Journal articles on the topic 'Lembaga Sosial Desa'
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Lembaga Sosial Desa.
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Lembaga Sosial Desa.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Mulyan, Andi. "Peran Lembaga Sosial Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah)." Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT) 4, no. 1 (January 29, 2024): 10–16. http://dx.doi.org/10.69503/ijert.v4i1.581.
Full textAbstract:
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk 0leh masyarakat dengan perinsip-perinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Keberadaan lembaga-lembaga sosial tentu dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat atau membantu pembangunan desa. Dengan judul “Peran Lembaga Sosial Dalam Pembangunan Desa ( Studi Di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah) digunakan pendekatan kualitatif, dengan métode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang menjadi informan adalah semua warga yang terlibat dalam lembaga-baga sosial. Hasil penelitian membahasakan bahwa lembaga-lembaga sosial yang berdiri secara sukarela atau mandiri di desa wisata ini telah bekerja dengan menjalankan sistem dengan baik, yang artinya setiap bagian atau devisi di dalam satu lembaga sosial bekerja dengan baik dan lebih mengutamakan kebersamaan yang tinggi sehingga. Hal ini menggambarkan bahwa lembaga-lembaga sosial yang ada di desa wisata ini berperan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LPK yang salah satu contoh telah mampu menggodok generasi bangsa untuk bisa berbahasa asing sehingga mereka bisa bekerja sebagai pemandu wisata di Desa Wisata Air Terjun ini. Sejatinya, selain LPK di mana lembaga-lembaga sosial lainnya telah berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh terhadap pembangunan desa.
2
Afni, Nur, Muhammad Rizki, and Jamilludin Jamilludin. "Pengaruh Kepemimpinan Dalam Penanganan Masalah Sosial (Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Yoyjakarta)." Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis 4, no. 1 (May 18, 2022): 18–35. http://dx.doi.org/10.69503/econetica.v4i1.258.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kepemimpinan dalam pengentasan Masalah sosial dan model kepemimpinan yang diterapakan di Kelurahan Desa Panggungharo Kecamatan Sewon Yogyakarta. Jenis penelitian adalah penelitian deskripstif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat besar pengaruh sistem kepemimpinan dalam pengentasan masalah sosial terhadap Keluharan Desa Panggungharjo. Hal tersebut dilakukan dengan membangun lembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa tersebut untuk menguragi masalah sosial dalam permberdayaan. Lembaga yang terdapat di Desa Panggungharjo terdappat 13 lembaga diantaranya adalah: 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 2) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. 3) Karang Taruna Cahyaning Amerta. 4) Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. 5) Rukun Tetangga. 6) Sanggar Anak Desa. 7) Bumi Panggung. 8) Bumdes Panggung Lestari. 9) Bapel Jps. 10) Pengelola Sistem Informasi Desa. 11) Lembaga Mediasi Desa. 12) Pakarti. 13) Gabungan Kelompok Tani. Adapun lembaga Desa Panggungarjo ini dibentuk untuk mengampu sebagian besar pelayanan atas barang dan jasa kepada masyarakat dan besar harapan juga dapat mengurangi masalah sosial di desa tersebut. Dengan adanya sistem pemerintahan yang sekarang dapat memeberi pengaruh besar terhadap Desa Panggungharjo dalam mengentaskan masalah sosial
3
Saifuddin, Ridwan. "BUM Desa; Antara Fungsi Profit dan Sosial (Studi Kasus BUM Desa Swadesa Arta Mandiri, Lampung Selatan." Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan 7, no. 1 (April 1, 2019): 15. http://dx.doi.org/10.35450/jip.v7i1.124.
Full textAbstract:
Penelitian ini mendalami proses bisnis BUM Desa yang dipilih, untuk mengetahui praktik bisnis BUM Desa yang dinilai berkinerja baik di Provinsi Lampung, sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi keuntungan finansial (profit business) sekaligus berorientasi sosial (social business), dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Profil BUM Desa yang diangkat dalam kajian ini adalah BUM Desa Swadesa Arta Mandiri, Desa Wonomarto, Kabupaten Lampung Utara, yang memiliki beberapa unit usaha, seperti mengelola wahana wisata air, perdagangan, pasar desa, pengelolaan sampah, serta lembaga keuangan. Idealnya dua fungsi BUM Desa sebagai lembaga profit dan lembaga sosial bisa berjalan sinergis. Kemampuan pengelola BUM Desa untuk mengintegrasikan fungsi sosial dan profit secara baik, akan melahirkan kinerja lembaga yang lebih optimal dalam memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarkat desa. Konsep social entrepreneurship baik dikembangkan oleh pengelola BUM Desa. Ukuran keberhasilan BUM Desa tidak semata dalam bentuk keuntungan uang, melainkan lebih pada kemampuannya menggerakkan dan mendinamisasi roda perekonomian desa, sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi warganya.
4
Tiyas, Ratna Dewi Mulyaning, Sonny SM Laksono, and Kanafi Kanafi. "Program Pengembangan Bum Desa Di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri." Otonomi 23, no. 2 (December 7, 2023): 399. http://dx.doi.org/10.32503/otonomi.v23i2.4577.
Full textAbstract:
Pembangunan dan pengembangan wilayah keberadaan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Perkembangan suatu wilayah hanya dapat terwujud jika didukung oleh tersedianya infrastruktur secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pengembangan BUM Desa di Kecamatan Tarokan. Penelitian ini menngunakan metode penelitian kualititaf. Tempat penelitian ada di lima kecamatan Tarokan, waktu penelitian Bulan Agustus sampai September tahun 2023. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Hasil Penelitian ini bahwa BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa, yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan lembaga komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUM Desa sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian di luarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan
5
Alkadafi, Muammar. "PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015." Jurnal EL-RIYASAH 5, no. 1 (June 1, 2014): 32. http://dx.doi.org/10.24014/jel.v5i1.656.
Full textAbstract:
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution), BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Pembentukan BUM Desa di desa Selensen mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus penelitian: (1) prosess pembentukan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (2) peran kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Hasil penelitian ini ialah, pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Selensen sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian kelembagaan, dan dapat dikatakan cukup berhasil. Kemudian, kelembagaan BUM Desa telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.
6
Hidayatulloh, M. Taufik, and Wahyuni Wahyuni. "POTRET KERUKUNAN LINTAS AGAMA DALAM MEMBINA DINAMIKA SOSIAL DESA." Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan 27, no. 2 (December 28, 2023): 152–71. http://dx.doi.org/10.15408/dakwah.v27i2.36704.
Full textAbstract:
Kerukunan umat beragama di Desa Pabuaran yang telah terjalin sejak lama perlu diperkuat dengan cara dihidupkan kerja sama aktif antar umat beragamanya untuk mengembangkan potensi masyarakatnya. Atas dasar itu maka dibentuklah Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran (PKDP). Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini mendapatkan: 1) PKDP dibentuk dengan dasar kebersamaan dalam keberagaman. Setiap anggota memiliki pengaruh yang sama dan hak yang setara dalam bermusyawarah dan pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dengan banyak lembaga lain yang seringkali memiliki hirarki yang ketat dan dominasi dari beberapa individu tertentu. 2) Adanya mekanisme rotasi kepemimpinan yang berimbang antar agama telah menjadi langkah yang progresif dan inklusif dalam memastikan keberagaman diwakili secara merata dalam pimpinan lembaga. Temuan ini berbeda dengan beberapa lembaga lain yang cenderung menunjuk pemimpin berdasarkan preferensi kelompok mayoritas. 3) Temuan menunjukkan bahwa PKDP mampu mengatasi tekanan dari dalam dan luar lembaga dengan baik. Dalam menghadapi tekanan dari dalam, PKDP membangun budaya dialog dan komunikasi yang terbuka untuk menyelesaikan konflik. Sementara itu, untuk menghadapi tekanan dari luar, PKDP membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Temuan ini mengejutkan karena PKDP mampu menjaga keutuhan dan kestabilan lembaga dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. 4) PKDP secara berkala melakukan evaluasi dan revisi aturan lembaga agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial. Seluruh anggota terlibat dalam proses evaluasi dan revisi untuk memastikan kesesuaian aturan dengan aspirasi anggota. Temuan ini berbeda dengan beberapa lembaga lain yang cenderung kurang responsif terhadap perubahan sosial.
7
Handayani, Ni Nyoman Lisna, and Ni Ketut Erna Muliastrini. "Eliminasi Radikalisme Berbasis Adat (Pengembangan Model Alternatif Deteksi Dini Anarkisme Berlegitimasi Agama Di Provinsi Bali)." LAMPUHYANG 12, no. 2 (July 1, 2021): 86–105. http://dx.doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v12i2.257.
Full textAbstract:
Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah: dihasilkannya model pencegahan perilaku radikal dan tindakan terorisme di wilayah bali, dengan basis keunggulan nilai-nilai budaya dan lembaga lokal di masing-masing desa adat yang ada di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan tipe “front-ended prototyfe studies” dengan mengedepankan kritik sosial-budaya dan rekonstruksi generalisasi radikalisme. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan: (1) pedoman observasi, (2) pedoman wawancara, (3) kuisioner, (4) pedoman studi dokumen, (5) fokus groups discussion, dan (6) interrater validity. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Modalitas sosial dan budaya yang dimiliki oleh desa adat tersebut terdiri dari: lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti sekehe santi, teruna teruni, pecalang, lulu apad, tegak desa, sekehe jegog, sekehe gong, sekehe jojor dan baris, sekehe ebat, sekehe gaguruitan, sekehe angklung, dan organisas-organisasi sosial lainnya. Kedua, secara sosiologis, potensi kekuatan yang dimiliki oleh setiap desa adat yang menjadi lokasi penelitian ini, terpolarisasi kedalam 5 kelompok aspek, yaitu: aspek keagamaan, aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, dan aspek politik. Ketiga, responden sebagian besar berpendirian dan menjustifikasi agama bisa menjadi modal kultural dalam coraknya agama menjadi basis budaya dan tradisi. Keempat, Desa adat biasanya mengembangkan model penyelesaian konflik yang terjadi umumnya dapat diselesaikan secara damai oleh lembaga penyelesaian konflik, baik ditingkat keluarga maupun di tingkat masyarakat.
8
Kurli, Anis, Imam Hidayat, and Lily Elserisa. "Penggunaan Media Sosial Dalam Membranding Lembaga Pendidikan." Abhakte Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (March 15, 2023): 29–37. http://dx.doi.org/10.24929/abhakte.v1i1.2421.
Full textAbstract:
Abstrak
Era kovergensi media memberikan tantangan baru bagi dunia Pendidikan untukbertahan dalam gempuran arus media sosial yang perkembangannya setiap tahun semakin pesat. Kebangkitan media sosial memberikan tantangan baru bagi seluruh sektor, salah satunya sektor Pendidikan. Banyak Lembaga Pendidikan di pelosok-pelosok desa mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Melalui perkembangan media sosial harapannya mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membranding Lembaga pendidikannya sesuai positioning.Membranding organisasi atau Lembaga merupakan perihal terpenting dalam menunjukkan sebuah identitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Pencitraan secara visual suatu Lembaga atau organisasi terbentuk dari bagaimana organisasi tersebut diperkenalkan kepada halayaknya. Meliputi bagaimana organsiasi atau Lembaga dikelola, laboratoriumnya, suasana belajarnya, prestasi guru-gurunya, prestasi siswanya, dan prestasi lainnya. Membentuk citra positifmerupakan kewajiban seluruh stakeholder pada Lembaga atau organisasi tertentu tersebut citra yang terbangun sebagai sebuah cerminan jati diri dalam Lembaga/organisasi.
9
Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi. "PENGATURAN KEWENANGAN PENGAWASAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) PEKRAMAN DESA ADAT DI BALI." Jurnal Yustitia 16, no. 1 (May 31, 2022): 45–53. http://dx.doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.899.
Full textAbstract:
Masyarakat di Bali dalam menjalankan kehidupan sosial masih sangat kental dengan adat dan budaya, bahkan dalam menjalankan pemerintahannya, masyarakat di Bali masih menggunakan otonomi sesuai dengan desa pekraman adat masing-masing. Seluruh urusan pemerintahan dalam desa adat diatur dan dijalankan sesuai dengan awig-awig yang ada didesa adat itu masing-masing. Hampir semua desa adat di Bali memiliki tata kelolanya masing-masing menjalankan pemerintahan dalam lingkup terkecil yaitu desa adat dengan otonomi sendiri, dari urusan sosial masyarakat, keagaamaan, pertanian, hingga kegiatan perekonomian. Salah satu bentuk dari otonomi desa adat dalam mengurus kegiatan perekonomiannya adalah pembentukan LPD. LPD atau Lembaga Perkreditan Desa merupakan Lembaga keuangan yang tujuan pembentukannya adalah untuk membantu perekonomian krame desa adat dan juga meningkaykan potensi desa dari bidang perekonomiannya, selain itu LPD juga diharapkan dapat menjaga budaya dari desa adat itu sendiri. Sehingga dibutuhkn sebuah sistem pengawsan yang dapat mewujudkan cita dari pembentukan LPD itu sendiri.
10
Musyafa, AB. "PLURALITAS DAN RELASI ANTAR AGAMA Analisis Struktural Relasi Kelompok Agama Antara Islam Dan Katolik Di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." Kodifikasia 11, no. 1 (August 31, 2017): 1. http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1130.
Full textAbstract:
Penelitian ini diawali dari kegelisahan akademik penulis adalah bagaimana bisa agama yang pada asalnya mempunyai klaim kebenaran yang sifatnya primordial menjadi kebenaran yang sifatya universal. Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada norma dan lembaga sosial yang mengikat mereka, dimana hal tersebut menjadikan harmonisasi kehidupan beragama. Dari fokus penelitian ini maka ada beberapa masalah yang dibahas; pertama, bentuk norma-norma yang ada yang menjadikan pemahaman agama masyarakat menjadi universal dan sekaligus juga primordial di desa Caluk tersebut. Kedua, bentuk lembaga sosial yang mewadahi norma-norma universalitas dan primordialitas agama masyarakat desa Caluk. Untuk membahas ini kami menggunakan pendekatan sosiologi dengan memanfaatkan teori fakta sosial Emile Durkheim. Tujuan dari masalah yang pertama adalah mendeskripsikan norma dan tujuan dari masalah yang kedua adalah mendeskripsikan lembaga sosial. Dari dua pembahasan tersebut disimpulkan bahwa norma yang mengubah sifat primordialitas agama ada tiga, yakni norma susila, kesopanan, dan agama. Sedangkan wadah norma tersebut adalah lembaga pemerintah dan agama.
11
Indriyani, Ni Made Vita, and I. Wayan Gde Yogiswara Darma Putra. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana." WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi) 21, no. 2 (November 2, 2022): 168–74. http://dx.doi.org/10.22225/we.21.2.2022.168-174.
Full textAbstract:
Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat dengan ( LPD ) yaitu salah satu lembaga yang dibentuk oleh Desa Pakraman yang berfungsi menjalankan dan mengelola sistem keuangan desa serta berupaya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhikepentinganmasyarakat desa adat pakraman itu sendiri. Dalam melaksanakan kegiatan utamanya yaitu menyalurkan dan menghimpun dana, LPD Susut Kaja dan LPD Desa Pekraman Kebon Bangli juga melaksanakan akuntabilitasnya yang berlandaskan atas budaya tri hita karana. Dalam LPD, istilah CSR memang tidak digunakan, namun konsep dalam pengelolaan dana sosialnya memiliki konsep serupa dengan CSR. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini bahwa pengelolaan dana sosial sebesar 5% dari laba berjalan pada satu tahun periode dikelola sesuai dengan budaya tri hita karana. Dimana, dari 5% laba berjalan tersebut digunakan untuk mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan melalui yadnya berupa dana punia, mengharmoniskan hubungan dengan manusia berupa bantuan sembako maupun pendidikan serta mengharmoniskan hubungan dengan lingkungan berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga kelestarian lingkungan.
12
Romzy, Naufal, Triwahyudianto Triwahyudianto, and Nila Restu Wardani. "Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Produksi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pandantoyo Kabupaten Kediri." JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi) 4, no. 1 (March 30, 2019): 9–16. http://dx.doi.org/10.21067/jpig.v4i1.3103.
Full textAbstract:
Abstrak:Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan yangkegiatannya terdiri dari pemanenan, penanaman, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil kayu di hutan produksi. Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai suatu tujuan bersama di dalam suatu kelompok. Modal sosial memiliki peran yang signifikan terhadap pembangunan, khususnya terhadap pembangunan berkelanjutan karena modal sosial merupakan salah satu cara mencapai kemajuan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga unsur modal sosial yaitu kepercayaan (trust), jaringan sosial (network) dan norma (norms) yang terjalin antara Perum Perhutani RPH Pandantoyo, LMDH PHS dan Masyarakat Desa Hutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan yang dijadikan sebagai narasumber adalah Kepala Perum Perhutani, Ketua LMDH PHS dan Pesanggem (petani yang menggarap lahan hutan milik Perhutani). Teknik analisis data menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah sesuai dengan fokus penelitian sehingga ditemukan temuan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial di dalam pengelolaan hutan produksi terjalin baik karena tingginya rasa kepedulian diantara Perum Perhutani RPH Pandantoyo, LMDH PHS dan masyarakat yang mengelola hutan. Perum Perhutani dan LMDH meyakini bahwa dengan bekerjasama dengan masyarakat akan memberikan manfaat yang baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Tanpa adanya modal sosial yang dianut oleh masyarakat maka kerjasama mereka dengan pihak yang Perhutani dan LMDH dalam mengelola hutan produksi tidak akan bertahan hingga sekarang. Diharapkan masyarakat maupun stakeholder yang terkait dalam pengelolaan hutan yang terjalin saat ini mampu dipertahankan dalam pengelolaan hutan produksi kedepan lebih baik lagi.
Kata kunci:Hutan produksi, modal sosial, LMDH
13
Sugiman, Heri Fariadi, and Evi Andriani. "MOTIF DAN POLA INTERAKSI ANTARA PETANI KELAPA SAWIT DAN LEMBAGA PEMASARAN DI DESA DUSUN BARU I KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH." Jurnal AGRIBIS 16, no. 1 (January 26, 2023): 2110–17. http://dx.doi.org/10.36085/agribis.v16i1.4758.
Full textAbstract:
Di Dusun Baru Kecamatan Pondok Kubang, keberadaan kelembagaan pemasaran pertanian telah berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani kelapa sawit, dengan memberikan harga TBS yang stabil dalam setiap jual-beli yang terjadi dan memberikan pinjaman kepada petani ketika dibutuhkan. Selain itu memberikan perhatian-perhatian kecil seperti bantuan dalam bentuk uang maupun jasa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui motif-motif yang mendorong terjadinya interaksi sosial antara petani kelapa sawit dan lembaga pemasaran, mengetahui pola interaksi sosial yang terjadi antara petani kelapa sawit dan lembaga pemasaran di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif interaksi sosial antara petani kelapa sawit dan lembaga pemasaran dibagi menjadi 2 (dua) yaitu motif ekonomi dan motif sosial. Untuk motif ekonomi atribut tertinggi adalah motif karena ‘pemasaran hasil pertanian ” yaitu sebesar 100%, kemudian dilanjutkan dengan motif “peminjaman modal usaha” yaitu sebesar 80% dan untuk motifi karena “adanya kebutuhan dasar” yaitu sebesar 45,71%. Sedangakan untuk motif sosial alasan karena “mencari pengalaman” sebesar 54,26%, diikuti dengan motif karena adanya “kebutuhan hubungan dengan orang banyak” yaitu sebesar 28,57%. Motif “menambah pergaulan: sebesar 17,14%. Pola interaksi sosial yang terjadi antara petani kelapasawit dengan lembaga pemasaran di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang yaitu pola pertukaran sosial, pola kebisaaan, pola ketergantungan, pola hubungan jual beli antara petani kelapa sawit dan tauke, pola hubungan hutang piutang antara petani kelapa sawit dan lembaga pemasaran dan pola hubungan sosial antara petani kelapa sawit dan lembaga pemasaran.
Kata Kunci: Motif interaksi sosial, pola interaksi sosial, petani kelapa sawit, lembaga pemasaran
14
Asysyifa, Asysyifa, Hafizianor Hafizianor, and Rahmawati Rahmawati. "STRUKTUR SOSIAL PADA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA PA’AU KABUPATEN BANJAR." Jurnal Hutan Tropis 11, no. 3 (October 8, 2023): 395. http://dx.doi.org/10.20527/jht.v11i3.17634.
Full textAbstract:
Desa Pa'au salah satu desa yang berada di Pegunungan Meratus yang sekarang dihuni oleh masyarakat suku Banjar yang masih memiliki keturunan dari masyarakat suku Dayak Kayutangi, Masyarakat di Desa Pa’au dalam kehidupannya bergantung pada hutan, rata-rata mata pencaharian mereka adalah petani, buruh tani dengan memanfaatkan hutan untuk berladang, berkebun serta berburu. Pentingnya hutan bagi kehidupan sosial ekonomi semakin diakui, karena nilai-nilai budaya berupa kearifan manusia dalam mengelola alam dianggap sebagai cara terbaik untuk mengelola alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek struktur sosial pada kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Pa'au. Dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Responden diidentifikasi dengan metode purposive sampling. Pengolahan data dilakukan melalui analisis kualitatif induktif, yang dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan temuan kajian struktur sosial pada kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Pa'au, menggambarkan akulturasi budaya yang membuat adanya perbedaan dari fungsi dan struktur lembaga adat pada masyarakat yang mendiami Pegunungan Meratus pada umumnya. Sedangkan lembaga desa yang ada di desa Pa’au sama dengan lembaga desa pada umumnya. Di Desa Pa’au terdapat aturan yang berkaitan dengan hutan yaitu dilarang memasuki hutan bagian dalam 3 hari sebelum dilakukan ritual sesarahan hutan dan 7 hari setelah dilaksanakan ritual sesarahan hutan. Namun tidak ada sanksi khusus yang diberikan oleh masyarakat apabila ada yang melanggar aturan ini.
15
Kurniawan, Indra, and Ledy Nimas Bidari. "Pemanfaatan Digital Marketing Sebagai Sarana Promosi Produk Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah." SNEB : Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Dewantara 3, no. 1 (October 5, 2021): 101–4. http://dx.doi.org/10.26533/sneb.v1i1.815.
Full textAbstract:
Abstrak
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga yang menjadi penopang dalam membangun perekonomian dan mensejahterakan masyarakat desa. BUMDes sendiri merupakan lembaga yang berada di kawasan pemerintah desa yang memprioritaskan kepentingan masyarakat desa melalui penyediaan pelayanan baik sosial maupun ekonomi dengan tujuan utamanya meingkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes Amanah yang terletak di Desa Curahmalang, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang memiliki 2 (dua) jenis usaha yaitu simpan pinjam dan penjualan alat tulis kantor (ATK). Unit usaha penjualan ATK belum berkembang dengan maksimal. Untuk itu penulis bersama tim dan mahasiswa melakukan kegiatan untuk membantu menyelesaikan kesulitan yang di hadapi BUMDes Amanah di Desa Curahmalang yaitu dengan membuatkan akun di media sosial untuk pemasaran online (digital marketing) untuk melakukan promosi agar penjualan ATK dapat terus berjalan
Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Amanah, ATK, Digital Marketing.
16
Zikir, Muh, Nur Utaminingsih, and Muhammad Saleh Tajuddin. "Hubungan Kekuasaan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Sulawesi Barat." Vox Populi 3, no. 2 (January 2, 2021): 75. http://dx.doi.org/10.24252/vp.v3i2.18371.
Full textAbstract:
Penelitian ini mengkaji tentang hubungan kekuasaan antara lembaga adat dan pemerintah desa dengan maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan tujuan mengoptimalkan pelayanan, pengelolaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori kekuasaan,teori relasi sosial dan teori peran sosial untuk melihat relasi kekuasaan kedua entitas tersebut. Secara umum, penelitian mengungkapkan bahwa terdapat dua bentuk hubungan kekuasaan lembaga adat dan pemerintah di Desa Tubo yaitu; Pertama, hubungan simbiosis komensalisme yaitu dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua,hubungan konflik yaitu menginginkan adanya bantuan pemerintah dalam hal identitas adat (berupa baju adat).
17
Zaim, Zaflis. "LAHAN DESA SEBAGAI BARANG UMUM (WACANA PENGELOLAAN KOLABORASI PADA INSTALASI BIOGAS DI ATAS LAHAN BENGKOK)." Jurnal Ilmiah Arsitektur 10, no. 2 (December 19, 2020): 28–34. http://dx.doi.org/10.32699/jiars.v10i2.1616.
Full textAbstract:
Tanah desa adalah aset milik desa atau barang bersama, bukan milik perorangan, yayasan, lembaga atau perusahaan sehingga harus dipergunakan untuk kepentingan desa atau penyelenggaraan pemerintahan. Riset ini mengidentifikasi kendala pemanfaatan Bengkok sebagai tanah milik desa, focus menelusuri format pengelolaan kolaborasi dalam pemanfaatan instalasi Biogas sebagai sumberdaya di Dusun Indrokilo. Metode survey ditempuh bersama teknik wawancara mendalam untuk mendapatkan data penelitian melalui anggota kelompok tani, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta staf pemerintah desa. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan tanah desa oleh kelompok tani/ternak belum optimal. Produksi susu Sapi yang dihasilkan masih cukup kecil, fluktuatif, dan cenderung menurun. Penurunan produksi susu berakibat pula hilangnya produk olahan lain seperti sabun dan kerupuk dari bahan susu. Dampak lain adalah peluang bisnis pupuk dari kotoran ternak telah tutup, pasifnya supply gas rumah tangga yang diperoleh dari instalasi Biogas, dan jumlah anggota kelompok tani terus menurun. Riset ini menginisiasi perlunya peran 5 Stakeholders yaitu pemerintah daerah, pemerintah desa, pihak swasta, lembaga sosial dan masyarakat lokal agar berkolaborasi dalam pemanfaatan tanah desa terutama pengelolaan Biogas. Lembaga sosial dibentuk untuk merintis dan membenahi pengelolaan Biogas bagi kebutuhan rutin rumah tangga, serta menjembatani kepentingan masyarakat dengan semua pihak.
18
Ruspendi Junaedi, I. Wayan, I. Wayan Damayana, Dermawan Waruwu, and I. Gusti Bagus Rai Utama. "Peran Lembaga Perkreditan Desa dalam Pengembangan Kewirausahaan Sosial Masyarakat Bali." Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) 11, no. 1 (April 2, 2021): 201. http://dx.doi.org/10.24843/jkb.2021.v11.i01.p12.
Full textAbstract:
This study aims to determine the role of the Village Credit Institution (LPD) in increasing social entrepreneurship by conducting interpretive ethnographic research through in-depth interviews with village traditional managers and residents as informants to obtain detailed descriptions of behavior, values ??, and attitudes related to the development of LPD in Bali. The results showed that the LPD has played a role in the development of social entrepreneurship in Balinese in the form of (1) initiating the development of social entrepreneurship; (2) playing a role in the development of social entrepreneurship extracted from the existing social capital in Balinese; (3) increasing a social entrepreneurial spirit in the form of the desire to social values creativity, the existence of economic activities; community empowerment, and resource mobilization; (4) increasing business embryos and social-based business development to increase income and improve family and community welfare. So that suggestions for the community are to maintain the LPD to build social entrepreneurship.
19
Saepudin, Encang, Agung Budiono, and Mas Halimah. "PENGEMBANGAN DESA WISATA PENDIDIKAN DI DESA CIBODAS KABUPATEN BANDUNG BARAT." Sosiohumaniora 21, no. 1 (March 4, 2019): 1. http://dx.doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19016.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses pengembangan desa wisata pendidikan berdasarkan pada potensi produk wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, F G D, dan studi pustaka. Teknik analisis data deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji Validitas dan reliabilitas melalui proses triangulasi sumber. Informan dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah (3 orang), tokoh masyarakat dan agana (5 orang), dan pengelola desa wisata (5 orang). Jumlah responden 13 orang. Hasil penelitian menunjkkan bahwa model pengembangan desa wisata pendidikan di Desa Cibodas memiliki enam strategi yaitu (a) peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan desa wisata (b) pengembangan desa wisata yang khas berdasarkan kepada potensi alam, sosial, dan budaya masyarakat setempat; (c) pengembagan kapasitas lembaga masyarakat sebagai lembaga pengelola desa wisata (d) pengembangan media promosi wisata; (e) peningkatan sumberdaya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan terorganisasi; (f) pendampingan yang dilakukan secara terstruktur dari lembaga/ dinas terkait.
20
SARA, I. Made. "Pendekatan Kewirausahaan Untuk Pengembangan Lembaga Ekonomi Dan Penunjang Ekowisata Di Bali." Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 1 (February 27, 2022): 1–8. http://dx.doi.org/10.38142/ahjpm.v1i1.171.
Full textAbstract:
Pencapaian ekonomi mengubah banyak cara dalam menyikapi hidup dan memecahkan masalah sosial dan bisnis serta kesuksesan. Kemiskinan dan kesejahteraan merupakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh semua daerah. Kemiskinan atau ketidaksetaraan yang dialami suatu daerah atau wilayah karena geografis (seperti iklim, lokasi, sumber daya alam), budaya (seperti nilai moral, norma perilaku sosial), pengetahuan dan kemampuan (seperti kualitas informasi, modal manusia). Dalam pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Univesriatas Warmadewa ini mengedepankan tujuan mensosialisasikan BUMDEs serta pengelolaan potensi desa. Salah satu desa yang berpotensi untuk pengabdian masyarakat adalah Desa Galungan di Kabupaten Buleleng, Bali. Alasan pemilihan lokasi ini karena BUMDes Desa Galungan merupakan pengelola hutan desa sebagai objek ekowisata. Penelitian ini mengadopsi pendekatan tematik untuk menuju tujuan utama. Pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa mengedepankan tujuan mensosialisasikan BUMDEs serta pengelolaan potensi desa. Salah satu desa yang berpotensi untuk pengabdian masyarakat adalah Desa Galungan di Kabupaten Buleleng, Bali. Hasil pengabdian masyarakat adalah desa harus mampu mensinergikan BUMDEs dengan lembaga keuangan lainnya yang ada di desa seperti koperasi ataupun Lembaga Perkreditan Desa. Jika sinergitas ini terjadi, maka desa akan menjadi kuat dan pengelolaan potensi desa menjadi lebih optimal. Potensi hutan desa yang menjadi daya tarik wisata disini harus dikelola dengan baik melalui BUMDEs dengan mengedepankan strategi ekowisata. Ekowisata berdampak pada berbagai aspek, beberapa di antaranya adalah aspek konservasi, pemberdayaan, dan pendidikan lingkungan. Wisata dengan fokus konservasi alam juga mampu memberikan insentif ekonomi bagi upaya pelestarian dan keanekaragaman flora fauna yang ada. Tentunya juga akan berdampak pada budaya serta warisan alam di sekitar tempat wisata tersebut.
21
Anwar, Syaiful. "PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN." Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 8, no. 2 (December 31, 2022): 402–42. http://dx.doi.org/10.32678/lbrmasy.v8i2.2255.
Full textAbstract:
Kesejahteraan sosial yang merata merupakan suatu impian bagi setiap negara. Namun proses untuk mencapai kesejahteraan sosial tersebut tidak lah mudah, karena akan bayak melewati fase dan rintangan yang salah satunya adalah pembangunan kesejahteraan sosial akan terlahir suatu kesenjangan sosial. Dari kesenjangan sosial maka kita akan menemukan berbagai macam permasalahan yang timbul dan perlu di hadapi, salah satu permasalahan kesenjangan sosial tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya berbicara kekurangan kebutuhan pokok saja, namun di sisi lain juga kemiskinan meliputi kebutuha lainnya seperti tingkat pendidikan yang rendah bagi seseorang. Kondisi seperti itu, sama halnya yang dialami oleh anak-anak jalanan yang berada di Desa Kramatwatu yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Aulia Qurrota Aini Kramatwatu membuatkan tempat Rumah Singgah bagi anak-anak jalanan yang berada di Desa Kramatwatu untuk diberdayakan. Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Aulia Qurrota Aini Kramatwatu menyediakan dua program dalam pelaksanaan pemberdayaannya.
22
Idris, Ahmad, Suseno Hendratmoko, and Heru Sutapa. "Penyuluhan Peran LPMK Dalam Membangun Sumber Daya Manusia Kelurahan Sukorame Kota Kediri." Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 1 (June 10, 2019): 25. http://dx.doi.org/10.32503/cendekia.v1i1.410.
Full textAbstract:
Pemerintah Kota Kediri khususnya Kelurahan Sukorame harus memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Kelurahan Sukorame dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotongroyongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan. Melemahnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan saat ini, berakibat tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun memudarnya adat-istiadat, kedepan diperlukan program/kegiatan yang mampu mendorong/menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian masyarakat dan kelurahan. Bentuk kegiatan penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintah kelurahan dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Bentuk pengabdian kepada masyarakat yaitu penyampaian materi tentang penerapan manajemen sumber daya manusia dalam mengelola LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di kelurahan Sukorame.
23
Apriyanti, Ira. "DAMPAK BERDIRINYA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR." Agriprimatech 3, no. 2 (April 26, 2020): 84–89. http://dx.doi.org/10.34012/agriprimatech.v3i2.923.
Full textAbstract:
Perubahan yang terjadi akibat berdirinya perusahaan kelapa sawit akan menimbulkan dampak positif atau sebaliknya akan menimbulkan hal-hal negatif yang justru merugikan masyarakat sekitar. Hal ini yang melatar belakangi penelitian karena penulis ingin mengetahui bagaimana dampak keberadaan perusahaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di lokasi sekitar perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit di Desa Blankahan secara sosial dan ekonomi membawa banyak dampak positif. Adapun dampak positif terhadap kondisi sosial terlihat pada Pembangunan Fasilitas Umum, Pendidikan, Kesehatan dan Terhadap Pranata Sosial Lembaga- Lembaga masyarakat. Dampak positif terhadap kondisi ekonomi terlihat pada Kesempatan bekerja/berusaha semakin terbuka dengan adanya PT. United Kingdom Indonesia Plantations, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Desa Blankahan.
24
Hotmaulina Naibaho and Randa Putra Kasea Sinaga. "Peran Lembaga Maspigas dalam Pemberdayaan Petani Kopi di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi." Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP) 1, no. 1 (March 30, 2022): 35–46. http://dx.doi.org/10.32734/jkakp.v1i1.8298.
Full textAbstract:
Subsektor perkebunan kopi merupakan salah satu sektor pertanian yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi negara. Namun petani kopi di Desa Bangun masih membutuhkan pelatihan dan pendampingan dalam mengelola tanaman kopi dengan melibatkan peran beberapa pihak seperti LSM. Lembaga Maspigas merupakan lembaga yang melakukan program pemberdayaan bagi petani kopi di Desa Bangun dengan melaksanakan beberapa peran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan. Peran yang dilakukan oleh lembaga Maspigas antara lain sebagai motivator, fasilitator, pendidik, broker, dan dinamisator berupa pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Maspigas di Desa Bangun berupa pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial yang sudah berjalan dengan baik. Petani kopi desa Bangun yang tergabung dalam kelompok Ina Nalaombok Bangun telah mampu meningkatkan perekonomian dan mengembangkan kemampuannya.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Peran, Petani Kopi, Kelembagaan
25
Saudi, Akbar Indrawan, Taufik Hidayat B, and Riadi Ibnu Khaldun. "PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DI DESA SEPABATU KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR." MINDA BAHARU 4, no. 2 (December 28, 2020): 87. http://dx.doi.org/10.33373/jmb.v4i2.2690.
Full textAbstract:
Pemerintahan Desa sebagai bagian dari suatu sistem sosial memiliki peran penting dalam pengelolaan masyarakat khusunya dalam aspek sosial bermasyarkat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pemerintahan Desa, kelembagaan, pemahaman keuangan Desa yang tertib dan infrasktur Desa tersebut diperlukan aparatur pemerintahan Desa dan masyarakat yang mampu dan memiliki kapasitas. permasalahan di Desa Sepabatu masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan Desa dalam stuktur kelembagaan dengan belum adanya beberapa komponen lembaga pemberdaya Desa seperti karang taruna dan lembaga perhimpunan pemuda Desa. Permasalahan selanjutnya ialah masih struktur pengelolaan keuangan Desa yang masih lambat dan tidak tepat waktu. Selain keuangan permasalahan lainya ialah manajemen pelayanan Desa dan minimnya kemampuan tenaga pengelola keuangan Desa sehingga menghambat proses keuangan. Dari segi infrastuktur di Desa Sepabatu masih rendahnya pemahaman tentang manajemen infrastuktur yang menghubungkan ke tempat tempat sumber ekonomi. Metode teknik yang digunakan adalah pendidikan masyarakat dengan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) diantaranya metode pelatihan (training), demonstrasi percobaan, dan pembinaan terhadap aparat Desa. Hasil evaluasi memperlihatkan rata-rata perubahan kemampuan dan pengetahuan aparatur Desa sebesar 34,33%. Dengan nilai tingkat kepuasan selama mengikuti kegiatan sebesar 30-40% merasakan sangat puas dengan program ini.
26
Fauzanafi, M. Zamzam, and Bambang Hudayana. "Inisiatif Pengembangan BUMDesa sebagai Wirausaha Sosial." Bakti Budaya 3, no. 1 (April 20, 2020): 60. http://dx.doi.org/10.22146/bb.55501.
Full textAbstract:
AbstractOne of the mandates of Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa is the establishment of BUMDes (Village-Owned Enterprises) as village businesses that are used for village income sources. The process of establishing the BUMDes was colored by efforts of various stakeholders to place this business entity as an important element in economic development and to have social benefits. BUMDes is expected to have a vision and mission as a social entrepreneur so that it can empower small and micro scale businesses (UKM) and marginalized communities. During 2015 until now, villages have moved to have BUMDes, but in general villages have not succeeded in forming and managing BUMDes as social entrepreneurs. The Community service activity encourage BUMDes to have a role as social entrepreneurs so that the existence of BUMDes is very relevant to improve the welfare and empowerment of small and marginal communities. The activities that have been carried out are a training and field visits which are participated by BUMDesa managers in several villages in D.I. Yogyakarta. The results of community service activities are: change in orientation and role of BUMDesa from village business for village government to village business for village people, BUMDesa synergizing with village institutions as an effort to improve community welfare especially in local economic development, and BUMDesa development with social entrepreneurship vision.----------AbstrakSalah satu mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pembentukan lembaga BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai usaha desa yang dipakai untuk sumber pendapatan desa. Proses pembentukan BUMDes diwarnai oleh upaya dari berbagai stakeholder untuk menempatkan badan usaha ini sebagai elemen penting dalam pengembangan ekonomi dan memiliki manfaat sosial. BUMDes diharapkan memiliki visi dan misi sebagai wirausaha sosial sehingga bisa memberdayakan usaha skala kecil dan mikro (UKM) dan masyarakat yang terpinggirkan. Selama tahun 2015 sampai sekarang, desa-desa bergerak untuk memiliki BUMDes, tetapi umumnya desa tidak berhasil membentuk dan mengelola BUMDes sebagai wirausaha sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendorong BUMDes memiliki peran sebagai wirausaha sosial sehingga keberadaan BUMDes sangat relevan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat kecil dan marjinal. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah menyelenggarakan pelatihan dan kunjungan lapangan yang diikuti oleh pengelola BUMDesa di beberapa desa di D.I.Yogyakarta. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: perubahan orientasi dan peran BUMDesa dari usaha desa untuk pemerintah desa menjadi usaha desa untuk rakyat desa, sinergisasi BUMDesa dengan lembaga desa sebagai upaya peningkatan kesejateraan masyarakat khususnya dalam pengembangan ekonomi lokal, dan pengembangan BUMDesa yang bervisi wirausaha sosial.
27
Zakiah, Kiki, Chairiawaty Chairiawaty, and Yenni Yuniati. "Pola Komunikasi Kelompok Lembaga Pemberdayaan Perempuan Mandiri." Jurnal Penelitian Komunikasi 15, no. 1 (July 28, 2012): 79–92. http://dx.doi.org/10.20422/jpk.v15i1.705.
Full textAbstract:
Strategi pemberdayaan perempuan bisa mengangkat permasalahan perempuan rawan sosial, melalui program pendirian Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) di Kabupaten Indramayu. Permasalahannya adalah bagaimana pola komunikasi kelompok dalam kegiatan LPP Mandiri di desa Amis dan desa Loyang, Kabupaten Indramayu melalui metode Studi Kasus dengan Participatory Rural Appraisal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitator yang bertindak sebagai komunikator, berperan sebagai pusat informasi dengan mengandalkan kredibilitas, daya tarik dan kekuasaan yang dimilikinya. Pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh LPP Mandiri menumbuhkan motivasi yang sama terhadap para anggotanya yaitu mendapatkan tambahan modal usaha sehingga mereka dapat mencapai kehidupan perekonomian yang sejahtera.
28
Ira Reverawati, Wenny. "FESTIVAL KAMPUNG SENAUNG 2017 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRATISASI DESA." Jurnal Khazanah Intelektual 2, no. 1 (January 13, 2020): 135–48. http://dx.doi.org/10.37250/newkiki.v2i1.20.
Full textAbstract:
Berdasarkan asas pengakuan terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal dalam UndangUndang Desa No.6 Tahun 2014, desa Senaung mengintegrasikan kembali lembaga adat desa yang telah menjadi susunan asli tata pemerintahan desa sejak dahulu kala ke dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, lembaga adat desa belum berfungsi secara maksimal untuk menunjang tugas, kewajiban, kewenangan kepala desa dalam hal pelestarian, pemberdayaan, pengembangan adat istiadat dan tradisi serta nilai sosial budaya di masyarakat desa. Padahal jika keduanya bermitra dan menjalankan fungsinya dapat dijadikan sarana pengembangan demokratisasi desa terhadap isu pembangunan berbasis sosio kultural, maka diinisiasilah Festival Kampung Senaung 2017 untuk mendorong jalannya kemitraan diantara keduanya dalam menjalankan fungsinya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Festival Kampung Senaung 2017 dalam perspektif demokratisasi desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan sampling secara purposive sampling dan analisis data secara holistik yang sesuai dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Festival Kampung Senaung 2017 yang merupakan agenda pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan, pembinaan adat istiadat, tradisi dan sosial kebudayaan yang ada di desa Senaung secara tidak sengaja membangunkan kembali solidaritas mekanis masyarakat desa Senaung yang selama ini terancam dengan rasa individualisme. Festival ini mengakomodir sejarah serta kekhasan pola sosio budaya masyarakat desa Senaung. Dalam perspektif demokratisasi desa, Festival Kampung Senaung 2017 merupakan inisiasi dari pengembangan demokratisasi desa. Saran Maka dari itu, perlu pendampingan yang tetap mendorong kemitraan antara lembaga adat desa dan kepala desa sangat diperlukan agar fungsi kewenangan berdasarkan hak asal-usul dapat dijalankan oleh desa.
29
Hamidin, Dini, Widia Resdiana, and Mohamad Nurkamal Fauzan. "PENINGKATAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN PRINSIP ANDRAGOGI DI DESA CIHANJUANG." QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 6, no. 2 (October 28, 2020): 88. http://dx.doi.org/10.30997/qh.v6i2.2146.
Full textAbstract:
Pemanfaatan media sosial (Facebook dan Instagram) dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan memperkenalkan potensi Desa baik dengan masyarakat luas maupun dengan komunitas dan lembaga swasta. Desa Cihanjuang merupakan desa dengan luas wilayah ketiga terbesar di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil pencarian melalui google search engine, informasi terkait kegiatan dan potensi Desa Cihanjuang masih sangat terbatas, Desa Cihanjuang belum mememanfaatkan media sosial (facebook dan instagram). Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya memiliki dan menggunakan media sosial dan mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai media informasi Desa (potensi investasi, kegiatan Desa dan wisata), maka pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pelatihan. Pelatihan ini memberikan motivasi dan optimalisasi pengelolaan konten di media sosial. Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate) dan proses pembelajarannya mengadopsi metode andragogi. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1) Para Perangkat Desa, Kader PKK dan Karang Taruna memiliki pengetahuan, keterampilan dan ketertarikan untuk mengoptimalkan media sosial untuk penyebaran informasi kegiatan pelayanan pemerintahan Desa Cihanjuang (administrasi dan non administrasi), kegiatan setiap bidang di pemerintahan Desa Cihanjuang, penyebaran berita dan potensi desa; 2) Hasil pelatihan telah dapat diwujudkan dengan terbangunnya media sosial Instagram dan facebook Desa Cihanjuang yang kemasan konten beritanya lebih informatif sebagai media informasi, komunikasi dan promosi produk dan potensi Desa Cihanjuang disertai link website resmi Desa Cihanjuang.
30
Firmansyah, Fahmi, Dien Noviany R, Tabrani Tabrani, Teguh Budi R, Ibnu Muttaqin, and Abdulloh Mubarok. "Pengembangan Kualitas Bumdes : Dengan Pendekatan Model Tetrapreneur Di Desa Randusanga Wetan." Journal of Social Work and Empowerment 2, no. 3 (May 31, 2023): 151–56. http://dx.doi.org/10.58982/jswe.v2i3.337.
Full textAbstract:
Satuan wilayah terendah dalam lembaga ketatanegaraan Indonesia adalah desa. Setelah “UU Desa”, pembangunan desa memasuki era baru yang diharapkan dapat mendorong kemandirian sosial, ekonomi, politik dan budaya desa. Dengan kata lain, desa diberikan otonomi (kebebasan) untuk memerintah. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mendampingi, membimbing, mengawasi BUMDes dan mensosialisasikan strategi pengembangan BUMDes melalui model Tetrapreneur dan pengembangannya melibatkan perguruan tinggi dan perbankan. Bentuk kewenangan pemerintah terkait dengan kemandirian masyarakat desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Desa (BUMDes) yang memberdayakan masyarakat desa untuk mengelola sumber dayanya sendiri secara mandiri dan adaptif. BUMDes merupakan lembaga ekonomi kerakyatan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, BUMDes perlu mengoptimalkan sumber dayanya untuk kepentingan masyarakat.
31
Nopralia, Sisca, and Amir Mahmud. "IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITAS SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA SEBAU KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARAENIM TAHUN 2020." JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI 11, no. 1 (July 1, 2021): 11–18. http://dx.doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1417.
Full textAbstract:
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.Menurut Djopari (2001:6.9), proses Implementasi rehablilitas sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH)suatu kebijakan dapat dianalisa dari 3 (tiga) sudut pandang,Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center) , Pejabat-pejabat dilapangan (the periphery) ,dan Kelompok sasaran (target group).Pengawasan yang di lakukan oleh intansi – intasi dan lembaga lembaga pemerintah yang terkait dalam penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Desa Sebau melalui dinas sosial, dilakukan kerja sama, baik itu dengan pemerintahan Desa Sebau maupun dengan masyarakatnya, tujuan dilakukan kerja sama tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap bantuan RTLH agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sosialisasi berkaitan dengan rehabilitas sosial rumah tudak layak huni ini dapat mencapai tujuanya untuk mensejahterakan masyarakatnya di desa sebau cukup baik. Yang dilakukan desa serbau dalam kerja sama antara pemerintahan desa sebau dengan pihak RT cukup baik,dalam program rumah tidak layak huni kurang masksimal namun dengan adanya program ini sangatlah baik, dan sangat membantu buat kehidupan dan kesejahteran masyarakat sebau buat kehidupan dan kesejahteran mereka, dari mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah yang layak buat keluarga mereka sekarang sudah bisa dipenuhi dengan layak,dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan desa serbau sudah cukup baik.Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dilapangan dapat diambil kesimpulan bahwa program rehablilitas sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH) Desa Sebau Kecamatan Prabumulih Kabupaten Muaraenim secara umum sudah terlaksanakan dengan baik, Namun dalam pelaksanaanya banyak rumah yang tidak siap 100% tepat waktu, akibat tidak cairnya dana 30% dari provinsi.
Kata kunci : Implementasi, program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni
32
Sriwartini, Yayu. "Implementasi Fungsi Komunikasi Pemerintah Desa dalam Memahamkan Kesadaran Hukum pada Warga Desa Lebak Sari, Desa Sukamaju, dan Desa Sukaraja di Kabupaten Sukabumi Tahun 2021." Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora 9, no. 1 (July 4, 2024): 46–61. http://dx.doi.org/10.47313/pjsh.v9i1.3656.
Full textAbstract:
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi komunikasi aparatur pemerintah Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak, Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja dan Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam memahamkan sadar hukum kepada warga. Fenomena ini menarik diteliti karena ketiga desa tersebut berhasil meraih prestasi Anubhawa Sasana, yaitu penghargaan pemerintah yang diberikan kepada suatu desa yang warganya telah memiliki kesadaran hukum tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah aparatur pemerintah Desa Lebaksari, Desa Sukaraja dan Desa Sukamaju. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara dengan kepala desa, dan perwakilan lembaga kemasyarakatan; penelusuran dokumentasi secara manual dan digital. Dalam mengolah dan menganalisa data, peneliti melakukan beberapa tahapan reduksi terhadap data yang diperoleh di lapangan, kategorisasi dan pengodean terhadap data yang dianggap sama. Lalu penyajian data dalam bentuk narasi dan menganalisanya. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep komunikasi pemerintahan, fungsi komunikasi organisasi, teori sistem serta teori sistem sosial. Hasil penelitian di pemerintah Desa Sukaraja, Desa Sukamaju dan Desa Lebaksari menunjukkan bahwa: (1) komunikator dalam penyadaran hukum kepada warga dilakukan tidak hanya dilakukan oleh kepala dan perangkat desa saja tetapi juga melibatkan peran dari pengelola lembaga kemasyarakatan, tokok agama serta tokoh masyarakat setempat; (2) pesan dilakukan secara lisan dan tertulis baik formal maupun informal; (3) saluran-saluran yang digunakan adalah komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok (bimbingan teknis, lokakarya, seminar, diskusi), media luar ruang, media sosial; dan (4) kegiatan penyadaran hukum merepresentasikan fungsi informatif, regulatif, persuasif dan integratif.
33
Andwitasari, Nindya, Agung Sih Kurnianto, Wimpi Agung Nugraha, Kenanga Dya Prameiswari, Dito Adhitia Maulana, Mudzidan Nugroho Jati, Feyza Igra Harda, et al. "Penguatan Karakter Masyarakat melalui Implementasi Critical Thinking Desa Grenden, Kecamatan Puger." Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia 3, no. 5 (September 27, 2023): 721–28. http://dx.doi.org/10.52436/1.jpmi.1752.
Full textAbstract:
Permasalahan sosial yang terjadi pada kalangan muda era modern terlebih di tengah-tengah perkembangan glob-alisasi yang semakin pesat tentunya berdampak besar pada tingkat moralitas dan pembentukan karakter generasi muda bangsa. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana permasalahan sosial yang banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat dari desa hingga kota, dari yang terpencil hingga yang serba ada. Penyebabnya pun banyak dikarenakan oleh pola pikir dan pendidikan karakter yang masih minim di masyarakar. Fenomena tersebut ditemukan salah satunya di Kawasan Desa Greden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Cara menanggulangi permasalahan yang terjadi yaitu dengan cara pendampingan melalui sosialisasi kepada generasi muda melalui lembaga dan kegiatan masyarakat. Data diperoleh dari observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten, sosialisasi melibatkan siswa dari beberapa lembaga dan pemuda desa yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang ada.
34
Bandjar, Antasari. "Sistem Komunikasi dan Model Penyebaran Informasi Masyarakat Negeri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah." Jurnal Syntax Transformation 1, no. 7 (September 23, 2020): 304–11. http://dx.doi.org/10.46799/jst.v1i7.88.
Full textAbstract:
Penyebaran informasi-informasi strategis yang berkaitan dengan pembangunan dan perubahan sosial merupakan sebuah proses yang penting dalam realisasi pembangunan, oleh karena itu identifikasi dan pemanfaatan berbagai lembaga komunikasi sosial merupakan suatu keharusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lembaga komunikasi sosial di Negeri Hitu yang dapat digunakan sebagai media penyebaran informasi yang efektif dan efisien. Informan kunci penelitian ini adalah Raja dan Sekretaris Negeri Hitu, Ketua dan sekretaris Dewan Adat, Saniri (kepala desa) dan ketua perkumpulan pemuda. Data yang diperoleh direduksi, dianalisis, dan dipaparkan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunukkan bahwa sisem sosial dan budaya masyarakat setempat sangat mempengaruhi model dan pola komunikasinya.
35
Rosyadi, Slamet, Paulus Israwan Setyoko, Denok Kurniasih, Wita Ramadhanti, Ayusia Sabhita Kusuma, and Zaula Rizqi Atika. "Penguatan Kapasitas Peran Sosial Bumdes dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi COVID-19." Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat 5, no. 1 (March 4, 2021): 27–32. http://dx.doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2554.
Full textAbstract:
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi yang paling dekat jangkauannya dengan masyarakat desa memiliki peran sosial penting dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset ini adalah untuk menguatkan kapasitas peran sosial BUMDes dalam penanggulangan dampak ekonomi COVID-19. Metode yang digunakan adalah sosialisasi peran sosial BUMDEs dan pendampingan. Implementasi kegiatan ini meliputi sosialisasi tentang peran sosial BUMDes dan manajemen distribusi paket sembako, masker, dan sabun. Evaluasi sebelum dan setelah kegiatan menunjukkan pengurus BUMDes mengalami peningkatan kapasitas peran sosial dalam penanganan dampak ekonomi COVID-19. Hasil lainnya adalah pemanfaatan potensi desa untuk pengadaan paket sembako. Dengan cara ini, BUMDES dapat menjalan bisnis sosial yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Peran sosial ini perlu dioptimalkan agar BUMDes tidak hanya dilihat dari sisi kegagalannya dalam menjalankan fungsi ekonomi komersial.
36
Ginda, Ginda. "Optimalisasi Koperasi sebagai Instrumen Pemberdayaan masyarakat desa." Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat 5, no. 2 (December 10, 2020): 40. http://dx.doi.org/10.24014/jmm.v5i2.11686.
Full textAbstract:
Artikel ini ditulis untuk membagi informasi tentang urgensi institusi koperasi sebagai salah satu lembaga pemberdayaan ekonomi ummat khususnya di masyarakt pedesaan. Karakteristik koperasi yang demikian spesifik dengan keunggulan dimensi kolektivitas, dan prinsip self help, self management dan self control serta prinsip dual identity (masyarakat sebagai pemilik dan nasabah/pelanggan) menjadikan koperasi relevan dengan kehidupan sosial masyakat desa. Prinsip-prinsip dasar koperasi ini sekaligus menjadi modal penting dan merupakan pintu masuk dalam struktur ekonomi desa dan menjadikan koperasi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang efektif, efisien, dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi koperasi.
37
Syahrial Haq, Hilman. "MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG BALE MEDIASI DI DESA SUWELE LOMBOK TIMUR." Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) 2, no. 1 (May 30, 2022): 1. http://dx.doi.org/10.31764/jp-publik.v2i1.8739.
Full textAbstract:
Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan hal yang penting dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai sarana guna meminimalisir dampak sosial yang timbul pasca terjadinya sengketa. Dibutuhkan berbagai regulasi di antaranya berupa peraturan desa agar eksistensi lembaga penyelesaian sengketa terutama dari segi kelembagaan dan minat atau tingkat kepercayaan masyarakat terpelihara dengan baik di masa mendatang. Pengabdian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi berbagai aspek tentang topik monitoring dan evalusai yang kemudian diakhiri dengan sesi diskusi. Diperoleh hasil bahwa draft peraturan Desa Suwele tentang Bale Mediasi telah berhasil disusun meskipun masih dibutuhkan berbagai penyempurnaan terutama dari sisi kepengurusan bale mediasi yang menghendaki adanya keterwakilan kaum perempuan dan mediator bersertifikat.
38
Nurfiyani, Eka, and Nurma Khusna Khanifa. "Implementasi Baznas Microfinance Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq." Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 7, no. 1 (July 12, 2021): 81–92. http://dx.doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1848.
Full textAbstract:
Langkah penting yang terkait dengan upaya memperkecil kesenjangan ekonomi adalah dengan dibentuknya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Islam, zakat adalah salah satu intrumen ekonomi sosial yang sangat relevan dalam membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Zakat perlu dikelola oleh lembaga yang kredibel salah satunya BAZNAS. BAZNAS adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas asih/kasih sayang) dan wirausaha sosial profetik. BAZNAS akan terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui dana zakat yang diterima dari para muzzaki melalui berbagai program yang diinisiasi BAZNAS maupun masyarakat. Salah satu programnya adalah program ekonomi, karena ini menjadi pintu masuk di dalam pengentasan kemiskinan dan jerat rentenir. Salah satu program tersebut ialah BAZNAS Microfinance Desa. BAZNAS Microfinance Desa merupakan lembaga program yang melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong lemah (mustahiq) dan memiliki komitmen berwirausaha bentuk permodalan. Salah satu wujud BAZNAS Microfinance Desa berada di Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang terdapat 30 mustahiq dan setiap mustahiq mendapatkan 2.000.000 rupiah. Implementasi program kerja BAZNAS Microfinance Desa menggunakan akad yang mengikat para pihak baik itu mustahiq maupun BAZNAS. Akad tersebut ialah akad syirkah mudharabah (hybrid contract). Dengan program ini diharapkan masyarakat memiliki kehidupan lebih baik dan meningkat menjadi muzzaki.
39
Hafiz, Abdul. "SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SANDUBAYA KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR." Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) 2, no. 1 (May 30, 2022): 9. http://dx.doi.org/10.31764/jp-publik.v2i1.8906.
Full textAbstract:
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah kejahatan. Sayangnya tindak kekerasan ini setiap tahunnya mengalami peningkatan kasus. Oleh sebab itu diperlukan pencegahan yang terstruktur mulai dari tingkat sosial yang paling kecil yaitu keluarga dan lingkungan desa. Metode partisipatif diharapkan dari penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mampu memahami bagaimana KDRT terjadi dan bagaimana pencegahannya. Metode yang digunakan diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok PKK. Hasil dari pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan mengenai KDRT pada penggerak PKK di Desa Sandubaya Kec. Selong Kab. Lombok Timur. Peserta pelatihan memahami tentang penyebab KDRT dan upaya pencegahannya. Salah satu yang perlu didukung ialah keberadaan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan hal yang penting dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai sarana guna meminimalisir dampak sosial yang timbul pasca terjadinya sengketa. Dibutuhkan berbagai regulasi di antaranya berupa peraturan desa agar eksistensi lembaga penyelesaian sengketa terutama dari segi kelembagaan dan minat atau tingkat kepercayaan masyarakat terpelihara dengan baik di masa mendatang.
40
Heribertus Peong. "Peran Lembaga Adat Dan Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Desa Pogon Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka." KENDALI: Economics and Social Humanities 2, no. 1 (October 13, 2023): 76–88. http://dx.doi.org/10.58738/kendali.v2i1.416.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan faktor-faktor penghambaat lembaga Adat dan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Pogon Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka. Metode penelitian yang di gunakan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber dan skunder. Informan yang terpilih dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Tokoh Lembaga Adat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah desa telah menjalankan peranannya sebagai mitra pemberdayaan mayarakat, dalam menyelesaiakan masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan baik untuk mensejahtrakan masayarakat Desa Pogon Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka.
41
Siswahyudianto and Dedi Suselo. "STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN INOVASI PRODUK EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN UMUM MILIK DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG." An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 6, no. 1 (April 10, 2019): 186–207. http://dx.doi.org/10.21274/an.2019.6.1.186-207.
Full textAbstract:
Salah satu program yang efektif mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan adalah Kewirausahaan Sosial, bukan hanya bisa menciptakan penciptaan peluang peningkatan pendapatan saja melainkan juga menyelesaikan berbagai persoalan sosial sekaligus. Kewirausahaan sosial merupakan penciptaan model usaha atau bisnis baru yang lebih beriorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dan bukan hanya berorientas pada keuntunga profit semata. Kewirausahaan sosial adlah gerakan pemberdayaan ekonomi dengan lebih mengutamakan peran dan partisipasi orang-orang sebagai prosesnya. Hasilnya, lebih banyak orang terberdaya secara ekonomi karena terlibat dalam aktivitas itu.Kemampuan kewirausahaan sosial membuka partisipasi pada banyak orang dengan sendirinya memecahkan berbagai persoalan sosial seperti pengangguran, kekurangan gizi dan sebagainya. Warga masyarakat juga menjadi produktif dan memiliki pengharapan yang lebih baik mengenai masa depannya sendiri.Salah satu agen kewirausahaan sosial yang saat ini sedang getol mengembangkan diri adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah unit usaha yang dikelola masyarakat desa dan secara struktur terpisah dari lembaga pemerintah desa sehingga secara struktur dan kultural memiliki peluang menjalankan misi kewirausahaan sosial. Apalagi BUMDes memang digadang sebagai lokomotif pembangunan desa yang lebih beriorientasi menciptakan manfaat sosial ketimbang profit.
42
Mulyani, Sri, Tangguh Prakoso, Rochmad Winarso, Heru Saputro, Budi Gunawan, and Fajar Nugraha. "Inisiasi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Desa Mandiri Ekonomi." E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 14, no. 3 (September 30, 2023): 624–30. http://dx.doi.org/10.26877/e-dimas.v14i3.16453.
Full textAbstract:
Desa Gunungsari merupakan desa yang berlokasi di lereng Gunung Muria. Desa Gunungsari memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kopi. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Gunungsari adalah sebagai petani kopi. Metode penanaman petani kopi Desa Gunungsari dengan menggunakan sistem agroforestri. Beberapa masalah yang dihadapi oleh petani kopi di antaranya adalah fluktuasi harga kopi, lemahnya akses pemasaran, keterbatasan teknologi pertanian, dan kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi melalui pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian terbagi dalam beberapa tahap meliputi pendekatan komunitas, membangun sinergitas dengan lembaga perhutanan setempat, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa para petani Desa Gunungsari memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pendirian kelompok usaha perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha. Dengan pemahaman yang kuat tentang manfaat kelompok usaha perhutanan sosial, maka di akhir kegiatan pengabdian para petani sangat antusias untuk segera membentuk kelompok usaha perhutanan sosial yang diberi nama “Sari Lestari Sejahtera”.
43
Widiastuti, Tika, Puji Sucia Sukmaningrum, Sri Ningsih, Imron Mawardi, Sri Herianingrum, Hanifiyah Yuliatul Hijriah, and Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra. "Pembinaan Integrasi Keuangan Sosial Syariah pada Lembaga Filantropi Islam." Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6, no. 3 (July 25, 2022): 439. http://dx.doi.org/10.30651/aks.v6i3.9912.
Full textAbstract:
Filantropi Islam di Indonesia memiliki tujuan yang relevan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu kesejahteraan. Disamping itu, potensi penghimpunan dana filantropi Islam di Indonesia menjadi keuntungan tersendiri. Namun, lembaga filantropi Islam memiliki beberapa permasalahan diantaranya: permasalahan di bidang kelembagaan, teknologi, sumber daya manusia, regulasi dan tata kelola. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan integrasi keuangan sosial syariah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pembinaan integrasi keuangan sosial syariah kepada lembaga filantropi Islam dan stakeholder terkait. Pembinaan dilakukan sebanyak dua kali. Kegiatan pertama dilakukan secara online kepada Lembaga filantropi Islam dengan memanfaatkan media zoom. Kegiatan pertama menghadirkan para pakar dari perwakilan regulator, praktisi dan akademisi untuk memberikan arahan dan catatan penting terkait dengan materi pembinaan yang diberikan. Pembinaan kedua secara hybrid kepada masyarakat Desa Tambakrigadung, Lamongan. Hasil program pengabdian menujukkan telah terbina sejumlah lembaga filantropi Islam dalam integrasi keuangan sosial syariah, salah satunya pada implementasi program yang memberi dampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan.
44
Andriani, Seka, M. Mansur, and Mohamad Syahri. "PERAN KELOMPOK SOSIAL ARGOWAYANG DALAM MENANAMKAN NILAI KESADARAN LINGKUNGAN." Jurnal Civic Hukum 4, no. 1 (May 22, 2019): 51. http://dx.doi.org/10.22219/jch.v4i1.9888.
Full textAbstract:
Kelompok sosial Argowayang merupakan kelompok sosial yang bergerak dalambidang lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian adalah 1) upaya yang dilakukan oleh kelompok sosial Argowayang terhadap penanaman nilai kesadaran terhadap lingkungan hidup, 2) faktor pendukung dan faktor penghambat, 3) solusi untuk mengatasi faktor penghambat. Metode yang digunakan kualitaif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah Kepala Desa Galengdowo, ketua dan anggota Kelompok sosial Argowayang, dan masyarakat Desa Galengdowo. Tempat penelitian yakni di Desa Galengdowo. Hasil penelitian dikemukakan bahwa 1) upaya yang dilakukan bersama masyarakat dan anak-anak, 2) faktor pendukung yang diterima berupa kerjasama yang kompak antar anggota dan dukungan dari lembaga lain sedangkan faktor penghambat yang dialami berupa kesadaran masyarakat dan faktor cuaca, 3) solusi untuk menangani faktor penghambat berupa diadakan penambahan anggotakembali, dan diadakan sosialisasi kepada masyarakat
45
Irwan, Irwan, Ade Rahman, Syarif Hidayatullah, and Mei Indra Jayanti. "PENGUATAN PERAN DAKWAH MAJELIS TA’LIM AN-NUR DESA ROMPO KECEMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA." Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 1 (January 19, 2022): 52–59. http://dx.doi.org/10.52266/taroa.v1i1.761.
Full textAbstract:
Majelis tak’lim sebagai lembaga lembaga pendidikan non formal berkembang pesat di indonesia. Baik di kota-kota besar maupun di desa pasti terdapat mejelis taklim yang kebanyakan didominasi perempuan terutama kaum ibu. Belakangan banyak ibu-ibu yang mengikuti pengajian menggunakan seragam yang sama dan menunjukan ciri khas majlis taklimnya masing-masing. Majelis taklim bukan hanya bergerak dalm bidang keagamaan saja melainkan juga dibidang sosial dan budaya. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai suatu proses penguatan peranan para ibu-ibu majelis ta’lim dalam melakukan dakwah Islam yang berbasis pada gerakan amar ma’ruf nahi munkar terhadap generasi perempuan terutama para remaja putri dalam kehidupan sosial masyarakat khusus di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada saat pendampingan kegiatan KKN-PAR melalui pelaksanaan seminar dan FGD bersama pengurus majelis ta’lim An-Nur Desa Rompo Kecematan Langgudu. Pengabdian inipun berorientasi pada penguatan pemahaman Islam dan strategi dakwah bagai para ibu-ibu majelis Ta’lim An-Nur Desa Romo Kecamatan Langgudu, sehinggga diharapkan mampu mengambil peranan dalam pengembangan kehidupan Islami bagi para kaum perempuan khusnya Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
46
Sundarianingsih, Pera. "DALAM MENGGERAKKAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pekutatan)." Jurnal Ekonomi Pembangunan 12, no. 1 (July 1, 2014): 69. http://dx.doi.org/10.22219/jep.v12i1.3656.
Full textAbstract:
This study aimed to evaluate the success of Village Credit Institutions in moving the social economy of rural communities. The indicator that shows the success Village Credit Institutions observed from three (3) aspects, namely Management, Financial Performance, and the role of socio-economic Village Credit Institutions in mobilizing rural communities. The results of this study can be concluded that Village Credit Institutions Management Pekutatan Village People is good enough. Financial performance Village Credit Institutions Village People Pekutatan terms of aspects Capital, Assets, Earnings, and Liquidity obtained by total final value respectively by 100, it is given a healthy predicate. Traditional Village Pekutatan Village Credit Institutions role in moving the social economy of rural communities is not a financial institution that is solely for the benefit / pure business concept but as a socially minded funding institutions regilius.
47
Arjawa, GPB Suka. "FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT MODERNISASI DESA PAKRAMAN." Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika 2, no. 2 (January 6, 2021): 87. http://dx.doi.org/10.24843/jiwsp.2020.v02.i02.p03.
Full textAbstract:
Desa pakraman merupakan lembaga tradisionil di Bali yang mempunyai pengaruh mendalam di masyarakat. Desa pakraman dengan banjar parkaram yang ada di dalamnya, merupakan pusat dari jalannya ritual masyarakat Hindu. Akan tetapi, searah dengan perubahan sosial di Bali yang didorong oleh industri pariwisata, masyarakat mulai banyak mempertanyakan sikap rasional desa pakraman terhadap situasi sosial yang ada. Banyak anggota masyarakat yang merasa tersita waktu, tenaga dan biaya akibat berbagai aktifitas ritual sosial di desa. Penelitian ini bertujuan melihat langkah modernisasi yang terjadi di desa pakraman serta melihat faktor pendorong dan penghambat modernisasi tersebut. Penelitian dilakukan di Denpasar, Gianyar dan Tabanan karena tiga daerah ini merupakan wilayah yang paling besar terpengaruh laju pariwisata. Teori yang digunakan adalah teori-teori modernisasi, dengan metode penelitian eksploratif kualitatif. Temuan yang didapaatkan adalah sikap rasionalitas merupakan pendorong utama kemajuan-kemajuan yang terjadi pada desa pakraman. Sikap dan nilai-nilai tradisional merupakan penghambat utama modernisasi desa pakraman.
48
Leorisando, Ferik, Rifanto Bin Ridwan, and Hasep Saputra. "TINJAUAN KRITIS SANKSI HUKUM ADAT REJANG KEPAHIANG TERHADAP PELAKU PERZINAHAN." Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 16, no. 6 (December 29, 2022): 2131. http://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i6.1364.
Full textAbstract:
Lembaga adat rejang kepahiang merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat adat sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Selain itu lembaga adat dan lembaga kutei desa berfungsi Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya serta Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keadatan dan keagamaan termasuk penerapan proses sanksi hukum adat terhadap pelaku perzinahan. Rumusan masalah penilitian yaitu Bagaimana lembaga adat rejang kepahiang melaksanakan penerapan proses sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan dan Mengapa sanksi hukum adat Rejang Kepahiang yang diterapkan kepada pelaku perzinahan tidak efektiv. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif .Penelitian ini dialkukan di lembaga adat rejang kepahiang dan beberapa lembaga kutei Desa, Tehnik pengumpulan data dialkukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga adat rejang kepahiang dan lembaga kutei desa sejauh ini sudah menerapkan sanksi hukum adat terhadap pelaku perzinahan namun ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam menerapkan hukum adat yakni adanya hukum positif seperti Undang – Undang perlindungan Hak Azazi Manusia Sehinga Ada beberapa Sanksi adat yang tidak bisa diterarpakan, dan dipandang perlu adanya payung hukum seperti Peraturan daerah Ataupun Peraturan desa yang kuat suapaya pada saat sanksi hukum adat diterapkan tidak berbenturan dengan Hukum Positif
49
Suandi, I. Made Andi Putra Negara, and Ni Wayan Ari Sudiartini. "Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Bali." Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 1 (June 25, 2022): 39–44. http://dx.doi.org/10.38043/parta.v3i1.3452.
Full textAbstract:
Badan usaha milik Desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, fokus penelitian: (1) Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (2) Pengaruh masyarakat sebelum dan sesudah adanya Keberadaan Badan Usaha Milik Desa. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat Desa Penyaringan.
50
Hidayat, Rochmat. "STUDI EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ( PUSKESOS ) LANGEN LESTARI DI DESA KLANGENAN." SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi 16, no. 2 (January 3, 2023): 67–72. http://dx.doi.org/10.32534/jsfk.v16i2.3238.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evektivitas Kelembagaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Langen Lestari di Desa Klangenan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, artikel, dan sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah dengan hadirnya Lembaga yang bernama Puskesos akan membantu Pemerintah Desa khususnya untuk menjadi wadah pengaduan persoalan kemiskinan masyarakat, menerima keluhan, memberikan penanganan dan rujukan program bantuan, menjadi data base aduan perihal kesejahteraan sosial kemasyarakatan, serta menjadi perantara pemberian bantuan khususnya di wilayah Desa Klangenan.