Journal articles on the topic 'Social classes Indonesia Kalimantan Timur'

Abstrak Indonesia merdeka telah mencapai usia ke-72 tahun (1945-2017), tetapi tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat belum dapat diwujudkan, sehingga kesenjangan sosial masih cukup tinggi. Tujuan penelitian yakni; (1). Untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial PMKS. (2). Untuk menganalisis konsep Pemerintah mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare state) di Indonesia. (3). Untuk menganalisis kebijakan hukum daerah dalam implementasi Kesejahteraan Sosial di Kalimantan Timur. Metode Penelitian bersifat penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada obyek penelitian pada Peraturan Perudang-undangan. Hasil Penelitian; Prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah dalam mendukung pengaturan kesejahteraan sosial bagi PMKS, telah diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial jo. PP. No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tetapi pada implementasinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengaturnya. Hal ini karena tidak didukung oleh kultur hukum masyarakat, serta pemberdayaan PMKS yang berjalan lambat, dan jumlah PMKS yang terus meningkat. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial PMKS yang lebih baik, seyogianya di Kalimantan Timur segera dibentuk Peraturan Daerah yang lebih spesifik mengatur persoalan PMKS yakni tiga kategori; kemiskinan, praktek prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Perda tersebut hendaknya lebih fokus terhadap pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS, sehingga penanganan PMKS dapat berjalan secara simultan dalam rangka mewujukan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Kunci: otonomi, kesejahteraan, PMKS, undang-undang, sosial.

Indonesia is a rich country of arts and cultures. Dayak culture is one example. Dayak community has distinctive and unique of culture, from art, social system, to belief system. Hudoq mask and dance are samples of the culture of East Kalimantan Dayak community which are not decorative shapes and motifs only, but also full of philosophical meaning and symbol of the community’s faith. The results of this study are very important to record the progress of Dayak culture from ancient to present time, as well as to preserve the high values of Dayak community, as Indonesian people. This study can be used as materials in further Indonesian culture studying and served as examples to the upcoming art design world.

Perkembangan pesat teknologi saat ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan, salah satunya pada sektor perbankan. Riset DBS Bank di Indonesia menunjukkan 41% frekuensi transaksi perbankan tahun 2018 adalah transaksi mobile banking. Kalimantan Timur sendiri sebagai salah satu provinsi dengan pendapatan perkapita dan pengeluaran konsumsi yang tinggi, penggunaan internet masih rendah, berdasarkan riset APJII 2018 tercatat berada di posisi kedua terendah dalam penggunaan internet. Penelitian ini menggunakan model UTAUT modifikasi budaya berdasarkan teori culture dimension Hoftstede menggunakan metode quota sampling dengan jumlah 300 responden non-pengguna mobile banking. Teknik analisis data menggunakan SEM-PLS (Partial Least Square) dengan software WarpPLS 6.0 Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor yang paling mempengaruhi minat nasabah di provinsi Kalimantan Timur dalam mengadopsi layanan mobile banking secara berurutan adalah Effort expectancy, Performance expectancy, dan Social influence. Behavioral Intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap Usage Behavior. Variabel moderator budaya Individualism/Collectivitism (IDV) memperkuat hubungan Behavioral Intention (BI) dan Usage Behavior (UB).

Conflicts caused by differences in cultural backgrounds and competition over natural resources among social groups in the project areas of transmigrations in Indonesia are not uncommon occurrences. This paper seeks to explore two aspects pertaining to this issue: (1) social conflict potentials among transmigrant communities particularly those between local transmigrants and the inter island transmigrants; and (2) the formation of social capital as an instrumental power in achieving and sustaining harmonious social relationship in the area in question. The research on the two subjects was a qualitative field research. In-depth interview and observation were employed in gathering data. The research had led to the finding that the conflict potentials in the observed transmigrant area were related to land distribution among transmigrant households and access to economic resources. Nonetheless, the conflict potentials did not inhibit the formation of social capital that bound all the members of the society. The result of the observation showed that a social trust has been constructed among the transmigrant settlers based on the value of cooperation or working together formutual benefit both in the daily interactions in the settlement area and in the plantation management activities. The prevalent social trust has prevented open conflict from breaking out among different ethnic social groups and hencecreated harmonious social relations

This article aims to analyze the youth’s social practice in organization and its contribution to border communities in Sebatik Island, Indonesia-Malaysia Border. This research was conducted using descriptive qualitative approach. Data collection was carried out using interview, observation, and documentation methods. The result of research showed that social practice conducted by the youths in organization in Indonesia-Malaysia border is to establish organization based on shared hobby, background, and objective. Individual youths and organizations have different habitus and capital. Some youths have active habitus in many organizations and hold activities for internal members of organization and for the public. However, some others are active in internal organization only and focus on improving their self competency. Basic capital of organization is cultural capital of communication. Meanwhile, the supporting capital is social capital of intra- and inter-organization relation, symbolic capital in the form of public’s recognition that an individual has good organizational competency, and thereby is trusted to lead, and material economic capital.

This study aims to provethe famous, so called: resource curse hypothesis is really exist in Indonesia. In contrast to empirical studies typically use an econometric methods, we choose alternative, to use a field survey approach to interview and photograph the factual conditions that occur. We chose coal mining in Kalimantan corridor with four sample sub-district (kabupaten) and cities in the province of East Kalimantan (Kutai regency and the city of Samarinda) as an object of research. More specifically, the purpose of this study is to answer the question: whether the coal mining activities affect (positive or negative) for the population in the surrounding area. Primarily concerned with the social and economic dimensions such as environmental quality, livelihoods and the shift pattern, cost of living, income, employment opportunities and openness sought. The results show facts from field, the implications and provide insight to the truth of the resource curse hypothesis debate. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis kutukan sumber daya alam (natural resource curse hypothesis) berlaku di Indonesia. Berbeda dengan penelitian empiris yang biasanya menggunakan pendekatan ekonometrik, kami memilih menggunakan pendekatan survei lapangan dengan wawancara dan memotret langsung kondisi faktual yang terjadi. Kami memilih pertambangan batu bara di koridor Kalimantan dengan empat sampel wilayah kecamatan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda) sebagai obyek penelitian. Lebih spesifik, tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: apakah kegiatan pertambangan batu bara memberi dampak perubahan (positif atau negatif) bagi penduduk lokal di sekitar area terdampak. Terutama berkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi di antaranya seperti kualitas lingkungan, mata pencaharian dan pola pergeserannya, biaya hidup, penghasilan, kesempatan kerja dan keterbukaan berusaha. Hasil penelitian menyajikan temuan fakta, implikasi dan memberikan pencerahan terhadap perdebatan hipotesis kutukan sumber daya alam.

Abstract This study is about the economic potential offered by KONSAIN (Indonesian Santri Agribusiness Contact). KONSAIN was established to build funding sources for educational institutions, da'wah institutions and social institutions, for the sake of education, da'wah and social throughout Indonesia through the development of oil palm plantation started from East Kalimantan. This study will use a descriptive-analytical approach by analyzing the progress of the number of members, member types, and the origin of members. It is to see the potential for future development and the extent to which it will survive. This study also seeks to see its endurance from the legal side as an institution. From this study it can be concluded that the growth in the number of members fluctuates, not constantly rising or falling. The origin of the members also spread throughout Indonesia but the majority came from East Kalimantan and East Java. The obstacle is the number of fraudulent investments in stocks, capital, and the time of division of SHU which is considered too long. Abstrak Kajian ini adalah tentang potensi ekonomi yang ditawarkan oleh KONSAIN (Kontak Santri Agribisnis Indonesia). KONSAIN didirikan untuk membangun sumber dana bagi lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga sosial, untuk kepentingan pendidikan, dakwah dan sosial se Indonesia melalui pembangunan kebun kelapa sawit yang dimulai dari Kalimantan Timur. Kajian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan menganalisa perkembangan jumlah anggota, jenis anggota, dan asal anggota. Hal itu untuk melihat potensi perkembangannya di masa depan dan sejauh mana akan bertahan. Kajian ini juga mencoba melihat ketahanannya dari sisi hukum sebagai sebuah institusi. Dari kajian ini bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah anggota fluktuatif, tidak konstan naik atao turun. Asal anggota juga menyebar di seluruh Indonesia tetapi mayoritas berasal dari Kaltim dan Jatim. Hambatannya adalah banyaknya penipuan penanaman saham, modal, dan masa pembagian SHU yang dianggap lama.

Wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah ini sangat rawan terjadinya berbagai pelanggaran batas wilayah. TNI sebagai alat pertahanan negara wajib melakukan pengamanan terhadap wilayah perbatasan. Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS merupakan satuan TNI AD yang diberikan tugas untuk mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, dengan wilayah penugasan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu, mulai 1 Maret 2019–30 November 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Kerangka teoritis yang digunakan adalah teori peran, dimana peran terbagi menjadi peran aktif dan peran partisipatif. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia diwujudkan dengan peran aktif dan peran partisipatif. Peran aktif berupa pengamanan wilayah perbatasan dari ancaman militer dan non-militer, seperti pengamanan patok batas, pengamanan yang dilakukan satgas pamtas terhadap kejahatan transnasional, illegal logging, illegal mining, kejahatan narkoba, penyelundupan barang. Peran partisipatif berupa kegiatan sosial kemanusiaan (civic mission) yang dilakukan satgas pamtas dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang infrastruktur, sehingga sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Kata kunci: peran, TNI, perbatasan darat, Indonesia-Malaysia The land border between Indonesia and Malaysia is in the Province of West Kalimantan, East Kalimantan, and North Kalimantan. This region is very prone to various violations of territorial boundaries. The Indonesian Military as a means of national defense is obliged to carry out security against border areas. The task force of Raider Infantry Battalion 301/PKS is an army unit assigned to secure the Indonesia-Malaysia land border area, with assignment areas in West Kalimantan Province, specifically in Sanggau, Sintang, and Kapuas Hulu Regencies, starting March 1, 2019-30 November 2019. The purpose of this study is to analyze the role of the task force of Raider Infantry Battalion in securing the Indonesia-Malaysia land border area. The theoretical framework used is role theory, where roles are divided into active roles and participatory roles. The study was conducted using qualitative methods, through data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation studies. The results showed that the role of the task force of Raider Infantry Battalion 301/ PKS in securing the Indonesia-Malaysia land border area was realized with an active and participatory role. An active role in the form of securing border areas from military and non-military threats, such as security carried out by the task force for transnational crime, illegal logging, illegal mining, drug crimes, smuggling of goods. Participatory role in the form of humanitarian social activities (civic mission) carried out by the task force in the field of education, health sector, social field, and infrastructure, so it is very much felt by the people in the border areas. Keywords: border, Indonesian military, role, Indonesia-Malaysia

Corona virus disease 2019 (COVID-19) is a disease that caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2). This virus attacks the human respiratory tract and accompanied by initial symptoms such as fever, cough, sore throat, even losing of sense, taste or smell. COVID-19 is still a pandemic in various countries including Indonesia so far. The Indonesian government has implemented various efforts to prevent the transmission of the virus, starting with the implementation of health protocols to maintain personal and environmental hygiene with Large-Scale Social Restrictions since the first positive cases of COVID-19 in 2020. The Samarinda City Government participated in implementing health protocols policies cover Testing, Tracing, and Treatment (3T), Large Scale Social Restrictions, and higher level of social restrictions . This study will research the level of community compliance in implementing Health protocols during the COVID-19 pandemic in Samarinda. This research was conducted through a digital survey using Googleform. The results show that Samarinda citizens has an increase on the application of health protocols as evidenced by the awareness of washing hands and using Hand sanitizer. However, in maintaining distance and self isolation, the community still does not have high awareness enough that has a potential to create new cluster by the opportunities of virus tranmission.

Pemekaran daerah otonom baru bertujuan agar daerah yang bersangkutan mampu mengembangkan diri secara social dan ekonomi sehingga dapat menjadi daerah yang maju dan mandiri. Demikian juga dengan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang luas dan strategis yang berlokasi di perbatasan antara Indonesia dengan negeri Serawak Malaysia. Rentang daerah yang terlalu jauh pada provinsi Kalimantan Timur telah mengakibatkan berkurangnya focus pengurus daerah perbatasan sehingga berpotensi munculnya berbagai penyimpangan tapal batas atau bahkan mencaplokan secara diam-diam di beberapa daerah tertentu. Meski memiliki urgensitas yang sangat tinggi, sebagai negara kesatuan, proses pemekaran provinsi Kalimantan Utara tetap harus mengutamakan kesatuan dan persatuan dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah persyaratan pemekaran daerah Otonom Baru Provinsi kalimnatan Uatara sudah sesuiai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan apakah proses pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru provinsi Kalimnatan Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Untuk menganalisis obyek penelitian in menggunakan tipe penelitian normative dengan data sebagaian besar adalah data sekunder. Penelitian in merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan pemekaran daerah Otonom Baru Provinsi kalimnatan Utara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru provinsi Kalimantan Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: daerah otonom baru, Kalimantan utara

ABSTRAK. Ruang terbuka publik semakin dibutuhkan terutama bagi penduduk perkotaan untuk saling berinteraksi sosial. Pembangunan kota seringkali mengabaikan kebutuhan ruang terbuka bagi masyarakat umum untuk wadah saling berinteraksi dan bersosialisasi. Jenis-Jenis ruang terbuka publik yang semakin banyak dibangun di daerah-daerah di Indonesia adalah pedestrian dan taman kota. Fungsi ruang terbuka publik yang berupa pedestrian tersebut dari waktu ke waktu mengalami transformasi, tidak hanya sebagai jalur untuk berjalan dan ruang berinteraksi sosial maupun mewadahi aktivitas ekonomi, tetapi fungsi pedestrian mulai bertransformasi untuk mengangkat daya tarik kawasan sekitarnya. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus tunggal holistik dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui apa fungsi-fungsi taman pedestrian di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan taman pedestrian di Kecamatan Tenggarong-Kutai Kartanegara memiliki fungsi sebagai (1) ruang interaksi sosial; (2) wadah aktifitas ekonomi; dan (3) ruang publik yang bertransformasi untuk menghidupkan kembali kawasan yang tidak produktif di sekitar jalur tersebut yaitu mengangkat daya tarik Pulau Kumala. Transformasi fungsi taman pedestrian di Tenggarong tersebut disebabkan karena faktor keberadaan obyek di kawasan sekitar dan kebijakan pembangunan. Kata kunci: ruang terbuka publik, pedestrian, transformasi, Kecamatan Tenggarong ABSTRACT. Public open space is increasingly needed, particularly for urban residents for social interaction. Urban development often ignores the needs of open space for the public to interact and socialize. Types of public open space which is increasingly built in the regions in Indonesia are pedestrian and the city park. The function of public open space in the form of the pedestrian from time to time through a transformation, not only as paths for walking and social interaction space as well as to facilitate economic activities, but the function of pedestrian started to transform to increase attractiveness of the surrounding area. The method that has been used is holistic-single case study with a qualitative approach to find out what functions pedestrian park in District Tenggarong, Kutai Kartanegara, East Kalimantan. The results showed pedestrian park in the district of Tenggarong has function as (1) social interaction space; (2) space for economic activities; and (3) public spaces are transformed to revive the unproductive areas around the track is raised the attractiveness of Kumala Island. Transformation functions of pedestrian park in Tenggarong was caused due to the presence of objects in the surrounding area and development policies. Keywords: public open space, pedestrian, transformation, Tenggarong District

In 2010, Neighborhood area 07 in Guntung Village received Black Award from Bontang government due to environmental issues. The issues are included the mounting trash resulted from this area which is not managed well, dirty and slum environment, unpleasant odors from the rubbish heap and scabies suffered by residents. As the company located next to Guntung Village, PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) is very concerned about environmental problems. It encouraged these residents to initiate establishing Groups through Corporate Social Responsibility. It aims to "change the slum area to be healthy and great". This program is established to solve the waste problem and exploring economic opportunities. Mekarsari Group turns leaves into compost and its development innovates by processing food waste into liquid organic fertilizer (Indonesia called POC). To improve the group’s institutional status, the joint venture group Mekarsari formed and in extending process its competitiveness, change to Mekarsari Cooperative, this paper observes a legal status. The research method is qualitative with participative observation and technique of data collection employed with interviews. The changing waste into compost and POC, have various effects on sustainable development. The slum village changed to green village. The residents receive additional income and reducing Greenhouse Gases.

Mining corporation plays a role as surrogate state since it takes after the state in its development agenda. One of the biggest coal mining companies in Indonesia, PT. KPC (Kaltim Prima Coal), has carried out several activities other than mining ones. The activities are manifested in CSR (Corporate Social Responsibility) programs. An obligation to recover post-mining area by KPC is already implemented in a program called PESAT (Integrated Cattle Farm) which is one of the CSR programs. The farm in the recovered post-mining area is developed as a social program for people living around the mining area. My research was carried out with qualitative approach. Participatory observation and interviews with people in the village of Swarga Bara, Kutai Timur, East Kalimantan, were used in collecting data. The result shows that the people living around the KPC is an active agent in responding the corporate lives. The local people, in fact, depend on the KPC’s social programs since the programs are in favor of local development and welfare. Nevertheless, the local people respond negatively toward programs which do not meet their needs

Several cities in Indonesia that was built and developed during the colonial era can be categorized as planned cities and grew due to industrial and mining activities. Manggar is a city that grew due to tin mining activities on the east of Belitung Island. This paper will examine the cityscape of Manggar which developed from a simple settlement into a complex settlement. In addition, this paper will also discuss ethnic segregation in Manggar which is one of the characteristics of the city that grew in the colonial era. The source of the data in this article is the result of archaeological research conducted by the Archaeological Center of South Sumatra in 2021. This research compared archaeological data with historical data together with old maps. The results of the analysis showed that Manggar had four phases of development between the early nineteenth and twentieth centuries. In addition, there is also a clear pattern of separation between settlement of one ethnicity with the other ethnicities scattered in Manggar City. The separation of these settlements was a manifestation of the policy of the Dutch East Indies Government issued in 1854 regarding the stratification of social classes based on ethnic groups.

Pemindahan Ibu Kota yang sebelumnya berada di Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan pro kontra di masyarakat setelah disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Meskipun di dalam penjelasan umum UU IKN tersebut mnjelaskan bahwa salah satu tujuan pemindahan Ibo Kota Negara diharapkan mampu menciptakan perubahan yang lebih baik di masyarakat sehingga disahkannya UU IKN sebagai payung hukum. Namun dalam Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya bukan hanya ekonomi namun juga aspek social lainnya karena hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Proses pembangunan di Indonesia tidak boleh hanya sekadar ganti pasal aturan tanpa mempertimbangkan makna pembangunan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan lokasi Ibu Kota Negara di dalam UU IKN dirasa kurang tepat karena memakan anggaran yang besar, permasalahan lingkungan seperti ancaman terhadap tata air, resiko perubahan iklim, ancaman flora dan fauna, menggusur lahan masyarakat adat terutama masyarakat adat Suku Balik dan Paser Utara serta menyingkirkan ekonomi masyarakat sekitar yang hanya mampu bertani. Pembahasan UU IKN yang cepat, naskah akademik yang tidak memuat penjelasan filosofis dan kurangnya keterbukaan partisipasi publik tentu saja tidak sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang mengkonsepkan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan. UU IKN dikhawatirkan mengulang masa Orde Baru yang menjadikan hukum tidak menjadi sarana pembangunan melainkan alat mempertahankan kekuasaan.

<p align="”justify”">The spread of coconut plants are almost in most regions in Indonesia, which causes considerable genetic diversity and is an opportunity as genetic material for improvement of national coconut plants and opportunity as genetic material for the improvement of national coconut plants and can be used as parents in the assembly of new hybrid varieties. This research was conducted from 2017 to 2018 in several provinces in Indonesia including provinces of West Sumatra, Jambi, East Kalimantan, South Kalimantan and North Sulawesi. The purpose of this study was to study the level of variation of coconut germplasm in Indonesia, organize and classify variations, and classify accessions by considering various characters that can be used as parents. Grouping and dissimilarity are based on twelve morphological characters and fruit components, namely the number of leaves (NL), number of bunches/trees (NBT), number of fruits/bunches (NFB), weight of whole fruit (WWF), whole fruit polar circumference (WFPC), whole fruit equatorial circumference (WFEC), weight of fruit without husk/seed (WFWHS), polar seed circumference (PSC), equatorial seed circumference (ESC), weight of fruit without water (WFWW), weight of endosperm(WE), and thick of endosperm (TE).The data obtained were then analyzed using a divisive or top-down clustering method (hierarchial cluster) by partitioning at least two classes that were the least similar. The data is processed using R. 3.5.1 software. Determination of the average distance (average linkage) obtained from the average dissimilarity coefficient data from each of the accessions tested.The results showed the twelve coconut accessions formed four groups at a 32% dissimilarity. Group I consisted of one accession (Bram Itam), group IIconsisted ofthree accessions are (Pesisir Selatan, Kapuah Jaya, Muara Jawa) group IIIconsisted ofeight accessions (Tanjung Solok, Labuan Uki, Pindolili, Mekar Sari, Betara Kanan, Siri Hulu, Tamban Bangun, Pengabuan). Eigen value in the main component 1 (KU1)&gt; 1 with a variation of 60.60% with the number of bunches/trees, whole fruit polar circumference, weight of fruit without husk/seed, polar seed circumference, equatorial seed circumference, weight of fruit without water, dan thick of endospermand hybridisation is carried out so that it can produce superior hybrids.</p><p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Penyebaran tanaman kelapa hampir di sebagian besar daerah di Indonesia, sehingga menyebabkan keragaman genetik yang cukup besar dan merupakan peluang sebagai materi genetik untuk perbaikan tanaman kelapa nasional dan dapat dijadikan sebagai tetua dalam perakitan varietas hibrida baru. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017 sampai 2018 di beberapa Provinsi di Indnesia meliputi Propinsi Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat variasi plasma nutfah kelapa di Indonesia, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan variasi, dan mengelompokkan aksesi dengan mempertimbangkan beberapa karakter yang dapat dijadikan sebagai tetua. Pengelompokan dan ketidakmiripan didasarkan pada duabelas karakter morfologi dan komponen buah, yaitu jumlah daun (JD), jumlah tandan/pohon (JT), jumlah buah/tandan (JBT), berat buah utuh (BBU), lingkar polar buah utuh (LPBU), lingkar equatorial buah utuh (LEBU), berat buah tanpa sabut/biji (BBTS), lingkar polar biji (LPB), lingkar equatorial biji (LEB), berat buah tanpa air (BBTA), berat daging buah (BD), dan tebal daging (TD). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode pengelompokan <em>divisive </em>atau <em>top-down </em>(<em>hierarchial cluster</em>) dengan mempartisi klaster minimal dua klaster yang paling tidak mirip. Data diolah dengan menggunakan <em>software</em> R. 3.5.1. Penentuan jarak rata-rata (<em>average linkage</em>) yang diperoleh dari rataan data koefisien ketidakmiripan dari masing-masing aksesi yang diuji. Hasil penelitian menunjukkan ke dua belas aksesi kelapa tersebut membentuk empat kelompok pada ketidakmiripan 32%. Kelompok I terdiri dari satu aksesi (Bram Itam), kelompok II terdiri dari aksesi (Pesisir Selatan, Kapuah Jaya, Muara Jaawa), dan kelompok III satu aksesi (Tanjung Solok, Labuan Uki, Pindolili, Mekar Sari, Betara Kanan, Siri Hulu, Tamban Bangun, Pengabuan). Nilai eigen value pada komponen utama 1 (KU1) &gt; 1 dengan keragaman sebesar 60,60% dengan karakter jumlah daun, jumlah tandan, lingkar polar buah utuh, berat buah tanpa serabut, lingkar polar biji, lingkar ekuatorial biji, berat buah tanpa air, dan berat daging yang dijadikan sebagai karakter seleksi terhadap keragaman yang tinggi untuk dijadikan sebagai tetua dan dilakukan hibridisasi sehingga dapat menghasilkan hibrida superior.</p>

Lokasi pusat-pusat pemerintahan kesultanan Melayu di Kalimantan Barat berada di sepanjang tepian sungai. Sungai menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan kesultanan, yaitu terkait dengan fungsinya sebagai sumber kehidupan dengan beragan jenis flora dan fauna, sebagai aksesibilitas dan jalur transportasi serta komunikasi. Keterbatasan wilayah tepian sungai menyebabkan perkembangan pusat kesultanan melebar sepanjang tepian sungai karena wilayah daratan masih berupa hutan dan kurang aman. Perkembangan aktivitas perdagangan global pada masa pemerintahan kesultanan yang semakin pesat menyebabkan jalur sungai semakin ramai dilalui oleh pedagang lokal, regional dan internasional. Keberadaan kongsi dagang Belanda (VOC) hingga menjadi pemerintahan Hindia Belanda turut mempengaruhi perkembangan pusat-pusat pemerintahan kesultanan Melayu di Kalimantan Barat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jaringan perdagangan global terhadap struktur wilayah Borneo Barat dan konfigurasi spasialpusat pemerintahankesultanan-kesultanan Melayu di Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yaitu dengan mengetahui perkembangan sistem jaringan perdagangan global dan korelasinya dengan sejarah pembentukan wilayah kesultanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan jaringan perdagangan mempengaruhi struktur wilayah Borneo Barat dengan sistem hulu-hilir dan konfigurasi spasial wilayah pusat pemerintahan kesultanan Melayu yang terbatas dan melebar sepanjang tepian sungai. Kata-kata kunci: jaringan perdagangan, struktur wilayah, konfigurasi spasial, kesultanan Melayu, Kalimantan Barat THE INFLUENCE OF GLOBAL TRADING NETWORK ON THE MALAY SULTANATES CENTRAL OF GOVERNMENT STRUCTURE AND SPATIAL CONFIGURATION IN WEST KALIMANTANMalay sultanates central government in West Kalimantan were located along the banks of the river. The river became very important factor in the life of sultanates, which was related to its function as a source of life with a variety of floras and faunas, as well as accessibility, transportation lines and communication. Limitations of the riverbank area led to the development of the center of sultanates which extended along the river banks, because land area were still forested and less secure. The development of global trade activities during the reign of sultanates, which grew rapidly, led to increasingly crowded river path, traversed by local, regional and international traders. The existence of Dutch trade partnership (VOC) and later became the Dutch East Indies, also influenced the spatial development of administrative centers in West Kalimantan Malay sultanates. The purpose of this study was to determine the influence of global trading network on the spatial structure of Westeer Borneo Afdelling and on spatial configuration of the Malay sultanates region in West Kalimantan. The study was conducted using historical method, by mapping the development of a global trading network system and its correlation with the history of the region formation of the sultanates. The results showed that the trading systems and networks affected the structure of afdelling by upstream and downstream system, and the spatial configuration of the central region of Malay sultanates government became limited and spread along the riverbanks. Keywords: trading network, regional structure, spatial configuration, Malay sultanates, West Kalimantan REFERENCES_______. Tanpa Tahun. Sejarah Kerajaan Tanjungpura-Matan. Tanpa Penerbit. Andi, Uray Fery. (2016): Sejarah Perkembangan Arsitektur Istana Kesultanan Melayu di Kalimantan Barat, Disertasi Doktor Arsitektur, Institut Teknologi Bandung, Bandung Barnet, Jonathan. (1974): Urban design as public policy: Practical methods for improving cities, Architectural Record Books Collins, J. T. (2001). Contesting Straits-Malayness : The Fact of Borneo. Journal of Southeast Asian Studies,32(3), 385–395. Coedes, George. (2010). Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Jakarta Damayanti, R., dan Handinoto. (2005). Kawasan “pusat kota” dalam perkembangan sejarah perkotaan di Jawa.Dimensi Teknik Arsitektur, 33 (1),34 – 42. De Graaf, H.J. & Pigeaud, T.H. (1989). Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan KITLV. Dick, HW & Rimmer, PJ, 1998: Beyond the third world city: the new urban geography of South-east Asia’, Urban Studies, vol. 35, no. 12, Enthoven, J. J. . (2013)Sejarah dan Geografi Daerah Sungai Kapuas Kalimantan Barat, Terjemahan Bijdragen Tot De Geographie van Borneo’s Wester-Afdeeling 1905. (P. O. C. Yeri, Ed.) (1st ed.), Pontianak, Institut Dayakologi. Groat, L., & Wang, D. (2002). Architectural Research Method. Canada: John Wiley and Sons, Inc. Lindblad, J. T. (2012). Antara Dayak dan Belanda, Sejarah Ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan 1880-1942 (1st ed.). Jakarta: KITLV-Jakarta. Leur, J. C. van. (1967). Indonesia Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History, The Hague, The Hague: W. Van Hoeve Publishers. Lombard, D. (2005). Nusa Jawa Silang Budaya, - Buku I, II, & III. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Lontaan, J.U. (1975). Sejarah, Hukum Adat, dan Adat Istiadat Kalimantan-Barat. Pontianak: Pilindo. Manguin, P. (2014). Sifat Amorf Politi-politi Pesisir Asia Tenggara Kepulauan. In P. Manguin (Ed.), Kedatuan Sriwijaya (Kedua, p. 315). Jakarta: Komunitas Bambu. Rahman, Ansar. (2000). Perspektif Berdirinya Kota Pontianak. Pontianak: Tanpa Penerbit.Groat, L., & Wang, D. (2002). Architectural Research Method. Canada: John Wiley and Sons, Inc. Lombard, D. (2005). Nusa Jawa Silang Budaya, - Buku I, II, & III. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Manguin, P. (2014). Sifat Amorf Politi-politi Pesisir Asia Tenggara Kepulauan. In P. Manguin (Ed.), Kedatuan Sriwijaya (Kedua, p. 315). Jakarta: Komunitas Bambu. Reid, A. (2011). Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid 2: Jaringan Perdaganga Global (2nd ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Usman, S. (2011). Kota Pontianak Sedjak Tempo Doeloe: Album dan Dokumen Masa Lampau. Pontianak. Ricklefs, M. C. (2010). Sejarah Indoensia Modern 1200-2008, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta. Schutte, G.J, ed. (1994). State and Trade in Indonesian Archipelago, KITLV Press, Leiden Veth, P. (2012). Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistik, Historis Jilid 1, Terjemahan Borneo’s Wester-Afdeeling Geographisch, Statistisch, Historisch 1854, terjemahan oleh P. O. C. Yeri., Pontianak, Institut Dayakologi

1. Along with the times and community needs for land, the carrying capacity of mangrove forests as conservation areas must be evaluated regularly.2. Despite defragmentation and degradation, the Lombok bay mangrove forests in Kutai National Park still have high potential.3. The suitability of the mangrove forest area of ​​the Gulf of Lombok is still appropriate and worthy of being maintained as a conservation area, even though there are demands for regional development in the area.4. The importance of environmental education for the surrounding community must be continuously monitored, in order to increase awareness of the role of mangrove ecosystems in supporting people's lives. Key results: Conformity, conservation, ecosystem, mangrove ___________________________________________________________________________ Research Objectives Mangrove forests provide a valuable ecosystem services for coastal communities, but these ecosystems are very sensitive to environmental changes (1). The pressure of Kutai National Park (KNP) mangrove forests has continue to increase because of the human activities for settlement, agriculture, and other activities (2) The existence of mangrove forest areas in KNP is increasingly threatened as the expanded of land use, the issue of enclaves for regional development by the local government. The Lombok bay mangrove area of Kutai National Park in the East Kutai Regency should be evaluated on its carrying capacity periodically. The area needs to be re-zoned in order to reduce the risk of the land clearing threats, especially for ponds and to accommodate local interests, especially the communities around the mangrove area. Based on that reason, data and information are needed. This study is to answer the latest phenomena related to regional development in the area of Lombok bay mangrove forests which continue reduce, and find out whether mangroves in the Lombok bay are worth of being preserved as conservation areas. This study objective was to determine and assess land suitability based on the vegetation condition and the mangrove forest environment carrying capacity. Materials and Methods This study was carried out in the coastal area of ​​the mangrove forest in the Lombok bay, Kutai National Park in south Sangatta District, East Kutai Regency, East Kalimantan province, Indonesia. This study used an observation method and GPS was used to determine the sampling point coordinates. Sampling location choose based on consideration of characteristics, location access, and the mangroves distribution. The sampling was carried out at 6 stations, each station consisting of 12 sampling points / plots, so there are 72 plots in total. Direct observation was done at each station to collect the data of vegetation condition, salinity, tides, pH, main substrate and current velocity. The mangroves thickness is measured by GIS. The data was analyze using descriptive quantitative method. Land suitability analysis to determine the mangrove conservation area was analyzed based on the mangrove vegetation condition and several environmental parameters quality with four land suitability classes. The formula used to determine the suitability level based on several ecosystem components uses calculations (3) as follows: Regional suitability index / Final value is a sum of Weight of each criterion times by the Value of land suitability level. And than the value of suitability class were descripted. Results The total number of mangrove species found was 12 species from 5 families. The highest tree density was found at station 4 with 127 individual total number and 1,058 trees/ha total density. The mangroves thickness in each location was varies. Mangrove forests that have the highest thickness are found at station 1 (1.44 km) and a low thickness found at station 2 (0.40 km). Although at station 1 has the highest thickness but the number of individuals found is very small , it shows that the forest has a lot of disturbance. The mangrove forests of Lombok bay have experienced an extensive land conversion. This is related to accessibility where the coastal settlements of KNP are generally located close to rivers and creeks i.e., Sangatta estuary, Lombok bay and Sangkima (4). Degradation of mangrove forests is still ongoing in some coastal or coastal areas, and continues to increase due to the surrounding community in fulfilling their daily needs (5). Based on the characteristics of the mangrove environment carrying capacity, it is known that at six stations belong to the class of suitability, which is appropriate (S2) with RSI ranging from 151 to 225.The mangrove trees density needs to be increased. Findings 12 mangrove species were found with 1.058 trees/ha mangroves density and 1,437 m mangroves thickness. The main substrate is clay, sand and sandy clay. The Tides was 0.90 to 1.55, pH was 9.37 to 10.89, current velocities was 0.25 to 0.56 m/sec, salinity was 2.81 to 4.18 ‰. The Conservation Suitability Index of six stations is classified as appropriate (S1) with the main limiting factor are tree density, pH and salinity. The level of land suitability for mangrove conservation has a possibility to be improved by mangroves planting to increase the mangroves thickness, density, and other environmental conditions. Acknowledgement The author would like to thank the Kutai National Park management unit for supporting and giving the opportunity for the author to carry out this research. The author also thanks to the lecturers and students of East Kutai STIPER in Sangatta who were really helpful in the field survey. References Eddy S, Ridho MR, Iskandar I, Mulyana A. Community-Based Mangrove Forests Conservation for Sustainable Fisheries. Journal of Tropical Silviculture. 2016;7(3):S42-S7. Sayektiningsih T, Gunawan W, editors. Kondisi Sosial Masyarakat di sekitar Hutan Mangrove Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Proceedings of the Samboja Cambodia BPTKSDA Research Results Seminar, Research Institute for Natural Resources Conservation; 2012; Samboja, Indonesia: Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Kehutanan. Wardhani MK. Analisis Kesesuaian Lahan Konservasi Hutan Mangrove di Pesisir Selatan, Kabupaten Bangkalan. Jurnal Kelautan. 2014;7(2):69-74. Budiarsa AA, Rizal S. Mapping and Deforestation Level of Mangrove Forest in Kutai National Park Base on Data Satelite Image of Landsat ETM and Vegetation Density. Journal of Tropical Fisheries Sciences. 2013;19(1):54-61. Asyari M, Udiansyah., Agyoyanuwiadi., Rayes ML. Management Policy Formulation of Teluk Kelumpang Natural Reserve Related With Mangrove Forest Degredation at South Borneo, Indonesia. International Journal of Conservation Science. 2017;8(1):157-64.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah; salah satunya perikanan tangkap. Potensi ini didukung oleh luas perairan mencapai 200.000 km2 dan letak yang sangat strategis. Hal yang sama juga dengan Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan alam laut yang melimpah sehingga masyarakat pesisir pantai memilih melaut sebagai sumber penghidupan ekonomi kelaurga. Dalam proses penangkapan ikan oleh nelayan; seringkali memperlihatkan cara-cara yang bersifat eksploitasi sehingga berpotensi konflik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui formasi kelas, potensi konflik dan pengelolaan konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma kritis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan teknologi penangkapan mengakibatkan terbentuknya kelas sosial nelayan. Terdapat 4 kelas nelayan di Kecamatan Kelapa Lima yakni nelayan buruh, nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan besar. Adapun potensi konflik yang mengemuka, yakni konflik yang dipicu oleh hubungan produksi antara pemilik perahu dengan nelayan buruh. Konflik yang dipicu oleh cara produksi dan penggunaan alat penangkapan antara bagan apung dengan bagan tanam. Konflik yang dipicu oleh tumpang tindih wilayah penangkapan antara nelayan purse seine dengan nelayan pukat. Pengelolaan konflik dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki otoritas sebagai mediator seperti pemerintah, tokoh agama dan pemilik perahu. Title: Class and Potential Conflict of Fishers in Kupang City (Case Study of Fishers in Kelapa Lima sub-district, Kupang City, East Nusa Tenggara)Indonesia is blessed with rich natural resources; one of which is capture fisheries. This potential is supported by an area of water reaching 200,000 km2 and a very strategic location. The same thing also with Kelapa Lima Subdistrict, Kupang City, East Nusa Tenggara has abundant natural resources of the sea so that coastal communities choose to go to sea as a source of family economic livelihood. In the process of fishing by fishers; often shows ways that are exploitative so that the potential for conflict. The purpose of this study is to determine class formation, potential conflicts and conflict management. The method used in this study is a qualitative method using a critical paradigm. The results showed that changes in fishing technology resulted in the formation of a social class of fishers. There are 4 classes of fishers in Kelapa Lima Sub-district namely labor fishers, small fishers, medium fishers and big fishers classes. The potential for conflicts that arise are, the potential for conflict triggered by the production relations between boat owners and labor fishers. Conflict triggered by the method of production and use of capture equipment between floating and planting charts. Conflict triggered by overlapping fishing areas between purse seine fishers and trawlers. Conflict management is carried out by various parties who have authority as mediators such as the government, religious leaders and boat owners.

<p>This article aims to describe how the islamization process in South Sulawesi takes place approximately 17th century reviewed from Islam history, particularly related to when, who, where, and from where. Islamization in South Sulawesi took place in approximately 16M, has made social change for local people. The change at least occurs by religion shift among people from previously Hindu-Buddhist to new religion, that is Islam. Islamization in South Sulawesi using top down pattern. It means that for the initial stage, Islam is accepted by the king then society officially embraces Islam. In the islamization context in South Sulawesi, this area is a bit late accepting Islam compared with other areas in the eastern part of Indonesia such as Maluku, and Kalimantan. However, the trading relationship with other kingdoms has occured since long time ago. The area which initially embraces Islam in South Sulawesi is The Gowa-Tallo Kingdom. The kingdom is also the first which declares Islam as the official religion in the kingdom. Likewise, the clerics dan the king have extremely big role for islamization in South Sulawesi.</p><p> </p><p>Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses islamisasi di Sulawesi Selatan yang berlangsung sekitar abad ke 17 M ditinjau dari sejarah islam, terutama menyangkut kapan, siapa, di mana, dan dari mana. Islamisasi di Sulawesi Selatan yang berlangsung sekitar abad ke 16M, telah membawa perubahan sosial terhadap masayarakat setempat. Setidaknya perubahan itu berlangsung melalui beralihnya agama masyarakat, dari agama yang sebelumnya bersifat Hindu-Budha ke agama baru, yaitu Islam.Islamisasi yang berlangsung di Sulawesi Selatan berlangsung melalui pola dari atas ke bawah (top down). Artinya, pada tahap awal Islam diterima oleh Raja, lalu setelah itu rakyat secara resmi memeluk agama Islam. Dalam konteks Islamisasi di Sulawesi Selatan, kawasan ini agak terlambat menerima agama Islam dibandingkan dengan kawasan lain di Timur Nusantara, seperti Maluku, dan Kalimantan. Namun hubungan perdagangan dengan kerajaan lainnya sudah berlangsung sejak lama.Adapun daerah Kerajaan yang lebih awal memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan ialah Kerajaan Gowa-Tallo.Kerajaan ini juga yang pertama menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Demikian juga peran Ulama dan Raja sangat besar peranannya dalam Islamisasi di Sulawesi Selatan.</p><p> </p>

Discourse is a production base of power, legitimacy and hegemony of the dominant classes that produce things such as the idea or knowledge that contains the ideology of which reproduces the discourse, as well as in families, schools, workplaces, social organization and activities of daily life, including in it is a lifestyle. The process of hegemonic discourse of lifestyle is one of the strategies of the dominant classes to do politics of cultural imperialism. With an attractive and persuasive language offered in the magazine, the political process of cultural imperialism obtain justification, because the magazine as an agent not only inform the lifestyle of a particular culture but were able to define where the lifestyle is considered correct. This research is based to unpack the meaning of discourse lifestyle offered in a franchise magazine USA to Indonesia, namely CosmoGirl! Indonesia, through the rubric of fashion The CG! Look: Celebrity Style and trend model as a form of cultural imperialism orientation of the west to the eastern culture. In the rubric The CG! Look: Celebrity Style, CosmoGirl! not only presents fashion-fashion fads and used by foreign artists recommended for adoption, but also hide explicit messages and unconsciously. The values ​​introduced by CosmoGirl! seen in themes at fashion rubric The CG Look: Style Celebrity look how CosmoGirl! presents a model that is a trend of fashion and of course backed up with strategies to show the positive side of the style of dress western style. These strategies are carried out by CosmoGirl! by attacking the image of ourselves as young women who definitely wants to appear as attractive as possible. Keywords: discourse analysis, Cultural Imperialism, lifestyle, fashion, magazines, rubrics. ABSTRAK Wacana merupakan basis produksi kekuasaan, legitimasi dan hegemoni dari kelas dominan yang memproduksi hal-hal seperti gagasan atau pengetahuan yang mengandung ideologi dari yang mereproduksi wacana, seperti halnya dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, organisasi sosial dan aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk juga di dalamnya adalah gaya hidup. Proses hegemoni wacana gaya hidup adalah salah satu strategi dari kelas dominan untuk melakukan politik imperialisme budaya. Dengan bahasa yang menarik dan persuasif yang ditawarkan dalam majalah, proses politik imperialisme budaya memperoleh pembenaran, karena majalah sebagai agen tidak hanya menginformasikan gaya hidup dari suatu budaya tertentu tetapi mampu mendefinisikan mana pola hidup yang dianggap benar. Penelitian ini didasari untuk membongkar makna wacana gaya hidup yang ditawarkan dalam sebuah majalah franchise USA yang masuk ke Indonesia, yaitu Cosmogirl! Indonesia, melalui rubrik fashion The CG! Look: Gaya Seleb dan trend modelnya sebagai bentuk orientasi dari proses imperialisme budaya barat ke budaya timur. Dalam rubrik The CG! Look: Gaya Seleb, Cosmogirl! tidak hanya menyajikan fashion-fashion yang sedang menjadi trend dan digunakan para artis luar negeri yang disarankan untuk diadopsi, namun juga menyembunyikan pesan-pesan secara eksplisit dan tidak disadari. Nilai-nilai yang dikenalkan oleh Cosmogirl! terlihat dalam tema-tema pada rubrik fashion The CG Look: Gaya Seleb terlihat bagaimana Cosmogirl! menyajikan model fashion yang sedang trend dan tentu saja didukung dengan strategi-strategi yang menampilkan sisi positif dari gaya berbusana ala barat. Strategi-strategi tersebut dilakukan oleh Cosmogirl! dengan cara menyerang citra diri kita sebagai remaja wanita yang pastinya ingin tampil semenarik mungkin. Kata Kunci: analisis wacana, Imperialisme Budaya, gaya hidup, fashion, majalah, rubrik.

- K. Alexander Adelaar, James T. Collins, Bibliografi dialek Melayu di pulau Sumatera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (Kementerian Pendidikan Malaysia), 1995, xliii + 201 pp. [Siri Monograf Bibliografi Sejarah Bahasa Melayu.] - K. Alexander Adelaar, James T. Collins, Bibliografi dialek Melayu di pulau Jawa, Bali dan Sri Lanka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (Kementerian Pendidikan Malaysia), 1995, xxxvii + 213 pp. [Siri Monograf Bibliografi Sejarah Bahasa Melayu.] - K. Alexander Adelaar, James T. Collins, Bibliografi dialek Melayu di Indonesia Timur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (Kementerian Pendidikan Malaysia), 1996, xxx + 103 pp. [Siri Monograf Bibliografi Sejarah Bahasa Melayu.] - K. Alexander Adelaar, James T. Collins, Bibliografi dialek Melayu di pulau Borneo. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (Kementerian Pendidikan Malaysia), 1990, xxviii + 100 pp. [Siri Monograf Bibliografi Sejarah Bahasa Melayu.] - Freek L. Bakker, Samuel Wälty, Kintamani; Dorf, Land und Rituale; Entwicklung und institutioneller Wandel in einer Bergregion auf Bali. Münster: Lit Verlag, 1997, xii + 352 pp. - René van den Berg, Linda Barsel, The verb morphology of Mori, Sulawesi. Canberra: Department of Linguistics, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, 1994, x + 139 pp. [Pacific Linguistics Series B-111.] - Martin van Bruinessen, Darul Aqsha, Islam in Indonesia; A survey of events and developments from 1988 to March 1993. Jakarta: INIS, 1995, 535 pp., Dick van der Meij, Johan Hendrik Meuleman (eds.) - Martin van Bruinessen, Niels Mulder, Inside Indonesian society; Cultural change in Java. Amsterdam: Pepin Press, 1996, 240 pp. [Previously published Bangkok, Duang Kamol, 1994.] - Matthew Isaac Cohen, Craig A, Lockard, Dance of life; Popular music and politics in Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1998, xix + 390 pp. - Will Derks, Tenas Effendy, Bujang Tan Domang; Sastra lisan orang Petalangan. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya/Ecole Francaise d’Extrême Orient/The Toyota Foundation, 1997, 818 pp. [Al Azhar and Henri Chambert-Loir (eds).] - Will Derks, Philip Yampolsky, Music from the forests of Riau and Mentawai. Recorded and compiled by Philip Yampolsky; annotated by Hanefi, Ashley Turner, and Philip Yampolsky. Washington, D.C.: Smithsonian Folkways, 1995. [Music of Indonesia 7SF; CD 40423.] - Will Derks, Philip Yampolsky, Melayu music of Sumatra and the Riau Islands: Zapin, Mak Yong, Mendu, Ronggeng. Recorded, compiled , and annotated by Philip Yampolsky. Washington D.C.: Smithsonian Folkways, 1996. [Music of Indonesia 11 SF; CD 40427.] - Rens Heringa, Roy W. Hamilton, Gift of the cotton maiden; Textiles of Flores and the Solor Islands. Los Angeles: Fowler Museum of Cultural History, University of California, 1994, 287 pp. - Bernice de Jong Boers, Willemijn de Jong, Geschlechtersymmetrie in einer Brautpreisgesellschaft; Die Stoffproduzentinnen der Lio in Indonesien. Berlin: Reimer, 1998, 341 pp. - C. de Jonge, A.Th. Boone, Bekering en beschaving; De agogische activititeiten van het Nederlandsch Zendelinggenootschap in Oost-Java (1840-1865). Zoetermeer: Boekencenturm, 1997, xiv + 222 pp. - Nico Kaptein, Peter G. Riddell, Islam; Essays on scripture, thought and society; A Festschrift in honour of Anthony H. Johns. Leiden: Brill, 1997, xliii + 361 pp., Tony Street (eds.) - Hugo Klooster, Janny de Jong, Niet-westerse geschiedenis; Benaderingen en thema’s. Assen: Van Gorcum, 1998, 185 pp., Gé Prince, Hugo s’Jacob (eds.) - Jean Robert Opgenort, L. Smits, The J.C. Anceaux collection of wordlists of Irian Jaya languages, B: Non-Austronesian (Papuan) languages (Part I). Leiden/Jakarta: Department of Languages and Cultures of Southeast Asia and Oceania, Rijksuniversiteit Leiden/Irian Jaya Studies Interdisciplinary Research Programme (IRIS), 1994, vi + 281 pp. [Irian Jaya Source Materials 9 (Series B No. 3).], C.L. Voorhoeve (eds) (eds.) - Pim Schoorl, Albert Hahl, Gouverneursjahre in Neuguinea. Edited by Wilfried Wagner. Hamburg: Abera Verlag Meyer, 1997, xxxi + 230 pp. - Elly Touwen-Bouwsma, Dieuwke Wendelaar Bonga, Eight prison camps; A Dutch family in Japanese Java. Athens, Ohio: University Center for International Studies, 1996, xii + 219 pp. - Freek Colombijn, Anthony J. Whitten, The ecology of Sumatra. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987 [First edition 1984], xxiii + 583 pp., photographs, figures, tables, index., Sengli J. Damanik, Jazanul Anwar (eds.) - David Henley, Anthony J. Whitten, The ecology of Sulawesi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987, xxi + 777 pp., Muslimin Mustafa, Gregory S. Henderson (eds.) - Peter Boomgaard, Tony Whitten, The ecology of Java and Bali. [Singapore]: Periplus Editions, 1996, xxiii + 969 pp. [The Ecology of Indonesia Series 2.], Roehayat Emon Soeriaatmadja, Surya A. Afiff (eds.) - Han Knapen, Kathy MacKinnon, The ecology of Kalimantan. [Singapore]: Periplus Editions, 1996, xxiv + 802 pp., tables, figures, boxes, index. [The Ecology of Indonesia Series 3.], Gusti Hatta, Hakimah Halim (eds.) - Bernice de Jong Boers, Manon Ossewiejer, Kathryn A. Monk, The ecology of Nusa Tenggara and Maluku. [Singapore]: Periplus Editions, Oxford: Oxford University Press, 1997, xvii + 966 pages, tables, figures, boxes, annexes, appendixes, index. [The Ecology of Indonesia Series 5.], Yance de Fretes, Gayatri Reksodiharjo-Lilley (eds.) - Freek Colombijn, Tomas Tomascik, The ecology of the Indonesian seas [2 volumes]. Hong Kong: Periplus, 1997, xiv + vi + 1388 pp., photographs, figures, tables, indexes. [The Ecology of Indonesia Series 7-8.], Anmarie Janice Mah, Anugerah Nontji (eds.)

The discourse on indigenizing of social sciences has been popular among Indonesian scholars since 1970s. However, it has not shown any significant development, in spite of many writings of Nusantara scholars that can be bases of references to develop sociological theories of Nusantara, such as the manuscripts of Kawruh Jiwo Ki Ageng Suryomentaram and Amanat Galunggung. Making an effort to indigenize social sciences of Nusantara, the present study investigates both manuscripts. The results of the study argue that there are basic theories of sociology discussed in those two manuscripts. For example, the concepts of social integration (kabuyutan), division of labor, and historical consciousness, which are discussed in the manuscript of Amanat Galunggung. The sociological perspective of Amanat Galunggung is very similar to the structural-functional theory. While, the concepts found in Kawruh Jiwo Ki Ageng Suryomentaram, such as the concepts of four division of human being, feeling (rasa) and intention (karep), and reciprocal relations between human and society. Those theories are genuine and authentical; and if the theories are developed, they will result in a typical of Nusantara sociological theory. Keywords: Indigeneus, Kramadangsa, Rasa, Kabuyutan, Tri Tangtu REFERENCE Alatas, S.F., (2010), Diskusus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia, Tanggapan Terhadap Eurocentrisme, Bandung, Mizan, Anthony Giddens (1997), Central Problem in Social Theoty, Berkeley & Los Angeles: University of Callifornia Press. Ary, H. Gunawan (2000), Sosiologi: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan, Cet. I; Jakarta: Rinika Cipta. Astrid S. Susanto (1979) Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bandung, Binacipta. Allice S. Rossi (ed.), 1985, Sosiology and Antropoly in the People’s Republic of China, National Academy Press, Washington DC.; Bacthiar Wardi (2010). Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bento, Ted dan Ian Craib (2009). Filsafat Ilmu Sosial Pendasaran Filosofis Bagi Pemikiran Sosial. Yogyakarta: Ledalero. Budiman, Arif (1991), Negara dan Pembangunan; Study tentang Indonesia dan Korea Selatan, Jakarta Yayasan Padi Kapas. Chambliss, Rollin (1954), Social Thought, New York, Dryden Press; Danasasmita, S. (1987). Sewaka Darma, Sanghyang Siksakandang Amanat Galunggung. Bandung: BP3 Kebudayaan Sunda Depdikbud; Drapper, Hal, (1978) “Karl Marx’s Theory of Revolution The Politics of Social Classes,” Vol. II, Monthly Review Press, Faruk.(2010), Pengantar Sosiologi Sastra, dari Strukturalisme Genetik sampai Post Strukturalisme.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Heri Santoso, (1997), Dimensi Epistemoligis Dalam Indegenisasi Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia, Jurnal Edisi Khusus; hal. 188 dikutip dari https://media.neliti.com/media/ publications/228423-dimensi-epistemologis-dalam-indeginisasi-022d80a4.pdf, diakses pada 5 Agustus 2020. Jacson, Karl D. and Lucian Pye (ed.), Political Power and Communication in Indonesia, Berkeley and Los Angles, University of California Press. Jatman, Darmanto, (2000). Psikologi Jawa, Yogyakarta, Bentang Budaya; ----------------------, (2008), Ilmu Jiawa Kaum Pribumi (Indigeneus Psycology, Pidato Pengukuhan Guru Besar Psikologi Undip Johnson, Doyle Paul (1986), Teori Sosiologi Klasik dan Modern, jilid 1 dan 2 (terj. Robert M.Z. Lawang), Jakarta, Gramedia Noorduyn dan A. Teew, Tiga Pesona Sunda Kuno, terj. Hawe Setiawan, Jakarta: Pustaka Jaya, Jones, (2003) Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme, (trj.Saifuddin), Jakarta: Pustaka Obor Ki Fudyartanto, (2002), Psikologi Kepribadian Timur, Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Kuntowijoyo, (1990) Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi, Bandung, Mizan; ---------------, , (2001), Muslim tanpa Msjid, Bandung, Mizan; Lubis, N. H. (2013). Sejarah Kerajaan Sunda.Bandung: Yayasan MSI; Mas’ud, Mochtar (1994), Politik Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Mills, C. Wright and Hans Gerth, (1956), From Max Weber; Essays in Sociology, New York, Oxford University Press; Nasiwan dan Yuyun Sri Wahyuni (2016), Seri Teoti-Teori Sosial Indonesia, Yogyakarta, UNY Press, Prihartanti, (2004) Kepribadian sehat menurut konsep Suryomentaram, Surakarta: Muhammadiyah University Press; Rangga Saptya Mohamad Permana, Makna Tri Tangtu di Buana Yang Mengandung Aspek Komunikasi Politik Dalam Framen Carita Prahyangan, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No. 2, Desember 2015 Ratih Suryowiyono (2007), Ki Ageng Suryomentaram Sang Plato dari Jawa, Yogyakarta: Cemerlang Publishing, Schutz, Alfred dan Thomas Luchmann, (1973), the Structure of the Life-World, Evanston, III; Northwetern University Press, Soerjono Soekanto, (1985), Sosiologi Suatu Pengantar , Cet. V; Jakarta: CV Rajawali, Sri Teddy Rusdi (2014), Epistemologi Ki Ageng Suryomentaram, Tandhesan Kawruh Bab Kawruh Jakarta: Yayasan Kertagama; Suaedy, Ahmad (2018), Gusdur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama; Sugiarto, Ryan, (2015), Psikologi Raos; Saintifikasi Kawruh Jiwo Ki Ageng Suryomentaram, Yogyakarta, Pustaka Ifada Sumaryono, E. (1999). Hermeneutik: sebuah metode filsafat. Yogyakarta: Kanisisus Suryomentaram, Grangsang (1990), Kawruh Jiwa, jilid 1-4, Jakarta: CV. Haji Masagung, Suryalaga, H.R. Hidayat, (2010), Rawayan Jati Kasundaan, (Bandung, Yayasan Nurhdayah, Turner, Jonathan H. (1990), The Strucrure of Sosiological Theory, Belimont, California, Wadsworth Publishing Company Weber, Max (1947), The Theoty of Social and Economic Organzation, New York, Free Press and McMillan Publishing Company. Sumber Internet https://id.usembassy.gov/id/education-culture-id/program-fulbright-id/, diakses tanggal 17 Agustus 2020 https://id.usembassy.gov/id/amerika-serikat-berikan-satu-juta-dolar-dana-penelitian-untuk-enam-ilmuwan-indonesia/, diakses pada 5 Agustus 2020 https://id.usembassy.gov/id/amerika-serikat-dan-indonesia-resmikan-lima-pusat-kerjasama-penelitian-berkualitas-tinggi-di-indonesia/, diakses pada 5 Agustus 2020

ABSTRAK Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah yang selalu diusahakan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dengan menggunakan berbagai programnya, yang tentu saja harus tetap memperhatikan potensi yang ada di daerah masing-masing.Agar potensi daerah dapat bermanfaat, maka masyarakat melakukan kegiatan ekonmi, dengan melihat peluang yang ada, sarana dan prasarana ekonomi yang dapat menunjang serta mendorong kegiatan ekonomi tersebut. Salah satunya adalah usaha produk olahan tempe, karena tempe adalah salah satu bahan makanan yang sudah merakyat, dan dikonsumsi hampir setiap hari oleh masyarakat Indonesia, dari masyarakat kalangan atas sampai bawah, yang tidak dibatasai oleh status sosial. Hal ini menarik bagi peneliti untuk mengetahui, berapa pendapatan produsen home industri tempe kripik, dan faktor yang mempengaruhinya. Dari faktor umur, tingkat pendidikan dan pengalaman atau lama usaha, manakah yang paling berpengaruh terhadap pendapatan produsen home industri tempe kripik. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan melakukan survei, sedangkan penentuan daerahnya dilakukan secara sengaja, dengan alasan bahwa Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah sentra home industri tempe kripik yang ada di Jawa Timur. Dari hasil analisis dapat diketahui rata-rata pendapatan produsen home industri tempe kripik, dalam satu kali produksi adalah Rp 695.650,- sedangkan faktor umur, tingkat pendidikan dan lama usaha atau pengalaman ternyata tidak berpengaruh terhadap pendapatan, baik secara bersama-sama, maupun secara parsial. Kata Kunci: Faktor Produksi,Home Industri Tempe Kripik, Pendapatan ABSTRACT Efforts to create public welfare are what the regional and central governments always strive to make, by using various programs and utilizing any potential in each region. In order for the regional potential to be useful, the community shall carry out economic activities, by looking at the opportunities, economic facilities and infrastructure that can support and encourage economic activity. One of the examples is the business of processed tempe products, because tempe is one of the most popular foodstuffs, and is consumed almost every day by Indonesians, from the upper class to the lower classes, who are not limited by social status. This is interesting for researchers to find out the income of the home industry producer of tempe chips, and the factors that influence it. From the factors of age, level of education, and experience or length of business, which one has the most influence on the income of the home industry tempe chips producers. In this study using a quantitative descriptive method, by conducting a survey, while the determination of the area was conducted purposively at Tamanan Village, Trenggalek District, Trenggalek Regency as one of the centers for the home industry for tempe chips in East Java. From the results of the analysis, it can be seen that the average income of the home industry tempe chips producers, in one production was IDR 695,650. The factors of age, education level, and length of business or experience did not significantly affect income, either jointly or partially. Keywords: Production Factor, Home Industry, Tempe Chips, Income

ABSTRAK Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah yang selalu diusahakan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dengan menggunakan berbagai programnya, yang tentu saja harus tetap memperhatikan potensi yang ada di daerah masing-masing.Agar potensi daerah dapat bermanfaat, maka masyarakat melakukan kegiatan ekonmi, dengan melihat peluang yang ada, sarana dan prasarana ekonomi yang dapat menunjang serta mendorong kegiatan ekonomi tersebut. Salah satunya adalah usaha produk olahan tempe, karena tempe adalah salah satu bahan makanan yang sudah merakyat, dan dikonsumsi hampir setiap hari oleh masyarakat Indonesia, dari masyarakat kalangan atas sampai bawah, yang tidak dibatasai oleh status sosial. Hal ini menarik bagi peneliti untuk mengetahui, berapa pendapatan produsen home industri tempe kripik, dan faktor yang mempengaruhinya. Dari faktor umur, tingkat pendidikan dan pengalaman atau lama usaha, manakah yang paling berpengaruh terhadap pendapatan produsen home industri tempe kripik. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan melakukan survei, sedangkan penentuan daerahnya dilakukan secara sengaja, dengan alasan bahwa Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah sentra home industri tempe kripik yang ada di Jawa Timur. Dari hasil analisis dapat diketahui rata-rata pendapatan produsen home industri tempe kripik, dalam satu kali produksi adalah Rp 695.650,- sedangkan faktor umur, tingkat pendidikan dan lama usaha atau pengalaman ternyata tidak berpengaruh terhadap pendapatan, baik secara bersama-sama, maupun secara parsial. Kata Kunci: Faktor Produksi,Home Industri Tempe Kripik, Pendapatan ABSTRACT Efforts to create public welfare are what the regional and central governments always strive to make, by using various programs and utilizing any potential in each region. In order for the regional potential to be useful, the community shall carry out economic activities, by looking at the opportunities, economic facilities and infrastructure that can support and encourage economic activity. One of the examples is the business of processed tempe products, because tempe is one of the most popular foodstuffs, and is consumed almost every day by Indonesians, from the upper class to the lower classes, who are not limited by social status. This is interesting for researchers to find out the income of the home industry producer of tempe chips, and the factors that influence it. From the factors of age, level of education, and experience or length of business, which one has the most influence on the income of the home industry tempe chips producers. In this study using a quantitative descriptive method, by conducting a survey, while the determination of the area was conducted purposively at Tamanan Village, Trenggalek District, Trenggalek Regency as one of the centers for the home industry for tempe chips in East Java. From the results of the analysis, it can be seen that the average income of the home industry tempe chips producers, in one production was IDR 695,650. The factors of age, education level, and length of business or experience did not significantly affect income, either jointly or partially. Keywords: Production Factor, Home Industry, Tempe Chips, Income

The national family planning program in East Kalimantan needs to achieve a larger target on modern contraceptives. Despite the fertility decline, this program still facing increasing discontinuation rates. A better understanding of the factors behind the discontinuation of a modern method would help in improving programs. This study aims to analyze the determinants of discontinuation of modern contraceptive use. This was a cross-sectional study, the dataset came from Indonesia Demographic and Health Survey 2017 of East Kalimantan Province. The sample is all couples of childbearing age between 10–49 years with marital status who have used and are still using contraception (408 samples). Descriptive analyses were used to assess the reasons for discontinuation. Multiple logistic regression was used to estimate the likelihood of discontinuation by demographic characteristics and others. The proportion of respondents who continue using modern contraceptives was 51%, against 49% discontinuation. The reasons for discontinuation were the husband’s disapproval (31%) and health problems related to side effects (26.5%). In the multivariate analysis showed maternal age, women who live in urban areas, and women with birth planning near the future will have an opportunity to discontinue in modern contraceptives. It concluded that there is still high modern contraceptive discontinuation in East Kalimantan, therefore it needed for disseminating information through entertainment-education in social media, health workers better counseling services from also better tools, and include the male participation in family planning counseling. DETERMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PUTUS PAKAI KONTRASEPSI MODERN DI KALIMANTAN TIMUR: ANALISIS LANJUT SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA 2017Program keluarga berencana nasional di Kalimantan Timur perlu mencapai target yang lebih baik dalam penggunaan kontrasepsi modern. Meskipun terdapat penurunan fertilitas, namun program keluarga berencana masih menghadapi peningkatan angka putus pakai. Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor di balik putus pakai metode kontrasepsi modern akan membantu meningkatkan program. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penentu putus pakai penggunaan kontrasepsi modern. Desain penelitian ini adalah cross-sectional, set data berasal dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017 untuk Provinsi Kalimantan Timur. Sampel adalah semua pasangan usia subur berusia 10–49 tahun dengan status perkawinan baik bagi yang pernah menggunakan dan masih menggunakan kontrasepsi, yaitu 408 sampel. Analisis deskriptif digunakan untuk menilai alasan putus pakai. Regresi logistik berganda digunakan untuk memperkirakan kemungkinan putus pakai berdasar atas karakteristik demografis dan lainnya. Proporsi responden yang masih terus menggunakan kontrasepsi modern adalah 51% dibanding dengan 49% putus pakai. Alasan penghentian adalah ketidaksetujuan suami (31%) dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan efek samping (26,5%). Dalam analisis multivariat menunjukkan usia ibu, wanita yang tinggal di daerah perkotaan, dan wanita dengan perencanaan kelahiran dalam waktu dekat akan memiliki kesempatan untuk berhenti menggunakan kontrasepsi modern. Dapat disimpulkan bahwa kejadian putus pakai kontrasepsi modern masih tinggi di Kalimantan Timur, oleh karena itu diperlukan diseminasi informasi melalui entertainment-education dalam sosial media, layanan konseling dari petugas kesehatan, serta alat bantu konseling yang lebih baik dan juga keikutsertaan pria dalam proses konseling.

ABSTRACT Indonesia is an archipelagic state, which has border with other states on the land, sea, as well as on the air. In the sea, Indonesia has direct borders with ten countries, namely: India, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Philippines, Republic of Palau, Australia, East Timor, and Papua New Guinea. As for the land, Indonesia has direct borders with three countries, namely Malaysia, Papua New Guinea and Timor Leste. As we know, Indonesian people who live in boundary zone are generally in poor conditions with lack of public services, such as: social, transportation and education service and facilities. However, the changing of government paradigm in the last two decades has prompted greater attention to this area. Recently, various government programs are driven to the border region, notably in provinces that have land borders, that is West Kalimantan, East Kalimantan, East Nusa Tenggara, and Papua Provinces. This paper will present about the land management programs in general which carried out in the Indonesia’s border area, for example in Entikong, Sanggau Regency, West Kalimantan Province, and Motaain, Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. The main focus in this paper is the using of remote sensing and drones or unmanned aerial vehicle (UAV) data for supporting those programs. Furthermore, by promote the cooperation with other agencies and encourage community participation in the border zone, those programs can be succeeding in result. The conclusion of the study shows that the utilization of drones and imagery data is the key point of innovation in land management program in order to support the acceleration of sustainable development in the border region. Keywords: Border, Land Management, Drones (Unmanned Aerial Vehicle), Remote Sensing, Government Paradigms ABSTRAK Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain baik di darat, laut, maupun di udara. Di laut, Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara yaitu: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan untuk daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Indonesia yang tinggal di zona perbatasan umumnya berada dalam kondisi yang memprihatinkan dengan minimnya pelayanan publik, seperti: pelayanan dan fasilitas sosial, transportasi dan pendidikan. Namun, perubahan paradigma pemerintahan dalam dua dekade terakhir telah mendorong perhatian yang lebih besar pada bidang ini. Belakangan ini berbagai program pemerintah didorong ke wilayah perbatasan, terutama di provinsi yang memiliki perbatasan darat, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Makalah ini akan memaparkan tentang kegiatan pertanahan secara umum yang dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia, yakni di Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Motaain, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus utama dalam makalah ini adalah penggunaan data penginderaan jauh dan drone atau pesawat tak berawak (UAV). Lebih jauh, dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi lain dan mendorong partisipasi masyarakat di zona perbatasan, kegiatan pertanahan tersebut dapat berhasil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemanfaatan data drone dan citra merupakan kunci utama inovasi dalam aspek pertanahan guna mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan. Kata kunci: Perbatasan, Pengelolaan Lahan, Drone (Pesawat Udara Tanpa Awak), Penginderaan Jauh, Paradigma

The population growth rate in Indonesia is still high. Indonesia ranks 4th in the list of countries with the highest population after China, India, and the United States. This population growth rate is caused by several factors, namely birth factors, death factors and migration factors. Efforts to deal with the high rate of population growth is the use of contraception. The purpose of this study is to analyze the determinants (age, education, number of children, occupation) and social support (husband support, cadre support) with the use of contraception in the Mambirdan Timur Village, Tarakan City, North Kalimantan. This research is a quantitative analytic study with a cross sectional approach. The sample technique used simple random sampling technique and obtained as many as 42 people. Bivariate test in determining the relationship between determinants and social support with the use of contraception using chi square. The results showed that age (p = 0.963), education (p = 0.408), number of children (p = 0.024), occupation (p = 0.856), husband's support (p = 0.000) and cadre support (p = 0.002). The conclusion of this study was that there was a relationship between the number of children and the use of contraception and there was a relationship between husband's support and cadre's support with the use of contraception.

Purpose This paper aims to investigate how do Muslims, Christians and Kaharingan adherents conduct interreligious relations among them in their everyday lives in Central Kalimantan; why do these religious communities observe interreligious relations as such; and what makes this model of interreligious relations. Design/methodology/approach The corpus for analysis comes from in-depth interviews with 20 persons, which took place between August and October in 2016 in Palangka Raya city and Kotawaringin Timur Regency in Central Kalimantan Province, Indonesia. The informants were selected from groups believed to be lay members and elites of Muslim, Christian and Kaharingan communities using snowball sampling technique facilitated by local research assistants. These informants are mainly mainstream Muslims, Christians and Kaharingan adherents. Findings The way to peaceful and co-existence life lived by religious communities in Indonesia is closely related to its rich treasures and precious tradition of cultural heritage: Indonesian communalism, Indonesian community spirit as seen in terms such as “tradisi hidup bersama,” “semangat kebersamaan” and “satu keluarga.” Instead of emphasizing the divisive differences among communities with various religious backgrounds, Muslims, Christians and Kaharingan adherents in Central Kalimantan create “third spaces,” common grounds shared by these religious communities at individual, institutional and societal levels. Originality/value Based on empirical findings, this research argues that the practices of peaceful and co-existence life lived by diverse religious communities in Indonesia relate to their particular social-cultural contexts of rich treasures and precious tradition of cultural heritage in the forms of Indonesian communalism and community spirit. Instead of emphasizing the divisive differences among themselves, various religious communities in Central Kalimantan create third spaces, common grounds between them and are shared by them at individual, institutional and societal levels.

The number of actual problems in the existing capital of Indonesia raises the idea to move the national government center to another region. From all parts of Indonesia republic territory, which region is most potential to be the location of the nation’s capital relocation? the aim of this research is to identify the most potential area to be the location of the national government center development. The method used is this research is a quantitative analysis with ‘zooming’ concept. The analysis process is devided into three stages with nine assessment indicators. The stages are; (1) identifying the most ideal provinces using spatial centrality, external accessibility, and the vulnerability of macro-scale natural disaster variables, (2) identifying the most potential province using the potential of social condition, the potential of infrastructure development, and the potential of national economic integration variables, and (3) determining the most suitable zone to be the location of nation’s capital development, which is using variables of physiological and regulational suitability (land availability, water aviability, and the vulnerability of micro-scale disaster). The results of this research indicate that Paser Distict in Kalimantan Timur is the most potential region to be the future nation’s capital of Indonesia.

This study was a fisrst study when accompanying a working visitation of Special Committee of State Border of DPD RI (Senate of Republic of Indonesia) to East Borneo, West Borneo, and East Malaysia on March 29- April 2, 2011. This study concluded that poverty, stupidity, and underdevelopment were still a general phenomenon in borderland of East Borneo Province. This condition caused some citizens of Indonesia changing their citizenship and having double identity. There were impetus factors causing them changing their citizenship and having double identity, namely lack of administrative ability and lack of ability of Government to raise standard of living of borderer in economy, health, education, manpower, et cetera. This study also concluded that the borderland management needs three in one approach, that is combination of prosperity approach, security approach, and environment approach. The combination of three in one approach must stand on social and cultural reality because the borderland area was not homogenous and empty.

Social aspect is one of important aspects to be considered in the analysis of sustainable forest management performance. This article discusses the analysis of social aspect of sustainable forest management as taking place at one of production unit of PT (SLJ) II in East Kalimantan. Ten indicators were employed to help elaborate sustainable forest management performance in this study. These indicators were considered to represent keys social aspect influencing the management performance at that unit of production. The employed indicators are to comply with sustainable forest management certification system as formulated by Lembaga Ekolabel Indonesia 2000. Based on the analysis, it is indicated that PT SLJ II accomplished good enough social performance in running sustainable forest management. However, it is also shown that the implementation of good social aspect performance did not help the company to improve the level of community welfare status yet. The finding of the study is expected to give an enrichment matter to the process of how sustainable forest management should be operated and be achieved in the field. Keywords: social aspect performance, sustainable forest management

Abstrak Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek antara lain menyatakan bahwa apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang (cross sectional) dilakukan pada Februari-November 2017. Lokasi penelitian dipilih secara purposif berdasarkan sistem regionalisasi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan, yaitu ibukota Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan. Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Papua. Sampel meliputi 21 apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di 11 ibu kota provinsi penelitian. Alat pengumpul data berupa daftar tilik standar pelayanan kefarmasian di apotek. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio jumlah apoteker per apotek 1,8 dan kecukupan apoteker untuk pelayanan resep pasien per hari tanpa bantuan tenaga teknis kefarmasian sebesar 66,7%. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek belum dilaksanakan secara lengkap, rerata pelaksanaan standar pengelolaan sediaan farmasi (98,4%) lebih tinggi daripada pelaksanaan standar pelayanan farmasi klinik (73,8%). Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan SPKA disarankan agar apoteker meningkatkan kompetensi pelayanan kefarmasian di apotek, organisasi profesi melakukan pendidikan berkelanjutan terhadap apoteker dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat kebijakan, melakukan pembinaan dan monitoring/evaluasi secara berkala. Kata kunci: apotek, farmasi klinik, pengelolaan sediaan farmasi, tenaga kefarmasian Abstract Minister of Health Regulation No. 73 of 2016 on the Pharmaceutical Service Standards in Pharmacy, states that pharmacists should comply and apply the standards. This study aims to identify the implementation of pharmaceutical service standards in pharmacies. The research was cross-sectional and conducted in February-November 2017. The selection of research locations was conducted purposively based on the regionalization system of the BPJS Kesehatan. They were 11 capital cities of provinces, namely West Java, East Java, South Sumatra, West Nusa Tenggara, Special regional of Aceh, North Sulawesi, South Sulawesi, South Kalimantan, Central Kalimantan, North Maluku, and Papua. The sample included 21 pharmacies in collaboration with BPJS Kesehatan (Social Security Administrator for Health) in 11 capital cities of the provinces. Data were collected by using a checklist of pharmacy service standards. Data analysis was performed descriptively. The results showed that the ratio of the number of pharmacists per pharmacy was 1.8 and the adequacy of pharmacists for prescription services for patients per day without the help of pharmaceutical technical personnel was 66.7%. Pharmaceutical Service Standards in Pharmacy have not been fully implemented. The average implementation of pharmaceutical preparation management standards (98.4%) is higher than the implementation of clinical pharmaceutical service standards (73.8%). In order to improve the implementation of Pharmaceutical Service Standards, it is recommended that pharmacists increase the competency of services in pharmacies, professional organizations conduct continuing education of pharmacists and the District Health Office should develop policies, conducts training, and periodically strengthen the monitoring and evaluation on the compliance to this standard. Keywords: pharmacy, clinical pharmacy, pharmaceutical management, pharmaceutical personnel

Pentingnya membangun OCB tidak lepas dari komitmen karyawan dalam organisasi. Komitmen karyawan akan mendorong terciptanya OCB dan tanpa adanya kontrol yang baik dalam pemberian kompensasi yang sesuai dengan hasil kerja tentunya memperlambat kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja dan OCB. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 86 orang. Pengumpulan data diperoleh dengan kuesioner menggunakan skala likert. Metode analisis data menggunakan Path Analysis. Hasil penelitian diperoleh bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Kompensasi, Kepuasan kerja dan OCBDAFTAR PUSTAKA Bangun, Wilson. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Erlangga. Jakarta. Bernardin, H. John, & Joyce E.A Russel. (2003). Human resource management(An Experimental Approach International Edition). Mc. Graw-Hill Inc. Singapore. Baedhowi. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia. Pelita Insani. Semarang Bigliardi, Barbara & Albert, Ivo Dormio. (2012). The Impact of Organizational Culture on The Job Satisfaction of Knowledge Workers. Emerald Group. Vol.2 No.1, 36-51.Blau, P.M. (1964). Exchange and Power in Social Life. Transaction Publishers. Wiley, New York, NY.Bohlander, George, & Snell, Scott. (2010). Principles of Human Resource. Management, 15th ed. Mason, OH: South Western – Cengage Learning Boon, C. & Hartog, D.D. (2014). Human Resource Management and Organizational Citizenship Behavior The Mediating Role of Job Satisfaction. Netherland: Scriptiesonline.uba.uva.nl Cassio, Wayne F. (1997). Managing Human Resources, Productivity, Quality of Work Life Product Fourth Edition, New York: McGraw Hill International. Chinyere N. I. (2013). Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior of Library Personnel in Selected Nigerian Universities. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Colquitt, Jason A., Jeffery A. LePine., Michael J. Wesson. (2011). Organizational Behaviour. New York: McGraw-Hill International Companies. Delery, E. J. & Doty, H. D. (1996). Modes of Theorizing in Strategic Human ResourcecManagement: Tests of Universalistic, Contingency, and Configurationally PerformancecPredictions, Academy of Management Journal, 39(4), 802–35. Dewi, S., Suwandana, Made. (2016). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Mediasi. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5 No.9 : 5643-5670. Darma, P.S & Supryanto, Achmad.S. (2017). The effect of compensation on satisfaction and employe performance. Management and Economics Journal. E-ISSN: 2598-9537 P-ISSN: 2599-3402. Journal Home Page: http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/mec. De Saa-Perez, P. & JM. Garcia-Falcon. (2002). A Resource-based View of Human Resource Management & Organizational Capabilities Development. International Journal of Human Resource Management. Vol. 13. 123–40. Dewanggana, B.D., Paramita, P.D. & Haryono, A.T. (2016). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Yang Berdampak Pada Prestasi Kerja Karyawan (Studi Pada PT. PLN App Semarang). Journal Of Management, Vol. 2 No. 2 Edy Sutrisno, (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetak Ke Enam. Pranada Media Group. Jakarta. Fahmi, Irham. (2014). Analisa kinerja keuangan. Alfabeta. Bandung. Fitrianasari,D.,Nimran,U.,&Utami,H.,N. (2013).Pengaruh Kompensasi DanKepuasanKerja Terhadap OrganizationalCitizenship Behavior(OCB)dan Kinerja Karyawan. (Studi pada Perawat Rumah SakitUmum “Darmayu”di KabupatenPonorogo”). Jurnal ProfitVol.7 No.1Flippo, Edwin B (1997). Manajemen Personalia, Edisi Indonesia. ErlangaJakarta. Guest, D. (1997). Human Resource Management and Performance: A Review and Research Agenda. The International Journal of Human Resource Management. Vol. 8 (3). 263-76. Hartono, B & Setiawan, R. (2013). Judul penelitian Pengaruh Komitmen Organisasional Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Paparon’s Pizza City Of Tomorrow. AGORAVol.1, No.1, 1-8. Hasibuan, Malayu. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kunci Keberhasilan. Haji Mas Agung. Jakarta. Handoko,THani.(2014).Manajemen Personalia &SumberdayaManusia.Edisi Kedua.Cetakan Ke-21. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. Indrawati, Endang Sri. dan Nafi’, C. (2017). Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Organizational Citizenship Behavior Pada Karyawan CV. Elfa’s Kudus. Jurnal Empati. Vol. 7 No. 3, 134 – 145. Joarder, M. H. R., Sharif, M. Y., & Ahmmed, K. (2011). Mediating role of affectivecommitment in hrm practices and turnover intention. relationship: a study in adeveloping context. Business and Economics Research Journal, Vol 2 (4), 135–158. Kamel B., El Amine M.B., and Abdeljalil M., (2015). Relationship between Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior in the National Company for Distribution of Electricity and Gas.European Journal of Business and Management Vol.7, No.30 1-6 Khan, A.H.,Muhammad M.N., Muhammad A &Wasim, H. (2012). Impact ofJob Satisfaction onEmployee Performance:An Empirical Study of Autonomous MedicalInstitutions of Pakistan.African Journalof Business Management,Vol. 6, 2697-2705 Kreitner, R &Kinicki, A. (2014). Perilaku Organisasi. Salemba Empat. Jakarta. Kurniawan, A. (2015). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) PT X Bandung. Jurnal Manajemen, Vol.15 No.1, 95-118. Kwantes, Karam, Kuo, & Towson. (2009). Culture's influence on the perception of OCB as in-role or extra-role. Kanada. International Journal of Intercultural Relations Luthans, Fred. (2006). Perilaku Organisasi edisi 10. Penerbit ANDI. Yogyakarta. Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2013.Manajemen Sumber Daya ManusiaPerusahaan.RemajaRosdakarya. Bandung. Mathis, R.L. & J.H. Jackson. (2006). Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Salemba Empat. Jakarta. ----------------------------------. (2011). Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Salemba Empat. Jakarta. Mehboob & Bhutto. (2012). Job Satisfaction as a Predictor of Organizational Citizenship Behavior A Study of Faculty Members at Business Institutes. Jurnal Ilmu Pendidikan, (Online) Vol. 3, No 9(http://www.journal-archieves14.webs.com/1447-1455.pdf) Mondy,R Wayne. (2008).ManajemenSumberDaya Manusia. Jilid 2Edisi 10. PenerbitErlangga. Jakarta. Muguongo, Muguna,, Muriithi. (2015). Effects of Compensation on Job Satisfaction Among Secondary School Teachers in Maara Sub - County o Tharaka Nithi County, Kenya”, Published online October 10, 2015 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/jhrm) ISSN: 2331-0707 (Print); ISSN: 2331-0715 (Online) Nazar, Omer Abdallah Ahmed. (2016). Impact of Human Resource Management Practices on Organizational Citizenship Behavior: An Empirical Investigation from Banking Sector of Sudan. International Review of Management and Marketing. Vol. 6(4), 964-973. Nursyamsi. (2013). Organizational Citizenship Behavior dan Pemberdayaan terhadap Komitmen Organisasi serta Dampaknya terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 17 No 3, 488-498. Nurandini, A & Lataruva, E. (2014). Judul penelitian Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Pegawai Perum PERUMNAS Jakarta). JurnalStudiManajemen& Organisasi Vol 11, 78–91. Omer, N. & Ahmed, A. (2017). Impact of Human Resource Management Practices on Organizational Citizenship Behavior: An Empirical Investigation from Banking Sector of Sudan. International Review of Management and Marketing. Vol. 6(4), 964-973. Oyeniyi, K.O, Afolabi, M.A, Olayanju, Mufutau (2014). Effect of Human Resource Management Practices on Job Satisfaction: An Empirical Investigation of Nigeria Banks. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 8, 243-251. Organ, D. W. (1990). The motivational basis of organizational citizen ship behavior. In B. M. Staw, & L. L. Cummings (Eds.), Research in organizational behavior (pp. 43-72). Greenwich, CT: JAI Press. Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: SAGE. Pala, Fikri. Eker, Semith dkk.2008. The effect of demographic characteristic on organizational commitment and job satisfaction : An Empirical study on Turkish health care staff. The journal of industrial relations and human resources Vol. 10 No. 2 Purwanto, A.H. (2011). Pengaruh Kualitas Layanan Internal dan Orientasi Pemberi Layanan Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Perijinan Kabupaten Lamongan. Jurnal Psikosains. Vol. 3(1) : 55-72. Priyatno, Duwi. (2011). Buku Saku Analisis Statistik Data. Penerbit Media Kom. Yogyakarta. Prowse, Peter & Prowse, Julie. (2009). The dilemma of performance appraisal. Measuring Business Excellence, 13 (4) : 69 – 77. Podsakoff P.M, Michae Ahearne, MacKenzie S.B (1997). Organizational Citizenship Behavior and the Quantity of Work Group Perpormance. American Psychological Association. Vol. 82 No. 2, 262-270. Rahayu, N.M.N & Riana, I.G. (2017). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Keinginan Keluar Pada Hotel Amaris Legian. E-JurnalManajemen Unud, Vol. 6,No. 11, 5804-5833 Ramadhani, A.A (2013). Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung. Skripsi: Program Studi Manajemen, Universitas Pendidikan Indonesia. (http://repository.upi.edu/1299/ [16 November 2013]Rahmayanti, Febriana, dan Dewi. (2014). Faktor-Faktor yang MempengaruhiOrganizationalCitizenshipBehavior(OCB).JurnalEcopsyVol.1No.3 Retnoningsih, T., Sunuharjo, B.S & Ruhana, I. 2015. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang). Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett, and Gordon J. Curphy. (2012). Leadership, Enhancing the Lessons of Experience, Alih Bahasa: Putri Izzati. Salemba Humanika. Jakarta. Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2008). Perilaku organisasi. organizational behavior. buku 1. edisi 12. Penerjemah: Angelica, D., Cahyani, R., dan Rosyid, A. Salemba Empat. Jakarta. Robbins, S. P. & Coulter, M. (2012). Management (11th ed.). Prentice Hall: River, N.J. Robbins, S.P dan Judge T.A. (2015).Perilaku Organisasi.SalembaEmpat. Jakarta. Rozzaid, Y., Toni Herlambang, T & dan Devi, A.M. (2015). Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Nusapro Telemedia Persada Cabang Banyuwangi). Jurnal ManajemenDanBisnis IndonesiaVol. 1No. 2, 201-220. Saleem, Sharjeel & Saba, Amin. (2013). The Impact of Organizational Support for Career Development and Supervisory Suppoert on Employee Performance : An Emperical Study From Pakistani Academic Sector. Europen Journal of Business and Management. 5 (5) : 194-207. Samsudin, Sadili. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Pustaka Setia. Bandung. Sasilu, J.B, Chinyio & Sures, S. (2015). The impact of compensation on the job satisfaction of public sector construction workers of jigawa state of Nigeria. The Business and Management Review. Vol. 6 No. 4.Schneider, B., dan Bowen, D.E. (1985). Employee and customer perceptions of service in bank: Replication and extension. Journal of Applied Psychology. Vol 70, 423-433. Sekaran, Uma. (2014). Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business). Salemba Empat. Jakarta. Siagian, Sondang., P. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Binapura Aksara. Jakarta. --------------------------, (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (EdisiPertama). Binapura Aksara. Jakarta. Siregar, S & Prasetio, A.P. (2015). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komikmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (Prilaku OCB) Karyawan Kantor Distribusi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten. E-Proceeding ofManagement.Vol.2 no.3Society for Human Resource Management. (2012). EmployeeJob Satisfaction and Engagement. A research report by SHRM. Retrieved from www.shrmstore. shrm.org. Solihin, Dadang. (2013). Optimalisasi Otonomi Daerah Kebijakan, Strategi dan Upaya. Yayasan Empat Sembilan. Jakarta. Srimulyani, V. A. (2009). Tipilogi dan Anteseden Komitmen Organisasi. Jurnal Ilmiah Widya Wana. Vol. 33 (1), 1-20. Steven, H Appelbaum, Michel Roy & Terry Gilliland. (2011). Globalization of performance appraisals: theory and applications. Management Decision, Vol. 49 (4) : 570-585. Subekhi, A. (2012). Pengantar Manajemen Sumber DayaManusia.PrestasiPustakaJakarta. Jakarta. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Sutrisno,E. (2011).ManajemenSumberDayaManusia. PrenadaMediaGroup.Jakarta. Tan, R&Tarigan, Z.J.H. (2017). PengaruhKompensasiDanKepuasanKerjaTerhadap OrganizationalCitizenshipBehavior(OCB)MelaluiMotivasi KerjaSebagaiVariabelInterveningPada3HMotosport. AGORAVol. 5,No. 1 Titisari, Purnamie. (2014). Peranan Organizational Citizenship Behaviour (OCB) dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. Mitra Wacana Media. Jakarta. Uma Sankar Mishra, Aurolipy, Madhusmita Dash. (2017). Impact of HRM Practices on Job Satisfaction and Performance: An Empirical Study in Health Care Sector. International journal of economic research. Vol. 14, No. 1 Umar, Husein. (2003). Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Wexley, Kenneth. & Gary Yukl. (2003). Perilaku organisasi dan psikologi personalia. Rineka Cipta. Jakarta. Wibowo. (2016). Manajemen Kinerja. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Widodo, SE. (2015). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Yani. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Mitra Wacana Media. Jakarta.Zaenabadi, H. (2010). Job satisfaction and organizational commitment as antecedents of Organizational Citizenship Behavior (OCB) of teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences Vol. 5 : 998–1003.