Journal articles on the topic 'Primary health care Makassar (Indonesia)'
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Primary health care Makassar (Indonesia).
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Primary health care Makassar (Indonesia).'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Nurdiana, Nurdiana, Daswati Daswati, and Mutia Rahmawati. "Analisis Pelaksanaan Program Antenatal Terpadu pada Masa Pandemi COVID-19 di Puskesmas Tamamaung Kota Makassar." Jurnal Kesehatan Terpadu (Integrated Health Journal) 13, no. 1 (June 22, 2022): 38–52. http://dx.doi.org/10.32695/jkt.v13i1.216.
Full textAbstract:
Integrated antenatal care is a comprehensive and quality antenatal service provided to all pregnant women. The purpose of the study was to determine the implementation of the integrated antenatal program during the COVID-19 pandemic at the Tamamaung Health Center in Makassar City. Qualitative research method with four primary informants with purposive sampling technique and 11 triangulation informants. Data collection used in-depth interview guidelines, observation sheets, and documentation. The results of the study concluded that the input aspect of Human Resources was sufficient and by the standards of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The facilities are adequate, but the building infrastructure requires room expansion because it is still small. Funding is available from BOK and BPJS. Policies and SOPs, as well as aspects of the process, are by the Integrated AntenatalGuidelines of the Indonesian Ministry of Health and Practical Instructions for Maternal and Newborn Health Services during the COVID 19 Pandemic. The output aspect has increased by sloping COVID-19 cases with K1 75% and K4 70%. It is hoped that the increase in integrated antenatal services so that the monitoring of pregnant women during the COVID-19 pandemic can run well.
2
Fahri, Ashar, Ruslan Renggong, and Baso Madiong. "ANALISIS SOSIO YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR." Indonesian Journal of Legality of Law 4, no. 1 (December 24, 2021): 107–16. http://dx.doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.626.
Full textAbstract:
Kekerasan pada anak dilaporkan terjadi hampir di seluruh dunia dengan prevalens yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia berada pada kondisi gawat darurat anak disebabkan kasus kekerasan terhadap anak-anak Indonesia meningkat dengan sangat tajam. Jumlah kekerasan pada anak di Kota Makassar cukup tinggi pada tahun 2017 hingga pada tahun 2020.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan pada anak di Kota Makassar ditinjau dari sosio yuridis. Penelitian dilakukan pada bulan Nopember tahun 2020 hingga bulan Januari tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pengambilan sampel secara purposive. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian yaitu dari literature dan data lapangan. Teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangangan terhadap anak korban kekerasan di Kota Makassar melibatkan beberapa insitusi yang terkait yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Pengadilan. Akibat hukum terhadap kekerasan anak di Kota Makassar yaitu penanganan secara langsung oleh P2TP2A yaitu dengan cara pembinaan di rumah aman sehingga kegiatan preventif lebih diutamakan. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak yaitu factor keluarga, faktor lingkungan dan factor anak itu sendiri.. Violence in children is reported in almost all over the world with a prevalence that tends to increase from year to year. Indonesia is in a state of emergency for children because cases of violence against Indonesian children have increased very sharply. The number of violence against children in Makassar City is quite high from 2017 to 2020. This study aimed to analyze violence against children in Makassar City in terms of socio-juridical terms. The research was conducted in November 2020 to January 2021. The data was collected through interviews and documentation with purposive sampling. The types of data used were primary data and secondary data. Sources of research data were literature and field data. The data collection techniques were interview and documentation study. The data analysis used was normative. The data analysis used was normative. The results showed that the handling of child victims of violence in Makassar City involved several related institutions, namely P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children), Social Service, Health Service, Education Service, Police, Court. The legal consequence of child abuse in Makassar City is direct handling by P2TP2A, namely by means of guidance at a safe home so that preventive activities are prioritized. Factors that cause violence in children, namely family factors, environmental factors and factors of the child himself
3
Hamzah Arhan, Mulawarni, and Nazaruddin. "HUKUM DAN IKLAN PENGOBATAN TRADISONAL DI KOTA MAKASSAR." Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam 2, no. 2 (September 21, 2020): 97–102. http://dx.doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.423.
Full textAbstract:
Pengobatan tradisional merupakan alternatif pilhan konsumen yang saat ini sedang berkembang, dimana perkembangan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya iklan pengobatan tradisional yang dengan mudah ditemukan di beberapa media, namun banyaknya iklan tidak sejalan dengan aturan yang berlaku karena beberapa iklan yang dibuat ternyata melanggar aturan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sampel ditetapkan secara purposive. Data yang diteliti meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan bahan sekunder dari literature yang terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenkes Nomor 1787 Tahun 2010 dan Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar tidak berjalan efektif. Masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengobat tradisional dan media pengiklan dalam menayangkan iklan. ketidak efektifan aturan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu; terlambatnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh kepada pihak-pihak yang terkait.Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Kota Makassar terhadap iklan pengobatan tradisional dilakukan dengan cara membentuk tim khusus untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pengobat tradisional. Pemberian sanksi andministratif dinilai tidak memberikan efek jera. Dinas Kesehatan Kota Makassar bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap iklan pengobatan tradisional yang ada dimedia televisi.
Traditional medicine is an alternative choice for consumers that are currently developing, where this development can be seen by the number of traditional medicine advertisements that are easily found in several media, but the number of advertisements is not in line with the applicable regulations because some of the advertisements that are made actually violate the rules. This research is to determine the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Decree of the Minister of Health No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City and the supervision of the Health Office on the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Minister of Health Decree No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City. . This research uses empirical juridical research. The sample was determined purposively. The data studied included primary data, namely data obtained through direct interviews with sources and secondary materials from related literature. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the implementation of Permenkes No. 1787/2010 and Kepmenkes No. 1076/2003 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City was not effective. There are still many violations committed by traditional healers and advertisers in serving advertisements. the ineffectiveness of these rules is caused by several obstacles, namely; the late socialization carried out by the Health Office, the dissemination carried out not thoroughly to the parties concerned. The supervision carried out by the Makassar City Health Office on traditional medicine advertisements was carried out by forming a special team for tighter supervision of traditional healers. Administrative sanctions are considered not to provide a deterrent effect. The Makassar City Health Office cooperates with the Regional Indonesian Broadcasting Commission to supervise advertisements for traditional medicine on television.
4
Latif, Fachri, Ida Leida Maria, and Muhammad Syafar. "Efek Samping Obat terhadap Kepatuhan Pengobatan Antiretroviral Orang dengan HIV/AIDS." Kesmas: National Public Health Journal 9, no. 2 (December 14, 2014): 101. http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v9i2.495.
Full textAbstract:
Tingkat kepatuhan pengobatan antiretroviral di Indonesia sangat rendah, yaitu 40 - 70%, yang masih di bawah target nasional dengan tingkat kepatuhan 95%. Berbeda dengan rata-rata nasional, Puskesmas Jumpandang Baru justru memiliki tingkat kepatuhan pengobatan antiretroviral pasien HIV/AIDS di atas 95%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan pengobatan antiretroviral orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Jenis penelitian bersifat observasional analitik dengan pendekatan potong lintang. Populasi penelitian adalah 121 ODHA yang aktif menjalani pengobatan antiretroviral di Puskesmas Jumpandang Baru yang dipilih dengan menggunakan teknik exhaustive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 121 sampel. Penelitian dilakukan pada 22 April hingga 28 Juni 2014 di klinik Voluntary Counseling and Test Puskesmas Jumpandang Baru Makassar. Analisis data menggunakan uji kai kuadrat dan regresi logistik. Hasil uji kai kuadrat menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan, persepsi, riwayat efek samping obat, dukungan keluarga dan teman, serta interaksi antara pasien dengan petugas layanan antiretroviral terhadap kepatuhan pengobatan antiretroviral ODHA. Analisis regresi logistik menunjukan bahwa pengetahuan yang baik, persepsi positif terhadap pengobatan, serta efek samping obat yang tidak dirasakan adalah faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan antiretroviral. Penelitian ini menunjukkan ODHA yang tidak merasakan efek samping obat memiliki kecenderungan terbesar untuk patuh terhadap pengobatan antiretroviral dengan OR sebesar 13,452. Drug Side Effects on Adherence to Antiretroviral Treatment among People Living with HIV/AIDSThe rate of adherence to antiretroviral treatment in Indonesia is very low, at 40 - 70%, which is still below our national target (95%). Different phenomena happens at Jumpandang Baru Primary Health Care, whose level of antiretroviral treatment adherence above 95%. This study aimed to analyze factors that influence the adherence to antiretroviral treatment of people li- Efek Samping Obat terhadap Kepatuhan Pengobatan Antiretroviral Orang dengan HIV/AIDS Drug Side Effects on Adherence to Antiretroviral Treatment among People Living with HIV/AIDS Fachri Latif, Ida Leida Maria, Muhammad Syafar ving with HIV/AIDS (PLWH). This study used observational analytic with cross-sectional approach. The population, 121 PLWH are people who actively undergoing antiretroviral treatment in Jumpandang Baru Primary Health Care. By exhaustive sampling technique, the sample size of the study was counted 121 people. The research was conducted on April 22 until June 28 2014 at Voluntary Counseling and Test Clinic of Jumpandang Baru Primary Health Care, Makassar. Data was analyzed using chi square and logistic regression test. Chi square test showed the relationship between knowledge, perception, drug side effects, family and friends support, and well interaction between PLWH with antiretroviral providers to antiretroviral treatment adherence among PLWH. The logistic regression analysis indicated that high level of knowledge, positive perceived to treatment, and no drug’s side effects were the related factors influenced antiretroviral adherence. This result showed that PLWH who do not feel the drug side effects has the greatest propensity to adherence to antiretroviral treatment with an OR of 13.452.
5
Wija, Ida Bagus Eka Utama, ,. Ronny, and Nur Nunu Prihantini. "Description of Mother's Knowledge Level about BCG Immunization in Infants Age 0-2 Months at Posyandu, Kebun Pala Village, Makassar, East Jakarta." Journal of Drug Delivery and Therapeutics 12, no. 3-S (June 15, 2022): 142–49. http://dx.doi.org/10.22270/jddt.v12i3-s.5398.
Full textAbstract:
TB is considered the fourth leading cause of death. Pediatric TB is an essential factor in developing countries because the population of children aged younger than 15 years old is 40%-50% of the total population. At least 500,000 children are infected by TB annually. Globally, TB kills 200 children every single day and contributes to the death of 70,000 children annually. Immunization is one of the measures in the prevention of TB transmission. BCG vaccination has been playing the role of one of the WHO strategies since 1921 to eradicate TB problems, especially in developing countries, including Indonesia, and more than 3 billion doses of BCG vaccine have been distributed worldwide. This research aims to describe the level of mothers' knowledge regarding the BCG immunization among 0-2 months old infants in Posyandu (pre- and postnatal health care and information for women and children under five years) Kelurahan Kebun Pala Makassar, East Jakarta. The researcher used univariate analysis with the cross-sectional approach in this descriptive epidemiological research. The questionnaire that consisted of 21 questions was the primary data source for this research. The questionnaire was distributed on February 23, 2018. The researcher involved 50 respondents as the sample of the research population. Based on the analysis, the researcher concludes that 24,0% of respondents have a good level of knowledge, while the remaining respondents (76,0%) have an adequate level of expertise.
Keywords: TB, BCG Immunization, Knowledge
6
Saherna, Jenny, Dessy Hadrianti, and Misdayanti Misdayanti. "Efektivitas Health Education Pada Pasien Diabetes Melitus Terhadap Pencegahan Risiko Infeksi Pasca Operasi Katarak." JURNAL KEPERAWATAN SUAKA INSAN (JKSI) 6, no. 2 (December 17, 2021): 98–104. http://dx.doi.org/10.51143/jksi.v6i2.291.
Full textAbstract:
ABSTRAKPasien pasca operasi katarak, perlu tahu bagaimana cara perawatan luka pasca operasi yang benar, agarmeminimalisir terjadinya resiko infeksi. Perawatan luka harus sesuai teknik aseptik untuk mengurangimikroorganisme sebagai salah satu faktor penyebab infeksi luka. Khususnya pada pasien dengan riwayatpenyakit diabetes mellitus, mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam merawat luka,dikarenakan memiliki gula darah yang rentan meningkat disetiap waktunya. Masalah ini menjadi salah satufaktor penghambat proses penyembuhan luka. Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif dengan desainpre-eksperimen one group pretest–post test menggunakan nonprobablity sampling metode purposivesampling jumlah sampel 30 responden. Hasil penelitian menggunakan uji statistik Wilcoxon yangmenunjukan bahwa signifikan (p), sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (α), yaitu (p < α), artinya terdapatefektivitas yang signifikan antara health education pada pasien diabetes melitus terhadap pencegahan risikoinfeksi pasca operasi katarak. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya kesadaran perawat untukmemberikan health education pasca operasi katarak pada pasien dan terlebih lagi, khususnya kepada pasiendengan riwayat penyakit diabetes melitus. Pihak rumah sakit perlu memasukan tindakan ini kedalam SOPpelayanan pasca operasi katarak agar bisa dijadikan tugas mutlak yang wajib dikerjakan, supaya terbinasaling kerjasama dalam meminimalisir kejadian infeksi luka, kecacatan dan mampu meningkatkan kualitashidup serta mengurangi biaya pasien untuk berobat ke rumah sakit.
Kata Kunci: Health education, Pencegahan Risiko Infeksi, Diabetes Melitus, Perawatan Luka Operasi Katarak.
Daftar Rujukan
Beyene, A. M., Eshetie, A., Tadesse, Y., & Getnet, M. G. (2021). Time to recovery from cataract and its predictors among eye cataract patients treated with cataract surgery: A retrospective cohort study in Ethiopia. Annals of Medicine and Surgery, 65(102275), 1–5. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.102275
Chiu, T. H. T., Chang, C. C., Lin, C. L., & Lin, M. N. (2021). A Vegetarian Diet Is Associated with a Lower Risk of Cataract, Particularly Among Individuals with Overweight: A Prospective Study. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 121(4), 669-677.e1. https://doi.org/10.1016/j.jand.2020.11.003
Chua, S. Y. L., Luben, R. N., Hayat, S., Broadway, D. C., Khaw, K. T., Warwick, A., Britten, A., Day, A. C., Strouthidis, N., Patel, P. J., Khaw, P. T., Foster, P. J., & Khawaja, A. P. (2021). Alcohol Consumption and Incident Cataract Surgery in Two Large UK Cohorts. Ophthalmology, 128(6), 837–847. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2021.02.007
Dede Achmad Basofi, Wilson, M. A. (2016). Hubungan Jenis Kelamin, Pekerjaan Dan Status Pernikahan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Operasi Katarak Di Rumah Sakit Yarsi Pontianak.
Dewanti Widya Astari, S. R. (2021). STRATEGI PENANGANAN ASUHAN KEPERAWATAN TERKAIT ENDOFTALMITIS: A LITERATURE REVIEW. Jurnal Ilmiah Permas, 11(4), 705– 718.
Dian Sukma Dewi Arimbi, Lita, R. L. I. (2020). Pengaruh Health education terhadap Motivasi Mengontrol Kadar Gula Darah pada Pasien DM Tipe II. Jurnal Keperawatan Abdurrab, 4(1), 66–76.
Febri Nadyati, Rani Himayani, Giska Tri Putri, M. Y. (2019). Hubungan Durasi Menderita Diabetes Melitus Tipe 2 dengan Kejadaian Katarak di RSUD DR.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung. ESSENTIAL:Essence of Scientific Medical Journal, 17(1), 1–4.
Gülşen, M., & Akansel, N. (2020). Effects of Discharge Education and Telephone Followup on Cataract Patients’ Activities According to the Model of Living. Journal of Perianesthesia Nursing, 35(1), 67–74. https://doi.org/10.1016/j.jopan.2019.04.010
Harun, H. M., Abdullah, Z., & Salmah, U. (2020). Pengaruh Diabetes, Hipertensi, Merokok dengan Kejadian Katarak di Balai Kesehatan Mata Makassar. Jurnal Kesehatan Vokasional, 5(1), 45. https://doi.org/10.22146/jkesvo.52528
Jeong, I. S., & Lee, E. J. (2021). Current Status and Associated Factors of Annual Eye Examination Among People with Type 2 Diabetes Mellitus: Using the 7th National Health and Nutrition Examination Survey. Asian Nursing Research, 15(4), 239–246. https://doi.org/10.1016/j.anr.2021.07.003
Maryati Tombokan, sukma saini, Masdiana AR, M. R. N. A. (2017). HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN MOTIVASI DALAM MENGONTROL KADAR GULA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELITUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR. Jurnal Media Keperawatan, 08(02), 39–45.
Qurrat, D., & Silvia, M. (2018). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Keluarga Dengan Perawatan Post Operasi Katarak Di Poli Mata Rsud Pariaman. Jurnal Kesehatan Medika Saintika, 09(2), 108–113.
Rahani Ayu Amalia, Dwi Utari Widyastuti, P. (2019). PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN KLIEN TENTANG PERAWATAN POST OPERASI KATARAK. Jurnal Keperawatan, XII(2), 115–120.
Sitompul, R. (2015). Perawatan Lensa Kontak untuk Mencegah Komplikasi Ratna Sitompul. EJournal Kedokteran Indonesia, 3(1), 77–85. https://doi.org/10.23886/ejki.3.4811.
Thompson, J., & Lakhani, N. (2015). Cataracts. Primary Care - Clinics in Office Practice, 42(3), 409–423. https://doi.org/10.1016/j.pop.2015.05.012
Torabi, H., Sadraei, M., Jadidi, K., & Alishiri, A. A. (2019). Choroidal thickness changes following cataract surgery in patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Current Ophthalmology, 31(1), 49–54. https://doi.org/10.1016/j.joco.2018.07.004
7
Kadar, Kusrini Semarwati, Fitrah Ardillah, Arnis Puspitha, and Erfina Erfina. "Implementation of Home Care Services by Community Health Centers (Puskesmas) in Makassar City, Indonesia." Jurnal Keperawatan Indonesia 25, no. 1 (March 30, 2022): 32–41. http://dx.doi.org/10.7454/jki.v25i1.1695.
Full textAbstract:
Home care services by health professionals, such as doctors, nurses, and other health care professionals, target to provide health care services, including health education, physical examination, or other treatments such as physical therapy or medication. This study aimed to evaluate the implementation of home care (nursing care and home care services) in Makassar City in accordance with government guidelines. A qualitative descriptive study was conducted by interviewing nurses (15 participants) from several community health centers (Puskesmas) in Makassar City, Indonesia who have implemented a home care program for at least a year. Four main themes had emerged, namely, management of home care services, nurses’ roles in home care services, perceived barriers, and community benefits. Despite some barriers, the home care programs delivered by health care professionals including nurses in Puskesmas in Makassar City have been well implemented in accordance with the guidelines. On the basis of the obstacles faced by the nurses, one recommendation is for the government to provide specific guidelines on the types of patients to be included in these services. The government also needs to ensure that the community knows the types of patients’ condition who can avail these services.Abstrak
Implementasi Pelayanan Perawatan di Rumah (Home Care) oleh Puskesmas di Kota Makassar, Indonesia. Pelayanan perawatan di rumah (home care) oleh petugas kesehatan seperti dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan meliputi pendidikan kesehatan, pengkajian fisik, atau memberikan terapi fisik ataupun pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara implementasi pelaksanaan pelayanan home care di kota Makassar dengan petunjuk teknis pelaksanaan home care dari pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 15 orang perawat dari beberapa Puskesmas di kota Makassar, Indonesia, yang terlibat dalam kegiatan pelayanan home care minimal selama satu tahun. Terdapat empat tema utama yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain, pengelolaan home care, peran perawat dalam pelaksanaan home care, hambatan dalam pelaksanaan home care, dan manfaat dari pelaksanaan home care di kota Makassar. Secara umum, pelaksanaan kegiatan home care sudah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dengan baik oleh perawat di Puskesmas kota Makassar walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pemerintah diharapkan membuat petunjuk pelaksanaan (SOP) yang lebih jelas terkait pelaksanaan kegiatan ini atau melakukan pembaharuan regulasi terkait program ini.
Kata Kunci: home care, peran perawat, puskesmas
8
Shields, Linda, and Lucia Endang Hartati. "Primary Care in Indonesia." Journal of Child Health Care 10, no. 1 (March 2006): 4–8. http://dx.doi.org/10.1177/13674935063818.
Full text
9
Sahur, Askariani, Muh Akmal Ibrahim, Thahir Haning, and Hamsinah Hamsinah. "Disposition factors in the implementation of the National Health Insurance Program-Healthy Indonesia Card in Makassar City." Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study 2, no. 1 (February 22, 2021): 45–54. http://dx.doi.org/10.47616/jamrsss.v2i1.95.
Full textAbstract:
This study aims to analyze the disposition factors in the implementation of the National Health Insurance Program-Healthy Indonesia Card in Makassar City. This research uses qualitative methods. This research focuses on disposition factors in the implementation of health insurance service delivery policies at the Guarantee Administration with a phenomenological approach. Sources of data were collected through direct observation and in-depth interviews. The results showed that the disposition in the implementation of the National Health Insurance Program-Healthy Indonesia Card at the Makassar City Social Security Administration is through the appointment of employees in the Social Security Administering Bodies (BPJS) organizational structure at the level. Specific requirements (minimum S1, minimum 5 years work experience as supervisor for the Supervisory Board and directors for the Board of Directors) are considered qualified to hold the position. The selection of branch leaders is imposed by an internal selection system of BPJS Kesehatan. Incentives received by the leadership and employees for determining the amount of salary based on the provisions of the central level and adjusted to the region. The amount of salary / incentive for Makassar City BPJS Health employees is determined according to the lowest Makassar City Minimum Wage, the rest is based on position level. It can be understood that the performance of the Makassar City Healthcare BPJS has not provided the satisfaction of JKK KIS users because there are still complaints from prospective participants who are still taking care of membership, even though it is admittedly the process of validating data originating from the kelurahan, people still consider it slow.
10
Dewi, Chitra, and Siska Nirda. "Association of Husband Support With Visual Inspection With Acetic Acid in Tamalanrea Health Care Makassar." Pancasakti Journal Of Public Health Science And Research 1, no. 3 (January 11, 2022): 180–87. http://dx.doi.org/10.47650/pjphsr.v1i3.334.
Full textAbstract:
Data World Health Organization (WHO) kejadian kanker serviks kanker pada wanita dengan perkiraan 570.000 kasus tahun 2018. Riskesdas 2013, prevalensi kanker serviks terdapat 5.349 kasus (12,8%). Tahun 2015 program deteksi dini kanker serviks berjalan pada 1.986 puskesmas di 304 kabupaten/kota provinsi di Indonesia. Dinas kesehatan provinsi Sulawesi selatan 24 kabupaten 440 puskesmas, perempuan dengan usia 30-49 tahun sebanyak 180.821 jiwa yang melakukan pemeriksaan IVA hanya sebanyak 882 wanita (0,49%). Puskesmas Tamalanre Makassar, jumlah Pasangan Usia Subur 306 orang. wanita yang melakukan test IVA pada tahun 2018 terdapat 3 wanita. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan suami dengan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Puskesmas Tamalanrea Makassar. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan desain penelitian cross sectional dengan menggunakan uji fisher exact. Dengan jumlah sampel sebanyak 75 responden, pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling menggunakan instrument penelitian kuesioner. Hasil penelitian didapatkan nilai ρ = 0.000 (ρ < α (0,05), menunjukkan bahwa ada hubungan dukungan suami dengan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang berarti hipotesis diterima. Simpulan dari penelitian ini terdapat hubungan dukungan suami dengan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pasangan usia subur (PUS) di Puskesmas Tamalanrea Makassar. Disarankan agar peningkatan literasi dan edukasi dilakukan oleh fasyankes kepada para suami untuk memberikan dukungan kepada pasangan dalam pemeriksaan IVA.
11
Kosasih, Prastuti Wulandari, and Eri H. Jubhari. "Kondisi gigi yang masih lengkap mempengaruhi kualitas hidup manula di Kota Makassar (Condition of complete dentition affects the quality of life of the elderly in Makassar )." Journal of Dentomaxillofacial Science 13, no. 3 (October 30, 2014): 165. http://dx.doi.org/10.15562/jdmfs.v13i3.409.
Full textAbstract:
Aging is a natural process which causes physical, psychological, and social deteriorations, so it can cause problems tothe elderly, especially health problems in Makassar. The local office of Health Department in Makassar determined theoptimum degree of health in accordance with result of indicators of Healthy Indonesia 2010 which were indicated bythe dental and oral health as an element of the quality of life. This research aims to observe the effect of completedentition on the quality of life of the elderly in Makassar. With the observational analytic study using a cross-sectionaldesign, the sample were chosen from the elderly who inhabit and settle in Makassar, South Sulawesi, above 60 yearsold and had≥ 20 teeth. The primary data were collected using OHIP-14 questionnaire. The results of simple linearregression test using SPSS version 22 indicate that the elderly with complete dentition have a significance level of0.003 which is smaller compared with the significance criteria (0.05). It was concluded that the condition of completedentition affect the quality of life of the elderly in Makassar.
12
Adam, Adriyani, Aswita Amir, Dinul Islam, and Ali Imran. "Knowledge and Attitude Students Through Nutrition Health Education with E-Modul “Against Stunting”." Indonesian Journal of Global Health Research 4, no. 1 (February 28, 2022): 203–10. http://dx.doi.org/10.37287/ijghr.v4i1.911.
Full textAbstract:
Stunting in Indonesia is a very serious problem because the percentage is above form cut off point of World Health Organization is only 20%. The results of South East Asia Nutritions Surveys (SEANUTS), around 24.1% of boys and 24.3% of girls in Indonesia are stunted. Based on Basic Health Research (2018), the incidence of stunting among children under five in South Sulawesi is still high, which is above 30% and South Sulawesi is the fourth highest in Indonesia. One of the preventive efforts to reduce stunting from an early age by nutrition health education through developing an electronic module about stunting as a method of nutrition health education which contains information about stunting. The purpose of this study was to determine the effect of nutrion health education on students' knowledge and attitudes through the development of the E-Module "Against Stunting" at SMU Negeri 1 Makassar City. The research method used is a Quasi Experiment, with a total sample of 64 students based on inclusion and exclusion criteria and then divided into the intervention group and the control group. Before the intervention, a pre-test was carried out on the two groups, then students in the intervention group were given nutrition education through an e-module containing knowledge about stunting, its causes and prevention continuously every week and at the end, a post test was carried out on the intervention group and the control group. The data collected were analyzed using the Man Whitney test. The results showed that there was an effect of nutrition heath education on increasing the knowledge and attitudes of students at SMU Negeri 1 Makassar City.
13
Arisanti, Nita, Dany Hilmanto, Elsa Pudji Setiawati, and Veranita Pandia. "The Need for Palliative Care in Primary Health Care." Review of Primary Care Practice and Education (Kajian Praktik dan Pendidikan Layanan Primer) 1, no. 3 (December 9, 2018): 103. http://dx.doi.org/10.22146/rpcpe.41691.
Full textAbstract:
.................... The access to palliative care in ends of life is one of the patients’ rights. Therefore it should be delivered into every level of health care for patients and family members. In some countries, palliative care is more frequent delivered in hospitals compare to primary health care, even though primary health care has a significant role in providing palliative care. Most families prefer to care for patients at home rather than in the hospital................................... The implementation of palliative care in Indonesia is still very limited to certain hospitals, even though doctors in primary care have great potential to offer such care to people in the community. Some of the factors contributing to the implementation are cultural and socioeconomic factors, patient and family perceptions, attitudes of service providers, lack of trained personnel, distribution of palliative care units, lack of consolidation and limited funds. As a result, patients with end-stage disease die in hospitals without receiving palliative care or dying at home with inadequate support................
14
BERMAN, PETER. "Cost efficiency in primary health care: studies of health facilities in Indonesia." Health Policy and Planning 4, no. 4 (1989): 316–22. http://dx.doi.org/10.1093/heapol/4.4.316.
Full text
15
Afrizal, Sandra Hakiem, Achmad Nizar Hidayanto, Putu Wuri Handayani, Besral Besral, Evi Martha, Hosizah Markam, Meiwita Budiharsana, and Tris Eryando. "Evaluation of integrated antenatal care implementation in primary health care." Journal of Integrated Care 28, no. 2 (March 7, 2020): 99–117. http://dx.doi.org/10.1108/jica-07-2019-0031.
Full textAbstract:
PurposeThis study was aimed to evaluate the implementation of an integrated antenatal care (ANC) scheme through a retrospective document study using a checklist for measuring the adequacy of the cohort ANC register documented by midwives in an urban area and to describe the barriers for the midwives during the ANC record process.Design/methodology/approachAn exploratory descriptive study using a sequential mixed method was utilised where a quantitative method was employed by collecting secondary data of 150 entries of the cohort ANC register and followed by in-depth interviews among midwives and community health workers.FindingsThe results show that the cohort registry indicators for integrated care such as laboratory and management were poorly recorded. Several barriers were found and categorised during the implementation of the integrated ANC, namely (1) governance and strategy, (2) process of care, (3) organisation and management support.Research limitations/implicationsThe contribution of this present research is that it provides empirical data of the integrated ANC implementation in primary health care (PHC) which has the responsibility to deliver an integrated level of care for ANC using a cohort registry for pregnancy registration monitoring which facilitates the continuity and quality of care.Practical implicationsPractical implication of the finding is that functional integration such as the clinical information system to facilitate an efficient and effective approach during the implementation of integrated ANC in primary care should be considered to support the clinical, professional, organisational, system and normative integration.Originality/valueSince only limited studies have been conducted to assess the quality of the cohort ANC registry and to investigate the barriers against integrated ANC implementation in Indonesia, the research findings are valuable information for the national and local governments to improve the ANC service in Indonesia.
16
Kusuma, Dian. "LESSONS FROM PRIMARY HEALTH CARE IN THE UNITED KINGDOM." Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia 9, no. 1 (June 16, 2021): 4. http://dx.doi.org/10.20473/jaki.v9i1.2021.4-8.
Full textAbstract:
The health system in Indonesia is facing the persistent burden of maternal mortality and infectious diseases (including COVID-19) and an increasing burden of non-communicable diseases. Thus, health system reform and innovations at all levels are needed, including through lessons learned from other countries. There are at least five lessons from primary health care in the United Kingdom: easy access, digital and online services, continuity of care, managing chronic conditions, and referral and counter-referral system. There are lessons that policymakers and stakeholders at the national and local (city/district) level could potentially learn from. Despite the differences between the UK and Indonesia (e.g. country income level, national health systems), these lessons could be adapted or piloted in some settings.
17
Polanunu, Nurul Fadilah Ali, Sitti Wahyuni, and Firdaus Hamid. "Seroprevalence and associated risk factors of Toxoplasma gondii infection among pregnant mother in Makassar, Indonesia." PLOS ONE 16, no. 6 (June 4, 2021): e0245572. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0245572.
Full textAbstract:
The protozoan parasite, Toxoplasma gondii is estimated to infect one-third of the world’s population. Infection in pregnant women can cause severe conditions for their babies. Until now, there is no data regarding Toxoplasma infection from Makassar pregnant mothers. This study aims to obtain information on Toxoplasma specific antibodies and to measure the risk factor associate with parasite infection. This cross-sectional study conducted in 9 of 47 primary health centres (Puskesmas) in Makassar. Blood samples and questionnaires were collected from 184 pregnant women aged 15–42 years old from September to October 2020. ELISA technique was used to examine the IgG and IgM antibodies. Univariable and multivariable analyses were carried out to measure factors that independently associate with Toxoplasma antibody positivity. Our result showed the range of Toxoplasma IgM and IgG are 0.06–1.01 and 0.09–3.01, respectively. While no one of our participants has an acute Toxoplasma gondii infection (IgM positive), we found 32,6% pregnant mothers are exposed to parasite (positive IgG). Contact with cats [OR(95%CI): 10.45(3.77–28.99)], consume chicken satay [OR(95%CI): 9.72(3.71–25.48)] and consume un-boiled water/ filtered water [OR(95%CI): 5.98(1.77–20.23)] are independently associate with positive Toxoplasma IgG antibody. Based on the result, we conclude that pregnant women in Makassar are exposed to T. gondii and the oocyst and tissue cyst of parasite contaminates food and water in Makassar.
18
Suprapto, Suprapto, Trimaya Cahya Mulat, and Nur Syamsi Norma Lalla. "Nurse competence in implementing public health care." International Journal of Public Health Science (IJPHS) 10, no. 2 (June 1, 2021): 428. http://dx.doi.org/10.11591/ijphs.v10i2.20711.
Full textAbstract:
Health development is a way of increasing awareness, willingness and ability to live healthy for everyone so that an optimal degree of public health can be achieved. The purpose of knowing how the relationship between nurse competence and community health care activities. This study employed quantitative approach and correlation analysis. The population was nurses who work at public health center in Makassar City, Indonesia, however there were 118 nurses who meet the criteria in their selection. There were relationships between attitudes, skills, and competencies with the level of implementation of community health services and that there is an interaction between competence and training. The results of the competency analysis obtained an OR value of 6.429, meaning that public health center nurses who have good competence have a chance of 6.429 times to carry out community health care activities optimally. Most dominant with the implementation of public health care is the interaction between competence and training. The competence of nurses need to be improved in order to optimize the implementation of community health services through training, coaching through assigned teams, and collaborating with peers and providing support in the form of policies for rewards and sanctions such as nurse career paths.
19
Hertanti, Nuzul Sri, Mei-Chih Huang, Chia-Ming Chang, Susan Jane Fetzer, and Chi-Yin Kao. "Knowledge and comfort related to palliative care among Indonesian primary health care providers." Australian Journal of Primary Health 26, no. 6 (2020): 472. http://dx.doi.org/10.1071/py20111.
Full textAbstract:
This study investigated Indonesian primary health care providers’ knowledge and comfort towards palliative care. A descriptive cross-sectional design was used. From August 2017 to February 2018, the research team approached 70 primary care centres in the Yogyakarta province of Indonesia and invited health care providers to complete the Palliative Care Quiz for Nursing – Indonesia and describe their comfort in caring for terminally ill patients. Data were obtained from 516 health care providers. The mean (±s.d.) score of palliative care knowledge was low (7.8±3.3 of a possible score of 20). Current comfort level in providing palliative care was also low (1.6±2.7 of a possible score of 10). Only 11.3% of palliative care knowledge was explained by respondents understanding of palliative care definition, their education levels and experience in providing palliative care in hospital. However, 82.9% of provider comfort was explained by their experiences for caring for terminally ill patients in primary healthcare centres, palliative care training and years of work experience in primary healthcare centres. Indonesian evidence-based palliative care standards and guidelines must be established with education offered to all providers.
20
Niedar, Anedya, Firdaus Hafidz, and Krishna Hort. "OPTIMIZATION OF HEALTHCARE WORKERS AVAILABILITY : INCREASING PRIMARY HEALTH CARE EFFICIENCY IN INDONESIA." Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia 7, no. 1 (July 30, 2022): 1. http://dx.doi.org/10.7454/eki.v7i1.5397.
Full textAbstract:
Policy has focused on the unequal distribution of health workers, while the potential for improvements in efficiency to address this problem has been neglected. This study aims to measure and compare the level of efficiency in the use of the available health workforce for the delivery of selected primary healthcare services among districts/cities in Indonesia, and to identify factors influencing that efficiency. The Data Envelopment Analysis method with output orientation to measure efficiency and Tobit regression analysis was performed to determine the effect of contextual factors. The average score for the technical efficiency of primary health care service delivery throughout Indonesia was 1.29, indicating the potential to achieve on average 29% higher coverage of the selected primary health services if all were as efficient as the most efficient. The average efficiency score in the Eastern Indonesia region was 1.62 and the average in the Java-Bali region was 1.05, indicating higher potential efficiency gains in the Eastern Indonesia region. Access to health care facilities was a consistently significant factor influencing the efficiency of primary health care in almost all regions. This study has demonstrated the potential for significant gains in coverage of key primary care services through improvements in the efficiency of use of the existing health workforce.
21
Helderman, Wim van Palenstein, Frans Mikx, Aziza Begum, Andreas Adyatmaka, Manik Bajracharya, Emil Kikwilu, and Paschalis Rugarabamu. "Integrating oral health into primary health care - experiences in Bangladesh, Indonesia, Nepal and Tanzania." International Dental Journal 49, no. 4 (August 1999): 240–48. http://dx.doi.org/10.1111/j.1875-595x.1999.tb00528.x.
Full text
22
Pambudi, Iwan T., Tomoaki Hayasaka, Ken-ichi Tsubota, Shigeo Wada, and Takami Yamaguchi. "Patient Record Information System (PaRIS) for primary health care centers in Indonesia." Technology and Health Care 12, no. 4 (October 18, 2004): 347–57. http://dx.doi.org/10.3233/thc-2004-12407.
Full text
23
Dewanto, Iwan. "Penetapan Dokter Gigi Layanan Primer di Indonesia." Majalah Kedokteran Gigi Indonesia 21, no. 2 (December 1, 2014): 109. http://dx.doi.org/10.22146/majkedgiind.9833.
Full textAbstract:
Pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) di Indonesia yang di implementasikan pada tahun 2014 merupakan tantangan untuk dapat melakukan perubahan pelayanan yang lebih terstruktur. Konsep pelayanan sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia membagi pelayanan menjadi 3 struktur layanan yaitu pelayanan primer, pelayanansekunder dan pelayanan tersier. Pola pembiayaan yang digunakan untuk pelayanan primer adalah sistem kapitasi, sedangkan untuk pelayanan sekunder dan tersier menggunakan sistem DRG (Diagnosis Related Group) yang di Indonesia digunakan istilah Indonesia Case-Based Group (INA CBG`s). Kondisi kesadaran masyarakat Indonesia untuk kesehatangigi dan mulut masih belum baik, sehingga memerlukan perbaikan proses, aksesibilitas, dan konsep pelayanan yang lebih baik. Perbaikan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan primer kedokteran gigi, dengan konsep kendali mutu dan kendali biaya. Tujuan dari penulisan telaah ilmiah ini adalah memberikan kajian pada penetapan pelayanan di bidang kedokteran gigi menjadi pelayanan primer dalam sistem JKN, sesuai dengan kaedah, kondisi dan peraturan yang berlaku. Dokter gigi layanan primer sebagai first professional degree yang peran dan fungsinya adalah di pelayanan tingkat primer (primary health services) berfungsi sebagai gate-keeper pada pemberi pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diharapkan dapat menertibkan sistem rujukan dalam Sistem Kesehatan Nasional. Dokter gigi layanan primerdiharapkan dapat menyelesaikan keluhan masyarakat akan kesehatan gigi yang termasuk dalam batas kompetensi dan kewenangannya, sehingga masyarakat tidak perlu mengorbankan sumber daya yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan tingkat spesialis yang sesungguhnya tidak mereka perlukan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Determination Of Primary Dental Services In Indonesia. The implementation of Indonesia National Health Security (JKN) is a challange from developing a better structure of healthcare. The structure of health services is divided into three tiered system, which is primary care, secondary care, and tertiary care. Model of financing used for the primary care is capitation system, while for secondary and tertiary care system is claim system based on Indonesia Case-Based Group (CBG INA `s). Improvement of oral health services by general dentist can be carried out in the form of primary care dentistry by quality and cost control.The aim of this study is to provide a scientific study on the determination of dental services offered by general dentist as primary care in National Health Security system, according to the rules, conditions and regulations. Primary care dentists have function at the main level of care (primary health services) as a gate-keeper. They are expected to enforce referral system in the National Health Security System. Primary care dentist issupposed to resolve oral health problem within their competence and authority, so people do not need to go to specialist care that is not needed. Thus, improving the quality of oral health services provided for the public is a must.
24
Citrakesumasari, Rachmat Muhammad, Rahmatsah Said, Elvita Bellani, and Sitti Andriani Anwar. "Pregnant Women's Quality of life during the Covid-19 Pandemic: An Example from Makassar, Indonesia." Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) 5, no. 1 (November 8, 2021): 77–85. http://dx.doi.org/10.56338/mppki.v5i1.1837.
Full textAbstract:
Pregnancy is a period of considerable mental and physical change which affects quality of life, even without any complications. during the Covid-19 pandemic, there were limited report on pregnancy care. This study aims to investigate the effect of Covid-19 infection on the physical and psychological health status of pregnant women. It also provide data on the potential risk of food insecurity, which still exist particularly in developing countries. 65 pregnant women participated in this study, meanwhile, the survey was transferred and shared on Google during the online review stage for one month using convenience sampling (non-probability sampling). Furthermore, this study was carried out using a cross-sectional design, while the data were collected via two questionnaires, namely World health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) and Maternal Consumption behavior during pregnancy. The results showed that the respondents have good quality of life (56.9%) as stated in WHOQOL-BREF. The majority of the respondent are in good category in terms of physical (90.8%), psychological (70.8%), social relationship (61.5%) and environmental domain (90.8%). However, 6% were in the bad category in relation to general life quality. Regarding the perceived health status, approximately half of the respondent were satisfied with individual health during the pandemic, while 3.1% and 10.6% were very satisfied and unsatisfied respectively. It is recommended the pregnant women to be screened for household food security status and life quality during main prenatal care approach that includes policymaking, resource allocation, and proper service delivery with the goal of guaranteeing pregnant women's access to a variety of high-quality meals and good life quality.
25
Kasim, Jamila, Ratna Ratna, Sri Suryani, and Oktovina Suka. "Correlation Between Post Natal Care and Premature Baby Health in the RSKD Ibu & Anak Siti Fatimah Makassar." International Journal of Clinical Inventions and Medical Science 2, no. 1 (March 22, 2020): 20–26. http://dx.doi.org/10.36079/lamintang.ijcims-0201.78.
Full textAbstract:
Premature babies are babies born alive before the 37th week of gestational age which is calculated from the first day of the last menstruation. Baby care in an incubator is a method of caring for infants by putting the baby in a device that serves to help create adequate ambient temperatures with normal temperatures. Providing optimal nutrition is important in the management of premature and very low weight babies. Prevention of infection is the most important part of every newborn component. The purpose of this study was to determine the relationship between post natal care and premature baby health at the Siti Fatimah Makassar Hospital. This study is a cross sectional study, the population in this study were all babies born at gestational age less than 37 weeks and who were temporarily undergoing treatment at Siti Fatimah Hospital Makassar. Sampling using purposive sampling, obtained 30 samples according to inclusion criteria. Data collection is done in a primary way with direct observation techniques. The collected data is then processed and analyzed using Microsoft Excel computer programs and statistical programs (SPSS) version 6.0. Data analysis includes univariate analysis by looking for frequency distribution, bivariate analysis with chi-square test (x <0.05), to determine the relationship between variables. The results of the bivariate analysis found a relationship between postnatal care with premature infant health (p = 0.033). So it can be concluded that there is a relationship between post natal care with premature baby health at the Siti Fatimah Makassar Hospital. Therefore, paramedics should make efforts to continuously improve health services and carry out care of premature babies properly and apply optimal care facilities. For further research, researchers can conduct studies on other treatments provided to premature babies.
26
Soedirham, Oedojo. "Integrated Services Post (Posyandu) as Sociocultural Approach for Primary Health Care Issue." Kesmas: National Public Health Journal 7, no. 5 (December 1, 2012): 195. http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v7i5.40.
Full textAbstract:
The birth of Integrated services post (Posyandu) in 1980s is no doubt based on the effort of the Goverment of Indonesia to improve the health status of the population following the International call the Declaration of Alma-Ata (Kazakhstan) about Primary Health Care in 1978. The key concept of thedeclaration is community participation. In Indonesia specifically the community participation is called “gotong royong”. Community plays an important role in the improvement of their own health. To involve community in the health care, the volunteer has to be recruited and trained to recognize basic health care issues. The idea is that the volunteers that called village health worker (kader) as part of the community would be much easier to deliver health programs because they are closer to them compare to the public health officials.This paper is intended to discuss Posyandu which is basically a sociocultural approach for primary health care as a strategy to improve the health status of Indonesian people.Keywords: Posyandu, primary health care, sociocultural approachAbstrakKelahiran posyandu pada tahun 1980-an merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, mengikuti panggilan internasional, Deklarasi Alma Ata (Kazakhstan) tentang kesehatan masyarakat tahun 1978. Konsep kunci deklarasi tersebut adalah partisipasi masyarakat. Di Indonesia, partisipasi masyarakat disebut “gotong royong”. Masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkankesehatan masing-masing. Untuk melibatkan masyarakat dalam kesehatan masyarakat, relawan harus direkrut dan dilatih untuk mengenal isu-isu kesehatan masyarakat dasar. Gagasan mengenai relawan yang disebut kader (village health worker) tersebut diajukan agar relawan sebagai bagian darimasyarakat dapat lebih mudah menyampaikan program-program kesehatan karena lebih dekat dibandingkan pejabat kesehatan masyarakat. Di dalam artikel ini dibahas tentang Posyandu yang pada dasarnya merupakan pendekatan sosiokultural dalam pelayanan kesehatan masyarakat sebagai strategi untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia.Kata kunci: Posyandu, pelayanan kesehatan dasar, pendekatan sosiokultural
27
Wahidin, M. "Cervical Cancer Screening Financing in Indonesia." Journal of Global Oncology 4, Supplement 2 (October 1, 2018): 93s. http://dx.doi.org/10.1200/jgo.18.22700.
Full textAbstract:
Background: Indonesia has been developing social health insurance as attempt of universal health coverage with target of 100% population by 2019. The coverage was for all diseases from primary care until secondary care. Cervical cancer screening was among these which were covered by the insurance. In line with national program of cervical cancer screening, the insurance will strengthen the development of the program. As a new concept of financing - started in 2014- it need to know many circumstances of cervical cancer screening financing in Indonesia. Aim: The study was aimed to know overview of cervical cancer screening financing in Indonesia. Methods: Design of the study was descriptive study through literature review from related sources. Secondary data were collected from Directorate of Noncommunicable Disease Control and Center of Health Financing, Ministry of Health, and National Health Insurance Body (BPJS). The study was conducted in January- February 2018. Results: Cancer was ranked number 3 of highest claim for national health insurance with total IDR 1.54 trillion in 2014, became IDR 2.3 trillion in 2015. Number of cases of cancer, as claimed in hospitals, was also increasing from 702,207 cases in 2014 became 1,325,776 cases in 2015. Cervical cancer was among the highest claim. Based on Minister of Health Decree No. 52/2016 about tariff of healthcare in social health insurance, cervical cancer screening was covered by the insurance. Tariff of visual inspection with acetic acid (VIA) was maximum IDR 25,000 (USD 2), tariff of Papanicolaou test was maximum IDR 125,000 (USD 10), and tariff of cryotherapy of positive VIA was IDR 150,000 (USD 11.5). These tariffs can be claimed by providers of cervical screening in primary care facilities to BPJS through noncapitation scheme. This scheme was number of claim financing by BPJS to primary health centers according to type and number of health services. Mechanism of claiming was conducted by screening providers to financing officers in primary health centers using specific form to be sent to BPJS. Then, BPJS will process payment for accepted claim. Number of population became of BPJS in 2017 was 187.9 million out of 257 million target (73%). Meanwhile number of primary care facilities collaborated with BPJS was 20,708 (including 9813 primary health centers) out of 24,336 primary care facilities (84%). It means the financing of cervical screening could be used as optimal as possible to achieve national target of screening which was 37.4 million women aged 30-50 years. Conclusion: Cervical cancer screening financing was covered by national health insurance in Indonesia. Majority of primary care facility collaborated with BPJS which become strengthening factor to enhance achievement of national target of cervical screening.
28
Kartinawati, Komang Triyani, Luh Gede Pradnyawati, Doug Campos-Outcalt, and Gail P. Barker. "LESSON LEARNED FROM THE UNITES STATES: IMPROVING HEALTH COVERAGE IN A PRIMARY CARE." Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia 10, no. 2 (December 9, 2022): 286–92. http://dx.doi.org/10.20473/jaki.v10i2.2022.286-292.
Full textAbstract:
The universal health coverage in Indonesia is organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) which gives a health protection to population as in medical insurances. This health coverage is essential to protect and maintain the quality of health in Indonesian population. However, there were some burden for universal health coverage, including the accessible to National Health Insurance (JKN). Therefore, we may learn on improving health coverage from the United States which is well known for the Medicare and Medicaid, —the center of the US medical insurances. There are at least three main lessons to learn from the medical insurance in the US, such as enrollment for medical insurance, sliding fee discount program, and cost analysis for fee-for-service in a health care. Despite the difference of health system and population between the United States and Indonesia, these lessons could be tailored for reducing burden to the universal health coverage in Indonesia.
29
Hapsari, Indri, Marchaban Marchaban, Chairun Wiedyaningsih, and Susi Ari Kristina. "The Extemporaneous Compounding at Primary Health Care Centers: Characteristic and Personnel." Global Journal of Health Science 10, no. 9 (August 27, 2018): 112. http://dx.doi.org/10.5539/gjhs.v10n9p112.
Full textAbstract:
OBJECTIVE: Extemporaneous compounding is still done for clinical practices in several countries, one of them is in Indonesia. This is due to unavailability or limited formula for pediatric patients or limited budget in the procurement of medicines. This study was aimed at recognizing the compounding personnel’s characteristics and the characteristics of extemporaneous compounding based on prescriptions at primary health care centers.METHOD: This study used cross sectional survey method conducted at 24 Primary Health Care Centers in Banyumas Regency, Central Java, Indonesia. Retrospective data collection was conducted on 1200 prescription sheets in the period between April to June 2017.RESULT: Compounding personnel at Primary Health Care Centers in Banyumas Regency, Central Java, Indonesia consist of 59 personnel consisting of pharmacist (40.68%), pharmaceutical technicians (10.17%), compounding personnel having health educational background (22.03%) and those from non-health educational background (27.12%). Most of the compounding personnel are women (74.58%) while the rest of 25.42% is men. Mostly, compounding personnel working at the Primary Health Care Centers (35.60%) are in their productive age; they are between 20 to 30 years old. Most of their educational background are undergraduates (S1); they are 27 persons (45.76%). Commonly, the prescribers were general practitioners (79.75%), midwives (15.08%), dentists (2%), and nurses (3.17%). Children (97.67%) are the patients who are mostly prescribed at Primary Health Care Centers. The pediatric patients were dominated by 0–5 years-old children (74.33%) while adult patients were only 2.33%. The most common prescription is one extemporaneous compounding per prescription sheet as much as 97.58%. The form of extemporaneous compounding is mostly 96.42% oral; it consisted of 88.36% puyer (crushed tablet) and 8.06% suspension.CONCLUSIONS: In this study, drug compounders in Primary Health Care Centers are mostly pharmacists. The prescribers of extemporaneous compounding in Primary Health Care Centers are mostly general practitioners, some midwives and nurses also prescribe. Patients receiving the prescription are dominated by pediatric patients range between 0–5 years old. It is common to find only one extemporaneous compounding per prescription sheet, with puyer being the most prevalent.
30
Hermansyah, Andi, Luh Wulandari, Susi A. Kristina, and Sherly Meilianti. "Primary health care policy and vision for community pharmacy and pharmacists in Indonesia." Pharmacy Practice 18, no. 3 (July 22, 2020): 2085. http://dx.doi.org/10.18549/pharmpract.2020.3.2085.
Full textAbstract:
The practice of community pharmacy in low and middle-income countries, including in Indonesia, is often described as in the state of infancy with several intractable barriers that have been substantially and continuously hampering the practice. Such description might be valid in highlighting how pharmacy is practiced and the conditions within and beyond community pharmacy organizations. Therefore, it is not surprising that the concept of integrating community pharmacy into the primary care system may not be considered in the contemporary discourse despite the fact that community pharmacy has been operating within communities for years. However, in the case of Indonesia, we argue that changes in the health care system within the past decade particularly with the introduction of the universal health coverage (UHC) in 2014, may have significantly amplified the role of pharmacists. There is good evidence which highlights the contribution of pharmacist as a substantial health care element in primary care practice. The initiative for employing pharmacist, identified in this article as primary care pharmacist, in the setting of community health center [puskesmas] and the introduction of affiliated or contracted community pharmacy under the UHC have enabled pharmacist to work together with other primary care providers. Moreover, government agenda under the “Smart Use of Medicines” program [Gema Cermat] recognizes pharmacists as the agent of change for improving the rational use of medicines in the community. Community pharmacy is developing, albeit slowly, and is able to grasp a novel position to deliver pharmacy-related primary care services to the general public through new services, for example drug monitoring and home care. Nevertheless, integrating community pharmacy into primary care is relatively a new notion in the Indonesian setting, and is a challenging process given the presence of barriers in the macro, meso- and micro-level of practice.
31
Pambudi, Iwan T., Tomoaki Hayasaka, Ken-ichi Tsubota, Shigeo Wada, and Takami Yamaguchi. "Study of Primary Health Care Information System in Indonesia(Biomimetics & Innovative Design)." Proceedings of the Asian Pacific Conference on Biomechanics : emerging science and technology in biomechanics 2004.1 (2004): 25–26. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeapbio.2004.1.25.
Full text
32
Purnomo, Hery Djagat, Cecilia Oktaria Permatadewi, Agung Prasetyo, Didik Indiarso, Hesti Triwahyu Hutami, Dik Puspasari, Devia Eka Listiana, et al. "Colorectal cancer screening in Semarang, Indonesia: A multicenter primary health care based study." PLOS ONE 18, no. 1 (January 3, 2023): e0279570. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0279570.
Full textAbstract:
Colorectal cancer (CRC) is a major public health problem in Indonesia. It ranks among the top four cancers with high mortality rates. CRC screening is expected to improve early diagnosis that can reduce mortality and morbidity rate. Primary health care-based CRC screening in Indonesia has not yet been performed. This study was conducted to obtain information about prevalence, adenoma detection rate and public compliance for CRC screening in Semarang, Indonesia. This cross-sectional study was done across 10 primary health care centers in Semarang during April—October 2021. The screening method used Immunochromatography Faecal Occult Blood Tests (I-FOBT) as the primary test. Patients with positive I-FOBT result would be referred to Kariadi hospital for colonoscopy and histology examination. A total of 221 patients were included, 66.1% were female, mean age was 59.38 ± 7.48 years. Participation rate was 63%, 37 patients (16.7%) were I-FOBT positive, 26 patients (70.27%) underwent colonoscopy. Colonoscopy compliance rate was 70.27%. The colonoscopy results were haemorrhoid (30.8%), polyps (30.8%), malignancy (19.2%), colitis (7.7%), diverticulosis (7.7%), and normal (3.8%). The adenoma detection rate was 26.9%. BMI abnormality (overweight and obese) (OR 10.968; 95% CI 2.33–51.55) and family history of malignancy (OR 18.800; 95% CI 5.13–68.85) increased the risk of colorectal cancer and adenoma and respectively. The prevalence of I-FOBT positive in primary health care centers is high. The CRC screening program based on primary care should be considered. Public awareness education should be considered to increase colonoscopy compliance.
33
Satria, Muhammad Aldila, Retnosari Andrajati, and Sudibyo Supardi. "The Translation Process of Pharmaceutical Care Network Europe v9.00 to Bahasa Indonesia: An Instrument to Detect Drug-Related Problem." Malaysian Journal of Medical Sciences 29, no. 3 (June 28, 2022): 133–44. http://dx.doi.org/10.21315/mjms2022.29.3.13.
Full textAbstract:
Background: Drug-related problems (DRPs) remain a major health challenge in tertiary health services such as hospitals in Indonesia. These problems are detected and solved using classification systems such as Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE). Therefore, this study aims to obtain a valid and reliable Bahasa Indonesia version of the PCNE. Methods: A draft of the Bahasa Indonesia version of the PCNE v9.00 was discussed by four experts from May to August 2020 using the Delphi method. Furthermore, the instrument was assessed for its readability, clarity and comprehensiveness by 46 hospital pharmacists throughout Indonesia. In October 2020, two pharmacists from Haji General Hospital, Makassar, Indonesia carried out the inter-rater agreement to assess 20 cases where the proportion of coding matches between both raters were observed. Results: The instrument was found to be valid after passing the face and content validity, and the Scale Content Validity Index (S-CVI) value for each PCNE domain was 0.91, 0.89, 0.93, 0.97 and 0.93, respectively. Moreover, there was a fair agreement between the two raters that ranged between 40%–90%. Also, kappa statistics showed a substantial agreement on the ‘Problems’ and ‘Causes’ domains. Conclusion: The Bahasa Indonesia version of the PCNE v9.00 instrument passed face and content validity as well as inter-agreement to be used in hospital settings.
34
Hardianti, Arini, Siswanto Agus Wilopo, Mohammad Hakimi, and Althaf Setiawan. "The Primary Health Center Factors Associated with Contraceptive Use Among Women in Indonesia." Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia 8, no. 4 (January 8, 2021): 261. http://dx.doi.org/10.21927/jnki.2020.8(4).261-269.
Full textAbstract:
<em><em>Access to health care, especially health care’s days open was one of the important poin to increasing contraceptive user. Many people who want to use contraception tend to want to get the method in the same day when visited the health care. The aim of this study is to find the relationship health care days open and contraceptive utilization. The cross-sectional study used Performance Monitoring and Accountability (PMA) 2020 data in 33 provinces of Indonesia in 2015. The research subjects were primary health care (Puskesmas). In this research, a number of districts were merged to reach a minimum number of respondents of 30 women. One hundred and four health center were studied and analyzed with t-test and correlation, and multivariable analysis by looking at the level of significance p <0.05, and multivariable analysis. Female, household, and service delivery point questionnaire were used in this study. Result: All health centers in 76% area in Indonesia open more than five days a week and no stock out more than five contraceptive methods. All health centers in 69% area provides more than 5 methods. Days open statistically significant with modern contraceptive utilization after considering the stock out and method provides. Conclusion: contraceptive days open in health care generally good and have relation with contraceptive utilization after considers the stock and how many methods they provide.</em></em>
35
Indarto, Totok, Tintin Sukartini, and Makhfudli Makhfudli. "Factors Contributing to TB at Primary Health Center in Sidoarjo - Indonesia." Jurnal Ners 15, no. 1Sp (July 7, 2020): 433–35. http://dx.doi.org/10.20473/jn.v15i1sp.19783.
Full textAbstract:
Introduction: Tuberculosis (TB) is caused by Mycobacterium tuberculosis, and remains a burden in Indonesia. Many factors contribute to the TB prevalence, including age, sex, body mass index, sputum smear conversion, HIV infection, and Diabetes Mellitus. The objective of this study is to identify factors contributing to TB prevalency at the primary health center.Methods: This research used as a cross-sectional study and was conducted in March 2020. The population of this study was TB patients at Porong Primary Health Center in Sidoarjo, East Java Province, Indonesia. Samples were all TB patients who registered in Porong Primary Health Center and were taken by total sampling. The sample size was 51 TB patients. There were no inclusion and exclusion samples criteria implemented. Data were collected that used the secondary data of TB Patients Registration, between 1st – 31st March April 2020. Data were analyzed using frequency distribution with SPSS Version 21.Results: Result shows there were 30 (58.80%) male TB patients, 34(66.70%) TB patients were adults, 48 (94.10%) TB patients had sputum smear conversion from positive to negative after two months DOTS therapy, there were 48 (94,10%) TB patients not infected by HIV Virus, and there were 36 (70,60%) TB patients had a history of Diabetes Mellitus.Conclusion: Factors contributing to TB prevalence are many, including age, sex, body mass index, sputum smear conversion, HIV infected, and Diabetes Mellitus. To improve care of TB patients requires integration and comprehension of care at the primary health center.
36
Barraclough, Simon, and Martha Morrow. "Health Consequences of the Asian Currency Crisis: Continuing Imperatives for a Primary Health Care Approach." Australian Journal of Primary Health 4, no. 4 (1998): 60. http://dx.doi.org/10.1071/py98061.
Full textAbstract:
The Asian currency crisis and its attendant socio-economic problems in several Asian countries have had serious health consequences, especially for the poor. The scale of these problems has varied between countries due to their differing levels of economic development. Indonesia faces a malor emergency with the threat of widespread malnutrition and rapidly increasing rates of poverty. In this article, some of these health issues are discussed and the response of national governments and international agencies described. To date, the most significant players have been the supra-national financial institutions, which have urged national governments to maintain real levels of expenditure on essential health and education services. These institutions have provided substantial loans to prop up the ailing economies of South Korea, Thailand and Indonesia. Social development programmes, including health, have been an element in each of these loan schemes. It is argued that pressure should be maintained on the IMF, World Bank and Asian Development Bank to support measures to reduce the impact of the crisis on the poor. Such measures must include protection of public expenditure on primary health care. The currency crisis will also provide opportunities to reassert the vital importance of primary health care and to carry out reforms to strengthen it.
37
Santoso, Budi I., Raymond Surya, and Surahman Hakim. "Indonesian primary care physician perception towards contraception usage: a review." International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology 7, no. 3 (February 27, 2018): 811. http://dx.doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20180860.
Full textAbstract:
Background: Indonesian Health Profile (IHF) showed that Indonesian population reached 255.46 million people in 2015. A way to control population growth is through family planning (FP). This study aims to evaluate knowledge, attitude, and practice (KAP) of general practitioner in Indonesia regarding to contraception and postpartum contraception.Methods: A cross sectional descriptive study to all internship doctors in Indonesia was held between July and August 2016. There were 8, 10, 9, 6 questions focusing on characteristics demographic, knowledge, attitude, and practice towards contraception including postpartum contraception, respectively. The inclusion criteria were all general practitioners who were doing the internship in Indonesia during this study. The exclusion criteria were general practitioners who postponed the internship due to any reasons. Descriptive statistics were used for data analysis using SPSS 23.0 for Windows.Results: Most of them (56.4%) had good knowledge, 97.4% respondents pointed out positive attitude, and 72.3% of them showed positive practice towards contraception. Meanwhile, the experience of inserting IUD, implant, and performing contraceptive injection was only 58.5%, 43.6%, and 79.0%; contributively.Conclusions: Supervision training starting from contraceptive counselling to procedure of insertion on long acting and permanent methods (LAPM) should be conducted to allow quality contraceptive service in Indonesia.
38
Syukriani, Yoni Fuadah. "Academic Health System in West Java in Strengthening Primary Health Care." Journal of Midwifery 5, no. 1 (February 21, 2021): 71. http://dx.doi.org/10.25077/jom.5.1.71-80.2020.
Full textAbstract:
Academic Health System (AHS) has been developed in many countries to strengthen the relationship between medical education and health professions with the health care system, which is essential to improve health outcome. Indonesia has chosen to establish AHS in several provinces, each with the autonomy to develop the system in accord with regional needs. Health cluster faculties in Universitas Padjadjaran, with its two main teaching hospitals, the West Java provincial government strived to develop AHS to overcome health services problem and medical education in the province that has enormous geographical and demographic challenges. The strategy used focuses on two things: distributed medical education (DME) and the development of a more effective referral system. The goals are dividing the province into seven regionals, upscaling one local hospital in each to become a regional referral hospital, expanding learning opportunities for medical students, and endorsing research to strengthen the primary healthcare services. Activities were carried out through the distribution of medical students and residents to local hospitals and primary healthcare facilities along with the education of local medical professionals as supervisors. Grants were provided for research that focus on quality primary healthcare, construction of data portal for patient management referral systems, telemedicine, and tele-education. The challenges faced are mainly related to the different mindset between institutions that have different work cultures and the wide variance of situations between regions. It is therefore recommended to build a more straightforward AHS system with addition of sub-networks, besides continue to maintain close communication and policy development.
39
Kaye, Katherine, and Michael K. Novell. "Health Practices and Indices of a Poor Urban Population in Indonesia Part I: Patterns of Health Service Utilization." Asia Pacific Journal of Public Health 7, no. 3 (July 1994): 178–82. http://dx.doi.org/10.1177/101053959400700306.
Full textAbstract:
This first section in a two-part study of health indices and practices among residents living in a Jakarta slum describes the use of public and private primary health care services in relation to socioeconomic and health status. As problems associated with urban poverty rapidly increase in developing countries, it is important to study the ethnic and economic diversity which exists in slums and shanty towns: results of such studies should inform the development of effective strategies for outreach and service delivery. Through a survey of 690 mothers and 593 children, we found that 1) poorer residents were more likely than relatively affluent ones to rely on local government clinics ( posyandus) for primary health care; 2) regular posyanduusers were more likely than non-users to be fully immunized and to use ORT correctly; 3) delivery in hospital w as common among all residents, but especially among the more affluent; and 4) prevalence of contraception was high and not associated with socio-economic status or type of primary health care service used. Strengthening primary health care services at the government's local health posts could benefit all groups in the community if wealthier residents participated more in the posyandus. Standards of care in the private sector should also be improved. Asia Pac J Public Health 1994;7(3):178-82.
40
Hapsari, Indri, Marchaban Marchaban, Chairun Wiedyaningsih, and Susi Ari Kristina. "Prescribing Pattern of Extemporaneous Compounding in Primary Health Care Centers." Global Journal of Health Science 10, no. 12 (November 15, 2018): 104. http://dx.doi.org/10.5539/gjhs.v10n12p104.
Full textAbstract:
OBJECTIVE: Compounding is one of basic competences and skills should be owned by pharmacists since ages. Shortage of licensed drug supply and patients with special needs had become the major reason for the compounding practice to be performed. Average of drug number given to patients in primary or government health centers in a sheet of prescription compounding was quite high; commonly it included more than one drug given individually or prescribed together. The WHO/ INRUD cores drug prescribing indicators were developed to be utilized as a measure of performance in areas related to rational use of medicine in health facilities. This study aimed to analyze prescribing pattern of extemporaneous compounding in primary health care centers.
METHOD: Cross sectional survey method was employed in this study which was conducted at 24 Primary Health Care Centers in Banyumas regency, Central Java Province, Indonesia by collecting data of extemporaneous compounding from the primary health care centers having the compounding percentage ≥ 5% from total prescription of each. The researchers implemented retrospective data collection which was conducted on 1200 prescription sheets in period of April to June 2017.
RESULT: The drugs used in extemporaneous compounding were 49 types, and the mostly used were chlorpheniramin maleate (22.54%), dexamethasone (18.20%), glycerol guaiacolate (15.36%), amoxicillin (9.15%) and paracetamol (7.47%). Number of drugs used in each extemporaneous compounding was various; one to six drugs per-compounding with its average 2.86 drugs per-prescription of extemporaneous compounding. Generic drugs were mostly used in extemporaneous compounding with percentage 93.88%, while percentage of antibiotic use was low; it was 11.36%. Based on conformity with national formulary in Indonesia, the proper used drug in extemporaneous compounding was 71.43 %, while based on conformity with WHO Model List Essential Medicines, it was 46.96 %.
CONCLUSION: In this study, although the drug which was used in dosage form of extemporaneous compounding was still quite high with a range between 1 to 6 drugs in one dosage form, but generally the drug use in form of extemporaneous compounding in primary health care centers was still in accordance with the WHO/INRUD cores drug prescribing indicators that were characterized by high generic drugs and low use of antibiotics in the extemporaneous compounding at the primary health care centers.
41
Wasita, Rai Riska Resty, Ni Made Sri Nopiyani, and Pande Putu Januraga. "Switching of primary health care providers among self-paid health insurance participants in Denpasar, Bali, Indonesia." Public Health and Preventive Medicine Archive 6, no. 2 (December 1, 2018): 140. http://dx.doi.org/10.15562/phpma.v6i2.182.
Full textAbstract:
Background and purposes: The number of Jaminan Kesehatan Nasional or National Health Insurance (NHI) participants switching their fasilitas kesehatan tingkat pertama or primary healthcare (PHC) providers is increasing and dominated by self-paid participants. This switching could result in unequal distribution of NHI participants and amount of capitation among PHC providers. This study aims to explore the reasons underlying self-paid NHI participants to switch PHC providers.Method: This is a qualitative study using in-depth interviews with a total of 14 participants recruited purposively, consisted of ten NHI self-paid participants who had switched and four participants who intend to switch PHC providers. Semi-structured interview guide incorporated the aspects of Consumer Switching Behavior Model. The interviews explored four aspects of participants’ intention to switch providers including inconvenience, service encounter failures, core health service failures, and attraction by competitor. The verbatim transcripts were analyzed thematically.Results: Self-paid NHI participants in this study cited four main reasons for switching PHC providers. The first reason is inconvenience in accessing PHC provider’s services due to long distance, long waiting times, unsuitable opening hours, and poor facilities. Secondly, patients cited the poor interaction between healthcare providers and patients specifically, lack of attentiveness, poor eye contact, poor delivery of health information, lack of consideration of patients’ opinions, and lack of responsiveness to patients’ complaints. The third reason is core healthcare service failures, including hasty examinations, inaccurate diagnoses, and errors in prescribing medication. Finally, informants reported that they wished to switch PHC providers due to the attractiveness of other providers, in terms of facilities availability, professionalism of healthcare providers, additional health programs, and ease of access to fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut or referral healthcare facilities.Conclusion: Self-paid NHI participants’ intention to switch PHC providers was mainly attributed to the perceived poor healthcare quality of the provider and superiority of the others. Continuous quality improvement should be undertaken by PHC providers to increase participants’ loyalty.
42
Sanyoto, Dhanasari Vidiawati Trisna, and Nur Afrainin Syah. "The Role of Primary Care Physicians (DLP) in Community Care." Review of Primary Care Practice and Education (Kajian Praktik dan Pendidikan Layanan Primer) 1, no. 1 (February 20, 2018): 3. http://dx.doi.org/10.22146/rpcpe.33812.
Full textAbstract:
Dokter Layanan Primer (DLP) or Primary Care Physician (PCP) is a newly introduced term by the Indonesian government in 2013 since the enforcement of Medical Education Law 20/2013. DLP is a physician who solidifies his/ her education and career in primary care. They have postgraduate medical training in primary care and are experts in this field. In most countries, to be a generalist physician practising at primary care facilities such as health centres and primary care clinics, medical school graduates have to take postgraduate medical training to be proficient in terms of knowledge and skills in primary care services. Family medicine is the main body of knowledge of the primary care postgraduate training program in those countries even though their graduates are called differently among countries. These physicians are called family doctors or family physicians in the United States of America (USA), general practitioners (GPs) in Commonwealth countries, huisarts in the Netherlands. In Indonesia, where social, economic, and cultural diversity is very high in various regions, in addition to Family Medicine, Community Medicine and Public Health....
43
Sulistiyowatiningsih, Endang, and Mutiara Herawati. "A MULTICENTER STUDY TREATMENT ADHERENCE OF HYPERTENSION FOCUSED ON PRIMARY HEALTH CARE IN INDONESIA." Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 10, no. 14 (August 12, 2017): 24. http://dx.doi.org/10.22159/ajpcr.2017v10s3.21356.
Full textAbstract:
Objective: Hypertension today has a remained a focus in developing countries. This study aim was to determine the treatment adherence measured by the 8-item Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) in hypertensive outpatients.Methods: A cross-sectional study was carried out with hypertensive patients older than 18 y, treated at eight of the primary health care in Special Region of Yogyakarta through interviews, between January and April 2016. Adherence was determine by MMAS-8 version translated for this study.Results: The patients consider low adherence (score<6), moderate adherence (score 6–7) and high adherence when they had a score equal to 8 at the MMAS-8. The prevalence of adherence among the 233 patients in primary healthcare showed the majority was lower adherence (57.90%), the moderate adherence (30.25%) and the high adherence (11.82%). The average adherence value acoording to the MMAS-8 was 5.2 (±1.7).Conclusion: Non-adherence treatments of hypertensive outpatients in primary healthcare was highest through application of MMAS-8
44
Berman, Peter, Daniel G. Sisler, and Jean-Pierre Habicht. "Equity in Public-Sector Primary Health Care: The Role of Service Organization in Indonesia." Economic Development and Cultural Change 37, no. 4 (July 1989): 777–803. http://dx.doi.org/10.1086/451760.
Full text
45
Yuniar, Y., AL Susyanty, and ID Sari. "Assessment of Prescribing Indicators in Public and Private Primary Health Care Facilities in Indonesia." Value in Health 19, no. 7 (November 2016): A818—A819. http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2016.08.739.
Full text
46
Altmann, Anne, Priscilla Robinson, and Tilman Ruff. "The View From the Far Side An International Public Health—Primary Care Interface." Australian Journal of Primary Health 1, no. 1 (1995): 29. http://dx.doi.org/10.1071/py95006.
Full textAbstract:
In this paper, first-hand experience of a three-year project in Indonesia is used to explore the relationship between public health and primary care—disciplines which are too rarely considered in partnership. The Healthy Start for Child Survival Project in Lombok, Indonesia, which has now been running for two years, has integrated them in a way which utilises the strengths of both approaches. The result is a comprehensive series of practical and appropriate health interventions based on the collection of qualitative and quantitative data. Avenues of intervention revolve around active outreach involving both antenatal and postnatal strategies, including strategies to reduce morbidity and mortality from tetanus, hepatitis and acute respiratory infection. The positive effects of these interventions are now visible in the huge improvements to the health status of the local child population. The final stage of the project is designed to identify ways in which the health of the local population can be further improved, and to ensure the sustainability of these interventions after the project has been completed. The extent to which the knowledge gained could be applied to public health and primary care in Australia is discussed.
47
Purnamasari, Gita, and Misnaniarti Misnaniarti. "Relationship between Training Intensity and Doctor’s Job Satisfaction at Primary Health Care in Indonesian." Jurnal Midpro 12, no. 2 (December 1, 2020): 191. http://dx.doi.org/10.30736/md.v12i2.201.
Full textAbstract:
A doctor’s job satisfaction is important because it will improve the quality of health services. This study aimed to determine the relationship between intensity training and doctors satisfaction. This research was a cross-sectional study using data from Risnakes 2017. The sample was 5,140 doctors primary health care with civil servant status in Indonesia that was randomly selected. The data were analyzed using the Spearman correlation. This study showed that mean job satisfaction was 70.07 and intensity of the training was 3.98. There is a positive correlation between the training intensityand the doctor's job satisfaction of primary health care in Indonesia (p-value <0.000 and r = 0.063). More doctor's training will improve the ability of doctors to care for the patient's clinical according to the standards of competence.
48
Purnamasari, Gita, and Misnaniarti Misnaniarti. "Relationship between Training Intensity and Doctor’s Job Satisfaction at Primary Health Care in Indonesian." Jurnal Midpro 12, no. 2 (December 1, 2020): 191. http://dx.doi.org/10.30736/md.v12i2.201.
Full textAbstract:
A doctor’s job satisfaction is important because it will improve the quality of health services. This study aimed to determine the relationship between intensity training and doctors satisfaction. This research was a cross-sectional study using data from Risnakes 2017. The sample was 5,140 doctors primary health care with civil servant status in Indonesia that was randomly selected. The data were analyzed using the Spearman correlation. This study showed that mean job satisfaction was 70.07 and intensity of the training was 3.98. There is a positive correlation between the training intensityand the doctor's job satisfaction of primary health care in Indonesia (p-value <0.000 and r = 0.063). More doctor's training will improve the ability of doctors to care for the patient's clinical according to the standards of competence.
49
Asyary, Al. "INDONESIAN PRIMARY CARE THROUGH UNIVERSAL HEALTH COVERAGE SYSTEMS: A FEELING IN BONES." Public Health of Indonesia 4, no. 3 (September 10, 2018): 138–45. http://dx.doi.org/10.36685/phi.v4i3.200.
Full textAbstract:
Jaminan Kesehatan Nasional or JKN realized as the one of problem solving for equity of healthcare in Indonesian setting. At the same point, it has to compatible with all aspects in health financing issues by its newly adopted systems. This review aims to reveal JKN health financing policy since it implemented by 2014 in Indonesia. Several bibliographies databases were identified to conduct literature reviews that comprised of international and national/local journals. It founds that JKN principles focuses on mutual support, not-for-profit, good governance, and portability aspects. JKN enrollment consisted of two types polisholders including incapable polis insurance (PBI JKN) that bear by the Indonesian government, and capable polis insurance (none PBI JKN). JKN have to synergize with recent existing challenges including integration from previous regional health insurance (Jamkesda), healthcare facilities, package benefit, financing issue as well as the deficit issue which happened as lower dues that making by JKN polisholder than the high claim by the healthcare facilities particularly in hospitals. Although, JKN emerges to tackle the inequity of healthcare in all Indonesian regions, the existing settled Jamkesda in several regions, particularly regions with high regional income, made JKN integration as the setback health financing on its regions. Limited healthcare facilities that cooperated with BPJS-Kesehatan also challenged the JKN implementation as well as financial lose in affecting by mismatch between medical expenditures with JKN claimed as per package. It concludes that the political willing to choose several options including to prevent JKN deficit depend on the leader commitment to make JKN as not for another journey but it shall be the destination for health financing in Indonesia.
50
Alimin Bin Alias, Linda Dewanti, and Mohammad Fathul Qorib. "The comparison of factors that can influence utility of primary health care among youth community in Indonesia and Malaysia." World Journal of Advanced Research and Reviews 17, no. 1 (January 30, 2023): 111–18. http://dx.doi.org/10.30574/wjarr.2023.17.1.1463.
Full textAbstract:
Background: PHC is one of the health service facilities that organizes preventive, promotive, rehabilitative, and curative health efforts that focus more on preventive and promotive services. Utility of primary health care among youth community are very important, so this study will mainly point to find that there is difference in the factor that can influence the utility of PHC because youth years are critical for the development of the habit such as smoking or diet in lifestyle and this would give high impact for their health in future. Method: This research type is analytical with cross sectional design that is used to study on the relationship between the utility of primary health care and the comparison factors that can influence the utility of primary health care among youth community in Indonesia and Malaysia. Two types of tests are being used to do analysis which is by using Mann Whitney and by using chi-square to get total p value. Result: T h e factors that influence the utility of primary health care for youth community in Indonesia and Malaysia which are age and number of family member, the difference was significant while difference in other factors was insignificant. Conclusion, this study found that there is difference in the factors that influence the utility of primary health care for youth community in Indonesia and Malaysia which are age and number of family.