Books on the topic 'Post-Fusion'

Despite remarkable progress in understanding the pathological processes and alleviating symptoms by TNFα‎ blocking medication, the mechanism that converts flexible tissue into bone still cannot be completely prevented or reversed. In axial spondyloarthritis, components of motion segments, such as zygoapophyseal joints, intervertebral discs, and spinal ligaments, can ossify in varying sequence, extent, and location between the ilium and occiput. Throughout this process, the spinal column is vulnerable to kyphotic deformity due to gravity, body weight, muscle action, and life’s flexion-based activities. Areas with low fusion tendency, such as atlanto-axial joints, and post-traumatically weakened spots of formerly ankylosed vertebral block (Andersson’s lesion) can endanger the spinal cord by instability, dislocation, and compression, from what is typically minor trauma or simple repetitive, but otherwise normal, stresses. Once functionally significant deformity or presence of instability and associated symptoms are established, conservative treatment options are lacking and surgical consideration is required.

Love Letters from Golok chronicles the courtship between two Buddhist tantric masters, Tare Lhamo (1938–2002) and Namtrul Rinpoche (1944–2011), and their passion for reinvigorating Buddhism in eastern Tibet during the post-Mao era. In fifty-six letters exchanged from 1978 to 1980, Tare Lhamo and Namtrul Rinpoche envisioned a shared destiny to "heal the damage" done to Buddhism during the years leading up to and including the Cultural Revolution. Holly Gayley retrieves the personal and prophetic dimensions of their courtship and its consummation in a twenty-year religious career that informs issues of gender and agency in Buddhism, cultural preservation among Tibetan communities, and alternative histories for minorities in China. The correspondence between Tare Lhamo and Namtrul Rinpoche is the first collection of "love letters" to come to light in Tibetan literature. Blending tantric imagery with poetic and folk song styles, their letters have a fresh vernacular tone comparable to the love songs of the Sixth Dalai Lama, but with an eastern Tibetan flavor. Gayley reads these letters against hagiographic writings about the couple, supplemented by field research, to illuminate representational strategies that serve to narrate cultural trauma in a redemptive key, quite unlike Chinese scar literature or the testimonials of exile Tibetans. With special attention to Tare Lhamo's role as a tantric heroine and her hagiographic fusion with Namtrul Rinpoche, Gayley vividly shows how Buddhist masters have adapted Tibetan literary genres to share private intimacies and address contemporary social concerns.

The authors analyse the reasons underlying the resurgence of communalism in the 2000s in Uttar Pradesh (UP) leading to riots in Mau in 2005, Gorakhpur in 2007, and Muzaffarnagar in 2013, but more importantly move beyond riots to analyse the new ways and means whereby communalism in the present phase is being manufactured by the Hindu right. They argue that UP is experiencing a post-Ayodhya phase of communalism markedly different from the late 1980s/early 1990s. The book employs a model of institutionalized everyday communalism whose defining feature is that rather than initiating major, state-wide riots, the strategy of the BJP–RSS currently is to create and sustain constant, low-key communal tension together with frequent, small, low-intensity incidents out of petty everyday issues that institutionalize communalism at the grassroots. The use of this strategy is examined based on extensive fieldwork in the districts of eastern and western UP that experienced major riots. A fusion of rising cultural aspirations and deep economic anxieties in UP, which remains an economically backward state, and where a deepening agrarian crisis, unemployment, poverty, and inequalities are widespread, has created fertile ground for the new kind of communal mobilization. The agenda of the BJP–RSS is political to establish majoritarian rule, but equally important cultural, because India is viewed as fundamentally ‘Hindu’ in a civilizational sense in which Muslims will remain alien. It is through this lens of the new ‘avatar’ of the BJP, its ideology and strategies, and its impact on society and polity that an attempt is made to understand the current round of communalism in UP.

Arab spring membawa perubahan besar pada politik Timur Tengah. Banyak yang berharap bahwa Arab spring bukan hanya revolusi Arab jilid dua setelah revolusi Iran pada tahun 1979, tetapi merupakan era baru kebangkitan demokratisasi di Timur Tengah yang akan memberi ruang bagi gerakan politik Islam berpartisipasi secara terbuka di ranah publik. Sarjana-sarjana studi Islam beranggapan bahwa Arab spring merupakan jembatan menuju “Islamist winter”. Islamist winter diartikan dengan ketakutan dunia akan tumbuhnya kalangan Islamis menguasai kekuasaan di dunia Arab.[1] Hal ini mengarah pada notasi apakah radikalisme Islam akan tumbuh di Timur Tengah? Gerakan Arab spring bukanlah gelombang statis. Politik Timur Tengah senantiasa bergerak secara dinamis. Kemenangan Muhammad Mursi di Mesir, kekuasaan Receep Tayyep Erdogan yang semakin kuat di Turki, kemenangan Ennahda di Tunisia, dan bangkitnya Ikhwanul Muslimin secara terbuka hampir di semua negara yang dilanda Arab spring tidaklah secara linier di konotasikan sebagai kebangkitan radikalisme Islam di Timur Tengah. Sebagaimana Asef Bayat mengatakan bahwa Arab spring merupakan momentum baru bagi transformasi menuju post-Islamism, dimana sebuah gejala baru yang merupakan the fusion of religiousity and rights, faithy and freedom, Islam and liberty, as an attempt to trancend Islamism by building a pious society within non-religious state.[2] Pada posisi ini Asef Bayat memiliki standing position yang berbeda dengan Olivier Roy, dimana Roy mempercayai gerakan politik Islam di dunia Islam tidak akan pernah berhasil karena konsep yang diajukan bersifat utopia. Dalam bukunya tentang The Failure of Political Islam, Roy menggambarkan berakhirnya suatu periode dan dimulainya babak baru dari periode lain, bahwa politik Islam tidak diterima bahkan oleh masyarakat Islam itu sendiri.[3] Over generalisasi yang dilakukan oleh Roy mendapatkan kritikan akademis yang luas, dan bagi Asef Bayat hal ini bentuk simplifikasi Roy terhadap dinamisnya perkembangan politik Islam dari masa ke masa. Konsep yang diajukan oleh Asef Bayat tentang post-Islamism memberikan makna bahwa politik Islam secara substansial tidak mati tetapi bertransformasi secara lebih terbuka untuk membangun masyarakat yang relijius ditengah sistem politik yang lebih demokratis dan sekuler. Namun demikian, temuan di buku ini tidak membenarkan semua klaim tentang gejala post-Islamism. Kudeta militer terhadap Muhammad Mursi memunculkan kekuasaan militer yang otoritarian di Mesir, runtuhnya Moammar Khadafi memunculkan perang dua pemerintahan (dawn dan tripoli) di Libya, perpecahan di Irak dan Suriah yang tak kunjung selesai, Yaman yang bergejolak, negara-negara Teluk yang semakin memproteksi diri dari Ikhwanul Muslimin yang dianggap organisasi teroris, hingga blockade Arab Saudi terhadap Qatar. Arab spring berujung pada harapan kosong akan harapan Timur Tengah yang lebih demokratis, karena Arab spring berhasil menumbuhkan demokrasi hanya di satu negara, Tunisia, tempat dimana gelombang demokratisasi itu dimulai. Fenomena ini kami namakan dengan backward bending. Arab spring secara umum tidak menumbuhkan demokrasi (kecuali di Tunisia), justru menjadi arus balik bagi tumbuhnya otoritarianisme baru di Timur Tengah. Kegagalan Arab spring dalam menumbuhkan iklim demokrasi di Timur Tengah merupakan fenomena Arab exceptionalism, dimana dunia Arab secara politik dan kultural lebih sulit untuk menerima demokrasi. Praktik-praktik politik dan kekuasaan otoriter (dinasti) yang telah mengakar di Timur Tengah, tidak bisa diubah serta merta dengan jalur revolusi atau regime change. Jika negara tersebut memiliki kekuatan elit tunggal yang kuat maka re-enforcement politik secara top-down akan terjadi untuk menguasai masyarakat; atau jika tidak polarisasi kekuatan politik bersifat lebih merata maka aktor-aktor politik akan saling menguasai satu sama lain dalam konflik sipil yang panjang dan berdarah. Tunisia berhasil menumbuhkan demokrasi setelah revolusi dan regime change karena transformasi nilai-nilai demokrasi di negara bekas jajahan perancis itu sudah tumbuh sejak sebelum terjadinya Arab spring. Struktur politik, sosial dan budaya masyarakat di negara francophone tersebut lebih siap menerima perubahan ke arah yang demokratis. Demokratisasi ini mengubah satu wajah politik Islam di Tunisia menjadi lebih terbuka dan moderat. Gerakan politik Islam terbesar di Tunisia, Ennahda, melakukan transformasi dari gerakan radikal menjadi partai politik dengan menjadikan Turki sebagai prototype dibandingkan apa yang dilakukan Mursi di Mesir. Hal ini tidak hanya berlaku di Tunisia. Perubahan sosial dan politik di Timur Tengah yang terjadi paska Arab spring berkorelasi dengan munculnya berbagai wajah-wajah baru gerakan politik Islam. Keniscayaan ini tumbuh karena politik Islam bersifat responsif terhadap perubahan sosial dan politik di lingkungannya. Selamat membaca.