To see the other types of publications on this topic, follow the link: Proyek Pembinaan Lembaga Pendidikan.
Journal articles on the topic 'Proyek Pembinaan Lembaga Pendidikan'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Proyek Pembinaan Lembaga Pendidikan.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
ANAM, AHMAD MISBAHUL. "INTERVENSI LEMBAGA DALAM MENUMBUHKAN PARTISIPASI MASYARAKAT." Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat 1, no. 02 (March 4, 2018): 95–115. http://dx.doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v1i02.26.
Full textAbstract:
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intervensi lembaga dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat. Metode Penelitian: Kualitatif. Hasil Penelitian: Bentuk perubahan masyarakat yang paling ideal adalah tumbuhnya partisipasi. Namun demikian, partisipasi tidak bisa berjalan sendiri. Ia memerlukan satu sentuhan intervensi dari lembaga dengan unit-unit kerjanya. Ada unit yang bekerja pada aspek pembinaan, aspek hubungan dengan masyarakat, aspek pembiayaan dan bahkan aspek advokasi hukum. Untuk melihat satu model intevensi partisipatif kelembagaan, proyek di kawasan Lembur Kaung Sukabumi menjadi konsen peneliti untuk membedahnya. Pokok utama keberhasilan dalah penerimaan masyarakat kepada tenaga da’i yang dikirim dan selanjutnya dapat meningkatkan manfaat aset wakaf yang ada. Kuncinya, penggalian potensi masyarakat sehingga ikut berpartisipasi lebih banyak. Dari sisi lembaga, unit-unit kerja yang ada harus bergerak sesuai tupoksinya dengan kordinasi pimpinan terkait sebagai komando. Unit kegiatan intervensi pada aspek model pendidikan, begitu juga dengan aspek da’wah, pembiayaan dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lainya. Dengan tujuan akhirnya adalah terwujudnya komunitas yang mandiri (qaryah thayyibah) dengan dasar pijakan nilai-nilai Islam. Dalam jangka yang lebih panjang, seiring dengan kemajuan masyarakat dan keperluan tenaga pendamping masyarakat, dapat direncanakan perumahan pengelola ataupun tenaga-tenaga beru disekitar aset wakaf.
2
Suryani, Erna, Tia Ayu Ningrum, Syahril Syahril, and Irsyad Irsyad. "Analisis Kompetensi Analis Sarana dan Prasarana Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat." Jurnal Family Education 4, no. 1 (January 24, 2024): 23–34. http://dx.doi.org/10.24036/jfe.v4i1.155.
Full textAbstract:
Kompetensi lulusan Administrasi Pendidikan belum sepenuhnya mencukupi untuk mengerjakan tupoksi di bagian sarana dan prasarana pendidikan. Terdapat keluhan dari lulusan dan mitra pengguna bahwa kompetensi yang diperoleh dari lembaga akademik saja tidak memadai untuk melaksanakan tugas di bagian sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi analis sarana dan prasarana pendidikan. Namun, sebelum menganalisis kompetensi perlu adanya analisis tupoksi. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, panduan wawancara dan studi dokumentasi. Informan penelitian ini yaitu Koordinator Sarana dan Prasarana Pendidikan Bidang Pembinaan SMA dan stafnya. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa tupoksi seorang analis sarana dan prasarana pendidikan bidang Pembinaan SMA yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas. Dalam pelaksanaannya tupoksi diatas masih belum ada pembagian tugas yang jelas antara analis dengan pegawai sarana dan prasarana lainnya. Kompetensi Analis sarana dan prasarana bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas yaitu: 1) Pengetahuan yang harus dimiliki terkait dengan peraturan perundang-udangan tentang alur pengadaan barang dan jasa, standar sarana dan prasarana, pengetahuan tentang regulasi bangunan, pengetahuan tentang manajemen sarana prasarana dan manajemen proyek, 2) Sikap yang harus dimiliki seorang analis sarana dan prasarana yaitu sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu Ber-Akhlak, 3) Keterampilan yang harus dimiliki seorang analis sarana dan prasarana yaitu keterampilan dalam menganalisis data menggunakan Ms Excel, keterampilan penggunaan komputer dasar, serta keterampilan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Upaya dalam meningkatkan kompetensi sebagai seorang analis sarana dan prasarana pendidikan yaitu mengikuti webinar, workshop, dan pelatihan terkait pengadaan barang dan jasa, serta memiliki kemauan mempelajari komputasi seperti aplikasi pengolah data Excel beserta fungsi, rumus serta pivot tabel secara mandiri. Disarankan bagi Prodi Administrasi Pendidikan agar menyesuaikan kurikulum dengan tupoksi yang ada pada bagian sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan kompetensi lulusan saat terjun ke dunia kerja. Selanjutnya bagi pegawai perlunya peningkatan kompetensi di bidang sarana dan prasarana dan penguasaan komputer. Bagi pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk lebih memperjelas pembagian tugas antara masing-masing pegawai agar tidak ada lagi pegawai yang bekerja di luar tupoksinya.
3
Regeng, Regeng. "PEMILOS : implementasi pembinaan kesadaran konstitusi di SMK N 1 Pandak." SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 15, no. 1 (November 12, 2018): 57–70. http://dx.doi.org/10.21831/socia.v15i1.21970.
Full textAbstract:
Artikel ini bertujuan menjelaskan hasil penelitian best practises tentang penyelenggaraan pemilihan osis (pemilos), menjelaskan peran guru PPKn dan menganalisis praktek pembinaan kesadaran konstitusi melalui pemilos di SMK N 1 Pandak. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisa hasil penelitian dengan triangulasi sumber dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilos mengedepankan prinsip-prinsip pembelajaran yakni 1) Upaya menyampaikan pengetahuan tentang Pancasila dan Kewarganegaraan kepada peserta didik di sekolah; 2) Pewarisan kebudayaan yang memuat nilai-nilai karakter kejujuran, keadilan, toleransi, penghargaan, mengakui hak dan kewajiban kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah; 3) upaya mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik melalui dukungan penyelenggaraan pemilos; 4) Upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik untuk terlibat aktif dalam proses menentukan pemimpin; 5) Proses membantu peserta didik menghadapi kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Guru PPKn berperan menerjemahkan pemilos sebagai sarana inovasi model pembelajaran yang dirumuskan dalam tiga langkah yakni orientasi, implementasi dan capaian pembelajaran. Selain itu pemilos dapat ditelaah dalam sebuah kajian tentang bentuk pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan Kurikulum 2013 melalui 1) Proses pendidikan yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skill) bagi peserta didik; 2) Pendekatan ilmiah (scientific learning) yang dilakukan oleh peserta didik dan guru menjadikan guru sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru yang ditemukan di lapangan melalui pemilos; 3) Model pembelajaran yang dikembangkan melalui pemilos dapat dikatakan sebagai bentuk Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning); 4) Pengembangan kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, inovasi, kemampuan komunikasi, dan kemampuan kolaborasi peserta didik telah terbangun melalui pemilos; 5) Pemilos sebagai sarana pembelajaran yang mampu menguatkan pendidikan karakter. Kata kunci : pemilos, kesadaran konstitusi, SMK N 1 Pandak, guru PPKn
4
Qori'ah, Maria. "Implementasi Kurikulum Merdeka pada Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Negeri di Banyuwangi." Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1, no. 4 (July 3, 2024): 7. http://dx.doi.org/10.47134/paud.v1i4.682.
Full textAbstract:
Kurikulum menjadi pedoman terlaksananya pembelajaran di lingkungan lembaga sekolah. Pergantian model kurikulum menjadikan perubahan pembelajaran yang ada. Salah satunya kurikulum merdeka yang saat ini menjadi kurikulum pedoman di beberapa lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemntasi kuirkulum merdeka di lembaga sekolah khususnya pada pendidikan anak usia dini. Metode pelaksanaan penelitian ini menggunakan studi kasus denga jenis penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah lembaga TK Negeri Pembina dan TK Negeri Model di Banyuwangi yang merupakan sekolah percontohan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis pada tiga dimensi yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa implementasi kurikulum merdeka menggunakan implementasi mandiri belajar yang mana tetap berpegang pada tema-tema Kurikulum 13. Perencanaan pada kedua lembaga ini dimulai dari mengikuti implementasi kurikulum merdeka atau IKM hingga penyusunan kuirkulum operasional satuan pendidikan (KOSP) sebagai acuan seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Dilanjutkan pada pelaksanaan dengan pembelajaran berbasis project based learning serta kegiatan proyek penguatan profil pelajar pancasila dengan usung inovasi pendidikan guna menumbuhkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan berprilaku sesuai nilai-nilai pancasila. Evaluasi yang dilaksanakan dengan rapat dari segi terlaksana dan rencana kedepan bagi lembaga, kesejahteraan kepegawaian dan hasil belajar anak.
5
Syahyuti, NFN. "Pendekatan Kelompok dalam Pelaksanaan Program/Proyek Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Suatu Tinjauan Kelembagaan." Forum penelitian Agro Ekonomi 13, no. 2 (September 8, 2016): 44. http://dx.doi.org/10.21082/fae.v13n2.1995.44-54.
Full textAbstract:
<strong>Indonesian</strong><br />Pembangunan pertanian dan pedesaan melalui penetrasi besar-besaran pihak luar, baik pemerintah maupun non-pemerintah, umumnya menggunakan pendekatan kelompok sebagai sebuah bentuk rekayasa sosial, dengan menciptakan pola ikatan-ikatan baru secara coersive (seragam dan bertarget). Belasan jenis dan bentuk kelompok (organisasi/asosiasi) telah diintroduksikan ke setiap desa, baik yang berupa program utama seperti koperasi, PKK, Karang Taruna, dan kelompok tani, maupun kelompok-kelompok yang berada dalam satu paket bantuan pada proyek-proyek temporal, misalnya proyek-proyek kemiskinan. Secara umum didapatkan bahwa keseluruhan organisasi tersebut hampir selalu gagal di dalam sosialisasinya. Tulisan ini adalah rangkuman dari berbagai hasil penelitian, yang bertujuan untuk memberikan deskriptif kondisi keberadaan berbagai organisasi/asosiasi di pedesaan, serta memformulasikan identifikasi penyebabnya, terutama penelaahan pada tahap awal sosialisasi program. Khususnya pada proyek-proyek temporal pembentukan kelompok baru pada tahap paling rendah yaitu sebagai salah satu unsur kelengkapan administratif belaka, belum mampu untuk tujuan pengawasan dan tekanan, apalagi sebagai wadah belajar pendidikan non-formal masyarakat desa dan sebagai lembaga ekonomi. "Terbentuknya" kelompok akhirnya timbul hanya sebagai power compliance dari pihak atas (pelaksana program). Penelusuran akar penyebabnya menemukan, karena adanya distorsi makna dan hakikat yang bisa diharapkan dari eksistensi sebuah kelompok, yang dapat ditemukan secara intrinsik misalnya pada buku pedoman pelaksanaan proyeknya. Selain itu adalah ketidakcukupan waktu pada tahap awal pembentukan kelompok untuk terjadinya proses yang lebih mengakar, dimana individu-individu siap masuk ke dalam struktur yang baru, serta minimal mampun mengambil peran (role taking) di dalamnya. Kelompok juga kurang mempertimbangkan struktur dan besaran anggota, serta pembinaan yang lemah dan tidak berlanjut.
6
HAQ, AHMAD. "PELATIHAN NASIONAL PENYUSUNAN MODUL P5 MENGGUNAKAN KREASI IDE MEDIA SERBANEKA PADA KEPALA SEKOLAH DAN GURU." Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat 8, no. 2 (January 15, 2023): 217–26. http://dx.doi.org/10.26740/abdi.v8i2.21157.
Full textAbstract:
Pemerintah pusat meluncurkan kurikulum merdeka belajar yang akan diterapkan mulai pada tahun 2021. Terdapat beberapa lembaga sekolah mengupayakan untuk adaptasi dari diberlakunya kurikulum tersebut. Banyak akademisi, bahkan praktisi mensosialisasikan tersebut baik secara seminar, pelatihan, pembinaan dan lain sebagainya. Namun, secara implementasi tidak serta merta berjalan dengan baik, tindakan sosialisasi terkait kurikulum ini nampaknya masih belum merata. Hal ini menyababkan permasalahan bagi banyak sekolah. Permasalahan tersebut seperti kurangnya pemahaman dan rendahnya rasa ingin tahu peserta yakni peserta pelatihan bahkan cenderung skeptis terhadap Kurikulum Merdeka. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pemahaman bagi pelaksana pendidikan dalam merancang modul sesuai Kurikulum Merdeka. Permasalahan lain yakni adaptasi proses pembelajaran berbasis media yang dipakai, sehingga perlunya perhatian pada bahan ajar seperti modul yang ini sangat efisien disusun secara kreasi ide yang sudang dirancang dan membentuk media yang efektif dan efisien, sedangkan faktanya masih banyak peserta yang terkendala akan hal ini. Adapun tujuan desiminasi pembinaan melalui pelatihan ini, baik secara memberikan komptensi yang spesifik agar mendapatkan pemahaman dan kompetensi untuk peserta yakni kepala sekolah dan guru dalam menyusun modul sesuai dengan kurikulum merdeka. Maka, solusi yang ditawarkan yaitu dengan melakukan rancangan ilmiah yang didesiminasikan melalui pelatihan dan pendampingan bagi peserta pelaksana pendidikan dalam penyusunan modul P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) menggunakan kreasi ide media serbaneka.
7
Joko Riyanto, Joko Riyanto, Noor Miyono, and Ghufron Abdullah. "Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang Kabupaten Pemalang." JCOSE Jurnal Bimbingan dan Konseling 5, no. 1 (December 7, 2022): 20–28. http://dx.doi.org/10.24905/jcose.v5i1.120.
Full textAbstract:
Sekolah yang ramah anak dan berbasis hak anak merupakan upaya memenuhi hak-hak anak dan memberi pendidikan yang berkualitas bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukan Dari hasil penelitian ini terdapat empat faktor dalam implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Pemalang , yaitu: Pertama, faktor komunikasi cukup baik, yang mana SMA Negeri 1 Pemalang mengintegrasikan kebijakan ke dalam kurikulum dan kebiasaan sekolah. Selain itu, sosialisasi program dan proyek kebijakan juga disampaikan kepada orang tua siswa, serta kerja sama dari instansi dan lembaga setempat untuk memberikan dukungan berupa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan sekolah. Kedua, faktor sumber daya adalah tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Pemalang mencukupi dari segi jumlah dan keahlian sesuai dengan komponen dan indikator kebijakan, kemudian dari aspek pengelolaan anggaran kebijakan dikelola secara akuntabel dan transparan. Dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pemalang telah memenuhi kesesuaian berdasarkan komponen dan indikator kebijakan Sekolah Ramah Anak serta dari aspek kewenangan pelaksanaan kebijakan sekolah berbasis demokrasi, yaitu terdapat konsekuensi logis berdasarkan kesepakatan dan komitmen seluruh warga sekolah. Ketiga, faktor disposisi yang cukup baik terlihat dari sikap staf pengajar di SMA Negeri 1 Pemalang dalam menjalankan tugas dan menerapkan budaya sekolah sesuai dengan konsep kebijakan. Dan keempat, faktor struktur birokrasi yaitu model struktur organisasi sekolah yang digunakan adalah model top downer yang berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran warga sekolah untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam membuat atau memperbaiki sistem kebijakan di sekolah.
8
Hartono, Hartono. "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 11, no. 1 (February 19, 2019): 74. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v11i1.458.
Full textAbstract:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ketika negara tidak mampu melaksanakan amanat undang-undang ini maka negara seharusnya menghindarkan anak-anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara. Sistem peradilan pidana anak lebih ditekankan pada aspek pembinaan anak melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi dan tetap harus melalui pendekatan keadilan restoratif. Minimnya kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial juga menjadi kendala tersendiri. Di Indonesia ada banyak institusi yang memiliki minat dengan anak, baik lembaga pemerintah seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga sosial lainnya. Dengan banyaknya lembaga yang terkait seharusnya bisa dijadikan peluang dan tantangan bagaimana bisa mewujudkan kerjasama baik dalam bentuk MoU, kemitraan dan kerjasama lainnya untuk bersama-sama membangun anak yang sedang menjalani pidana penjara melalui pembinaan khususnya di bidang pendidikan. Untuk memujudkan hal tersebut di atas maka perlu dibangun kerjasama antar instansi misalnya untuk penyelenggaraan pendidikan formal dan informal menjadi tanggung jawab kementerian pendidikan, termasuk untuk mengeluarkan sertifikat bahwa anak telah memiliki kemampuan tertentu tanpa memberikan stigma negatif terhadap anak dan termasuk penyelenggaraan pelaksanaan dan standar pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, tanpa adanya diskriminasi yang merupakan hak untuk tumbuh kembang seperti yang termuat di dalam konvensi hak anak bagian daripada pemenuhan hak asasi manusia.
9
Rosyda, Farrah Syamala. "Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo." Amnesti Jurnal Hukum 2, no. 1 (February 24, 2020): 43–56. http://dx.doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.651.
Full textAbstract:
Hak anak salah satunya adalah hak pendidikan. Hak ini tetap melekat pada anak meskipun anak sedang dihadapkan dengan proses hukum atau pemidanaan dalam hal ini disebut anak pidana. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk pembinaan di LPKA sebagai upaya pembinaan dan persiapan masa depan bagi anak pidana. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak pendidikan untuk anak pidana dilihat dari bentuk-bentuk dan prosesnya di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terkait implementasi hak pendidikan untuk anak pidana di LPKA yang akan dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah nasional dan buku ajar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sebagai satu-satunya lembaga pemasyarakatan khusus anak yang ada di Jawa Tengah. Data sekunder didapatkan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang terkait. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Hak pendidikan diberikan dalam bentuk pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan dan pendidikan anak. Berbagai hak pendidikan diberikan dengan kerjasama berbagai instansi seperti dinas pendidikan, dinas sosial, kementerian agama dan lain sebagainya. Proses pemberian hak pendidikan diberikan pada tahap pembinaan awal di LPKA Kutoarjo.
10
Yusuf, Mohamad, Ardin Ardin, and Muliadi Muliadi. "Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Kolaboratif Sains 5, no. 5 (April 25, 2022): 243–47. http://dx.doi.org/10.56338/jks.v5i5.2415.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. Dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dilakukan dengan menggunakan model penyelenggaraan pembelajaran pendidikan dan pengajaran kesetaraan (paket A, B, C) yang merupakan salah satu model alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan berkelanjutan bagi anak yang diterapkan di LPKA Kelas IIA Palu (2) Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan yakni, pertama, minimnya tenaga pendidik (guru), kedua, kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang proses pendidikan dan pengajaran serta kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas IIA Palu. Adapun Saran Penelitian adalah (1)Sebaiknya pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Palu dalam Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran harus dilaksanakan dengan maksimal, mengingat hak-hak tersebut telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan tata cara pelaksanaannya jelas dalam peraturan-pemerintah (2) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Palu harus memberikan solusi secepatnya agar pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan dalam hal pendidikan dan pengajaran dapat terlaksana dengan baik, sehingga anak didik pemasyarakatan memiliki bekal dan kemampuan pada saat keluar dari LPKA suatu saat nanti.
11
Siregar, Juliana, Olivia Feby Mon Harahap, and Heka Afriannur. "PENYULUHAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PRIA DI LAPAS." Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA) 5, no. 3 (December 30, 2023): 230. http://dx.doi.org/10.51933/jpma.v5i3.1242.
Full textAbstract:
Adapun tujuan daripada penyuluhan ini adalah untuk memberikan pendiikan dalam pembinaan terhadap Narapidana di Lapas padangsidimpusn tenggra dengan tujuan pembinaan yang tertuang dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 12 Pada Tahun 1995 tentang lambaga pemasyrakatan,dan juga untuk menentukan tentang tata cara pembinaan yang harus dilakukan kepada Narapidasna di lembaga Pemasyarakatan Keccamatan Padangsidimpuan Tenggara Tahun 2023 dan dqata yang diambil melalui angket,dokumentasi dan observasi di lembaga Pemasyarakatan Padangsidimpuan Tenggara,Narapidana dan juga Petugas Lembaga Pemasyarakatan,berdasarkan hasil analisa tersebut maka ditemukan jawaban tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Negara Republik Indonesia Nomor 12 thun1995 Tentang lembaga Pemasyarakatan dengan Pembinaan narapidana Di lapas Padangsidimpuan Tenggara sebagian besar sudah baik,namun ada juga beberapa hal yang harus diperbaiki.
12
Rendi Satriawan Sandi, Binti Maunah, and Asrop Syafi'i. "Pengawasan dan Pembinaan SDM dalam Meningkatkan Minat Masyarakat di Lembaga Pendidikan Islam." Jurnal Administrasi Pendidikan Islam 5, no. 2 (September 23, 2023): 145–53. http://dx.doi.org/10.15642/japi.2023.5.2.145-153.
Full textAbstract:
Artikel ini menguraikan tentang pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia dalam meningkatkan minat masyarakat di lembaga pendidikan islam. Adapun fokus pada artikel ini adalah pengertian dan upaya pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia dalam meningkatkan minat masyarakat di lembaga pendidikan islam. Tujuan penulisan artikel ini adalah pemaparan bagaimana pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia di lembaga sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan islam. Artikel ini menggunakan metode penelitian analisis kepustakaan yaitu dengan memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh teori-teori bahasan dan membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan rujukan faktual lainnya.
13
Ahmad, Gunaldi. "HAKIKAT PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK." Journal ISTIGHNA 1, no. 1 (January 28, 2019): 42–59. http://dx.doi.org/10.33853/istighna.v1i1.17.
Full textAbstract:
Perubahan terus terjadi pada penanganan dan pembinaan anak-anak nakal di Indonesia. Peraturan tata laksana pembinaan terus dilakukan. Dari Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Undang-undang Peradilan Anak saat diubah menjadi Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karakteristik undang-undang yang relatif baru ini memiliki karakteristik utama yakni memberikan perlindungan kepada anak yang bermasalah dengan hukum serta sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak. Pendidikan di LPKA sudah terlaksana dengan segala keterbatasan serta mampu membawa perubahan perilaku anak pemasyarakatan untuk lebih baik maka pendidikan dapat mengembalikan jati diri anak. Pendidikan yang diselenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diharapkan dapat mencapai cita-cita “anak” agar lebih bermanfaat setelah selesai menjalani pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Selanjutnya LPKA ditantang untuk melakukan modernisasi dalam bidang pendidikan.
14
Darwanta, Agus. "PENERAPAN PRINSIP TERBAIK UNTUK ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK." Reformasi Hukum 24, no. 1 (July 27, 2020): 60–76. http://dx.doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83.
Full textAbstract:
Hukum sebagai sarana pembinaan sangat dibutuhkan dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak sebagai korban tindak pidana. Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak seharusnya dijadikan perhatian bagi Pemerintah Indonesia karena kondisi yang ditemukan pada tahap pasca adjudikasi, anak didik pemasyarakat yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sangat memprihatinkan. Indonesia menjamin hak asasi setiap warga negaranya dalam konstitusi, termasuk jaminan dan perlindungan atas hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Rumusan masalah bagaimana penerapan prinsip terbaik untuk anak dalam pemenuhan hak anak di lembaga pembinaan khusus anak? Tujuan penelitian yaitu menganalisa penerapan prinsip terbaik untuk anak dalam pemenuhan hak anak di lembaga pembinaan khusus anak. Kegunaan penelitian dapat memberikan informasi kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak tentang penerapan prinsip terbaik untuk anak dalam pemenuhan hak anak. Metode Penelitian yang digunakan yuridis-normatif. Hasil menunjukan bahwa salah satu ciri prnsip terbaik untuk anak tercermin dalam diwajibkannya pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam LPKA baik pendidikan formal maupun pendidikan informal sehingga hak pendidikan terpenuhi. Kesimpulan bahwa penerapan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan prinsip terbaik untuk anak di LPKA belum dilaksanakan secara optimal karena LPKA belum semuanya melaksanakan program pembinaan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum.
15
H, Rahma, Heri Tahir, and Mustari Mustari. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros." Phinisi Integration Review 4, no. 1 (February 20, 2021): 44. http://dx.doi.org/10.26858/pir.v4i1.19338.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1)upaya pemenuhan hak pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ; (2) mengetahui faktor determinan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dimana jenis penelitian ini dilakukan dengan mengamati subjek dan objek yang akan diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Fakta yang ditemukan dideskripsikan secara mendalam. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis dengan reduksi, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pidana sudah terlaksana namun belum secara maksimal dengan diterapkannya 3 (Tiga) program pendidikan non formal yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros yaitu pertama pendidikan kepribadian yang terdiri dari pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kemampuan intelektual, pendidikan kesadaran berbangsa, bernegara., dan pendidikan sadar hukum. kedua pendidikan kemandirian terdiri dari keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan keterampilan sesuai minat. ketiga pendidikan dan pelatihan kesehatan jasmani dan rohani. Untuk pemenuhan pendidikan formal belum berjalan dengan baik. Faktor Determinan dalam pemenuhan Hak Pendididkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya tenaga pendidik, kurangnya suplai anggaran untuk pendidikan, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang masih kurang, blok anak pidana dan blok narapidana dewasa tergabung.
16
Ananda, Wahyu. "Pelaksanaan Pendidikan Formal Bagi Anak Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan." Jurnal Pendidikan 8, no. 2 (July 3, 2020): 135–44. http://dx.doi.org/10.36232/pendidikan.v8i2.395.
Full textAbstract:
Abstrak: Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan pendidikan Formal bagi anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yang bersikap deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Anak didik yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah seorang anak yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat, sehingga mendapat pembinaan dan pendidikan agar mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di masyarakat, pelaksanaan pembinaan dan pendidikan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam istilah pemasyarkatan anak ini dikenal dengan sebutan “Anak Didik”. Anak yang ditempatkan di Lembaga sebagai yang dimaksud dalam pasal (31) ayat (1) UUD 45 berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuan serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan yang diberikan bertujuan selain ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini anak didik juga dalam pembinaan memberikan bekal setelah anak didik kembali ke masyarakat, mereka akan menjadi warga masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan pelanggaran hukum lagi tetapi dapat berperan aktif dalam pembangunan.
17
Sukriadi, Sukriadi, Nurlin Nurlin, Samar Samar, and Hermawati Mappiwali. "Pembinaan Keagamaan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Mushalla Attawwab di Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor." Jurnal Pengabdian Dharma Laksana 6, no. 1 (July 19, 2023): 166. http://dx.doi.org/10.32493/j.pdl.v6i1.32173.
Full textAbstract:
Permasalahan yang terjadi saat ini sangat dirasakan dengan bergesernya kondisi yang terjadi dalam dunia pendidikan agama terutama dalam peningkatan karakter manusia dalam memahami secara jelas alquran kepada anak-anak yang ada disekitar kita. Disamping itu juga kurangnya pemahaman dalam manajemen pengelolaan pendidikan keagamaan seperti Taman Pendidikan Alquran yang menjadi masalah utama di kabupaten Biak Numfor terutama di kampung Inggiri. Adanya kondisi ini perlu ada pembinaan dan pendampingan sehingga Lembaga pendidikan keagamaan dapat maju dan berkembang dengan baik. Adapun mitra dalam pembinaan ini adalah guru santri itu sendiri bersama dengan pemerintah setempat. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini adalah penyuluhan dan pelatihan dengan langkah-langkah kegatan; 1) Persiapan, 2) Pelaksanan, dan 3) Evaluasi. Hasil dari kegiatan pembinaan ini terjadi pengembangan lembaga secara signifikan sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditargetkan. Kegitan-kegitan pembinaan masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lembaga pendidikan ke agaman seperti TPA makin maju dan berkembang di Kabupaten Biak Numfor pada Umumnya.
18
Rohmadi, Rohmadi, Bambang Wahrudin, and Wawan Kusnawan. "MODEL PEMBINAAN KOMPETENSI AIK GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH PONOROGO." SUHUF 33, no. 2 (October 1, 2021): 152–68. http://dx.doi.org/10.23917/suhuf.v33i2.16583.
Full textAbstract:
Pendidikan adalah salah satu pilar dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Ibarat kata menjadi primadona bagi masyarakat jika membicarakan pendidikan Muhamamadiyah. Karena tak sedikit sekolah/Madrasah Muhammadiyah yang mampu menceatak alumni dengan kualitas yang baik sehingga kebermanfaatanya sangat dirasakan oleh masyarakat. Namun demikian, tidak semua sekolah/madrasah Muhammadiyah mampu menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul, melainkan banyak diantaranya yang dalam ekeadaan memprihatinkan. Muhammadiyah Ponorogo setidaknya memiliki 8 (delapan) madrasah tsanawiyah (MTs) atau setingkat dengan sekolah menengah pertama (SMP). Delapan MTs yang ada tersebut secara kuantitas siswa mayoritas tidak mencapai 100 siswa dalam satu sekolah. Hanya satu sekolah yang jumlah muridnya lebih dari 100 siswa yaitu MTs Muhammadiyah 2 Jenangan Ponorogo. Hal tersebut menjadi menarik untuk dilakukan penelitian bagaimana model pembinaan AIK guru yang ada di lembaga-lembaga tersebut mengingat bahwa maju mundurnya lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sedangkan sebagai lembaga pendidikan Muhammadiyah Mengingat bahwa Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK) merupakan menjadi indickator utama bagi kompetensi kepribadian dan kompetensi socsial bagi guru yang ada di sumber daya manusia yang ada di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis model pembinaan Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK) guru di MTs Muhammadiyah yang berada di Ponorogo. Dengan Selain mengetahui model pembinaan AIK para guru juga akan dapat disimpulkan silabus dangambaran materi pembinaan AIK yang diterapkan di bagi guru SMP dan MTs Muhammadiyah se-Ponorogo sehingga yang mampudapat menjadi referensi bagi seluruh pengembangan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah yang jugadalam mengemban misi dakwah Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
19
Rusdiyanto, Rusdiyanto. "INTEGRASI PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA." journal TA'LIMUNA 7, no. 1 (August 8, 2018): 13. http://dx.doi.org/10.32478/ta.v7i1.145.
Full textAbstract:
Wacana Integrasi di Indonesia sudah lama digaungkan sebagaimana yang tertuang dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 pasal 30 yang mewajibkan penyelenggaraan pendidikan Agama pada semua strata pendidikan sebagai bentuk kesadaran bersama untuk mencapai kualitas hidup yang utuh. Pelaksanaan pendidikan memiliki dua misi utama yaitu pembinaan daya intelektual dan pembinaan daya moral, Mensinergikan sains dan Islam (Agama) merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan keharusan, karena dengan mengabaikan nilai-nilai Agama dalam perkembangan sains dan tekhnologi akan melahirkan dampak negatif yang luar biasa. Dampak negatif dari kecendurungan mengabaikan nilai-nilai (moral Agama) bisa kita lihat secara emperik pada perilaku korup dan lain sebagaianya yang dilakukan oleh manusia dimuka bumi ini dengan munggunakan kekuatan sains dan tekhnolog. Fokus Pembahasan: Apa Pengertian Integrasi Pendidikan dan Bagaimana Implikasinya terhadap lembaga Pendidikan di Indonesia.
20
Artha, I. Gede Adi, Osgar S. Matompo, and Maisa Maisa. "Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu." Jurnal Kolaboratif Sains 5, no. 3 (March 10, 2022): 135–45. http://dx.doi.org/10.56338/jks.v5i3.2308.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis pencurian. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu secara umum dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu pertama pembinaan kepribadaian yang terdiri dari pembinaan beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan jasmani yang kedua adalah pembinaan kemandirian dimana diajarkan tentang keterampilan terhadap anak narapidana sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, praktiknya pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian tidak berjalan efektif (2) Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis pencurian diantaranya yaitu rendahnya tingkat pendidikan anak residivis tindak pidana pencurian, kendala dibidang keterampilan serta rendahnya kualitas dan kuantitas petugas lembaga pembinaan khusus Anak Kelas II Palu. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pihak LPKA Kelas II Palu lebih fokus dan lebih memperhatikn anak narapidana dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dan melakukan pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik sehingga tidak ada lagi anak residivis tindak pidana pencurian yang masuk di LPKA Kelas II Palu (2) Perlu diadakan pelatihan khusus mengenai pembinaan anal narapidana bagi para Pembina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu agar pembinaan yang dilakukan terhadap anak narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.
21
Ubwarin, Erwin, John Dirk Pasalbessy, and Iqbal Taufik. "PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI TERHADAP ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON." Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, no. 3 (December 17, 2022): 1375–77. http://dx.doi.org/10.31004/cdj.v3i3.7646.
Full textAbstract:
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang beradapan dengan hukum untuk pelaku kejahatan dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, disini yang dirampas hanyalah hak untuk kebebasan, namun hak untuk mengenyam bangku pendidikan tetap diperhatika oleh negara. Pada tahun 2045 Negara Indonesia akan mengalami bonus demografi, untuk itu persiapan generasi bangsa yang bebas korupsi harus juga dilakukan pada anak yang dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, untuk itu kami melakukan pengabdian masyarakat kepada anak yang dibina dengan melakukan di design thinking, ceramah dan role play. Kami berharap agar semua lembaga pemasyarakatan yang khusus anak juga dapat membuat pojok kejujuran agar penanaman nilai kejujuran itu terus ada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dari hasil evaluasi kami, jalannya kegiatan ini berdampak bagi anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
22
Amelia, Amelia, Arimbi Syahkila Simangunsong, Rizki Akmalia, Sylvi Marsella Diastami, Syahfitri Halawa, and Amaluddin Tanjung. "Manajemen Pembinaan Peserta Didik pada Lembaga Pendidikan." Journal on Education 5, no. 2 (January 19, 2023): 3394–403. http://dx.doi.org/10.31004/joe.v5i2.1016.
Full textAbstract:
This article aims to find out and analyze the management of students in educational institutions. This paper examines the management of students in educational institutions. This article method uses the literature study method which relies on data sourced from books, articles in scientific journals related to the subject matter. Management is a process that contributes to individuals and groups understanding how to manage things, just like managing students. Thus the management of students in educational institutions is a process for managing students in order to achieve predetermined educational goals. And those who manage these students are educational institutions (schools) and educators in these educational institutions.
23
Eka Fitriani, Rahma. "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." JURNAL HUKUM PELITA 4, no. 2 (November 28, 2023): 79–92. http://dx.doi.org/10.37366/jh.v4i2.2432.
Full textAbstract:
Sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati, dilindungi, dan diperhatikan secara memadai dalam sistem peradilan pidana. Mengingat semua karakteristik yang sudah dimiliki remaja yang bersalah, hal ini sangat penting dalam kasus mereka. Dalam karya ilmiah ini diuraikan pelaksanaan pembinaan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam hal pembinaan anak narapidana menurut perundang-undangan di Indonesia sudah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus anak. Lembaga pemasyarakatan (lapas) anak telah diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Studi ini melihat bagaimana pembinaan dilakukan di LPKA dan menganalisisnya. Pendekatannya adalah penelitian hukum normatif, yang sangat mengandalkan studi kepustakaan.
24
Dhiniyati, Neneng Whiny. "PEMBINAAN NARAPIDANA MELALUI PENDIDIKAN KETERAMPILAN PEMBUATAN SANDAL UNTUK KEMANDIRIAN." Indonesian Journal of Adult and Community Education 1, no. 1 (September 18, 2019): 1–5. http://dx.doi.org/10.17509/ijace.v1i1.19993.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan keterampilan pembuatan sandal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. (2) Untuk mengetahui bagaimana kemandirian narapidana setelah mengikuti pendidikan keterampilan pembuatan sandal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan khususnya dalam pembinaan keterampilan yang ada di lapas. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya pada bulan Desember 2018. Teknik pengambilan data ini menggunakan teknik purpose sampling, merupakan salah satu teknik menentukan pengambilan sampel dengan sesuai tujuan peneliti , sehingga dengan adanya teknik ini mampu memberikan jawaban yang di harapkan peneliti. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah hasil analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini menunjukan bahwa pembinaan narapiadana melalui pendidikan keterampilan sandal di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Tasikmalaya telah mendekati kebenaran sesuai dengan teori pemasyarakatan yaitu menggunakan atau ada hubungannya dengan 3 pilar pemasyarakatan serta menemukan bahwa hasil dari pembinaan keterampilan pembuatan sandal ini adalah dimana narapidana bisa mendapatkan ilmu pendidikan keterampilan, menyadarkan narapidana serta menghasilkan sebuah barang yang bisa di jual, masyarakatpun mampu berpartisipasi dengan membelinya, dengan adanya pembinaan ini, maka narapidana lembaga pemasyarakatan Kota Tasikmalaya mampu mandiri.
25
Manalu, Dudes, Reagan Surbakti Saragih, and Jaya Tata Hardinata. "Sistem Informasi Berbasis Web Pembayaran SPP Di SMA RK BT Rantauprapat." Jurnal Gemilang Informatika (GIT) 2, no. 1 (March 3, 2024): 1–6. http://dx.doi.org/10.58369/git.v2i1.168.
Full textAbstract:
Penggunaan teknologi komputer pada saat ini sangat dibutuhkan terutama dalam bidang pengolahan data, baik untuk kepentingan perorangan dan instansi. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan sumbangan pembinaan pendidikan yang diartikan bahwa sumbangan berupa dana untuk pembinaan pendidikan yang berada dalam suatu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan saat ini sebagian besar dalam melakukan pengolahan data pembayaran SPP, osis, kelengkapan sekolah, masih dengan cara mencatat di buku besar termasuk pada sistem pembayaran SPP pada SMA SWASTA RK BINTANG TIMUR RANTAU PRAPAT. Dari permasalahan diatas maka penulis membuat suatu sistem pengolahan data pembayaran yang bertujuan membangun suatu pengolahan data pembayaran SPP yang mudah digunakan dan dapat diandalkan serta menjamin ketersediaan data. Hasil dari studi ini berupa sistem pembayaran yang dapat diimplementasikan pada SMA RK BINTANG TIMUR RANTAU PRAPAT, atau lembaga pendidikan, yang akhirnya bisa digunakan untuk penyimpanan, pengolahan, dan pelaporan data pembayaran yang terkomputerisasi, dalam memberikan pelayanan dan kinerja pembayaran SPP dapat berjalan dengan baik, serta dapat mempercepat dalam pelayanan informasi data bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti siswa, bagian keuangan dan laporan kepada kepala sekolah.
26
Hawi, Akmal. "TANTANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM." Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (August 30, 2017): 143. http://dx.doi.org/10.19109/tadrib.v3i1.1388.
Full textAbstract:
Perkembangan masyarakat sering menimbulkan perubahan dalam pola hubungan ekonomi, sosial dan budaya umat manusia itu sendiri. Tak jarang perubahan itu menimbulkan keguncangan sosial jika tidak dilakukan persiapan (pembinaan dini) dengan sebaik-baiknya. Salah satu persiapan yang dapat dilakukan ialah membenahi jalur pendidikan dan membuatnya relevan sedemikian rupa sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan sanggup membaca tanda-tanda zaman. Pendidikan di negeri ini pun diharapkan sanggup menjawab atau memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat menangkap isyarat zaman. Namun, masalah yang dihadapi lembaga pendidikan Islam untuk sampai ke sana tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak tantangan yang harus dihadapi serta segera dicarikan solusinya Tulisan ini mengemukakan berbagai tantangan pendidikan Islam berikut tawaran upaya yang perlu dilakukan.
27
Anggara, Baldi. "PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAKJO PALEMBANG." Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (August 30, 2017): 162. http://dx.doi.org/10.19109/tadrib.v3i1.1389.
Full textAbstract:
Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, bahwa pembinaan yang diberikan bagi Anak Binaan sudah selayaknya harus di perhatiakan dengan baik. Anak merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu, anak harus diberikan kasih sayang agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Seorang anak yang tidak mendapat kasih sayang, ia akan cenderung menjadi anak yang nakal dan akibatnya dapat melakukan perbuatan yang menyimpang yang melanggar undang-undang. Anak yang demikian harus menjalani proses pidana yang berujung pada suatu pembinaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Salah satu bentuk pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah pembinaan yang bersumber pada individu anak. Pembinaan itu disebut dengan pembinaan anak secara perorangan (individual treatment).Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menganggkat fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan data apa adanya.Pelaksanaan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan keagamaan Islam juga tidak terlepas dari kendala yang ada, baik itu struktur, substansi, dan kultur. Pada struktur, pembinaan anak perorangan memerlukan kuantitas dan kualitas dari tenaga pembina yang berhadapan langsung dengan anak didik. Pada substansi, peraturan perundang-undangan mengenai anak mengakibatkan timbulnya stigma yang membekas pada diri anak. Pada kultur, sangat dibutuhkan peran pihak di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), yaitu keluarga dan masyarakat.Dari ketiga kelemahan tersebut hanya menekankan pada kesejahteraan anak mendorong munculnya pembinaan restoratif. Pembinaan secara restoratif dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang ada disekitarnya, yaitu pelaku, keluarga, masyarakat, dan tidak tertutup kemungkinan korban sehingga membina anak dilakukan secara lebih manusiawi karena juga tetap diperhatikan kepentingan lainnya, yaitu masyarakat dan korban.Hal lain yang mendukung keberhasilan pembinaan anak didik pemasyarakatan adalah adanya partisispasi dari orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dengan memperhatikan dan bersikap mau menerima anak tersebut, maka program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) akan berjalan dengan baik dan berhasil.
28
Hilmiati, Hilmiati. "Pembinaan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Desa Sembalun Bumbung." Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 7, no. 2 (July 4, 2022): 188–94. http://dx.doi.org/10.36312/linov.v7i2.715.
Full textAbstract:
Kurang pemhaman menegemen pengelolaan lembaga pendidikan keagaaman seperti Taman pendidikan Alquran (TPQ) dan Pondok pesantren menjadi masalah utama lembaga pendidikan keagaaman di desa Sembalun Bumbung kurang maju. Adanya kondisi ini perlu ada pembinaan dan pendampingan sehingga Lembaga pendidikan keagamaan dapat maju dan berkembang. Adapun mitra dalam kegitan ini adalah Lembaga keagamaan yang ada di desa Sembalun Bumbung. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah pembinaan kepala lembaga pendidikan ke agamaan di desa sembalun Bumbung. Mitra dalam kegitan ini adalah Taman Pendidikan Alquran (TPQ) yang ada diwilayah sembalun bumbung. Metode pelaksanaan dari kegitan ini adalah penyuluhan dan pelatihan dengan langkah-langkah kegatan; 1) Persiapan, 2) Pelaksanan, dan 3) Evaluasi. Hasil dari kegiatan pembinaan ini terjadi pengembangan lembaga secara signifikan sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditargetkan. Kegitan-kegitan pembinaan masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lembaga pendidikan ke agaman seperti TPQ makin maju dan berkembang. Guidance on the Management of Religious Education Institutions in Sembalun Bumbung Village Lack of understanding of the management of religious education institutions such as the Qur'an education park (TPQ) and Islamic boarding schools is the main problem for religious education institutions in the less developed village of Sembalun Bumbung. With this condition, there needs to be guidance and assistance so that religious education institution can progress and develop. The partners in this activity are religious institutions in Sembalun Bumbung village. The purpose of this community service is to foster the head of a religious education institution in the village of Sembalun Bumbung. The partner in this activity is the Qur'an Education Park (TPQ) in the Sembalun Bumbung area. The implementation method of this activity is counseling and training with activity steps; 1) Preparation, 2) Implementation, and 3) Evaluation. The results of this coaching activity resulted in significant institutional development in accordance with the expectations and goals that have been targeted. Development activities still need to be carried out on an ongoing basis so that religious education institutions such as TPQ are more advanced and developed.
29
Mawardi, Mawardi, Akhmad Alim, and Anung Al Hamat. "Pembinaan Akhlak Dalam Kegiatan Rohani Islam di SMK Negeri 1 Gunung Putri Bogor." Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial 6, no. 1 (January 25, 2021): 19–34. http://dx.doi.org/10.37216/tarbawi.v6i1.352.
Full textAbstract:
Dekadensi akhlak yang terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat semakin mengkhawatirkan, termasuk di dalamnya adalah dekadensi akhlak di dalam lembaga pendidikan yang dimiliki oleh para peserta didik (murid) yang tidak mencerminkan akhlak islami. Pendidikan yang selama ini diharapkan mampu memberikan nilai positif pada pembentukan akhlak peserta didik dari hasil pembelajaran di dalam kelas yang disampaikan oleh seorang pendidik ternyata belum mampu memberikan perubahan yang berarti kearah pembentukan akhlakul karimah yang diharapkan oleh guru, orangtua maupun lingkungan sekitar (masyarakat). Oleh karena itu, perlu adanya program pembinaan akhlak yang dilakukan oleh lembaga pendidikan pemerintah maupun lembaga pendidikan swasta (formal atau non formal) secara berkesinambungan, agar output yang diharapkan dari hasil pendidikan bisa terealisasi dengan baik.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program pembinaan akhlak dalam kegiatan rohani Islam (Rohis) di SMK Negeri 1 Gunung Putri Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif jenisnya penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil temuan yakni program pembinaan akhlak di SMK Negeri 1 Bogor terdiri dari program kegiatan yaumiyah (harian), program kegiatan usbuiyah (mingguan), program kegiatan syahriyah (bulanan), dan program kegiatan sanaiyah (tahunan).
30
N, Abd Muid, and Rizka Arfeinia. "KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM." Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 2 (August 10, 2020): 280–98. http://dx.doi.org/10.36671/andragogi.v2i2.105.
Full textAbstract:
Tulisan ini membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Tulisan ini memfokuskan bahasannya pada bagaimana posisi madrasah dalam kerangka otonomi daerah khususnya dalam menyikapi Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam proses kerjanya, penelitian menggunakan studi literatur yang terkait dengan posisi madrasah dalam otonomi daerah. Kajian ini memperlihatkan bahwa posisi madrasah menjadi tanggung, yaitu tetap dikelola oleh pemerintah pusat pada saat yang sama, semua sekolah lainnya telah didesentralisasikan pengelolaannya. Karenanya madrasah menjadi sebuah anomali pada era otonomi yang berkembang dewasa ini. Kesimpulan dari kajian ini adalah undang-undang yang berlaku secara umum masih belum banyak memperhatikan eksistensi madrasah baik dalam kebijakan pembinaan pendidikan, anggaran maupun bantuan sarana prasarana. terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah yang tidak mempertimbangkan aspek rasionalisasi anggaran pendidikan dengan jumlah lembaga yang berada dibawah pembinaan Kementerian pendidikan dan kebudayaan dan lembaga pendidikan yang berada dibawah pembinaan Kementerian agama, sehingga undang-undang tentang otonomi daerah tersebut perlu ditinjau ulang.
31
Sinaga, Edward James. "Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Tingkat II, III, Dan IV dalam Proyek Perubahan di Kementerian Hukum dan HAM RI." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 1 (March 29, 2018): 39. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.39-56.
Full textAbstract:
Pemimpin dapat dibentuk melalui berbagai cara. Salah satu cara untuk pembentukan kemampuan kepemimpinan adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihankepemimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18, 19, dan 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV.Pendidikan dan pelatihan tersebut menggunakan pendekatan atau pola yang baru dengan proyek perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan dan pelatihanserta kesinambungan proyek perubahan. Penelitianini meliputi tigahal yaitu perencanaan proyek perubahan, pelaksanaan pasca pendidikan dan pelatihan, serta harapan dan tantangan dalam pelaksanaannya.Salahsatukuncikeberhasilanproyekperubahanadalahkedisiplinandalam eksekusi, sehingga proyek perubahan dapat diimplementasikan. Untuk itu perlu pengaturan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan melalui peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
32
Mukminin, Nasrul, Constantin Constantin, Ridwan Ridwan, and Ririn Anggraini. "PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MUARA BULIAN JAMBI." Smart Kids: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini 3, no. 2 (December 31, 2021): 89–98. http://dx.doi.org/10.30631/smartkids.v3i2.93.
Full textAbstract:
Penelitian ini membahas tentang pembinaan terhadap narapidana anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Muara Bulian Jambi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembinaan narapidana anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual di lembaga pembinaan khusus anak.Pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriftif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah pembinaan terhadap narapidana anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan diadakannya kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan dan bernilai baik di masyarakat.
33
Shaliadi, Ikrom, and Ahmad Andry Budianto. "Khuruj Fisabilillah Pendekatan Baru untuk Pembinaan Karakter Kalangan Pelajar." Molang : Journal Islamic Education 1, no. 01 (January 18, 2023): 55–68. http://dx.doi.org/10.32806/jm.v1i01.230.
Full textAbstract:
Tulisan ini menyajikan konsep Jama’ Tabligh yang terkontruksi dalam kegiatan khuruj fisabiillah yang memberikan kontribusi berharga bagi keberhasilan pembinaan akhlak bagi peserta didik di MA. Mansyaul Ulum. Hal ini juga menawarkan paradigma yang berbeda dalam mengembangkan konsep pembangunan karakter di lembaga pendidikan. Artikel ini terinspirasi dari kurang efektifnya pembelajaran karakter di berbagai lembaga pendidikan formal. Dengan demikian, sekolah yang berhasil menanamkan pendidikan karakter dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan pendidikan karakter. Kajian ini berfokus pada model pendidikan karakter yang dikembangkan oleh MA. Mansyaul Ulum dan menawarkan perspektif alternatif pengembangan pendidikan karakter di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan desain fenoemnologis. Kajian menunjukkan bahwa model pendidikan karakter di MA. Mansyaul Ulum melalui pendekatan multidisiplin sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi pengembangan pendidikan karakter. Studi ini menunjukkan bahwa khuruj fisabiillah menjadi alternatif pengembangan pendidikan karakter.
34
Tobing, Januar, and Rahul Ardian Fikri. "Upaya Pembinaan terhadap Wargabinaan Wanita yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan." Action Research Literate 7, no. 1 (October 13, 2023): 9–18. http://dx.doi.org/10.46799/arl.v7i1.176.
Full textAbstract:
Adapun bagi perempuan yang melakukan pembunuhan adalah melakukan tindak pidana tersebut di lembaga pemasyarakatan.Kehidupan seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan banyak menghadapi permasalahan psikologis yang berbeda-beda, antara lain hilangnya kepribadian karena peraturan dan tata cara hidup di lembaga pemasyarakatan, narapidana selalu berada dalam pengawasan petugas, seperti hilangnya otonomi.kebebasan berpendapat dan hiburan, kebebasan berkomunikasi dengan siapapun.Dibatasi, narapidana kehilangan pelayanan yang berarti tidak bisa mengurus diri sendiri, kehilangan rasa cinta terhadap keluarga, kehilangan harga diri, kehilangan rasa percaya diri, dan kehilangan kreativitas.Permasalahan riset ini adalah Bagaimana upaya pembinaan terhadap wanita pelaku tindak pidana pembunuhan Di Lembaga Pemasyiarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan. Adapun tujuan riset adalah menganalisis upaya pembinaan terhadap wanita pelaksana tindak pidana pembunuhan diLembaga Pemasyiarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan. Hasil dari penelitian adalah upaya pembinaan yang dilaksanakan lembaga dalam menghadapi efek psikhologis bagi narapidanan wanita yang melakukan kejahatan pembunuhan dapat diberi suatu pembinaan. Adapun kriteria pembinaan dimaksud diantaranya (a) Pembinaan yang bersifat mandiri, keahlian dan edukasi. (b) Pembinaan yang bersifat perorangan termasuk diantaranya pengajian, pendidikan hokum, kejiwaaan, serta melkukannkegitan pisik seperti olahraga, dan kegiatan sosial.
35
Latifah, Eny, and Yusuf Yusuf. "PEMBINAAN KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) SEBAGAI BENTUK PENGABDIAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN." Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka 2, no. 04 (July 15, 2023): 427–35. http://dx.doi.org/10.62668/sabangka.v2i04.712.
Full textAbstract:
Program Kementrian Agama Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama salah satunya adalah Kompetisi Sains Madrasah (KSM). Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan yang ada perlu adanya pembinaan dalam mendorong program KSM yang ada. Tujuan pengabdian adalah untuk memberikan pembinaan bagi siswa tingkat Madrasah Ibtidaiyah dalam KSM dalam bidang IPA dan Matematika Integrasi Agama. Hasil pengabdian masyarakat adalah (1) Pembinaan diberikan kepada dalam bentuk pemberian materi, uji coba dan evaluasi; (2) Pembinaan dalam bentuk dampingan dalam memberikan motivasi dan arahan dalam mengikuti KSM; dan (3) Pembinaan dapat memberikan dampak positif khususnya siswa yang mengikuti KSM dan Lembaga Pendidikan pada umumnya dalam meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan
36
Tunnisa, Rifka, Burhanuddin Burhanuddin, Surianti Surianti, and Suriyati Suriyati. "PEMBINAAN BACA TULIS AL-QUR’AN (BTQ) DI TK/TPA MASJID NURUL AQSA DUSUN LOMPU DESA GONA KECAMATAN KAJUARA." INKAMKU : Journal of Community Service 1, no. 1 (September 30, 2022): 62–68. http://dx.doi.org/10.47435/inkamku.v1i1.1174.
Full textAbstract:
Taman kanak-kanak Al-Qur’an / Taman Pendidikan Al-Qur’an didirikan oleh lembaga penyelenggaraan di tengah-tengah masyarakat komunitas muslim yang keberadaannya dimasukkan untuk mendukung usaha pemerintah menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional yang bukan hanya mengandalkan intelektual belaka, namun juga pembinaan akhlak. Pendidikan Al-Qur’an mendapat dukungan positif dari lembaga-lembaga pengajian/pendidikan dan juga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Qur’an. Tujuan dari pembinaan ini untuk menyiapkam para santri agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang Qur’ani, mencintai Al-Qur’an sebagai pedoman dan pandangan hidup sebagai lingkungan pergaulan yang sehat dan jasmani di Masjid Nurul Aqsa Dusun Lompu Desa Gona Kecamatan Kajuara. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak santri tidak ada motivasi atau semangat untuk belajar membaca Al-Qur’an dan juga banyak santri tidak datang belajar karena apa yang mereka harapkan tidak sesuai. Jadi kesimpulannya adalah mahasiswa KKNP bekerja sama dengan guru mengaji dan memberikan pemahaman kepada guru mengaji dalam proses pembinaan TK/TPA sehingga santri merasakan proses belajar sesuai apa yang mereka harapkan.
37
Sarnoto, Ahmad Zain, and Nanang Gunadi. "KEPEMIMPINAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU." Madani Institute : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan dan Sosial-Budaya 2, no. 1 (February 11, 2013): 57–66. http://dx.doi.org/10.53976/jmi.v2i1.105.
Full textAbstract:
Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan menggerakkan semua personil satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogik atau tindakan (tingkah laku) di antara individu-individu dan kelompok-kelompok yang menyebabkan mereka bergerak ke arah tercapainya tujuan-tujuan pendidikan
Tanggung jawab guru tersebut pada gilirannya menuntut manajemen sekolah untuk secara sinambung mengembangkan profesionalitas guru, lantaran bukan saja pada satu sisi subject matter jadi bertambah luas, namun mengajar itu sendiri jadi lebih kompleks dan lebih menantang. Siswa sebagai mitra guru dalam mengembangkan ilmu, yang pada dirinya memiliki rasa tanggung jawab untuk lebih berhasil dan lebih baik dari generasi sebelumnya, merupakan sisi lain yang menantang guru untuk lebih berhasil dan lebih baik dari generasi sebelumnya, merupakan sisi lain yang menantang guru untuk selalu memberi materi yang relevan dan up-to-date
38
Arjoni, Arjoni, and Tutut Handayani. "Peran Madrasah dalam Menangkal Dampak Negatif Globalisasi terhadap Perilaku Remaja." JIP: Jurnal Ilmiah PGMI 3, no. 1 (August 30, 2017): 1–14. http://dx.doi.org/10.19109/jip.v3i1.1373.
Full textAbstract:
Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan Pendidikan Agama Islam adalah salah satu solusi untuk memberikan dasar Pendidikan Agama Islam kepada anak dengan memberikan pelajaran akidah akhlaq dan pelajaran-pelajaran agama lainya yang akan menanamkan dasar kepribadian yang baik kepada anak, terutama penanaman pembinaan akhlakul karimah. Diharapkan dengan pembinaan akhlakul karimah ini dapat menangkal dampak negatif globalisasi terhadap perilaku remaja.
39
Qurtubi, Moh, and Saman Hudi. "Kontribusi Pondok Pesantren dalam Pembinaan Pendidikan di Pesantren Nurul Islam 1 Jember." JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN ASWAJA 7, no. 1 (May 1, 2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.56013/jpka.v7i1.1059.
Full textAbstract:
Pesantren adalah simbol pendidikan Islam di Indonesia yang secara historis telah menunjukkan bahwa pesantren mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan Indonesia khususnya pendidikan non formal dan dapat mengangkat harkat dan martabat lembaga pendidikan dan keagamaan, dengan langkah yang pelan, namun pasti gerak langkah pesantren telah memberikan kontribusi dalam pembinaan pendidikan khususnya dalam bidang spiritual, diharapkan santri dan masyarakat akan memiliki sifat jujur, terbuka dan mampu berkarya sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan dilandasi nilai-nilai keagamaan.
Penelitian ini, mengambil obyek penelitian di Nurul Islam 1 Jember. Dengan metode pengumpulan data observasi, interview dan metode dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan tekhnik analisa data dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat study kasus serta tekhnik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, serta proses akhir data yang telah diperoleh dianalisa dengan tekhnik reflektif thinking guna memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Kontribusi Pondok Pesantren Nurul Islam 1 Jember dalam pembinaan pendidikan yaitu dengan mengadakan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial yang di frame dalam bentuk Madrasah Diniyah, Majlis Ta’lim, Kebersihan Lingkungan, Penghijauan dan Pengembangan Unit-Unit Usaha yang meliputi Perdagangan (Koperasi), serta Mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah) dan Lembaga Pendidikan Jalur Luar Sekolah (Madrasah Diniyah, Majlis Ta’lim).
Kata Kunci : Kontribusi, Pondok Pesantren, Pembinaan Pendidikan.
40
Sutrisni, Sutrisni. "PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN." Jurnal Jendela Hukum 3, no. 2 (June 21, 2021): 23–31. http://dx.doi.org/10.24929/fh.v3i2.1401.
Full textAbstract:
Sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, perusahaan dari rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan. Upaya pendidikan untuk semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai lanjut usia, termasuk kecakapan hidup bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman lembaga permasyarakatan.
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup merupakan tugas dan wewenangan pendidikan luar sekolah sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang dirasakan kepada sumber daya manusia yang didasarkan kepada sumber daya manusia pengembangan pendidikan tersebut sangat penting bagi narapidana, karena jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Khususnya di lembaga pemasyarakatan kelas II B Kab. Sumenep.
Penelitian Upaya Peningkatan Pembinaan Narapidana. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini agar dapat memberikan Masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kab. Sumenep untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Berbeda dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga mantan narapidana akan benar-benar menyadari kesalahannya yang pada akhirnya akan menjadi anggota masyarakat berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kab. Sumenep dan instansi terkait untuk dapat mencari upaya penyelesaian dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Sumenep.
41
Nelly Oktavianis, Yunahar Heriyanto ,. "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN SPP PADA SMK NEGERI 04 PEKANBARU BERBASIS DEKSTOP." Jurnal Intra Tech 3, no. 1 (April 30, 2019): 10–15. http://dx.doi.org/10.37030/jit.v3i1.42.
Full textAbstract:
Penggunaan teknologi komputer pada saat ini sangat dibutuhkan terutama dalam bidang pengolahan data, baik untuk kepentingan perorangan, dan instansi. SPP merupakan sumbangan pembinaan pendidikan yang diartikan bahwa sumbangan berupa dana untuk pembinaan pendidikan yang berada dalam suatu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan saat ini sebagian besar dalam melakukan pengolahan data pembayaran SPP masih dengan cara mencatat di buku besar termasuk pada sistem pembayaran SPP pada SMKN 04 Pekanbaru. Permasalahan tersebut di atas maka penulis membuat suatu sistem pengolahan data pembayaran yang bertujuan membangun suatu pengolahan data pembayaran SPP yang mudah digunakan dan dapat diandalkan serta menjamin ketersediaan data. Hasil dari tugas akhir ini berupa sistem pembayaran yang dapat diimplementasikan pada SMKN 04 Pekanbaru, atau lembaga pendidikan, yang akhirnya bisa digunakan untuk penyimpanan, pengolahan, dan pelaporan data pembayaran yang terkomputerisasi, dalam memberikan pelayanan dan kinerja pembayaran SPP dapat berjalan dengan baik, serta dapat mempercepat dalam pelayanan informasi data bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti siswa, bagian keuangan dan laporan kepada kepala sekolah.
42
Darnain, Abdi, Edison Edison, and Sembiring Sembiring. "Gambaran Proses Pendidikan Serta Pembinaan Mental dan Pembentukan Karakter Selama Menempuh Pendidikan Sekolah Penerbang TNI." Edunity : Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan 1, no. 03 (November 10, 2022): 172–80. http://dx.doi.org/10.57096/edunity.v1i03.22.
Full textAbstract:
Kondisi terdapatnya kecelakaan pesawat sangat ditentukan oleh pilot sebagai pengemudi dan pemegang keputusan pertama setelah pesawat mengudara. Salah satu sarana Pembentukan karakter Mental dan Motivasi terhadap budaya pilot di Indonesia selain berasal dari alumni Sekbang IDP/PSDP TNI, mayoritas karakter Mental dan Motivasi juga terbentuk dari Institusi Pendidikan Penerbangan tertua di negeri ini, yakni Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI-Curug). Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai : (1) proses pembinaan serta pembinaan mental Sekolah penerbangan TNI , (2) gambaran pembinaan motivasi sekolah penerbang TNI. Metode yang digunakan dalam penetian ini a adalah dengan melakukan studi pustaka dan sumber informasi lainnya dengan pendekatan secara deskritif ekspolatif. Hasil dari penelitian ini memberikan simpulan bahwa pendidikan di sekbang TNI terdiri dari : Pendidikan selama enam bulan di Lanud Adisumarno Solo,Pendidikan selama duapuluhtigabulan di Lanud Adisucipto Yogyakarta dan Pendidikan elama enam bulan di lembaga pendidikan masing masing Angkatan, bentuk pembinaan mental terdiri atas 3 yaitu pembinaan mental rohani keagamaan (Binroh), pembinaan mental ideologi kebangsaan (Bintalid) dan pembinaan mental tradisi dan kejuangan (Bintra Juang)
43
Shaliadi, Ikrom, and Ahmad Andry Budianto. "KHURUJ FISABILILLAH PENDEKATAN BARU UNTUK PEMBINAAN KARAKTER PELAJAR." Molang: Journal Of Islamic Education 1, no. 01 (January 28, 2023): 56–69. http://dx.doi.org/10.32806/h9hpw136.
Full textAbstract:
Tulisan ini menyajikan konsep Jama’ Tabligh yang terkontruksi dalam kegiatan khuruj fisabiillah yang memberikan kontribusi berharga bagi keberhasilan pembinaan akhlak bagi peserta didik di MA. Mansyaul Ulum. Hal ini juga menawarkan paradigma yang berbeda dalam mengembangkan konsep pembangunan karakter di lembaga pendidikan. Artikel ini terinspirasi dari kurang efektifnya pembelajaran karakter di berbagai lembaga pendidikan formal. Dengan demikian, sekolah yang berhasil menanamkan pendidikan karakter dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan pendidikan karakter. Kajian ini berfokus pada model pendidikan karakter yang dikembangkan oleh MA. Mansyaul Ulum dan menawarkan perspektif alternatif pengembangan pendidikan karakter di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan desain fenoemnologis. Kajian menunjukkan bahwa model pendidikan karakter di MA. Mansyaul Ulum melalui khuruj fisabiillah menjadi alternatif pengembangan pendidikan karakter. Beberapa temuan penelitian ini adalah: pertama JT melakukan inovasi terhadap pembentukan karakter dikalangan pelajar dengan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh pemahaman Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi terhadap anjuran amar ma’ruf nahi mungkar; kedua, untuk menghilangkan sifat individualis dan hidones pelajar, JT menekankan pada pentingnya hidup zuhud; ketiga, secara praktis konsep pendidikan yang ditawarkan JT dengan pendekatan tarekat mampu melahirkan sikap loyalitas dan militansi terhadap pelajar, sehingga mampu melahirkan keinginan untuk menjalankan anjuran agama
44
Muslimin, Al Muhajir. "POLITIK PENYETARAAN DAYAH DI ACEH." Jurnal Pemikiran Keislaman 25, no. 2 (September 20, 2014): 362–81. http://dx.doi.org/10.33367/tribakti.v25i2.192.
Full textAbstract:
Hubungan antara lembaga pendidikan dan politik bukan sekadar hubungan saling mempengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara atau daerah. Dayah sebagai lembaga pendidikan tertua di Aceh, telah memainkan perannya dalam membangun negeri ini, mengalami pasang surut dalam legalitasnya. Pasca Tsunami dan MOU Helsinki, dayah “meminta hak” agar tidak lagi dianak tirikan dengan lembaga pendidikan lain yang ada di Aceh. Hasil usahanya, Dayah akhirnya mendapatkan legalitas dari Pemerintah Aceh sebagai lembaga Formal yang disejajarkan dengan pendidikan formal lainya, serta alumninya bisa diterima dibeberapa instansi pemerintah dan swasta, walaupun dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh yang dibentuk lewat Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPDA). Fenomena sekarang telah menunjukkan bahwa Dayah dan Pemerintah Aceh telah memiliki simbiosis mutualisme antara keduanya.
45
Senandi, Winna Amelia A., and Thresia Hilda M. Y. Krey. "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAYAPURA." Jurnal Hukum Ius Publicum 5, no. 1 (April 22, 2024): 26–40. http://dx.doi.org/10.55551/jip.v5i1.81.
Full textAbstract:
Penelitian dengan judul “Efektifitas Pelaksanan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Jayapura” dilakukan di Jayapura. Tujuan penulisan adalah Untuk Mengetahui bentuk pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura.Untuk Mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil dari penelitian menunjukan Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura adalah Bentuk Pelaksanaan pembinaannya digolongkan ke dalam dua bentuk yaitu: (1) Fisik/jasmani, seperti olahraga seperti senam, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, futsal, (2) Sosial: Menerima kunjungan dari keluarga; (3) spiritual (kerohanian); (4) Kesadaran berbangsa dan bernegara; (5) Kemampuan intelektual/ kecerdasan; (6) Program Pembinaan keterampilan (menari, bermain musik, melukis, menyanyi, puisi) (7) Program kemandirian misalnya dalam bentuk berkebun, peternakan atau perikanan, pertukangan, otomotif dan kerajinan tangan. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura adalah Dari segi pemenuhan hak anak dalam hal Pendidikan, Keterbatasan Sarana dan fasilitas pembinaan, Kualitas program pembinaan, Rendahnya Tingkat kedisiplinan, Petugas (SDM), Lokasi LPKA yang Jauh, Kendala air bersih dan jaringan internet, Anggaran yang tersedia terbatas (Masalah dana), Ketiadaan Dokter yang bertugas di Klinik LPKA, dan Kurangnya psikolog anak Akhirnya, Pola pembinaan terhadap anak harus benar-benar dilaksanakan dan didasarkan pada peraturan yang berlaku dengan memenuhi segala bentuk hak-hak anak pelaku tindak pidana.
46
Zainuri, Zainuri. "PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN SUMENEP." Jurnal Jendela Hukum 6, no. 2 (September 13, 2021): 8–16. http://dx.doi.org/10.24929/fh.v6i2.1555.
Full textAbstract:
Sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, perusahaan dari rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan. Upaya pendidikan untuk semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai lanjut usia, termasuk kecakapan hidup bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman lembaga permasyarakatan.
Peningkatan Pembinaan Narapidana. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini agar dapat memberikan Masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kab. Sumenep untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Berbeda dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga mantan narapidana akan benar-benar menyadari kesalahannya yang pada akhirnya akan menjadi anggota masyarakat berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kab. Sumenep dan instansi terkait untuk dapat mencari upaya penyelesaian dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Sumenep.
47
Azizah, Hafidzotul, and Hafidzotun Nafi’ah. "Implementasi Filantropi Islam dalam Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam di Lazis UNISIA Yogyakarta." Educational Journal of Islamic Management 2, no. 2 (December 16, 2022): 71–79. http://dx.doi.org/10.47709/ejim.v2i2.1936.
Full textAbstract:
Penelitian ini membahas tentang praktik filantropi islam dalam pembiayaan lembaga pendidikan islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran umum filantropi Islam yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) khususnya di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS) UNISIA dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan kajian pustaka (literatur review). Adapun pengumpulan sumber data pokok diperoleh dari artikel, jurnal, buku. Teknik pengumpulan data diambil melalui wawancara kepada narasumber terkait. Peran Lazis UNISIA dalam pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Program yang dilakukan di lembaga tersebut adalah (1) Beasiswa Prestasi, (2) Pembinaan Beasiswa Prestasi, (3) Beasiswa Nusa Excelentia (NEXT), (3) Galang Madrasah. Keywords: filantropi Islam, pembiayaan, lembaga pendidikan Islam.
48
Pradana, Rizky, and Joko Setiyono. "Peran Pendidikan Pancasila Terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme Di Kalangan Pelajar." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (May 28, 2021): 136–54. http://dx.doi.org/10.14710/jphi.v3i2.136-154.
Full textAbstract:
Penanggulangan terorisme di Indonesia berada pada fase pencegahan radikalisme. Dekade ini (2010 – 2020) terdapat temuan yang mengindikasikan paparan radikalisme dikalangan anak – anak. Paparan radikalisme dini disinyalir menyebabkan munculnya bibit teroris baru dan juga regenerasi organisasi teroris tertentu yang berkembang secara pesat. Tujuan gagasan konseptual memberi masukan kepada Pemerintah agar bertindak melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memiliki peranan penting pada pencegahan dan penanggulangan radikalisme dikalangan anak khususnya pelajar, dengan menitik beratkan pada dasar hukum lembaga negara guna pembentukan sebuah padu kerja antara tiga lembaga pemerintah. Gagasan ini menggunakan teori pertanggungjawaban negara dan teori lembaga negara yang menuntun padu kerja antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diharapkan mampu membuat sebuah kurikulum Pendidikan yang dirancang untuk mengacu pada karakteristik Pancasila. Penulisan ini menemukan bahwa peraturan dan dasar hukum kerjasama antar lembaga telah ada dan persiapan landasan teknis kerjasama perlu disiapkan, sehingga tindakan dan hasil kurikulum Pendidikan dengan dasar karakter Pancasila yang berupa generasi muda yang berkarakter Pancasila dapat tercipta.
49
Lirizki, Riza. "Arsitektur Perspektif Balanced Scorecard Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Di Indonesia." Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram 2, no. 1 (February 29, 2024): 25–44. http://dx.doi.org/10.55372/tanzhim.v2i1.19.
Full textAbstract:
Balanced Scorecard (BSC) merupakan sistem manajemen terkini yang banyak dimanfaatkan oleh organisasi profit maupun nonprofit untuk membantu organisasi agar terkelola secara komprehensif dan koheren. Tak terkecuali lembaga TK Islam yang membutuhkan tool BSC agar lembaga dapat terkelola dengan lebih profesional menggunakan berbagai perspektif yang relevan. Kajian ini bertujuan untuk membuat rancangan arsitektur atau model perspektif BSC yang relevan dengan konteks Lembaga pendidikan TK Islam mengingat arsitektur perspektif BSC orisinil hanya relevan untuk konteks organisasi bisnis. Kajian ini merupakan basic research dengan menggunakan pendekatan kualitatif rasionalistik yang menghasilkan temuan bahwa untuk konteks Lembaga pendidikan TK Islam maka model perspektif BSC yang relevan terdiri dari enam perspektif meliputi perspektif pelanggan, perspektif kurikulum pendidikan dan pembinaan agama, perspektif pembelajaran dan penilaian, perspektif administrasi, perspektif sumber daya, dan perspektif keorganisasian. Perspektif pelanggan menjadi perspektif yang berada pada hierarki teratas yang ditopang oleh tiga perspektif yang masuk dalam kategori jalan mencapai tujuan yaitu perspektif kurikulum pendidikan dan pembinaan agama, perspektif pembelajaran dan penilaian, dan perspektif administrasi. Keseluruhan perspektif yang mewakili jalan mencapai tujuan perlu ditopang oleh perspektif yang mencerminkan kepabilitas organisasi yaitu perspektif sumber daya dan perspektif keorganisasian.
50
Qurtubi, Moh, and Saman Hudi. "Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Kualitas Santri." JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN ASWAJA 7, no. 2 (May 1, 2022): 101–6. http://dx.doi.org/10.56013/jpka.v7i2.1160.
Full textAbstract:
Pondok Pesantren pada dasarnya tidak menggunakan batasan umur jangka waktu pendidikan. Dengan demikian sesungguhnya Pondok Pesantren merupakan pendidikan seumur hidup atau life long education. Yang artinya seluruh anggota masyarakat boleh menjadi santri untuk selamanya jika ia menghendaki. Atau sewaktu-waktu pindah untuk mencari guru di Pondok Pesantren lain atau pulang ketempat asal bila telah merasa cukup dan mampu mengembangkan diri sendiri. Sekalipun demikian prinsip tersebut dikemudian hari tidak mutlak berlaku seluruhnya, sebab terdorong oleh kesadaran pentingnya daya guna dan hasil guna pendidikan, maka lambat laun dibentuklah madrasah dalam lingkup Pondok Pesantren yang mengenal batas-batas waktu dan jenjang pendidikan. Hal ini jelas memposisikan pendidikan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan apapun. Disamping itu diakui secara jelas bahwa, yang menjadi persoalan bagaimana pendidikan Islam itu sendiri menempatkan dirinya pada posisi yang tepat dan strategis sehingga dapat mewujudkan eksistensinya. Keberadaan Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat sejak 500 tahun yang silam, yakni ketika Syekh Malik Ibrahim memperkenalkan Pondok Pesantren pertama kalinya di Gresik. Namuin demikian Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan, masih belum banyak diketahui masyarakat secara mendalam, meski ia telah tumbuh cukup lama ditengah-tengah msyarakat Indonesia.
Kata Kunci : Sistem Pendidikan, Pondok Pesantren, Pembinaan, Kualitas Santri