Academic literature on the topic 'Social classes Indonesia Kalimantan Timur'

Abstrak Indonesia merdeka telah mencapai usia ke-72 tahun (1945-2017), tetapi tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat belum dapat diwujudkan, sehingga kesenjangan sosial masih cukup tinggi. Tujuan penelitian yakni; (1). Untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial PMKS. (2). Untuk menganalisis konsep Pemerintah mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare state) di Indonesia. (3). Untuk menganalisis kebijakan hukum daerah dalam implementasi Kesejahteraan Sosial di Kalimantan Timur. Metode Penelitian bersifat penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada obyek penelitian pada Peraturan Perudang-undangan. Hasil Penelitian; Prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah dalam mendukung pengaturan kesejahteraan sosial bagi PMKS, telah diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial jo. PP. No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tetapi pada implementasinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengaturnya. Hal ini karena tidak didukung oleh kultur hukum masyarakat, serta pemberdayaan PMKS yang berjalan lambat, dan jumlah PMKS yang terus meningkat. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial PMKS yang lebih baik, seyogianya di Kalimantan Timur segera dibentuk Peraturan Daerah yang lebih spesifik mengatur persoalan PMKS yakni tiga kategori; kemiskinan, praktek prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Perda tersebut hendaknya lebih fokus terhadap pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS, sehingga penanganan PMKS dapat berjalan secara simultan dalam rangka mewujukan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Kunci: otonomi, kesejahteraan, PMKS, undang-undang, sosial.

Indonesia is a rich country of arts and cultures. Dayak culture is one example. Dayak community has distinctive and unique of culture, from art, social system, to belief system. Hudoq mask and dance are samples of the culture of East Kalimantan Dayak community which are not decorative shapes and motifs only, but also full of philosophical meaning and symbol of the community’s faith. The results of this study are very important to record the progress of Dayak culture from ancient to present time, as well as to preserve the high values of Dayak community, as Indonesian people. This study can be used as materials in further Indonesian culture studying and served as examples to the upcoming art design world.

Perkembangan pesat teknologi saat ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan, salah satunya pada sektor perbankan. Riset DBS Bank di Indonesia menunjukkan 41% frekuensi transaksi perbankan tahun 2018 adalah transaksi mobile banking. Kalimantan Timur sendiri sebagai salah satu provinsi dengan pendapatan perkapita dan pengeluaran konsumsi yang tinggi, penggunaan internet masih rendah, berdasarkan riset APJII 2018 tercatat berada di posisi kedua terendah dalam penggunaan internet. Penelitian ini menggunakan model UTAUT modifikasi budaya berdasarkan teori culture dimension Hoftstede menggunakan metode quota sampling dengan jumlah 300 responden non-pengguna mobile banking. Teknik analisis data menggunakan SEM-PLS (Partial Least Square) dengan software WarpPLS 6.0 Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor yang paling mempengaruhi minat nasabah di provinsi Kalimantan Timur dalam mengadopsi layanan mobile banking secara berurutan adalah Effort expectancy, Performance expectancy, dan Social influence. Behavioral Intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap Usage Behavior. Variabel moderator budaya Individualism/Collectivitism (IDV) memperkuat hubungan Behavioral Intention (BI) dan Usage Behavior (UB).

Conflicts caused by differences in cultural backgrounds and competition over natural resources among social groups in the project areas of transmigrations in Indonesia are not uncommon occurrences. This paper seeks to explore two aspects pertaining to this issue: (1) social conflict potentials among transmigrant communities particularly those between local transmigrants and the inter island transmigrants; and (2) the formation of social capital as an instrumental power in achieving and sustaining harmonious social relationship in the area in question. The research on the two subjects was a qualitative field research. In-depth interview and observation were employed in gathering data. The research had led to the finding that the conflict potentials in the observed transmigrant area were related to land distribution among transmigrant households and access to economic resources. Nonetheless, the conflict potentials did not inhibit the formation of social capital that bound all the members of the society. The result of the observation showed that a social trust has been constructed among the transmigrant settlers based on the value of cooperation or working together formutual benefit both in the daily interactions in the settlement area and in the plantation management activities. The prevalent social trust has prevented open conflict from breaking out among different ethnic social groups and hencecreated harmonious social relations

This article aims to analyze the youth’s social practice in organization and its contribution to border communities in Sebatik Island, Indonesia-Malaysia Border. This research was conducted using descriptive qualitative approach. Data collection was carried out using interview, observation, and documentation methods. The result of research showed that social practice conducted by the youths in organization in Indonesia-Malaysia border is to establish organization based on shared hobby, background, and objective. Individual youths and organizations have different habitus and capital. Some youths have active habitus in many organizations and hold activities for internal members of organization and for the public. However, some others are active in internal organization only and focus on improving their self competency. Basic capital of organization is cultural capital of communication. Meanwhile, the supporting capital is social capital of intra- and inter-organization relation, symbolic capital in the form of public’s recognition that an individual has good organizational competency, and thereby is trusted to lead, and material economic capital.

This study aims to provethe famous, so called: resource curse hypothesis is really exist in Indonesia. In contrast to empirical studies typically use an econometric methods, we choose alternative, to use a field survey approach to interview and photograph the factual conditions that occur. We chose coal mining in Kalimantan corridor with four sample sub-district (kabupaten) and cities in the province of East Kalimantan (Kutai regency and the city of Samarinda) as an object of research. More specifically, the purpose of this study is to answer the question: whether the coal mining activities affect (positive or negative) for the population in the surrounding area. Primarily concerned with the social and economic dimensions such as environmental quality, livelihoods and the shift pattern, cost of living, income, employment opportunities and openness sought. The results show facts from field, the implications and provide insight to the truth of the resource curse hypothesis debate. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis kutukan sumber daya alam (natural resource curse hypothesis) berlaku di Indonesia. Berbeda dengan penelitian empiris yang biasanya menggunakan pendekatan ekonometrik, kami memilih menggunakan pendekatan survei lapangan dengan wawancara dan memotret langsung kondisi faktual yang terjadi. Kami memilih pertambangan batu bara di koridor Kalimantan dengan empat sampel wilayah kecamatan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda) sebagai obyek penelitian. Lebih spesifik, tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: apakah kegiatan pertambangan batu bara memberi dampak perubahan (positif atau negatif) bagi penduduk lokal di sekitar area terdampak. Terutama berkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi di antaranya seperti kualitas lingkungan, mata pencaharian dan pola pergeserannya, biaya hidup, penghasilan, kesempatan kerja dan keterbukaan berusaha. Hasil penelitian menyajikan temuan fakta, implikasi dan memberikan pencerahan terhadap perdebatan hipotesis kutukan sumber daya alam.

Abstract This study is about the economic potential offered by KONSAIN (Indonesian Santri Agribusiness Contact). KONSAIN was established to build funding sources for educational institutions, da'wah institutions and social institutions, for the sake of education, da'wah and social throughout Indonesia through the development of oil palm plantation started from East Kalimantan. This study will use a descriptive-analytical approach by analyzing the progress of the number of members, member types, and the origin of members. It is to see the potential for future development and the extent to which it will survive. This study also seeks to see its endurance from the legal side as an institution. From this study it can be concluded that the growth in the number of members fluctuates, not constantly rising or falling. The origin of the members also spread throughout Indonesia but the majority came from East Kalimantan and East Java. The obstacle is the number of fraudulent investments in stocks, capital, and the time of division of SHU which is considered too long. Abstrak Kajian ini adalah tentang potensi ekonomi yang ditawarkan oleh KONSAIN (Kontak Santri Agribisnis Indonesia). KONSAIN didirikan untuk membangun sumber dana bagi lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga sosial, untuk kepentingan pendidikan, dakwah dan sosial se Indonesia melalui pembangunan kebun kelapa sawit yang dimulai dari Kalimantan Timur. Kajian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan menganalisa perkembangan jumlah anggota, jenis anggota, dan asal anggota. Hal itu untuk melihat potensi perkembangannya di masa depan dan sejauh mana akan bertahan. Kajian ini juga mencoba melihat ketahanannya dari sisi hukum sebagai sebuah institusi. Dari kajian ini bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah anggota fluktuatif, tidak konstan naik atao turun. Asal anggota juga menyebar di seluruh Indonesia tetapi mayoritas berasal dari Kaltim dan Jatim. Hambatannya adalah banyaknya penipuan penanaman saham, modal, dan masa pembagian SHU yang dianggap lama.

Wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah ini sangat rawan terjadinya berbagai pelanggaran batas wilayah. TNI sebagai alat pertahanan negara wajib melakukan pengamanan terhadap wilayah perbatasan. Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS merupakan satuan TNI AD yang diberikan tugas untuk mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, dengan wilayah penugasan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu, mulai 1 Maret 2019–30 November 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Kerangka teoritis yang digunakan adalah teori peran, dimana peran terbagi menjadi peran aktif dan peran partisipatif. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia diwujudkan dengan peran aktif dan peran partisipatif. Peran aktif berupa pengamanan wilayah perbatasan dari ancaman militer dan non-militer, seperti pengamanan patok batas, pengamanan yang dilakukan satgas pamtas terhadap kejahatan transnasional, illegal logging, illegal mining, kejahatan narkoba, penyelundupan barang. Peran partisipatif berupa kegiatan sosial kemanusiaan (civic mission) yang dilakukan satgas pamtas dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang infrastruktur, sehingga sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Kata kunci: peran, TNI, perbatasan darat, Indonesia-Malaysia The land border between Indonesia and Malaysia is in the Province of West Kalimantan, East Kalimantan, and North Kalimantan. This region is very prone to various violations of territorial boundaries. The Indonesian Military as a means of national defense is obliged to carry out security against border areas. The task force of Raider Infantry Battalion 301/PKS is an army unit assigned to secure the Indonesia-Malaysia land border area, with assignment areas in West Kalimantan Province, specifically in Sanggau, Sintang, and Kapuas Hulu Regencies, starting March 1, 2019-30 November 2019. The purpose of this study is to analyze the role of the task force of Raider Infantry Battalion in securing the Indonesia-Malaysia land border area. The theoretical framework used is role theory, where roles are divided into active roles and participatory roles. The study was conducted using qualitative methods, through data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation studies. The results showed that the role of the task force of Raider Infantry Battalion 301/ PKS in securing the Indonesia-Malaysia land border area was realized with an active and participatory role. An active role in the form of securing border areas from military and non-military threats, such as security carried out by the task force for transnational crime, illegal logging, illegal mining, drug crimes, smuggling of goods. Participatory role in the form of humanitarian social activities (civic mission) carried out by the task force in the field of education, health sector, social field, and infrastructure, so it is very much felt by the people in the border areas. Keywords: border, Indonesian military, role, Indonesia-Malaysia

Corona virus disease 2019 (COVID-19) is a disease that caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2). This virus attacks the human respiratory tract and accompanied by initial symptoms such as fever, cough, sore throat, even losing of sense, taste or smell. COVID-19 is still a pandemic in various countries including Indonesia so far. The Indonesian government has implemented various efforts to prevent the transmission of the virus, starting with the implementation of health protocols to maintain personal and environmental hygiene with Large-Scale Social Restrictions since the first positive cases of COVID-19 in 2020. The Samarinda City Government participated in implementing health protocols policies cover Testing, Tracing, and Treatment (3T), Large Scale Social Restrictions, and higher level of social restrictions . This study will research the level of community compliance in implementing Health protocols during the COVID-19 pandemic in Samarinda. This research was conducted through a digital survey using Googleform. The results show that Samarinda citizens has an increase on the application of health protocols as evidenced by the awareness of washing hands and using Hand sanitizer. However, in maintaining distance and self isolation, the community still does not have high awareness enough that has a potential to create new cluster by the opportunities of virus tranmission.

Pemekaran daerah otonom baru bertujuan agar daerah yang bersangkutan mampu mengembangkan diri secara social dan ekonomi sehingga dapat menjadi daerah yang maju dan mandiri. Demikian juga dengan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang luas dan strategis yang berlokasi di perbatasan antara Indonesia dengan negeri Serawak Malaysia. Rentang daerah yang terlalu jauh pada provinsi Kalimantan Timur telah mengakibatkan berkurangnya focus pengurus daerah perbatasan sehingga berpotensi munculnya berbagai penyimpangan tapal batas atau bahkan mencaplokan secara diam-diam di beberapa daerah tertentu. Meski memiliki urgensitas yang sangat tinggi, sebagai negara kesatuan, proses pemekaran provinsi Kalimantan Utara tetap harus mengutamakan kesatuan dan persatuan dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah persyaratan pemekaran daerah Otonom Baru Provinsi kalimnatan Uatara sudah sesuiai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan apakah proses pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru provinsi Kalimnatan Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Untuk menganalisis obyek penelitian in menggunakan tipe penelitian normative dengan data sebagaian besar adalah data sekunder. Penelitian in merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan pemekaran daerah Otonom Baru Provinsi kalimnatan Utara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru provinsi Kalimantan Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: daerah otonom baru, Kalimantan utara