To see the other types of publications on this topic, follow the link: Reformasi.
Journal articles on the topic 'Reformasi'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Reformasi.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Supandi, Supandi. "REFORMASI: POLITIK ISLAM DI ERA REFORMASI DI INDONESIA." Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman 6, no. 2 (July 11, 2019): 61–70. http://dx.doi.org/10.31102/alulum.6.2.2019.61-70.
Full textAbstract:
Pangangan reform has brought many impacts and changes from the education system that are centralized to decentralized, each of which will have far-reaching consequences in the administration of national education. In general, there are several aspects of the political impact of reform on Islamic education, including 1) Law No. 20/2003 also states that Islamic Boarding Schools, Ma'had Ali, Roudlotul Atfal and majlis taklim are also included in the National education system. 2) The birth of a policy of increasing the budget by 20% from the state budget and regional budget, 3) There is a government policy that requires madrasa as a public school characterized by religion, 4) The existence of Islamic education in Indonesia from the Reformation era until now faces various kinds of problems including : 1) The use of classical Islamic thought, 2) The existence of a conceptual crisis or the limitations of knowledge within the Islamic education system itself, 3) The institutional crisis is caused by a dichotomy between educational institutions that emphasizes one aspect of the existing sciences, whether religious sciences or general sciences.
2
Rifa'i, Ahmad, and Albetris Albetris. "Implementasi Reformasi Birokrasi." J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) 7, no. 2 (October 26, 2022): 610. http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v7i2.499.
Full textAbstract:
This study aims to describe the implementation model of bureaucratic reform that has been carried out, both in Indonesia and several other countries. Provide a comprehensive understanding of the importance of bureaucratic reform. The research method used is a library research method from various sources related to bureaucratic reform. The results of this literature review illustrate that bureaucratic reforms that have been carried out in several countries are generally related to two dimensions, namely the organizational dimension and the apparatus human resource dimension. In the context of implementing the implementation of bureaucratic reform at the Provincial Bawaslu and Regency/City Bawaslu, it is necessary to immediately make and determine the Decree of the Bureaucratic Reform Team, make and determine the Decree of Role Models and Agents of Change of Bureaucratic Reform which includes 8 areas of change, preparation of an implementation action plan. bureaucratic reform, filling out the bureaucratic reform evaluation worksheet, monitoring and evaluating the implementation of bureaucratic reform every month.
3
Sasongko, Nindyo. "Restitusi Kontra Reformasi? : Reformasi Zurich Dan Kelahiran Si Anak Tiri." Veritas : Jurnal Teologi dan Pelayanan 5, no. 2 (January 1, 2019): 213–23. http://dx.doi.org/10.36421/veritas.v5i2.131.
Full textAbstract:
“Sayap Kiri Reformasi,” demikianlah Roland H. Bainton, sejarawan Amerika ternama, menamai gerakan yang memisahkan diri dari Reformasi “resmi” di Zürich, Swiss. Ternyata bukan hanya sebutan di atas yang diberikan, gerakan ini juga disebut sebagai “Reformasi Radikal” (istilah George H. Williams, Profesor Sejarah Gereja dari Universitas Harvard). Gerakan tersebut secara umum dikenal sebagai Anabaptisme. Sejak kelahirannya di kota Zürich, gerakan ini dianggap sebagai bidat, sempalan dari gerakan Reformasi yang benar. Karena itu, tidaklah mengherankan bila gerakan ini sangat dibenci baik oleh gereja Katolik Roma maupun para Reformator. Kebencian itu terwujud dalam bentuk penganiayaan selama sekitar 200 tahun. Inti masalah yang dilupakan ialah latar belakang yang membidani lahirnya gerakan ini. Sitz im Leben yang disajikan dalam literatur-literatur sejarah gereja yang dipakai di sekolah-sekolah tinggi teologi di luar negeri maupun di Indonesia sering kali berat sebelah. Sebagaimana diungkapkan oleh almarhum William R. Estep, Jr., Profesor Sejarah Gereja dari Southwestern Baptist Theological Seminary, “Perhaps there is no group within Christian History that has been judged unfairly as the Anabaptists of the sixteenth century.” Bahkan hingga kini, Anabaptisme masih dipandang sebagai sempalan terhadap ortodoksi, ajaran yang alkitabiah. Kurangnya literatur yang membahas awal mula berdirinya gerakan ini mendorong penulis untuk membuka kembali catatan-catatan sejarah. Membuka kembali catatan sejarah bisa jadi menguak kesalahan pihak lain. Tetapi di sini penulis sama sekali tidak bermaksud memojokkan pihak mana pun. Sumber-sumber utama yang penulis pakai berasal dari para pakar sejarah gereja non-Anabaptis yang telah melakukan riset terhadap gerakan ini secara intensif. Mengingat luasnya permasalahan, maka penulis hanya memfokuskan pemaparan pada peristiwa sekitar Reformasi yang dipelopori oleh Zwingli di Swiss tahun 1519 hingga Januari 1525 dan problem yang terjadi sehingga kaum “radikal” ini memilih untuk memisahkan diri dari garis utama Reformasi. Pertama-tama, label yang dikenakan kepada gerakan ini perlu mendapat penjernihan. Kemudian, penulis akan memaparkan peristiwa Reformasi Zwingli yang dilanjutkan dengan kelahiran “si anak tiri.”
4
Lusiawati, Ira. "Metoda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi." Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 5, no. 1 (January 20, 2020): 89. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i1.859.
Full textAbstract:
Reformasi birokrasi yakni cara yang digunakan dalam melaksanakan transisi ke petunjuk yang lebih baik. Efek dari transisi yaitu terhadap struktur dan sistem yang ada dalam birokrasi yang tertera. Metode penelitian yang dipakai yakni metode penelitian kuantitatif, karena penelitian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi yang terjadi, supaya pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metoda pelaksanaan reformasi birokrasi dengan cara yang dilaksanakan menuju ke jalan yang lebih baik. Semenjak perekruta sampai pemberhentian ASN disusun dengan cara yang jelas serta memberikan sistem dinamisasi yang lebih cepat dan praktis, bahkan memberikan penghargaan serta punishment dengan cara proporsional dan aplikatif pun dilakukan. Hal ini dilakukan agar kerja ASN dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan optimal, tetapi upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum mampu merubah pelayanan publik menjadi lebih baik karena masih banyaknya birokrat yang terjerat kasus korupsi, persengkongkolan serta penyajian kepada masyarakat kecil.
Kata kunci: Reformasi, Birokrasi, Metoda
5
Kartika, Dwi Indah. "REFORMASI BIROKRASI DALAM TRANSISI." International Journal of Kybernology 3, no. 2 (July 26, 2019): 89–91. http://dx.doi.org/10.33701/ijok.v3i2.595.
Full textAbstract:
This book is discusses the sustainability of bureaucracy reform through sustaining publicsector innovation. This issue appears since the turn of leadership from Mr. Susilo BambangYudoyono to Mr. Joko Widodo. The authors explain scrutiny analysis on the relationshipbetween bureaucracy reforms public sector innovation by concept, practical applicationby analyzing historical period of transition span of pilot practices experiences in centralgovernment or local authority so far.An attempt to learn from the experience of its own repertoire, although the government hasissued guidelines for keeping legal protection and innovation can be applied in the respectivegovernment agencies. Innovation is something that is important but maintaining thecontinuity of the practice of innovation is not an easy thing, especially when undertaken for adecade and a half since the 1998 reform movement in the middle of political transformation,stabilization of economic growth and the limitations of formal legal framework for theadministration in regulating the action of the apparatus until today.
6
Malian, Sobirin. "Reformasi Konstitusi Belum Selesai." Unisia 26, no. 49 (September 25, 2003): 331–34. http://dx.doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss49.art10.
Full text
7
Raharjo, Satjipo. "Reformasi menuju Hukum Progresif." Unisia 27, no. 53 (September 20, 2004): 238–41. http://dx.doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art3.
Full text
8
Prabowo, Oxy Mahendra, and Indarto Indarto. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REFORMASI PERPAJAKAN." Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis 11, no. 3 (December 7, 2018): 220. http://dx.doi.org/10.26623/jreb.v11i3.1144.
Full textAbstract:
<p>Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perubahan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif di segala bidang. Salah satunya melalui pelaksanaan reformasi perpajakan dengan pembentukan kantor yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan didukung teknologi informasi terkini. Perubahan organisasi ini diharapkan akan meningkatkan kinerja pegawai serta meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai agar mampu memberikan pelayanan yang prima yang berorientasi pada kepuasan wajib pajak sehingga dapat mempermudah dan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak.</p><p>Narasumber dalam penelitian ini adalah pegawai dan wajib pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak, serta Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, memperlihatkan bahwa pelaksanaan Reformasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak sudah berjalan dengan baik. Melalui upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, manajemen sistem informasi terpadu, dan edukasi kepada wajib pajak yang berkesinambungan diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak dapat meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian kepatuhan dan penerimaan pajak yang optimal.</p><p> </p><p>The Directorate General of Taxation has made changes that are comprehensive and comprehensive in all fields. One of them is through the implementation of tax reform with the establishment of an office that implements a modern tax administration system supported by the latest information technology. This organizational change is expected to improve employee performance and improve the professionalism and integrity of employees in order to be able to provide excellent service oriented to the satisfaction of taxpayers so as to facilitate and assist taxpayers in fulfilling their tax obligations. This study focused on examining the effectiveness of the implementation of tax reform in the Demak Primary Tax Office.</p><p>The interviewees in this study were employees and taxpayers in the Demak Primary Tax Office, as well as Commission XI Member of the People’s Representative Council of the Republic of Indonesia. Based on the results of the study, it was shown that the implementation of Tax Reform in the Demak Primary Tax Office had gone well. Through efforts to improve the quality of human resources, integrated information system management, and education to sustainable taxpayers, it is expected that the Primary Demak Tax Service Office can improve performance in order to achieve optimal compliance and tax revenue</p>
9
Lubis, Todung Mulya. "KONSOLIDASI DEMOKRASI: TANTANGAN REFORMASI." Jurnal Hukum & Pembangunan 32, no. 2 (June 19, 2017): 225. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1341.
Full textAbstract:
UUD Baru bukanlah sebuah obat mujarab (panacea) yang cespleng, tetapi UUD Baru jika dia dibuat dengan amat komprehensif melalui proses partisipatoris pasti akan mampu menjadi kontrak sosial baru yang membawa harapan baru dimasa depan. Kedaulatan rakyat adalah kedaulatan rakyat. Dengan atau tanpa pasal 1(2) UUD 1945 apabila rakyat berkehendak menjalankan kedaulatannya pemerintah mau pun negara tak akan kuasa menghentikannya.
10
DANANG SEPTIYANTO. "REFORMASI BIROKRASI DESA PANGGUNGHARJO." GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) 2, no. 2 (December 20, 2021): 135–53. http://dx.doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.110.
Full textAbstract:
Penelitian ini mengkaji upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi dalam melakukan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Reformasi Birokrasi di Desa Panggungharjo bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat Desa Panggunghajo kepada Pemerintah Desa Panggungharjo mengingat birokrasi yang terkesan lamban, korup dan bias kepentingan elite. Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi tersebut maka berbagai upaya yang dilaksanakan yakni keteladanan, memperluas pelayanan publik dalam rangka mengubah relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, Pelayanan Administrasi Publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membangun kultur baru birokrasi dengan memberikan reward and punisment, serta mengingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa. Reformasi Birokrasi berimplikasi pada peningkatan kinerja Pemerintah Desa Panggungharjo sehingga Pemerintah Desa Panggungharjo mendapatkan banyak penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri.
11
Nazara, Zuniasa, and Ezra Tari. "KEHIDUPAN KRISTEN ERA REFORMASI." Melo: Jurnal Studi Agama-agama 1, no. 1 (June 23, 2021): 38–48. http://dx.doi.org/10.34307/mjsaa.v1i1.6.
Full textAbstract:
This study departs from the Christian life of the reform era. Where the Church seems unable to serve amid poverty and political uncertainty. Christianity is challenged to contextualize theology, mission, dialogue, political service in society. The problem of closing the Church was due to the issue of building permits (IMB). The author aims in this paper so that the Church strives for peace for all people. The approach of this study is a literature study on the thinking and struggles of the Church in society. So the Church does not only take care of the organization and a large amount of money in the church treasury. Nevertheless, the Church is required to care about social problems that occur. Therefore, the Church must apply several principles, namely: first, the Church needs to understand other people's religions. Second, the Church needs to build healthy discussions both between religions and between denominations. Third, the Church prioritizes the mission for the benefit of humanity.
12
Muis, Abd, and Minhaji Minhaji. "OTONOMI DAN REFORMASI PENDIDIKAN." Edupedia 3, no. 1 (July 1, 2018): 23–32. http://dx.doi.org/10.35316/edupedia.v3i1.317.
Full textAbstract:
Autonomy and reformation in education is an improvement effort in the field of education. Educational reform has two basic characteristics: programmed and systemic. Programmed educational reform refers to the curriculum or program of an educational institution. Included in this programmed educational reform is innovation. Innovation is the introduction of new ideas, new methods or new tools to improve some aspects in the educational process. There are three education centers that are responsible for the implementation of education. They are family, school, and society. In the educational process, before getting to know the wider society environment and before getting guidance from the school environment, the student first gets guidance from the family environment.
13
Sulistyo, Agustinus. "Reformasi Birokrasi vs Remunerasi." Jurnal Desentralisasi 10, no. 2 (December 31, 2012): 251–65. http://dx.doi.org/10.37378/jd.2012.2.251-265.
Full textAbstract:
Bureaucracy reform became the government commitment with the aim of improving the performance of the government organization. Bureaucracy reform was carried out by improving the structure of the organization, improved business process, and improved the management of human resources. By running the bureaucracy reform, the government official will get remuneration that is taking the form of giving the achievement allowance. But in fact, the condition that happened was the reverse. The organization carried out bureaucracy reform to receive remuneration. So bureaucracy reform that was carried out did not touch his root, but just met the condition for the documentation of bureaucracy reform and get the remuneration.
14
Fearnley-Sander, Mary, Z. Mawardi Effendi, Isnarmi Zulfahmi, Wahidul Basri, and Nurhizrah Gistituati. "Political Learning During Reformasi." Australian Journal of Political Science 36, no. 2 (July 2001): 325–45. http://dx.doi.org/10.1080/10361140120078853.
Full text
15
Sudarsih, Sri. "REFORMASI KEBUDAYAAN MASYARAKAT JEPANG." KIRYOKU 2, no. 2 (June 20, 2018): 78. http://dx.doi.org/10.14710/kiryoku.v2i2.78-82.
Full textAbstract:
The nation of Japan have experienced a slump since its defeat in World War II. The State of the community are truly of concern. The nation of Japan immediately first settled in many ways especially the cultural reform. The method used is a description and the interpretation. The success of the nation of Japan to build his country with cultural reforms. They change the mental attitude through the reform of customs that are no longer in accordance with the changing times. Consistency and continuity into the keyword success of the Nation of Japan. The process of reform for hundreds of years was able to change the character of the nation of Japan to reach its zenith.Key words: reformation; culture; character
16
Kusumaningtias, Rohmawati. "Reformasi Gereja; Pemeliharaan Legitimasi." AKRUAL: Jurnal Akuntansi 7, no. 1 (October 31, 2015): 87. http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p85-90.
Full text
17
Rukmana, Lisa, and Yoan Mareta. "Sejarah Pemikiran Gerakan Reformasi." Jurnal EduSosial 2, no. 2 (December 20, 2022): 67–80. http://dx.doi.org/10.22437/jeso.v2i2.22405.
Full textAbstract:
Abstrak: Reformasi mengubah wajah politik di Eropa kemudian perubahan itu terjadi di bagian-bagian dunia. Reformasi digagas oleh Martin Luther, seorang pastur di Jerman yang merasa prihatin dengan kondisi umat Kristen. Selain kepapaan masyarakat Kristen yang bertolak belakang dengan kondisi kehidupan mewah para penguasa dan para pastur Gereja, pemberlakuan praktek penjualan Surat Penghapusan Dosa atau yang disebut Surat Aflat menjadi penyebab munculnya dorongan untuk menyusun ulang pola kehidupan masyarakat Kristen. Luther memprotes penyelewengan pihak gereja dengan mencetuskan 95 Dalil dan memakunya di pintu gereja, usaha itu mendapat sambutan dari cendikiawan-cendikiawan Barat yang terbuka pikirannya. Buah dari penerimaan itu reformasi gereja bertransformasi menjadi gerakan pembaharuan pada kesadaran teokrasi yang lebih kuat, perubahan dan pembaharuan bentuk-bentuk hidup gereja, sikap aktif terhadap politik, hingga cara pandang reformasi bertransformasi memuat nilai-nilai utama yang menjadi landasan dan harapan berproses, bernegara dan bermasyarakat.
Kata kunci: reformasi, gereja, Katolik Roma, Martin Luther, Calvinisme
Abstract: The reforms changed the face of politics in Europe then those changes took place in those parts of the world. The Reformation was initiated by Martin Luther, a priest in Germany who was concerned about the condition of Christians. In addition to the poverty of the Christian community which is contrary to the luxurious living conditions of the rulers and priests of the Church, the imposition of the practice of selling penance letters or the so-called Aflat letter is the cause of the urge to rearrange the pattern of Christian community life. Luther protested against the irregularities of the church by inventing the 95 Theses and nailed them to the door of the church, the effort received a response from Western scholars who were open-minded. The result of the acceptance of church reform is transformed into a movement of renewal in the consciousness of a stronger theocracy, change and renewal of the forms of church life, an active attitude towards politics until the perspective of reform is transformed to contain the main values that are the foundation and expectations of the process, state, and society.
Keywords : reformasi, gereja, Katolik Roma, Martin Luther, Calvinisme
18
Metera, I. Gde Made. "REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG, TANPA WHISTLEBLOWING SYSTEM." Locus 12, no. 1 (February 1, 2020): 1–25. http://dx.doi.org/10.37637/locus.v12i1.285.
Full textAbstract:
Perkembangan pemikiran mengenai konsep helix:triple helix-quad helix-penta helix yang menggambarkan peran aktor-aktor: akademisi, bisnis, civil society, government, dan diaspora dalam pembangunan ekonomi memengaruhi pemikiran tentang birokrasi. Pemerintah tidak lagi menjadi pelaku utama dalam pembangunan negara maupun daerah. Muncul kemudian kebutuhan melakukan Reformasi Birokrasi. Merespons kebutuhan itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah melakukan Reformasi Birokrasi dengan mengacu kepada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Reformasi Birokrasi 2015-2019 telah berlangsung dengan memuaskan, namun ada sejumlah kegiatan prioritas yang belum dilaksanakan antara lain menetapkan Whistleblowing System. Reformasi Birokrasi 2020-2024 mulai dilakukan dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 degan mengacu kepada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Agenda prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng 2020-2024 pada delapan area perubahan pembenahan manajemen pemerintah daerah mengacu kepada mandat Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020, dan prioritas kegiatan yang belum dilaksanakan hingga tahun 2019.
19
Purba, Khairunsyah. "SPIRITUAL LEADERSHIP DALAM REFORMASI BIROKRASI." Jurnal EL-RIYASAH 5, no. 1 (June 1, 2014): 12. http://dx.doi.org/10.24014/jel.v5i1.654.
Full textAbstract:
Proses reformasi birokrasi hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal, Hal ini dapat dirasakan dari masih banyaknya indikasi keluhan publik terhadap pelayanan birokrasi. Kepemimpinan merupakan salah satu unsur yang berperan dalam proses reformasi birokrasi. Namun model kepemimpinan yang ada saat ini belum memberikan jawaban yang memuaskan terhadap reformasi birokrasi. Model kepemimpinan spritual merpakan salah satu alternatif model yang perlu dikaji dalam usaha reformasi birokrasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepemimpinan spritual dalam reformasi birokrasi di kabupaten Kampar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yakni mengeksplorasi teori dan praktik-praktik kepemimpinan yang ada, keterkaitannya dalam upaya reformasi birokrasi, mengungkapkan prolem-problemnya.
20
Sorik, Sutan. "Review Buku : Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi." Jurnal Penelitian Politik 16, no. 2 (January 22, 2020): 229. http://dx.doi.org/10.14203/jpp.v16i2.836.
Full textAbstract:
Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor kemanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.Kata kunci: Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi
21
Arinanto, Satya. "Reformasi Hukum, Demokratisasi, dan HAM." Jurnal Hukum & Pembangunan 28, no. 1-3 (June 19, 2017): 124. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.540.
Full textAbstract:
Sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan, kala "reformasi" tiba-tiba menjadiagenda pembicaraan di mana-mana. "Reformasi ekonomi", "reformasi struktural", "reformasihukum", dan "reformasi politik" menjadi bahan diskursus berbagai kalangan, baik kalanganpemerintah, LSM, kampus, hingga rakyat jelata. Pada intinya, semua pihak ilu mendambakanreformasi yang segera, agar dapat cepat keluar dari himpitan krisis ekonomi pada saat ini.Gelombang reformasi yang terjadi, saat ini telah ikut menyeret bidang hukum, yang selama inihampir tenggelam, karena kurang diperhitungkan dalam pembangunan yang menitikberatkanbidang politik dan ekonomi sebagai panglima.
22
Taufik, Taufik. "REFORMASI BIROKRASI BELAJAR DARI UPAYA REFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI INDONESIA." Jurnal Transformasi Administrasi 10, no. 02 (January 5, 2021): 117–30. http://dx.doi.org/10.56196/jta.v10i02.167.
Full textAbstract:
Paradigma baru dalam pengelolaan SDM sebagai aset organisasi telah mengubah cara pandang pemerintah untuk terus melakukan perbaikan melalui grand design reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor reformasi birokrasi bidang SDM aparatur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi literatur. Studi ini berfokus pada tiga agenda reformasi bidang SDM aparatur, meliputi penyelenggaraan merit system dalam seleksi terbuka jabatan tinggi ASN, sistem penilaian kinerja, dan manajemen talenta. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pelaksanaan merit system dalam seleksi terbuka jabatan tinggi ASN masih ditemukan beberapa kelemahan seperti biaya pelaksaan yang mahal, pembatasan, memakan waktu yang lama, dan masih terdapat intervensi politik. Sementara dalam penilaian kinerja ASN telah mengalami perubahan dari sistem DP3 menjadi SKP, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pola pikir ASN yang menganggap SKP hanya sebatas formalitas. Sedangkan manajemen talenta merupakan porgam baru yang digagas oleh pemerintah dengan tujuan menghasilkan SDM aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berdaya saing. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen bersama antara pimpinan, dan jajarannya untuk melaksanakan agenda reformasi. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen bersama demi menghasilkan SDM aparatur Indonesia yang berkualitas dan produktif.
23
Tambunan, Maria R. U. D. "Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia." JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) 4, no. 1 (July 21, 2020): 1–13. http://dx.doi.org/10.31092/jpi.v4i1.648.
Full textAbstract:
ABSTRACTThis article is a critical review and as a means of lesson learned for Indonesia taxation system based on the taxation reform undertaken by Norwegian government as a member of welfare state and OECD, that is considered as a country with high tax ratio. It is also a state which has succeed to realize welfare and income distribution without distort domestic economic stabilization. In this article, it is discussed how the Norwegian government fully aware of the role of tax reform as a mandatory task to reach the state objective by optimizing taxation as instrument of social welfare, productivity improvement and stimulus to realize friendly investment environment. Several tax reform agendas such as reduction of corporate income tax, prevention on profit shifting and until the optimization of the use of big data to support the tax reform. Indonesia on its tax reform agenda which has been commenced in 1983 has transformed significantly for many aspects such as administrative affairs and the way the government to implement the tax policy. These measures have aligned with global tax trend. However, several works remain such less optimize tax ratio during the last one decade.Keywords: tax reform, taxation system, tax administration, tax compliance, tax policy ABSTRAKArtikel ini merupakan critical review sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi sistem perpajakan di Indonesia atas reformasi sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah Norwegia sebagai salah satu dari kelompok negara welfare state yang oleh OECD dinilai berhasil memiliki tax ratio yang cukup tinggi sekaligus mampu menciptakan pemerataan penghasilan tanpa mendistorsi kegiatan ekonomi domestik. Dalam artikel ini diuraikan bagaimana pemerintah Norwegia memahami sepenuhnya bahwa reformasi pajak merupakan suatu keniscayaan untuk mencapai tujuan negara yaitu menggunakan instrumen pajak sebagai instrumen pemerataan sosial, peningkatan produktivitas dan stimulus untuk mewujudkan lingkungan ekonomi yang ramah terhadap investasi. Beberapa agenda reformasi yang diulas seperti kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan korporasi, pencegahan terjadinya profit shifting hingga pengoptimalan penggunaan teknologi dan big data dalam sistem perpajakan. Indonesia dalam perjalanan reformasi perpajakan sejak 1983 telah mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dalam hal administrasi dan implementasi kebijakan pajak sesuai dengan tren reformasi perpajakan global. Namun, catatan penting dalam perjalanan reformasi perpajakan Indonesia adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan dan masih rendahnya tax ratio Indonesia dalam kurun waktu satu decade terakhirKata kunci: reformasi perpajakan, sistem perpajakan, administrasi perpajakan, kepatuhan, kebijakan pajak.
24
Baskoro, Paulus Kunto. "Pandangan Teologi Tentang Teologi Reformasi dan Aplikasinya bagi Kekristenan Masa Kini." Jurnal Teologi (JUTEOLOG) 2, no. 1 (June 17, 2021): 151–67. http://dx.doi.org/10.52489/juteolog.v2i1.22.
Full textAbstract:
Abstrak
Pandangan teologi merupakan bagian yang selalu menjadi pembahasan bahkan perdebatan terpenting dalam sepanjang sejarah gereja. Sebab pandangan teologi menjadi sebuah acuan untuk membangun kekuatan pendirian dalam Kristus Yesus. Teologi yang kuat akan menghasilkan sebuah pemahaman yang sempurna tentang kebenaran Firman Tuhan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perkembangan gereja Tuhan muncul teologi-teologi yang berkembang. Salah satunya munculnya Teologi Reformasi. Yang cukup resah dengan perkembangan teologi sebelumnya, yang tidak seusai lagi dengan kebenaran Firman Tuhan. Tokoh-tokoh reformasi yang muncul seperti Marthin Luther, Zwingli dan Calvin. Banyak doktrin yang sedang disoroti oleh kelompok Teologi Reformasi seperti doktrin keselamatan, doktrin Alkitab, doktrin Allah, baptisan air dan perjamuan kudus. Penelitian ini menggunakan metode deskritif, yaitu mempelajari tentang Teologi Reformasi dan sumbangannya dalam pemahaman sejarah teologi masa kini. Penulis menggali kebenaran-kebenaran secara studi teologis dengan didukung fakta sejarah serta penelitian studi literatur studi pustaka. Pembahasan yang secara lengkap dalam konteks sejarah munculnya Teologi Reformasi, dasar Alkitab pemikiran munculnya Teologi Reformasi, pandangan pribadi tentang munculnya Teologi Reformasi, pandangan gereja tentang munculnya Teologi Reformasi, penerimaan tentang munculnya Teologi Reformasi pada masa kini, kekuatan dan kelemahan Teologi Reformasi. Dalam bagian ini Teologi Reformasi dikaji secara teologis yang benar, sehingga beberapa bagian yang sesuai dengan kebenaran Alkitab bisa diterapkan dalam aplikasi orang percaya masa kini untuk menjadi dasar kekuatan teologi dan pertumbuhan rohani untuk tetap teguh kepada kebenaran Alkitab yang sejati.
25
Harun, Askarmin. "PEMANFAATAN GOOGLE DRIVE DALAM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU." JURNAL TRIAS POLITIKA 3, no. 1 (April 16, 2019): 22. http://dx.doi.org/10.33373/jtp.v3i1.2408.
Full textAbstract:
Reformasi 1998 menunjukkan adanya gerakan sosial masyarakat yang mendorong adanya perubahan terhadap krisis multidimensi dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan Birokrasi. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Reformasi pada bidang birokrasi menjadi bagian yang cukup penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Reformasi Birokrasi dapat mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance), profesional dan berintegritas tinggi baik pada pemerintahan pusat maupun daerah. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah adalah bentuk kongkrit penerapan nilai-nilai reformasi birokrasi yang akuntabel dan terukur. Seiring perkembangan zaman yang didorong dengan kemajuan teknologi, pemanfaatan media dapat digunakan sebagai penunjang pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemanfaatan media juga dapat membuat pelaksanaan reformasi birokrasi terlaksana secara transparan dan akuntabel.
26
Lukito, Daniel Lucas. "Esensi dan Relevansi Teologi Reformasi." Veritas : Jurnal Teologi dan Pelayanan 2, no. 2 (October 1, 2001): 149–57. http://dx.doi.org/10.36421/veritas.v2i2.75.
Full textAbstract:
Menurut kronologi sejarah, gereja Protestan mulai bereksistensi pada peristiwa Reformasi abad ke-16. Sekalipun ketika itu Martin Luther—dan juga kemudian John Calvin—menentang ajaran gereja Katolik Roma, mereka tidak bermaksud mendirikan gereja yang baru. Tujuan dari Reformasi itu sendiri adalah untuk menyerukan sebuah amanat agar gereja kembali kepada dasar ajaran dan misi yang sesungguhnya; gereja disadarkan dan dibangunkan agar berpaling pada raison d’etre dan vitalitasnya di bawah terang Injil. … Tulisan ini mencoba melihat teologi Reformasi dari segi hakikat/esensinya serta kaitan/relevansinya dengan iman Kristen pada masa kini. Karena keterbatasan ruang, penulis lebih banyak memfokuskan pembahasan pada pandangan J. Calvin (1509-1564) tentang esensi Reformasi itu sendiri, karena di dalam pemikiran Calvin-lah kita dapat menemukan pemikiran dasar tentang teologi Reformasi dalam struktur yang lebih mendalam dan sistematis.
27
Eugene, Debora. "Han, Chandra. ed. Reformasi dan Pendidikan Kristen: Sebuah Antologi Memperingati 500 Tahun Reformasi." Diligentia: Journal of Theology and Christian Education 1, no. 1 (September 30, 2019): 104. http://dx.doi.org/10.19166/dil.v1i1.1901.
Full text
28
Lailatul Fitria, Nurul Jannah, and Mastina Maksin. "Strategi Implementasi Face Recognition sebagai Inovasi dalam Meningkatkan Akurasi Verifikasi Peserta Seleksi ASN." Jurnal Studi Inovasi 2, no. 1 (January 29, 2022): 54–62. http://dx.doi.org/10.52000/jsi.v2i1.76.
Full textAbstract:
Tata kelola pemerintah menuju pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diterapkan disetiap sektor, baik sebagai bentuk pelayanan dan pelaksanaan birokrasi. Reformasi birokrasi juga diterapkan untuk peningkatan kualitas ASN. Seperti pada pengadaan CASN formasi 2021. Pemerintah menerapkan teknologi Face Recognation. Riset ini berfokus pada penyelenggaraan teknologi tersebut dengan bentuk reformasi birokrasi. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan orientasi pada studi kasus terbaru. Riset dengan studi kasus merupakan riset pada fenomena terbaru dan ditelaah secara detail dengan sudut pandang tertentu. Riset dengan metode kualitatif berfokus pada input data terkait pemahaman materi, mekanisme, proses pada fenomena tersebut. Sehingga dapat diketahui mekanisme penerapan teknologi face recognation pada pengadaan CASN 2021 dan dikaitkan dengan bentuk reformasi birokrasi. Khususnya prinsip reformasi birokrasi yang efesien, efektif, dan keadilan. Orientasi pengadaan CASN tidak hanya pada kuantitas tapi kualitas untuk mendapat ASN yang cerdas, memiliki kemampuan, dan berkualitas tinggi bebas tindakan kecurangan dan bebas KKN. Tata kelola pemerintah menuju pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diterapkan disetiap sektor, baik sebagai bentuk pelayanan dan pelaksanaan birokrasi. Reformasi birokrasi juga diterapkan untuk peningkatan kualitas ASN. Seperti pada pengadaan CASN formasi 2021. Pemerintah menerapkan teknologi Face Recognation. Riset ini berfokus pada penyelenggaraan teknologi tersebut dengan bentuk reformasi birokrasi. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan orientasi pada studi kasus terbaru. Riset dengan studi kasus merupakan riset pada fenomena terbaru dan ditelaah secara detail dengan sudut pandang tertentu. Riset dengan metode kualitatif berfokus pada input data terkait pemahaman materi, mekanisme, proses pada fenomena tersebut. Sehingga dapat diketahui mekanisme penerapan teknologi face recognation pada pengadaan CASN 2021 dan dikaitkan dengan bentuk reformasi birokrasi. Khususnya prinsip reformasi birokrasi yang efesien, efektif, dan keadilan. Orientasi pengadaan CASN tidak hanya pada kuantitas tapi kualitas untuk mendapat ASN yang cerdas, memiliki kemampuan, dan berkualitas tinggi bebas tindakan kecurangan dan bebas KKN.
29
Amirudin, Akhmad, Amalia Rahmawati, and Yahya Fahmi. "ANALISIS KETERKAITAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI ANTAR WILAYAH DI JAWA TIMUR." PANGRIPTA 5, no. 2 (November 30, 2022): 932–43. http://dx.doi.org/10.58411/pangripta.v5i2.147.
Full textAbstract:
Reformasi birokrasi merupakan upaya dasar manajemen yang diharapkan akan membawa hasil yang baik dalam perubahan sistem dan struktur. Reformasi birokrasi yang efektif bergantung pada informasi melalui jaringan komunikasi interpersonal. Sebagian besar penelitian sebenarnya telah mempelajari struktur dan pentingnya penyampaian layanan publik, namun mengabaikan keterkaitan interaksi antara anggota jaringan. Padahal meningkatnya kompleksitas dalam manajemen publik telah menghasilkan pertumbuhan jaringan aktor yang beroperasi secara saling bergantung, secara bersama-sama menghasilkan layanan publik. Selain itu pengalaman empiris proses reformasi birokrasi beberapa negara juga mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi terutama dipengaruhi oleh interaksi politik birokrat dan politisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam indeks reformasi birokrasi. Metode analisis yang digunakan adalah autokorelasi spasial. Hasil analisis menunjukkan terdapat keterkaitan beberapa wilayah di Jawa Timur dalam indeks reformasi birokrasi. Yaitu Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018, Kabupaten Sampang tahun 2018, serta Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Sampang tahun 2020. Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018-2022 terus meningkat, walaupun belum signifikan. Oleh sebab itu upaya peningkatan indeks reformasi birokrasi harus terus dilakukan.
30
Handoko, Ricky, Khresna Bayu Sangka, Agung Nur Probohudono, and Okta Hadi Nurcahyono. "Optimalisasi Program Reformasi Birokrasi Perguruan Tinggi Menggunakan AHP dan BSC." JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia) 4, no. 2 (December 16, 2020): 163. http://dx.doi.org/10.36339/jaspt.v4i2.365.
Full textAbstract:
Abstrak
Penerapan reformasi birokrasi merupakan salah satu cara preventif yang efektif untuk menekan perilaku korupsi di Indonesia. Reformasi adalah proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta perilaku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Reformasi kegiatan sebagai padanan lain dari perubahan, perbaikan dan modernisasi. Ruang lingkup reformasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktural dan sikap terhadap perilaku dan budaya sehingga arah reformasi yaitu pencapaian pelayanan publik dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Studi komprehensif telah dilakukan yang dapat menghasilkan model penilaian yang sesuai dengan arah dan tujuan reformasi tersebut. Kombinasi pendekatan balanced scorecard (BSC) dan analitik hierarki proses (AHP) diyakini dapat mengidentifikasi, mengukur, dan menghilangkan perbedaan persepsi yang dapat mengoptimalkan kinerja organisasi. Lebih dalam lagi, model tersebut diterapkan di semua organisasi pelaksana reformasi birokrasi. Studi ini menemukan bahwa empat perspektif Balanced Scorecard yang digunakan memiliki perbedaan bobot dan prioritas karena banyaknya perbedaan tingkat subkategorinya. Padahal tidak ada penilaian yang sempurna. BSC yang dikombinasikan dengan AHP saat ini, dapat digunakan untuk membuat metode penilaian terbaik yang mudah digunakan untuk menilai kinerja organisasi.
Kata kunci: balanced scorecard, proses hierarki analitik, reformasi birokrasi.
31
Lusiawati, Ira. "Reformasi Birokrasi Dalam Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kebangsaan Bandung." Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 5, no. 2 (February 20, 2020): 75. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i2.925.
Full textAbstract:
Abstrak
Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Tujuan reformasi ini tidak lain demi meningkatkan kualitas dan eksistensi semua anggota khususnya mahasiswa Universitas Kebangsaan Bandung. Adapun tujuan diadakan penelitian ini tidak lain sebagai alat ukur pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut. Metode yang di pakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif sehingga mendapatkan hasil bahwa reformasi birokrasi ini berjalan sesuai harapan sesuai ungkapan dari hasil wawancara, dan membuat mahasiswa menjadi lebih aktif dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap organisasi kemahsiswaan Universitas Kebangsaan Bandung
Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Organisasi Kemahasiswaan, Kualitas
32
Hartanto, Dadang. "Kajian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kepolisian Resort Kota Besar Medan." Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area 7, no. 2 (November 17, 2019): 71. http://dx.doi.org/10.31289/publika.v7i2.2805.
Full textAbstract:
Reformasi Birokrasi Pemerintah Indonesia dimulai sejak terterbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Melalui kedua pedoman tersebut Polrestabes Medan mulai menerapkan secara bertahap reformasi birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pencapaian wilayah birokrasi bersih dan melayani Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan didukung data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjalanannya penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat area perubahan dan program yang membuahkan beberapa capaian dan perkembangan yang baik. Aspek pencapian tersebut tidak terlepas dari indikator yang telah ditetapkan yaitu perubahan mind set,pembenahan sistem pelayanan publik berbasis IPTEK, Penguatan Peraturan dan Kepemimpinan
33
Lima, Jadi. "REFORMASI DAN MAKNA KEHIDUPAN SEKULER." VERBUM CHRISTI: JURNAL TEOLOGI REFORMED INJILI 1, no. 1 (September 6, 2017): 82–108. http://dx.doi.org/10.51688/vc1.1.2014.art5.
Full textAbstract:
This article is a short historical survey of the emancipation of the meaning of non-ecclesiastical occupations and life ('secular life'), from the time of Eusebius to the sixteenth century Reformation. Here the theology of vocation proposed by Augustine of Hippo, Thomas Aquinas, Geert Grote of the Devotio Moderna, the Renaissance, Luther and Calvin, are being surveyed and analyzed, especially on their influences in the way people saw the 'secular life'. A special focus is given to the influence of Luther's and Calvin's theological views in elevating non-ecclesiastical life-spheres to be on the same level as respectable and as sacred as ecclesiastical life-spheres.?
34
Juwana, Hikmahanto. "REFORMASI PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA." Jurnal Hukum & Pembangunan 35, no. 1 (July 3, 2017): 1. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol35.no1.1458.
Full text
35
Kasri, Rahmatina A. "Globalisasi dan Reformasi Keuangan Internasional." Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 2, no. 1 (July 1, 2001): 77–89. http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v2i1.620.
Full textAbstract:
Globalisasi berasal dari kata "Global", yang menurut Kamus Oxford Advanced Learner berarti "covering or affecting the whole world', sehingga secara etimologis kita bisa menginterpretasikan globalisasi sebagai sebuah proses dinamis-berkelanjutan yang mempengaruhi seluruh dunia. Lebih jauh lagi, menurut Thomas L. Friedman, proses tersebut meliputi "...the inexorable integrations of markets, nation-states and technologies to a degree never witnessed before-in a way that is enabling individuals, corporations and nationstates to reach around the world faster, deeper and cheaper than ever before. And in a way that is enabling the world to reach into individuals, corporation and nation-states farther, faster, deeper and cheaper than ever before. "(Friedman, 2000).Globalisasi, dengan free-market capitalism sebagai pendorong utamanya, mempunyai struktur kekuatan tersendiri, Pertama, globalisasi mempunyai aturan ekonominya sendiri, yang meliputi ekonomi yang lebih terbuka, deregulasi dan privatisasi ekonomi agar lebih kompetitif dan menarik bagi investasi asing. Kedua, globalisasi mempunyai dominant culturenya sendiri, yang menurut sebagian besar orang adalah gejala Amerikanisasi. Ketiga, globalisasi punya teknologinya sendiri: komputerisasi, miniaturisasi, digitization, komunikasi satelit, fiber optics dan internet, yang kekuatannya mampu menyatukan dunia. Keempat, globalisasi memiliki pola demografis yang ditandai oleh akselerasi migrasi yang sangat cepat, dalam skala nasional maupun internasional. Terakhir, globalisasi mempunyai struktur dan sistem kekuasaan/kekuatan sendiri.
36
Idris, Muh. "REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA." Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 12, no. 1 (June 2, 2013): 32. http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v12i1.512.
Full textAbstract:
Education reform aims to be effective and efficient in achieving national education goals. In Laws and Regulations seen the desire of the Indonesian government to empower the people of Indonesia through the provision of superior education. The government clearly has put content standards, processes, competence of graduates, educators and education personnel, facilities and infrastructure,management, finance, and educational assessment.Over a period of more than five decades since Indonesia is free fromcolonialism, Islamic education can be said to have not been able to contribute anything to the progress of the nation, in addition to not being able to complain when required role in addressing the problems of this nation’s morals and mentality. Islamic education and Islamic boarding school either unwittingly still stuck on dichotomous orientation. The indication, the Islamic educational institutions is the transformation of knowledge and religious values was so strong that it is almost forgotten reality of the labor market.
37
Wibowo, Agusta Ari, and Indra Kertati. "REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK." Public Service and Governance Journal 3, no. 01 (January 28, 2022): 01. http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785.
Full textAbstract:
<p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi reformasi birokasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Ruang lingkup administrasi publik termasuk semua ranah dan aktivitas pada yurisdiksi kebijakan publik. Administrasi publik yang makin berkembang sejak masa reformasi ditandai oleh perubahan pola pikir dari pola pikir sentralisasi menjadi pelibatan swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Administrasi publik sangat berpengaruh pada tingkat implementasi kebijakan karena administrasi publik berguna untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik. Pencapaian penyelenggaraan administrasi publik yang berkualitas, ditandai dengan reformasi birokrasi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penggunakan data sekunder. Beberapa sumber Pustaka dan teori menjadi pusat perhatian penting dalam analisis data sekunder. Hasil studi literatur, ditemukan bahwa salah satu ranah penting dalam administrasi publik adalah pelayanan publik. Meskipun belum sepenuhnya tercapai, namun kualitas elayanan public menjadi inti dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi menjadi jalan terbaik untuk memperbaiki kualitas pelaynan public.</p><p><strong>Kata kunci</strong> : <em>Relevansi, reformasi, birokrasi, administrasi, pelayanan publik.</em></p><p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>The aim of this article is to analyze the relevance of bureaucratic reform in the delivery of public services. The scope of public administration includes all areas and activities in the jurisdiction of public policy. Public administration which has been growing since the reformation period is marked by a change in mindset from a centralized mindset to involving the private sector and community groups in development. Public administration is very influential on the level of policy implementation because public administration is useful for achieving program objectives that have been determined by public policy makers. The achievement of quality public administration is marked by bureaucratic reform. The method used in this article is the use of secondary data. Several sources. Literature and theory have become an important center of attention in secondary data analysis. The results of the literature study, it was found that one of the important areas in public administration is public service. Although it has not been fully achieved, the quality of public services is at the core of the implementation of good governance. Bureaucratic reform is the best way to improve the quality of public services.</em></p><strong>Keywords</strong>: <em>relevance, bureaucratic, reform, administration, public services.</em>
38
Rikza, M. Fathu. "OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI." Public Service and Governance Journal 3, no. 01 (January 28, 2022): 81. http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2793.
Full textAbstract:
<h1 align="center">ABSTRAK</h1><p><strong> </strong>Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Dengan mengacu UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mlakukan perubahan terutama pada penyelenggaraan Pemerintaah Daerah. Birokrasi pemerintah berfungsi sebagai pelayanan dimana Faktor Kualitas SDM Sangat mempengaruhi. Karena keberhasilan otonomi daerah salah satunya dengan meningkatnya kemampuan aparatur birkrasi dalam menjalankan fungsinya sebgai pelayan publik. Otonomi daerah menuntut aparatur birokrasi untuk terus berinovasi selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga dalam meningkatkan kemampuan daerahnya untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan menarik daya saing yang pada akhirnya peningkatan pendapatan daerah. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya dam penguatan kualitas SDM aparatur birokrat. Reformasi tidak hanya menyederhanakan struktur organissasi tapi juga mengubah pola pikir aparat birokrasi untuk lebih kreatif dan inovatif.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi , Peningkatan Kualitas SDM</p><p> </p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>Local administration at various levels is brought together by regional autonomy. The Regional Government must make modifications in accordance with Law No. 23 of 2014, particularly in the implementation of Regional Government. The Human Resources Quality Factor has a big influence on how the government bureaucracy works. The rising competence of the bureaucratic apparatus to carry out its tasks as public servants is one of the reasons for regional autonomy's success. Regional autonomy necessitates the bureaucratic apparatus to continue to innovate, not only in terms of enhancing service quality, but also in terms of strengthening the region's ability to compete with other regions and attract competitiveness, resulting in increased regional income. One of the measures to improve the quality of human resources in the bureaucratic apparatus is bureaucratic reform. Reform not only streamlines organizational structures, but it also shifts the mindset of the bureaucracy to be more creative and innovative.</em></p><p><em> </em></p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Regional Autonomy, Bureaucratic Reform, Improving the Quality of Human Resources</em>
39
Rosmayati, Siti. "Reformasi Koperasi Terhadap Corporate Governance." Koaliansi : Cooperative Journal 1, no. 2 (February 2, 2022): 87–96. http://dx.doi.org/10.32670/koaliansi.v1i2.1114.
Full textAbstract:
This paper tries to determine the effect of cooperative reform on corporate governance in savings and loan cooperatives in Cimahi City, which has carried out various cooperative reforms towards the digital era that aims to improve corporate governance. So far, there is limited information regarding the results of some previous studies. The purpose of this study is to determine the effect of cooperative reform towards the digital era on corporate governance. This study adopted a correlational research design. The research sample is 100 cooperative members taken in January 2022. The constant in the research case is 0.184 and beta1 = 0.698, F is reform in the field of cooperatives and e is the standard error. Therefore, reforms in the cooperative sector affect Corporate Governance because the value of beta1 = 0.698≠0.. Descriptive and inferential statistics are used. The hypothesis was tested using a simple regression coefficient at a confidence level of 90%. This study reveals that cooperative reform has a significant effect on Corporate Governance. The study recommends that cooperatives should determine how to fully adopt reforms. The findings of this study can help scholars and policy makers to understand and formulate policies on reform.
40
Tanuwidjaja, Sunny. "PKS in Post-Reformasi Indonesia." South East Asia Research 20, no. 4 (December 2012): 533–49. http://dx.doi.org/10.5367/sear.2012.0127.
Full text
41
Wasehudin, Wasehudin. "EKSISTENSI PENDIDIKAN ISLAM PASCA REFORMASI." Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 4, no. 01 (June 29, 2018): 85. http://dx.doi.org/10.32678/tarbawi.v4i01.1295.
Full textAbstract:
The money crisis is a bitter history for the Indonesian nation, but in the end it can be diverse Law of National Education System Number 20 Year 2003 and Government Regulation Number 55 Year 2007 formally there is general education with Islamic education institute. This was reinforced after the Signing of a Joint Decree (SJD) of five ministers (Ministry of Education and Culture, Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance and Ministry of Religious Affairs) should be a bright signal for the existence of institutional education in Indonesia Islamic education institutions, but unfortunately the fate of this joint decree together with the previous joint decree. Experts agree that education has a very important role in creating human resources as a determinant of the nation's future toward a just, prosperous and prosperous society. After the monetary crisis of 1997, the leaders of the Indonesian nation realized that education is an agent of change for the progress of a nation.
42
Hadiz, Vedi R. "Reformasi Total? Labor after Suharto." Indonesia 66 (October 1998): 109. http://dx.doi.org/10.2307/3351449.
Full text
43
Saleng, Abrar. "Penegakan Hukum dalam Era Reformasi." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 11, no. 25 (January 24, 2004): 149–57. http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art12.
Full text
44
Joebagio, Hermanu. "Membaca Politik Islam Pasca Reformasi." AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA 6, no. 01 (January 10, 2016): 1. http://dx.doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.867.
Full textAbstract:
<p>Krisis multidimensi 1997-1998 yang ditandai dengan kenaikan mata uang dollar antara Rp.10.000 hingga Rp.15.000/dollar berakibat hancurnya fundamental ekonomi Indonesia. Kondisi ini menjadi triggered Muslim Islam untuk membangun orientasi-orientasi Islam politik.Islam politik dan politik Islam berbeda dalam pemaknaannya. Islam politik merupakan perjuangan kelompok Muslim garis keras untuk mendapatkan dimensi kekuasaan, dan ketika dimensi kekuasaan telah teraih, al-Qur’an, al-Hadits, dan Fiqh sebagai philosophische grondslag. Sementara itu politik Islam merupakan perjuangan meraih kekuasaan politik dengan menggunakan simbol Islam sebagai basis recruitmentmassa.Ketika kekuasaan dapat diraih, mereka menggunakan Pancasila sebagai philosophische grondslag. Karena itu perkembangan Islam politik pada awal reformasi sangatlah kuat, tetapi selama lima belas tahun pasca reformasi justru orientasi Islam politik menjadi sangat radikal, dan orientasi politik mereka mengikuti pola politik yang bersifat “teror”. Melihat kondisi partai politik Islam pasca reformasi yang begitu lebar variannya, dan ada kecenderungan elit politik partai politik Islam belum 100 persen menjadikan Pancasila sebagai philosophische grondslag dapat memicu rendahnya partisipasi pemilih. Partai politik Islam yang banyak variannya itu ada gagasan untuk menyederhanakan. Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai politik dalam tiga mainstream sosial-demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) sangat baik. Bila tiga mainstream itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, maka partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas.</p>
45
Sahrasad, Herdi. "REFORMASI MESIR: BERKACA PADA INDONESIA?" Dialog 34, no. 2 (December 31, 2016): 63–82. http://dx.doi.org/10.47655/dialog.v34i2.158.
Full textAbstract:
Nowadays, Egypt is in the hand of military that leads Egypt to the democratic life. In the same time, it was reported by media masses that one of five Egyptians lived under poverty line, and the 12% inflation reduced Egyptians income dramatically and caused impediment to get education, basic need and health. After Mubarak, Egyptian reformation is far from over. Will Egypt reformation be in common with Indonesia? How should Egypt be governed post-Mubarak? How are political, economic and social circumstances of Egypt after Mubarak? This paper explores deeply those questions.
46
Anwar, Nurul Izzah. "Malaysia’s Reformasi Has Just Begun." Round Table 107, no. 6 (November 2, 2018): 821–23. http://dx.doi.org/10.1080/00358533.2018.1545439.
Full text
47
Rosidi, Rosidi. "Reformasi Kelembagaan Negara Non Struktural." Jurnal Pemerintahan 4, no. 6 (June 30, 2009): 69–78. http://dx.doi.org/10.55745/jpstipan.v4i6.71.
Full text
48
Rosidi, Rosidi. "Cita dan Realita Reformasi Birokrasi." Jurnal Pemerintahan 3, no. 5 (December 30, 2008): 21–28. http://dx.doi.org/10.55745/jpstipan.v3i5.64.
Full text
49
Aspihan, Muhammad Noor. "PENGARUH GENDER DALAM REFORMASI KEADILAN." Mitsaqan Ghalizan 1, no. 1 (July 7, 2021): 72–81. http://dx.doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2873.
Full textAbstract:
Justice is the essence of what society aspires to, moreover justice in the legal aspects. The validity of the approval agreement from the evaluation of existence is appreciated by the court. Therefore, the role of justice is very urgent for the law, especially in Islamic law. In the perspective of Islamic law, gender justice has a unique and complex problem, namely in the Qur’an, An-Nissachapter verse 34, which essentially is to explain the position between men and women associated with various sources of life. Various interpretations of reformist Islamic thinkers led to speculation of ambiguity from the nature of true justice. The difference in defining the essence of justice in gender causes the understanding of the law to vary too, specifically in Islamic family law, the continuation of modern times today which emphasizes a situation in the viewpoint of humanity and human rights. Based on this, it is important to discuss gender related issues in justice reform seen from interpreting the Qur'an inAn-Nissachapter verse 34. The methodology of this research uses objective analysis with hermeneutics, while the data analysis technique used is analysis with qualitative descriptive techniques. The results of this study are to contribute to the understanding that the phenomenon of variations in interpretation of gender often raises contradictions between the doctrine of Religion and the reality of present life, and it seems that the purpose of the law was made not channeled to the lives of the people. With the method of ushulfiqh and hermeneutics to explore the nature of God's texts about gender justice, it is appropriate for the understanding of the text and the context of gender justice to have relations with law and life. The conclusions from this study are expected to provide additional knowledge and reference materials related to understanding gender hermeneutic analysis which is expected to be able to produce a legal reform of various aspects, especially Islamic family law.
50
Rahmawati, Nanik. "Reformasi Birokrasi Bebas Pustaka Online." AL Maktabah 7, no. 2 (December 7, 2022): 138. http://dx.doi.org/10.29300/mkt.v7i2.8064.
Full textAbstract:
Rencana Reformasi birokrasi layanan perpustakaan bertujuan menjawab kebutuhan pemustaka. Hal ini dilakukan karena dengan melihat kondisi pengelolaan manajemen pepustakaan khususnya bebas pustaka di Universitas Bengkulu perlu penanganan lebih baik agar pelayanannya dapat berkelanjutan serta untuk memenuhi kebijakan pimpinan terhadap peningkatan layanan yang lebih profesional serta mandiri. Sejalan dengan tuntutan organisasi modern yang responsif serta tangkas terhadap perubahan. Rencara reformasi birokrasi layanan bebas pustaka ini dilakukan melalui tiga tahab, yaitu; jangka pendek, menengah dan panjang. Jangka pendek direncanakan dalam dua buan pengerjaan, jangka menegah dilakukan dalam jangka satu semester atau enam bulan dan jangka panjang dilakukan selama lima tahun kedepan. Dalam tiap tahapan akan dilakukan evaluasi serta perbaikan sebagai upaya memberikan layanan yang prima bagi civitas akademika Universitas Bengkulu.