To see the other types of publications on this topic, follow the link: Perwakilan DKI Jakarta.
Journal articles on the topic 'Perwakilan DKI Jakarta'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 30 journal articles for your research on the topic 'Perwakilan DKI Jakarta.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Agus Salman and Efriza. "PERAN ANGGOTA DPD RI PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2014-2019 DALAM MENYERAP ASPIRASI WARGA DKI JAKARTA." Jurnal Adhikari 1, no. 3 (February 6, 2022): 118–30. http://dx.doi.org/10.53968/ja.v1i3.38.
Full textAbstract:
Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sebagai representasi suara daerah sangatlah diharapkan agar tercapainya sebuah check and balance dalam hubungan pusat dan daerah, begitu pula dengan daerah Provinsi DKI Jakarta dengan segala permasalahannya. Sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta menyimpan masalah-masalah yang harus segera ditangani agar menjadi sebuah suara daerah secara menyeluruh untuk disuarakan dalam level nasional. Namun ternyata, Peran Anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga DKI Jakarta yang sangat heterogen dalam parlemen seakan tak terdengar atau tersosialisasikan dengan baik. Sementara, DPD dengan kewenangan yang terbatas seakan menjadi sebuah keterbatasan dalam bertindak sebagai penyerap aspirasi maupun merumuskan dalam proses legislasi yang memihak kepentingan aspirasi daerah.
Kata kunci: Peran, Aspirasi, DPD, DKI Jakarta
2
Shinta Kartika Sari. "KETERWAKILAN PEREMPUAN KADER PDI PERJUANGAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019 DI DPRD DKI JAKARTA." Jurnal Adhikari 1, no. 3 (February 6, 2022): 106–17. http://dx.doi.org/10.53968/ja.v1i3.37.
Full textAbstract:
Representasi perempuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pemilu Legislatif 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan hasil penelitian perannya cukup signifikan menunjukkan representasi dari perempuan serta juga sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dan sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Kualitas politik perempuan kader PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2019 yang telah terpilih di DPRD Provinsi DKI Jakarta, sebagian besar telah paham terhadap yang menjadi tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) sebagai wakil rakyat. Kualitasnya dapat dianggap sudah bagus dan terbukti bahwa sebelas orang kader PDI Perjuangan ini telah cukup aktif sebagai legislator di DPRD DKI Jakarta. Ini semua dapat terwujud karena memang proses kaderisasinya sudah sangat baik dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh PDI Perjuangan.
Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, DPRD DKI Jakarta, Pemilu Legislatif, PDI Perjuangan
3
Sulistyanto, Nugroho Budi, and I. Gede Agus Ariutama. "EVALUASI APLIKASI ST/SKI DI BPKP DKI JAKARTA DENGAN PENDEKATAN HOT-FIT MODEL." EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 2, no. 4 (November 14, 2019): 512–30. http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.4014.
Full textAbstract:
Untuk memudahkan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan proses input dokumen-dokumen yang menjadi dasar penilaian atas kinerja individu pegawai, serta dalam rangka peningkatan kinerja organisasi melalui peningkatan prestasi kerja, BPKP sejak 2014 mengembangkan sebuah aplikasi Surat Tugas/Sasaran Kinerja Individu (ST/SKI) untuk memudahkan pegawai di lingkungan instansi BPKP. Akan tetapi, aplikasi tersebut hanya digunakan oleh kurang lebih 50% kantor perwakilan BPKP di Provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana BPKP Perwakilan mengimplementasikan aplikasi ST/SKI dan kendala yang dihadapi menggunakan framework HOT-Fit model. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus diterapkan pada penelitian ini. Kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta dipilih sebagai obyek penelitian pada penelitian ini karena merupakan salah satu pionir penerapan aplikasi tersebut. Terkait dengan hasil penelitian pada elemen manusia dan teknologi, dapat disimpulkan aplikasi ini fungsional, jarang mengalami gangguan dan mudah digunakan oleh semua pegawai. Hanya saja aplikasi ini tidak terintegrasi dengan aplikasi lain di BPKP. Sedangkan pada elemen organisasi, pimpinan baik di level pusat maupun perwakilan memberikan perhatian dan kepedulian terkait implementasi aplikasi ini. Penerapan aplikasi ST/SKI pada BPKP Perwakilan DKI Jakarta secara umum sesuai dengan framework HOT-Fit Model dengan beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut terkait dengan akomodasi kepentingan organisasi yang salah satunya dikarenakan belum adanya peraturan yang mengikat.
4
Astuti, Miguna, Nurhafifah Matondang, and Agni Rizkita Amanda. "UKM PENINGKATAN UKM PAKAIAN JADI DI DKI JAKARTA." Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 2, no. 3 (November 6, 2018): 37–67. http://dx.doi.org/10.31955/mea.vol2.iss3.pp37-67.
Full textAbstract:
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengungkapkan kondisi UKM pakaian di DKI Jakarta dan untuk menangkap strategi terkait untuk peningkatan UKM pakaian di DKI Jakarta berdasarkan pemetaan potensi. Data primer yang digunakan diperoleh dari pengelolaan lokasi bisnis terkonsentrasi yang disediakan oleh pemerintah provinsi yang dikenal sebagai 'lokbin', perwakilan kementerian koperasi dan UKM, pemilik bisnis, konsumen, ahli, dan produsen pakaian di wilayah Jakarta melalui 115 kuesioner. Dengan menggunakan metode sampling proporsional, ada 19 responden dari Jakarta Barat, 24 responden dari Jakarta Utara, 29 responden dari Jakarta Timur, 19 responden dari Jakarta Selatan, dan 24 responden dari Jakarta Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dan Analytic Hierarchy Process. Hasil yang diperoleh yaitu Strategi prioritas berdasarkan hasil analisa SWOT adalah strategi pada kuadran III, yaitu strategi diversifikasi. Prioritas alternatif strategi diversifikasi berdasarkan hasil analisa AHP, yaitu alternatif strategi diversifikasi konsentris. Prioritas kriteria strategi berdasarkan hasil analisa AHP, yaitu kriteria peluang. Studi ini juga mengeksplorasi pemahaman yang luas tentang UKM pakaian di wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan manajemen, manajemen strategis, dan manajemen pemasaran dan juga dapat bermanfaat bagi pemilik atau pengusaha UKM pakaian, khususnya di Wilayah Jakarta.
5
Baskoro, Bimmo Dwi. "THE IMPACT OF CAREER MANAGEMENT ON TURNOVER INTENTION AT CONSTRUCTION COMPANIES: THE MEDIATION ROLE OF CAREER SATISFACTION." Maker: Jurnal Manajemen 6, no. 2 (December 28, 2020): 187–99. http://dx.doi.org/10.37403/mjm.v6i2.201.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen karir terhadap intensi keluar. Peran mediasi kepuasan karir antara manajemen karir dan intensi keluar juga dinilai. Data dikumpulkan dari para profesional konstruksi Indonesia. Subjek penelitian ini adalah perusahaan konstruksi yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Unit analisis penelitian ini adalah 1.718 perusahaan konstruksi di Jakarta dengan perwakilan perusahaan sebagai unit observasi, yaitu populasi 1.718 perwakilan dan sampel sebanyak 315 perwakilan. Partial least squares - pemodelan persamaan struktural (PLS-SEM) dilakukan untuk menguji hubungan yang dihipotesiskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan karir mampu memediasi hubungan antara manajemen karir dengan intensi keluar. Intensi keluar dapat diminimalkan melalui peningkatan kepuasan karir pada jenjang tertentu. Selain itu, upaya perusahaan dilakukan melalui perencanaan manajemen karir jangka panjang sehingga karyawan dapat memprediksi karirnya di perusahaan pada masa yang akan datang. Penelitian ini meningkatkan pemahaman kami tentang pentingnya manajemen karir dengan kepuasan karir dan hubungannya dengan intensi keluar pada perusahaan konstruksi di Jakarta, Indonesia.
6
Fajar, Rachmad Al, and Kamarudin Kamarudin. "Dukungan Habib Idrus bin Hasyim Alatas untuk Memenangkan Pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta." Journal of Politics and Democracy 1, no. 1 (September 30, 2021): 46–54. http://dx.doi.org/10.61183/polikrasi.v1i1.4.
Full textAbstract:
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk demokrasi tingkat lokal. Pilkada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2017 menunjukkan petahana tak mampu mempertahankan kekuasaan. Situasi ini dipicu oleh sejumlah faktor, di antaranya keterlibatan Habib Idrus bin Hayim Alatas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang ia ikuti sebagai perwakilan umat Islam dan budaya Betawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, prosedur pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa Habib Idrus bin Hasyim Alatas mendukung pasangan Anies-Sandi dengan menggunakan modal sosial dan kulturalnya. Habib Idrus bin Hasyim Alatas berperan sebagai legitimasi agama, fasilitator, opinion leader, dan penggerak massa.
7
Haidar, Reifazmy, Yaser Iqbal, and Muhammad Syahrul Ramadhan. "Gerakan KASBI dalam Menuntut Kenaikan UMP di Jakarta Tahun 2022." Journal of Politics and Democracy 2, no. 2 (March 30, 2023): 106–13. http://dx.doi.org/10.61183/polikrasi.v2i2.31.
Full textAbstract:
Jurnal ini mengulas tentang Gerakan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dalam menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta pada tahun 2022. Pemerintah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat resmi untuk menaikan harga bahan bakar bersubsidi, hal ini tentu mengundang banyak kritikan serta penolakan dari masyarakat khususnya kelompok buruh. Atas hal itu, melahirkanlah suatu gerakan buruh (KASBI) yang didasari oleh rasa ketidakpuasan terhadap upah yang mereka terima dan kebijakan yang terus menerus kian menyulitkan hidup mereka. Menurut KASBI, adanya kenaikan BBM akan menimbulkan efek domino terhadap segala kebutuhan pokok dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga KASBI menuntut kenaikan UMP sebagai respon terhadap adanya kenaikan BBM. Selain itu, KASBI juga menuntut agar BBM batal dinaikan, harga bahan pokok ditekan, dan Omnibus Law dicabut. Namun, tuntutan yang dilakukan oleh KASBI tentu bertentangan dengan kepentingan para pengusaha. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah deskriptif kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menggunakan referensi sumber-sumber bacaan yang ada sebelumnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gerakan KASBI dalam menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dan strategi yang dilakukan oleh KASBI dalam menuntut kenaikan UMP agar ditindaklanjuti, belum sepenuhnya terealisasikan. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat hanya berpendapat bahwasannya tidak ada tindakan lebih lanjut mengenai tuntutan di dalam aksi massa oleh KASBI.
8
Aridhona, Nina, Lukman M. Baga, and M. Joko Affandi. "Dampak Reformasi Birokrasi pada Perubahan Budaya Organisasi di Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta." Jurnal Manajemen dan Organisasi 6, no. 2 (June 3, 2016): 104. http://dx.doi.org/10.29244/jmo.v6i2.12242.
Full textAbstract:
<p><em>Various changes in the strategic environment have forced the public sector to make bureaucratic reform that should have consequences on changing the bureaucratic culture in the public sectorsto be more externally oriented culture. Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) is </em><em>an internal control government agency </em><em>that should change the organizational culture. The needsforexternally oriented culture was now even stronger in line with the shift in the role from watchdog to become in-house consultant. Therefore, this study aims to analyze organizational culture changes and identify the factors that cause or inhibit changes. This study used competing values framework, </em><em>a method that is able to capture the changes of organizational cultures, both large and direction</em><em>. The research result showed that organizational culture has been transformed from hierarchy culture to market culture. These changes indicatedthe organizational culture has been changed in accordance with the concept of bureaucratic reform. However, the changes in organizational culture were not significant. Employee resistance and the policy of change that is not the same in all aspects of organizational were known as the factors inhibiting organizational culture changes.</em></p><em>Key word: bureaucratic reform, competing values framework, organizational change, organizational culture, public sector</em>
9
Moerdisuroso, Indro, Zaitun Y.A. Kherid, and Agam Akbar Pahala. "Pendidikan Budaya Visual: Pengetahuan Guru Seni Rupa SMA di Jakarta." VISUALIDEAS 3, no. 1 (May 19, 2023): 41–56. http://dx.doi.org/10.33197/visualideas.vol3.iss1.2023.1113.
Full textAbstract:
Seiring perkembangan seni rupa kontemporer, pada 1970an lahir pendekatan baru yang disebut budaya visual (visual culture). Pada awal 1980an wacana budaya visual mulai memasuki wilayah pendidikan seni rupa, disebut pendidikan seni rupa berbasis budaya visual (Visual Culture - Art Education/VCAE). Istilah VCAE sudah lazim disebutkan dalam medan perbincangan pendidikan seni rupa dunia, namun di Indonesia masih sangat jarang terdengar. Untuk itu dilakukan penelitian pendapat tentang VCAE dari guru seni rupa yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni Budaya SMA DKI Jakarta. Tujuan penelitian untuk memetakan kebutuhan sebagai landasan dalam membangun konsepsi model pembelajaran VCAE SMA. Desain penelitian dengan pendekatan deskriptif, dan metode gabungan kuantitatif-kualitatif. Partisipan merupakan guru seni rupa perwakilan 5 wilayah DKI Jakarta, masing-masing dua guru, total partisipan 10 guru. Teknik perolehan data survei digunakan dalam metode kuantitatif, dan teknik pertanyaan terbuka untuk menjaring data kualitatif. Kedua jenis data dideskripsikan, dianalisis, dan ditafsirkan. Hasilnya secara umum guru Seni Budaya SMA mendukung penerapan materi seni budaya sebagai pengembangan pelajaran seni rupa.
10
Radjak, Ratna Ningsih. "PENGARUH PROFESIONALISME DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA INTERNAL AUDITOR PADA BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA." Cakrawala Management Business Journal 2, no. 2 (November 29, 2019): 390. http://dx.doi.org/10.30862/cm-bj.v2i2.43.
Full textAbstract:
This study aims to determine the Effect of Professionalism and Organizational Commitment on Internal Auditor Performance on DKI Jakarta Representative BPK. The method used to determine the Effect of Professionalism and Organizational Commitment on Internal Auditor Performance uses multiple regression statistical analysis. Based on the research results and hypothesis testing it can be proven that partially the professionalism variable has a positive effect on the performance of the Internal Auditor. While the Organizational Commitment variable significantly influences the performance of the Internal Auditor. Simultaneously the variable Professionalism and Organizational Commitment significantly influence the performance of Internal Auditors. The ability of the variable Professionalism and Organizational Commitment to explain changes in Auditor Performance is equal to 60.8% and the rest is caused by other factors not examined. Of the three variables that most dominantly affect the performance of the Internal Auditor is Professionalism, based on the value of the regression coefficient and the t-level of significance of the Professionalism variable is higher than the Organizational Commitment variable. Thus the Auditor Professionalism really helps the Auditor to improve his performance.
11
Efriza and Tri Rachmanto Supena. "PROSES POLITIK DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DKI JAKARTA TAHUN 2015." Jurnal Adhikari 1, no. 1 (July 28, 2021): 30–41. http://dx.doi.org/10.53968/ja.v1i1.22.
Full textAbstract:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Dalam dinamika proses politik terjadinya konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta, konflik ini terjadi dalam Penetapan APBD Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menjelaskan APBD merupakan suatu rencana tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah (Gubernur) dengan DPRD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda APBD. APBD yang disusun dan ditetapkan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Segala aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada desain pembangunan dan alokasi anggaran yang memerlukan persetujuan DPRD, sehingga dalam prosesnya dari rangkaian aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan dan dijadikan input (masukan) untuk kebijakan dalam penyusunan proses politik anggaran bagi Pembangunan Daerah, maka dinamika yang terjadi dalam proses politik haruslah diselesaikan bersama seperti dalam kasus Perda APBD Tahun 2015, jika tak ingin Pemerintah menggunakan Pagu Anggaran tahun sebelumnya dengan melalui dikeluarkannya Peraturan Gubernur yang malah dapat memeruncing konflik antar kedua institusi.
12
Rinaldi, Rinaldi, and Miftachul Jannah. "Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi, Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen OrganisasiPada Pegawai Bidang Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta." IKRAITH-EKONOMIKA 5, no. 3 (November 3, 2022): 19–26. http://dx.doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v5i3.2430.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, motivasi, danlingkungan kerja terhadap komitmen organisasi pegawai bidang akuntan negara BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakanmetode kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 30 responden. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,694 yang berartibudaya organisasi, motivasi, dan lingkungan kerja memberikan kontribusi sebesar 69,4% padakomitmen organisasi. Sisanya sebesar 30,6% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak adadalam model. Hasil uji t diperoleh nilai thitung > ttabel dan nilai Fhitung (22,907) > Ftabel (2,98),maka disimpulkan bahwa budaya organisasi, motivasi, dan lingkungan kerja memiliki pengaruhterhadap Komitmen Organisasi (Y).
13
Zainuddin, Andi Alfian. "Kebijakan Pengelolaan Kualitas Udara Terkait Transportasi di Provinsi DKI Jakarta." Kesmas: National Public Health Journal 4, no. 6 (June 1, 2010): 281. http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v4i6.168.
Full textAbstract:
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengeluarkan beberapa kebijakan penanggulangan pencemaran udara menghadapi banyak kendala implementasi. Tujuan penelitian ini mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di provinsi tersebut dengan pendekatan model sistem. Faktor yang diamati meliputi instrumen kebijakan, sumber daya dan manajemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data primer dengan metode wawancara mendalam dan sumber data sekunder telaah dokumen. Data primer digali dariberbagai informan yang berkompeten meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Samsat. Penelitian ini menemukan bahwa instrumen kebijakan telah ada, tetapi dipersepsikan hanya berlaku untuk BPLHD. Penegakan hukum belum dilaksanakan secara semestinya karena sistem dan koordinasi belum maksimal; sumber daya manusia dan sumber dana masihkurang; rencana strategis belum ada, serta manajemen dan koordinasi belum maksimal. Untuk implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang efektif, pembuat dan pelaksana kebijakan perlu memperhatikan beberapa faktor tersebut.Kata kunci: Kualitas udara, perkotaan, implementasi, kebijakan, transportasiAbstractThe Government of DKI Jakarta Province had released some policies regarding to remedy air pollution. However, there are much problems related with urban air quality in DKI Jakarta Province. So that, purpose of this study will know implementation of urban air quality management policy related to transportation by system model approach. The matter will be studied are policy instruments, resources and management. This study is qualitative study. In this study,primary and secondary data will be used. Primary data are collected from in depth interview with competent sources such as Regional Parliamentary, Law Bureau, Regional Authority for Environmental Impact, Transportation Department, Health Department and Samsat. Secondary data are collected by conducting documents. The study result showed that policy instrument has existed, but they are perceived only effective for BPLHD, real law enforcement has been not implemented because system and coordination are not optimal, human and money resources are minimal, and there is no strategic planning so that management and coordination are not optimal. Therefore, to make implementation of urban air quality management policy become effective, the factors should be respected by related parties especially policy makers and policy implementers.Key words: Air quality, urban, implementation, policy, transportation
14
Muhammad Aditya Alyusri Rahmat, Rida Prihatni, and Hera Khairunnisa. "Pengaruh Etika Profesi, Profesionalisme, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor Internal Pemerintah." Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing 3, no. 2 (August 29, 2022): 265–88. http://dx.doi.org/10.21009/japa.0302.01.
Full textAbstract:
Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh hasil pengaruh etika profesi, profesionalisme, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer berupa formulir online (google form) yang disebarkan kepada auditor internal pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan sampel jenuh berjumlah 71 responden yang didapatkan berdasarkan batas sampel pada perhitungan Slvoin. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik inferensial dilakukan dengan software SmartPLS 3.0. Beriukut merupakan hasil penelitian,yaitu: a) Etika profesi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah; b) Profesionalisme secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pemerintah; dan c) Gaya Kepemimpinan secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
15
Muhammad Aditya Alyusri Rahmat, Rida Prihatni, and Hera Khairunnisa. "Pengaruh Etika Profesi, Profesionalisme, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor Internal Pemerintah." Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing 3, no. 2 (August 29, 2022): 265–88. http://dx.doi.org/10.21009/japa0302.01.
Full textAbstract:
Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh hasil pengaruh etika profesi, profesionalisme, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer berupa formulir online (google form) yang disebarkan kepada auditor internal pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan sampel jenuh berjumlah 71 responden yang didapatkan berdasarkan batas sampel pada perhitungan Slvoin. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik inferensial dilakukan dengan software SmartPLS 3.0. Beriukut merupakan hasil penelitian,yaitu: a) Etika profesi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah; b) Profesionalisme secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pemerintah; dan c) Gaya Kepemimpinan secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
16
Ayu, Cindy Mahesa, Maidani Maidani, and Idel Eprianto. "PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, PENGALAMAN KERJA, DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN (FRAUD) (STUDI EMPIRIS PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN DKI JAKARTA)." SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 3, no. 3 (March 5, 2024): 1508–22. http://dx.doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2428.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh skeptisme professional, pengalaman kerja, dan independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan (fraud). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh auditor yang bekerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta. Auditor yang menjadi sampel pada penelitian ini berjumlah 79 responden. Teknik pemilihan sampel menggunakan convenience sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan aplikasi program SPSS versi 25. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa skeptisme professional berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan, pengalaman kerja tidak berpengaruh secara terhadap pendeteksian kecurangan dan independensi auditor tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.
17
Mentari, Mahardika Dewi. "URGENSI PEMILIHAN KEPALA OTORITA MELALUI DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN SISTEM PENUNJUKAN LANGSUNG." Jurnal Yuridis 11, no. 1 (June 30, 2024): 143–63. http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v11i1.8167.
Full textAbstract:
Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia menggantikan Provinsi DKI Jakarta, sebagai satuan pemerintah daerah provinsi yang bersifat khusus IKN dipimpin oleh seorang Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita yang pengangkatannya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden dengan melalui konsultasi pada DPR sebagai unsur perwakilan rakyat dengan menggunakan demokrasi perwakilan atas dasar penunjukan langsung. Artikel ini secara mendalam membahas mengenai frasa demokratis dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, urgensi pemilihan kepala orotita dengan penunjukan langsung, serta partisipasi rakyat dalam pemilihan Kepala Otorita. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan survey kepada 20 orang responden berdasarkan kajian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa frasa demoratis dalam ketenttuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak terakomodir dalam UU IKN, urgensi pemilihan dengan penunjukan langsunga dalah untuk memotong alur birokratis, lebih banyaknya peran pemerintah pusat, dan tidak terserdianya APBD untuk mengadakan pilkada serta dari kuisioner yang telah dibagikan dalah secara keseluruhan mengetahui rencana perpindahan ibu kota negara namun tidak mengetahui siapa pemimpin daerahnya dan bagaimana cara pemilihan terhadap Kepala dan Walik Kepala Otorita
18
Rosidi, Rosidi, and Irwan Setiadi. "Peranan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi E Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Bidang Pendidikan." Jurnal Wahana Bina Pemerintahan 4, no. 2 (November 20, 2017): 198–219. http://dx.doi.org/10.55745/jwbp.v4i2.83.
Full textAbstract:
This research was conducted to analyze and describe the role of the members of the Regional Representative Council (DPRD) of the DKI Jakarta Province E Commission 2014-2019 in absorbing the aspirations of the community in the field of education. The research method uses qualitative methods with a descriptive approach.
Based on the results of the study that the role of the DKI Jakarta Provincial Parliament Member Commission E in absorbing community aspirations in the education sector still has to be optimized with efforts to intensify programs / activities carried out to the community intensively, so that the public can know the policies produced, and establish an information center and community service so that it can help facilitate the public in expressing their aspirations. School enrollment rates in Jakarta must be increased, the dropout rate at the Jakarta high school level is quite high. This large gap between regions indicates that there is still a need for encouragement for certain regions to be able to catch up with other regions. Because of the importance of the role of the DKI Jakarta Regional Representative Council (DPRD), especially Commission E in the field of community welfare, it is expected to be able to automate the use of IT technology in community management and services concerning community aspirations.
Daftar PustakaA. Referensi BukuAmbar Teguh Sulistyani, Kemitraan dan Model-Model Pember-dayaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.Budiarjo, Miriam, Pengertian – Pengertian Masyarakat, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan kedua, 2005.Chambers, R., Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, Jakarta, 1995.Dahl, Robert Alan., On Democracy. Connecticut: Yale University Press, 1999.Deutsch, Karl W. et al., Comparative Government: Politics of Industrialised and Developing Nations, Boston: Houghton Mifflan, 1981.Dwiyanto, Agusdkk, Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSKK-UGM, 2003.Freidmann J, Empowerment: The Politics of Alternative Development, Cambridge: Blacwell, 1992.Heywood, Andrew, Politics 4th edition, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013._______________, Politics, 2nd ed. New York: Palgrave, 2002.Hurlock, E. B. 1979. Personality Development. Second Edition. New Delhi :McGraw-Hill.Ife, Jim, Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice, Australia: Logman,1995.Lasswell, Harold, The Structure and Function of Communication in Society, dalam Mass Communications, a Book of Readings Selected and Edited by the Director of the Institute for Communication Research at Stanford University, Editor: Wilbur Schramm, Urbana: University of Illinois Press, 1960. Malinowski, Bronislaw K., A Scientific Theory of Culture, New York: The University of North Carolina Press, 1944.Mas’oed, Mohtar., Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.Miles, M. B. Dan Hubermen, A. M., Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Sumber tentang Metode – Metode Baru, Alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1984.Moh. Nazir, MetodePenelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.Nasikun, SistemSosial Indonesia, Jakarta: Penerbit Raja GrafindoPersada, 1995.Ndraha, Taliziduhu, Budaya Organisasi, Jakarta: Rineka Cipta, 2003_______________, Metodologi Ilmu Penelitian, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.Pamudji S, Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah, Jakarta: Bina Aksara, 1985.Parson, et. Al, The Integration Of Social Work Practice, California Wardworth.inc., 1994.Prijono, O.S. dan Pranaka A.M.W.(ed), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: CSIS, 1996.Rappaport, J., Studies in empowerment: Introduction to the issue, prevention in human issue, New York, 1984.Rousseau, Jean Jacques, Kontrak Sosial, Terjemahan, Sumardjo, Jakarta: Erlangga, 1986.Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaru-hinya. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007._______________, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.Soetrisno, Loekman.,Menuju Masyarakat Partisipatif, Yogyakarta: Kanisius, 1995.Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Afabet, 2005.Suharto,Edi.,Membangaun Masyara-kat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama, 2006. Suradinata, Ermaya, Peranan Kepala Wilayah Dalam Analisis Masalah dan Potensi Wilayah, Bandung: Ramadan, 1995._____________,Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: CV Ramadhan, 1996._______________,Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah Suatu Pendekatan Budaya, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992.Suyanto, Bagong, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Prenada Media, 2005.Swift, C. dan G. Levin., Empowerment: An emerging mental health technology, New York: Journal of primary prevention,1987.Syafiie, Inu Kencana, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bandung:Refika Aditama, 2003._______________,Sistem Pemerin-tahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.Tannen baum, R, et al, Partisipasi dan Dinamika Kelompok, Cetakan Pertama, Semarang: Dahara Pres, 1992.Walter S. Jones., Logika Hubungan Internasional; Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
B. Dokumen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke 4 tentang Hak dan Kewajiban Negara, Pasal 31 ayat (4)Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 46.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasioal, Pasal 49.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 46.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang MPR, Pasal 3 ayat (1)Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar, Pasal 4 ayat (1)Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, Pasal 20 ayat (1)Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetang Kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (2).Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengelolaan dan tanggung-jawab tentang keuangan negara, Pasal 23 E ayat (1).Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Otonomi Daerah, Pasal 18 ayat (1).Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Bab V DPRD Provinsi, dan pasal 217.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Tata Tertib DPRDPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Pasal 43.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013/PUU-VI/2008, Perihal Pengujian UU No 15 Tahun 2008.Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.BPS Prov DKI Jakarta, Statistik Kesejahteraan Jakarta,2016.
C. Internethttp://jakarta.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/Jakarta-Dalam-Angka-2016.pdf
http://dprd-dkijakartaprov.go.id/
http://peraturan.go.id/pp/nomor-25-tahun-2004 11e44c4edccf11e0b846313231373132.html
19
Ferdiansyah, Reza. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN AUDIT PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA BPKP PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA)." Jurnal Akuntansi dan Bisnis 16, no. 2 (August 14, 2016): 109. http://dx.doi.org/10.20961/jab.v16i2.200.
Full text
20
Rulandari, Novianita, Andri Putra Kesmawan, Isra Muksin, Edy Sutrisno, and Mukholik Maswi. "Regional House of Representatives’ functions in the formation of regional regulations draft in the developing market." Journal of Governance and Regulation 12, no. 3, special issue (2023): 302–11. http://dx.doi.org/10.22495/jgrv12i3siart12.
Full textAbstract:
The House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat — DPR) and The Regional House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah — DPRD) are legislative institutions that represent the majority of the people’s votes, and the members of the legislature are accountable to the people. So, to fulfill these responsibilities, members of the legislature have rights, obligations, and functions at work. The purpose of this research is to analyze the function of DPRD in the formulation of regional regulation policies, to analyze what obstacles are faced by DPRD members in the policy formulation of the Regional Regulation Draft (Rancangan Peraturan Daerah — Raperda) into regional regulations (peraturan daerah — Perda), and to make some efforts to overcome those obstacles. This research uses qualitative research with an empirical juridical approach. The data collection process was carried out under natural conditions in the form of observation, in-depth interviews, and documentation studies. This research concludes that the discussion of Raperda formulation in the DKI (Daerah Khusus Ibukota — Special Capital Region) Jakarta Provincial, DPRD adheres to the Prudential Principle or in practice is very careful in carrying out the discussion. The Precautionary Principle carried out by the DPRD can have the same meaning as Dunn (2003) concept of forecasting.
21
Samara, Ghariza Annisa, and Caroline Endah Wuryaningsih. "Motivasi Sembuh Pada Anak Jalanan Korban Penyalahgunaan NAPZA (Studi Kualitatif di Yayasan Balarenik)." Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior 4, no. 1 (June 30, 2022): 8. http://dx.doi.org/10.47034/ppk.v4i1.5799.
Full textAbstract:
Latar Belakang. Anak jalanan sangat rentan menjadi korban penyalahgunaan NAPZA. Yayasan Balarenik menjadi salah satu Lembaga Rehabilitasi Sosial khusus untuk anak-anak jalanan. Penyalahguna NAPZA yang sedang menjalani rehabilitasi tetap memiliki peluang untuk kambuh (relapse). Perilaku relapse pada penyalaguna NAPZA tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah motivasi diri untuk dapat sembuh.Tujuan. Mengetahui motivasi sembuh pada anak jalanan korban penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Balarenik.Metode. Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Pengambilan data dilakukan dari bulan Oktober-November 2021 dengan wawancara mendalam kepada 6 orang anak jalanan, 2 orang perwakilan orangtua, 1 orang perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ketua Yayasan Balarenik, Konselor serta Pekerja Sosial di Yayasan Balarenik. Hasil. Lingkungan pertemanan mempengaruhi anak jalanan untuk mengenal, menggunakan, dan mendapatkan NAPZA. Kemauan dalam diri yang kuat menjadi faktor instrinsik anak jalanan untuk dapat sembuh dari penyalahgunaan NAPZA. Faktor ekstrinsik motivasi untuk sembuh anak jalanan adalah adanya pengaruh dari teman yang sudah berhenti menggunakan NAPZA, peran dari konselor, pekerja sosial, serta pemberian reward dari Yayasan. Anak jalanan juga mendapatkan pengaruh dari abang-abangan tongkrongan untuk mengikuti rehabilitasi dan berhenti menyalahgunakan NAPZA.Kesimpulan. Motivasi untuk sembuh anak jalanan dari penyalahgunaan NAPZA didapat dari dorongan dalam diri, pengaruh lingkungan dan pihak signifikan lainnya. ABSTRACTBackground. Street children are one of the vulnerable groups to become victims of drug abuse. Yayasan Balarenik is one of the Social Rehabilitation Institutions, especially for street children. Drug abusers who are undergoing rehabilitation still have the opportunity to relapse. Relapse behavior in drug abusers can be influenced by various factors, including self-motivation to recover Objective. Determine the motivation of street children to recover from drug abuse at Yayasan Balarenik.Method. This research is a qualitative study. Data collection was collected from October-November 2021 with in-depth interviews with 6 street children, 2 representatives of parents, 1 representative of the Dinkes Provinsi DKI Jakarta, the head of Yayasan Balarenik, and Counselors also Social Workers at Yayasan Balarenik.Results. Friendship environment influenced street children to recognize, use, and obtain drugs. Strong self-will becomes an intrinsic factor for informants to recover from drug abuse. Extrinsic motivational factors came from friends who have stopped using drugs, counselors and social workers' exemplary role and rewards from the Foundation. Brotherhood in the community also became a significant influence. Conclusion. Street children's motivation to recover from drug abuse are from internal encouragement, environmental influences and significant others.
22
Kurniawan, Itok Dwi, Azis Akbar Ramadhan, Geby Christabella Randa, Kristiana Widiawati, and Septian Joddie Dwianur Sukono. "ANALISIS PUTUSAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SEBAGAI UPAYA MENDAPATKAN MENDAPATKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan No. 262.Pdt.G/Class.Action/2016/PN.Jkt.Pst)." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 6, no. 2 (December 30, 2020): 153. http://dx.doi.org/10.35194/jhmj.v6i2.1269.
Full textAbstract:
Examine more deeply regarding Class Action Filing in Indonesia which is regulated in the Supreme Court Regulation No.1 of 2002., in this analysis one of the decisions is 262.Pdt.G / Class.Action / 2016 / PN.Jkt.Pst, The decision contains a group of residents of DKI Jakarta Selatan, consisting of several groups, jointly filing a lawsuit against the law (1365 BW) against related agencies which are deemed to have caused material and immaterial losses due to the normalization of the Ciliwung River. The research used is normative descriptive and literature study. In this study will examine the Considerations of the Panel of Judges regarding the Guarantee of Protection of Land Rights based on the Basic Agrarian Law and the Law on Land Acquisition. The result of this research is that the Judge's Decision does not accommodate the Plaintiffs, so that the aspects of justice that live in the eyes of the community are not fulfilled. Keywords: Lawsuit Group Representatives, Judge's Consideration, Land Rights.
23
Ma'murotun, Ma'murotun, Nur Hasanah Ahniar, Indah Nursyamsi Handayani, Rinda Nur Hidayati, and Nursama Heru Apriantoro. "Sosialisasi Peralatan Elektromedik untuk Deteksi Dini di Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan." JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK) 7, no. 1 (May 31, 2023): 91–100. http://dx.doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2023.v7i1.2319.
Full textAbstract:
Pada awal Desember 2019, wabah penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Indonesia kali pertama mendapati kasus pada tanggal 2 Maret 2020 dan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah tertinggi kasus COVID-19. Untuk itu, dibutuhkan satu sistem yang mampu mendukung dan saling bekerja sama gua menghadapi wabah pandemi COVID. Oleh karenanya, Tim PKM, selaku dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, pada kesempatan ini berupaya memberikan sosialisasi, edukasi, dan informasi terkini mengenai COVID-19 serta pencegahan dini dan kaitannya terhadap penggunaan alat elektromedik (termometer, tensimeter, tes gula darah, nebulizer dan oximeter) untuk pemantauan kesehatan dan perawatan sederhana di rumah di masa pandemi. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dengan mengundang perwakilan kecamatan Kebayoran Baru, kelurahan Cipete Utara, Ketua RW, Ketua RT, dan Satgas COVID-19 di wilayah tersebut. Turut hadir juga kader di setiap RT yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga bisa memberikan edukasi setelah sosialisasi ini diberikan. Berdasarkan hasil survei, terdapat 20–25% peserta belum memahami fungsi alat elektromedik dan sekitar 57,5% peserta belum memahami penggunaan, penyimpanan, serta pemeliharaan alat elektromedik dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah sosialisasi diberikan, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta lebih dari 60% mengenai fungsi alat nebulizer dan oximeter. Kegiatan selanjutnya yaitu monitoring kader untuk menyampaikan serta memberikan edukasi ke masyarakat sekitar.
24
Hasibuan, Mohammad Sanjiva Refi, and Lasmaria Sidabutar. "REVITALISASI RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH URBAN: ELABORASI HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PERENCANAAN TAMAN MAJU BERSAMA DI KELURAHAN GANDARIA UTARA DI JAKARTA SELATAN." JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 26, no. 3 (June 3, 2020): 142. http://dx.doi.org/10.24114/jpkm.v26i3.17208.
Full textAbstract:
Taman Maju Bersama (TMB) adalah salah satu program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Dalam proses perencanaannya, program TMB melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan masukan-masukan (input) yang positif demi kelancaran program TMB. Kegiatan FGD ini melibatkan instansi pemerintah tingkat kelurahan dan kecamatan, RT, RW, tokoh masyarakat, perwakilan warga lokal, kelompok PKK, Karang Taruna, hingga komunitas yang terdapat pada daerah tersebut. FGD dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu pada tahap awal perencanaan, tahap penyampaian konsep dan desain, serta tahap akhir sosialisasi desain akhir kepada masyarakat. Teknik pelaksanaan FGD yang digunakan adalah diskusi atau tanya jawab secara langsung dan tertulis. Teknik tertulis lebih efektif digunakan dalam mendapatkan ide, masukan, dan komentar dari masyarakat. Hasil dari kegiatan FGD akan menjadi dasar pertimbangan dan masukan bagi konsultan perencana dalam merencanakan dan merancang sebuah taman yang fungsional dan estetis.Kata Kunci: Taman Maju Bersama; Focus Group Discussion; Partisipasi; Perencanaan; Taman.AbstractTaman Maju Bersama (TMB) is one of the DKI Jakarta Provincial Government programs in providing green open space in urban areas. In the planning process, the TMB program involves the active participation of the community by holding Focus Group Discussion (FGD) activities to obtain positive inputs for the smooth running of the TMB program. This FGD activity involved government agencies at the village and sub-district level, RT, RW, community leaders, representatives of local residents, PKK groups, Youth Organizations, and communities in the area. The FGD was carried out in three stages, namely in the initial stages of planning, the stage of conceptual delivery and design, and the final stage of the final design socialization to the community. The FGD implementation technique used was direct and written discussion or question and answer. Written techniques are felt to be more effective in getting ideas, input, and comments from the public. The results of the FGD activities will be the basis for consideration and input for planning consultants in planning and designing a park that is functional and aesthetic.Key words: Taman Maju Bersama; Focus Group Discussion; Participation; Planning; Park
25
Fitria, Dian, Tri Setyaningsih, Jehan Puspasari, and Veronica Yeni. "Penyegaran Kader Kesehatan Jiwa Sebagai Upaya Optimalisasi Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat." Service Quality (Jurnal Pengabdian Masyarakat) 1, no. 1 (February 26, 2024): 9–18. http://dx.doi.org/10.33377/sqj.v1i1.199.
Full textAbstract:
Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 menggambarkan adanya peningkatan tahun 2013 ke 2018 di DKI Jakarta dimana gangguan jiwa berat 1,1 permil menjadi 6.6 permil dan gangguan mental emosional 6,1 permil menjadi 10.1 permil. Kenaikan angka kejadian tersebut tidak diimbangi dengan angka pasien berobat kepelayanan kesehatan yang meningkat yaitu diangka 84.9%. dari proporsi dari angka tersebut ternyata sebesar 51.1% tidak rutin minum obat dengan berbagai alasan. Hal ini terjadi akibat kurangnya monitor yang berkelanjutan dimasyarakat oleh petugas kesehatan yang jumlahnya masih terbatas dibandingkan luas wilayah dan populasi penduduk. Kader kesehatan jiwa merupakan perpanjangan tangan utama puskesmas yang diharapkan dapat menjalankan peran monitor dalam proses recovery dimaasyarakat pada pasien jiwa. Penguatan pengetahuan dan kemampuan dalam kesehatan jiwa belum banyak diberikan kepada kader, sehingga kader demotivasi, dan lupa akan tugas serta peran yang melekat. Oleh sebab itu tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yang diberikan ini adalah untuk memberikan motivasi kembali melalui penyegaran pengetahuan, kemampuan dalam upaya pemulihan yang berasal dari masyarakat. Penyegaran ini dilakukan selama dua hari bekerjasama dengan puskesmas kecamatan Kemayoran dengan dihadiri oleh perwakilan dari tujuh kelurahan. Hasil menunjukan bahwa (1) peningkatan pengetahuan kader sebesar 44% (2) 89% Kader telah melakukan tugas melakukan Kunjungan rumah untuk memonitor kondisi pasien kelolaan (3) teridetifikasi masalah yang paling sering ditemukan sebagai penghambat dalam menjalankan peran kader (4) pembuatan rencana tindak lanjut melalui peningkatan kapasitas kader dan peningkatan program Kerjasama lintas sektoral untuk mewujudkan pasien yang produktif dan mandiri. Abstract The Basic Health Research data from the Indonesian Ministry of Health there was an increase from 2013 to 2018 in DKI Jakarta, mental disorders increased from 1.1 per million to 6.6 per million and mental emotional disorders increased from 6.1 per million to 10.1 per million. The increase in the incidence rate was not matched by the number of patients seeking treatment at health services which increased to 84.9%. From the proportion of this figure, it turns out that 51.1% do not regularly take medication for various reasons. This occurs due to a lack of continuous monitoring in the community by health workers whose numbers are still limited compared to the area and population. Mental health cadres are the main extension of community health centers who are expected to carry out a monitoring role in the community recovery process for mental patients. Strengthening knowledge and abilities in mental health has not been given to many cadres, so cadres are demotivated and forget their inherent duties and roles. Therefore, the aim of this community service is to provide motivation again through refreshing knowledge and abilities in recovery efforts originating from the community. This activity was carried out for two days in collaboration with the Kemayoran District Health Service Center, attended by representatives from seven sub-districts. The results show that (1) increased knowledge of cadres by 44% (2) 89% of cadres have carried out the task of carrying out home visits to monitor the condition of patient management (3) identified problems that are most often found as obstacles in carrying out the role of cadres (4) making action plans continue through increasing cadre capacity and increasing cross-sectoral collaboration programs to create productive and independent patients.
26
Sari, Dayu Ariesta Kirana, Laili Fuji Widyawati, and Aditianata Aditianata. "SOSIALISASI PENINJAUAN KEMBALI RDTR DAN PERATURAN ZONASI DI KELURAHAN RAWAJATI, JAKARTA SELATAN." Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas 9, no. 03 (January 16, 2023). http://dx.doi.org/10.47007/abd.v9i03.6144.
Full textAbstract:
Perkembangan pembangunan menyebabkan perlunya proses evaluasi terhadap RDTR sesuai dengan kebijakan yang ada. Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) sudah memasuki masa peninajauan kembali, guna memperbaharui komponen- komponen yang diatur dalam perda RDTR dan PZ. Pelibatan masyarakat di tiap- tiap kawasan sangat penting sebagai bentuk akomodasi aspirasi masyarakat dalam dokumen rencana kota. Metode yang digunakan untuk menginformasikan proses peninjauan kembali ini yaitu dengan sosialisasi di lingkup kelurahan di setiap kota administrasi di DKI Jakarta. Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah, Kepala Kelurahan, Akademisi/Profesional Bidang Tata Raung serta warga yang tinggal di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan ini, masyarakat di menyampaikan beberapa masukan antara lain terkait perubahan zonasi dan intensitas bangunan.
27
Wanditha, Fika Ayu, and M. Yusuf John. SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business 3, no. 2 (December 14, 2018): 160. http://dx.doi.org/10.20884/1.sar.2018.3.2.1254.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis pedoman pelaksanaan penilaian risiko yang telah disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan menggunakan teori manajemen risiko serta untuk melakukan uji coba atas penerapan hasil analisis pedoman tersebut dalam kegiatan penilaian risikopada proses penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.Penelitian ini didasari atas hasil kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan melakukan penilaian tingkat maturitas penyelenggaran SPIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, menilaidua fokus unsur penilaian risiko yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko yang masih mendapatkan nilai Nol, yaitu pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki pedoman penilaian risiko yang ditetapkan secara formal sehingga masing-masing unit kerja belum memiliki daftar risiko dan hasil analisis risiko yang dapat digunakan untuk membuat rencana tindak pengendalian atau rencana penanganan risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen risiko seperti yang dikemukakan oleh Spikin (2013). Penelitian ini menggunakan metode Mixed-Method, yakni pengkombinasian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam, telaah data dari dokumen atau literatur lainnya dan kuesioner.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman penilaian risiko yang telah disusun oleh BPKP perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan elemen manajemen risiko sehingga pedoman penilaian risiko tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan penilaian risiko pada proses penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta.
28
Jumadin, Zainul, and Yusuf Wibisono. "KONFLIK POLITIK ANTARA GUBERNUR DAN DPRD DKI JAKARTA DALAM PROSES PENETAPAN APBD 2015." Jurnal Sosial dan Humaniora 4, no. 8 (June 28, 2020). http://dx.doi.org/10.47313/ppl.v4i8.698.
Full textAbstract:
<h1 align="center">ABSTRAK</h1><p><strong> </strong></p><p>Dalam penyelenggaraan sistem otonomi daerah dan desentralisasi, diskursus tentang pola relasi kekuasaan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi kajian menarik. Hal ini mengingat dalam prakteknya, pasang surut hubungan Kepala Daerah dan DPRD dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang di daerah, seperti halnya yang terjadi dalam konflik Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Penetapan APBD Tahun 2015. Konflik antara Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama dan DPRD menarik untuk diteliti tidak hanya banyak menyita perhatian publik, namun yang lebih penting kasus ini merupakan preseden buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beranjak dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Dalam Penetapan APBD Tahun 2015, serta untuk memahami pola yang digunakan dalam penyelesaian konflik politik antara Gubernur DPRD DKI Jakarta Dalam Penetapan APBD Tahun 2015.</p><p>Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, teori yang digunakan menggunakan teori yang dikemukakan Paul M. Collier yang menyebutkan bahwa secara garis besar konflik politik disebabkan oleh dua hal, yakni karena perbedaan kepentingan, dan perebutan sumber daya (<em>resources</em>) yang langka atau sangat terbatas. Sedangkan teori penyelesaian konflik politik yang digunakan teori yang dikemukakan Simon Fisher, yang menyebutkan pola penyelesaian konflik terbagi menjadi tiga cara, yakni negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus (<em>case study</em>).</p><p>Dari hasil temuan penelitian menyebutkan bahwa faktor utama penyebab konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam penetapan APBD tahun 2015 adalah faktor pemerintahan daerah yang terbelah (<em>divided local government</em>), dan faktor perbedaan kepentingan politik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta akhirnya menemukan titik temu setelah melalui proses panjang dalam upaya penyelesaiannya. Pola penyelesaian konflik yang digunakan adalah pendekatan mediasi, dengan mengikutsertakan Kementeriaan Dalam Negeri RI dalam penyelesaian konflik tersebut, untuk menemukan titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak.</p><p> </p><p>Kata Kunci: Konflik Politik, Hubungan Kepala Daerah dan DPRD</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p> </p><p>In the implementation of regional autonomy and decentralization systems, the discourse on the pattern of power relations between the Regional Head and the Regional Representative Council (DPRD) is an interesting study. This is because in practice, the ups and downs of the relationship between the Regional Head and the Regional Parliament are influenced by the political dynamics that develop in the region, as was the case in the conflict between the Governor and the Regional Parliament of DKI Jakarta. Determination of the 2015 APBD. not only attracted a lot of public attention, but more importantly this case was a bad precedent for the administration of regional government. Starting from this, this study aims to analyze the factors that cause conflicts between the Governor and the DKI Jakarta DPRD in the 2015 APBD Determination, and to understand the patterns used in resolving political conflicts between the Governor of the DKI Jakarta DPRD in the 2015 APBD Determination.</p><p>In order to answer the research problem, the theory used uses the theory put forward by Paul M. Collier who states that in general political conflict is caused by two things, namely because of differences in interests, and the seizure of scarce or very limited resources. While the theory of political conflict resolution used by Simon Fisher's theory, which states the pattern of conflict resolution is divided into three ways, namely negotiation, mediation, and arbitration. In accordance with the objectives to be achieved, this study was designed using qualitative research methods, with a case study approach.</p><p>From the research findings, it is stated that the main factors causing conflict between the Governor and the DKI Jakarta DPRD in determining the 2015 APBD are the divided local government factor, and the difference in political interests between the Governor and the DKI Jakarta DPRD. The conflict between the Governor and the DKI Jakarta DPRD finally found a common ground after a long process of resolution. The pattern of conflict resolution used is a mediation approach, by involving the Indonesian Ministry of Internal Affairs in resolving the conflict, to find a meeting point that is mutually beneficial to both parties.</p><p> </p><p>Keywords: Political Conflict, Relationship between Regional Head and DPRD</p>
29
Mubtadi, Novendi Arkham, and Syamsul Arifin. "Analisis Dana Kampanye Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Serentak 2019." AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan 1, no. 2 (August 7, 2020). http://dx.doi.org/10.31963/akunsika.v1i2.2100.
Full textAbstract:
This article wants to answer about how the amount and nominal budget of elected DPD candidates can be utilized for the effort to win seats for each elected candidate. This study takes a sample of all members of the DPD elected from the existing participation of 34 provinces in Indonesia. The type of data taken in the form of secondary data downloaded from the official KPU website consists of a Report on the Revenue and Expenditure of Campaign Funds. Based on the results of this study, there are two interesting things related to the funding of the DPD in the 2019 Concurrent Elections ago. First, there is no strong relationship when the campaign budget is large. The pair of elected DPD candidates can win seats at a relatively small campaign cost. Second, the amount and amount of campaign costs incurred by prospective DPD members varies. The campaign expenses spent by Adilla Azis from East Java amounted to IDR 75,000. Meanwhile, Jimly As-Shiddiqie from DKI Jakarta spent the largest cost of IDR 1,908,605,402. The average selected candidate issues an average price range of IDR 400 million with an average cost/vote of IDR 3,500.
30
Dwiyani, Dara Ayu, and Dejehave Al Jannah. "Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Di Pemilu 2019." JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) 8, no. 1 (December 31, 2022). http://dx.doi.org/10.52447/gov.v8i1.6236.
Full textAbstract:
Jurnal ini menguji pola rekrutmen calon legislatif DPRD DKI Jakarta di Pemilu 2019 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi dari penelitian sebelum nya bahwa, proses rekrutmen yang dilakukan partai politik belum sesuai dengan kaidah standarisasi. Selain itu terdapat dinasti politik dalam proses rekrutmen yang dilakukan, bahkan sebagian partai politik memilih calon legislatif hanya bermodalkan ketenaraan personal. Penelitiаn ini dilаkukаn menggunаkаn metode penelitiаn kuаlitаtif deskriptif. Konsep yang peneliti gunakan yaitu Teori Rekrutmen Politik yang dikemukakan oleh Philip Аlthof dаn Michаel Rush, yaitu seleksi melalui ujiаn аtаu pelаtihаn, penyortirаn, rotаsi аtаu gilirаn, perebutаn kekuаsааn, pаtronаge, memunculkаn pimpinаn-pimpinаn alаmiаh, dan koopsi. Lantas peneliti menemukan bahwa, polа rekrutmen yаng diterаpkаn oleh PDI Perjuаngаn iаlаh polа rekrutmen terbukа. Terbukа dаlаm hаl ini sumber rekrutmen berаsаl dаri internаl dаn eksternаl pаrtаi. Polа rekrutmen PDI Perjuаngаn menerаpkаn sistem “Berjenjаng dаn Kombinаsi”. Berdаsаrkаn konsep penelitian, PDI Perjuangan terkonfirmasi mengunakan seleksi pemilihаn dengаn ujiаn dаn pelаtihаn, penyortiran, rotasi dan giliran, memunculkan pimpinan-pimpinan alamiah dan koopsi. Namun terdapat dua konsep yang tidak diterapkan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen yaitu dengan cara perebutаn kekuаsааn, dan pаtronаge. Output yаng dihаsilkаn dаri proses rekrutmen ini ialah DPD PDI Perjuаngаn mengutаmаkаn sikаp loyаlitаs dаn dedikаsi bаgi bаkаl cаlon legislаtif.