Academic literature on the topic 'Optimalt kontrakt'

Karyawan merupakan sumber daya yang paling berharga didalam sebuah organisasi. Kemajuan dari perusahaan salah satunya didukung dari kualitas karyawan yang baik. BCA salah satu instansi yang bergerak dibidang jasa perbankan. Tidak semua karyawan yang bekerja sudah menjadi karyawan tetap, ada beberapa diantaranya masih tercatat sebagai karyawan kontrak. Masalah yang sering dihadapi selama ini adalah sulitnya memilih karyawan yang akan dilakukan perpanjangan kontrak karena konsep penilaian masih bersifat konvensional. Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan salah satu aplikasi yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. SPK telah banyak digunakan sebagai alat bantu pemecahan masalah dalam sebuah keputusan didalam sebuah organisasi. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh Bank BCA dalam melakukan penilaian terhadap perpanjangan kontrak, maka perlu dibuat sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan agar sistem penilaian karyawan untuk perpanjangan kontrak menjadi lebih optimal. Dengan menerapkan metode topsis sebagai metode yang multikriteria, didapatkan penilaian terhadap data yang diuji adalah Christina Yaputra dengan nilai 0.7875, Andre Gumora dengan nilai 0.7694, Fendy Saputra dengan nilai 0.5018, Carvany dengan nilai 0.1462. Dengan kata lain, Christina Yaputra dan Andre Gumora akan mendapat perpanjangan kontrak karyawan diantara beberapa karyawan lain.

Rahasia dagang merupakan ‘jantungnya’ keberlangsungan sebuah bisnis. Oleh karena rahasia dagang mempunyai posisi yang sangat vital, pelaku usaha berusaha melakukan proteksi sangat ketat. Pelanggaran rahasia dagang di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh karyawan, dikarenakan lemahnya kesadaran karyawan untuk memenuhi kewajibannya dan akibat lemahnya perlindungan hukum. Dibutuhkan kontrak kerja yang mengikat Karyawan dan Pemilik Rahasia dagang untuk memberi batasan hak dan kewajiban serta sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum rahasia dagang. Untuk mencapai tujuan itu digunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji urgensi kontrak kerja yang berkeadilan sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kontrak kerja yang adil dapat menjadi alternatif upaya perlindungan hukum rahasia dagang; dikarenakan hak dan kewajiban karyawan yang diatur secara mutual menjadikan rahasia dagang dapat dilindungi secara optimal.

Kesejahteraan psikologis adalah bagian utama dalam perusahaan karena ini merupakan kemampuan induvidu untuk mengoptimalkan fungsi psikologisnya yang dapat dilihat dari penerimaan diri, mampu mengembangkan potensi diri, memiliki kemandirian, memiliki target dalam hidup, cakap dalam mengatur area sosial dan membangun interaksi yang sehat dengan orang lain. Selain itu, karyawan juga membutuhkan rasa aman untuk dapat bekerja dengan optimal. Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa terdapat ketidakpastian pada kesejahteraan psikologis karyawan kontrak. Sampel penelitian berjumlah 100 orang karyawan kontrak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Medan Thamrin. Pengumpulan bahan dalam riset ini menggunakan skala ketidakamanan kerja dan skala kesejahteraan psikologis. Hasilnya menunjukkan koefisien korelasi sebesar r = -0,858. Dapat disimpulkan, perusahaan perlu mengurangi munculnya ketidakamanan kerja guna untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis yang lebih baik pada karyawan kontrak.

Pembuatan sumur baru untuk perusahaan minyak membutuhkan berbagai macam alat-alat berat. Pekerjaannya menimbun dan memadatkan tanah. Tujuan penggunaan alat berat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, menghemat tenaga kerja, bekerja lebih ekonomis, dan hasil kerja yang lebih optimal. Permasalahan pada proyek yang menjadi studi kasus adalah kontraktor tidak optimal menentukan jumlah alat berat dan biaya keseluruhan proyek. Karena itu perlu suatu studi perbandingan perhitungan kebutuhan alat-alat berat, antara perhitungan kontraktor dan perhitungan mengacu pada Permen PU No. 28/ 2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang Sumber Daya Air (SDA) Bagian 2. Hasil perhitungan kontraktor tidak efisien dibandingan dengan metode perhitungan SDA. Kontraktor menggunakan 2 unit excavator, 8 unit dump truck, 2 unit bulldozer, 2 unit compactor dan biaya operasi alat berat Rp 343.340.000,00. Sedangkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode SDA menggunakan 1 unit excavator, 4 unit dump truck, 1 unit bulldozer, 1 unit compactor dan biaya alat berat sebesar Rp 307.676.863,00

Pertambangan termasuk kekayaan alam atau sumber daya alam yang terpenting dalam dunia modern, keberadaannya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam menunjang perkembangan ekonomi dan kemakmuran semua negara, terlepas di tingkat kemajuan negara. Pertambangan juga merupakan aset yang perlu diperhitungkan, begitupun dengan negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya telah menimbulkan dilema, di satu pihak sumber daya mineral perlu dikembangkan menjadi kekayaan nasional yang nyata bagi kepentingan kesejahteraan yang memadai untuk mengusahakannya, namun dipihak lain pemanfaatannya belum optimal apakah karena keterbatasan modal dalam negeri maupun kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang terampil dan teknologi tinggi. Oleh karena tidak memungkinkan bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola sumber daya alam yang ada dengan modal sendiri, maka peluang yang masih tersedia dan memiliki peluang besar adalah investasi modal asing. Melihat Kontrak Karya yang ada saat ini, menjadi pertanyaan apakah kontrak karya yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan perusahaan pertambangan telah didasarkan pada amanat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah deskriptif; serta alat penelitian yang dipergunakan adalah studi kepustakaan/library studies, dan studi dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: Kontrak karya yang merupakan perjanjian baku, seharusnya memberikan porsi keuntungan yang lebih kepada bangsa Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam, karena dimilikinya posisi tawar yang lebih tinggi. Dalam kenyataannya, dengan menjadi pihak dalam kontrak karya, tidak menjadikan pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar yang seimbang mungkin.Untuk dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat yag ditinjau dari sisi kontrak kerjasama di bidang pengusahaan pertambangan, diperlukan revisi atas existing contracts dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang secara hukum mengikat pelaku usahadan Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan aspek community development dan pelaksanaan tanggung jawab sosial pelaku usaha.

In Indonesia, the most populer contract used by Islamic bank is murabahah contract, which is very close to the debt based financing. Many researchers argue that, this phenomenon is due to the risk faced by Islamic bank particularly related to the moral hazard by mudarib. This paper aims to explore the lack of musharakah and mudarabah contract in perspective of agency problems theory. The important issue in this paper is whether agency problem also underlies between customer as an agent and Islamic bank as a principal in financing contract. By employing holistic paradigm, namely by combining Islamic value and conventional theory, this study find two conclusion. First, agency problem in the scheme of Islamic banking products is due to the asymmetric information between agent and principal. Strict procedures and higher criteria cause mudarabah amount of financing contract of Islamic bank can not reach it optimum level. Second, agency problems which is happen in Islamic bank can be solve by optimizing the profit sharing ratio aimed to know the customer characters. Optimal sharing ratio can press the moral hazard problem, since the customer should be able to run his business with a maximum level of effort and be able to maximize the revenue generated to match the expectations of the bank and the customer. If the profit-sharing scheme is not optimal, it will lead bank suspicion, thus, banks will increase their control that it will directly have an impact on the rising of cost of monitoring and verification. Di Indonesia, kontrak yang lumayan tenar yang paling banyak digunakan oleh bank syariah adalah akad murabahah, yang sangat dekat dengan pembiayaan berbasis utang. Banyak peneliti berpendapat bahwa, fenonema ini karena risiko yang dihadapi oleh bank syariah khususnya terkait dengan moral hazard. Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi kurangnya musharakah dan mudarabah kontrak dalam perspektif masalah agensi teori. Isu penting dalam tulisan ini adalah apakah masalah keagenan juga mendasari antara pelanggan sebagai agen dan bank syariah sebagai utama dalam kontrak pembiayaan. Dengan menggunakan paradigma holistik, yaitu menggabungkan nilai Islam dan teori konvensional, penelitian ini menemukan dua kesimpulan. Pertama, masalah keagenan dalam skema produk perbankan syariah adalah karena informasi asimetris antara agen dan principal. Prosedur yang ketat dan kriteria yang lebih tinggi menyebabkan jumlah mudarabah kontrak pembiayaan bank syariah tidak dapat mencapai kepada tingkat optimal. Kedua, masalah keagenan yang terjadi di bank syariah dapat terpecahkan dengan mengoptimalkan nisbah bagi hasil yang bertujuan untuk mengetahui karakter pelanggan. Nisbah bagi yang optimal dapat menekan masalah moral hazard, karena pelanggan harus mampu menjalankan bisnisnya dengan tingkat maksimum usaha dan mampu memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan harapan bank dan nasabah. Jika skema bagi hasil tidak optimal, hal itu akan menyebabkan kecurigaan Bank, dengan demikian, bank akan meningkatkan kendali mereka bahwa itu akan langsung berdampak pada meningkatnya biaya monitoring dan verifikasi.

The relationship between employers and workers tends to be characterized by a tension between the employers' and workers' interests. While the employers maintain business continuity to obtain optimal advantages, the workers demand to get decent wages or welfare. For example, the laborers have struggled through a constitutional way by submitting a judicial review of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. This research used a conceptual approach and a philosophical approach to observe the relevant legal material in the Constitutional Court's decision to obtain legal guarantees with more legal certainty. In conclusion, this research found that: (a) The phrase 'for the sake of the law' should have granted the laborers more legal protection. However, it still creates multiple interpretations that lead to the loss of certain legal protections. (b) The Constitutional Court, through its decision, has laid the basis of legality with more legal certainty through the implementation of labor protection norms gradually. (c) Even though the Constitutional Court's decision has already provided legal certainty normatively, the uncertainty of legal protection still exists in practices.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Selanjutnya disebutkan tujuan daripada layanan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial dan karir.

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kedisiplinan belajar siswa saat ini. Ditambah dengan adanya covid-19 yang mengakibatkan harus belajar dirumah sehingga siswa tidak memiliki kesadaran dalam belajar, tidak mengikuti pembelajaran secara optimal dan mengerjakan tugas. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh teknik kontrak untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa kelas VIII E di SMP Negeri 2 Porong. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan One group pretest-posttest design. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII E sebanyak 5 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kisi-kisi(blue print). Menggunakan metode analisis statistik yang digunakan adalah Wilcoxon yang sesuai dengan judul penelitian yaitu penerapan konseling kelompok teknik kontrak untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Digunakan pre-test dan post-test one group design maka dengan uji wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS versi 26.

Telah dilakukan penelitian tentang analisis kontras digital radiography dengan menggunakan ImageJ di RSUD Madani Palu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas citra radiograf pada digital radiography dengan menganalis menggunakan ImageJ. Penelitian ini menggunakan koin aluminium sebagai obyek untuk memperlihatkan perbedaan derajat keabuan pada radiografi dengan focus film distance (FFD) 100 cm dan luas lapangan penyinaran 26 x 22 cm2. Kondisi penyinaran diberikan dengan faktor eksposi meliputi variasi tegangan tabung sebesar 60 kVp, 65 kVp, 70 kVp dan 75 kVp dengan arus waktunya sebesar 16 mAs, 20 mAs dan 25 mAs. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tegangan (kVp) maka nilai kontras dan SNR cenderung menurun dan sebaliknya nilai kontras dan SNR cenderung meningkat pada penggunaan arus waktu yang semakin tinggi. Kualitas citra yang optimal memiliki nilai signal to noise ratio (SNR) dan kontras yang tinggi pada tegangan 60 kVp dan arus serta waktu penyinaran 20 mAs.

The architecture, engineering and construction industry faces challenges when dealing withprocurement contract design and risk-handling. The optimal contracting practices have beenworldwide studied in areas of contract theory which studies how the optimal incentivemechanism (“contracts”) can be designed to encourage the parties to behave more efficiently.The parties usually consist of a principal and an agent, where the principal hires an agent todeliver goods or services. However, the complexity of contract theory calls for a morepracticable approach in an attempt to understand the procurement problem in the industry andincrease knowledge-sharing between projects. The purpose of this study is to propose a model based on contract theory that can be used inpractice to investigate the effects of project endogenous risks in three different types ofprocurement contracts: fixed-price, time and material, and incentive. Thus, this study usesquantitative methods with the aim to explain the current procurement problem in the Swedisharchitecture, engineering, and construction industry, compare theory and practice, andcontribute to knowledge about the linkage between endogenous risks, optimal risk sharing andcontract design. The conclusions from this study are that the current contracting practices in the industry arenot aligned with the optimal contract design described by the theory. The theory in this researchshowed that, given endogenous project risks, the optimal incentives vary in the agent’saversion to risk resulting in a non-monotone relationship between optimal contract power andproject risk. Further, a contract becomes optimal and efficient when cost savings and qualityincentives are aligned. However, the analysis of real-world projects presented no clearrelationship between contract power and project risk, i.e. some projects with fixed-pricecontracts or time and material contracts presented the same risk level. Hence, this researchproposes a method for computing the optimal incentive contract which can be used in manycases where the other two types of contract are currently being used. Based on the theory, theoptimal incentive contract may add valuable benefits for both parties involved since it aims toefficiently share the project risk between them while providing the agent the right incentivesto work more efficiently to reduce costs and deliver high-quality services or goods.
Byggbranschen står inför utmaningar när det gäller kontraktsdesign och riskhantering. Deoptimala upphandlingsmetoderna har studerats över hela världen inom områden avkontraktsteori som i sin tur studerar hur den optimala incitamentsmekanismen ("kontrakt") kanutformas för att uppmuntra parterna att agera mer effektivt. Parterna består vanligtvis av enprincipal och en agent, där principalen anställer en agent för att leverera varor eller tjänster.Men komplexiteten i kontraktsteori kräver ett mer praktiskt tillvägagångssätt i ett försök attbättre förstå upphandlingsproblemet i byggbranschen samt att öka kunskapsutbytet mellanprojekt. Syftet med denna studie är att föreslå en modell baserad på kontraktsteori som kan användas ipraktiken för att undersöka effekter av endogena risker i tre olika typer avupphandlingskontrakt: fastpris, rörligt pris (time and material) och incitament. Denna studieanvänder därmed kvantitativa metoder i syfte att förklara det aktuella upphandlingsproblemeti den svenska byggbranschen, jämföra teori och praktik, och bidra till utökad kunskap omsambandet mellan endogena risker, optimal riskdelning och kontraktsdesign. Slutsatsen från denna studie är att den nuvarande upphandlingspraxisen i branschen inte är ilinje med den optimala kontraktsdesignen som beskrivs av teorin. Teorin i denna studie visaratt, förutsatt endogena projektrisker, så varierar de optimala incitamenten med agentensriskaversion vilket resulterar i ett icke-monoton förhållande mellan optimal kontraktsdesignoch projektrisk. Dessutom blir ett kontrakt optimalt och effektivt när kostnadsbesparingar ochkvalitetsincitament är i linje med varandra. Men analysen av verkliga projekt visar inget tydligtsamband mellan kontraktsdesign och projektrisk, det vill säga en del projekt med fastpris ellerrörligt pris visade sig ha samma risknivå. Därför föreslår denna studie en metod för beräkningav det optimala incitamentet som kan användas i många fall där de andra två typerna avkontrakt för närvarande används. Teorin säger att det optimala incitamentet kan ge värdefullafördelar för de inblandade parterna eftersom det syftar till att på ett effektivt sätt fördelaprojektrisken mellan dem samtidigt som agenten får rätt incitament att arbeta mer effektivt föratt sänka kostnaderna och leverera högkvalitativa tjänster eller varor.