Academic literature on the topic 'Pers Pancasila'

Pers Indonesia adalah pers Pancasila dalam artian pers yang berorientasi pada sikap dan tingkah laku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hakekat pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab, dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Melalui hakekat dan fungsi itu pers Pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam mengamalkan pers Pancasila mekanisme yang dipakai adalah interaksi positif antara Masyarakat, Pers dan Pemerintah. Hubungan antara pers dan pemerintah terjalin dalam suatu bentuk yang dijiwai oleh semangat persekawanan (partnership) dalam mengusahakan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kata Kunci: Interaksi Pers, Pemerintah, Sistem Pers Pancasila

Hadirnya saluran yang menanyangkan program berita sebagai positioning media. Seperti,Metro TV, TvOne, Kompas TV dan iNews yang merupakan saluran televisi berita nasional.Saluran berita pada media televisi memiliki dampak yang positif bagi pendidikan politik,referensi informasi dan penyebaran nilai-nilai sosial di masyarakat. Namun, dampaknegatif pun hadir merasuki opini masyarakat. Banyak saluran berita televisi yangmenyajikan konten berita tidak berimbang, tidak independen, bahkan tidak menyangkutkankonten dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, terutama bagi kegiatan produksi siaranjurnalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem pers dalam perspektifpancasila, serta stasiun penyiaran televisi pada saluran berita dalam perspektif perspancasila. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan datasekunder dari kajian literatur dan dokumen-dokumen terkait pelanggaran program siaranjurnalistik yang dirilis oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Adapun hasil penelitian mengenaiSistem Pers dalam perspektif Pancasila di Indonesia, melihat dari fungsi serta peran persharus bertanggungjawab pada masyarakat yang mengandung prinsip Ketuhanan yangMaha Esa, Kepentingan rakyat, Kelangsungan dan Penyelesaian revolusi, Moral dan TataAsusila, serta Kepribadian Bangsa. Stasiun penyiaran televisi pada saluran berita dalamperspektif Pers Pancasila menunjukkan masih terdapat pelanggaran siaran produkjurnalistik berkenaan dengan unsur kekerasan, norma kesopanan dan kesusilaan, danpelanggaran tentang keakuratan berita.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegaduhan yang terjadi di Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK. Demonstrasi diberbagai daerah yang dilakukan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi penolakannya terhadap hasil revisi UU KPK malah berujung bentrokan dengan aparat keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menelisik akar kegaduhan bangsa indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK dalam perspektif Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pancasila yang merupakan sumber kebenaran dan kedamaian bagi Indonesia tidak digunakan sebagai rujukan normatif oleh segenap komponen bangsa dalam menjalankan kedudukan dan perannya. DPR dan Presiden dalam merevisi UU KPK kurang terbuka terhadap aspirasi rakyat Indonesia. KPK tidak memainkan perannya sebagai lembaga penegak hukum yang secara yuridis bertugas melaksanakan UU. Pers tidak profesional dan independen dalam menyajikan imformasi ke publik. Mahasiswa cenderung bertindak anarkis dalam menyampaikan aspirasi politiknya.Kata kunci: Revisi Undang-Undang; Komisi Pemberantasan Korupsi; Pancasila

Sejak era reformasi tahun 1998, kondisi politik di Indonesia mengalami perubahan yang begitu drastis. Hal yang paling mudah dilihat adalah banyaknya jumlah partai politik dengan berbagai azas, prinsip dan sudut pandang, ditambah lagi dengan sistem pemilihan umum juga mengalamiperubahan. Hal ini tentunya menjadi hal yang menarik, karena ternyata arus reformasi memberikan kesempatan, kepada sebuah bangsa untuk menata ulang arah hidup bersama supaya bisa lebih demokratis. Namun, di sisi lain, terdapat pula tantangan, karena ternyata dalam menata ulang sebuah bangsa tidaklah mudah, banyak sekali pengorbanan-perngorbanan yangterjadi. Hal itu dijelaskan sebagai berikut bahwa tantangan dalam menata bangsa khususnya bidang politik juga merupakan tantangan tersendiri bagi perempuan. Sebab sebagai anak bangsa yang ikut serta dalam mengisi pembangunan maka sudah seharusnya era reformasi ini, kesempatan perempuan untuk mengukuhkan diri sebagai warga bukanterpinggirkan. Sementara itu, di tengah berbagai diskriminasi maupun stereotipe terhadap perempuan yang berkembang di masyarakat, kesempatan ini ternyata cukup berat untuk disandang. Betapa tidak jumlah perempuan yang menjadi aktivis partai politik saat ini mengalami peningkatan yang cukup berarti, namun pada sisi lain tidak diimbangi dengan anggapan positif masyarakat. Peningkatan partisipasi perempuan dalam partai politik ini, boleh jadi membuat kita berbangga, hal ini mengindikasikan bahwa perempuan mulai berani tampil dan mendalami dunia politik, yang selama ini dianggap?dunialaki-laki?. Sementara itu sebagaimana dalam sebuah sistem politik yang demokratis partai politik mempunyai andil dalam menyambung aspirasi masyarakat, karena berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat yang paling mapan. Urgensi partai politik semakin bermakna ketika dihubungkan dengan kepentingan publik yang perlu di dengar oleh pemerintah terlebih lagi melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen(DPR). Selain itu juga partai politik pada dasarnya merupakan salah pilar dalam sebuah negara demokratis moderen selain lembaga lain seperti : eksekutif, legislatif, yudikatif, pemilihan umum, dan pers yang independen, dalam membangun politik yang berkualitas dan beradab. Hal itu dimaksudkan bahwa partai politik diupayakan mampu meredam atau menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat moderen. Maka pendapat Samuel P. Huntington (Agustino, 2007) menyebutkan bahwa partai-partai yang kuat dan terinstitusionalisasi (melembaga dalam masyarakat) akan menjanjikan terbangunnya sistem demokrasi yang lebih baik. Pengalaman perpolitikan di Indonesia dapat menggambarkan fenomena tentang peran dan fungsi partai politik yang mengalami dinamika. Misalnya sejak awal kemerdekaan Pemilu 1955 dan 1971perpolitikan Indonesia dianggap sangat demokratis, namun pada masa era 1977 – 1997 pemilu yang diikuti partai politik menjadi sangat minim yakni tiga partai politik : PPP, Golkar, dan PDI. Inilah kondisi pasang surut partai politik dalam sistem politikIndonesia. Pada era setelah Soeharto (Orde Baru) jumlah partai politik menjadi sangat banyak, karena kemudahan dalam mendirikan partai di dukung juga penghapusan azas tunggal Pancasila, dan yang utama adalah ada semacam euphoria politik untuk menjadi bagian penyelamatan bangsa melalui partai politik. Maka berlomba-lomba lah orang mendirikan partai politik dengan berbagai macam azas misalnya nasionalis, agama, atauPancasila.

<p>Dalam Garis-Garis Besar Haluan<br />Negara dinyatakan, bahwa agama merupakan<br />salah satu modal dasar pembangunan,<br />oleh karena itu harus dibina dan<br />dikembangkan. Lebih lanjut ditegaskan<br />bahwa atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia<br />terhadap Tuhan Yang Maha Esa,<br />maka peri kehidupan beragama dan peri<br />kehidupan berke-percayaan terhadap Tuhan<br />Yang Maha Esa adalah selaras dengan<br />penghayatan dan pengamalan Pancasila,<br />serta kehidupan beragama dan kepercayaan<br />terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin<br />dikembangkan, sehingga terbina kerukunan<br />diantara umat beragama dan penganut<br />kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha<br />Esa dalam memperkokoh kesatuan dan<br />persatuan bangsa dan meningkatkan amal<br />untuk bersama-sama membangun<br />masyarakat.</p>

The development of character education activities to prevent bullying among elementary school children aims to participate in the fulfillment of the Indonesian golden generation in 2045 with the spirit of the Pancasila, and having a character that is ready to face the dynamics of the future. This activity was carried out in two places, the education village of FIS UNJ and Taman Pintar. The method used is a storytelling technique with children's stories and accompanied by ice breaking and prized quizzes. The results of this activity show bullying have become part of the daily lives of Indonesian children. Although they do not know what bullying is, but they experience it as an everyday experience. Bullying behavior that they experienced is verbal, physical and relationship. The bullying actors come from peers, older friends, and even their own parents. By using storytelling techniques for children, which contain 18 values of developing character education, children feel enthusiastic and want to tell about their experiences with bullying. Better cooperation is needed from all parties so that Indonesian children are free of bullying. Because children who are traumatized by bullying can have a negative impact on their future.

In the New Order of the press regulated by Law No. 11 Year 1966, Law No. 4 Year 1967 and Law no. 21 Year 1982 which is a product of the repressive Soeharto regime, whereas in the era of reform after the resignation of Suharto's life enacted press Law No. 40 Year 1999 about the Press is full of euphoria. During the New Order's authoritarian press system produces under the guide of Pancasila press system that is free press and responsible, to the effect of press freedom in a way that is very restrained by bridle and thrown into prison their anti-government . In the Reform era of the press leading up to the liberal press system that is with the euphoria of freedom that went too far because there is no regulation of the repressive provisions. Key words : New order, the reform era and freedom of the press.

Abstract Indonesian is a nation born from the spirit of nationalism. The spirit of independence and freedom from colonialism finally resulted in the spirit of unity among tribes, races, religions and groups to form Indonesian nationalism. Having the same feeling of destiny and experience could defeat ethnic, cultural and religious differences so that the formation of Indonesia nation was created. Nationalism can be interpreted as the ability to love the nation and state. Nationalism is a state of awareness or a national spirit. Nationalism is not just an instrument that acts as plurality gluing externally, but also a vessel that affirms a plural Indonesian identity in its various cultural dimensions. The relationship between Islam and nationalism in the country has been integrated so that the form of Indonesia-nation-state is final with four basic principles; UUD 1945, Pancasila, NKRI and Bhinneka Tunggal Ika. However, nationalism today is threatened by two things: globalization and ideological fundamentalism. globalization seems to make the nation’s identity outdated. Ideological fundamentalism removes the diversity of cultural values and the humanity of the nation. Therefore, it is necessary to strengthen the four basic principles above and simultaneously increase the actualization of the system and its value in the life of the nation. Religion and nationalism are two key factors that keep the existence as well as maintain civilization of the nation amid the plurality and freedom of pers. Abstrak Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terlahir dari semangat nasionalisme. Semangat untuk membentuk sebuah tata kehidupan yang merdeka dan terbebas dari kolonialisme, akhirnya melahirkan semangat antar suku, ras, agama dan antar golongan untuk bersatu membentuk nasionalisme Indonesia. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu mengalahkan perbedaan etnik, budaya dan agama sehingga lahirlah sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia. Nasionalisme dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencintai bangsa dan negara. Nasionalisme adalah kesadaran bernegara atau semangat nasional. Nasionalisme atau kebangsaan bukan sekedar instrumen yang berfungsi sebagai perekat kemajemukan secara eksternal, namun juga merupakan wadah yang menegaskan identitas Indonesia yang bersifat plural dalam berbagai dimensi kulturalnya. Hubungan antara Islam dan nasionalisme di Tanah Air telah terintegrasi sehingga negara-bangsa Indonesia sudah final dengan empat prinsip pokok; UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun demikian, nasionalisme dewasa ini digerogoti oleh dua hal yaitu oleh globalisasi dan fundamentalisme ideologi. Globalisasi berkesan membuat identitas bangsa sesuatu yang ketinggalan jaman. Fundamentalisme ideologis menyingkirkan keanekaaan nilai budaya dan kemanusiaan bangsa. Oleh karena itu, perlu penguatan keempat prinsip pokok di atas dan sekaligus meningkatkan aktualisasi sistem dan nilainya dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Agama dan nasionalisme merupakan dua faktor kunci yang menjaga eksistensi sekaligus memelihara peradaban bangsa ditengah pluralitas dan kebebasan pers.

There has been an on-going debate in Indonesia about the implementation of the policy of Pers Pancasila between the press and the government. Therefore, this study will examine the extent to which both socio-cultural and sociopolitical factors influence the policy of Pers Pancasila as it actually operates. It aims to help understand why such a debate exists and why it is likely to continue. Using mainly a qualitative content analysis, this thesis examines reporting in the three Indonesian daily papers Kompas, Pelita, and The Jakarta Post between 1987- 1991. Four major news categories -news the press, religion, development, and Pancasila issues- are defined as being relevant to understanding the implementation of Pers Pancasila policies. Quantitative analysis is used by counting the frequency of the news as well as measuring the space of each news. In addition, qualitative analysis is applied by adopting the news-as-narrative approach used by scholars such as Entman, Ettema, and Glasser. Taking 180 editions of the three papers as a sample, this study finds that there were significant differences in the way the three papers reported the four selected news categories. Certain papers are found to be more critical in reporting certain news than the others. The affiliation of of each paper, to some extent, influences the attitudes of each paper. Pelita is affiliated to other Islamic papers, The Jakarta Post is affiliated to Christian papers which are in favour of the government, Kompas (the Christian based paper) sees itself as a neutral paper which represents the voice of the people. Although there have been disagreements on certain issues, such as in reporting news about development and Pancasila, the three papers were found to consistently apply the policy of Pars Panpasila. The papers are aware that although the government does not have direct means of controlling press reporting, it still has a range of control mechanisms which substantially determines the scope of Indonesian press freedom. Due to Indonesian cultural diversity, the government pursues a 'free responsible' press theory in that the press should have self-censorship. However, there has been different interpretations made by the press and the government about this policy which often cause misunderstandings.