Journal articles on the topic 'Politik'
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Politik.
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Politik.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Hidayat, Rahmat, and Suwanto Suwanto. "Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia." JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) 3, no. 2 (January 5, 2020): 124. http://dx.doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4469.
Full textAbstract:
<p>Dewasa ini, para elite politis massif melancarkan propaganda politik negetif baik di dunia nyata maupun maya. Persoalannya, ambisi politik yang berlebihan seringkali menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik, seperti dengan <em>money politic</em>, <em>hoax</em>, dan <em>hatesp</em><em>e</em><em>ech</em>. Berpolitik yang tidak etis ini berdampak pada instabilitas sosial yang menuai konflik dalam masyarakat. Selain itu, Machiavelisme politik menumbalkan moralitas publik dan mencoreng etika politik yang dijunjung tinggi oleh Pancasila dan ajaran Islam. Studi artikel ini yaitu kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sejarah yang diintegrasi-interkoneksikan. Studi ini berusaha mengeksplorasi nilai etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madinah di tahun politik Indonesia yaitu dengan merefleksikan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Periode Madinah, seperti <em>ukhuwah islamiah</em>, persatuan, musyawarah, <em>at-ta’awun</em>, dan keadilan. Aktualisasi nilai-nilai etika politik Islam ini tentu sangat relevan guna mewujudkan kehidupan demokratis yang sehat, bersih, dan santun. Artinya, etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madinah dapat diteladani dalam lingkup perpolitikan nasional menuju masyarakat madani menjunjung persatuan-kesatuan dalam kebhinnekaan.</p><p>Kata Kunci: Etika politik Islam, politik Indonesia. </p>
2
Değirmenci, Tunahan, Yusuf Ünsal, and Yusuf Cengiz. "Türkiye’de Politik İstikrar, Ekonomik Politika Belirsizliği ve Ekonomik Büyümenin Askeri Harcamalar Üzerindeki Etkisi." Politik Ekonomik Kuram 8, no. 2 (June 23, 2024): 370–84. http://dx.doi.org/10.30586/pek.1422314.
Full textAbstract:
Politik istikrar ortamı, toplumu yönetmek adına karar alma gücünde değişimin olmadığı bir ortamdır. Ekonomik politika belirsizliği, hükümetin ve ekonomi yönetiminin gelecekteki politika adımlarının belirsiz olduğu durumu ifade eder, bu da iş dünyası ve tüketiciler için planlama ve karar alma süreçlerini zorlaştırabilir. Politik istikrar ve ekonomik politika belirsizliği altında kamu kesiminin ekonomi büyüklüğü içindeki payı değişebildiği gibi kamu harcamalarının da içeriği farklılaşabilir. Kamu kaynaklarının hangi harcama kalemlerine tahsis edileceğine karar verilmesi belirsizlik ortamında zor olabilir. Bu çalışmada 2000-2021 dönemi için Türkiye’de politik istikrar, ekonomi politika belirsizliği ve ekonomik büyümenin askeri harcamalar üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Çalışmada, değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini belirlemek amacıyla öncelikle Johansen testi uygulanmıştır. Ardından, uzun dönem katsayı tahminlerini elde etmek için DOLS, FMOLS ve CCR yöntemleri kullanılmıştır. Sonuçlara göre, ekonomik büyüme askeri harcamaları artırırken, ekonomik politika belirsizliği askeri harcamaları azaltmaktadır. Ancak politik istikrar ile askeri harcamalar arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu durum, politik istikrarın askeri harcamalar üzerinde doğrudan etkisinin olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, Türkiye'deki politik istikrar, ekonomik politika belirsizliği ve ekonomik büyüme faktörleri, askeri harcamaları etkileme sürecinde karmaşık bir dinamik oluşturmaktadır. Bu bulgular, ekonomi politikası oluşturucularının ve karar vericilerinin, askeri harcamaları belirleme sürecinde bu faktörleri dikkate almalarının önemini vurgulamaktadır.
3
Sutikno, Sutikno. "Politik Sebagai Gaya Hidup." Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 7, no. 1 (June 30, 2023): 1–17. http://dx.doi.org/10.58518/alamtara.v7i1.1772.
Full textAbstract:
Artikel ini berfokus pada politik sebagai gaya hidup dalam budaya kontemporer dan gelombang demokrasi liberal. Praktik politik sebagai gaya hidup ini mencerminkan revolusi globalisasi dari dunia maya dan budaya postmodern dalam landasan ideologis kapitalisme akhir. Praktik politik gaya hidup juga mendegradasi narasi besar politik dalam modernitas politik yang mengorientasikan tatanan politik dan prinsip-prinsip demokrasi rakyat dan mengubah narasi kecil politik dalam postmodernitas politik yang mengorientasikan kesadaran subjek secara absolut yang dikendalikan oleh hasrat dan insting. struktur kesadaran materialistis, hedonistik, konkumeristik dan konsumtivistik. Politik sebagai gaya hidup hadir dalam kehidupan sehari-hari baik di ranah publik maupun digital. Politik sebagai gaya hidup menggambarkan kontestasi, presentasi, pertunjukan dan simulasi yang akhirnya menjadi masyarakat dalam kondisi mayoritas diam. Politik sebagai gaya hidup harus direkonstruksi yang berorientasi pada makna sebagai manusia otentis secara rasional dan transendental.
This article focuses on politic as life-style in the contemporary culture and wave of liberal democracy. This political practice as life-style reflects globalization revolution from cyberspace and postmodern culture in the ideological foundation of late capitalism. The political practice of life-style also degrades political grand narrative in the political modernity which to orientates political order and the principles of peoples democracy and to changes political small narrative in the political postmodernity which to orientates absolutely subject consciousness whose controlled by desire and insting in the structure of materialistic, hedonistic, concumeristic dan consumtivistic consciousness. Politic as life-style presents in every day life both in public or digital spheres. Politic as life-style describes contestation, presentation, performance dan simulation that finally becomes peoples in the majority condition of silence. Politic as life-style has tobe reconstructed which to orientates in meaning as otentical human rationally and trancendentally.
4
Syarif, Fajar. "Politicization of Religion: Religion in Political Discourse." Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 25, no. 2 (December 7, 2017): 443. http://dx.doi.org/10.21580/ws.25.2.1569.
Full textAbstract:
<p>This article discusses the position of religion in politic that has relation to leadership. The main argumentation of this research is religion will constantly become a political power and social movement. In one side the research has different opinion from the integration politic paradigm and secular that proposed by Hasan al-Bannā and ‘Alī Abd. al-Rāziq, but in another side, it has reinforced the two paradigms. By using literature study and descriptive method and philosophical historical approach, it indicates Islam will constantly exist and has influence in the political process. Although Islam is not depending on politic and on the contrary. Islam and politic are both integrated dimension of life, so both are not able to be separated from social politic dynamics.</p><p>Artikel ini membahas kedudukan agama dalam politik yang berkaitan dengan kepemimpinan. Argumentasi utama penelitian ini adalah bahwa agama tetap akan menjadi kekuatan politik dan gerakan sosial. Di satu sisi penelitian ini berbeda pendapat dengan paradigma politik integrasi dan sekuler yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna dan ‘Alî Abd. al-Rāziq, namun di sisi lain memperkuat kedua paradigma tersebut. Dengan menempuh studi kepustakaan dan menggunakan metode deskriptif serta pendekatan filosofis dan historis, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam akan tetap eksis dan berpengaruh dalam proses politik. Hakikat Islam meskipun tidak bergantung pada politik dan begitu pula politik tidak bergantung pada Islam. Islam dan politik merupakan dua dimensi yang integral dalam kehidupan, maka keduanya tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial politik.</p>
5
Tuwanakotta, Jacqueline. "Natalitas Politik: Kelahiran Manusia Politik Dalam Teori Politik Hannah Arendt." Dekonstruksi 10, no. 03 (July 2, 2024): 57–67. http://dx.doi.org/10.54154/dekonstruksi.v10i03.258.
Full textAbstract:
Pembahasan tentang teori politik Hannah Arendt, seringkali dimulai dengan melihat perbedaan antara kondisi yang politis dan apolitis, seperti pembahasan tentang kekuasaan dan sistem politik dalam suatu negara. Sementara itu, peristiwa politik selalu melibatkan pelaku politik yaitu manusia itu sendiri. Manusia sebagai pelaku politik memiliki peran penting bukan saja ketika dia masuk dalam ruang publik melainkan dimulai sejak dia lahir. Hannah Arendt mengatakan tindakan manusia sangat berhubungan erat dengan kondisi natalitas atau kelahirannya di dunia. Artinya, kondisi natalitas sebagai permulaan baru yang melekat dalam kelahiran, dapat dirasakan di dunia hanya bila seorang pendatang baru mempunyai kapasitas untuk memulai sesuatu yang baru, yaitu bertindak (action). Artikel ini akan membahas tentang kondisi natalitas manusia yang menjadi dasar penting dalam teori politik Hannah Arendt. Pembahasan ini akan dimulai dengan mengupas tentang proses natalitas manusia ke dunia serta keberadaannya di dunia yang memiliki kepedulian pada sesama (neighbour), sampai kepada keterlibatan manusia di ranah publik untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia politik.
6
Hardian, Mirza, Yayuk Hidayah, Anis Suryaningsih, and Yoga Ardian Feriandi. "Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur)." Sukma: Jurnal Pendidikan 7, no. 2 (December 20, 2023): 163–88. http://dx.doi.org/10.32533/07203.2023.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian ini adalah memberikan gagasan mengenai konsep pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia. Hal ini muncul dari adanya permasalahan menurunnya kepedulian aspek politik  pada warga negara muda yang  menjadi tantangan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan  library research. Data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal nasional dan internasional, majalah, hasil penelitian, laporan penelitian dan kepustaakn lainnya yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi generasi muda baik dalam bentuk online dan offline. Setelah melakukan kajian, peneliti menemukan bahwa  konsep pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia setidaknya menggunakan dua acara yaitu : 1) pendidikan politik bagi warga negara muda dalam dalam konteks Indonesia harus memperhatikan beberapa dimensi pendidikan politik yaitu kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan politik, afektif yang berhubungan dengan pembentukan karakter dan aspek psikomotor yang berhubungan dengan kecakapan baik berupa intelektual maupun partisipatoris. 2) Konten pendidikan politik dalam konteks Indonesia adalah demokrasi, budaya politik Pancasilla dan isu global. Kesimpulan penelitian ini adalah pendidikan politik merupakan upaya yang sistematis dan keberlanjutan.
7
Suryani, Lilis, and Muhammad Tahir. "Dorong Etika Demokrasi: Mengekang Gejala Politik Uang Dalam Proses Pemilihan." Amsir Community Service Journal 2, no. 1 (January 22, 2024): 36–39. http://dx.doi.org/10.62861/acsj.v2i1.357.
Full textAbstract:
Money Politic sebagai bentuk kejahatan pemilu yg menjadi kebiasaan buruk mewarnai demokrasi Indonesia, esensi demokrasi dalam pilkada adalah hubungan kontraktual antara kandidat calon bupati dan wakil bupati dengan partai politik dan konstituen, politik uang uang menjadi satu benteng yg harus dirobohkan karena akan menciderai tananan sistem hukum dalam pilkada Indosia, permasalahannya adalah bagaimana solusi dalam mencegah terjadinya transaksi politik uang dalam pilkada proses analisis yang menjadi alternatif adalah menggunakan metode kualitatif dengan data empirik histori, melalui sosialisasi, dan tatap muka, pengamatan partisipan dan jumlah partisipasi dari konteks politik uang, peran lembaga dalam proses edukasi penyadaran massa lewat pintu partai dan tokoh masyarakat menjadi satu alternatif solusi untuk menutup jalur pelanggaran hukum pemilu, di sisi lain kesadaran masyarakt dan partai politik serta calonlah yang sangat memegang Peran dalam memutus mata rantai penyebaran transaksi money politic.
8
Syauket, Amalia. "Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia." Jurnal Hukum Sasana 8, no. 1 (April 3, 2022): 47–56. http://dx.doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1052.
Full textAbstract:
Pemilihan Umum langsung merupakan pilar pertama dalam ber Demokrasi di Indonesia , dengan menganut sistem one man, one vote dimana mengharuskan siapapun yang menginginkan kursi politik dipemerintahan harus mendapat suara pemilih terbanyak. Kehadiran relawan menjadi penting bagi massa yang mendukung salah satu calon baik di Pilkada maupun Pilpres. Fenomena kemunculan deklarasi relawan ini mulai bermunculan setidaknya bisa kita lihat dari berbagai pemberitaan dimedia massa dan media sosial. Kehadiran relawan politik sebagai manifestasi dari meningkatnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam berdemokrasi substantial.Relawan politik yang bergerak secara offline maupun online mampu meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kunci kehadiran model pemerintahan demokrasi ekstra parlementer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, peneliti bermaksud menggambarkan bagaimana peran relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Fenomena relawan politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia seolah-olah telah menjadi pilar utama pelembagaan demokrasi dengan caranya masing-masing bergerak sendiri untuk mendukung candidat masing-masing sehingga dapat menjadi titik awal dari dinamika transformasi nilai-nilai politis yang bernuasa patrimonial, oligarkis menuju volunterisme dan partisipatoris.
9
Triono, Triono. "STRATEGI POLITICAL MARKETING PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI PROVINSI LAMPUNG." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 14, no. 1 (March 10, 2018): 88–108. http://dx.doi.org/10.24042/tapis.v14i1.2899.
Full textAbstract:
Abstrak Tulisan ini membahas tentang strategi political marketing (pemasaran politik) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam upaya pemenangan politik pada pemilihan umum legislatif (Pemilu) 2014 di Lampung. Banyak faktor yang membuat partai politik bisa tetap survive dan memperoleh suara yang cukup signifikan di setiap kompetisi pemilu. Faktor tersebut bisa berasal dari intenal partai seperti manajemen partai yang visioner, kelembagaan politik yang profesional, rekrutmen politik yang sistemik, ataupun strategi-strategi pemenangan partai politik lainnya dalam setiap pemilu yang terencana dan terprogram dengan baik melalui produk-produk politik partai politik. Melalui political marketing partai politik melakukan kampanye politik untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Makna politis inilah yang menjadi output penting dalam proses political marketing, pihak mana yang akan dipilih oleh pemilih pada saat pemilu menjadi fokus utama dalam penerapan political marketing. Oleh sebab itu pengelolaan political marketing sebagai bagian dari upaya strategi pemenangan politik menjadi penting bagi partai politik.
10
Triono, Triono. "STRATEGI POLITICAL MARKETING PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI PROVINSI LAMPUNG." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 14, no. 1 (March 10, 2018): 88–108. http://dx.doi.org/10.24042/tps.v14i1.2899.
Full textAbstract:
Abstrak Tulisan ini membahas tentang strategi political marketing (pemasaran politik) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam upaya pemenangan politik pada pemilihan umum legislatif (Pemilu) 2014 di Lampung. Banyak faktor yang membuat partai politik bisa tetap survive dan memperoleh suara yang cukup signifikan di setiap kompetisi pemilu. Faktor tersebut bisa berasal dari intenal partai seperti manajemen partai yang visioner, kelembagaan politik yang profesional, rekrutmen politik yang sistemik, ataupun strategi-strategi pemenangan partai politik lainnya dalam setiap pemilu yang terencana dan terprogram dengan baik melalui produk-produk politik partai politik. Melalui political marketing partai politik melakukan kampanye politik untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Makna politis inilah yang menjadi output penting dalam proses political marketing, pihak mana yang akan dipilih oleh pemilih pada saat pemilu menjadi fokus utama dalam penerapan political marketing. Oleh sebab itu pengelolaan political marketing sebagai bagian dari upaya strategi pemenangan politik menjadi penting bagi partai politik.
11
Umar, M. Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni." Al-Risalah 12, no. 02 (December 1, 2018): 1. http://dx.doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.448.
Full textAbstract:
Secara faktual, kondisi politik yang muncul saat ini benar-benar sarat dengan kepentingan politik, politik uang menjadi tren di setiap Pilkada Langsung (Pemilukada); hak suara diperdagangkan. Praktek “money politic” telah terjadi di banyak daerah. Pelanggaran ini sangat cemas karena digunakan sebagai alat untuk menang dalam pemilihan langsung. Akibatnya, hak pilih warga dibajak oleh kepentingan kandidat. Praktek “money politic” dapat terjadi selama kampanye dan sebelum pemungutan suara. Sayangnya, dalam beberapa kasus, petugas Pemilu juga terlibat dalam praktek tersebut. Lalu ada jual beli suara yang menyebabkan penipuan dalam menentukan dan menetapkan perolehan suara dan berpotensi bisa mengubah elektabilitas calon. Kerugian nyata “money politic” adalah hilangnya martabat hak suara warga negara. Hak suara hanya akan menjadi komoditas politik di tengah persaingan antar kandidat. Kedaulatan rakyat menjadi tidak berarti karena uang telah dimainkan di mana selanjutnya akan merugikan mereka. Sebuah posisi yang diperoleh dengan modal besar menjadi pembenaran untuk mendapatkan kembali modal apabila telah menduduki jabatan politik. Penipuan di Pemilu tidak hanya salah secara moral, tetapi bentuk pelanggaran hukum. Praktek jual beli dan suara di Pemilukada diklasifikasikan sebagai risywah yang sangat dilarang dalam Islam. Kata
12
Umar, M. Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni." Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 12, no. 02 (December 1, 2018): 1–28. http://dx.doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.448.
Full textAbstract:
Secara faktual, kondisi politik yang muncul saat ini benar-benar sarat dengan kepentingan politik, politik uang menjadi tren di setiap Pilkada Langsung (Pemilukada); hak suara diperdagangkan. Praktek “money politic” telah terjadi di banyak daerah. Pelanggaran ini sangat cemas karena digunakan sebagai alat untuk menang dalam pemilihan langsung. Akibatnya, hak pilih warga dibajak oleh kepentingan kandidat. Praktek “money politic” dapat terjadi selama kampanye dan sebelum pemungutan suara. Sayangnya, dalam beberapa kasus, petugas Pemilu juga terlibat dalam praktek tersebut. Lalu ada jual beli suara yang menyebabkan penipuan dalam menentukan dan menetapkan perolehan suara dan berpotensi bisa mengubah elektabilitas calon. Kerugian nyata “money politic” adalah hilangnya martabat hak suara warga negara. Hak suara hanya akan menjadi komoditas politik di tengah persaingan antar kandidat. Kedaulatan rakyat menjadi tidak berarti karena uang telah dimainkan di mana selanjutnya akan merugikan mereka. Sebuah posisi yang diperoleh dengan modal besar menjadi pembenaran untuk mendapatkan kembali modal apabila telah menduduki jabatan politik. Penipuan di Pemilu tidak hanya salah secara moral, tetapi bentuk pelanggaran hukum. Praktek jual beli dan suara di Pemilukada diklasifikasikan sebagai risywah yang sangat dilarang dalam Islam. Kata
13
Bataona, Mikhael Rajamuda. "Instrumentalisasi sentimentalitas, teror massa dan problem keadilan politis dalam negara." FLOBAMORA 2, no. 1 (August 30, 2019): 7–25. http://dx.doi.org/10.46888/flobamora.v2i1.11.
Full textAbstract:
Kajian ini mendiskursuskan persoalan sentimentalitas, kebangkitan politik populisme, dan populisme kanan yang sedang menjadi trend baru dalam praktek politik dan berdemokrasi di Indonesia, serta masalah keadilan politis dalam bernegara. Pisau analisis yang digunakan adalah: konsep Massa, Ratsio Instrumental, Sentimentalitas, Integrasi dan Disintegrasi, Konflik, Keadilan Pra Politis Dan Keadilan Politis, dan Demokrasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kombinasi metode telaah kasus terhadap data-data sekunder (dokumen). Hasil kajian dipetakan dalam 6 pokok bahasan, yaitu: 1). Kebangkitan Politik Populsime dan Teror Massa: Studi Kasus Indonesia, 2). Terbantahnya Klaim Fukuyama Tentang Kemenangan Demokrasi Liberal, 3). Tubrukan Antara Keadilan Pra Politis Dan Keadilan Politis, 4). Aturan Oikos Menginvasi Kehidupan Polis, 5). Populisme Kanan dan Instrumentalisasi Sentimentalitas Yang Berujung Brutalitas, 6). Menjaga NKRI, Mengantisipasi Sindrom Orang Tertindas Dan Fundamentalitas. Secara garis besar hasil kajian menunjukkan bahwa, politik populisme lewat gerakan massa yang murka adalah untuk menekan pemerintah, mendikte pengadilan dan aparat hukum juga menerjang prosedur demorkasi. Populisme kanan juga mengancam NKRI. Tesis Francis Fukuyama terbantahkan karena demokrasi bisa berjalan mundur. Kajian ini menyimpulkan, demokrasi tetap menjadi pilihan terbaik untuk Indonesia. NKRI bisa diselamtkan dengan meningkatkan rasionalitas publik, adanya belajar ganda atau saling belajar antara sekularisme dan agama, menegakan hukum sebagai sabuk pengaman demokrasi termasuk menata lalu-lintas komunikasi di dunia maya dengan hukum yang tegas, dan mengantisipasi munculnya fenomena “sindrom orang tertindas” dalam pertarungan politik.
14
Ihsan, Nur. "SOSIO KULTURAL POLITIK ISLAM KLASIK (Upaya Menafsiri Akar Kemunculan Politik)." Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial 5, no. 1 (July 4, 2018): 83. http://dx.doi.org/10.21580/wa.v5i1.2564.
Full textAbstract:
<p>Abstract<br />Politics are the actions or activities concerned with achieving and using power in a country or society. And The politic has effect to change the best of world, in this chance I will be exploration, what is the ideal politic in the Islam. Because we know the politic gives negatif effect all thaught the reality gives us the best of sistym to the development of the country. So I wanna give the theory about reconstruction Islam of politic, after that we will know what is the ideal politic in our country and we also know the Islam of religion gives us the knowledge how to we take the good condition to our world. So we must know what is the Islam and what is the ideal politic of Islam. And than we must khow the culture of politic in the Islam, so we can wise to all.<br /><br />Abstraksi<br />Bias perpolitikan terus menggema di area jiwa, hingga wujud politik ini menyentuh batas pada tataran nilai-nilai agama. Akankah politik yang muncul terus menunggangi agama demi kepentingan dunia yang maya? Ataukah agama akan benar-benar menjadi agama yang mampu memberi titik terang terhadap dunia politik, hingga mampu memberi rambu-rambu kenegaraan untuk memberi kemaslahatan rakyatnya. Sebagai seorang cendikia muslim, semestinya menjadi sosok agamawan yang mampu memberi pilihan terhadap fenomena yang berkembang. Selain itu ia juga harus bisa menerima perbedaan yang ada dan meminimalisir karakter ekstrimis yang tidak menyentuh titik humanis, sehingga agama yang sering digaungkan menjadi rahmat di alam semesta raya dapat dirasakan. Artinya, sebuah wajah yang mampu mengayomi semua bentuk fenomena yang terus menggema. Karena agama turun dijadikan sebagai entitas pijakan utama dalam semua ranah permasalahan, baik dalam keluarga, masyarakat dan bahkan sampai bangsa dan negara. <br /><br /></p>
15
Sitanggang, Hartini Basaria Natasya, and Awang Dharmawan. "Strategi Marketing Hary Tanoesoedibjo dalam Usaha Membangun Personal Branding Politik." Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 20, no. 1 (June 1, 2016): 49–62. http://dx.doi.org/10.46426/jp2kp.v20i1.43.
Full textAbstract:
Today, many people have already used new media for doing their activities, includes communicating. The benefits in opening the edges each humans and using the innovating technology makes the new media usually used by citizen. These concerns are used by the politic consultant to promote some political parties or some candidates. HaryTanoesoedibjo is one of media businessman in Indonesia who tries to take his way becoming a politician. To increase his electability in politic, a politic consultant for HaryTanoesoedibjo should be able to know the right strategies for HaryTanoesoedibjo. This study was made to know what strategies are right for HaryTanoesoedibjo. This research was using the 4Ps and PDB analysis. Besides that, this study was also intended to know the right platform for HaryTanoesoedibjo in case for succeed his way for president election. The datas in this study are from the analysis in social media and website that used by HaryTanoesoedibjo and some available literatures.
Keywords: Political Marketing Strategy, New Media, HaryTanoesoedibjo,
ABSTRAK
Kekuatan media baru sebagai sumber informasi politik, tidak lepas dari perkembangannya sudah menjadi media mainsream yang membangun interaktivitas bagi sesama penggunanya. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh konsultan politik untuk mempromosikan partai politik atau kandidat perseorangan. Hary Tanoesoedibjo, sebagai salah satu pebisnis media yang memasuki jalan sebagai politisi. Dalam menaikkan popularitasnya di dunia politik, konsultan politik yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo berusaha menerapkan strategi marketing politik, karena mengingat Partai Indonesia Raya (Perindo) dan Hary Tanoesoedibjo sendiri terbilang baru dalam panging politik nasional. Studi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana strategi marketing politik dari tim Hary Tanoesoedibjo. Penelitian ini menggunakanan konsep product, place, price, promotion, dan segmentation (4PS) dan positioning, differentiation, dan branding (PDB). Selain itu, studi ini juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana platform media baru yang digunakan oleh Hary Tanoesoedibjo sebagai ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Kata kunci: Strategi Marketing Politik, Media baru, Hary Tanoesodibjo.
16
Kwirinus, Dismas. "AWAM POLITIS DAN TUGAS KRITIS-PROFETIS." Jurnal Masalah Pastoral 11, no. 2 (October 16, 2023): 96–122. http://dx.doi.org/10.60011/jumpa.v11i2.138.
Full textAbstract:
Fokus tulisan ini menjelaskan tentang awam politis dan tugas kritis-profetis. Politik merupakan bidang yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Politik merupakan kunci sukses peletakan landasan bagi persyaratan tercapainya pengembangan martabat pribadi manusia melalui berbagai struktur pemenuhan fasilitas kehidupan umum. Bidang politik bisa menjadi sarana Gereja mewujudkan imannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Antara Gereja dan politik tidak ada kaitannya secara langsung namun begitu juga politik bukan suatu bidang yang harus dijauhi. Justru iman mempunyai dimensi politik. Keterlibatan Gereja dalam bidang politik adalah bagian integral dari tugas profetisnya di dunia. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui bentuk dialog Gereja dan kaum awam dalam bidang politik. Penulis menggunakan metodologi analisis fenomenologis. Jenis penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, yaitu: pembacaan kritis atas teks dan pengamatan. Adapun temuan dalam penelitian ini, bahwa Gereja terlibat dalam politik harus dimengerti bukan sebagai institusi. Gereja sebagai institusi tidak terlibat politik praktis yang seringkali dimengerti sebagai kekuasaan dan keterikatan pada suatu partai politik. Gereja tidak berkompetisi dalam bidang politik prakti. Keterlibatan Gereja dalam bidang politik hanya sejauh menyampaikan penilaian morilnya, juga tentang hal-hal yang menyangkut tata politik. Jika dikatakan Gereja terlibat dalam politik harus dimengerti secara luas. Kaum awamlah yang terlibat dalam politik praktis.
17
Holm, Isak Winkel. "Anmeldelse: ÆSTETIK OG POLITIK - METODEMÆSSIGE REFLEKSIONER PÅ FORANLEDNING AF TRE AKTUELLE ANTOLOGIER." K&K - Kultur og Klasse 38, no. 110 (December 29, 2010): 147–55. http://dx.doi.org/10.7146/kok.v38i110.15779.
Full textAbstract:
Anmeldelse afHenrik Kaare Nielsen og Karen-Margrethe Simonsen (red.): Æstetik og politik. Analyser af politiske potentialer i samtidskunsten, Århus, 2008 (Klim)Marie Østergaard Møller & Sara Normann Thordsen (red.): Æstetik og politisk magt. Otte analyser af aktuelle forhold mellem æstetik og politik, Uppsala, 2008 (NSU-Press)Mikkel Bolt og Jacob Lund (red.): Fællesskabsfølelser. Kunst, politik, filosofi, Århus, 2009 (Klim)
18
Efendi, Dori, and Nopyandri Nopyandri. "PENDAMPINGAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK GENERASI MUDA DI KOTA JAMBI." RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 2 (September 30, 2019): 38–42. http://dx.doi.org/10.51179/pkm.v2i2.186.
Full textAbstract:
Pendampingan Pendidikan Politik untuk Generasi Muda di Kota Jambi bertujuan untuk memberi pendidikan politik melalui sosialisasi terhadap generasi muda, dengan memberikan materi tentang pentingnya keterlibatan generasi muda dalam politik karena jumlah pemilih dari generasi muda mencapai 40% dari Daftar Pemilih Tetap yaitu 197 Juta pemilih. Selama pendampingan berbagai materi tentang pendidikan politik akan diberikan dengan tujuan akhir membentuk komunitas yang peduli terhadap demokrasi dan menepis sikap apolitis generasi muda terhadap politik. Maka, tujuan dari pendampingan pendidikan politik adalah merubah persepsi pemilih terhadap politik, meningkatkan partisipasi pemilih, terlibat aktif menjadi mitra kritis perangkat pemilu dan terbentuknya generasi muda yang sadar politik. Kegiatan PKM ini dilaksanakan sejak bulan Februari s.d Juli 2019. Adapun metode penyampaian materi sosialisasi, yaitu simulasi, diskusi kelompok, ceramah, alat bantu (visual dan non visual) dan posting materi sosialisasi ke media sosial. Dari hasil kegiatan PKM tentang pendampingan pendidikan politik untuk generasi muda di Kota Jambi disimpulkan bahwa pendidikan politik memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang politik bagi generasi muda khususnya generasi muda Kota Jambi. Selain itu, pendidikan politik dapat menghindari generasi muda dari politik kotor yang bersifat negatif, seperti money politic dan memotivasi generasi muda untuk sadar serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara
19
Rahman, Bobbi Aidi. "Relasi antara Sastra dan Politik (Analisis Unsur-unsur Politik dalam Puisi Masa Dinasti Umayyah)." Diwan : Jurnal Bahasa dan Sastra Arab 9, no. 1 (July 18, 2017): 625–44. http://dx.doi.org/10.15548/diwan.v9i1.134.
Full textAbstract:
Relasi sastra dan politik terlihat jelas pada periode kekuasaan pemerintahan Dinasti Umayyah, politik sangat mendominasi perkembangan sastra khususnya puisi. Hal ini disebabkan oleh pergolakan dan kecenderungan politik yang lebih mendominasi kehidupan masyarakatnya. Seiring dengan munculnya faksi atau sekte politik, muncul pula para penyair yang mendukung beberapa sekte politik. Setiap penyair tidak terlepas dari fungsi politis, mereka setia mendukung sekte atau partai politiknya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada juga yang harus berlaku munafik dengan mengatakan sesuatu yang tidak diyakini, menentang perasaan sendiri demi penguasa dan keselamatan, atau demi mengharapkan imbalan dari para khalifah.
20
Rahman, Bobbi Aidi. "Relasi antara Sastra dan Politik (Analisis Unsur-unsur Politik dalam Puisi Masa Dinasti Umayyah)." Diwan 9, no. 17 (July 18, 2017): 625–44. http://dx.doi.org/10.15548/diwan.v9i17.134.
Full textAbstract:
Relasi sastra dan politik terlihat jelas pada periode kekuasaan pemerintahan Dinasti Umayyah, politik sangat mendominasi perkembangan sastra khususnya puisi. Hal ini disebabkan oleh pergolakan dan kecenderungan politik yang lebih mendominasi kehidupan masyarakatnya. Seiring dengan munculnya faksi atau sekte politik, muncul pula para penyair yang mendukung beberapa sekte politik. Setiap penyair tidak terlepas dari fungsi politis, mereka setia mendukung sekte atau partai politiknya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada juga yang harus berlaku munafik dengan mengatakan sesuatu yang tidak diyakini, menentang perasaan sendiri demi penguasa dan keselamatan, atau demi mengharapkan imbalan dari para khalifah.
21
Siregar, Grets Janialdi Apner. "Kehadiran Kristiani dalam Politik: Rekonstruksi Teologi Misi Tentang Peran Kekristenan dalam Ruang Publik Politis di Indonesia." Diegesis : Jurnal Teologi 6, no. 2 (August 31, 2021): 1–24. http://dx.doi.org/10.46933/dgs.vol6i21-24.
Full textAbstract:
Artikel ini menawarkan sebuah rekonstruksi teologi misi terkait kehadiran gereja dalam ruang publik politik sebagai wujud penginjilan. Saya menggunakan metode kritik sosiologis-historis yang diimbangi dengan perspektif misiologi terkait ruang publik, politik dan penginjilan. Pembahasan dimulai dengan konsep ruang publik dan politik sebagai landasan kritik terhadap model kehadiran agama dalam ruang publik politik di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan teori penginjilan sebagai kehadiran Kristiani yang membawa damai dan tidak bersifat dominan di ruang publik. Semuanya saya lakukan untuk membuktikan bahwa gereja, melalui umat, dapat dan perlu berperan aktif dalam ruang publik politis sebagai wujud penginjilan dalam politik.
22
Janeko and Uzlah Wahidah. "PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILU (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)." Republic : Journal of Constitutional Law 2, no. 1 (April 2, 2024): 1–13. http://dx.doi.org/10.55352/htn.v1i2.837.
Full textAbstract:
Money politic (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan. Hukum Islam dan undang-undang memandang Money politic yaitu sama-sama menganggap Money politic dalam pemilu itu haram atau dilarang. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam dan undang-undang memandang Money politic sebagai tindakan yang dilarang oleh syari’at dan perbuatan Money politic termasuk dalam kategori risywah, sedangkan didalam hukum positif memandang Money politic sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu.
23
Kurniati, Kurniati. "SISTEM POLITIK DEMOKRASI DALAM BIAS HEGEMONI NEGARA: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 7, no. 2 (December 10, 2018): 257. http://dx.doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022.
Full textAbstract:
Sistem politik demokrasi dalam bias hegemoni negara telah mengilhami argumen politik Antonio Gramsci. Gramsci telah berkontribusi dalam pemikiran tentang reorientasi hegemoni negara yang diilhami oleh Marxisme dengan menambahkan pemikiran tentang kerangka politik. Hegemoni dan demokrasi harus disesuaikan secara politis untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis yang dapat menjadi konsensus aktif sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif di mana negara, dengan menggunakan otoritasnya dalam hegemoni, memfasilitasi masyarakat dalam hal mengenai penyetaraan hak.
24
Handayani, Lisda. "Poltical Literacy to the Community Through Digital Literacy Program at the Electoral Commission of Palembang City." Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization 4, no. 02 (April 30, 2023): 62–69. http://dx.doi.org/10.19109/ampera.v4i02.14336.
Full textAbstract:
Tulisan ini mengkaji tentang Literasi Politik Kepada Masyarakat Melalui Literasi Digital di KPU Kota Palembang sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dalam konteks kehidupan berdemokrasi khususnya di KPU Kota Palembang dalam menjalankan proses politik untuk melakukan upaya meningkatkan kesadaran politik, daya kritis yang dimiliki, dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui literasi digital yang dimana semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini untuk lebih mempermudah masyarakat dalam menerima informasi politik yang aktual baik dan benar supaya masyarakat paham dan tahu arah tujuan berpolitik (melek politik). Kajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara kritis literasi politik dalam konteks untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui faktor politis yang melatarbelakangi literasi politik kepada masyarakat. 2. Bagaimana kendala literasi politik di KPU Kota Palembang. Metode kajian yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, studi literatur, dan analisis data. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada salah satu Anggota KPU Kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor politik yang melatarbelakangi literasi politik ini yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pendidikan politik. Adapun kendala literasi politik kepada masyarakat memiliki beberapa faktor yaitu sikap apatis terhadap politik, letak geografis masyarakat yang sulit ditempuh, dan tingkat pendidikan yang tidak merata.
25
Firdausi, Indrianti. "Gaduh Buzzer Politik di Era Jokowi." KOMUNIKA 8, no. 1 (July 25, 2021): 19–24. http://dx.doi.org/10.22236/komunika.v8i1.6979.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik buzzer di era jokowi melalui unsur-unsur komunikasi politik. Buzzer makin dikenal oleh masyarakat melalui media sosial twitter di era jokowi yang selalu eksis pada setiap perhelatan kontestasi politik terutama pada pemilihan presiden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buzzer di era Jokowi saat ini memenuhi unsur-unsur komunikasi politik yaitu sebagai komunikator politik yang bertindak sebagai propagandist profesional, pesan politik yang disampaikan bersifat negatif dan politis, media yang digunakan untuk membentuk opini adalah media sosial twitter, khalayak yang disasar adalah kaum muda yang aktif di media sosial, dengan efek yang dapat merusak demokrasi Indonesia dimana buzzer selalu menyerang masyarakat maya yang kontra terhadap pemerintah.
26
Martnasti, Mirzal, and Martani Huseini. "Komodifikasi "Akal Sehat" sebagai Industri Kampanye Politik di Indonesia." Warta ISKI 4, no. 2 (December 31, 2021): 171–85. http://dx.doi.org/10.25008/wartaiski.v4i2.136.
Full textAbstract:
Penelitian ini berfokus pada fenomena media dan industri kampanye politik di Indonesia dengan melihat komodifikasi politik akal sehat Rocky Gerung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis komodifikasi politik akal sehat Rocky Gerung dalam industri kampanye politik. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang datanya dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis isi media. Hasil Penelitian menemukan, Pertama, Rocky Gerung menyempitkan pengertian akal sehat dengan mengesampingkan obyektivitas. Kedua, kampanye akal sehat Rocky Gerung lebih dekat kepada retorika politis daripada suatu konsepsi filosofis. Dengan demikian akal sehat tidak lebih dari komodifikasi politik yang penggunaannya disesuaikan dengan keinginan dan kepentingan subyektifnya yang lekat dengan industri kampanye politik. Ketiga, pendalaman demokrasi Indonesia saat ini terancam oleh munculnya partai-partai yang semakin berorientasi pasar dalam lingkungan media massa dan media sosial yang dikendalikan oleh kepentingan ekonomi politik.
27
Hariyanti, Hariyanti, Cecep Darmawan, and Iim Siti Masyitoh. "Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik." Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 15, no. 1 (May 31, 2018): 74–85. http://dx.doi.org/10.21831/jc.v15i1.17659.
Full textAbstract:
Partai politik mempunyai kewajiban yuridis dan moral untuk melaksanakan pendidikan politik khususnya memberdayakan kader perempuan di tengah minimnya partisipasi politik perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan penelitian melalui teknik non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala pendidikan politik kader perempuan, yakni (1) kendala internal, yang berasal dalam diri kader perempuan; (2) kendala eksternal, stereotip dalam konstruksi sosial budaya masyarakat; (3) keseriusan partai dalam memberdayakan kader perempuan; (4) kelemahan regulasi peraturan perundang-undangan. Partai politik melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut melalui pendekatan personal, menggagas konsep tanpa mahar politik; membentuk regulasi internal partai politik yang akomodatif terhadap kebutuhan perempuan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Political parties have moral as well as juridical obligation to conduct political education especially for women cadres in the low level of political participation among women. It was a qualitative research with descriptive method of explanation. The informant involved was selected with non-probability sampling, purposive sampling. The results reveal the obstacles faced by women cadres are (1) internal obstacles, coming from the cadres themselves; (2) external obstacles, coming from stereotype upholding by among cultural and society members; (3) the seriousness of political party to empower their own women cadres; (4) the weakness of the law concerning this issue. To overcome the problems, political parties is doing effort such as personal approach, politic without political ‘bride price’ (mahar politik), issuing internal regulation accommodative to the needs of women.
28
Faisal, Ahmad. "Syariat Islam di Indonesia: Pergulatan antara Sakralitas dan Profanitas." Al-Ulum 19, no. 1 (June 1, 2019): 27–52. http://dx.doi.org/10.30603/au.v19i1.699.
Full textAbstract:
Artikel ini mengelaborasi penerapan hukum Islam di Indonesia yang selalu mengundang polemik. Akar masalahnya ternyata tidak hanya bermuara pada masalah epistemologis, tetapi juga pada masalah sosial politik. Penulis berargumen bahwa hukum Islam yang mendapatkan legitimasi dan justifikasi dalam tata hukum Indonesia harus memenuhi kriteria epistemologis dan sosial politis. Secara epistemologis, wajar jika tidak ada pandangan tunggal tentang model syariat yang ingin diterapkan. Sedangkan secara sosiologis politis hukum Islam harus lebih mempertimbangkan variabel-variabel sosial, politik dan sejarah yang mempengaruhi pembentukan sistem hukum Islam Indonesia. Fakta yang disebutkan terakhir ini merupakan keharusan mengingat kenyataan penampilan hukum Islam itu sendiri di berbagai negara Islam tidak seragam. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dataran substantif hukum Islam pada dasarnya merupakan resultant dari interaksi antara para ulama sebagai perumus hukum dengan faktor-faktor sosial politik yang ada di sekitarnya, termasuk konfigurasi politik negara.
29
Mahatma, Masmuni. "Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara." MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN 8, no. 1 (July 1, 2017): 31–54. http://dx.doi.org/10.32923/maw.v8i1.695.
Full textAbstract:
NU selalu terlihat politis. Latar sejarahnya sendiri sebagai gejala politis, minimal, dalam perspektif politik Islam, baik di level nasional maupun internasional. Spirit lahirnya sebagai jam’iyyah berbasis simbol dan kekuatan ulama (kiai), senantiasa mengundang banyak tanya dan keterkaguman. Ibarat pedang, NU memiliki dua mata yang jernih dan tajam serta sangat berbahaya kalau dibiarkan menusuk sesuatu, termasuk menyangkut perpolitikan tanah air. Paradigma politik NU serba unik, cair, tapi menggetarkan.
30
Ashsyarofi, Hisbul Luthfi. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Keuangan Partai Politik Menjelang Pilkada 2020." JATISWARA 36, no. 1 (March 31, 2021): 49–61. http://dx.doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.256.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik dan untuk menganalisis upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan partai politik. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan meneliti bahan pustaka, yaitu aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik perlu dikelola secara akuntabel, transparan, dan profesional adalah pertama mendekatkan kepercayaan publik antara elite politik dengan masyarakat, kedua mendorong kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu dan kebijakan publik ketiga membantu politik lebih akuntabel tidak hanya terkait masalah uang dan keuntungan materiil, keempat mencegah menerima money politic, kelima mencegah potensi penyelewangan dana publik dan, keenam mendorong persaingan kompetitif, ketujuh menguatkan penegakan hukum. Sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi maka keuangan partai politik yang bersumber dari anggota partai politik di umumkan secara terbuka kepada publik dan dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga masyarakat bisa mengetahui besaran sumbangan dan asal usul keuangan partai yang bersumber dari anggota partai.
31
Gumilar, Agung Tesa. "Urgensi Rekrutmen Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik di Partai NasDem Kota Bandung." De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, no. 10 (October 31, 2022): 396–402. http://dx.doi.org/10.56393/decive.v2i10.1688.
Full textAbstract:
Artikel penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme rekrutmen politik sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik di partai NasDem Kota Bandung. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengetahui fenomena di atas secara mendalam, khusus, faktual dan kontekstual. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi literatur dan studi dokumentasi. Temuan penelitian ini adalah terdapat urgensi dan pertimbangan dalam melakukan rekrutmen anggota partai NasDem Kota Bandung meliputi yang meliputi dua hal, yang pertama yaitu faktor pertimbangan yang bersifat politis dan yang kedua yaitu faktor pertimbangan yang bersifat kriteria bagi calon anggota. Kedua hal di atas bertujuan agar rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh partai NasDem Kota Bandung dapat berjalan dengan baik, efektif dan mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam keanggotaan atau sebagai agen politik pada suatu partai politik.
32
Mulyadi, Yohanes Berkhmas, and Anyan Anyan. "ANALISIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK PDI PERJUANGAN DI DESA MANDIRI JAYA KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 9, no. 2 (December 20, 2019): 23. http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v9i2.7550.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertolak dari realita pendidikan politik dari partai politik dilaksanakan hanya menjelang pemilu. Penelitian ini bertujuan umum untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan politik PDI Perjuangan Di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Tujuan khusus penelitian adalah mengetahui 1) strategi pelaksanaan pendidikan politik PDI Perjuangan di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam 2) kendala dalam melaksanakan pendidikan politik PDI Perjuangan di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam, 3) Upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan politik PDI Perjuangan di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. Subjek Penelitian ini terdiri dari pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang,PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kelam, Pengurus ranting. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan melakukan reduksi data, kategorisasi, display/penyajian, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDI Perjuangan telah melakukan pendidikan politik dengan strategi public relation politic ke desa-desa, Manfaat pendidikam politik adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018.Kata Kunci : Pelaksanaan Pendidikan Politik, PDI Perjuangan, Desa Mandiri Jaya
33
Kharlie, Ahmad Tholabi. "FATWA POLITIK NAHDLATUL ULAMA." ALQALAM 22, no. 1 (April 29, 2005): 21. http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v22i1.1447.
Full textAbstract:
Konstelasi politik Nasional terasa menghangat pada dekade 1950-an ketika muncul sebuah terminnlogi fiqih siyasah yang cukup kontroversial, yakni Waliy al-Amr Dharuriy bi al-Syawkah yang lebih kurang berarti ''pejabat tertinggi negara untuk sementara, dengan kekuasaan efektif Terminologi ini mulai muncual dan menjadi bahan pembicaraan publik pada saat Konfrensi Alim Ulama (3-6 Maret 1954)yang diprakarsai Nahdlatul Ulama (NU) dan Departemen Agama Republik Indonesia.Pada intinya, fatwa ini berisi dukungan terhadap Presiden Soekarno yang mendapal gugatan dari kelompok '1slam Radikal" terutama menyangkut keabsahan (kegitimasi) kepemimpinannya dilihat dari persfektif potik keagamaan (Islam). Tak pelak, fatwa ini menuai kritik politis-pejoratif dan pandanganpandangan miring serta menuding NU sebagai kelompok oportunis. Mereka menganggap NU telah mencampuradukkan dan 'menjual' agama demi kepentingan politik kelompoknya.Secara sosiologis, fenomena ini menarik diamati. Sebab, disinyalisasi akan dapat ditemukan berbagai kenyataan kemasyarakatan_yang dimungkinkan menjadi latar sehinnga memicu munculnya fatwa (politik keagamaan) ini, dengan menampik (sejenak) tudingan yang menyebut adanya indikasi politis kalangan NU. Maka dari titik inilah, tulisan ini berangkat.
34
PRAMANA, GEDE INDRA, and AZHAR IRFANSYAH. "STREET ART SEBAGAI KOMUNIKASI POLITIK: SENI, PROTES, DAN MEMORI POLITIK." Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika 1, no. 2 (December 20, 2019): 98. http://dx.doi.org/10.24843/jiwsp.2019.v01.i02.p04.
Full textAbstract:
ABSTRAK
Penelitian ini berusaha mengungkapkan fenomena seni jalanan. Dalam studi komunikasi politik, seni jalanan, dalam beragam bentuknya, sering kali diidentifikasi sebagai bentuk partisipasi politik non-formal. Pada praktiknya, seni jalanan menjadi lahan subur tumbuhnya aksi protes dan mengambil posisi kritis dalam isu politik, sosial, dan budaya. Dalam kanon keilmuan politik, bentuk partisipasi dominan dari warga negara umumnya dikaji dalam hubungannya dengan praktik elektoral. Kajian tentang partisipasi politik non-elektoral, yang berada diluar praktik representasi formal, minim dalam kajian ilmu politik. Dengan mengambil praktik mural yang dilakukan sekelompok anak muda di ruang publik, maka dapat digambarkan bentuk partisipasi politik non-elektoral, dan menangkap relasi antara politik dan seni. Fokus kajian ini adalah praktik partisipasi politik non-elektoral pada periode pasca Soeharto.Penelitian ini berupaya untuk membaca kembali praktik seni jalanan ini, secara khusus mural yang dikembangkan oleh Komunitas Pojok. Sejak 2002, Komunitas Pojok aktif berkarya di Kota Denpasar. Jarang sekali, untuk tidak mengatakan tidak ada, sebuah kolektif yang bertahan dan secara reguler menyelenggarakan perayaan terhadap seni jalanan. Karya mereka yang mengangkat isu sosial yang spesifik, seperti Hak Asasi Manusia, menjadi statemen politis atas keberpihakan mereka terhadap isu yang seringkali diabaikan oleh Negara.
Kata Kunci: Street Art, Non-formal Political Participation, Memory Politics
35
Hawari, Nadirsah. "STRATEGI CALEG DALAM MERAIH DUKUNGAN POLITIK DI KOTA METRO TAHUN 2014." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 14, no. 1 (June 8, 2018): 109–38. http://dx.doi.org/10.24042/tps.v14i1.3484.
Full textAbstract:
Pada pemilu 2014 silam, sejumlah calon anggota dewan (caleg) mengadu nasib dalam proses politik di tingkat kecamatan di Kota Metro melalui jalur partai politik. Sesuai dengan aturan pemilu yang ada bahwa semua anggota diberikan waktu dan kesempatan untuk bersosialisasi dengan calon pemilih sesuai dengan cara dan pendekatan masing- masing selama tidak melanggar aturan pemilu yang ada. Berbagai bentuk komunikasi politik dan pendekatan dilakukan oleh semua kandidat untuk meraih suara. Diantara strategi yang digunakan oleh para kandidat diantaranya adalah dengan melakukan pendekatan politik identitas, kesukuan, etnis, keagamaan dan pendewasaan politik serta pendekatan pragmatis terutama dengan pemberian, janji, hadiah dan yang lainnya. Hasil olah data didapati bahwa mayoritas pemilih terlibat dengan politik pragmatis alias money politic dan kebanyakan dari mereka terpilih menjadi anggota dewan pada. Dan jika ditelisik sebab utama dari maraknya praktek money politik pada pemilu legislatif di kota Metro disebabkan oleh kecilnya jumlah DPT dan batas minimal suara untuk mendapatkan kursi pada setiap DAPIL sehingga seorang politikus bisa mengkalkulasikannya secara pragmatis.
36
Indriadi, Dedi. "PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SOLOK." UNES Law Review 3, no. 3 (March 17, 2021): 207–13. http://dx.doi.org/10.31933/unesrev.v3i3.168.
Full textAbstract:
Pada pemilihan kepala derah seringkali diwarnai dengan praktek politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah berkaitan dengan hal tersebut diatas Bawaslu kabupaten Solok sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah bertugas mengawasi tahap tahap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang salah satunya adalah mengantisipasi terjadinya politik uang. Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah adalah dengan upaya Pre-Emtif dengan cara melakukan himbauan kepada seluruh pasangan calon agar tidak melakukan tindak pidana politik uang (Money politic). Upaya preventif berbentuk Membatasi kegiatan kampanye, Menggunakan informan di Nagari, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi dan Selanjutnya adalah upaya melakukan penindakan. Kendala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala daerah adalah adanya peraturan mengenai pemilu dan kampanye hanya dilakukan pada masa pemilu dan kampanye sedangkan kenyataannya banyak bakal calon yang melakukan politik uang sebelum masa kampanye.
37
Jonas, Radius Aditiya. "Teologis atau Politis?" Theologia in Loco 2, no. 1 (May 1, 2020): 48–71. http://dx.doi.org/10.55935/thilo.v2i1.186.
Full textAbstract:
Pengakuan iman Nicea-Konstantinopel sering dipahami hanya sebagai hasil dari pergulatan pemikiran teologis dari para bapa gereja kita di masa lalu dan mengabaikan adanya kuasa politik yang memengaruhinya. Perpaduan antara pemikiran teologis dan kuasa politis dalam proses penyusunannya membuat pengakuan iman Nicea-Konstantinopel menjadi unik dan membuat kita sebagai generasi gereja modern di masa kini perlu mempertanyakan arti kehadiran kuasa politik yang sering memengaruhi hasil-hasil keputusan gereja untuk memberikan keuntungan bagi kepentingan politis mereka.
38
Putra, Gerwin Bernardus, and F. X. Armada Riyanto. "Menelisik politik identitas di Kalimantan Barat berdasarkan perspektif filsafat politik Armada Riyanto." Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora 1, no. 1 (June 12, 2023): 9. http://dx.doi.org/10.26418/jdn.v1i1.64948.
Full textAbstract:
Artikel ini membahas politik identitas sebagai tindakan politis yang bertujuan untuk memajukan kepentingan kelompok berdasarkan kesamaan identitas atau karakteristik mereka. Politik identitas muncul sebagai respons terhadap perlakuan yang tidak adil dalam pelaksanaan hak asasi manusia dan sebagai upaya kelompok yang terpinggirkan untuk menegakkan hak-hak politik dan kebebasan berkeyakinan mereka. Politik identitas terlihat dalam berbagai usaha, mulai dari penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan hingga penentuan nasib sendiri berdasarkan identitas.Artikel ini juga menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya politik identitas, seperti ketimpangan ekonomi, kurangnya partisipasi politik, dan kebijakan yang diskriminatif dan eksklusif. Politik identitas memiliki dampak signifikan dalam masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan konflik etnis dan hubungan antar suku bangsa.Melalui metode studi literatur dan analisis kualitatif, penulis menyajikan panorama politik identitas di Kalimantan Barat. Identitas etnik di provinsi ini telah mempengaruhi perubahan administrasi pemerintahan dan pembentukan wilayah kekuasaan berdasarkan kelompok etnik. Konflik antarsuku bangsa, terutama antara suku Dayak, Melayu, Madura, dan Cina, sering terjadi di Kalimantan Barat.Artikel ini juga menyoroti peran agama dalam politik identitas. Agama memiliki pengaruh kuat dalam membentuk identitas manusia dan menjadi faktor penting dalam politik identitas. Sejarah Kalimantan Barat mencerminkan peran agama dalam konflik etnis dan hubungan antarsuku.Kesimpulannya, politik identitas merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat. Artikel ini memberikan wawasan tentang politik identitas di Kalimantan Barat serta peran agama dalam membentuk identitas dan konflik etnis. Pemahaman yang lebih baik tentang politik identitas dapat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.
39
Widiatmaka, Pipit, Arissander Sugiyanto, Alifah Ramdhani, and Muhammd Guruh Mahendra. "PERAN KARANG TARUNA DALAM MENGANTISIPASI POLITIK UANG DAN ISU SARA UNTUK MENSUKSESKAN PEMILU 2024 (STUDI KARANG TARUNA KARYA MUDA DESA KEDUNGJAMBAL, KECAMATAN TAWANGSARI, KABUPATEN SUKOHARJO)." Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah 21, no. 2 (April 4, 2024): 241–55. http://dx.doi.org/10.36762/jurnaljateng.v21i2.1006.
Full textAbstract:
Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tahun 2019 terindikasi dinodai politik uang (money politic). Banyak aktor yang dapat berperan dalam mencagah terjadinya money politic, antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Lembaga Pendidikan formal dan non formal, juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk di dalamnya Karang Taruna. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran dan kendala Karang Taruna Karya Muda dalam mencegah politik uang dan isu SARA dalam Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan lokasi penelitiannya di Karang Taruna Karya Muda di Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Karya Muda dalam mengantisipasi politik uang dan isu SARA untuk mensukseskan Pemilu 2024 melalui beberapa kegiatan, yaitu mengadakan pertemua secara rutin dengan tokoh masyarakat, mengadakan kegiatan Halal Bi Halal, 3) sosialisasi ke masyarakat RT, peringatan kemerdekaan RI, pengajian, dan olahraga. Kendala yang dialami Karya Muda ialah masih ada oknum warga masyarakat melakukan politik uang, intervensi dari oknum perangkat desa untuk memilih salah satu calon pemimpin, dan masih ada beberapa anggota Karya Muda yang terpengaruh dengan politik uang.
40
Nurdin, Putri Handayani. "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik." Jambura Law Review 1, no. 2 (July 29, 2019): 144–66. http://dx.doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977.
Full textAbstract:
Kehadiran partai politik di alam demokrasi banyak menghadirkan mosi tidak percaya oleh masyarakat luas. Tidak salah, bila ada yang menilai hal ini dampak dari sistem politik Indonesia yang memiliki kecenderungan memposisikan partai politik sebagai aktor utama dalam berdemokrasi. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi substantif. Masyarakat memerlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya sebuah partisipasi politik melalui pendidikan politik. Ada dua isu penting yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini yakni Pertama, bagaimana model pendidikan politik yang ideal dalam mewujudkan partisipasi politik. Kedua, bagaimana sanksi terhadap partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik. Selama ini, partai politik lalai dalam menjalankan kewajibannya, partai politik tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, namun hanya kepada anggota kader partai politik saja. Oleh karenanya, dalam kajian ini dirumuskan beberapa hal, yakni: Pertama, perlu adanya penguatan dalam merumuskan model pendidikan politik kepada masyarakat dan perlu adanya penguatan terhadap pemberlakuan sanksi yang tegas untuk menekan kepatuhan seluruh partai politik dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik sehingga mampu mewujudkan demokrasi substantif; Kedua, perlunya evaluasi dana partai politik melalui pelibatan inspektorat dan BPK yang tidak hanya disampaikan kembali pada partai politik akan tetapi menjadi informasi publik secara terbuka. Penulisan ini bersifat preskriptif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif.
41
Franky Djafar and Rifka S. Akibu. "Relasi Nilai Politik, Proses Teknokratis, dan Partisipatif dalam Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat Kota pada Arena Perencanaan dan Penganggaran." Jurnal Kolaboratif Sains 6, no. 7 (July 11, 2023): 739–48. http://dx.doi.org/10.56338/jks.v6i7.3834.
Full textAbstract:
Skema perencanaan dan penganggaran mengharuskan adanya relasi antara nilai politik, proses teknokratis, dan partisipatif sebagai konstruksi demokratisasi kebijakan. Sempitnya penyerapan apirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirasakan selama ini akibat dari kurang padunya hasil rumusan antara perencanaan politik, teknokratis, dan partisipatif dalam rencana pembangunan. Kecenderungan modus perencanaan dan penganggaran di daerah masih terlalu bersifat teknokratis dan politis yang tidak di imbangi dengan aspek partisipasi yang nyata. Peran lembaga perencana pembangunan daerah sebagai Lembaga teknis perencanaan yang diharapkan menjadi mediator dalam perencanaan pembangunan dalam pelaksanaannya tidak bisa berbuat banyak karna masih di bawah tekanan politik oleh penguasa dan kelompok kepentingan lainnya. Peran esensial para aktor pembangunan seperti partai politik, kelompok kepentingan, maupun para kelompok penekan dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan daerah tidak berjalan pada garis integritas sistem politik. Beberapa hal yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat sulit terakomodir yakni datang dari tingkat kepentingan politik, kualitas usulan, dan keprofesionalan aparatur lembaga perencana.
42
Hansen, Kristina Jessen. "Følelser i politik: en ny tilgang til at forstå politisk adfærd." Politica 54, no. 1 (February 1, 2022): 23–43. http://dx.doi.org/10.7146/politica.v54i1.130591.
Full textAbstract:
Følelser bliver ofte anset for at være problematiske i et demokratisk samfund, hvor rationaliteten efter sigende bør råde. Men følelser er reelt uomgængelige i politik, fordi politik handler om mennesker, og følelser gennemsyrer al menneskelig beslutningstagning. Denne artikel giver en introduktion til forskningen i følelser i politik, der er inde i en hastig udvikling i disse år. Artiklen behandler, hvad følelser er, og giver et overblik over en række specifikke følelsers funktioner, eksempelvis vrede, medfølelse og frygt, samt deres konsekvenser for politisk adfærd. Med afsæt i seks udbredte misforståelser runder artiklen af med at opstille seks principper for, hvordan følelsers betydning for politik kan forstås.
43
Arif, Muhammad. "STRATEGI POLITICAL MARKETING PASANGAN HM. WARDAN-H. SYAMSUDIN UTI PADA PILKADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018." JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) 2, no. 1 (April 25, 2019): 14–32. http://dx.doi.org/10.36341/jdp.v2i1.734.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh pasangan HM. Wardan–H. Syamsuddin Uti dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer hasil penelitian tersebut mewawancarai informan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder berupa laporan dan dokumen resmi. Hasilnya menunjukkan bahwa pasangan HM. Wardan-H. Syamsuddin Uti dapat menerapkan strategi pemasaran politik dengan baik. Pemasaran politik pasangan HM. Wardan–H. Syamsuddin Uti lebih progresif dibanding kandidat lainnya. Pasangan HM. Wardan–H. Syamsuddin Uti menggunakan pendekatan pemasaran politik Product Oriented Party (POP). Memfokuskan produknya seperti catatan masa lalu, karakter atau kepribadian yang bisa dilakukan di masa lalu jauh sebelum Pilkada diadakan. Produk semacam itu dipromosikan melalui strategi pemasaran yang lewat dan mendorong pemasaran politik. Pemasaran politik dilakukan dengan cara kunjungan langsung ke desa-desa, rumah-rumah penduduk dan berpartisipasi dalam asosiasi atau organisasi baik formal maupun informal. Sedangkan pemasaran secara politis dilakukan melalui jalur partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok organisasi pemuda, organisasi paguyuban, majelis ta’lim yang ikut menjadi relawan atau tim kampanye.
44
Miftakhuddin. "Konsep Komunikasi Dakwah dalam Al Qur’an (Dakwah Politik Ayat-ayat Al-Qur’an dalam Tafsir Fii zhilalil Qur’an karya Syekh Sayyid Quthb)." An-Nida' : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 11, no. 2 (March 9, 2023): 121–50. http://dx.doi.org/10.61088/annida.v11i2.564.
Full textAbstract:
Dakwah merupakan tugas terbesar kaum musimin yang mesti ditunaikan. Banyak diantara kaum muslim yang memahami dakwah sebagai Tabligh (Ceramah). Memahami dakwah hanya dengan perspektif tabligh, selain tidak tepat juga dapat menggambarkan hakikat dakwah dalam arti yang sebenarnya. Karena itu, perlu pengembangan paradigma dakwah, yang salah satunya adalah dakwah politik. Namun, selama ini antara dakwah dan politiik sering dikotomikan, sehingga keduanya sulit bertemu dalam jalinan yang sinergis-positif.
Peneliti menemukan lima kelompok ayat kisah yang menunjukan dakwah politik. Melalui penafsiran Sayyid Quthb dalam Fii Zhilalil Qur’an. Ada beberapa hasil yang didapat, yaitu al-qur’an benar-benar mendukung aktifitas dakwah politik, ada tiag bentuk dakwah politik, pertama dakwah kepada pemilik kekuasaan, dakwah pemilik kekuasaan kepada rakyat, dan dakwah pemilik kekuasaan kepada sesama pemilik kekuasaan. Ada beberapa kualifikasi da’I dalam dakwah politik yang mesti dipenuhi. Selain itu, ada ditemukan konsep dakwah politik yang dapat dijalankan, yaitu konnsep dakwah Bil hikmah, wal mauidzatul hasanah, dan wajadilhum billati hiyya ahsan. Al-Qur’an memberikan panduan tentang etika komunikasi dalam menjalankan dakwah politik, yaitu menyampaikan dengan lemah lembut dan perkataan-perkataan yang baik.
45
Apner, Grets Janialdi. "Berdampak Dengan Moralitas: Sebuah Tawaran Peran Misional Dalam Politik Praktis di Indonesia." Jurnal Teologi Cultivation 6, no. 1 (July 30, 2022): 1–22. http://dx.doi.org/10.46965/jtc.v6i1.709.
Full textAbstract:
Kondisi perpolitikan di Indonesia beberapa tahun terakhir telah menampilkan dinamika kemajemukan yang ada dalam ruang publik. Salah satu faktor dinamika tersebut adalah penggunaan agama melalui politik praktis untuk mendapatkan kekuasaan politis yang berdampak pada proses komunikasi dan relasi masyarakat Indonesia yang heterogen. Oleh sebab itu, Artikel ini menawarkan sebuah rekonstruksi peran teologis-politik dari gereja di dalam politik praktis dengan menggunakan kritik Agustinus dalam civitas Dei dan konsep kehadiran Kristiani dalam ruang publik. Kekristenan di Indonesia memang tidak secara aktif terlibat dalam politik praktis, namun penulis berargumen bahwa peran kehadiran gereja dalam ruang publik politik melalui pembangunan moralitas yang bertanggung-jawab terhadap kemajemukan merupakan kehadiran Kristiani yang relevan dan efektif dalam politik praktis di Indonesia. Penulis akan melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi politik dalam perspektif teologis dengan menelusuri pemikiran Agustinus dan teologi kehadiran Kristiani untuk mendapatkan usulan pembangunan spiritualitas serta moralitas yang membangun negara. Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, penulis membutikan bahwa Kekristenan dapat berkontribusi besar terhadap negara melalui pembangunan moralitas berbangsa yang menjaga pluralitas masyarakat Indonesia.
46
Nadeak, Largus. "KLERIKUS DILARANG BERPOLITIK PRAKTIS Promosi Agar Klerikus Aktif Berpolitik Kepedulian Sosial." LOGOS 12, no. 2 (October 30, 2021): 90–101. http://dx.doi.org/10.54367/logos.v12i2.1467.
Full textAbstract:
Setiap umat Kaktolik otomatis anggota masyarakat satu negara. Setiap umat Katolik baik para klerikus dan awam dipanggil untuk terlibat aktif berpolitik. Kegiatan politik merupakan seni mengatur dan mengurus negara yang mencakup penetapan bentuk, semua kebijakan/tindakan demi kesejahteraan masyarakat, dan mempertanggungjawabkannya. Umat awam diharapkan terlibat dalam politik praktis dan politik kepedulian sosial. Para klerikus dilarang berpolitik praktis tetapi harus telibat aktif dalam politik kepedulian sosial. Larangan ini jelas disebut dalam KHK 1983, kan. 287, 2, para klerikus “Jangan turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kesejahteraan umum.” Anggota klerikus yang berusaha terlibat dalam politik praktis tanpa disetujuai oleh pimpinannya, bukan hanya melawan KHK tetapi melawan kesadaran pilihan sebagai anggota klerikus. Umat awam hendaknya mendukung para klerikus untuk tetap bangga dalam panggilan sebagai anggota klerikus dalam menggunakan pengaruhnya politis kepedulian sosialnya dalam memperjuangkan hak-hak Gereja dan kesejahteraan umum masyarakat secara keseluruhan
47
Yanthy Adelina, Novi. "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014." ADIL: Jurnal Hukum 7, no. 2 (August 3, 2017): 222–42. http://dx.doi.org/10.33476/ajl.v7i2.357.
Full textAbstract:
Pada periode 2004-2009, jumlah anggota dewan di DPRD Provinsi Sumatera berjumlah 85 orang namun hanya ada 5 (lima) orang anggota perempuan yang berhasil duduk di parlemen. Dari jumlah anggota perempuan yang hanya 5 (lima) orang tersebut menunjukkan bahwa Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah. Partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan, ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, demikian juga dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan data primer. Dengan adanya kebijakan dari partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan agar dapat duduk dalam parlemen, serta adanya sangsi yang tegas dalam Undang-undang mengenai partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai politik tidak akan lulus verifikasi partai politik.
48
Koten, Yosef Keladu. "Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia." Politika: Jurnal Ilmu Politik 14, no. 2 (October 30, 2023): 235–52. http://dx.doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.235-252.
Full textAbstract:
Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi pemahaman Hannah Arendt tentang politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia dan pengaruhnya pada upaya menciptakan model politik bermartabat. Lewat analisis kualitatif ditemukan bahwa bagi Arendt, politik bukanlah realisasi kodrat bawaan manusia, tetapi sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan karena itu dia berada di luar atau ‘di-antara’ manusia. Ketika pluralitas manusia melakukan sesuatu atau bertindak secara bersama-sama, tercipta sebuah ruang publik politis di antara mereka dan ketika orang berkomunikasi satu sama lain sebagai pribadi yang bebas dan setara, tercipta sebuah jaringan relasi. Itu berarti, inti politik adalah tindakan dan pembicaraan. Kedua elemen ini, penulis beragumen, merupakan persyarat utama untuk sebuah politik bermartabat, yang dari perspektif Arendt, dapat diciptakan kalau ada pengakuan akan perbedaan di antara warga negara atau kelompok masyarakat dan adanya komunikasi konstan di antara warga negara. Terkait dengan pentingnya komunikasi, pada bagian akhir, akan ditunjukkan relevansi pemikiran Arendt dalam membaca fenomena oligarki, buzzer politik, dan pembungkaman suara-suara kritis lewat penerapan UU ITE di Indonesia.
49
Utomo, Muhammad Shabri Sambojo, Restu Rahmawati, and Anwar Ilmar. "PERAN PARTAI NASDEM DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DKI JAKARTA PASCA PEMILU SERENTAK 2019." JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL 8, no. 2 (March 29, 2023): 52–72. http://dx.doi.org/10.52447/polinter.v8i2.5981.
Full textAbstract:
Tulisan ini bertujuan untuk membahas peran partai politik yaitu Partai NasDem dalam pendidikan politik di DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019 dengan rumusan masalah bagaimana peran Partai NasDem dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai NasDem DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019? Dengan menggunakan konsep peran partai politik dan konsep pendidikan politik. metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan 5 orang narasumber dan studi pustaka. Peneliti menggunakan tiga tahapan analisis data menurut Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran partai NasDem dalam pendidikan politik di DKI Jakarta pasca pemilu serentak adalah Partai NasDem DKI Jakarta Membuat dan menyelenggarakan Program pendidikan politik terstruktur dan isidental, Memposisikan diri dalam masyarakat untuk memberikan transformasi ke masyarakat dan NasDem DKI menjadi penggerak untuk masyarakat yang lebih baik, dan Memfasilitasi program pendidikan politik yang diperlukan untuk masyarakat, dalam pendidikan politik tersebut NasDem DKI Jakarta juga memfasilitasi keluhan masyarakat. Ketiga peran tersebut memiliki tujuan politis yaitu untuk merawat dan memperluas basis konstituennya. Kesimpulannya Partai NasDem DKI Jakarta sudah melaksanakan program kegiatan pendidikan politik secara terstruktur atau tersistematis dan isidental sesuai dengan konsep dari Kartini Kartono. Partai NasDem DKI Jakarta bisa memberikan manfaat kepada kader nya dari program pendidikan politik yang ada sesuai dengan konsep partai politik dari Carl J. Friedrich, tetapi Partai NasDem DKI Jakarta belum terlihat secara signifikan peran pendidikan politiknya secara langsung kepada masyarakat khusunya masyarakat DKI Jakarta.
50
Hafid, Hafid. "Money Politic di Tengah Dilema Kesejahteraan Masyarakat." Jurnal Kariman 7, no. 1 (August 30, 2019): 97–108. http://dx.doi.org/10.52185/kariman.v7i1.105.
Full textAbstract:
Money politic akan tumbuh berkembang karena keimanan kepada Allah yang mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor salah satunya karena kesejahteraan masyarakat yang sebagian rendah. Kesejahteraan adalah tuntutan semua manusia hidup untuk melangsungkan kehidupannya dalam upaya menghambakan diri kepada Allah SWT. Dengan segala upayanya kesejahteraan mesti dilakukan. Aktifitas politik bukanlah kegiatan yang hina dan memalukan. Sebab segala kegiatan untuk mengatur hubungan yang berkaitan dengan kesejahteraan suatu masyarakat dalam sebuah negara dan bangsa adalah kegiatan politik. Bukanlah Rasulullah mendirikan negara Islam di Madinah itu bukan kegiatan politik.