Academic literature on the topic 'Majelis Ulama DKI Jakarta'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Contents
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Majelis Ulama DKI Jakarta.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Majelis Ulama DKI Jakarta"
1
Tria Suci Rachmawati, Farhan Abdullah,. "URGENSI MANAJEMEN DAKWAH DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN KADER ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DKI JAKARTA." Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 1 (June 25, 2022): 52–64. http://dx.doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1951.
Full textAbstract:
Farhat Abdullah, Urgensi Manajemen Dakwah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama lndonesia (MUI) DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Urgensi Manajemen Dakwah yang diterapkan oleh Majelis Ulama lndonesia (MUI) DKI Jakarta dalam menyiapkan kader ulama yang mumpuni dan berkualitas. Obyek penelitiannya adalah Urgensi Manajemen Dakwah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Majelis Ulama lndonesia (MUI) DKI Jakarta telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dakwah berjalan efektif melalui program Pendidikan Kader Ulama (PKU). Selain itu MUI DKI Jakarta menjadi satu-satunya MUI Tingkat Provinsi di lndoonesia yang telah menerapkan manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam memberikan pelayanan terhadap umat dan mendapatkan penghargaan dari Kader Ulama Majelis Ulama lndonesia.
2
Effendi, Muhamad Ridwan, and Iqbal Syafrudin. "Pertalian Agama Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017." Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi 19, no. 02 (April 2, 2020): 12–27. http://dx.doi.org/10.21009/jimd.v19i02.14528.
Full textAbstract:
Artikel ini bertujuan menguraikan tentang hubungan antara agama dan politik yang terjadi di DKI Jakarta dalam kerangka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2017 lalu sebagai salah satu saluran demokrasi di Indonesia. Melalui metode dan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti lebih memfokuskan kajiannya pada serangkaian peristiwa demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Jakarta dengan dinamai “Aksi Bela Islam” oleh kelompok penggeraknya yaitu GNPF-MUI (Gerakan Naisonal Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia) yang berpengaruh terhadap konstelasi politik saat itu. Artikel ini menunjukkan bahwa Aksi Bela Islam telah menunjukkan keterlibatannya dalam arena politik yang bergejolak, dan proses tersebut telah membentuk watak situasi politik yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, kajian ini pun menunjukkan bahwa proses demokrasi yang tengah berjalan telah memungkinkan munculnya identitas agama dalam Pilkada DKI Jakarta.
3
Muhammad, Hasanudin. "PEMULIHAN HAK ATAS TANAH EX-GAFATAR PASCA PENGGUSURAN DAN PEMULANGAN DARI KALIMANTAN." Istinbath : Jurnal Hukum 15, no. 1 (June 25, 2018): 17. http://dx.doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1082.
Full textAbstract:
Abstrak
Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai organisasi sesat telah mengakibatkan pengusiran dan pemulangan secara paksa oleh pemerintah dari Kalimantan. Ada sekitar 8.000 anggota Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan Barat. Mereka berasal dari beberapa daerah di Indonesia antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Lampung. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah selaku penanggungjawab sudah seharusnya melindungi dan memenuhi hak-hak eks Gafatar, karena akibat pengusiran tersebut. Anggota eks Gafatar mengalami kerugian materil harta benda seperti tanah dan kerugian immateril dengan hilangnya rasa kenyamanan karena dianggap sesat. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan pandangan hukum tentang pelanggaran HAM bagi para eks Gafatar, meskipun organisasi Gafatar dianggap sesat oleh MUI, tetapi rasa keadilan harus tetap dijalankan yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Abstract
The decision of The Indonesian Ulema Council for Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)“as organitation is deviat causes eviction and repatriation forcibly by government from Borneo. Around 8000 members of Gafatar group was repatriated from west Borneo. They are from several regions in Indonesia like Jakarta, West Java, and Lampung. It is infraction human right. Government as responsibler should save and fill rights for ex-Gafatar because of the eviction. Members of ex-Gafatar get financial loss like material effects and immaterial effects. Government as responsibler on saving and filling human right should make policy for restoring ex-Gafatars right. Especially it is change all of ex-Gafatars asset at Borneo. The Purpose of the article is the extending view of law about infraction human right of ex-Gafatar, Although organitation of Gafatar was reputed as organitation is deviate from The Indonesian Ulema Council, but justice based on constitution 1945th must be doing as shape responbility state to it citizen. because of eviction and repatriation forcibly from Borneo. Hopefully, the article can will be solve solution to justice for ex-Gafatar.
4
Amriaty, Nurul. "Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris." Jurnal Suara Hukum 4, no. 1 (January 10, 2023): 62–85. http://dx.doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p62-85.
Full textAbstract:
Penelitian dengan judul œPenegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT) bertujuan untuk mengetahui penegakan hokum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris DKI Jakarta dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan penegakan hokum yang dilakukan oleh notaris yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek putusan MPW Notaris DKI Jakarta. Teori kepastian hokum, penegakan hokum dan kewenangan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan analisis kualitatif, sedangkan untuk mengkaji permasalahan hukum, digunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder terutama putusan pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menyimpulkan, Penegakan hokum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta merupakan penegakan hokum secara administrasi karena sanksi yang diberikan kepada seorang Notaris hanya berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020. Sedangkan penegakan hokum yang dilakukan oleh Notaris yang merasa dirugikan dengan adanya teguran tertulis tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Register Nomor: 190/G/2020/PTUN-JKT yang dimenangkan oleh Notaris selaku Penggugat.Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh berdasarkan kewenangan delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan sanksi kepada seorang Notaris berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020 adalah produk Tata Usaha Negara yang merupakan obyek Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Penelitian ini menyarankan agar sebaiknya pejabat administrasi negara memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya asas bertindak cermat dan permainan yang layak agar putusan yang diberikan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.Kata-kata Kunci : Penegakan hokum, kewenangan, Majelis Pengawas Notaris;Tata Usaha Negara
5
Fitriani, Anna. "Kondisi Sosial Ekonomi dan Stres pada Wanita Hipertensi Anggota Majelis Taklim." Kesmas: National Public Health Journal 7, no. 5 (December 1, 2012): 214. http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v7i5.43.
Full textAbstract:
Proporsi hipertensi pada wanita selalu lebih tinggi dengan peningkatan usia populasi. Penelitian ini membahas hipertensi dan faktor risiko pada 105 wanita dewasa anggota Majelis Taklim Al-Amin Cilandak, Jakarta Selatan. Penelitian observasional dengan desain studi potong lintang ini dilatarbelakangi oleh hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 dengan metode analisis uji Chi Square. Populasi targetadalah seluruh anggota majelis taklim di Jakarta Selatan dengan sampel anggota Majelis Taklim Al-Amin di Kecamatan Cilandak yang datang pada saat pengambilan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi sebesar 41,7% lebih tinggi daripada provinsi DKI Jakarta (28,6%) dan angka nasional 2007 (31,7%). Hipertensi pada penelitian ini berhubungan dengan sosial ekonomi yang rendah dankondisi stres. Untuk itu, diharapkan promosi kesehatan dan penanggulangan stres diberikan di majelis-majelis taklim.Kata kunci: hipertensi, majelis taklim, sosial ekonomi rendah, stres, wanitaAbstractProportion of hypertension is always higher among women byincreasing population age. This study focused on hypertension and it’s risk factor in 105 adult women who are members of Majelis Taklim Al-Amin Cilandak, South Jakarta. An observational study using a cross sectional design was performed and stimulated based on Indonesian Base Health Research 2007. This research result showed that the prevalence of hypertension is 41.7%, which is higher than DKI Jakarta (28.6%) and Indonesia (31.7%). In this research, hypertension is correlated with low socioeconomic status and stress. Therefore, it is recommended to run health promotion and stress management in majelis taklim.Keywords: hypertension, majelis taklim, low socioeconomic, stress, women
6
Hidayatulloh, M. Taufik, and Anik Farida. "KEBUTUHAN LAYANAN KEAGAMAAN UMAT KHONGHUCU DI DKI JAKARTA." Harmoni 17, no. 1 (June 30, 2018): 118–36. http://dx.doi.org/10.32488/harmoni.v17i1.18.
Full textAbstract:
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk ; (1) mendeskripsikan bentuk layanan keagamaan yang sudah dan belum diberikan oleh pemerintah di DKI Jakarta; (2) mendeskripsikan bentuk layanan keagamaan yang dibutuhkan oleh Umat Khonghucu di DKI Jakarta; (3) mengetahui hubungan sosial Umat Khonghucu dengan umat lainnya, masyarakat dan negara di DKI Jakarta .
Penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta pada Tahun 2017. Subjek penelitian adalah unsur pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Pusat, pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta (Bidang Kerukunan Umat Beragama), Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta, Tokoh agama maupun pengurus Majelis Agama Khonghucu Daerah Kota (MAKIN) yang dipilih secara purposive. Jumlah tineliti dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan berbagai informan, dan penelusuran dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yakni reduksi data (pemilahan, pemusat perhatian), penyajian (display) data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Di antara 2 masalah pelayanan yang diberikan pemerintah, yaitu pelayanan pendidikan dan layanan kependudukan, maka pelayanan pendidikan inilah yang paling banyak ditemukan permasalahan. Namun demikian terhadap kondisi ini tidak dapat berdiri sendiri dan selesai hanya dengan menyelesaikan satu aspek saja, melainkan harus semua aspek terselesaikan sehingga dapat saling bersinergi. (2) Layanan yang dibutuhkan umat Khonghucu yang paling utama dapat disebutkan sebagaimana berikut ; Pertama, bidang status hukum berupa pemulihan status hukum dipulihkan sampai sosialisasi aturan pelaksanaan hingga ke tingkat grass root. Kedua, bidang keagamaan yaitu mulai dari pengembalian rumah ibadah Kelenteng ke pengelolaan umat Khonghucu sampai kepada pengembalian ajaran dan simbol keagamaan. Ketiga, bidang pelayanan hak sipil, Keempat, bidang pembinaan umat, Kelima, bidang pendidikan, Keenam, bidang keorganisasian. (3) Penelitian ini tidak menemukan adanya konflik atau gesekan yang bersifat fisik. Namun tercatat konflik terselubung yang terjadi yaitu ; gesekan mengenai fungsi rumah ibadah Kelenteng, konflik dalam bidang pendidikan dan konflik akibat konversi agama terselubung. Relasi sosial ummat Khonghucu dengan masyarakat masih terbatas pada bidang-bidang tertentu. Sedangkan relasi dengan pemerintah menunjukkan hubungan yang erat.
7
Surya, Jaka, Muslihin Amali, and Ahmad Hakam. "Metode Dakwah dan Identitas Sosial Alumni Darul Musthafa Tarim Hadromaut Yaman pada Majelis Rasulullah di DKI Jakarta." Jurnal Online Studi Al-Qur'an 12, no. 2 (July 1, 2016): 158–70. http://dx.doi.org/10.21009/jsq.012.2.02.
Full textAbstract:
The purpose of this research is to know the method of da'wah and social identity of Alumni Darul Mustafa Tarim Hadromaut Yemen to the Assembly of Rasullah in DKI Jakarta. Type of research used in this research is with qualitative approach. Conducted based on appropriate data through interviews with three informants who are part of Alumni Darul Mustafa Tarim Hadromaut Yemen. This research shows that the method of da'wah done by Alumni Darul Mustafa Tarim Hadromaut Yemen to Majelis Rasulullah in DKI Jakarta is by way of softness, good advice and do not include political element in the delivery of dakwah. In addition, Alumni Darul Mustafa Tarim Hadromaut Yemen also always put forward morality in the delivery of dakwahnya so that Mad'u are interested to be present in the Assembly of the Prophet. Furthermore, there are characteristics that ultimately shape social identity. It is the use of attributes of the Assembly such as the jacket of the Assembly of Rasulullah, the flag of the Assembly of the Prophet, and so on by Mad'u, which is part of the method of da'wah.
Keywords: Da'wah Method, Social Identity, Majelis Rasulullah.
Abstrak
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode dakwah dan identitas sosial Alumni Darul Musthafa Tarim Hadromaut Yaman pada Majelis Rasullah di DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Dilakukan berdasarkan data yang tepat melalui wawancara dengan tiga informan yang merupakan bagian dari Alumni Darul Musthafa Tarim Hadromaut Yaman tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode dakwah yang dilakukan oleh Alumni Darul Musthafa Tarim Hadromaut Yaman pada Majelis Rasulullah di DKI Jakarta adalah dengan cara kelembutan, nasehat yang baik dan tidak memasukkan unsur politik di dalam penyampaian dakwahnya. Selain itu, Alumni Darul Musthafa Tarim Hadromaut Yaman juga selalu mengedepankan akhlaq di dalam penyampaian dakwahnya sehingga para Mad’u tertarik untuk hadir di dalam Majelis Rasulullah. Selanjutnya, terdapat ciri khas yang pada akhirnya membentuk identitas sosial. Hal itu berupa penggunaan atribut Majelis seperti jaket Majelis Rasulullah, bendera Majelis Rasulullah, dan lain sebagainya oleh Mad’u, yang merupakan bagian daripada metode dakwah.
Kata Kunci: Metode Dakwah, Identitas Sosial, Alumni Darul Musthafa Tarim Hadromaut Yaman, Majelis Rasulullah.
8
Nurdin, Nasrullah anas. "Abuya Drs. K.H. Saifuddin Amsir: Intelektual Ulama Betawi yang Cukup Berpengaruh Abad ke-21." Jurnal Lektur Keagamaan 16, no. 2 (December 31, 2018): 281–314. http://dx.doi.org/10.31291/jlk.v16i2.554.
Full textAbstract:
The history of the Batavia ulama, which is actually inseparable from the history of Islam in the archipelago, turns out that the role and contribution of its ulama intellectuals is very little studied, even almost marginalized in the writing of Islamic history in Indonesia land. Therefore, a biographical review of Abuya K.H. Saifuddin Amsir (died Thursday, July 19, 2018) as a charismatic intellectual/ulama in Jakarta who was quite influential in the 21st century became very important so that religious treasure and ulama’s works as well as the historicity of Islam in Batavia can be known by the wider public. This study aims to enrich our insight into the history of Islam certain localities—in this case in the Capital City of DKI Jakarta—so as to be able to increase knowledge and appreciation to the archipelago ulama and their intellectuals who have given large role and contribution in the establishment and dynamics of Indonesian Islam.Keywords: Networking of Ulama, Betawenese, Contribution of Ulama, Scientific PublicationSejarah ulama Betawi yang sejatinya tidak bisa dipisahkan dari sejarah Islam di Nusantara, ternyata peran dan kontribusi intelektual ulamanya sangat minim ditelaah, bahkan nyaris termarginalkan dalam penulisan sejarah Islam di persada Indonesia. Karenanya, penelaahan tentang biografi Abuya K.H. Saifuddin Amsir (wafat Kamis 19 Juli 2018) selaku intelektual kharismatik/ulama Jakarta yang cukup berpengaruh pada abad ke-21 ini menjadi sangat penting agar khazanah keulamaan dan karya-karyanya sekaligus historisitas Islam di Betawi dapat dikenal oleh publik luas. Kajian ini tidak lain untuk memperkaya wawasan kita tentang sejarah Islam lokalitas tertentu—dalam hal ini di Ibukota DKI Jakarta—sehingga mampu menambah pengetahuan dan penghargaan kepada ulama Nusantara dan karya mereka, yang telah memberikan peran serta kontribusi besar dalam penguatan dan dinamika Islam Indonesia. Kata Kunci: Jaringan Ulama, Etnis Betawi, Kontribusi Ulama, Publikasi Ilmiah
9
Jurnal, Redaksi Tim. "APLIKASI PENCARIAN USTADZ UNTUK WILAYAH DKI JAKARTA MENGGUNAKAN ALGORITMA HAVERSINE FORMULA BERBASIS ANDROID." Petir 9, no. 2 (January 3, 2019): 102–11. http://dx.doi.org/10.33322/petir.v9i2.174.
Full textAbstract:
Ilmu agama sangatlah penting bagi kehidupan seseorang, dan bermsyarakat. Seseorang jika ingin menuntut ilmu harus datang kerumah para guru atau ke majelis-majelis ilmu disekitar rumah atau pun jarak yang agak jauh dari rumah, bahkan tidak sedikit orang yang susah mencari majelis ilmu atau guru untuk menuntut agama Islam, itu akan merugikan seseorang. Kemalasan akan datang jika seseorang sudah jenuh untuk mencari guru untuk belajar agama islam karena sulitnya mencari guru disekitar rumah.Aplikasi Pencarian Ustadz Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berbasis Android yang beralgoritma Haversine Formula. Dimaksudkan untuk mengurangi beberapa kesulitan-kesulitan dan kendala yang ada pada kehidupan seseorang demi mencari guru agama untuk belajar agama Islam khususnya. Diharapkan sistem ini dapat membantu, sistem ini dirancang dengan metode UML, untuk memudahkan penulis dalam perancangan sistem. Aplikasi ini dibangun dengan pemrograman PHP dan menggunakan basisdata MySQL. Hasil dari implementasi aplikasi yang sudah dibuat ini adalah aplikasi pencarian ustadz yang bisa digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Membantu proses pencarian rumah, kontak ustadz atau guru dengan cara yang efisien.
10
Ginanjar, Afif, Ari Ganjar Herdiansah, and R. Widya Setiabudi Sumadinata. "Ulama dalam Politik Pemilu pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017." Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 3, no. 3 (March 3, 2021): 853–61. http://dx.doi.org/10.34007/jehss.v3i3.414.
Full textAbstract:
This study analyzes the factors of interest in the involvement of ulama in electoral politics by taking the case of the support of the Ulama and Habaib Forum (FUHAB) against Anies-Sandi in the DKI Jakarta Regional Head Election (Pilkada) 2017. The research method used is qualitative with the technique of collecting interview data with the FUHAB figures, Anies-Sani's success team, politicians, and academics as well as a literature review. The results showed that the dimensions of the interests which were arranged in the form of the economy of the ummah were based on identity. They strongly perceive some of the programs offered by Anies-Sandi as pro-people represented by the urban poor, such as stopping reclamation. In a practical manner, the political support of the FUHAB was fluid because in the early rounds they supported Agus-Silvi. The forms of their political work included using recitation and khutbah jum'at as well as securing votes at lower levels in the voting process. After Anies-Sandi won, the Habaib Ulama Forum (Fuhab), like other organizations, then received grant funds from the government and this shows that civil society organizations have a political bargaining position in elections which is useful for their interests.
Books on the topic "Majelis Ulama DKI Jakarta"
1
Habib, Setiawan, ed. Sejarah Majelis Ulama Indonesia Propinsi DKI Jakarta: Meretas jalan, membangun ummat. [Jakarta]: Majelis Ulama Indonesia, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2006.
Find full text
2
Jakarta, Majelis Ulama DKI. Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1975-2002. [Jakarta]: Majelis Ulama Indonesia, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2003.
Find full text
3
Asbah, Amarullah. Tinjauan kritis terhadap keberadaan Nahdlatul Ulama DKI Jakarta: Catatan kenangan ber-NU di kampung sendiri. Jakarta: Badan Musyawarah Masyarakat Betawi?, 2009.
Find full text
4
Indonesia, Majelis Ulama. Keputusan rapat kerja nasional Majelis Ulama se-Indonesia tahun 1987: Yang berlangsung di Jakarta mulai tgl. 22 s/d 25 Nopember 1987. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 1988.
Find full textBook chapters on the topic "Majelis Ulama DKI Jakarta"
1
Hasyim, Syafiq. "Islamic Populism and Identity Politics of MUI: Islamic Leadership, Halal Project and the Threat to Religious Freedom in Indonesia." In The Politics of Muslim Identities in Asia, 66–80. Edinburgh University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.3366/edinburgh/9781474466837.003.0005.
Full textAbstract:
This chapter examines the role of MUI (Majelis Ulama Indonesia, Council of Indonesian Ulama) in stimulating the emergence of Islamic populism and identity politics in Indonesia. It focuses on MUI’s discourse and activism in using Islam as the main argument for attracting the interest of the Indonesian Muslim community and surveys its effect on recent general elections and society at large. Specifically, it addresses MUI’s promotion of Islamic leadership during the 2017 Jakarta gubernatorial elections and the 2014 and 2019 presidential elections, as well as the Islamic lifestyle that MUI has been fostering through halal certification for the past three decades. This chapter argues that MUI produces fatwas and religious advice that cherish illiberal attitudes towards religious freedom. Through its strategic positioning as the guardian of the ummah and its shari’ah agenda, MUI has become the main proponent of Islamic populism and identity politics in the post-reform era of Indonesia. As a result, the democratic principle of the Pancasila state that treats all citizens as equal regardless of their religion is under threat.