Log in

Relevant bibliographies by topics / Pengadilan Tinggi Agama (Mataram)

Contents

Journal articles
Books

Academic literature on the topic 'Pengadilan Tinggi Agama (Mataram)'

Author: Grafiati

Published: 29 July 2024

Last updated: 31 July 2024

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Pengadilan Tinggi Agama (Mataram).'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Pengadilan Tinggi Agama (Mataram)"

1

Azizan, Fauzan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Atas Gugatan Pembatalan Wakaf Oleh Ahli Waris." Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 9 (December 8, 2023): 15152–68. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14236.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pembatalan wakaf oleh ahli waris pada Putusan Pengadilan Agama Selong, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Putusan Mahkamah Agung RI, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara pembatalan wakaf oleh ahli waris, dan implikasi pembatalan wakaf pada Putusan Pengadilan Agama Selong, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Putusan Mahkamah Agung RI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dari penelitian kepustakaan dan wawancara. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan menggunakan studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan wawancara. Analisis bahan hukum menggunakan analisis yurisprudensi atau conten analysis (analisis isi). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Alasan pembatalan wakaf oleh ahli waris, antara lain: (1) Tanah yang diwakafkan oleh wakif masih berstatus harta bersama (2) Wakif telah melakukan penarikan terhadap tanah yang sudah diwakafkan, dan (3) Tanah wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. Pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara pembatalan wakaf oleh ahli waris, antara lain: (a) pertimbangan fakta hukum, (b) pertimbangan alat bukti, (c) pertimbangan maslahat. Implikasi pembatalan wakaf pada Putusan Pengadilan Agama Selong, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Putusan Mahkamah Agung RI adalah status tanah sawah/kebun tersebut menjadi tanah wakaf yang selanjutnya menjadi inventaris masjid yang dimanfaatkan untuk memakmurkan masjid.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Wahid, Abdul. "DISPARITAS PUTUSAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI (STUDI ANALISIS DI PENGADILAN AGAMA BIMA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM)." Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah 2, no. 1 (December 31, 2022): 1–23. http://dx.doi.org/10.61610/ash.v2i1.22.

Full text

Abstract:

ABSTRAK Itsbat nikah memiliki peranan penting dalam melindungi hak suami dan istri. Meskipun demikian, membuka pintu itsbat nikah tanpa meninggalkan pembatasan akan mengakibatkan kesewenang-wenangan sebagian masyarakat dalam melakukan nikah siri. Berangkat dari sini, sebagian ahli memandang perlu pembatasan itsbat nikah. Hakim Pengadilan Agama Bima memandang itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I tidak dapat dikabulkan, sebab itsbat nikah tersebut dipandang menyalahi UUD. Berbeda dengan pandangan Hakim PA Bima, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mencermati UUD yang ada dan memahami bahwa tidak ada pasal yang berbunyi secara tegas melarang itsbat nikah dalam waktu tertentu. Hakim PTA Mataram menimbang pentingnya pencatatan perkawinan bagi kedua pihak. Sehingga dengan argumen yang Hakim sampaikan, Hakim menerima permohonan banding pemohon I dan memutuskan dengan keputusan yang berbeda dengan putusan Hakim PA Bima.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Rangkuti, Nurhadi. "Emas dan Tanah: Kasus Penguasaan Sumber-sumber Ekonomi di Sumatera dan Jawa Pada Abad VII-X Masehi (Kajian Prasasti-prasasti Masa Sriwijaya dan Mataram Kuna)." Berkala Arkeologi 14, no. 2 (May 30, 1994): 163–69. http://dx.doi.org/10.30883/jba.v14i2.716.

Full text

Abstract:

Prasasti merupakan sumber sejarah masa lalu yang tertulis di atas batu atau logam. Sebagian besar prasasti tersebut diterbitkan atas perintah raja atau penguasa, pada umumnya berisi angka tahun, daftar pejabat tinggi kerajaan, pendirian bangunan suci, penetapan daerah perdikan (sima), agama, kutukan, keputusan pengadilan, organisasi sosial dan organisasi keagamaan. Sebagai media penguasa, prasasti digunakan untuk mengumandangkan peraturan-peraturan, wewenang dan keputusan penguasa yang berkaitan dengan kepentingan politik-ekonomi penguasa pada masa itu. Pokok bahasan dalam tulisan ini adalah, sejauh mana prasasti sebagai media penguasa menyuratkan dan menyiratkan kebijakan penguasa dalam kepentingan politik-ekonomi pada masa itu? Apakah terdapat perbedaan yang transparan dalam strategi penguasaan dan pengaturan sumber-sumber ekonomi, dari dua peradaban yang memiliki sumber-sumber ekonomi yang berbeda? Dari perbandingan isi prasasti masa Sriwijaya (abad VII M) dan prasasti Mataram Kuna (abad IX-X M), tampak ada perbedaan dalam cara penguasaan sumber-sumber ekonomi kedua kerajaan tersebut.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Yulinda, Deva. "Deva Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram." Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 2 (December 31, 2023): 506–26. http://dx.doi.org/10.34304/jf.v12i2.173.

Full text

Abstract:

Pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama kelas 1A Mataram dimaksudkan untuk mengetahui disparatis putusan permohonan dispensasi pernikahan dapat membantu menekan angka pernikahan dini dengan pendekatan hukum tanpa bersinggungan dengan aturan dan norma lainnya yang berlaku dimasyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur dan untuk menganalisis perspektif mashlahat terhadap pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi di pengadilan Agama kelas 1A Mataram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode empiris dengan mengkaji praktik dispensasi sebagai sebuah praktik hukum dari diberlakukannya sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan pengumupulan informasi menggunakan Teknik wawancara mendalam. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis, dispensasi nikah yang diputus oleh Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Mataram dari sisi Mashlahat mengandung makna dan nilai di dalamnya. Keyakinan hakim berdasarkan berbagai pertimbangan sesuai dengan fakta dan keterangan dalam persidangan tentu menghadirkan sebuah kesimpulan yang komprehensif dalam memutuskan suatu permohonan.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Muttaqin, Zedi, and Siti Urwatul Usqak. "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram." CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 8, no. 2 (October 12, 2020): 127. http://dx.doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2947.

Full text

Abstract:

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus harta gono gini sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga pasca bercerai suami dan istri (studi kasus di Pengadilan Agama Mataram). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekataan deskriptif. Subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pengadilan Agama, Hakim, dan Panitera Pengadilan Agama Mataram. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tugas dan peran pengadilan agama mataram dalam menyelesaikan kasus harta gono gini yaitu : Tugas dan Peran Pengadilan Agama Mataram yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diaajukan oleh para pihak penggugat., dan Proses penyelesaian dan pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta gono gini yaitu : Hakim dalam proses pembagian harta bersama yaitu membagi harta bersama tersebut sama-sama ½ (seperdua) penggugat dan tergugat sedangkan hakim dalam mempertimbangkan pembagian harta gono gini atau harta bersama tidak mesti terpaku terhadap UU tetapi sebagai hakim proses pertimbangan pembagian harta gono gini harus berdasarkan rasa keadilan karna hakim sendiri mempunyai asas kontralegen.Abstract: The purpose of this study was to determine the duties and roles of religious courts in resolving inheritance cases as an effort to resolve family conflicts after divorce (a case study at the Mataram Religious Court). This research is qualitative research with a descriptive approach. The research subjects of the study were the Head of the Religious Courts, Judges, and Registrars of the Mataram Religious Court. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Sources of data used were primary data sources; data analysis techniques were data reduction, data presentation, and concluding. The results showed that the duties and roles of the Mataram Religious Court in resolving the case of the Mataram Religious Court are the Duties and Roles of the Mataram Religious Court such as receiving, examining, deciding, adjudicating and completing cases filed by the plaintiffs, and the process of settlement and judges' considerations. In determining the distribution of assets of inheritance, the judges in the process of sharing joint assets are dividing the joint assets together ½ (half) of the plaintiff and the defendant, while the judge in considering the distribution of assets or joint assets does not have to be fixated on the law but as a judge in consideringthe process of the distribution of assets must be based on a sense of justice because the judges themselves have theprinciple of contralegem.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Pancaningrum, Rina Khairani, Ridwan Ridwan, and Fatahullah Fatahullah. "Kekuatan Akta Jual Beli Tanah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Mataram)." Journal Kompilasi Hukum 4, no. 2 (November 10, 2020): 108–27. http://dx.doi.org/10.29303/jkh.v4i2.13.

Full text

Abstract:

This research examines the strength of land sale and purchase certificates in religious courts and the factors that influence them. The research objective is to find out, explain, analyze and obtain answers about the strength of the land sale and purchase deeds at the Religious Courts and the factors that influence them. This study uses normative/doctrinal legal research methods to find law in concreto cases in the form of determining the legal force of proof of land sale and purchase deeds at the Religious Courts and the factors that influence them. Based on the results of the study, it can be concluded that first, the strength of the land sale and purchase deed in the Religious Court has perfect and binding strength if the deed is not denied by the opposing party, denied by the opposing party but strengthened by other evidence or photocopy that has been nazegelen (sufficiently stamped), matched with the original which turned out to be appropriate, then the Chairperson of the Assembly was given the code, date and initial of the Chairperson of the Assembly and other evidence was strengthened, and secondly, the factors that influenced the strength of the land sale and purchase deeds at the Religious Court were the fulfillment of formal and material requirements for the deed of sale and purchase, so that the evidence has perfect and binding strength, in accordance with Article 1875 of the Civil Code / BW and the absence of denial by the opposing party on the deed submitted as evidence, the existence of land denial as ownership rights is caused by because of ignorance of one of the parties who litigated well because it did not pe have not bought the land in question, do not know of its existence or the land has been transferred, and the existence of other evidence and local examination by the Panel of Judges (descente) that supports the truth of the deed.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

AAN WIHARYANTO. "KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, KOMITMEN ORGANISASI, KINERJA PEGAWAI, BUDAYA ORGANISASI." KINDAI 18, no. 3 (January 30, 2023): 402–18. http://dx.doi.org/10.35972/kindai.v18i3.911.

Full text

Abstract:

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengaruh kompetensi aparatur sipil negara dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai melalui budaya organisasi pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Penelitian ini merupakan jenis explanatory research. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang berjumlah 58 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur, dengan menggunakan Smart-PLS. Metode pengumpulan data dengan cara pembagian kuesioner sebanyak 58 pernyataan, wawancara dengan beberapa pertanyaan dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa, kompetensi aparatur sipil negara dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap budaya organisasi. Sedangkan, kompetensi aparatur sipil negara, komitmen organisasi dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Kemudian, terdapat pengaruh kompetensi aparatur sipil negara terhadap kinerja pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui budaya organisasi sebagai mediasi dan tidak terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui budaya organisasi sebagai mediasi. Kata kunci: kompetensi, komitmen organisasi, budaya organisasi, kinerja

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Massiare, Massiare. "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA." JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH 1, no. 2 (August 31, 2019): 210–22. http://dx.doi.org/10.26618/j-hes.v1i2.1654.

Full text

Abstract:

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagamana Putusan Pengadilan Terhadap Warisan. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X1 Putusan Pengadilan Agama, Y1 Penbagian Warisan dan Y2 kesejahteraan keluarga.Total sampling dalam penelitian ini berjumlah 66 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah yang perna banding di Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 200 orang, dengan menggunakan rumus Slovin maka menghasilkan sampel sebanyak 66 sampel. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui instrument tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi Partial Least Square (PLS).Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin Putusan Pengadilan Agama, Pembagian Warisan dan kesejahteraan keluarga berpegaruh positif dan signifikan dari hasil analisis inferensial yang menggunakan uji t dengan rumus regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel.Kata kunci: Putusan Pengadilan Agama, Pembagian Warisan dan Kesejahteraan Keluarga

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Wardiyah, Mia Lasmi. "Penegakan Hukum Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung." Jurnal Perspektif 2, no. 2 (January 24, 2019): 184. http://dx.doi.org/10.15575/jp.v2i2.29.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Haeratun, Haeratun, and Fatahullah Fatahullah. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." Batulis Civil Law Review 3, no. 1 (May 16, 2022): 29. http://dx.doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930.

Full text

Abstract:

Mediation is an alternative form of dispute resolution that has grown and developed along with the growing human desire to resolve disputes quickly and also to satisfy the litigants. The purpose of the study was to determine and analyze the effectiveness of mediation as an alternative to divorce cases at the Mataram Religious Courts and the Praya Religious Courts NTB. The research method includes the type empirical/socio legal research, while the approach used is a socio legal approach. The results of this study are that the success rate of mediating divorce cases at the Mataram religious court and the Praya religious court is still very low because there are still many mediator judges in the religious court who have not been certified so that they do not have the skills to seek peace for the parties, in addition to inadequate facilities and infrastructure.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

Books on the topic "Pengadilan Tinggi Agama (Mataram)"

1

Yasin, M. Nur. Ijtihad hakim Pengadilan Agama: Studi tentang proses penyelesaian perkara kewarisan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram : laporan penelitian. [Mataram]: Departemen Agama RI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram, 2002.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. [Jakarta]: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. [Jakarta]: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Agung, Indonesia Mahkamah, ed. Yurisdikasi Pengadilan Tinggi Agama Menado. [Jakarta]: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Medan. [Jakarta]: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. and Indonesia. Pengadilan Tinggi Agama (Semarang), eds. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. [Jakarta]: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Indonesia. Pengadilan Tinggi Agama (Medan). Salinan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, 1986. [Medan]: Pengadilan Tinggi Agama Medan, 1986.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama., ed. Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Agama se-Indonesia. Jakarta: Departemen Agama R.I., Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2002.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Bintania, Aris. Pembatalan putusan pengadilan agama Pekanbaru oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Riau: Laporan penelitian. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim, 2004.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Manan, Abdul. Penerapan dan pelaksanaan pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1994.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!