx.doi.org/10.20473/jgs.18.1.2024.183-202.
Full textAbstract:
This article discusses the resolution of the land border dispute between Indonesia and Timor Leste at Bidjaele Sunan-Oben and Noelbesi-Citrana, two points that are classified as unresolved segments. Border negotiations between the two countries have been going on since 2000 and only two remain, namely Bidjaele Sunan-Oben and Noelbesi-Citrana, due to the different perceptions of the two countries at these points. In 2019, a final agreement regarding the two points was reached and outlined in the Agreed Principles on The Final Settlement 2019. This research uses a qualitative method with a case study approach. Using the theory of neoliberalism, this article finds that the cooperation between Indonesia and Timor Leste through the mediation of international regimes has proven effective in resolving land border disputes at the two points in question. However, the Covid-19 epidemic and Timor Leste’s absence from demarcation activities continue to obstruct the two countries’ technical settlement. Keywords: Neoliberalism, International Regime, Land Boundary Disputes, Unresolved Segment, Indonesia-Timor Leste Artikel ini mendiskusikan penyelesaian sengketa batas darat Indonesia dan Timor Leste di Bidjaele Sunan-Oben dan Noelbesi-Citrana, dua titik yang tergolong unresolved segment. Perundingan batas kedua negara Leste telah dimulai sejak tahun 2000 hingga saat ini. Proses tersebut menyisahkan 2 titik tersisa yakni Bidjaele Sunan-Oben dan Noelbesi-Citrana akibat adanya perbedaan persepsi kedua negara pada titik dimaksud. Pada tahun 2019, kesepakatan final terkait kedua titik tersebut berhasil dicapai dan dituangkan dalam Agreed Principles on The Final Settlement 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan teori neoliberalisme, artikel ini menemukan bahwa kerjasama Indonesia dan Timor Leste melalui perantaraan rezim internasional terbukti ampuh dalam menyelesaikan sengketa batas darat pada kedua titik dimaksud. Namun Pandemi Covid-19 dan ketidakhadiran Timor Leste dalam kegiatan demarkasi masih menjadi penghambat penyelesaian teknis kedua negara. Kata-kata kunci: Neoliberalisme, Rezim Internasional, Sengketa Batas Darat, Unresolved Segment, Indonesia-Timor Leste