Relevant bibliographies by topics / Politik

Academic literature on the topic 'Politik'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 29 July 2024

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Contents

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Politik.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Politik"

1

Hidayat, Rahmat, and Suwanto Suwanto. "Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia." JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) 3, no. 2 (January 5, 2020): 124. http://dx.doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4469.

Full text
Abstract:
<p>Dewasa ini, para elite politis massif melancarkan propaganda politik negetif baik di dunia nyata maupun maya. Persoalannya, ambisi politik yang berlebihan seringkali menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik, seperti dengan <em>money politic</em>, <em>hoax</em>, dan <em>hatesp</em><em>e</em><em>ech</em>. Berpolitik yang tidak etis ini berdampak pada instabilitas sosial yang menuai konflik dalam masyarakat. Selain itu, Machiavelisme politik menumbalkan moralitas publik dan mencoreng etika politik yang dijunjung tinggi oleh Pancasila dan ajaran Islam. Studi artikel ini yaitu kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sejarah yang diintegrasi-interkoneksikan. Studi ini berusaha mengeksplorasi nilai etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madinah di tahun politik Indonesia yaitu dengan merefleksikan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Periode Madinah, seperti <em>ukhuwah islamiah</em>, persatuan, musyawarah, <em>at-ta’awun</em>, dan keadilan. Aktualisasi nilai-nilai etika politik Islam ini tentu sangat relevan guna mewujudkan kehidupan demokratis yang sehat, bersih, dan santun. Artinya, etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madinah dapat diteladani dalam lingkup perpolitikan nasional menuju masyarakat madani menjunjung persatuan-kesatuan dalam kebhinnekaan.</p><p>Kata Kunci: Etika politik Islam, politik Indonesia. </p>
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Değirmenci, Tunahan, Yusuf Ünsal, and Yusuf Cengiz. "Türkiye’de Politik İstikrar, Ekonomik Politika Belirsizliği ve Ekonomik Büyümenin Askeri Harcamalar Üzerindeki Etkisi." Politik Ekonomik Kuram 8, no. 2 (June 23, 2024): 370–84. http://dx.doi.org/10.30586/pek.1422314.

Full text
Abstract:
Politik istikrar ortamı, toplumu yönetmek adına karar alma gücünde değişimin olmadığı bir ortamdır. Ekonomik politika belirsizliği, hükümetin ve ekonomi yönetiminin gelecekteki politika adımlarının belirsiz olduğu durumu ifade eder, bu da iş dünyası ve tüketiciler için planlama ve karar alma süreçlerini zorlaştırabilir. Politik istikrar ve ekonomik politika belirsizliği altında kamu kesiminin ekonomi büyüklüğü içindeki payı değişebildiği gibi kamu harcamalarının da içeriği farklılaşabilir. Kamu kaynaklarının hangi harcama kalemlerine tahsis edileceğine karar verilmesi belirsizlik ortamında zor olabilir. Bu çalışmada 2000-2021 dönemi için Türkiye’de politik istikrar, ekonomi politika belirsizliği ve ekonomik büyümenin askeri harcamalar üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Çalışmada, değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini belirlemek amacıyla öncelikle Johansen testi uygulanmıştır. Ardından, uzun dönem katsayı tahminlerini elde etmek için DOLS, FMOLS ve CCR yöntemleri kullanılmıştır. Sonuçlara göre, ekonomik büyüme askeri harcamaları artırırken, ekonomik politika belirsizliği askeri harcamaları azaltmaktadır. Ancak politik istikrar ile askeri harcamalar arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu durum, politik istikrarın askeri harcamalar üzerinde doğrudan etkisinin olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, Türkiye'deki politik istikrar, ekonomik politika belirsizliği ve ekonomik büyüme faktörleri, askeri harcamaları etkileme sürecinde karmaşık bir dinamik oluşturmaktadır. Bu bulgular, ekonomi politikası oluşturucularının ve karar vericilerinin, askeri harcamaları belirleme sürecinde bu faktörleri dikkate almalarının önemini vurgulamaktadır.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Sutikno, Sutikno. "Politik Sebagai Gaya Hidup." Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 7, no. 1 (June 30, 2023): 1–17. http://dx.doi.org/10.58518/alamtara.v7i1.1772.

Full text
Abstract:
Artikel ini berfokus pada politik sebagai gaya hidup dalam budaya kontemporer dan gelombang demokrasi liberal. Praktik politik sebagai gaya hidup ini mencerminkan revolusi globalisasi dari dunia maya dan budaya postmodern dalam landasan ideologis kapitalisme akhir. Praktik politik gaya hidup juga mendegradasi narasi besar politik dalam modernitas politik yang mengorientasikan tatanan politik dan prinsip-prinsip demokrasi rakyat dan mengubah narasi kecil politik dalam postmodernitas politik yang mengorientasikan kesadaran subjek secara absolut yang dikendalikan oleh hasrat dan insting. struktur kesadaran materialistis, hedonistik, konkumeristik dan konsumtivistik. Politik sebagai gaya hidup hadir dalam kehidupan sehari-hari baik di ranah publik maupun digital. Politik sebagai gaya hidup menggambarkan kontestasi, presentasi, pertunjukan dan simulasi yang akhirnya menjadi masyarakat dalam kondisi mayoritas diam. Politik sebagai gaya hidup harus direkonstruksi yang berorientasi pada makna sebagai manusia otentis secara rasional dan transendental. This article focuses on politic as life-style in the contemporary culture and wave of liberal democracy. This political practice as life-style reflects globalization revolution from cyberspace and postmodern culture in the ideological foundation of late capitalism. The political practice of life-style also degrades political grand narrative in the political modernity which to orientates political order and the principles of peoples democracy and to changes political small narrative in the political postmodernity which to orientates absolutely subject consciousness whose controlled by desire and insting in the structure of materialistic, hedonistic, concumeristic dan consumtivistic consciousness. Politic as life-style presents in every day life both in public or digital spheres. Politic as life-style describes contestation, presentation, performance dan simulation that finally becomes peoples in the majority condition of silence. Politic as life-style has tobe reconstructed which to orientates in meaning as otentical human rationally and trancendentally.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Syarif, Fajar. "Politicization of Religion: Religion in Political Discourse." Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 25, no. 2 (December 7, 2017): 443. http://dx.doi.org/10.21580/ws.25.2.1569.

Full text
Abstract:
<p>This article discusses the position of religion in politic that has relation to leadership. The main argumentation of this research is religion will constantly become a political power and social movement. In one side the research has different opinion from the integration politic paradigm and secular that proposed by Hasan al-Bannā and ‘Alī Abd. al-Rāziq, but in another side, it has reinforced the two paradigms. By using literature study and descriptive method and philosophical historical approach, it indicates Islam will constantly exist and has influence in the political process. Although Islam is not depending on politic and on the contrary. Islam and politic are both integrated dimension of life, so both are not able to be separated from social politic dynamics.</p><p>Artikel ini membahas kedudukan agama dalam politik yang berkaitan dengan kepemimpinan. Argumentasi utama penelitian ini adalah bahwa agama tetap akan menjadi kekuatan politik dan gerakan sosial. Di satu sisi penelitian ini berbeda pendapat dengan paradigma politik integrasi dan sekuler yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna dan ‘Alî Abd. al-Rāziq, namun di sisi lain memperkuat kedua paradigma tersebut. Dengan menempuh studi kepustakaan dan menggunakan metode deskriptif serta pendekatan filosofis dan historis, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam akan tetap eksis dan berpengaruh dalam proses politik. Hakikat Islam meskipun tidak bergantung pada politik dan begitu pula politik tidak bergantung pada Islam. Islam dan politik merupakan dua dimensi yang integral dalam kehidupan, maka keduanya tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial politik.</p>
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Tuwanakotta, Jacqueline. "Natalitas Politik: Kelahiran Manusia Politik Dalam Teori Politik Hannah Arendt." Dekonstruksi 10, no. 03 (July 2, 2024): 57–67. http://dx.doi.org/10.54154/dekonstruksi.v10i03.258.

Full text
Abstract:
Pembahasan tentang teori politik Hannah Arendt, seringkali dimulai dengan melihat perbedaan antara kondisi yang politis dan apolitis, seperti pembahasan tentang kekuasaan dan sistem politik dalam suatu negara. Sementara itu, peristiwa politik selalu melibatkan pelaku politik yaitu manusia itu sendiri. Manusia sebagai pelaku politik memiliki peran penting bukan saja ketika dia masuk dalam ruang publik melainkan dimulai sejak dia lahir. Hannah Arendt mengatakan tindakan manusia sangat berhubungan erat dengan kondisi natalitas atau kelahirannya di dunia. Artinya, kondisi natalitas sebagai permulaan baru yang melekat dalam kelahiran, dapat dirasakan di dunia hanya bila seorang pendatang baru mempunyai kapasitas untuk memulai sesuatu yang baru, yaitu bertindak (action). Artikel ini akan membahas tentang kondisi natalitas manusia yang menjadi dasar penting dalam teori politik Hannah Arendt. Pembahasan ini akan dimulai dengan mengupas tentang proses natalitas manusia ke dunia serta keberadaannya di dunia yang memiliki kepedulian pada sesama (neighbour), sampai kepada keterlibatan manusia di ranah publik untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia politik.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Hardian, Mirza, Yayuk Hidayah, Anis Suryaningsih, and Yoga Ardian Feriandi. "Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur)." Sukma: Jurnal Pendidikan 7, no. 2 (December 20, 2023): 163–88. http://dx.doi.org/10.32533/07203.2023.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah memberikan gagasan mengenai konsep pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia. Hal ini muncul dari adanya permasalahan menurunnya kepedulian aspek politik  pada warga negara muda yang  menjadi tantangan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan  library research. Data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal nasional dan internasional, majalah, hasil penelitian, laporan penelitian dan kepustaakn lainnya yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi generasi muda baik dalam bentuk online dan offline. Setelah melakukan kajian, peneliti menemukan bahwa  konsep pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia setidaknya menggunakan dua acara yaitu : 1) pendidikan politik bagi warga negara muda dalam dalam konteks Indonesia harus memperhatikan beberapa dimensi pendidikan politik yaitu kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan politik, afektif yang berhubungan dengan pembentukan karakter dan aspek psikomotor yang berhubungan dengan kecakapan baik berupa intelektual maupun partisipatoris. 2) Konten pendidikan politik dalam konteks Indonesia adalah demokrasi, budaya politik Pancasilla dan isu global. Kesimpulan penelitian ini adalah pendidikan politik merupakan upaya yang sistematis dan keberlanjutan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Suryani, Lilis, and Muhammad Tahir. "Dorong Etika Demokrasi: Mengekang Gejala Politik Uang Dalam Proses Pemilihan." Amsir Community Service Journal 2, no. 1 (January 22, 2024): 36–39. http://dx.doi.org/10.62861/acsj.v2i1.357.

Full text
Abstract:
Money Politic sebagai bentuk kejahatan pemilu yg menjadi kebiasaan buruk mewarnai demokrasi Indonesia, esensi demokrasi dalam pilkada adalah hubungan kontraktual antara kandidat calon bupati dan wakil bupati dengan partai politik dan konstituen, politik uang uang menjadi satu benteng yg harus dirobohkan karena akan menciderai tananan sistem hukum dalam pilkada Indosia, permasalahannya adalah bagaimana solusi dalam mencegah terjadinya transaksi politik uang dalam pilkada proses analisis yang menjadi alternatif adalah menggunakan metode kualitatif dengan data empirik histori, melalui sosialisasi, dan tatap muka, pengamatan partisipan dan jumlah partisipasi dari konteks politik uang, peran lembaga dalam proses edukasi penyadaran massa lewat pintu partai dan tokoh masyarakat menjadi satu alternatif solusi untuk menutup jalur pelanggaran hukum pemilu, di sisi lain kesadaran masyarakt dan partai politik serta calonlah yang sangat memegang Peran dalam memutus mata rantai penyebaran transaksi money politic.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Syauket, Amalia. "Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia." Jurnal Hukum Sasana 8, no. 1 (April 3, 2022): 47–56. http://dx.doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1052.

Full text
Abstract:
Pemilihan Umum langsung merupakan pilar pertama dalam ber Demokrasi di Indonesia , dengan menganut sistem one man, one vote dimana mengharuskan siapapun yang menginginkan kursi politik dipemerintahan harus mendapat suara pemilih terbanyak. Kehadiran relawan menjadi penting bagi massa yang mendukung salah satu calon baik di Pilkada maupun Pilpres. Fenomena kemunculan deklarasi relawan ini mulai bermunculan setidaknya bisa kita lihat dari berbagai pemberitaan dimedia massa dan media sosial. Kehadiran relawan politik sebagai manifestasi dari meningkatnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam berdemokrasi substantial.Relawan politik yang bergerak secara offline maupun online mampu meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kunci kehadiran model pemerintahan demokrasi ekstra parlementer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, peneliti bermaksud menggambarkan bagaimana peran relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Fenomena relawan politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia seolah-olah telah menjadi pilar utama pelembagaan demokrasi dengan caranya masing-masing bergerak sendiri untuk mendukung candidat masing-masing sehingga dapat menjadi titik awal dari dinamika transformasi nilai-nilai politis yang bernuasa patrimonial, oligarkis menuju volunterisme dan partisipatoris.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Triono, Triono. "STRATEGI POLITICAL MARKETING PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI PROVINSI LAMPUNG." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 14, no. 1 (March 10, 2018): 88–108. http://dx.doi.org/10.24042/tapis.v14i1.2899.

Full text
Abstract:
Abstrak Tulisan ini membahas tentang strategi political marketing (pemasaran politik) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam upaya pemenangan politik pada pemilihan umum legislatif (Pemilu) 2014 di Lampung. Banyak faktor yang membuat partai politik bisa tetap survive dan memperoleh suara yang cukup signifikan di setiap kompetisi pemilu. Faktor tersebut bisa berasal dari intenal partai seperti manajemen partai yang visioner, kelembagaan politik yang profesional, rekrutmen politik yang sistemik, ataupun strategi-strategi pemenangan partai politik lainnya dalam setiap pemilu yang terencana dan terprogram dengan baik melalui produk-produk politik partai politik. Melalui political marketing partai politik melakukan kampanye politik untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Makna politis inilah yang menjadi output penting dalam proses political marketing, pihak mana yang akan dipilih oleh pemilih pada saat pemilu menjadi fokus utama dalam penerapan political marketing. Oleh sebab itu pengelolaan political marketing sebagai bagian dari upaya strategi pemenangan politik menjadi penting bagi partai politik.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Triono, Triono. "STRATEGI POLITICAL MARKETING PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI PROVINSI LAMPUNG." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 14, no. 1 (March 10, 2018): 88–108. http://dx.doi.org/10.24042/tps.v14i1.2899.

Full text
Abstract:
Abstrak Tulisan ini membahas tentang strategi political marketing (pemasaran politik) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam upaya pemenangan politik pada pemilihan umum legislatif (Pemilu) 2014 di Lampung. Banyak faktor yang membuat partai politik bisa tetap survive dan memperoleh suara yang cukup signifikan di setiap kompetisi pemilu. Faktor tersebut bisa berasal dari intenal partai seperti manajemen partai yang visioner, kelembagaan politik yang profesional, rekrutmen politik yang sistemik, ataupun strategi-strategi pemenangan partai politik lainnya dalam setiap pemilu yang terencana dan terprogram dengan baik melalui produk-produk politik partai politik. Melalui political marketing partai politik melakukan kampanye politik untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Makna politis inilah yang menjadi output penting dalam proses political marketing, pihak mana yang akan dipilih oleh pemilih pada saat pemilu menjadi fokus utama dalam penerapan political marketing. Oleh sebab itu pengelolaan political marketing sebagai bagian dari upaya strategi pemenangan politik menjadi penting bagi partai politik.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Politik"

1

Thierfelder, Karolina. "Konst och politik - Konstlivet och politisk styrning i Malmö stad." Thesis, Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-1250.

Full text
Abstract:

Relationen mellan konstutövarna och Malmö stad är allt annat än enkel. Det är delade uppfattningar om hur verkligheten ser ut. Det har under en tid förts diskussioner om hur man fattar beslut och rättfärdigar dem i Malmö stad, speciellt beslutet att lägga ner konstinstitutionen Rooseum. Där föddes idén om att skriva en uppsats om vad styrinstrumenten verkligen säger och se hur de arbetar efter dem i Malmös kulturpolitik.

Syftet med uppsatsen är att belysa och problematisera styrningsfrågor gällande kultur som politikområde samt att försöka bringa klarhet i vad det finns för mål och bestämmelser och att föra fram problematiken som finns i förhållandet mellan Malmö stad och konstutövarna. Det här är en uppsats om politisk styrning som tittar på hur styrinstrumenten och efterlevs samt de olika parternas uppfattningar om ämnet. De teorier som används är politiskt styrning samt policyprocessen som tittar på de stadier som ett beslut går igenom från initiering till efterkontroll.

Uppsatsens material består i huvudsak av kulturpolitiska styrinstrument samt intervjuer som gjorts med representanter från Malmö stads kulturpolitik och representanter från Malmös kulturutövare.

Resultatet av denna uppsats är att det råder delade meningar om hur verkligheten ser ut i det konstpolitiska klimatet i Malmö stad. Konstutövarna har en uppfattning om att kommunikationen mellan utövarna och Malmö stad är bristfällig och de känner sig många gånger negligerade. Politikerna är av en annan uppfattning, de anser att kommunikationen fungerar bra. De väljer att arbeta med konstutövarnas intresseorganisationer istället för med enskilda konstnärer. Kultursekreteraren har i sin tur en annan uppfattning, hon ser att i hennes arbete fungerar dialogen bra men att kring beslut som Rooseum så har det skett med en dålig kommunikation från politikernas sida och hon förstår konstutövarnas frustration av att arbeta i ovisshet. De kulturpolitiska styrinstrument man arbetar med i Malmö stad är i grunden de kulturpolitiska målen, dessa anses vara en vision som är svår att konkretisera men man försöker utgå från dessa i sitt arbete. De andra styrinstrument som man arbetar med är verksamhetsidén för bildkonsten och handlingsplanen för bildkonsten i Skåne.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Hamidi-Nia, Gilda. "Politisk tro : En framinganalys om amerikansk politik, media och mormonism." Thesis, Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-104267.

Full text
Abstract:
Denna uppsats undersöker hur Mitt Romney och hans mormonska tro porträtterades i tidningarna The New York Times och The Washington Post under presidentvalet 2012. Artiklarna som har analyserats är hämtade från sista veckan av valet, från 1 november fram till 7 november 2012, dagen efter valdagen. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka inramningar, frames, som var mest förekommande i porträtteringen av presidentkandidaten och hans tro. Mormoner är en så kallad minoritetsreligion i landet och har sedan dess början på artonhundratalet mött motstånd från både den amerikanska befolkningen och staten. Detta förklaras med teologiska och doktrinmässiga skillnader, samt förlegade traditioner som polygami. Religion har för USA alltid haft och har en stor betydelse sedan Guds närvaro finns inskriven i landets självständighetsförklaring. Men USA går i motsatt riktning för det som generellt sett gäller för ekonomiskt stabila länder, nämligen ju stabilare ekonomisk desto mindre tro. Den huvudsakliga teorin för uppsatsen är framing där man genom medvetna och omedvetna val gör vissa aspekter av en person eller händelse mer framträdande i en text för att det ska passa in i en redan uppfattad kulturell kontext. Utifrån ett par samhälleliga perspektiv kommer de allra mest dominerade inramningarna att diskuteras i hopp om att ge en mer nyanserad bild till uppsatsens resultat. Lane Daniel Williams (2011) fann att media porträtterade Romneys religion som ett hinder för honom i valet 2008. År 2012 var det i stället den politik och befolkningens fortsatta tillit till den sittande presidenten Barack Obama som sågs vara det som stått i vägen för Romney att nå Vita huset. Romney lyckades vinna över den protestantiska majoriteten, som genom historien varit kritisk och skeptisk gentemot mormoner, och detta porträtterades som den ultimata segern. Däremot tenderar artiklarna att ständigt ta upp skiljaktigheterna mellan de både grupperna. Med hjälp av framinganalys kan det konstateras att utifrån det analysmaterial uppsatsen baseras på, dominerade historien om mormonernas långa och svåra väg till acceptans i det amerikanska samhället. Dessutom låg övervägande fokus på Romney som republikansk politiker snarare än mormon. Trots detta var religion i högsta grad aktuell i artiklarna.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Jönsson, Martin. "Rolighetens politik : en studie av politisk humor i TV4:s Parlamentet." Thesis, Södertörn University College, School of Culture and Communication, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-3789.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Kühn, Florian P. "Mehr Politik!" Universität Potsdam, 2007. http://opus.kobv.de/ubp/texte_eingeschraenkt_welttrends/2009/3176/.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Ghafouri, Andia. "PR OCH POLITIK : – PR konsulternas roll i svensk politik." Thesis, Uppsala University, Media and Communication, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7506.

Full text
Abstract:

Abstract

Title: PR and Politics- the role of the PR consults in Swedish politics (PR och Politik –PR konsulternas roll i svensk politik)

Number of pages: 34

Author: Andia Ghafouri

Tutor: Peder Hård af Segerstad

Course: Media and Communication Studies C

Period: HT 2006

University: Division of Media and Communication, Department of Information Science,Uppsala University.

Purpose/Aim: To study the PR functions role in Swedish politics and what role it plays for the democracy.

Material/Method: Interviews with PR people

Main results: That the PR people have the right kind of network and the knowledge about how to influence political decisions and the public opinion. Their methods could be criticized from a democratic point of view since they are professionals and their ability to bring up issues in to the public agenda is stronger than ordinary peoples’ ability, which could be discussed if it is fair in a democratic society, that people who get paid have more power to change than those who don’t.

Keywords: Public Relations, Communication, Politics, Democracy, Information, Networks

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Pyo, Kwangmin [Verfasser]. "Politik als Erscheinen : Zur Wiederherstellung der Politik / Kwangmin Pyo." Berlin : Freie Universität Berlin, 2017. http://d-nb.info/1149513276/34.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Åsberg, Samuel. "Politik och kyrka i saeculum : Historiesyn och politisk teologi hos Oliver O’Donovan." Thesis, Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-123539.

Full text
Abstract:
Politics and Church in Saeculum – History and Political Theology in Oliver O’DonovanThis essay explores the relation between church, history and politics in the theology of Oliver O’Donovan. It asks the question of how O’Donovan’s political theology and understanding of the church is shaped by his view of history and how God acts within history. It shows how O’Donovan, following Augustine, stresses the tension between the two cities within history – the City of God and the City of Man – and uses this as a paradigm in which to understand the secular political authority. As a provisional ordering in saeculum, the earthly City of Man has a temporary function, awaiting God’s final reign in eschaton, in which it will hand over its authority to Christ. The church, though being a political community already prefiguring the reign of God in Christ, it still lives, in this age, under the secular rule. Awaiting the coming Kingdom its primary occupation is that of witness, inviting society and its ruler alike to accept the kingship of Christ. As a successful example of this mission O’Donovan gives a significant focus to the era known as Christendom, in which the western civilization, following the conversion of the Roman emperor Constantine, is understood as a Christian society with Christian rulers. In discussing O’Donovan’s political theology, the essay asks questions about O’Donovan’s reading and usage of Christendom and tries to reason about the application of O’Donovan’s theology in a situation where Christendom no longer defines the western experience (or what has been called a predominantely post-Christendom context). An important question in the discussion is whether O’Donovan stays true to the heritage of Augustine, or if he, in theory as well as practice, tends to follow other voices within the theology of history.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Landgraf, Jörg. "Politik als Theater." Master's thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2018. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-230345.

Full text
Abstract:
Inwiefern ist Politik Theater? Anhand eines politikwissenschaftlichen Konzepts von Politik (Karl Rohe) und eines theaterwissenschaftlichen Konzepts von Theater (Andreas Kotte) werden beide Begriffe in ihren Kriterien aufeinander bezogen und verglichen, um Politik als Theater zu beschreiben und zu verdeutlichen, wo es kein Theater sein kann. Im Anschluß werden gesellschaftliche Bedingungen und Koordinaten beschrieben, unter denen mediales Politiktheater stattfindet und Erklärungsversuche dazu geleistet.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Velasquez, Juan. "Förortsfeminism – transversell politik." Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-11082.

Full text
Abstract:
Juan Velasquez is recognizing the difficulties that frame the fight against discrimination, segregation and racism in Sweden. Gender mainstreaming and anti-discrimination work usually go for disparate roads, in spite that growing racism, homophobia and antifeminism require bigger unification between civil society, administrators and the scientific community. To articulate these actors Velasquez proposes transversal politics. He has studied this type of transversal work within the frame of a research project conducted in the multicultural community of Fittja, Botkyka municipality in the metropolitan region of Stockholm. To advance this work he has developed a perspective based on participatory research that has turned into a transversal research. From the interaction among municipal officials, women’s networks and researcher, Velasquez seeks to make two fundamental contributions to the discussion on transversal politics. The first one is to engage in the local community. Transversal politics has been lifted as a perspective to build feminist alliances to overcome global patriarchal structures, and case studies on micropolitics related to that discourse are still few. Both the way in which women performed diversity as well as the search for community among them is subject to a series of conditions that frame what Velasquez in the context of a multicultural suburb in the Swedish welfare state calls a suburban feminism. The second contribution is based on a study how women in a place like Fittja overcome the conditions that frame their political underrepresentation. Velasquez shows how women practice what feminist scholars named ”rooting” to analyse their subordinate condition, advancing dialogues where the use of affections and feelings are fundamental. These affections have been important to make ”shifting”, to go from the understanding of subordination to the construction of a local alliance to face the patriarchal outline that concern them. The understanding of the conditions that frame the construction of local feminist alliances is also analyzed in relation to the problems that urban governance can generate, when a transversal frame between women networks, the public administration and researcher is established in order to empower underrepresented groups among women.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Kästel, Adam. "Vardag Konst Politik." Thesis, Konstfack, Institutionen för Konst (K), 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-3962.

Full text
Abstract:
Genom konsten vill jag fokusera på och utforska sociala relationer och olika former av förtryck, manipulation och motstånd. Jag längtar efter att konsten ska kunna inlemmas i livets alla skeenden för att kritiskt motarbeta binärt tänkande och möjliggöra alternativ till stagnerade mönster.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Politik"

1

Jørn, Vestergaard, and Balvig Flemming, eds. Sociale uroligheder: Politi og politik. [Denmark]: SOCPOL, 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Bustami, Abd Latif. Kiai politik politik kiai. [Malang]: Pustaka Bayan, 2009.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Sanit, Arbi. politik reformasi Reformasi politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Amir, Jeniri. Akhbar politik, politik akhbar. Kota Samarahan: Universiti Malaysia Sarawak, 2007.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

van Deth, Jan W., and Markus Tausendpfund, eds. Politik im Kontext: Ist alle Politik lokale Politik? Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-19249-9.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Aristoteles. Politik. 7th ed. München: Dt. Taschenbuch-Verl., 1996.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

von Alemann, Ulrich, Kay Loss, and Gerhard Vowe, eds. Politik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-94216-6.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Centre for Strategic and International Studies., ed. Politik. [Jakarta]: Centre for Strategic and International Studies, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Borgwardt, Angela, Ralf Rytlewski, Carola Wuttke, and Mathias Mu nter-Elfner. Politik. Berlin: Paetec, Verlag fu r Bildungsmedien, 2004.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Rudolf, Boehm. Politik. Cuxhaven: T. Junghans, 2002.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Book chapters on the topic "Politik"

1

Käppeli, Patricia. "Politik." In Dürrenmatt-Handbuch, 289–91. Stuttgart: J.B. Metzler, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-476-05314-5_76.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Gadinger, Frank, and Taylan Yildiz. "Politik." In Erzählen, 158–65. Stuttgart: J.B. Metzler, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-476-05364-0_25.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Luhmann, Niklas. "Politik." In Ökologische Kommunikation, 167–82. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-94325-5_13.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Lüsebrink, Hans-Jürgen. "Politik." In Frankreich. Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Kultur, Mentalitäten, 151–208. Stuttgart: J.B. Metzler, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-476-04329-0_6.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Bernecker, Walther L. "Politik." In Alexander von Humboldt-Handbuch, 158–65. Stuttgart: J.B. Metzler, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-476-04522-5_20.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Loh, Wulf. "Politik." In Philosophie des Computerspiels, 149–73. Stuttgart: J.B. Metzler, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-476-04569-0_9.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Bernecker, Walther L. "Politik." In Alexander von Humboldt-Handbuch, 158–65. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-62825-6_20.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Borgeest, Kai. "Politik." In Manipulation von Abgaswerten, 57–63. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-17181-0_6.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Richter, Emanuel. "Politik." In Handbuch Staat, 541–51. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-20744-1_49.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Janning, Frank. "Politik." In Bourdieu-Handbuch, 342–51. Stuttgart: J.B. Metzler, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-476-01379-8_64.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Politik"

1

Ramadhan, Fazri, and Mohammed Dean Syahreza. "Analisa Kebijakan Space Act Amerika Serikat sebagai Tantangan bagi Stabilitas Politik Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia dari Sisi Program Keantariksaan." In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa III. Bogor: In Media, 2019. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.iii.12.

Full text
Abstract:
Sejak awal Perang Dingin, Amerika Serikat sudah dikenal sebagai salah satu negara yang paling aktif dalam melakukan pengembangan teknologi antariksa. Hal tersebut bisa dilihat dalam fenomena perlombaan keantariksaan sebagai salah satu fenomena khas dari Perang Dingin. Bila pada masa Perang Dingin perlombaan keantariksaan didasari oleh alasan politis maka fenomena perlombaan keantariksaan yang terjadi pada masa kini didasari oleh penemuan asteroid bernilai tinggi. Kemunculan asteroid yang mengandung logam mulia dengan jumlah besar menarik banyak pihak untuk menambang asteroid tersebut. Pihak pihak tersebut yaitu negara dan privat. Didasari alasan ekonomis dan menipisnya sumber daya alam beberapa negara telah membuat kerangka terkait space mining yaitu penambangan di antariksa. Negara tersebut salah satunya Amerika Serikat yang telah membuat Space Act yaitu undangundang yang mengizinkan perusahaan Amerika Serikat melakukan penambangan. Namun, undang-undang tersebut bertentangan dengan Traktat Keantariksaan 1967 yang menyatakan bahwa antariksa adalah milik umat manusia dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Maka berangkat dari hal tersebut, Space Act mepunyai potensi untuk mendestabilisasi politik internasional karena akan banyak negara yang bersaing untuk menambang asteroid tersebut. Politik luar negeri Indonesia terkait antariksa juga akan ikut terpengaruh karena Indonesia salah satu negara yang meratifikasi Traktat tersebut. Tujuan dari penelitian adalah mencari bagaimana pengaruh pelanggaran traktat tersebut terhadap politik internasional dan politik luar negeri Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang hasilnya mendeskripsikan bahwa politik internasional tidak stabil karena adanya persaingan dan kecurigaan sementara politik luar negeri Indonesia harus memilih sikap dan blok mana yang akan diajak bekerja sama terkait space mining.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Kovačević, Goran, and Nedžad Korajlić. "Preduvjeti za reformu Izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini." In Naučno-stručni simpozij: Reforma izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2021. http://dx.doi.org/10.5644/pi2021.198.09.

Full text
Abstract:
U radu se analizira specifična politička matrica nacionalne države uspostavljene na demokratskim principima. Pasivno i aktivno biračko pravo je temelj na kojem je izgrađena savremena (demokratska) država. Međutim, u Bosni i Hercegovini egzistira anomalija koju je vrlo teško dovesti u pravne okvire. Većina država svijeta su nacionalne države gdje je nacija produkt određene političke ideologije, sa druge strane u BiH nacija/e su temeljene na organskim idejama kakva je religija – gdje je politička praksa, odnosne, prozeletizam. Problem nastaje u činjenici da je demokratija ustvari, prije svega, kategorija emancipacije a tek onda pitanje prava i politike. Politika je zadnja o ovom nizu, ali u Bosni i Hercegovini postoji samo politika, emancipacija i pravo su shvaćeni kao produkti politike. Autori, u radu, raspravljaju o posebnom političkom saglasju oko određenih društvenih kategorija koje će biti platforma budućeg izbornog zakona. Ovdje se predlaže ponovna uspostava redoslijeda: emancipacija, pravo i politika jer je to jedini način opstanka „organski“ heterogene društvene zajednice koja želi da živi u demokratskim okvirima
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Rafikasari, Astri. "Pemetaan Elit Politik Lokal di Pulau Biak dan Pengaruhnya terhadap Rencana Pembangunan Bandar Antariksa." In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa II. Bogor: In Media, 2018. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.ii.6.

Full text
Abstract:
Tulisan ini mejelaskan kondisi sosial-budaya dan politik di Pulau Biak, pemetaan terhadap elit politik lokal, dan mengidentifikasi karakteristiknya untuk dihubungkan pengaruhnya terhadap rencana pembangunan bandar antariksa. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara. Masyarakat di Pulau Biak masih menjunjung nilai adat istiadat, serta banyak elit politik lokal yang memiliki posisi kuat dalam mempengaruhi kebijakan daerah. Berkaitan dengan rencana pembangunan bandar antariksa maka pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam artikel ini adalah: Bagaimana Karakteristik Elit Politik Lokal di Pulau Biak dan Sejauh mana Pengaruhnya Terhadap Rencana Pembangunan Bandar Antariksa? Elit politik di Biak tercipta dari kehidupan adat istiadat serta adanya Otonomi Khusus Papua. Elit politik lokal di Pulau Biak dipetakan menjadi 2 kelompok menggunakan teori Pareto, yaitu governing elite dan non-governing elite. Governing elit cenderung berkarakter pro pada rencana pembangunan bandar antariksa, sedangkan nongoverning elite kontra terhadap rencana pembangunan bandar antariksa di Biak. Elit politik lokal di Biak menjadi poin penting dalam mendukung keberlanjutan rencana pembangunan bandar antariksa yang harus diperhatikan. Sehingga rekomendasi dari tulisan ini adalah pentingnya dialog sektoral inklusif diantara elit politik lokal di Biak sebagai langkah optimalisasi peran elit politik lokal Biak dalam proses pembangunan bandar antariksa ke depan. Selain itu rencana pembangunan bandar antariksa juga harus memperhatikan kearifan lokal di Biak sebagai upaya meminimalkan potensi cost and conflict yang akan terjadi.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

YALÇIN, ABDURRAHİM. "TÜRKİYE’DE POLİTİK SİNEMANIN GELİŞİMİ VE 2000’Lİ YILLAR." In 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu. Near East University, 2023. http://dx.doi.org/10.32955/neuilamer2023-11-0305.ch03.

Full text
Abstract:
Bu çalışmada toplumsal alanda yaşanan değişimlere karşı duyarsız kalmayan film anlatılarında yaşamın gerçekliklerini dile getiren politik sinemanın Türk sinemasında ilk örneklerinin görülmeye başladığı 1960’lı yıllardan 2000’li yıllara dek gelişimi, örnekleri incelenmiş ve bu gelişmelerin politik sinemayı nasıl etkilediği ele alınmıştır. Bu etkilerle 2000’li yıllar sonrası politik sinemanın tarihsel süreç içinde toplumsal, siyasal ve kültürel alanlarda yaşanan gelişmelerle kimlikler üzerinden ifade edildiği görülmüş ve ‘politik kimlik filmleri’, ‘etnik kimlik filmleri’ ve ‘toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik filmleri’ biçiminde kuramsal anlamda tanımlaması yapılarak, temaları ve örnekleri incelenmiştir. Böylece politik sinema daha parçalı ve çoğulcu ancak daha açıklayıcı ve kapsayıcı bir tanıma sahip olmuştur.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Fejzić, Elvis. "NOVA POLITIČKA VIZIJA GRADSKE AUTONOMIJE: IZAZOVI TERITORIJALNE I INSTITUCIONALNE REORGANIZACIJE GRADA SARAJEVA." In Političko-pravni i zakonski položaj Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini: mogućnosti reforme nadležnosti i teritorijalne organizacije. Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2022. http://dx.doi.org/10.5644/pi2022.204.04.

Full text
Abstract:
Sve političke zajednice tokom historijskog razvoja prolaze kroz proces komplicirane transformacije, koji ima socijalne, političke i ekonomske implikacije. Kako su države – kao akteri transnacionalne politike – zahvaćene procesima permanentnog preoblikovanja, što od njih zahtijeva da se stalno repozicioniraju i prilagođavaju izmijenjenom političkom kontekstu, tako su i subnacionalne zajednice iz sfere regionalne, gradske i lokalne politike obuhvaćene tim promjenama. Spomenutu političku transformaciju moguće je detektirati i u postsocijalističkim državama, tj. na subnacionalnim nivoima vlasti u tim političkim zajednicama. U tom smislu poseban značaj se pridaje razvoju gradske autonomije i općenito gradova u uvjetima postsocijalističke tranzicije, ali i neoliberalne globalizacije. Razvoj Grada Sarajeva u postsocijalističkoj i postdejtonskoj Bosni i Hercegovini nije do kraja oslobođen od skiciranih vandržavnih političkih i ekonomskih uticaja. Ipak, njegovu sveukupnu transformaciju i politički razvoj presudno ograničava komplicirana i nedostatna unutardržavna ustavna i zakonska regulativa, koja je reducirala izvorne političke nadležnosti i gradsku autonomiju Grada Sarajeva, čime je onemogućen i zaustavljen proces funkcionalne teritorijalne i institucionalne reorganizacije. Imajući navedeno u vidu, nužno je redefinirati i izmijeniti trenutni politički status i nadležnosti Grada Sarajeva – u skladu sa normativnim funkcijama gradske autonomije – bez čega nije moguće planirati njegov dugoročni i održivi razvoj, koji bi istovremeno zadovoljio i potrebe građana te, uz to, smanjio političke napetosti između političkog centra i periferije.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Chairawati, Fajri. "Model Pemerkasaan Politik Perempuan di Wilayah Konflik Aceh." In Conference on Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum 2020/1. Penerbit UTHM, 2020. http://dx.doi.org/10.30880/ahcs.2020.01.01.003.

Full text
Abstract:
The model of political empowerment in building women's awareness of their political rights has been carried out in various places, but the application of the model of women's political empowerment in the conflict areas has not yet been maximized. This is due to the tradition of political education among women in the conflict has not been implemented. Cultural faktor that do not involve women's participation in the political aspect continue to this day, at least in Aceh. This study is an academic response to a number of phenomena that limit the involvement of women in filling seats in the legislature, both in the Regency and Province. This qualitative based on 5 informants to find information about women's political participation through observation, interviews and participants. Based on the field study, it was found that 20 women who fail to be members of the legislature because do not understanding the political procedures in accordance with the regulations in the conflict area. No special academic participation has been found in empowering women's politics. Not yet found the participation of ulama in empowering women's politics in conflict areas, especially Aceh. According to the author's analysis, this is an important skill to increase women's political awareness in conflict areas. The results of this study can be used by all parties who are interested in increasing women's political participation in conflict areas.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

"Umwelt und Gesellschaft. Herausforderung für Wissenschaft und Politik." In KIOES Opinions. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018. http://dx.doi.org/10.1553/kioesop_008s1.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Quilling, E., M. Kuchler, J. Leimann, S. Dieterich, and C. Plantz. "Kommunale Gesundheitsförderung erfolgreich implementieren - Empfehlungen für Politik und Praxis." In Das Soziale in Medizin und Gesellschaft – Aktuelle Megatrends fordern uns heraus 56. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP). Georg Thieme Verlag KG, 2021. http://dx.doi.org/10.1055/s-0041-1732242.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Quilling, E., M. Kuchler, J. Leimann, S. Dieterich, and C. Plantz. "Kommunale Gesundheitsförderung erfolgreich implementieren - Empfehlungen für Politik und Praxis." In Das Soziale in Medizin und Gesellschaft – Aktuelle Megatrends fordern uns heraus 56. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP). Georg Thieme Verlag KG, 2021. http://dx.doi.org/10.1055/s-0041-1732242.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Komorowski, Dariusz. "Zwischen Ästhetik und Politik : Zum Versprechen in literarischen Manifesten." In Versprechen als kulturelle Konfigurationen in politischen Kontexten. Zur Konturierung eines Konzepts. Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, Dresden, 2023. http://dx.doi.org/10.25366/2023.188.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Politik"

1

Wänström, Johan, and Kevin Johansson. Lokala mediers bidrag till den lokala demokratin : Omfattningen på tidningars och SVT:s bevakning av kommunal och regional politik. Linköping University Electronic Press, May 2023. http://dx.doi.org/10.3384/9789180751704.

Full text
Abstract:
En välfungerande representativ demokrati förutsätter att väljarna har tillgång till information om politiska processer och det politiska beslutsfattandet. I en tidigare studie om lokala medier i den lokala demokratin, som även den genomfördes vid Centrum för kommunstrategiska studier (Rita Kostet & Wänström 2022), framkom att traditionella medier i Östergötland – såsom lokala public service, men framför allt lokala tidningar – är bättre på att förmedla den sortens information än lokala Facebookgrupper och kommunernas egna informationskanaler. Föreliggande studie har ett annat fokus. Den uppmärksammar Sveriges Televisions (SVT:s) och lokala tidningars bevakning av lokal politik i fyra regioner. Syftet med studien är huvudsakligen deskriptivt, nämligen att studera omfattningen av nyhetsinslag och artiklar i SVT:s och lokala tidningars bevakning av den kommunala och regionala politiken. Studien utgörs av en kvantitativ innehållsanalys av samtliga artiklar i fem lokala tidningar och nyhetsinslagen i fyra lokala nyhetssändningar i östra Götaland och Svealand under fyra veckor hösten 2022. Resultatet visar på stora variationer i mängden inslag och artiklar om det kommunala, men också om det regionala, beslutsfattandet som publiceras i lokala tidningar och i de längsta lokala nyhetssändningarna på SVT. För varje inslag om kommunal politik i SVT:s längsta lokala nyhetssändning publicerades det 97 artiklar om kommunal politik i den lokala tidningen. Skillnaderna i omfattning på bevakning var mindre för den regionala politiken, men även på detta område publicerades det betydligt mer information i lokala tidningar än i SVT:s lokala nyhetssändningar. Studien pekar vidare på att storleken på bevakningsområdet påverkar omfånget av bevakningen av den lokala politiken – bevakningen av den kommunala politiken i enskilda kommuner var mer omfattande i tidningar som har få, snarare än många, kommuner i sina bevakningsområden
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

T., Cronin, and Santoso L. Politik REDD+ di Media: studi Kasus dari Indonesia. Center for International Forestry Research (CIFOR), 2011. http://dx.doi.org/10.17528/cifor/003403.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Yılmaz, İsa. Yeşil Ekonomi ve İktisadi Kalkınma: Politik İktisadi Bir Değerlendirme. İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, 2024. http://dx.doi.org/10.26414/iar31.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Wieser, Harald, Peter Kaufmann, Wolfgang Haider, Harald Hochreiter, Norbert Knoll, Lisa Koch, Klaus Kubecko, et al. Umweltwirkungen von FTI-politischen Maßnahmen: Herausforderungen und Ansätze für die Evaluierungspraxis. Fteval - Austrian Platform for Research and Technology Policy Evaluation, July 2021. http://dx.doi.org/10.22163/fteval.2021.517.

Full text
Abstract:
Von der Politik wird zunehmend erwartet, dass sie aktiv zur Erreichung gesellschaftlich bzw. politisch festgelegter Umweltziele beiträgt. Vor diesem Hintergrund kann in den vergangenen Jahren auch eine verstärkte Berücksichtigung der Wirkungen der FTI-Politik auf die natürliche Umwelt beobachtet werden. Dies drückt sich sowohl in der Festlegung von Umweltkriterien sowie einer zunehmenden systemischen Orientierung von FTI-politischen Maßnahmen aus, um eine Transition hin zu einer klimaneutralen und ressourceneffizienten Gesellschaft zu unterstützen. Dieser Beitrag setzt sich mit den aus dieser „Ökologisierung“ der FTI-Politik entstehenden Herausforderungen für die Evaluierungspraxis auseinander und stellt bestehende Ansätze zu ihrer Adressierung vor.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Landsteiner, Günther. Nützlichkeit und Nutzen der Programmevaluationen im Bereich der österreichischen FTI-Politik. Rat für Forschung und Technologieentwicklung, December 2015. http://dx.doi.org/10.22163/fteval.2016.4.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Montefusco, Maria. Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2021. Nordens välfärdscenter, 2021. http://dx.doi.org/10.52746/zdjo7646.

Full text
Abstract:
Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och inkluderande, och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor oavsett funktionsförmåga. I den här rapporten presenteras hur arbetet går, och vad som händer område för område. Att integrera ett funktionshindersperspektiv handlar för Nordiska ministerrådet om att synlig- och tydliggöra situation och behov hos personer med funktionsnedsättning samt att främja inkludering genom universell utformning och tillgänglighet. Det kan gälla praktiska saker, så som att politiska möten ska vara tillgängliga och det ska gå att ta del av ministerrådets rapporter och hemsida även med digitala hjälpmedel. Det handlar också om att främja inkludering av personer med olika typer av funktionsnedsättning i den politik som utvecklas genom samarbetet. Målet är att alla relevanta politikområden, administration och institutioner inom det nordiska samarbetet ska ha ett integrerat funktionshindersperspektiv. I den här statusrapporten går vi igenom allt arbete som skett under 2021, område för område. De olika områdena blickar också framåt och ser vad nästa steg är för att blir ännu mer inkluderande och tillgängliga.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Bogner, Alexander, ed. Wissenschaftliche Politikberatung? Der Dissens der Experten und die Autorit�t der Politik. Vienna: self, 2013. http://dx.doi.org/10.1553/ita-pa-ab-02-01.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Vuksanović, Vuk, and Srđan Hercigonja. Između emocija i realizma: Dva lica turske spoljne politike na Balkanu. Belgrade Centre for Security Policy, June 2013. http://dx.doi.org/10.55042/dvvy2324.

Full text
Abstract:
U poređenju sa komentarima o delovanju Rusije i Kine, prodornijem odnosu Turske prema Balkanu se ne poklanja dovoljno pažnje. Kako bi se ova praznina popunila, istraživački tim Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) sproveo je istraživanje zasnovano na analizi sekundarnog izvornog materijala ali, što je još važnije, i na razgovorima koji su sa šesnaest istraživača i pripadnika akademiske zajednice obavljeni u Istanbulu i Ankari. Iako konsultovani izvori imaju različite biografije i političke simpatije, istraživanjem je utvrđeno da su im određene teme svima zajedničke. Turska spoljna politika na Balkanu, naime, ima dva aspekta. Prvi je zasnovan na emocijama, i tu je spoljna politika države definisana njenim posebnim vezama sa tom oblašću, odnosno zajedničkom istorijom, društvenim vezama, faktorima identiteta i nasleđem Otomanskog carstva. S obzirom na društveno-kulturne veze i činjenicu da je Bosna i Hercegovina država u kojoj je to nasleđe najprisutnije, ona se u kontekstu posebnih veza sa Turskom pominje najčešće. Drugi pristup je ukorenjen u tradicionalnom spoljnopolitičkom realizmu koji proizlazi iz objektivne i proračunate procene regionalnog odnosa snaga i sopstvenih interesa. U okviru tog pristupa, Turska iz bezbednosnih i strateških razloga nastoji da deluje pragmatično i ostvaruje svoje namere na Balkanu, a da se pritom ne uplete u krize koje bi mogle da joj ometaju uticaj u regionu. Ovaj pristup Tursku vodi ka aktivnim odnosima sa Srbijom, koja je u strateškom smislu značajna zemlja u regionu, jer je Ankara duboko uverena da, ukoliko želi da bude delotvorna na Balkanu, mora da ima partnerski odnos sa Beogradom. Pri tome, mora da uspostavi ravnotežu između emocija i realizma. Mora pažljivo da neguje odnose sa zajednicama sa kojima ima kulturne i verske veze, kao što su Bošnjačke i Albanske, ali i da istovremeno pazi da od sebe ne odgurne države poput Srbije, čije joj je partnerstvo neophodno ukoliko želi da postigne uspeh na Balkanu. Turska spoljna politika u regionu prošla je kroz dve faze. U prvoj joj je politika prema Balkanu bila previše fokusirana na istoriju i faktore identiteta. Ta praksa je posebno došla do izražaja u fazi koju kritičari vole da nazivaju „neoosmanizmom“, a koja se najčešće povezuje sa Ahmetom Davutogluom, nekadašnjim ministrom inostranih poslova Turske (2009-2014) i kasnije premijerom (2014–2016). Treba naglasiti da je Redžep Tajip Ergodan i tada bio na vlasti, ali je za politiku prema Balkanu bio zadužen prvenstveno Davutoglu. Međutim, upravo zbog retorike kojom se akcenat stavljao na emocije, istoriju i kulturu, spoljna politika Ankare u regionu je tokom tog perioda doživljavala neuspehe jer su lokalni hrišćanski narodi Tursku doživljavali kao ekspanzionističku silu koja se poziva na ranije imperijalno nasleđe, i kao pristrasnog posrednika koji favorizuje muslimanske zajednice kakva je npr. bošnjačka. Realistički impulsi turske spoljne politike su na površinu izbili u drugoj fazi. Ona je započela odlaskom Ahmeta Davutoglua, kada je predsednik Redžep Tajip Erdogan preuzeo čvršću kontrolu nad spoljnom politikom zemlje, pa i prema Balkanu. Ankara od tada stavlja veći naglasak na realizam i pragmatizam, za razliku od ranijeg insistiranja na strastvenoj, istorijskoj retorici. Ovu transformaciju simbolizuju bliže veze sa Srbijom koje balkanskoj politici Ankare daju veću slobodu. Pre nego što se pojavila vest o Erdoganovoj pobedi, tokom predsedničkih i parlamentarnih izbora koji su u Turskoj održani u maju 2023. godine vodila se žestoka debata o budućem smeru spoljne politike zemlje. Dok su neki tvrdili da ona mora da ostane nepromenjena bez obzira na ishod izbora , drugi su verovali u potencijalne promene u sveukupnom odnosu zemlje sa akterima kao što su EU, SAD i Rusija . Međutim, ni pre ni nakon izbora nije bilo naznaka da će se spoljna politika Turske prema Balkanu bitno promeniti. Naprotiv, može da se očekuje da će upornost međunarodnih i domaćih faktora koji su u igri dovesti do dosledne balkanske politike Turske, te da će tamošnje spoljnopolitičke elite, kada se angažuju na Balkanu, i dalje biti prinuđene da balansiraju između emocija i realizma.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Frey, Joachim, and Praz Stéphane. Programmresümee des Nationalen Forschungsprogramms «Antimikrobielle Resistenz» (NFP 72). Schweizerischer Nationalfonds (SNF), November 2022. http://dx.doi.org/10.46446/publication_nrp72.2022.1.de.

Full text
Abstract:
Das Programmresümee richtet sich an Entscheidungsträgerinnen und -träger in Praxis und Politik, aber auch an die breite Öffentlichkeit. Die Leitungsgruppe fasst darin im Sinne einer strategischen Orientierung die wichtigsten Hintergründe, Handlungsfelder und Massnahmen zusammen, die sich aus ihrer Sicht aus den Arbeiten des NFP 72 ergeben.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Cvijić, Srdjan, Maja Bjeloš, Luka Šterić, Marko Drajić, and Ivana Ranković. Balkanski čardaš: Ples mađarske spoljne politike. Beogradski centar za bezbednosnu politiku, May 2023. http://dx.doi.org/10.55042/gqaj4697.

Full text
Abstract:
U sklopu sveukupnog bavljenja demokratskim nazadovanjem u Mađarskoj otkako je stranka Viktora Orbana, Fides, ponovo preuzela vlast 2010. godine, brojni međunarodni posmatrači izrazili su zabrinutost zbog povećanja uticaja Mađarske na Zapadnom Balkanu. Konkretno, mnogi strahuju da bi Orbanova Mađarska svojim pojačanim mešanjem u događaje na Zapadnom Balkanu mogla da proširi svoj neliberalni uticaj na čitav region, kako bi kasnije potkopala i širu politiku Evropske unije. Proces koji je doveo do imenovanja Olivera Varheljija (mađarskog diplomate bliskog Orbanu) na mesto Evropskog komesara za susedstvo i proširenje izazvao je 2019. godine salvu kritika. Iako je taj događaj nakratko privukao pažnju evropskih medija, pitanje mađarskog uticaja u regionu Zapadnog Balkana brzo je nestalo iz žiže javnosti. Osim nekoliko izuzetaka i par novinarskih napisa (koji će se u ovoj studiji obilato citirati), pokušaja da se analizira i objasni mađarska spoljna i trgovinska politika na Zapadnom Balkanu ima veoma malo. Ovaj rad je jedan od tek nekoliko sveobuhvatnih pokušaja da se objasne mađarska politika i njena uključenost u Zapadni Balkan, što ćemo nastojati da učinimo postavljanjem sledećih pitanja: Koji to interesi i strateška pitanja pokreću mađarsku spoljnu i trgovinsku politiku u regionu? Koji su prioriteti njene spoljne politike i koji instrumenti su joj na raspolaganju kada je u pitanju ovaj region? Da li Orbanovu politiku na Zapadnom Balkanu karakteriše potpuni diskontinuitet u odnosu na prethodnu mađarsku spoljnu politiku u regionu? Ko formuliše spoljnopolitičke prioritete u Mađarskoj i kakav je odnos između formalnih i neformalnih aktera u ovom procesu? Koji ekonomski interesi oblikuju mađarsku spoljnu politiku prema regionu? Koliko se mađarska spoljna politika u regionu promenila zbog rata u Ukrajini? Kako bi se odgovorilo na ova pitanja, rad je podeljen u četiri glavna dela. Prvi se bavi spoljnopolitičkom strategijom Mađarske u regionu. Drugi, u formi studije slučaja, istražuje efekte Orbanove politike prema manjinama u autonomnoj pokrajini Vojvodini (na mađarskom: Vajdaság). U trećem se istražuje mađarska regionalna medijska imperija, dok se četvrti fokusira na ekonomske pokretače mađarskog pristupa regionu.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Politik' for particular source types:
Journal articles Dissertations / Theses Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography