Journal articles on the topic 'Rehabilitasi'
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Rehabilitasi.
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Rehabilitasi.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Hijriani, Astria, Yohana Tri Utami, Noval Aditya Marlon, and Anisa Raden. "RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS DAN SKRINING BERBASIS WEB (Studi Kasus : Wisma Ataraxis)." Jurnal Komputasi 11, no. 1 (April 30, 2023): 64–74. http://dx.doi.org/10.23960/komputasi.v11i1.2959.
Full textAbstract:
Wisma Ataraxis adalah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Sosial oleh Kementerian Sosial untuk memberikan pelayanan rehabilitasi. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Wisma Ataraxis masih menggunakan cara konvensional untuk mengelola berkas rehabilitan. Banyaknya data yang harus diisi dalam penerimaan rehabilitas dan redundansi data menjadi kekurangan dalam kegiatan ini. Selain itu, pencarian berkas untuk rehabilitan yang akan melakukan rehabilitasi ulang membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya berkas yang ada. Dari permasalahan tersebut maka diusulkan untuk pembangunan sebuah sistem yang dapat membantu petugas dalam kegiatan operasionalnya. Dalam rancang bangun sistem informasi rekam medis dan skrining berbasis website untuk Wisma Ataraxis ini menggunakan metode prototyping. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, pihak Wisma Ataraxis telah menerima sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Serta kesimpulan rancang bangun sistem ini dapat memberikan kemudahan pada petugas Wisma Ataraxis dalam proses penerimaan rehabilitan dan skrining.
2
Anisa Dachlan, Tiara, Aristian Jordi, Megawati Megawati, and Julkifli Berutu. "REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA." Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 1, no. 1 (April 19, 2019): 1–19. http://dx.doi.org/10.33019/scripta.v1i1.1.
Full textAbstract:
Penelitian ini berjudul Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya pemahaman mengenai Rehabilitasi. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba merupakan suatu proses penanggulangan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang yang bertujuan mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Rehabilitas berkesinambungan bagi korban penyalahguna dan atau pecandu narkoba diawali oleh tahapan rehabilitasi medis yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikis atau mental melalui layanan kesehatan dan terapi medis atau psikiatris, dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial dan diakhiri dengan program pascarehabilitasi.
3
Nurfitri, Anindya, Dian Iswandaru, Christine Wulandari, and Novriyanti Novriyanti. "BURUNG-BURUNG YANG BERPOTENSI SEBAGAI INDIKATOR PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT DI TAMAN HUTAN RAYA ORANG KAYO HITAM PROVINSI JAMBI." Jurnal Hutan Tropis 10, no. 2 (August 10, 2022): 139. http://dx.doi.org/10.20527/jht.v10i2.14123.
Full textAbstract:
Upaya rehabilitasi perlu dilakukan terhadap ekosistem gambut yang terdegradasi. Burung dapat dijadikan indikator lingkungan terhadap keberhasilan rehabilitasi yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis burung-burung potensial sebagai indikator perbaikan lingkungan di Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam (Tahura OKH). Penelitian dilakukan di Tahura OKH pada blok rehabilitas PLN. Metode yang digunakan yaitu point count dan transek. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan status konservasi dan kelompok pakan. Sebanyak 25 spesies burung dari 17 famili ditemukan pada blok rehabilitasi. Burung dengan perjumpaan tertinggi yaitu merbah cerukcuk (Pycnonotus goiavier), perenjak rawa (Prinia flaviventris), punai gading (Treron vernans), dan walet sapi (Collocalia esculenta), sedangkan paling jarang salah satunya adalah elang tikus (Elanus caeruleus). Kajian terhadap guild type mengindikasikan bahwa area gambut yang sedang direhabilitasi juga menjadi feeding ground. Kehadiran berbagai jenis burung berdasarkan kelompok pakannya di ekosistem gambut Tahura OKH mengindikasikan keberhasilan dalam upaya rehabilitasi pasca kebakaran
4
Mindiono, Imam Arief. "Mekanisme Koping Penyalahguna NAPZA yang Menjalani Rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) At - Tauhid Jepara (Studi Fenomenologi)." PHILANTHROPY: Journal of Psychology 1, no. 2 (May 1, 2020): 143. http://dx.doi.org/10.26623/philanthropy.v1i2.1069.
Full textAbstract:
<h2>. Latar Belakang :Rehabilitas NAPZA adalah rehabilitasi yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para mantan pengguna NAPZA agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pelayanan rehabilitasi dirancang untuk meningkatkan proses perbaikan klien yang mengalami gangguan mental dalam mengontrol gejala yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana gambaran mekanisme koping Penyalahguna NAPZA yang menjalani rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) At - Tauhid Jepara pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh menggunakan pedoman wawancara <em>(in depth interview) </em>dengan jumlah partisipan tiga orang yang sesuai dengan kriteria inklusi. Hasil wawancara akan dikategorikan sehingga terbentuklah tema-tema. Hasil dan pembahasan penelitian yaitu partisipan berjumlah tiga orang menunjukan beberapa faktor yang mempengeruhi koping seperti dukungan keluarga, dukungan konselor dan dukungan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Mekanisme koping yang digunakan oleh ketiga partisipan yaitu denial dan proyeksi. Hal ini terlihat dari penolakan dan rasa marah saat pertama kali berada di wisma dan setelah proses rehabilitasi berjalan ketiga partisipan mampu menjalani proses rehabilitasi. Dengan adanya dukungan keluarga, konselor, orang lain dan lingkungan, akan menciptakan koping yang adaptif, sehingga selama partisipan menjalani rehabilitasi semakin efektif dan efisien.</h2><p> </p>
5
Adnyana, Ida Bagus Windia, Ida Bagus Nararya Primastana Adnyana, and Siswanto Siswanto. "BLOOD PROFILES OF GREEN SEA TURTLE BEFORE AND AFTER THE REHABILITATION." Indonesia Medicus Veterinus 9, no. 6 (November 30, 2020): 930–39. http://dx.doi.org/10.19087/imv.2020.9.6.930.
Full textAbstract:
Penyu adalah satwa yang terancam punah, sehingga upaya konservasinya perlu ditingkatkan. Kegiatan yang berhubungan dengan konservasi dimaksud adalah rehabilitasi penyu pascamengalami periode out of the water sebelum dilepasliarkan kembali ke alam bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan profil dan indeks eritrosit penyu hijau (Chelonia mydas) sebelum dan sesudah mengalami rehabilitasi di Turtle Conservation and Education Center (TCEC) di Pulau Serangan, Denpasar. Penelitian ini menggunakan sampel Sembilan ekor penyu hijau hasil sitaan Polisi Sektor Kuta, Badung, Bali. Sebanyak 2,5 mL darah perifer penyu hijau diambil dari sinus cervicalis dorsalis disimpan di tabung berisikan antikoagulan litium heparin dan dilanjutkan dengan pemeriksaan hematologi. Penentuan nilai total eritrosit dihitung dengan hemositometer. Kadar hemoglobin (Hb) diukur menggunakan Hemoglobinometer Sahli, sedangkan kadar Packed Cell Volume (PCV) ditentukan dengan metode mikrohematokrit. Indeks eritrosit yang meliputi Mean Corpuscular Volume (MCV), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH) dan Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC) dihitung dengan rumus konvensional yang ditentukan untuk itu. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan uji T berpasangan. Nilai profil darah (Packed Cell Volume, total eritrosit, Hemoglobin) mengalami peningkatan signifikan pasca rehabilitasi dengan nilai rerata hematokrit sebelum rehabilitasi sebesar 28,4±3,09 menjadi 31,7±2,87, nilai total eritrosit sebelum rehabilitasi sebesar 0,44±0,10 menjadi 0,56±0,15, nilai Hemoglobin sebelum rehabilitasi sebesar 6,3±1,28 menjadi 7,53±0,73 serta hasil perhitungan secara statistika dengan uji T-berpasangan menunjukkan profil darah penyu hijau sebelum dan sesudah rehabilitasi memiliki perbedaan yang signifikan yang berarti proses rehabilitas yang dilakukan di Turtle Conservation and Education Center, Serangan berhasil.
6
Rahayu, Marina, Hanikhatul Munawarah, Sriyani Sriyani, Riri Eka Putri Septiani, Linni Turia Putri, Melinia Pratiwi, Yolgi Julianto, Ramadhanti Rizka, Vio Ateza Sembiring, and Muhammad Irfan. "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL PADA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI PANTI SOSIAL BINA LARAS PAMBELUM." Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop 2, no. 2 (August 3, 2022): 14–20. http://dx.doi.org/10.37304/pandohop.v2i2.5061.
Full textAbstract:
Penyandang disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi proses berpikir perilaku dan presepsi (penangkapan panca indera) yang bisa menimbulkan stress dan penderitaan bagi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas mental memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial untuk mengembalikan fungsi sosialnya melalui panti. Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Pambelum Palangka Raya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dalam pemberian bimbingan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kurative, rehabilitative, promotive dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan fisik, mental, sosial, dan pelatihan keterampilan, dengan berjalannya itu perlu adanya pekerja sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelayanan, program dan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan di PSBL Pambelum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data secara wawancara dan observasi. Diharapkan setelah mengetahui gambaran mengenai pelayanan di PSBL, masyarakat mengetahui pentingnya mengenai rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas mental, sehingga setelah selesai rehabilitas sosial dapat diterima kembali dikeluarga maupun masyarakat.
7
De Eba, Susana, Emilianus Tena, and Siradj Okta. "PENGARUH DIVERSI DAN REHABILITASI NON-LAPAS PADA HAK ATAS PEKERJAAN DI SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA." Gloria Justitia 3, no. 1 (May 31, 2023): 96–107. http://dx.doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i1.4421.
Full textAbstract:
Narapidana yang sudah menyelesaikan masa tahanan dan sudah dinyatakan bebas, yang juga termasuk setiap orang, sangat sulit mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang sama terjadi juga terhadap seseorang pengguna narkotika yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi non-lapas. Sejajar dengan pengalaman situasi mantan narapidana dan rehabilitasi-non-lapas, konsep diversi yang dimunculkan untuk anak-anak pelaku tindak pidana yang merupakan calon pelamar pekerjaan. Diversi dan rehabilitasi non-lapas memiliki kesamaan, yakni terduga pelaku tindak pidana tidak menjalani pidana melalui rezim pemidananaan pada umumnya. Namun demikian, kedua persona ini tetap menghadapi stigma dan kesulitan sebagaimana mantan narapidana secara umum. Studi ini berupaya mencari tahu bagaimana perbandingan dampak dari diversi maupun rehabilitasi non-lapas dalam kaitannya dengan hak atas pekerjaan. Untuk melihat secara lebih khusus, studi difokuskan pada pembandingan di sektor pendidikan swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, dengan harapan akan memberikan perspektif lebih tajam mengenai diversi dan rehabilitas non-lapas sebagai fitur-fitur hukum pidana moderen di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa pada sektor pendidikan swasta, diversi dan rehabilitasi non-lapas memberikan framing yang lebih baik kepada subyek, dengan ditunjang adanya faktor-faktor filosofis dari lembaga pendidikan swasta. Kebijakan dari sektor pendidikan swasta memainkan peranan penting dalam menentukan tidak terlanggarnya hak atas pekerjaan oleh lembaga pendidikan.
8
Handhika G. Fajri, Azzahra. "PELAKSANAAN REHABILITASI NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PERAWATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA CIBINONG." SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya 25, no. 1 (March 31, 2023): 35–53. http://dx.doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.398.
Full textAbstract:
Penyalahgunaan narkotika sangat meresahkan masyarakat, terutama, dengan mudahnya mendapatkan barang tersebut di lingkungan sekitar. Narkotika mulai meluas dan menyasar segala lapisan masyarakat, tidak mengenal jabatan, pekerjaan, usia dll. Bahkan penyalahgunaan narkotika sudah tidak bisa dibendung lagi oleh pihak berwenang. Upaya negara dalam pemberantasan narkotika melalui beberapa pihak yang menangani narkotika harus ditingkatkan lagi mengingat jaringan pengedaran narkotika yang begitu luas serta permintaan narkotika dari para pecandu yang harusnya mendapatkan rehabilitas, namun masih belum optimal dikarenakan masih belum terbongkarnya jaringan narkotika di Indonesia. Dengan demikian maka Lapas Kelas IIA Cibinong mempunyai tugas serta tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan program pembinaan terhadap warga binaan dalam mencapai suatu tujuan dari system pemasyarakatan itu sendiri. Untuk menjaga kualitas penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dimasudkan untuk memperoleh data terkait program rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas IIA Cibinong. Pendekatan ini untuk memahami bagaimana pelaksaanaan rehabilitasi untuk penyalahguna narkotika, untuk membantu warga binaan bisa lepas dari obat terlarang tersebut. Lapas Kelas IIA Cibinong memfasilitiasi program yang dapat diikuti warga binaan selama menjalani masa pidananya, seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi after care (kegiatan keagamaan, kegiatan kerja, dan kegiatan olahraga).
9
Agatha Geraldine. "Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan." Jurist-Diction 5, no. 5 (September 29, 2022): 1669–96. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v5i5.38431.
Full textAbstract:
AbstractPlacement in medical rehabilitation and / or social rehabilitation institutions for Narcotics Addicts and Narcotics Abuse victims is not only done voluntarily or through a legal process after a verdict or ruling by a judge. Rehabilitation can also be carried out during the judicial process, namely from the process of investigation, prosecution and trial based on Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Mandatory Reporting for Narcotics Addicts. Although rehabilitation during the judicial process has been stated in government regulations, this is not regulated in the Narcotics Law and in its implementation, institutions that receive the authority often abuse their authority in providing rehabilitation during the judicial process so that efforts are needed to prevent abuse of this authority.Keywords: Rehabilitation; Narcotics Addicts; Narcotics Abuse victims; Judicial Process. AbstrakPenempatan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dilakukan secara sukarela maupun melalui proses hukum setelah dijatuhkan putusan atau penetapan oleh hakim. Rehabilitasi juga dapat dilakukan selama proses peradilan berlangsung, yakni dari proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Walaupun rehabilitasi selama proses peradilan telah disebutkan dalam peraturan pemerintah, namun hal tersebut tidak diatur dalam UU Narkotika dan dalam pelaksanaannya seringkali lembaga yang mendapat kewenangan tersebut menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan rehabilitasi selama proses peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan tersebut. Kata Kunci: Rehabilitas; Pecandu Narkotika; Korban Penyalahgunaan Narkotika; Proses Peradilan.
10
Setiyawan, Setiyawan, S. Dwi Sulisetyawati, Irna Kartina, Selliyana Susanti, Yoseph Uli Yanto, Virgilio Sarmento, and Juvito Mali da Saliva. "Senam Kaki Diabetes Melitus dalam Upaya Pencegahan Komplikasi Diabetes pada Kaki di Ainaro-Maubisse, Timor Leste." Community Empowerment 6, no. 4 (April 23, 2021): 670–74. http://dx.doi.org/10.31603/ce.4502.
Full textAbstract:
Salah satu komplikasi penyakit diabetes melitus yang sering dijumpai adalah kaki diabetik (diabetic foot), yang dapat bermanifestasikan sebagai ulkus, infeksi dan gangren dan artropati charcot. Ada dua tindakan dalam prinsip dasar pengelolaan diabetic foot yaitu tindakan pencegahan dan tindakan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi meliputi program terpadu yaitu evaluasi tukak, pengendalian kondisi metabolik, debridemen luka, biakan kuman, antibiotika tepat guna, tindakan bedah rehabilitatif dan rehabilitasi medik. Tindakan pencegahan meliputi edukasi perawatan kaki, sepatu diabetes dan senam kaki. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diabetes melitus dan peningkatan kesehatan dengan senam kaki DM untuk mengurangi komplikasi diabetes pada kaki. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah ceramah, diskusi, demonstrasi oleh fasilitator yang kemudian dilanjutkan dengan re-demonstrasi oleh peserta/audience sebagai evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 87% warga terjadi peningkatan pemahaman tentang diabetes melitus, pentingnya mencegah komplikasi diabetes pada kaki dan mampu melakukan senam kaki DM.
11
Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." Legalitas: Jurnal Hukum 14, no. 1 (July 7, 2022): 43. http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.281.
Full textAbstract:
Rehabilitasi penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara pada dasarnya ditujukan untuk memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, namun dalam penerapannya belum efektif sehingga diperlukan reorientasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Arti pentingnya reorinetasi sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku sebagai korban kejahatan peredaran gelap Narkotika secara komprehensif akibat pengaruh lingkungan sosial. Adapun permasalahan yang dikemukakan terkait penerapan rehabilitasi, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif. Permasalahan yang muncul dalam pengimplementasian kewajiban rehabilitasi oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sinergitas antar kelembagaan dengan terjadinya perbedaan persepsi antar instansi terkait dalam penanganan penyalahguna narkotika Penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana Narkotika melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkontrusikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitas yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun ketika vonis pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara. Ditingkat penyidikan Kepolisian, penyidik tidak pernah atau tidak berani menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal dengan alasan antara lain Kepolisian Daerah Sumatera Utara pernah mencoba membuat 1 (satu) studi kasus hanya menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal, akan tetapi setelah berkas perkara selesai disidik oleh Penyidik Kepolisian dan dikirimkan kepada JPU, ternyata berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk agar dicantumkan Pasal 112 ayat (1).
12
Rika Feriyana Aprilia, Dedy Putranto, Audy Ragil Pangestu, Zurrahman Amin, Hutri Astri Amanda, Sulistiyani, Suci Ulandani, et al. "STRATEGI PEMANFAATAN LAHAN PASCA TAMBANG DI KELURAHAN MENJELANG." semnas-pkm 1, no. 1 (October 19, 2023): 197–209. http://dx.doi.org/10.35438/semnas-pkm.v1i1.140.
Full textAbstract:
Kepulauan Bangka Belitung merupakan produksi tambang timah terbesar di Indonesia. Salah satu wilayah dibangka Belitung tepatnya di bangka barat di kecamatan Muntok, kelurahan menjelang menjadi salah satu produksi timah yang cukup besar. Permasalahan yang timbul di kelurahan menjelang yaitu pembukaan lahan tambang illegal (TI) tetapi pelaku tambang illegal hanya mengambil keuntungan dan tidak bertanggung jawab sehingga lahan tersebut terbengkalai. Pemanfaatan bahan pasca tambang timah memerlukan tahap reklamasi dan bahan rehabilitas. Terdapat beberapa langkah yang ditempuh dalam melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang timah yaitu penambahan bahan organik dalam tanah melalui pemberian pupuk organik dan penanaman hijauan pakan sebagai covercrops sejumlah tanaman lokal dan sayuran pangan dikembangkan sebagai tanaman untuk revegatasi lahan pasca tambang timah. Tanaman potensial tersebut yaitu nanas, kelapa, kangkung, durian dan alpukat. Tanaman tersebut dapat berperan sebagai fitoremediasi yang dapat memperbaiki atau rehabilitasi dari logam berat. Sistem pertanian terpadu yang melibatkan pertanian dan peternakan dapat menjadi sistem pendukung dalam reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang timah, dapat membantu input karbon untuk lahan pasca tambang timah dan sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan peternak daerah sekitar pertambangan
13
Putri, Sri Rahmadalina, Ikhsan Muharma Putra, and Erningsih Erningsih. "IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI ANAK JALANAN OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) KASIH IBU KOTA PADANG." SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya 24, no. 2 (September 30, 2022): 217–36. http://dx.doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.354.
Full textAbstract:
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berperan penting dalam membantu pelayanan kesejahteraan sosial anak yang mengedepankan hak dan perlindungan yang seharusnya anak dapatkan. salah satu hal yang dilakukan yaitu memberikan pelayanan rehabilitasi terhadap anak jalanan dengan memberikan program-program yang berdampak baik bagi perubahan kehidupan anak. Tujuan dari penelitian adalah untuk Menganalisis implementasi program pelayanan rehabilitas anak jalanan oleh Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcot Parson. Penelitian dilakukan di LPKS Kasih Ibu Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskripstif. Penarikan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pelayanan rehabilitasi anak jalanan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang sudah dilakukan dengan baik dan dikatakan berhasil. Dengan adanya program rehabilitasi untuk anak jalanan itu bisa membuat anak jalanan berubah menjadi lebih baik. Bentuk program rehabilitasi anak jalanan yang ada di LPKS Kasih Ibu diantaranya: 1) Program Pendidikan, 2) Program keterampilan dasar, 3) Program keagamaan. dan 4) Program kebersihan.
14
Widodo, Gipta Galih, Dewi Irawati, Bambang Budi Siswanto, and Djunaiti Sahar. "Pengaruh Rehabilitasi Jantung Terhadap Tekanan Darah, Kadar Lipid dan Gula Darah: Analisis Statemen." Malahayati Nursing Journal 4, no. 9 (September 3, 2022): 2477–92. http://dx.doi.org/10.33024/mnj.v4i9.7119.
Full textAbstract:
ABSTRACT Cardiac rehabilitation can provide broad benefits and prevent recurrence of heart disease. Cardiac rehabilitation can help patients to return to their ability to carry out normal activities. Indicators that can be used to measure the success of cardiac rehabilitation are blood pressure, lipid profile and blood sugar levels.The purpose of this study was to classify statements and to examine the relationship between the concept of cardiac rehabilitation on blood pressure, lipid levels and blood sugar. Statement analysis stages include selecting statements to be analyzed, simplifying statements, classifying statements, testing concepts in statements for definition and validity, specifying relationships between concepts, testing logic, and determining testability. The relationship between the concept of cardiac rehabilitation with blood pressure, lipid levels and blood sugar was found to be a causal relationship type and with a symmetrical positive direction. The type of relationship between the concepts of blood pressure, lipid levels and blood sugar is conditional and with asymmetric positive direction. Cardiac rehabilitation affects blood pressure, lipid levels and blood sugar. Keywords: Cardiac Rehabilitation, Blood Pressure, Lipid Levels, Blood Sugar, Statement Analysis ABSTRAK Rehabilitasi jantung dapat memberikan manfaat yang luas dan mencegah kejadian berulang penyakit jantung. Rehabilitasi jantung dapat membantu pasien untuk kembali memiliki kemampuan dalam beraktifitas secara normal. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan rehabilitasi jantung adalah tekanan darah, profil lipid dan kadar gula darah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan statement dan untuk menguji hubungan diantara konsep rehabilitasi jantung terhadap tekanan darah, kadar lipid dan gula darah. Tahapan analisis statement meliputi memilih statemen untuk dianalisis, menyederhanakan statement, mengklasifikasikan statement, menguji konsep dalam statement untuk definisi dan validitas, menspesifikan hubungan diantara konsep, menguji logika, dan menentukan kemampuan uji. Hubungan konsep rehabilitasi jantung dengan tekanan darah, kadar lipid dan gula darah didapatkan tipe hubungan kausal dan dengan arah positif yang simetris. Tipe hubungan antar konsep tekanan darah, kadar lipid dan gula darah adalah kondisional dan dengan arah positif yang asimetris. Rehabilitasi jantung berpengaruh terhadap tekanan darah, kadar lipid dan gula darah. Kata Kunci: Rehabilitas Jantung, Tekanan Darah, Kadar Lipid, Gula Darah, Analisis Statemen
15
Surwanti, Arni, and Warih Andan Puspitosari. "PENINGKATAN PERAN KELOMPOK REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS." Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 3 (December 7, 2019): 305–14. http://dx.doi.org/10.12928/jp.v3i3.1105.
Full textAbstract:
Layanan pada penyandang disabilitas berbasis lembaga atau melalui panti membutuhkan pembiayaan tinggi serta layanan pada penyandang disabilitas yang dapat dijangkai sangat terbatas. Oleh karena itu Kementerian Sosial sebagai leading sector penanganan masalah disabilitas telah menggulirkan kebijakan pemberdayaan disabilitas yang menitikberatkan pada partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.Desa Panggungharjo salah satu desa di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta telah memiliki Kelompok Berbasis Masyarakat/RBM. Sebagai lembaga di Desa yang masih baru kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat ini masih belum menunjukkan perannya dengan baik dalam memberikan layanan pada penyandang Disabilitas. Hal ini karena pemahaman personil dalam kelompok ini tentang issue disabilitas masih terbatas. Sementara itu di sisi lain pada saat ini, penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan.Program Kemitraan Masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pertama, melakukan peningkatan kualitas personil kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat. Kedua, pendampingan pada Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Ketiga, peningkatan kapasitas penyandang disabilitas melalui pemberian pelatihan motivasi, pelatihan ketrampilan & manajemen kewirausahaan pada penyandang disabilitas; pembentukan kelompok usaha serta serta adanya pendampingan usaha yang dijalankan penyandang disabilitas.Guna menjadi keberlanjutan program, diharapkan dapat menggunakan dana anggaran desa, dana anggaran kecamatan dan dana anggaran kabupaten dengan dukungan kelompok rehabilitas berbasis masyarakat.
16
Kusumawati, Idha, Rakhmawati -, Retno Widyowati, and Suciati -. "Peningkatan Pengetahuan Pemanfaatan Toga Penderita Gangguan Jiwa Pada Panti Rehabilitasi Mental Al-Hafizh, Sidoarjo." Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 3 (December 31, 2023): 289–98. http://dx.doi.org/10.30651/hm.v4i3.20220.
Full textAbstract:
Penggunaan tanaman obat telah banyak digunakan untuk terapi alternatif bagi penderita gangguan jiwa. Tanaman obat termasuk juga buah dan sayur dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kondisi kerusakan otak pada penderita gangguan neuropsikiatri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Panti Rehabilitas Mental Al-Hafizh Sidoarjo dihuni oleh 29 pasien yang seluruhnya merupakan penderita skizofrenia. Di Panti tersebut memiliki beberapa program dan kegiatan, diantaranya adalah program pemulihan kesehatan jiwa dan program kemandirian rehabilitasi. Untuk itu kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini bertujuan untuk memberdayakan para penderita gangguan jiwa di Panti rehabilitasi mental Al-Hafizh Sidoarjo untuk dapat mengenal tanaman obat, sayur dan buah yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Kegiatan dilakukan pengenalan tanaman obat, buah dan sayur yang dapat dikonsumsi untuk pemulihan kesehatan mereka. Dari kuesionair pretest dan posttest menunjukkan adanya peningkatan pemahaman para peserta sebesar 47 – 60%.
17
Christianingrum, Ratna, Tio Riyono, and Leo Iskandar. "KESIAPAN INDONESIA UNTUK MELAKSANAKAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DILIHAT DARI PERSPEKTIF ANGGARAN." Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara 8, no. 2 (November 29, 2023): 274–92. http://dx.doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.167.
Full textAbstract:
Penyalahguna narkotika di Indonesia dapat dijatuhi hukuman penjara, rehabilitasi, atau hukuman lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan belum memaksimalkan rehabilitasi dan masih menjatuhkan hukuman penjara bagi pengguna narkotika di Indonesia. Penelitian ini menganalisis data sekunder berupa data prevalensi penggunaan narkotika tahun 2008 hingga 2021, jumlah penduduk usia 15-64 tahun, dan jumlah anggaran rehabilitasi dan rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah melakukan peramalan melalui perbandingan tren, mean, dan analisis tren kubik kemudian menghitung kebutuhan anggaran dan membandingkannya dengan kebutuhan anggaran. Selanjutnya dilakukan analisis kesiapan anggaran dengan membandingkan proyeksi kebutuhan anggaran rehabilitasi dengan proyeksi ketersediaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kebutuhan tempat rehabilitasi terhadap ketersediaan fasilitas rehabilitasi tergolong tinggi. Ketersediaan anggaran untuk rehabilitasi penyalahguna narkotika masih belum mencukupi, dan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi pengguna narkotika pada tahun 2024 mencapai Rp102 triliun. Anggaran tersebut setara dengan 387 kali lipat anggaran Balai Rehabilitasi Narkotika BNN pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum siap melaksanakan rehabilitasi narkotika secara ideal. Untuk itu, Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPBU) dalam hal penyediaan fasilitas rehabilitasi dapat menjadi solusi kebijakan dalam memenuhi ketersediaan tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
18
Iskandar, Farid. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 2, no. 2 (November 25, 2021): 96–116. http://dx.doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989.
Full textAbstract:
Pengedar sebagai pelaku penyalah guna narkotika telah banyak ditangkap dan dipidana, baik penjara maupun denda. Meskipun demikian penyalahgunaan narkotika dan peredarannya masih banyak ditemukan sehingga menimbulkan dugaan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada tersangka tidak efektif dan memiliki efek jera. Selama ini, biaya rehabilitisai bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dtanggung oleh Negara. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan hambatan-hambatannya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; serta konsep pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika diterapkan di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan denda belum mengatur sanksi lain terhadap para pengedar bagi korban. Selama ini kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang narkotika berada di tangan Hakim. Konsepsi pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika diterapkan di masa yang akan datang, idealnya selain pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada pengedar, juga dibebankan biaya rehabilitasi bagi korbannya, agar biaya rehabilitasi tidak lagi dibebankan kepada negara.
19
Afrizal, Riki, and Upita Anggunsuri. "Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 3 (September 30, 2019): 259. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.259-268.
Full textAbstract:
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya pasal 127 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengaturan tersebut membuka peluang bagi orang yang sedang dalam proses hukum terkait kasus narkotika untuk mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dapat atau tidaknya menjalani proses rehabilitasi pada tahap penyidikan dan penuntutan akan tergantung kepada proses asesmen yang dilakukan. Proses asesmen ini berperan penting dalam menentukan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika. Rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 1) Bagaimanakah proses asesmen terhadap pecandu narkotika pada tahap penyidikan dan penuntutan, 2) Bagaimanakah koordinasi penyidik dan penuntut umum dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap penyalah guna narkotika yang menjalani proses hukum pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial setelah melalui proses asesmen. Proses asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter. Melalui Tim Asesmen Terpadu akan ditentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika sebagai pengedar atau pecandu narkotika serta melalui Tim Medis akan diuji kandungan serta tingkat keparahan pengguna narkotika. Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu diputuskan dapat menjalani rehabilitasi medis, maka tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika akan diserahkan ke lembaga rehabilitasi. Koordinasi antara penyidik atau penuntut umum dengan lembaga rehabilitasi medis dapat dilihat dari awal penyerahan, pelaksanaan, hingga penyerahan kembali kepada penyidik atau penuntut umum. Khusus untuk rehabilitasi yang dilaksanakan dengan rawat jalan, kewenangan menghadirkan tersangka atau terdakwa yang direhabilitasi ada pada lembaga yang menyerahkan (penyidik atau penuntut umum).
20
Aziz, Antartila Rizki. "Evaluasi Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Cacat Tuna Netra pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Provinsi Sumatera Selatan." Journal PPS UNISTI 1, no. 1 (September 28, 2018): 11–23. http://dx.doi.org/10.48093/jiask.v1i1.2.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Untuk mengetahui kinerja Unit Pelaksana teknis di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan. dan disamping itu juga untuk faktor-faktor apa saja yang menghambat Unit Pelaksana teknis di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data di lakukan dengan teknik wawancara, observasi, dekumentasi.
Hasil penelitian di lapangan diperoleh Hasil wawancara Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitas Penyandang cacat Tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan hasil kerja yang pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik, dimana dari hasil kerja yang selama ini dilaksanakan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan juklak (Petujuk pelaksanaan) dan juknis (petujuk tehnis) tetapi ada satu kendala yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang dan sudah tidak memadai dipergunakan lagi. Selebih dari itu semua telah terlasana dengan baik.
Evaluasi kinerja pegawai dengan indicator meliputi ; prestasi kerja, kemampuan, disiplin dan prilaku pegawai menunjukan bahwa evaluasi kerja yang selama ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitas Penyandang cacat Tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan dengan baik.
21
Ananda, Ramon, and Hamim Rosyidi. "Pembinaan Panti Rehabilitasi." Community Development Journal 5, no. 1 (April 12, 2021): 213–18. http://dx.doi.org/10.33086/cdj.v5i1.1928.
Full textAbstract:
Hilangnya kebermaknaan hidup bagi warga binaan panti merupakan fenomena yang sering terjadi di sekitar masyarakat kita. Warga binaan panti yang merupakan individu lanjut usia (lansia) sering mengalami penyebab yang kurang menyenangkan ketika harus tinggal di panti, sering mengalami tekanan baik secara fisik maupun psikologis. Pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Wherda ini lebih kepada memperkuat kapasitas diri melalui kebermaknaan hidup melalui optimalisasi nilai-nilai religiusitas yang ada pada diri warga binaan tersebut. Metode yang digunakan terhadap pendampingan ini yaitu pendekatan Asset-Based Community-driven Development (ABCD). Pendekatan ini sangat tepat jika digunakan untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri individu terutama potensi religiusitas untuk menemukan kebermaknaan hidup serta dapat secara efektif menggali dan menemukan makna dari kehidupan yang mulai memudar ketika terjadi proses adaptasi yang sulit. Hasil dari pendampingan dan pemberdayaan ini terhadap warga binaan di pusat rehabilitasi yaitu adanya rasa optimisme yang tinggi dalam menyongsong kehidupan walaupun mereka jauh dari keluarga, dapat merasakan Allah SWT sebagai Rahman dan Rahim ketika dalam susasana yang prihatin, dapat beribadah lebih leluasa, dan dapat lebih tenang dalam memaknai kehidupan religiusitasnya serta siap dalam menjalani tugas kehidupan atau berfungsi secara sosial. Hasil dari pengabdian ini memperlihatkan adanya potensi yang tumbuh kembali setelah warga mulai tinggal di panti. Perubahan itu terlihat dengan adanya perubahan pada aspek-aspek kebermaknaan hidup mulai dari dimensi personal, dimensi sosial, dan dimensi nilai-nilai.
22
Amir, Suliati P. "Rehabilitasi Ptisis Bulbi." UMI Medical Journal 1, no. 1 (November 7, 2019): 66–77. http://dx.doi.org/10.33096/umj.v1i1.8.
Full textAbstract:
Ptisis bulbi merupakan suatu keadaan dimana bola mata mengecil, tidak bisa melihat dan bola mata tidak berfungsi lagi. Keadaan ini mengganggu penderita karena estetika yang kurang baik membuat penderita tidak percaya diri.Penyebab terbanyak dari ptisis bulbi adalah peradangan non infeksi ( 28%), yang menyebabkan gangguan produksi humour aquous terjadilah hipotoni atau penurunan tekanan intra okuler sehingga nutrisi untuk jaringan mata berkurang. Operasi eviserasi dengan dermatofat graft disertai pemasangan protesa membantu merehabilitasi bola mata dan memperbaiki simetris wajah dan penampilan dari pasien ptisis bulbi.Rehabilitasi pasien ptisis bulbi memerlukan pendekatan multidisipliner melibatkan oftalmologi, medah plastik dan prostodentis.
23
Yudiawan, Agung. "PENEGAKAN HUKUM SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH." Jurnal JURISTIC 2, no. 03 (December 30, 2021): 244. http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2676.
Full textAbstract:
<p>Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng dan mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, berkaitan dengan penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Polda Jateng dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada saat kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3), sehingga ada konsistensi untuk memperhatikan Pasal–Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim wajib memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalahguna narkotika dapat direhabilitasi. Adapun hambatan yang berasal dari pemerintah adalah a) Belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban–korban penyalah guna narkotika untuk melakukan rehabilitasi, b) Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, c) Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, d) Terjadinya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik. e) Terjadi masalah eksekusi. Adapun solusi atas kendala yang ada adalah : a) Penyediaan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban–korban penyalah guna narkotika untuk melakukan rehabilitasi, b) Pemberian subsidi untuk memperingan biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, c) Mempermudah pengguna narkotika untuk melakukan rehabilitasi di panti rehabilitasi, d) Peningkatan sumberdaya pada aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian penyalahgunaan narkotika.</p>
24
Al Aqsath, Annisa. "Pola Komunikasi Interpersonal Dalam Pembinaan Wanita Tuna Susila (WTS) Sumatera Barat Pada Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok." JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial 3, no. 2 (May 31, 2023): 469–72. http://dx.doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.758.
Full textAbstract:
Pola Komunikasi bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman serta penerimaan pesan. Wanita Tuna Susila (WTS) merupakan salah satu penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Mengatasi permasalahan Wanita Tuna Susila (WTS) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendirikan suatu tempat rehabilitasi yakni Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi. Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi memiliki empat program rehabilitasi yakni bimbingan fisik, bimbingan keagamaan, bimbingan sosial (konseling) dan pelatihan keterampilan. Bimbingan sosial atau konseling dibimbing oleh konselor untuk membimbing dan mengarahkan klien dengan cara berkomunikasi secara interpersonal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Komunikasi Interpersonal melalui Rehabilitasi Sosial dengan pelaksanaan rehabilitas sosial melalui komunikasi verbal dan nonverbal antara konselor dan WTS di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi kepada pihak Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Penetresi Sosial. Terdapat konsep dalam teori Penetresi Sosial yaitu Interaksi, Penyusunan Pesan, Penyampaian Pesan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua bentuk komunikasi interpersonal antara konselor dan WTS yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yang digunakan ialah menggunakan bahasa yang Sopan, penggunaan kata-kata yang lemah lembut dan mudah dimengerti. Sedangkan komunikasi nonverbal yang digunakan ialah gerakan tubuh, ekspresi wajah, sentuhan atau haptics, paralinguistik, kedekatan jarak dan penampilan.
25
Ismail, Mahsun, Mohammad Mohammad, Nur Hidayat, and Gatot Subroto. "Penyuluhan Hukum dalam Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas II A Kabupaten Pamekasan." Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 1, no. 2 (December 21, 2022): 79–90. http://dx.doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.12.
Full textAbstract:
Ketergantungan (dependensi) merupakan satu dari beberapa akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Akibat ketergantungan itu membuat orang yang menyalahgunakan narkotika akan sulit untuk terlepas atau berhenti tidak menggunakan narkotika. Sejalan dengan upaya membantu penyalahguna narkotika maka Lapas narkotika klas IIA Pamekasan melakukan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam rehabilitsi sosial. Adapun tujuan dari dilakukannya penyuluhan hukum ini, diharapkan warga binaan pemasyarakatan bisa pulih secara mental dan psikisnya dengan memunyai kesadaran membina kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial mereka baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungannya. Kegiatan ini difasilitasi oleh lapas narkotika klas IIA Pamekasan yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Hasil dari penyuluhan hukum ini diketahui bahwa: Pertama, rehabilitasi sosial merupakan program pemerintah untuk refungsionalisasi serta pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat yang termaktub dalam instrumen hukum Undang Undang Nomor 11 tahun 2009, UU No. 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Kedua, rehabilitasi sosial berbasis sosial order dilakukan dengan memperdalam pengetahuan dan kepatuhan warga binaan pemasyarakatan terhadap norma sosial yang ada di masyarakat ketika nantinya mereka keluar dai lembaga pemasyarakatan
26
Lastiantoro, C. Yudi. "FAKTOR INDIVIDU YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PETANI TERHADAP SISTEM USAHATANINYA PADA LAHAN REHABILITASI TN MERU BETIRI (Individual factors influencing perception of farmer on its farming system at rehabilitation land of TN Meru Betiri )." Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 4, no. 2 (January 8, 2020): 137–54. http://dx.doi.org/10.20886/jppdas.2020.4.2.137-154.
Full textAbstract:
Faktor individu petani pengelola lahan rehabilitasi Taman Nasional (TN) Meru Betiri mempunyai hubungan terhadap persepsi mereka pada lahan garapannya dan kawasan hutan di sekelilingnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor individu petani yang mempengaruhi persepsinya terhadap 1) kawasan hutan untuk tidak diganggu, 2) kawasan hutan milik negara, 3) hutan yang ada milik TN Meru Betiri, 4) hutan sebagai sumber bahan bangunan, 5) hutan sebagai sumber pakan ternak, 6) lahan rehabilitasi sebagai mata pencaharian, 7) lahan rehabilitasi sebagai sumber pangan, 8) lahan rehabilitasi sebagai garapan utama. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017, di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Jawa Timur. Metodologi penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani pengelola lahan rehabilitasi terhadap kawasan hutan dan lahan rehabilitasi TN Meru Betiri pada tingkat baik, artinya mereka mengakui keberadaan lahan rehabilitasi dan hutan di sekelilingnya merupakan kawasan hutan TN Meru Betiri. Faktor individu, yaitu tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap persepsi lahan rehabilitasi TN Meru Betiri sebagai sumber pangan. Tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi hutan sebagai sumber pakan ternak dan lahan rehabilitasi sebagai matapencaharian. Implikasi dari temuan tersebut adalah pihak TN Meru Betiri sulit untuk meminta kembali lahan rehabilitasi dari petani pengelolanya untuk dijadikan kawasan hutan.
27
Lastiantoro, C. Yudi. "FAKTOR INDIVIDU YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PETANI TERHADAP SISTEM USAHATANINYA PADA LAHAN REHABILITASI TN MERU BETIRI (Individual factors influencing perception of farmer on its farming system at rehabilitation land of TN Meru Betiri )." Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 4, no. 2 (January 8, 2020): 137–54. http://dx.doi.org/10.20886/jppdas.2020.4.2.137-154.
Full textAbstract:
Faktor individu petani pengelola lahan rehabilitasi Taman Nasional (TN) Meru Betiri mempunyai hubungan terhadap persepsi mereka pada lahan garapannya dan kawasan hutan di sekelilingnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor individu petani yang mempengaruhi persepsinya terhadap 1) kawasan hutan untuk tidak diganggu, 2) kawasan hutan milik negara, 3) hutan yang ada milik TN Meru Betiri, 4) hutan sebagai sumber bahan bangunan, 5) hutan sebagai sumber pakan ternak, 6) lahan rehabilitasi sebagai mata pencaharian, 7) lahan rehabilitasi sebagai sumber pangan, 8) lahan rehabilitasi sebagai garapan utama. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017, di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Jawa Timur. Metodologi penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani pengelola lahan rehabilitasi terhadap kawasan hutan dan lahan rehabilitasi TN Meru Betiri pada tingkat baik, artinya mereka mengakui keberadaan lahan rehabilitasi dan hutan di sekelilingnya merupakan kawasan hutan TN Meru Betiri. Faktor individu, yaitu tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap persepsi lahan rehabilitasi TN Meru Betiri sebagai sumber pangan. Tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi hutan sebagai sumber pakan ternak dan lahan rehabilitasi sebagai matapencaharian. Implikasi dari temuan tersebut adalah pihak TN Meru Betiri sulit untuk meminta kembali lahan rehabilitasi dari petani pengelolanya untuk dijadikan kawasan hutan.
28
Situmorang, Mosgan. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (June 26, 2019): 151. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.151-170.
Full textAbstract:
Rehabilitasi dalam konteks hukum pidana adalah kata yang cukup populer. Kata ini digunakan utamanya dalam hal pemulihan kedudukan atau jabatan seseorang yang kehilangan kedudukan atau jabatannya karena tersangkut masalah pidana, tetapi sering juga digunakan dalam konteks pidana narkotika khususnya rehabilitasi untuk pecandu. Dalam konteks hak seseorang untuk mendapatkan kembali kedudukannya, rehabilitasi berarti pemulihan orang tersebut untuk dapat kembali menduduki jabatan semula atau dalam keadaan semula. Kedudukan dalam hal ini mempunyai arti yang luas dapat berupa jabatan, ataupun posisi berupa pekerjaan status mahasiswa, pelajar dan lain lain. Rehabilitasi diatur dalam banyak perundang-undangan, mulai dari Udang-Undang Dasar RI 1945 dan beberapa undang Undang organik, seperti Undang-Undang Kehakiman, KUHAP, Undang-Undang ASN, PP Nomor 27 tahun 1983 dan peraturan lainnya. Rehabilitasi diberikan kepada seseorang pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Putusan berupa rehabilitasi dari hakim harus ditindak lanjuti lebih lanjut oleh pihak lain agar rehabilitasi itu dapat berjalan efektif. Dalam praktek pelaksanan rehabilitasi ini sering terkendala, karena posisi atau jabatan seseorang sudah terlanjur diisi oleh orang lain selama proses hukum belangsung atau secara nyata kedaan semula tidak dapat lagi dipulihkan seperti kedaan semula. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah “mengapa rehabilitasi kepada kedudukan atau jabatan semula sulit dilaksanakan.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dalam pelaksaan rehabilitasi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka mengambil kebijakan maupun dalam rangka penyempurnaan regulasi terkait rehabilitasi. Metode yang digunakan adala normatif yuridis. Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa terdapat beberapa kendala baik yang bersifat regulasi maupun teknis dalam pelaksanan rehabilitasi. Saran yang dapat diberikan adalah agar dibuat regulasi berupa petujuk teknis pelaksanaa rehabilitasi tersebut agar semua pihak terkait dapat melaksanakannya sesuai dengan peran masing masing.
29
Sulhap, Restu, and Yeptadian Sari. "Kajian Konsep Healing Environment Pada Bangunan Rehabilitasi Mental di Cibiru Wetan, Bandung." JAS: Journal of Architecture Students 3, no. 2 (December 14, 2022): 83–95. http://dx.doi.org/10.31101/jas.v3i2.2681.
Full textAbstract:
Berkembangnya pola kehidupan saat ini, membuat masyarakat untuk terus berkembang, mulai dari segi sosial, teknologi mupun juga dari segi ekonomi. Hal ini membuat rasa tertekan menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi. Healing Environment pada umumnya ditujukan untuk bangunan fasilitas kesehatan yang mendeskripsikan pengaturan fisik dan organisasi budaya yang mendukung pasien dan keluarga dalam melewati tekanan yang dikarenakan oleh penyakit, kunjungan medis, proses penyembuhan, dan lainnya. Tempat yang tepat untuk merawat pasien dengan gangguan mental adalah rumah sakit jiwa ataupun tempat rehabilitas yang sesuai. Rumah sakit jiwa sangatlah bervariasi dalam tujuan dan metodenya. Apa saja prinsip-prinsip healing enviroment dan bagaimana penerapannya pada bangunan rehabilitasi mental. Metode yang digunakan yaitu metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan beberapa sumber kemudian di deskripsikan melalui tulisan dan gambar. Berdasarkan hasil dari analisis prinsip-prinsip healing environment, terdapat beberapa hal yang dapat diambil dan dijadikan sebagai kesimpulan. Pada bangunan rehabilitasi mental prima harapan yang berlokasi di Bandung telah memenuhi sebagian besar prinsip-prinsip dari healing environment.
30
Dinardo, Donny. "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PROGRAM REHABILITASI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA YOGYAKARTA." Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah 1, no. 2 (March 4, 2019): 218–27. http://dx.doi.org/10.21831/diklus.v1i2.23872.
Full textAbstract:
Penelitian ini mendeskripsikan : (1) Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bimbingan, fisik, mental, dan sosial, (2) Peran pekerja sosial dalam program rehabilitasi sosial bimbingan fisik, mental, dan sosial, (3) Faktor pendukung dan penghambat pelayanan rehabilitasi sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. Subyek penelitian ini adalah lima pekerja sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan display data, reduksi data, dan kesimpulan dengan menguji keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian: (1) Program rehabilitasi sosial menggunakan sistem top down approach. Pelaksanaan program tersebut sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan oleh seksi PRS. Evaluasi akhir pelayanan rehabilitasi sosial dengan mengikutkan klien Praktik Belajar Kerja (2) Pekerja sosial memiliki peran sebagai motivator, pendamping, mediator, dan perantara. (3) Faktor pendukung pelayanan program rehabilitasi sosial, yaitu keikhlasan pekerja sosial dalam memberikan pelayanan, dan sarana prasarana yang memadai.
31
Firdaus, Insan. "Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 3 (November 2, 2020): 469. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.469-492.
Full textAbstract:
Rehabilitasi narkotika merupakan program pembinaan yang dibutuhkan oleh tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang dikategorikan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika. Namun pelaksanaan rehabilitasi narkotika tersebut berjalan belum optimal. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan kendala serta upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi narkotika di UPT Pemasyarakatan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelaksanaan rehabilitasi narkotika serta upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan di UPT Pemasyarakatan. Penelitian ini bersifat evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini melalui kajian literatur dan focus group discussion. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya UPT Pemasyarakatan sudah melaksanakan rehabilitasi narkotika sesuai dengan petunjuk pelaksanaan namun demikian masih terdapat kendala dalam beberapa aspek, yaitu sumber daya manusia, ketepatan sasaran, sistem rehabilitasi dan kelembagaan. Upaya untuk mengoptimalkan rehabilitasi narkotika di UPT Pemasyarakatan yaitu penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan sistem rehabilitasi. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus melakukan beberapa upaya, yaitu merevisi petunjuk pelaksanaan rehabiltasi narkotika, meningkatkan kerjasama dengan instansi lain dan restrukturisasi organisasi UPT Pemasyarakatan.
32
Hartadi, Dermawan Dwi, Wiwit Ariyani, and Henny Susilowati. "PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PROSES PENYIDIKAN." Jurnal Suara Keadilan 20, no. 2 (October 12, 2019): 189–201. http://dx.doi.org/10.24176/sk.v20i2.5579.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Povinsi (BNNP) Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dikaji.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa pertama, pelaksanaan pemberian rehabilitasi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan adalah biaya rehabilitasi, penyidik sulit identifikasi tersangka, sistem pengawasan, tidak ada aturan baku mengenai rawat inap atau rawat jalan, belum semua kota terdapat BNN Kota maupun Kabupaten.
33
Dotrimensi, Dotrimensi, Ahmad Saefulloh, Eddy Lion, Offeny Offeny, and Ahmad Irfan Musthafa. "ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DAN KEAGAMAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19." FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam 14, no. 02 (July 29, 2021): 1909–24. http://dx.doi.org/10.32806/jf.v14i02.5083.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi sosial dan keagamaan pada masa pandemi covid-19 bagi pecandu Narkotika di Panti Rehabilitasi Narkoba Galilea yang berada di Palangka Raya Kalimantan Tengah. Selain itu dampak apa saja yang timbul akbibat pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan program rehabilitasi yang ada pada Panti Rehabilitasi tersebut. Penelitian dilakukan secara Kualitatif melalui pendekatan Analisis Deskriptif dengan teknik Purpossive Sampling melalui wawancara terhadap Pengelola Panti Rehabilitasi, Wali Pecandu, dan Perwakilan dari Pecandu yang selesai menjalani masa rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa program Rehabilitasi sosial berupa Therapeutic Community (TC) yaitu penerapan metode pengendalian lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku dalam konteks komunitas yang bertanggungjawab antara sesama resident sekaligus menolong diri sendiri. Program keagamaan yang dilaksanakan selama pandemi covid-19 adalah pengembangan pemikiran dan kerohanian
34
Asmadi, Asmadi. "KESIAPAN MANTAN PENGGUNA NARKOBA KEMBALI KE MASYARAKAT PASCA REHABILITASI." JURNAL KESEHATAN INDRA HUSADA 11, no. 1 (June 30, 2023): 75–81. http://dx.doi.org/10.36973/jkih.v11i1.471.
Full textAbstract:
Pengguna narkoba merupakan korban yang harus diselamatkan. Rehabilitasi menjadi solusi yang tepat untuk menyelamatkan para korban penyalahgunaan narkoba. Proses rehabilitasi membebaskan klien dari ketergantungan narkoba kembali menjadi manusia normal tanpa ketergantungan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kesiapan para residen (klien) kembali ke masyarakat pasca menjalani rehabilitasi.
Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan responden sebanyak 40 residen yang sedang menjalankan rehabilitasi di panti rehabilitasi di Kabupaten Kuningan. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi persentase.
Hasil penelitian menunjukkan 62,5% mantan pengguna narkoba tidak siap kembali ke lingkungan masyarakat. Alasan yang utamanya adalah ketakutan terhadap stigmatisasi masyarakat kepada para pecandu narkoba.
Kesimpulan penelitian ini lebih dari setengahnya residen yang menjalani rehabilitasi tidak siap ke,bali ke masyarakat karena trauma dengan stigma negative masyarakat. Disarankan agar proses rehabilitasi lebih dikuatkan pada soft skill sosial.
35
Anderson, Elisa. "MOTIVASI PADA REHABILITASI PASKA STROKE." Jurnal Skolastik Keperawatan 5, no. 1 (June 10, 2019): 21–29. http://dx.doi.org/10.35974/jsk.v5i1.724.
Full textAbstract:
Motivasi yang tinggi diperlukan oleh pasien paska stroke yang mengikuti rehabilitasi agar mendapat hasil yang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara motivasi dan capaian rehabilitasi pasien paska stroke. Metode penelitian ini adalah studi observasional analitik dengan desain kohort study. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik consecutive sampling dengan jumlah 14 responden pada rehabilitasi proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) dan 12 responden pada rehabilitasi mirror therapy (MT). Temuan penelitian ini adalah semua responden memiliki motivasi yang tinggi dengan rerata 26,36 untuk PNF dan 28,83 untuk MT, rerata capaian rehabilitasi PNF (pretest-posttest : 47,14-49,64; mean different : 2,5) melalui instrumen barthel index dan capaian rehabilitasi MT (pretest-posttest : 2,5-2,58; mean different : 0,08) melalui skala kekuatan otot. Berdasarkan analisis pearson correlation menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan capaian rehabilitasi PNF (p=0,1; p>0,05) dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan capaian rehabilitasi MI (p=0,351; p>0,05). Walaupun semua responden memiliki motivasi yang tinggi dan terdapat peningkatan capaian rehabilitasi, tetapi kondisi tersebut tidak bisa membuat hubungan yang bermakna secara statistik. Penambahan responden yang lebih besar dan variatif, serta jangka waktu yang lebih lama perlu dilakukan untuk pengembangan penelitian ini.
36
Ramadhani, Yunita. "PERTIMBANGAN HUKUM REHABILITASI KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA." Rechtidee 14, no. 1 (June 30, 2019): 37–60. http://dx.doi.org/10.21107/ri.v14i1.4732.
Full textAbstract:
ABSTRAK Landasan hukum atas pemberian rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika adalah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hal ini diharapkan akan bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran dan aplikasi terhadap dunia hukumjuga kepada pihak-pihak yang nantinya akan terlibat dalam kasus anak pelaku tindak pidana, karakteristik pemberian rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkotika serta Menganalisa Pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkotika sehingga diharapkan dapat berguna bagi praktik hukum dan penegakan hukum mengenai penanganan kasus atau permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan pidana anak, khususnya sanksi rehabilitasi. Pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara narkotika yang dilakukan anak adalah menjatuhkan pidana narkotika dengan melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Hakim menyatakan bahwa dalam UU SPPA terhadap anak yang bermasalah dengan hukum disebut sebagai anak nakal, dan yang disebut sebagai anak nakal itu sendiri adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hakim menyatakan bahwa sungguh pun dalam dakwaan penuntut umum, namun demikian hakim memandang dalam penjatuhan pidana terhadap pemakai narkotika dengan pelaku anak, maka dengan memperhatikan asas utama bagi anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan sanksi, maka ketentuan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi terdakwa dapat diterapkan. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jth, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smn, dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, hakim pada ketiga putusan ini menetapkan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan prilaku anak dengan cara dititipkan di panti rehabilitasi narkotika dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain
37
Safitri, Intan Kurnia, and R. Rahaditya. "Perlunya Rehabilitas Terhadap Pemakai dan Pengedar Psikotropika." Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 8, no. 12 (December 30, 2023): 6829–47. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12.14543.
Full textAbstract:
Rehabilitasi mempunyai peran sentral dalam membimbing dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan atau pecandu psikotropika. Undang-undang disusun terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan psikotropika yang dapat dikenakan sanksi dan rehabilitasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah rehabilitasi bagi pecandu untuk memberantas kejahatan psikotropika? 2. Kendala apa saja yang ada dalam rehabilitasi pecandu psikotropika? Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Dengan sumber data sekunder pada data yang diolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sangat diperlukan bagi penyalahguna atau pecandu psikotropika agar lepas dari kecanduan dan penyalahgunaan obat psikotropika. Sementara itu, dalam proses rehabilitasi muncul kendala-kendala yang ada, baik dari sisi internal maupun eksternal.
38
Ganut, Felisima, Rosyidah Arafat, and Suni Hariati. "Rehabilitasi Pasien Stroke Dimasa Pandemi Covid-19: Integrative Review." Jurnal Kesehatan Komunitas 9, no. 3 (December 5, 2023): 521–31. http://dx.doi.org/10.25311/keskom.vol9.iss3.1526.
Full textAbstract:
Latar belakang: Dimasa Pandemi Covid-19 terjadi penurunan pelayanan rehabilitasi pada pasien stroke dan pasien hanya berada di rumah tanpa rehabilitasi. Hal ini menyebabkan pasien mengalami stroke berulang, kontraktur, malnutrisi, decubitus dan penurunan fungsi kognitif. Rehabilitasi sangat penting dilakukan untuk mencapai pemulihan dan perbaikan maksimal dalam hal kemampuan fisik, mental, sosial dan kemampuan bicara. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui gambaran rehabilitasi pasien stroke selama masa pandemi Covid-19. Metode: Review ini menggunakan metodologi penelitian integrative review yang dimodikasi oleh Whittemore & Knafl, (2005), Pencarian literatur dilakukan pada 5 database yaitu PubMed, Science Direct, ProQuest, Cochrane Library dan DOAJ dengan kriteria inklusi berbahasa inggris, diterbitkan antara tahun 2020 sampai 2022, berfokus pada stroke, rehabilitasi pasien stroke dan pandemi Covid 19 dan penelitian original. Penilaian publikasi menggunakan penilaian kritis yang dirancang oleh Bowling, (2001). Hasil: 10 artikel dimasukkan dalam analisis. Didapatkan rehabilitasi pasien stroke selama pandemi Covid-19 yaitu, pertama: Perubahan sistem layanan rehabilitasi, Kedua: adanya hambatan rehablitasi pasien stroke selama pandemi covid-19 seperti beban kerja keluarga semakin bertambah, kurangnya dukungan sosial dan faktor ekonomi/kendala finansial. Ketiga: Perubahan Status fungsional pasien stroke. Kesimpulan: Gambaran rehabilitasi pasien stroke di masa pandemi Covid-19 yaitu perubahan sistem layanan rehabilitasi, adanya hambatan rehabilitasi pasien stroke selama pandemi covid-19 seperti beban kerja keluarga semakin bertambah, kurangnya dukungan sosial dan faktor ekonomi/kendala finansial dan perubahan staus fungsional pasien stroke.
39
Marliana, Lya, Yurike Septianingrum, Lono Wijayanti, Umdatus Sholeha, and Siti Nur Hasina. "Rehabilitasi Pasca Stroke Ditinjau dari Fungsi Motorik : A Systematic Review." Jurnal Keperawatan 15, no. 2 (April 4, 2023): 681–92. http://dx.doi.org/10.32583/keperawatan.v15i2.999.
Full textAbstract:
Pasien stroke mengalami kerusakan sel otak berbagai masalah fisik dan mental seperti tekanan darah, sistem pernapasan, kardiovaskular, gangguan bahasa, masalah otot dan sendi. Salah satu aspek penting dari rehabilitasi pasien stroke adalah mobilisasi dini. Mobilisasi dini meliputi perubahan posisi tubuh, latihan gerakan sendi secara aktif dan pasif. Program rehabilitasi mencakup rehabilitasi medik, sosial, vokasional melibatkan tim medis multidisiplin termasuk dokter spesialis ahli saraf, dokter rehabilitasi medis, perawat, fisioterapis, terapis okupasi, asisten kesehatan sosial, psikolog dan keluarga pasien. Maksimalkan kemandirian fungsional, kemampuan pasien untuk melanjutkan gaya hidup atau peran seperti sebelum sakit (rehabilitasi, penyesuaian dan perubahan fungsional). Pentingnya rehabilitasi pasien stroke dan mobilisasi dini membantu mencegah komplikasi dan meningkatkan kemampuan fungsional pasien, tim medis multidisiplin dan program rehabilitasi yang holistik untuk memastikan pasien stroke mendapat perawatan terbaik. Pencarian artikel dilakukan di database elektronik termasuk Science Direct, Pubmed, dan Clinicalkey. Kata kunci yang digunakan adalah post stroke DAN rehabilitasi DAN dewasa DAN mobilitas fungsi. Kriteria pemilihan artikel 1)terbitan tahun 2018-2023 2)fulltext 3)artikel berbahasa Inggris 4)studi RCT atau studi percobaan. Artikel dipilih sesuai dengan kriteria, didapatkan total 9 dari 67 artikel tercapai artikel menggunakan PRISMA. Tinjauan sistematis ini menemukan berbagai jenis rehabilitasi dilakukan pada pasien pasca stroke. Namun, untuk pengirimannya membutuhkan biaya yang sangat tinggi sistem rehabilitasi berbasis teknologi, membuatnya relatif tidak layak di negara berkembang seperti Indonesia. Merumuskan konsep desain alternatif atau membutuhkan sistem rehabilitasi mengidentifikasi terapi okupasi, membuat prototipe, dan mengevaluasi prototype berbasis teknologi. Selain itu juga, analisis ekonomi juga diperlukan untuk memungkinkan sistem terapi okupasi terjangkau dapat diterapkan di Indonesia.
40
Marbun, Elvina Mulyana, Qotrun Nida, and Ronni Juwandi. "PERAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KOTA BEKASI." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 7, no. 1 (June 1, 2023): 149–60. http://dx.doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.5754.
Full textAbstract:
Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di Kota Bekasi dan juga memiliki implikasi sosial yang serius. Banyaknya gelandangan dengan gangguan jiwa di sekitar kota Bekasi menunjukkan perlunya rehabilitasi oleh pemerintah. Rehabilitasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan kembali kesehatan jiwanya. Rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui lembaga sosial milik pemerintah daerah maupun swasta, antara lain Dinas Sosial Kota Bekasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemukan penulis dalam observasi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kota Bekasi dalam upaya rehabilitasi, untuk mendeskripsikan bagaimana Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menjalankan upaya rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 dan untuk mendeskripsikan hambatan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam upaya rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
41
ABDILLAH, GARIEN WAHYU, and ARINI SULISTYOWATI. "KUALITAS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYEMBUHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA." JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik) 2, no. 2 (November 15, 2022): 49–59. http://dx.doi.org/10.38156/jisp.v2i2.141.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan korban narkoba di yayasan rehabilitasi sosial Rumah Sehat Orbit Surabaya selain itu juga untuk mengatahui kesesuaian penanganan di yayasan rehabilitasi Rumah Sehat Orbit Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Yayasan Rehabilitasi Rumah Orbit Surabaya. Jumlah responden 3 orang yaitu: 1) Bapak Munif selaku koordinator yayasan dan 2) mbak Ike selaku konselor Yayasan Rehabilitasi 3) Andre selaku klien Rehabilitasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Di Yayasan Rehabilitasi Rumah Sehat Orbit Surabaya menggunakan metode utama dalam penanganan klien narkoba yaitu rehabilitasi dengan metode sosial metode-metode penanganan yang digunakan juga tidak melanggar dan telah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22Tahun 1997 tentang Narkotika dalam hal rehabilitasi korban narkoba. Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dalam penanganan korban narkoba namun metode-metode penanganan yang di gunakan sudah cukup efektif untuk menyembuhkan para korban narkoba di Yayasan Rehabilitasi Rumah Sehat Orbit Surabaya Bahwa dilihat dari sudut pandang pelayanan penanganan korban narkoba di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai Sukoharjo sudah sesuai. Dalam penanganan korban sangat mengedepankan hak-hak asasi korban untuk kembali hidup normal tanpa ketergantungan narkoba. Kemudian di Yayasan Rehabilitasi Rumah Sehat Orbit Surabaya sangat melindungi korban dari ketergantungan narkoba dengan melakukan bimbingan sosial. Jadi dengan mengedepankan hak -hak asasi korban dan melakukan perlindungan terhadap korban maka telah sesuai.
42
Akrom, Choirul Nur, R. Octavianus, Nirwan Nirwan, Muhammad Arif Syah Putra, and Windi Arista. "ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH HAKIM DITINJAU DARI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DI KOTA PALEMBANG." Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 3 (March 8, 2024): 149–62. http://dx.doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33.
Full textAbstract:
Abstrak
Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum diharapkan mampu memberikan jawaban yang membuat para peyalahgunaan narkotika dapat kembali hidup sebagaimana mestinya, oleh sebab itu dalam kenyataannya putusan yang diberikan oleh hakim berupa hukuman penjara dan bukan rehabilitasi. Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari SEMA Nomor 4 tahun 2010 di Kota Palembang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Sema itu sendiri hal tersebut dapat terlihat dari data yang ada di BNN 3 tahun terakhir 2020-2022 yang terindikasi pecandu sebanyak 1.433 orang yang dilanjutkan penyidikan sebanyak 100 orang. Faktor-faktor penghambat tidak dapat diterapkannya hukum secara maksimal terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Palembang, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN dan adanya membatasi ruang gerak Penegak Hukum diantaranya Sema Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Dan Rehabilitasi Sosial.
Kata Kunci : Sema Nomor 4 tahun 2010, Korban, BNN
43
Sembiring, Hary Jackson, Yamin Lubis, and Adil Akhyar. "EFEKTIVITAS PUSAT REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOBA DI KOTA MEDAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Di Panti Yuami Medan)." Jurnal Ilmiah METADATA 4, no. 2 (May 5, 2022): 167–88. http://dx.doi.org/10.47652/metadata.v4i2.211.
Full textAbstract:
Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkoba. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika secara individu. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum peran rumah rehabilitasi narkoba, untuk mengetahui upaya rumah rehabilitasi narkoba dalam meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba di kota Medan, untuk mengetahui kendala rumah rehabilitasi dalam merehabilitasi pengguna narkoba dan bagaimana upaya mengatasinya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Panti Yuami Medan. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengaturan hukum peran rumah rehabilitasi narkoba diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Upaya rumah rehabilitasi narkoba dalam meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba adalah dengan merehabilitasi para pecandu dan pengguna narkoba. Kendala rumah rehabilitasi dalam merehabilitasi pengguna narkoba adalah kurangnya dukungan terhadap korban untuk direhabilitasi, kurangnya pemahaman/sosialisasi tentang rehabilitasi di kalangan masyarakat, setelah keluar dari panti, masyarakat sulit menghilangkan stigma buruk pecandu narkoba.
44
Firmansyah, Puguh Ega, and A. Basuki Babussalam. "PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KOTA MOJOKERTO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." Pagaruyuang Law Journal 7, no. 1 (July 24, 2023): 187–95. http://dx.doi.org/10.31869/plj.v7i1.4565.
Full textAbstract:
Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang berbagai aspek terkait narkotika, termasuk rehabilitasi bagi penyalahguna. Salah satu kota di Indonesia yang melaksanakan upaya rehabilitasi narkotika adalah Kota Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen hukum, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemerintah Kota Mojokerto telah menjalankan program rehabilitasi yang meliputi pengobatan medis, terapi perilaku, dan reintegrasi sosial untuk membantu penyalahguna narkotika pulih dan kembali berkontribusi dalam masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan rehabilitasi narkotika di Kota Mojokerto. Hal tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi, serta stigmatisasi terhadap penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, termasuk peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan langkah yang penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan dan hambatan, melalui upaya peningkatan fasilitas rehabilitasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan kerjasama antarinstansi, diharapkan program rehabilitasi dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika serta membantu para penyalahguna untuk pulih dan berkontribusi kembali dalam masyarakat.
45
Sakerani, Sakerani, Muhammad Uhaib As'ad, and Iswiyati Rahayu. "IMPLEMENTASI MODEL KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTABARU SEBAGAI UPAYA REHABILITASI SOSIAL." AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 9, no. 1 (May 31, 2024): 76. http://dx.doi.org/10.31602/as.v9i1.14923.
Full textAbstract:
Program “Barakat Cangkal Becari” adalah program rehabiitasi sosial gelandangan dan pengemis dengan menyentuh aspek rehabilitatif, aspek preventif, jaminan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan. Program Barakat Cangkal Becari . memiliki unsur pembaharuan yang dimana akan diberikan kegiatan-kegiatan dalam menunjang keterampilan. Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program Barakat Cangkal Becari studi pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru sebagai upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan diantaranya 1) Penjangakauan dan Pemulangan Gelandangan dan Pengemis; 2) Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial; 3) Bimbingan Keterampilan; 4) Bantuan Stimulan UEP; 5) Jaminan Hidup; 6) Bantuan Stimulan; 7) Pengembalian Anak- Anak Gelandangan dan Pengemis ke Sekolah; 7) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas. Selain itu tahap-tahap pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; 2) Tahap transformasi; 3) Tahap peningkatan kemampuan inntelektual, kecakapan keterampilan.
46
Arman, Azwan, Rudi Latief, and Syahriar Tato. "PENGARUH PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PESISIR SUMPANG MINANGAE KOTA PAREPARE PASCA REHABILITASI MANGROVE." Journal of Aquaculture and Environment 5, no. 1 (December 30, 2022): 21–28. http://dx.doi.org/10.35965/jae.v5i1.2021.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persebaran lahan mangrove pasca rehabilitasi mangrove di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat pesisir terhadap kegiatan rehabilitasi lahan mangrove di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Jenis penelitian ini di kategorikan sebagai penilitian deskriptif kuantitatif. Diskriptif Kuantitatif adalah data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian di analisis sesuai dengan metode Statistik yang digunakan kemudian di interprestasikan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata persepsi, masyarakat sekitar kawasan pengelolaan rehabilitasi hutan mangrove di kecamatan bacukiki barat merespon tindakan pemerintah dengan adanya kegiatan rehabilitasi dalam menjaga dan melestarikan di Hutan Mangrove Kawasan Kecamatan Bacukiki Barat dengan sikap sangat baik, dalam kegiatan rehabilitis lahan hutan mangrove berada pada kategori tinggi, sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat peran masyarakat dalam kategori sedang. This study aims to examine the distribution of mangrove land after mangrove rehabilitation in West Bacukiki District, Parepare City, and to determine the effect of coastal community perceptions on mangrove rehabilitation activities in West Bacukiki District, Parepare City. This type of research is categorized as quantitative descriptive research. Quantitative Descriptive is data obtained from a sample of the research population which is analyzed according to the statistical method used and then interpreted. Based on the results and discussions that have been carried out, it can be concluded that the average perception of the community around the mangrove forest rehabilitation management area in the West Bacukiki sub-district responds to government actions with rehabilitation activities in maintaining and preserving the Mangrove Forest in the West Bacukiki District with a very good attitude. , in the rehabilitation activities of mangrove forest land is in the high category, while the increase in community income, the role of the community in the medium type
47
Fauzi, Harry, Seri Mughni Sulubara, Murthada, and Syafridha Yanti. "Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Juctice di Wilayah Kota Banda Aceh." LAWYER: Jurnal Hukum 1, no. 1 (April 2, 2023): 7–12. http://dx.doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.139.
Full textAbstract:
Penyalahgunaan penggunaan narkotika merupakan masalah yang krusial bagi sebuah bangsa. Persoalan yang muncul memiliki dampak yang sangat masif bagi segala aspek kehidupan manusia. Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Penyalahgunaan penggunaan narkotika di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh semakin meningkat. Berdasarkan hasil data survei Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa sebanyak 73.201 warga Aceh terindikasi kecanduan narkotika. Namun dari total jumlah tersebut hanya 916 pecandu narkotika yang direhabilitasi dan selebihnya belum mendapatkan layanan rehabilitasi. Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 menyebutkan tentang narkotika menyebutkan bahwa Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku tindak pidana narkotika memerlukan adanya kerjasama yang sinergi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh dan Jaksa Penuntut Umum pemerintahan dan juga masyarakat ikut serta berkoordinasi bersama untuk memberantas peredaran narkotika dan mengupayakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika di wilayah Kota Banda Aceh. Penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice secara garis besar ialah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan. Jadi terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga bisa sembuh dari ketergantungan dan bisa kembali kepada masyarakat sehingga bisa menjadi aktivitas sehari-hari seperti biasa. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilakukan dengan harapan bahwa setelah menjalani terapi pelaku penyalahguna narkotika bisa sembuh tanpa harus menjalani proses hukuman penjara.
48
Meyrynaldy, Baroqah, Umiyati Idris, and Azna Novalina. "Efektivitas Kegiatan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Kota Palembang." @-Publik: Jurnal Administrasi Publik 2, no. 1 (April 30, 2022): 57–68. http://dx.doi.org/10.37858/publik.v2i1.146.
Full textAbstract:
Penelian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas kegiatan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif oleh Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman di Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Efektivitas Kegiatan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di Kota Palembang telah berjalan dengan efektif dan optimal. Hal ini dilihat berdasarkan efektivitas yang dicapai oleh semua dimensi, yaitu dimensi Pencapaian Tujuan yang dilihat dari: Kemampuan menginformasikan manfaat dalam mengikuti kegiatan program rehabilitasi dan jenis layanan dalam program rehabilitasi, Mengembalikan kesadaran bagi korban penyalahgunaan NAPZA bagi mereka untuk kembali dalam kondisi pulih dan bebas zat, serta Kontinuitas (kebersambungan) terhadap proses pemulihan bagi peserta pembinaan rehabilitasi; dimensi integrasi yang dilihat dari: Sosialisasi melalui media publikasi dalam penyampaian informasi, Pengembangan konsensus dengan berbagai macam pihak yang memiliki kepentingan, dan Komunikasi terkait koordinasi dengan lembaga Kemensos, BNN, dan kepada masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi; dan dimensi adaptasi yang dilihat dari: Proses pemilihan, rekrutmen, dan standardisasi pengadaan tenaga kompeten perehabilitasi, Proses pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan, pendidikan maupun pelatihan lapangan terhadap pengurus, dan Proses penerimaan dan pembinaan peserta rehabilitasi. IPWL yang mengelola kegiatan rehabilitasi narkoba, peningkatan bantuan sosial dari pemerintah masih perlu ditingkatkan agar hak dasar korban penyalahgunaan narkoba terpenuhi, serta perhatian dari pemerintah untuk mensejahterakan SDM pelaksana sebagai garda terdepan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan ataupun tunjangan profesi sebagai tenaga profesional adiksi bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
49
Astuti, Ria, Basuki Wasis, and Iwan Hilwan. "POTENSI CADANGAN KARBON PADA LAHAN REHABILITASI DI KABUPATEN GUNUNG MAS, KALIMANTAN TENGAH." Media Konservasi 25, no. 2 (June 17, 2020): 140–48. http://dx.doi.org/10.29244/medkon.25.2.140-148.
Full textAbstract:
Pemanasan global maupun deforestasi merupakan salah satu permasalahan paling serius untuk lingkungan. Rehabilitasi hutan dapat dilakukan sebagai salah satu upaya penyerapan emisi karbon. Penelitian bertujuan untuk menentukan besaran biomassa, karbon serta penyerapan CO2 sebelum dan setelah rehabilitasi dengan metode non destruktif. Penelitian dilakukan pada lima tutupan lahan (lahan rehabilitasi 2015, 2016, 2017, lahan terbuka, dan hutan sekunder) di tiga kecamatan (Manuhing, Rungan Barat, dan Manuhing Raya) di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kandungan biomassa di atas permukaan tanah pada lahan rehabilitasi tertinggi baik pada tahun tanam 2015 maupun 2016 terdapat di Kecamatan Manuhing Raya, sedangkan pada tahun 2017 di Kecamatan Manuhing, hasil tersebut terjadi karena adanya input tambahan berupa pupuk alami di lokasi tersebut sehingga meningkatkan kesuburan tanah dan menjadikan pertumbuhan tanaman lebih baik. Total biomassa pada beberapa tutupan lahan di Kabupaten Gunung Mas semakin menurun dengan urutan: hutan sekunder (465,12-806,48 ton/ha) > lahan rehabilitasi (0,77-84,89 ton/ha) > lahan terbuka (0,001-0,06 ton/ha). Simpanan karbon mengalami penurunan yang sangat drastis dari 310,24-418,62 ton C/ha menjadi 7,25-29,43 ton C/ha karena deforestasi dan alih fungsi hutan. Kegiatan rehabilitasi mampu meningkatkan kembali kemampuan suatu lahan dalam menyerap dan menyimpan cadangan karbon secara berkelanjutan.
Kata kunci: cadangan karbon, hutan sekunder, lahan rehabilitasi, lahan terbuka, rehabilitasi
50
Fauzi, Ahmad, Fredinan Yulianda, Gatot Yulianto, and Sulistiono Sulistiono. "STRATEGI REHABILITASI EKOSISTEM MANGROVE BERDASARKAN ANALISIS KESESUAIAN HABITAT DI KAWASAN PLTU BANTEN 3 LONTAR." Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 13, no. 1 (October 20, 2022): 13–24. http://dx.doi.org/10.24319/jtpk.13.13-24.
Full textAbstract:
Rehabilitasi diperlukan untuk pemulihan dan penciptaan ekosistem mangrove di kawasan PLTU Banten 3 Lontar yang telah rusak dan menurun fungsinya menjadi stabil kembali. Keberhasilan program rehabilitasi dipengaruhi oleh strategi perencanaan rehabilitasi yang matang dengan memperhatikan parameter-parameter ekologi. Penelitian ini bertujuan menentukan tingkat kerusakan dan kesesuaian habitat untuk pembuatan rekomendasi strategi rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan PLTU Banten 3 Lontar. Penelitian ini dilakukan di kawasan rehabilitasi mangrove PLTU Banten 3 Lontar pada bulan Januari 2020. Pengambilan data primer melalui observasi lapangan menggunakan pendekatan ekologi dan spasial diantaranya yaitu metode transek kuadran pada ekosistem mangrove, aspek kualitas air dengan sampling insitu dan analisis spasial untuk mengetahui kesesuaian habitat berbasis sistem informasi geografis. Mangrove di kawasan PLTU Banten 3 Lontar mengalami kerusakan pada tingkat rusak sedang dan rusak berat. Jenis mangrove yang ditemukan ada dua jenis yaitu Avicennia marina dan Rhizophora mucronata. Kawasan rehabilitasi mangrove di PLTU Banten 3 Lontar memiliki tipe pasut diurnal, substrat liat berpasir, kandungan C-organik berkisar 2-5 %, sebaran salinitas berkisar 30-32 ‰, dan sebaran pH berkisar 7,3-7,4. Kawasan PLTU Banten 3 Lontar memiliki habitat seluas 14.874 m2 yang tidak dapat langsung dilakukan rehabilitasi. Pengelolaan mangrove di kawasan PLTU Banten 3 Lontar direkomendasikan dengan empat strategi rehabilitasi diantaranya penyesuaian dan penyiapan kondisi habitat serta pengoptimalan aliran air.