Academic literature on the topic 'Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Contents
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia"
1
Hendra, Hendra, Widodo S. Pranowo, and Nawanto Budi. "The Construction of Prototype of a Tactical Oceanographic Map for Navigation of Submarine in Sunda Strait." Jurnal Chart Datum 5, no. 2 (July 14, 2020): 145–54. http://dx.doi.org/10.37875/chartdatum.v5i2.152.
Full textAbstract:
Selat Sunda merupakan salah satu selat yang dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) yang digunakan untuk kepentingan jalur pelayaran niaga, selain itu juga digunakan sebagai jalur pelayaran militer termasuk sebagai jalur lintas kapal selam. Dalam pelaksanaan tugas operasi kapal selam dibutuhkan suatu peta yang secara khusus dibangun untuk menunjang kegiatan operasi yang dibuat dari data-data oseanografi fisik seperti temperatur, salinitas, dan sound speed yang selanjutnya diolah untuk menentukan batas lapisan termoklin dalam empat musim. Serta memberikan informasi Penampangan Horizontal, Diagram Vertikal, Profil Termoklin, Model Arus dan Konstanta Pasut.
2
Hadijah, Hadijah, Tatang Suryana, Tri Porwanti, and Ardiansyah Ardiansyah. "Analisis Pengaruh Kondisi Kerja Terhadap Kesejahteraan dan Kinerja Awak Kapal Niaga: Studi Perbandingan Pelayaran Dalam dan Luar Negeri." Jurnal Penelitian Transportasi Laut 25, no. 1 (January 3, 2024): 23–39. http://dx.doi.org/10.25104/transla.v25i1.2292.
Full textAbstract:
Awak kapal yang berkinerja tinggi, bertanggung jawab, berdedikasi, dan terampil, tentu tidak terlepas dari adanya jaminan terpenuhinya kesejahteraan awak kapal, kondisi kerja yang baik dan regulasi yang mendukung. Penelitian ini menggunakan model kuantitatif dengan 334 responden yang terdiri dari awak kapal niaga, kapal berbendera Indonesia, pelayaran dalam negeri, dan 114 responden pelayaran luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi kerja terhadap kinerja awak kapal, pengaruh kondisi kerja terhadap kesejahteraan awak kapal, pengaruh regulasi terhadap kinerja awak kapal, pengaruh regulasi terhadap kesejahteraan awak kapal, pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja awak kapal, pengaruh kondisi kerja terhadap kinerja awak kapal melalui kesejahteraan, dan pengaruh regulasi terhadap kinerja awak kapal melalui kesejahteraan. Data kuesioner didapat dengan convenience sampling dan diolah dengan menggunakan SEM-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dan kinerja untuk pelayaran rute dalam dan luar negeri. Pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja tidak signifikan untuk pelayaran dalam negeri, sedangkan berpengaruh untuk pelayaran luar negeri. Pengaruh regulasi terhadap kinerja untuk pelayaran dalam negeri signifikan dan negatif, dengan adanya peningkatan regulasi, maka awak kapal akan menanggung konsekuensi dari regulasi tersebut yang berdampak pada penurunan kinerja.
3
Purna, Berlian Anggra. "Perlindungan Bagi Awak Kapal Niaga Yang Bekerja Pada Kapal Domestik Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan." Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 14, no. 1 (April 6, 2023): 12–21. http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29497.
Full textAbstract:
Amanat dari Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 (UU Pelayaran) memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) sebagai peraturan ketenagakerjaan meliputi sektor pelayaran yaitu tenaga kerja berprofesi sebagai awak kapal. Penulisan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana perlindungan awak kapal atas dasar perjanjian kerja laut (PKL) sejak sebelum melakukan pekerjaan, selama bekerja hingga berakhirnya hubungan kerja menurut peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian yang merupakan yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan demikian dapat meneliti implikasi kepastian hukum dari PKL dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi awak kapal yang bekerja khususnya pada kapal niaga di wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian UU Ketenagakerjaan berlaku secara mutlak memberikan perlindungan bagi awak kapal yang ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 18 Februari 2020.
4
Oktavera Sulistiana, Meti Kendek, Nurwahidah, and Subehana Rachman. "ANALISIS PENERAPAN INTERNATIONAL LOAD LINE CONVENTION 1966 Dl KAWASAN PAPUA." JURNAL VENUS 4, no. 7 (May 11, 2023): 53–61. http://dx.doi.org/10.48192/vns.v4i7.658.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian “Analisis Penerapan International Load Line Convention 1966 di Kawasan Papua", ini adaiah mengukur tingkat pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan aturan keselamatan garis muat bagi kapal-kapal niaga, mengetahui penerapan aturan keselamatan garis muat oieh kapal-kapal niaga di Kawasan Timur Indonesia. Jenis penelitian ini adaiah penelitian kualitatif yang akan membahas Load Line Convention 1966 khususnya yang berhubungan dengan pemberlakuan garis batas muat keselamatan kapal yang lebih dikenal dengan Plimsol Mark. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini dimaksudkan untuk menggambarkan penerapan International Load Line Convention 1966 terutama yang berhubungan dengan penerapan Plimsol Mark oleh masing-masing unsur responden/populasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat pada umumnya memahami dengan jelas dan detail aturan tentang keselamatan pelayaran salah satunya adaiah International Load Line Convention 1966. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat belum sepenuhnya menerapkan, terdapat 1 atau sekitar 3 persen nahkoda yang belum menerapkan aturan keselamatan garis muat bagi kapal-kapal niaga dan terdapat 13 atau sekitar 43 persen petugas kapal yang berada dalam kategori rendah dalam menerapkan tentang aturan keselamatan garis muat bagi kapal-kapal niaga.
5
Sari Siregar, Nurmaliana, Sukardo Sihotang, and Meriah Kita Deliani. "ANALISIS KESALAHAN EJAAN BAHASA INDONESIA DALAM PENULISAN TUGAS AKHIR DIII KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN." Journal of Maritime and Education (JME) 6, no. 1 (February 13, 2024): 593–99. http://dx.doi.org/10.54196/jme.v6i1.124.
Full textAbstract:
Tujuan menganalisis kesalahan ejaan bahasa Indonesia pada penulisan tugas akhir DIII Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan pemakaian huruf, penggunaan tanda baca yang tidak sesuai dan penyebab terjadinya kesalahan ejaan dalam tulisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dan sumber data diambil berupa kata, frasa, klausa dan kalimat pada tugas akhir taruna DIII KPNK di Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis teks dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan analisis konten untuk meng-kategorikan dan mengklasifikasikan jenis kesalahan tata bahasa atau ejaan yang umum muncul pada sumber data. Hasil penelitian berupa kesalahan yang terdapat dalam makalah antara lain 1) penulisan kata tugas pada judul; 2) penulisan akronim; 3) penulisan huruf miring untuk bahasa asing; 4) pemakaian tanda baca untuk konjungsi perbandingan; 5) penulisan singkatan untuk gelar; 6) penulisan gabungan kata; 7) pemakaian tanda baca pada daftar pustaka. Penyebab terjadi kesalahan adalah kurangnya pengetahuan untuk menerapkan kaidah ejaan bahasa Indonesia dalam tulisan dan pembelajaran tidak tercapai, terutama materi ejaan bahasa Indonesia.
6
Asryanto, Asryanto, Widodo S. Pranowo, Kamija Kamija, and Nawanto Budi. "The Construction of Prototype of A Tactical Oceanographic Map for Navigation of Submarine in Sunda Strait." Jurnal Chart Datum 4, no. 1 (July 27, 2018): 14–27. http://dx.doi.org/10.37875/chartdatum.v4i1.125.
Full textAbstract:
Selat Sunda merupakan salah satu selat yang dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) yang digunakan untuk kepentingan jalur pelayaran niaga, selain itu juga digunakan sebagai jalur pelayaran militer termasuk sebagai jalur lintas kapal selam. Dalam pelaksanaan tugas operasi kapal selam dibutuhkan suatu peta yang secara khusus dibangun untuk menunjang kegiatan operasi yang dibuat dari data-data oseanografi fisik seperti temperatur, salinitas, dan sound speed yang selanjutnya diolah untuk menentukan batas lapisan termoklin dalam empat musim serta rata-rata tahunan. Selain itu, juga digunakan data dimensi kapal selam dan data draft kapal terdalam untuk menentukan pembagian kontur terminologi kapal selam. Objek-objek pada purwarupa peta diklasifikasikan kedalam AML (Additional Military Layer). Dihasilkan 2 (dua) skema purwarupa peta dimana pada skema pertama berupa penambahan kontur terminologi kapal selam sedangkan skema yang kedua berupa hasil skema pertama yang ditambahkan klasifikasi objek IWC (Integrated Water Column). Seluruh data ditampilkan sebagai informasi pada purwarupa peta yang dibuat dengan menggunakan software GIS.
7
Balido, Adilah Zulfa S., and Beni Agus Setiono. "Analisis Prosedur Pelayanan Penjualan Tiket Kapal Terhadap Kepuasan Penumpang Pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Surabaya." JURNAL APLIKASI PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN 13, no. 2 (March 1, 2023): 76–88. http://dx.doi.org/10.30649/japk.v13i2.92.
Full textAbstract:
Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. PT. PELNI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi laut, yaitu kapal penumpang. Pentingnya “pelayanan” terhadap kepuasan penumpang sangat berpengaruh, Pelayanan Penumpang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan pelanggan dan dalam bentuk barang, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja jasa pelayanan serta mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan terhadap PT. PELNI Cabang Surabaya. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dari aspek kualitas pelayanan sikap pegawai PT.PELNI Cabang Surabaya terhadap penumpang dan secara umum kinerja pelayanan yang belum memuaskan, akan tetapi masih memerlukan beberapa pembenahan guna memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada seluruh pengguna jasa oleh pihak PT. PELNI Cabang Surabaya. Kedua, berdasarkan tanggapan penumpang terhadap fasilitas yang disediakan oleh pihak PT. PELNI Cabang Surabaya , masih kurangnya tempat penjualan tiket dan penumpang sering kali dikecewakan dengan metode pembayaran yang ditetapkan di PT. PELNI. Artinya sebagian besar penumpang menginginkan perbaikan pada dua indikator tersebut dan harus menjadi prioritas dalam peningkatan pelayanannya oleh pihak PT. PELNI kedepannya dalam memberikan layanan.
8
MUCHSIN, MUCHSIN. "PEMANDUAN KAPAL DALAM TERITORIAL LAUT MENURUT PERSPEKTIF KEDAULATAN INDONESIA." Jurnal Pilar Keadilan 1, no. 1 (July 7, 2021): 68–87. http://dx.doi.org/10.59635/jpk.v1i1.152.
Full textAbstract:
Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas wilayah dua pertiganya adalah laut, tentu transportasi laut sangat dibutuhkan untuk menjalankan roda perekonomian nasional, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat hubungan antar bangsa. Serta transpoortasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan. Pemanduan merupakan kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Pekerjaan memandu kapal ternyata termasuk pekerjaan yang tidak saja memerlukan sumber daya manusia berketrampilan khusus untuk melaksanakannya, tetapi juga dituntut tanggung jawab prestasi kerja, kerja sama, prakarsa, kejujuran, ketaatan dan perilaku kondisi fisik yang prima dalam pelaksanaannya. Kedaulatan negara merupakan keamanan wilayah, karena itu laut yang tidak aman menunjukkan negara tidak berdaulat. Realitanya, kondisi sistem kelembagaan saat ini yang terjadi adalah banyaknya instansi yang terlibat atau berkepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum, keselamatan, dan keamanan di laut. Hugo Krabbe berusaha memecahkan masalah teori kedaulatan negara juga teori kedaulatan rakyat yang sudah ada sebelumnya, di mana Jean Bodin, merumuskan bahwa kedaulatan adalah sifat utama dari negara
9
Yando, Markus, Sari Kusumaningrum, and Novrain Rizki Akbara. "Analisis Pengaruh Tekanan Pompa Pendingin Air Laut Terhadap Fresh Water Cooler Mesin Induk MV. Ibrahim Zahier." Meteor STIP Marunda 14, no. 1 (July 23, 2021): 69–77. http://dx.doi.org/10.36101/msm.v14i1.182.
Full textAbstract:
Alat Transportasi laut / kapal laut niaga saat ini adalah urat nadi distribusi dari perekonomian bangsa Indonesia. Untuk memindahkan atau mengantarkan barang dari satu tempat ketempat lain dalam jumlah besar dengan biaya ekonomis. Kapal laut niaga memiliki 2 (dua) departemen, departemen Nautika dan Teknika, untuk Kelancaran Operasional kapal laut niaga tentunya harus disertai dengan sinergi dari 2 belah pihak, pada tulisan ini kami khususkan pada departemen Teknika yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga kelancaran pengoperasian permesinan secara berkelanjutan, dari Mesin Induk, dan pesawat bantu lainnya. Pompa tersebut merupakan salah satu komponen penting di atas kapal yang harus dijaga dalam perawatan dan perbaikannya, agar pengoperasian mesin induk berjalan lancar. Sistem pendingin merupakan sistem yang berfungsi menjaga temperatur mesin pada suhu tertentu sesuai dengan desain yang ditentukan agar mesin diesel dapat beroperasi secara berkelanjutan. Mesin Diesel yang beroperasi menghasilkan panas dengan suhu Sistem pendingin ini terdiri dari beberapa komponen penyusun yang utamanya untuk mendinginkan blok mesin, selain mendinginkan blok mesin, sistem pendingin juga mendinginkan pelumas, scavange air dan water jacket (Julianto, 2019). Komponen yang berfungsi mendinginkan air tawar ini umumnya disebut sebagai heat exchanger/fresh water cooler. Apabila pompa berjalan normal maka hasil temperatur pendinginan juga akan normal apabila pompa berjalan normal dengan tekanan 2.0 bar maka hasil temperatur yang didinginkan dari fresh water cooler yaitu sekitar 44-54 celcius. Pada pelayaran dari palembang menuju ke cilacap terdapat kejadian yang tidak normal pada pompa pendingin air laut tekanannya tertera 1.5 Bar dan mengakibatkan panasnya temperatur fresh water cooler dengan temperatur 58-62 celcius yang menyebabkan peningkatan suhu mesin induk dan mengganggu operasonal mesin induk pada kapal MV. Ibrahim Zahier.
10
Yakti, Probo Darono. "Pertahanan dan Keamanan di Selat Malaka Terhadap Meningkatnya Tren Piracy dan Konsistensi Kebijakan Publik serta Konsesi Wilayah Litoral State." Gema Keadilan 4, no. 1 (October 1, 2017): 1–12. http://dx.doi.org/10.14710/gk.2017.3631.
Full textAbstract:
Hadirnya pembajakan di Selat Malaka bukan merupakan hal yang baru. Orang laut merupakan sekumpulan perompak yang tunduk atas nama negara sebagai privateer pada masa Kerajaan Melayu. Kehadirannya resmi dan mendistribusikan ‘pajak’ lewat kapal-kapal niaga untuk dibagi hasil dengan negara sebagai otoritas tertinggi. Saat ini eksistensi pembajakan di Selat Malaka dipandang sebagai sesuatu yang bernada negatif, hal ini mengingat Selat Malaka merupakan sea line of communication terpenting di dunia yang menghubungkan pelayaran dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik begitu pula sebaliknya. Indonesia sebagai salah satu negara yang bertanggung jawab di atasnya masih menemukan formulasi yang tepat bagaimana mengatasi persoalan ini. Mulai dari pembentukan instrumen hukum di dalam negeri, implementasi dari hukum, hingga kerangka kerja sama dengan negara tetangga. Tiga elemen penting ini kemudian mendapatkan hambatan dan tantangan dari persoalan domestik seperti kurangnya efektivitas akibat banyaknya stakeholder yang berkepentingan dalam kebijakan penegakan hukum di atas laut terhadap para pembajak. Kehadiran Bakamla beserta TNI-AL dan Polair dapat menjadi contoh, betapa pemerintah belum bisa membagi tugas siapa penegak hukum di atas perairan, patroli rutin, dan fungsi angkatan laut sebagai blue-water navy. Untuk itu masuknya Indonesia dalam kerja sama patroli ReCAAP dan ASEAN Maritime Forum adalah dua dari beberapa opsi yang dapat ditempuh Indonesia untuk menegakkan kedaulatan di atas perairan dan memandu Indonesia untuk meraih visi kejayaan maritim di bawah Presiden Joko Widodo, PorosMaritim Dunia.Kata kunci: Pembajakan, Poros Maritm, Pertahanan dan Keamanan, ReCAAP, ASEAN Maritime For um.
Books on the topic "Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia"
1
Sejarah pelayaran niaga di Indonesia. [Jakarta]: Yayasan Pusat Studi Pelayaran Niaga di Indonesia, 1990.
Find full text