Academic literature on the topic 'Kia Tahu'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Kia Tahu.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Kia Tahu"
1
Masrul, Masrul. "Profil kepemilikan dan tingkat pengetahuan ibu-ibu tentang buku kia di Kabupaten Padang Pariaman." Majalah Kedokteran Andalas 42, no. 2 (May 9, 2019): 50. http://dx.doi.org/10.25077/mka.v42.i2.p50-55.2019.
Full textAbstract:
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang mampu menilai derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak adalah dengan memperbaiki pelayanan kesehatan terutama kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan pemanfaatan penggunaan buku KIA. Tujuan: Untuk menentukan tingkat kepemilikan buku KIA dan tingkat pemahaman ibu terhadap buku KIA yang dimiliki. Metode: Data ini sebagian dari penelitian yang menggunakan kuasi eksperimental pre-post dimana pada 3 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan yang diambil adalah kecamatan yang masalah stunting cukup tinggi, kemudian tingkat kepemilikan buku KIA yang rendah dan angka penimbangan yang rendah. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 102 responden ibu hamil, dan ibu yang memiliki anak balita. Hasil: Lebih dari sepertiga 37,3% ibu yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, 81,4% ibu tidak bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Sebanyak 83,3% ibu yang memiliki buku KIA. Simpulan: Sebagian besar responden (>75%) tidak tahu informasi yang ada di buku KIA. Masih ada ibu-ibu yang tidak memiliki buku KIA dan masih rendahnya informasi yang dimiliki ibu-ibu tentang buku KIA.
2
Asrina, A., Siti Nunung Nurjannah, and Aen Siti Nuraini. "HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BALITA." Journal of Public Health Innovation 1, no. 2 (June 14, 2021): 97–104. http://dx.doi.org/10.34305/jphi.v1i2.269.
Full textAbstract:
Beberapa alasan anak tidak diimunisasi antara lain karena takut anaknya panas, keluarga tidak mengizinkan, tempat imunisasi jauh, kesibukan orang tua, seringnya anak sakit, dan tidak tahu tempat imunisasi. Keluarga mempunyai peranan sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan dan pengurangan resiko penyakit dalam masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kelengkapan pemberian imunisasi dasar pada balita. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik dengan rancangan cross sectional, jumlah populasi 317 responden, jumlah sampel 177 responden, tehnik sampel simple random sampling. Instrument penelitian menggunakan kuesioner, buku KIA dan laporan bulanan bidan desa. Analisis data menggunakan Chi Square. Hasil analisis univariat, sebagian besar status imunisasi dasar lengkap (64,4%) dan keluarga responden sebagian besar mendukung imunisasi (71,2 %). Analisi Bivariat, diperoleh nilai p value sebesar 0.032, sehingga Ha diterima. Artinya terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kelengkapan imunisasi. Kesimpulan terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kelengkapan pemberian imunisasi dasar pada balita. Saran bagi bidan diharapkan bidan dapat meningkatkan pelayanan dan dapat memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang mempunyai balita sehingga dapat di imunisasikan dengan lengkap.
3
Salman, Hasamuddin. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI TEMPAT PRAKTIK KERJA INDUSTRI." STEAM Engineering 1, no. 2 (March 2, 2020): 57–63. http://dx.doi.org/10.37304/jptm.v1i2.602.
Full textAbstract:
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter di tempat kerja industri siswa kelas XI Teknik Kendaraan Ringan Gamping Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di sekolah, di bengkel Dicky Auto Service dan Sumber Baru Perkasa KIA Motors. Subjek penelitian adalah asisten kepala sekolah bidang akademik dan kurikulum, dua tutor, dua kepala bengkel, dua mekanik dan 4 siswa. Objek penelitian ini adalah karakter. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan uji kredibilitas dan uji ketergantungan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (1984) yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai karakter yang dibutuhkan dalam dunia usaha dan industri (DUDI) adalah: (1) jujur, (2) disiplin, (3) kerja keras, (4) kreatif, (5) mandiri, (6) rasa ingin tahu, (7) komunikatif, (8) kepedulian terhadap lingkungan, (9) kepedulian sosial dan (10) tanggung jawab. Siswa yang magang di tempat kerja industri telah melakukan nilai-nilai karakter antara lain: (1) jujur, (2) kerja keras, (3) mandiri, (4) komunikatif, (5) merawat lingkungan, dan (6) merawat masalah sosial. Namun, ada beberapa implementasi yang kurang efektif dalam nilai karakter yaitu: (1) disiplin, (2) kreatif, (3) rasa ingin tahu, dan (4) tanggung jawab.
Abstract: The purpose of this research is to describe the implementation of character education in the workplace of industrial students of class XI of Limestone Light Vehicle Engineering at Muhammadiyah Vocational High School. This type of research is a qualitative descriptive study. This research was conducted at school, in the workshop of Dicky Auto Service and Sumber Baru Perkasa KIA Motors. Research subjects were assistant principals in academics and curriculum, two tutors, two workshop heads, two mechanics and 4 students. The object of this research is character. Data collection techniques using semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation. The data validity test uses the credibility test and the dependency test. Data analysis techniques use an interactive model according to Miles and Huberman (1984) which includes data collection, data presentation, data reduction, and drawing conclusions. The results showed that the application of character values needed in the business world and industry were: (1) honest, (2) discipline, (3) hard work, (4) creative, (5) independent, (6) curiosity, (7) communicative, (8) environmental care, (9) social care and (10) responsibility. Students who have interned in the industrial workplace have carried out character values including (1) honest, (2) hard work, (3) independent, (4) communicative, (5) caring for the environment, and (6) caring for social problems. However, there are some implementations that are less effective in character values, namely: (1) discipline, (2) creative, (3) curiosity, and (4) responsibility.
4
O'Connor, John. "Encountering the Internal Persecutor." Ata: Journal of Psychotherapy Aotearoa New Zealand 21, no. 2 (March 21, 2018): 107–17. http://dx.doi.org/10.9791/ajpanz.2017.11.
Full textAbstract:
Encountering the other is inevitably central to therapeutic work. This paper explores the challenges and possibilities of encountering the internal persecutor within the therapist, the patient, and within the clinical dyad. This encounter is often terrifying as we meet not only the other in the form of our patients and the different cultural groupings with which we engage, but also the others lying dissociated within us and which are inevitably stirred, and sometimes violently enacted, in the heat of the clinical moment. The temptation to make the other wrong, or to defensively submit, in order to survive the shameful attacks of the persecuting other(s) within us is extremely powerful. However, encounters with such persecutory dynamics can also potentially enable deep transformation in both the therapist and patient. In this paper, I explore these temptations and opportunities. I draw on a range of psychoanalytic, relational and Jungian theoretical perspectives, and include clinical vignettes.
Whakarāpopotonga
Kāore koa, he tūtakitanga taru tangata, te waenga-pū o te mahi haumanu. Ko tā tēnei pepa, he wherawhera i ngā wero me ngā tūpono tūtakitanga i te kaipēhi whakaroto o te kaihaumanu, te tūroro me te tōpū haumanu. I te nuinga o te wā, he tūtakitanga whakawehiwehi tēnei nā te mea ehara ko te hanga taru tangata o ā tātau tūroro me ngā rōpū ahurei rerekē ngā mea tūtaki ai tātau, engari ko ētahi taru tangata e noho wehe ana whakaroto i a tātau ka whakaarahia ake me te aha i ētahi wā ka haukekehia i te ohorerehanga o te wā. Tino kaha te tahu ki te uta i te hē ki taru tangata, ki te aata whakaata hauraro rānei kia puta ai i ngā ngau a taru. Ahakoa rā, he huarahi whakakaha whakaaro hōhonu rerekē mō te kaiwhakaora me te tūroro ēnei momo tūtakitanga. Ka tirohia ēnei tahu ēnei tūponohanga i roto i tēnei tuhinga. Ka kūmea mai ngā tirohanga tātarihanga mātauranga matehinengaro maha, tā Hūngiana tirohanga, me ētahi tuhinga haumanu poto.
5
Jones, Carwyn, and Taiarahia Black. "E Toru ngā Tauira mo te Hononga ki te Māori ki te Pākehā mo te Umanga Taha Ture." Victoria University of Wellington Law Review 39, no. 3 (November 3, 2008): 487. http://dx.doi.org/10.26686/vuwlr.v39i3.5472.
Full textAbstract:
Ki te kōrero tātau mo ngā hononga tōtika i waenganui i te Karauna me te Māori, kei te kōrero kē tātau mo te pūmautanga kaha ki te Tiriti o Waitangi. Ahakoa he aha ngā tautohe, ngā whakamārama mo te wāhanga Māori, wāhanga Pākehā o te Tiriti e pā ana ki ngā kupu “kāwanatanga” me te “sovereignty”ko te tino rangatiratanga kia noho pūmau. Ko te tino pūtake o ēnei wāhanga e rua kia āhei ngā hiahia o ngā taha ē rua, kia noho tahi mai i runga i āna tikanga, ā, kia kaua tētahi e aukati i tētahi. I te mea hoki e kuhu atu ana ngā tokorua iwi nei, Māori, Pākehā ki te rapu i te ōranga tonutanga e tū tahi ai rāua tahi. E toru ngā tauira mo te hononga ki te Māori ki te Pākehā taha ture: Taha Ture Tapa Toru ka tāea ahakoa iti nei te hononga kātahi, te Taha Tangata Whenua Ture, ko ngā tikanga ka tau mai no roto ake i te tangata whenua, kā rua, me te Taha Rua Ture kia hāngaia he taha ture mai i ngā taha ē rua.
6
Hadi, Usaamah, Entin Hidayah, and Gusfan Halik. "EVALUATION OF DRAINAGE SYSTEM PERFORMANCE AT MEDOKAN AYU DISTRICT SURABAYA CITY." Jurnal Rekayasa Sipil dan Lingkungan 3, no. 1 (June 3, 2019): 49. http://dx.doi.org/10.19184/jrsl.v3i1.9350.
Full textAbstract:
The problem of flood inundation in the Kebon Agung River at the Medokan Ayu Village, Rungkut District Surabaya, is getting worse due to the conditions of topographic, soil properties, high rainfalls, rising sea tides and very significant changes in land use. The eastern part of Surabaya, which was formerly open space land and now developed into a residential area. Therefore in the area, there is often flood inundation when the rainy season due to lack of recharge areas and poor drainage facilities. The performance evaluation of the drainage system was carried out using the SWMM program that is combining hydrology and hydraulic analysis. Hydrology analysis is used to determine various rainfall return periods. The maximum rainfall data are collected for 18 years. The hydraulic analysis is used to obtain the data in the form of cross-section, roughness, and drainage channel capacity. The results of the evaluation of drainage system modeling with SWMM have obtained the inundation points, namely for channels K3-K4-K5- K6-K7-K8 on the right side and Ki2-Ki3-Ki4-Ki5 on the left side.
Pemasalahan genangan banjir di Kali Kebon Agung di Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya menjadi semakin parah karena kondisi topografi, sifat tanah, tingginya intensitas hujan, meningkatnya pasang surut air laut dan perubahan tata guna lahan yang sangat signifikan. Wilayah Surabaya bagian timur yang semula lahan terbuka kini berkembang menjadi daerah perumahan. Oleh sebab itu di wilayah tersebut sering terjadi genangan banjir saat musim hujan dikarenakan kurangnya daerah resapan dan fasilitas drainase yang kurang baik. Evaluasi kinerja sistem drainase pada wilayah tersebut dilakukan dengan menggunakan pemodelan SWMM yang megabungkan pemodelan hidrologi dan hirdolika. Analisis hidrologi digunakan untuk menentukan berbagai kala ulang hujan. Data curah hujan maksimum digunakan selama 18 tahun. Analisis hidrolika digunakan untuk memperoleh data berupa penampang, kekasaran, dan kapasitas saluran drainase. Hasil running SWMM didapatkan titik titik lokasi genangan pada saluran K3-K4-K5-K6- K7-K8 pada sisi kanan dan Ki2-Ki3-Ki4-Ki5 pada sisi kiri.
7
Hasanah, Nur, and Yunita Dyah Fitriani. "PENDAMPINGAN MENGGUNAKAN BUKU KIA DENGANPERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA BAWAH DUA TAHUN(BADUTA) DI WILAYAHKERJA PUSKESMAS SUKOMULYO - GRESIK." Jurnal Ilmiah Kebidanan (Scientific Journal of Midwifery) 4, no. 2 (September 14, 2018): 91–100. http://dx.doi.org/10.33023/jikeb.v4i2.187.
Full textAbstract:
Pertumbuhan dan perkembangan anak mengalami peningkatan yang pesat pada usia dini, yaitu dari 0 sampai 5 tahun. Masa ini sering juga disebut sebagai fase ”Golden Age”. Golden age merupakan masa yang sangat penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak secara cermat agar sedini mungkin dapat terdeteksi apabila terjadi kelainan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendampingan menggunakan buku KIA dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia bawah dua tahun (BADUTA) di wilayah kerja Puskesmas Sukomulyo – Gresik.
Metode yang digunakan analitik dengan desain penelitian Cross Sectional. Data dikumpulkan secara langsung melalui observasi pada ibu yang mempunyai baduta (usia dibawah 2 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Sukomulyo Gresik. dengan teknik sampling Simple Randoom Sampling. Analisis data menggunakan uji statistik coefisien contingency α=0,05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwaseluruh responden yang mendapatkan pendampingan dalam penggunaan buku KIA memiliki status gizi yang baik yakni sebanyak 18 orang (100%) dengan tingkat perkembangan yang sesuai.Hasil uji keeratan hubungan dengan menggunakan Koefisien Kontingensi didapatkan kesimpulan bahwa ada asosiasi yang signifikan antara pendampingan menggunakan buku KIA dengan pertumbuhan anak usia dibawah dua tahun (p value= 0,000) dan ada asosiasi antara pendampingan menggunakan buku KIA dengan perkembangan anak (p value = 0,000). Dengan demikian semakin anak mendapatkan pendampingan dengan menggunakan buku KIA maka semakin baik tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.dimana pendampingan dengan menggunakan buku KIA merupakan cara yang efektif dan mudah yang dapat terapkan oleh semua ibu dalam memantau dan menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak.
Kata Kunci : Pendampingan Buku KIA, Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Bawah Dua Tahun (Baduta)
8
Sistiarani, Colti, Elviera Gamelia, and Dyah Umiyarni Purnama Sari. "Fungsi Pemanfaatan Buku KIA terhadap Pengetahuan Kesehatan Ibu dan Anak pada Ibu." Kesmas: National Public Health Journal 8, no. 8 (May 1, 2014): 353. http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v8i8.404.
Full textAbstract:
Pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) masih belum maksimal terbukti dari data cakupan buku KIA Puskesmas Ajibarang I sekitar 72,34%, yang masih dibawah target Standar Pelayanan Minimal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara fungsi buku KIA yang meliputi pencatatan, edukasi, dan komunikasi dengan pengetahuan ibu terhadap KIA. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang, yang dilakukan pada peiode bulan Juni - Oktober 2012, pada ibu di wilayah kerja Puskesmas Ajibarang I. Populasi adalah ibu yang mempunyai anak berusia kurang dari 5 tahun. Sampel diambil sebanyak 91 orang dilakukan dengan teknik proportional random sampling. Analisis data meliputi univariat dengan melakukan uji distribusi frekuensi, dan analisis bivariat dengan uji kai kuadrat (x2). Hasil fungsi pencatatan buku KIA kurang baik ditemukan sekitar 44 %, fungsi edukasi buku KIA baik sekitar 57,1%, fungsi komunikasi buku KIA baik sekitar 61,5%, dan pengetahuan ibu tentang KIA baik adalah sekitar 56%. Ada hubungan antara fungsi pencatatan buku KIA dengan pengetahuan KIA, tidak ada hubungan antara fungsi edukasi dan komunikasi buku KIA dengan pengetahuan KIA.Utilization maternal child health (MCH) book is not maximized, it is evident from the data MCH book coverage in Ajibarang I Primary Health Care (PHC) was 72.34%, the coverage is still below the target of Minimum Service Standards ( MSS ). The purpose of the study was to analyze relationship between the function of MCH books (recording, educational, communication) with knowledge of MCH. This study used a cross sectional approach and conducted from June to October 2012, performed to mothers at Ajibarang I PHC. The population were mothers of children aged less than 5 years. Samples were taken of 91 people conducted by proportional random sampling technique. Univariate analysis of the data for the frequency distribution test, bivariate chi squared test (x2). Results MCH book recording function less well in the amount of 44%, a good educational functions MCH book of 57.1%, good communication function MCH book by 61.5%, and maternal knowledge about the MCH that is equal to 56 % better. There are relationship between the function of recording MCH books with knowledge, there is no relationship between education and communication functions with knowledge MCH.
9
Sri Hardjanto, Untung. "Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang." Administrative Law and Governance Journal 2, no. 2 (June 3, 2019): 301–13. http://dx.doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313.
Full textAbstract:
Abstract The study aims to determine the policy of publishing identity cards for children in Semarang. The method of approach taken in this study is normative juridical. Data collection is obtained from the results of interviews and through library research. The data analysis method used is a qualitative descriptive analysis method. The results showed that the Regional Government of Semarang City in carrying out KIA issuance made PERDA No.4 of 2016, but its implementation was in 2017. Delay in the implementation of MCH due to the lack of coverage of ownership of birth certificates for children. The preparations made by the Semarang City Government in the context of the implementation of the MCH in 2017 are collecting data on children, discussing the additional benefits of KIA with several official agencies and the private sector, conducting comparative studies in regions that have implemented KIA and the basis of its arrangements. Preparation of the Regional Government of Semarang City in the issuance of KIA experienced several obstacles, among others, the unclear distribution of KIA forms, limitations and delays in budgeting, lack of competent human resources for the operation of SIAK. For ITU, the Semarang City Government made an effort to procure KIA sheets themselves, prepare computerized system training or SIAK, and make Mayor Regulations as technical implementation of Regional Regulation No.4 of 2016 concerning Implementation of Population Administration. Keywords: Child Identity Card, Policy, City of Semarang Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan penerbitan kartu identitas anak di kota semarang . Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan melalui penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan penerbitan KIA membuat PERDA No.4 Tahun 2016, namun pelaksanaannya pada tahun 2017. Keterlambatan pelaksanaan KIA karena masalah cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak yang masih kurang. Persiapan yang dilakukan Pemda Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan KIA di tahun 2017 adalah mengumpulkan data anak-anak, membahas penambahan manfaat KIA dengan beberapa pihak dinas dan pihak swasta, melakukan studi banding ke daerah yang sudah melaksanakan KIA dan dasar pengaturannya. Persiapan Pemda Kota Semarang dalam penerbitan KIA mengalami beberapa kendala antara lain ketidakjelasan pendistribusian blanko KIA, keterbatasan dan keterlambatan pemberian anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk pengoperasian SIAK. Untuk ITU Pemda Kota Semarang melakukan upaya yakni pengadaan blanko KIA sendiri, mempersiapkan pelatihan sistem komputerisasi atau SIAK, dan membuat Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan teknis dari Perda No.4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kata Kunci: Kartu Identitas Anak, Kebijakan, Kota Semarang
10
Sugiharti, Sugiharti, Siti Masitoh, Suparmi Suparmi, and Heny Lestary. "DETERMINAN MINAT MEMBACA BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) PADA IBU HAMIL DI 7 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA." Jurnal Kesehatan Reproduksi 12, no. 1 (August 30, 2021): 77–87. http://dx.doi.org/10.22435/kespro.v12i1.4924.
Full textAbstract:
Latar belakang: Kurangnya pengetahuan tentang tanda bahaya selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas dapat menyebabkan kematian ibu. Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) merupakan salah satu media promosi kesehatan yang dapat meningkatkan pengetahuan ibu tentang tanda bahaya maternal.
Tujuan: Studi ini bertujuan untuk mengetahui determinan minat membaca Buku KIA pada ibu hamil.
Metode: Studi ini merupakan studi potong lintang (cross-sectional) dengan melibatkan 509 ibu hamil yang tinggal di 7 kabupaten terpilih yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Palembang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Karawang, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Makasar. Analisis bivariat dan multivariat dilakukan dengan menggunakan secara berturut-turut uji chi-square dan regresi logistik ganda
Hasil: Ibu hamil yang berumur lebih dari 34 tahun memiliki peluang lebih tinggi dalam memiliki minat membaca Buku KIA (OR: 1,655; 95%CI: 0,988-2,773) dibandingkan dengan ibu hamil yang berumur 20-34 tahun. Ibu hamil yang mendapatkan penyuluhan terkait Buku KIA oleh tenaga kesehatan memiliki peluang lebih tinggi dalam memiliki minat membaca Buku KIA (OR: 2,807; 95%CI: 1,471-5,355) dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mendapatkan penyuluhan.
Kesimpulan: Umur ibu hamil dan penyuluhan terkait Buku KIA oleh tenaga kesehatan merupakan determinan minat membaca Buku KIA pada ibu hamil. Penyuluhan Buku KIA dengan sasaran semua usia ibu hamil sebaiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih.
Kata Kunci: Buku KIA, ibu hamil, dukungan tenaga kesehatan.
Dissertations / Theses on the topic "Kia Tahu"
1
O'Regan, Hana Merenea, and n/a. "Ko Tahu, Ko au." University of Otago. Te Tumu - School of Maori, Pacific and Indigenous Studies, 1998. http://adt.otago.ac.nz./public/adt-NZDU20070524.123022.
Full textAbstract:
This research is concerned with ethnic identity and focuses on the experiences of my tribe, the Ngai Tahu of the South Island of New Zealand, as a case study. Material drawn from interviews with eight Ngai Tahu respondents are used to illustrate the factors influencing Ngai Tahu identity, which include whakapapa, land, language, tikanga, mahinga kai, the Claim, our legal identity, and the perceptions of significant others. These factors are discussed within the context of the wider Maori identity and the New Zealand environment.
The interviews also provide an insight into the personal nature of Ngai Tahu cultural identity and the experiences of the respondents in terms of inclusion and exclusion from the general Maori identity.
A theoretical base on the issues of cultural identity development is gained from the literature and used as a framework for discussing Ngai Tahu identity development. This research investigates the development of pan-Maori identity and how it has manifested itself within New Zealand society. The cultural criteria used to measure and assess membership in the Maori ethnic collective are often inadequate and inappropriate for Ngai Tahu and within the Ngai Tahu context.
This research illustrates how the environment and the choices it offers to people of Ngai Tahu identity both in the past and the present. I will argue that Ngai Tahu identity is largely a product of its circumstance. Although primordialist notions such as whakapapa are consistently present in that identity, the weight that they carry is largely determined by the political and cultural environment and context.
The project concludes with an assessment of the level of appreciation given to differences that exist within different sections of Maoridom and the need to understand the validity and legitimacy of those differences if a positive sense of cultural identity is to be achieved.
2
Russell, Khyla J., and n/a. "Landscape : perceptions of Kai Tahu I Mua, Aianei, A Muri Ake." University of Otago. Department of Anthropology, 2001. http://adt.otago.ac.nz./public/adt-NZDU20070508.151703.
Full textAbstract:
This research is concerned with Kai Tahu experiences and understandings of the concept and use of the term, landscape. The term itself is one used variously to represent for us as Iwi, the land and the sea including flora and fauna. The Kai Tahu landscape is Papatuanuku, our cosmological mother. Particular areas used for the case studies include the following marae: Otakou, Karitane, Kaikoura, Tuahiwi, Ka marae e toru o Horomaka, Taumutu, Te Tai Poutini, Hukanui, Waihopai, Arowhenua, Oraka, Awarua and the many places of te rohe potae o Kai Tahu i Te Waipounamu. Material was drawn from literature, the participants formally interviewed and many from within and outside Kai Tahu rohe potae. All responses are used to illustrate the ways in which Kai Tahu and some of their non-Kai Tahu spouses express particular definitions of what for each, constitutes and is constituted in the landscape.
Kai Tahu participants� landscape definition includes whakapapa, placenames, identity (personal and cultural), spirituality and sustenance. Elements of these are present to a similar degree for some of the spouses, but not all. This seems largely dependent upon the degree to which they have participated in matters pertaining to Kai Tahu. Degrees of participation and connection may be applied to Tahu people alienated from their kaik, whether urbanised near or distantly domiciled.
Theoretical bases in literature from a number of disciplines are used to discuss perceptions of what anthropologists more usually term �place� and how Kai Tahu fit this or choose to fit the understanding of cultural others into our world view. The research also looks briefly at the environmental landscape and who presently has power and therefore mana over its use and or misuse, especially in relation to management of Papatuanuku.
Due to the [sic] of the type [sic] project this thesis is, it cannot finally conclude there is a single Kai Tahu or gender specific perception of landscape. This would never be provable in any circumstance, since it is not scientifically based. It does however, suggest there is an indigenous perspective of landscape that differs from certain Western thinking and within the indigenous perspective, a Kai Tahu epistemological understanding of the landscape based on our theory and knowledge of ourselves.
3
Carr, Anna M., and acarr@business otago ac nz. "Interpreting culture: visitors' experiences of cultural landscape in New Zealand." University of Otago. Department of Tourism, 2004. http://adt.otago.ac.nz./public/adt-NZDU20070501.150326.
Full textAbstract:
This thesis examines visitors' awareness and experiences of cultural values for natural areas of importance to Maori. The South Island/Te Wai Pounamu contains natural landscapes with scenic and recreational values that attract large numbers of domestic and international visitors. Many of these areas have a cultural significance for members of the South Island's Ngai Tahu iwi and hapu groups. The Ngai Tahu Claims Settlement Act 1998 legally recognised the traditional relationships between the iwi and the natural world, whilst other Acts of Parliament provide direction to government agencies for encouraging iwi involvement in the management of natural resources. Measures include increased participation in the management of national parks through iwi representation on regional conservation boards, the New Zealand Conservation Authority, and the inclusion of Ngai Tahu values within subsequent national park management plans.
National park interpretation may influence visitors' awareness of cultural values for natural areas as visitors encounter information panels, displays, publications such as visitor guides or brochures, experience guided tours and/or audiovisual shows and view other interpretive medium. The researcher investigated visitors' awareness of Maori values for landscape at three South Island case study sites: Aoraki/Mount Cook National Park, Fiordland National Park, and Lake Pukaki. An understanding of the Ngai Tahu values for these areas was achieved through site visits, a literature review and informal interviews to enable comparisons of the management history of interpretation at the case study sites. Visitors' experiences at each site were explored with interviews, participant observations and a survey that provided qualitative and quantitative data. The survey was administered between January and April 2000 to 716 visitors, yielding 472 valid returns (65.9%).
A comprehensive profile of visitors' demographics, social and environmental values was developed from the survey data. Visitors were well educated with 70% having a tertiary education and the majority of visitors were employed in professional occupations. When asked about their previous experiences of other cultures, many visitors reported prior encounters with Australian Aborigine and Native Americans. Visitors considered Rotorua and the Bay of Islands as the locations most closely associated with Maori whereas the study sites were not regarded as significant to Maori, despite the presence of on-site interpretation conveying Maori values for each area. Maori culture was not an important travel motivation for most visitors to these areas and the research revealed diverse reactions from the survey respondents towards cultural interpretive material. Despite this a small percentage of visitors (14%), of domestic and international origins, had an extremely strong interest in future opportunities to experience cultural interpretation of the landscape, particularly in material that tended towards the narrative, for example mythology and legends.
It was concluded that a niche demand for Maori perspectives of natural areas could be further met with increased resources for interpretation at visitor centres. It was also proposed that such interpretation could attract a Maori audience, increasing Maori visitation to national parks. The participation of Maori and other host community members in the development and delivery of cultural landscape interpretation would provide broad perspectives and unique educational opportunities for the visiting public. At the case study areas, and throughout New Zealand, the cultural landscapes encountered by visitors had complex and diverse meanings to a wide range of peoples, depending on individual circumstances. Similarly, the diversity of visitors requires the development of interpretation which responds to visitor demand as well as management needs, the multitude of meanings for the landscape being but one of many possible themes.
4
Sims, Miranda, and n/a. "Planning for the cultural landscape : from mountains to the sea : a Maori perspective." University of Otago. Department of Anthropology, 2000. http://adt.otago.ac.nz./public/adt-NZDU20070518.115102.
Full textAbstract:
For Maori the cultural landscape is the foundation of traditional, historical and spiritual values and is fundamental to their cultural ideology. It is the relationship between people and the land that bestows Maori with a sense of cultural identity and belonging. At present the cultural landscape is under increasing pressure from inappropriate development, resulting not only in the destruction of the physical landscape but also defilement of associated intrinsic values.
Planning for Maori cultural landscape values at the district level is challenging, with limited sucess in curbing landscape degradation under a dominant western planning regime. This study examines the planning process incorporating the cultural landscape values of Maori within the context of the Dunedin district. An overview of cultural landscape significance is provided. The study also assesses the current measures employed onto the landscape. The study also assesses the current measures employed for protecting the cultural landscape and offers recommendations for improving the integration of cultural landscape values into the planning process, both at a general level and with particular reference to three case studies of culturally significant landscapes in Dunedin.
A combination of in-depth interviews with local Maori and Dunedin City Council planners, literature review, district plan content analysis and case studies established that current protection measures engaged by the Dunedin City Council are insufficient and lack the specificity required for adequate cultural landscape protection. A general lack of comprehension regarding cultural landscape meaning amongst planners was also found.
It is recommended that cultural landscape planning extends beyond statutory requirements to adopt a collaborative approach, with Maori having a more significant role in the planning process. Three main recommendations for future management of the cultural landscape are provided: identification, co-management and public education. Together these recommendations promote a move towards a planning system with a greater bi-cultural focus. Improved protection provisions in planning will ensure the continuation and enhancement of the Maori cultural landscape into the future, as part of New Zealand�s heritage.
5
Wilson, Amanda J., and n/a. "Stone tool production at Cat's Eye Point, Kakanui, North Otago, New Zealand." University of Otago. Department of Anthropology, 1999. http://adt.otago.ac.nz./public/adt-NZDU20070523.143909.
Full textAbstract:
This thesis examines a lithic assemblage from Cat�s Eye Point (J42/4), Kakanui, North Otago, New Zealand. This archaic site was excavated during 1996 and 1997 and the lithic assemblage was collected from 41m� excavated during these two seasons. Previous studies of lithic material from New Zealand and the Pacific are reviewed to indicate the range of information that can be gained from lithic analysis. Themes of research in the North Otago region are also examined to place Cat�s Eye Point into its regional context.
This thesis had three main areas of investigation. The first involved a descriptive and technological analysis of the debitage using mass flake analysis (MFA) and individual flake analysis (IFA). Formal artefacts, such as hammerstones, blanks, and performs, were also examined. Secondly, spatial analysis was used to determine if the lithic assemblage could be used to infer intra-site activity areas. This was conducted by analysing macro- (flakes larger than 3mm) and microdebitage (flakes less than 3mm) by examining the range of material types. The third area of investigation examined debitage recovered from 6.4mm (1/4 inch) and 3.2mm (1/8 inch) sieves to determine if any significant technological information was gained by debitage from the 3.2mm sieve.
The conclusions of this study indicate that there were two methods of basalt cobble reduction at Cat�s Eye Point for adze production. Adze production at Cat�s Eye Point was opportunistic and the non-local material curated. The results of the debitage analysis indicate that the entire sequence of adze manufacture did not occur in the excavated area of Cat�s Eye Point and the initial cobble reduction probably occurred on the adjacent beach where the cobbles are found today. Consequently, coastal rock outcrops, even without evidence of associated debitage, must be viewed as potential sources of rock for stone tool manufacture unless determined otherwise. The spatial analysis detected two activity areas and a disposal area at Cat�s Eye Point. The analysis of the 6.4mm and 3.2mm debitage found that no significant technological information was gained by examining the smaller flakes.
6
Williams, Jim, and jim williams@otago ac nz. "E pakihi hakinga a kai : an examination of pre-contact resource management practice in Southern Te Wai Pounamu." University of Otago. Te Tumu - School of Maori, Pacific and Indigenous Studies, 2004. http://adt.otago.ac.nz./public/adt-NZDU20070501.151631.
Full textAbstract:
Life was difficult in Te Wai Pounamu before European contact. Food collecting had to return more calories than were expended in the efforts of acquisition. Areas where food was available were conserved as well as enhanced and were exploited seasonally in such a way as to optimise each season's take. It is suggested that the absence of kumera cultivations south of the Opihi river, prior to the introduction of the potato towards the end of the 18th Century, was clearly reflected in Maori life-style and social structure. Hapu were resource based rather than regional, and the resources of various hapu might be intermingled over a wide area or indeed, in some cases, shared (see: Anderson, 1980). The "orthodox" view (Anderson, 1980, etc.) is one of "Hunters and Gatherers" who exploit available resources. I argue that the resources were, in fact, managed with a view to sustainable and optimal harvests in the future. I shall apply Harris' (1987:75) optimal foraging theory in an endeavour to show that there are signs of the quality of life as a result of a low per capita human energy input into food production. This is principally evidenced by the foods eaten just for pleasure (kai rehia) and the time available for optional activities.
Accordingly, kai and the practices to control them differed from the often better documented food resources of more Northern parts of Te Wai Pounamu and Aotearoa. Nevertheless, the absence of horticulture in the south and the concomitant peripatetic life-style did not result in a lack of stewardship of resources. Based substantially on the analysis of a series of mahika kai lists, collected from elders early in the contact period, and details of traditional practices that have been handed down, this thesis argues that by 1780, when Captain Cook introduced European goods, southern Kai Tahu had in place effective procedures and practices for the sustainable use of renewable resources.
7
Wheadon, C. J. D. (Christopher James Daniel), and n/a. "A systemic approach to understanding prehistoric shell-bearing deposits in New Zealand: a case study from Shag Point, North Otago." University of Otago. Department of Anthropology, 2002. http://adt.otago.ac.nz./public/adt-NZDU20070507.115526.
Full textAbstract:
This thesis describes a systemic approach to the study of shell remains, using material from the site of Shag Point (J43/11), in North Otago. This approach analyses the relationship between sampling, identification, quantification, and site formation processes. An historical and methodological framework is used to assess the analysis of shell-bearing deposits in New Zealand, and provide innovative solutions to bias. Historical research outlines the common research methods in New Zealand, which are relevant to Shag Point. Methodological research outlines the range of potential research methods used in the study of shell-bearing deposits. Reviewing the data from Shag Point, sampling, identification, quantification, and site formation processes are used to assess the quality of data from the site. Data from coastal sites are commonly used to generate regional level syntheses. These syntheses do not deal with all of the possible sources of bias in shell-bearing deposits. Cumulative sampling is used to assess representativeness. The data from Shag Point are indicative of a representative sample. The site is compared to three other coastal southern South Island assemblages: the nearby Shag River Mouth, Pleasant River, and Pounawea. The data from Shag River Mouth may be representative; the same cannot be said for the Pleasant River and Pounawea archaeological assemblages, thus hampering regional-level syntheses.
8
Rochford, Tim, and tim rochford@otago ac nz. "Te korero wai : Maori and Pakeha views on water despoliation and health." University of Otago. Wellington School of Medicine & Health Sciences, 2004. http://adt.otago.ac.nz./public/adt-NZDU20070502.145537.
Full textAbstract:
Having reviewed an example of environmental degradation (the effect of gold mining related activities on the acquatic ecosystems in Te Tai Poutini) from varying Maori and Pakeha perspectives I have developed a framework to find combine these perspectives into a working analytical tool kit.
The tool kit is intended to better define the problems to ensure that they take into account the widely differing views of Maori and Pakeha and is able to promote solutions that will be appropriate and safe for both Maori and Pakeha.
I have sought to collect and present a comprehensive analysis of both perspectives. I have focussed more heavily however on the Maori paradigms as they are less well reported in the literature on environmental health and less influence on the way we seek to protect people from the negative effects of environmental degradation.
This is despite the fact that as Maori are more likely to be exposed to environmental damage in that they are on average poorer and therefore have less choice about where they may live and are more likely to eat foods taken directly from the environment.
I will also show that the damage to the Arahura is far more than physical and will show the concern of kaumatua and their psychological anguish they have felt over the damage to this most tapu river.
For this reason I have chosen to present this thesis, in the form of a powhiri model. This model allows me to present different aspects of the problem from a Maori perspective including the views of kaumatua as well as recorded traditions.
I have then followed these sections with a response from a Pakeha perspective. This includes reviewing the different underlying world, view as well as some attempt to review the damage in Pakeha terms by reviewing the literature and undertaking some tests to establish procedures for a more comprehensive testing of the enviroment that surrounds the Arahura.
The thesis will conclude with a section summarising both strands of information and attempt to develop a framework for a health tool kit - he kete hauora. This kete will utilise Whare Tapa Wha as a way of placing the information in a context that can be presented in a reasonably coherent form.
Finally I will make a number of recommendations that I called a place mat - he whariki. These recommendations are presented in a framework from Te Tiriti o Waitangi. This reflects the primacy of the Treaty when considering the ways in which Maori are to be protected by the Crown.
These recommendations seek to respond to the principle barriers that are currently preventing local Maori from achieving a full sense of well being but, if implemented, these recommendations will ensure the protection of the health of all peoples of Te Tai Poutini.
9
Kitson, Jane C., and n/a. "Traditional ecological knowledge and harvest management of Titi (Puffinus griseus) by Rakiura Maori." University of Otago. Department of Zoology, 2004. http://adt.otago.ac.nz./public/adt-NZDU20070502.153344.
Full textAbstract:
Rakiura Maori continue a centuries old harvest of titi chicks (sooty shearwater, Puffinus griseus) which is governed primarily by Traditional Ecological Knowledge (TEK). The sustainability of titi harvesting is of high cultural, social and ecological importance. Some commentators view contemporary use of TEK as insufficient to ensure sustainability because it is no longer intact, too passive, and/or potentially inadequate to meet new ecological and technical challenges. Such assertions have been made in the absence of detailed description of TEK and associated social mechanisms. This thesis describes Rakiura Maori TEK practices and management systems that are in place and asks whether such systems are effective today, and whether they will remain effective in future.
Ecological, social and cultural factors are intertwined in cultural wildlife harvests so the methodology used was a combination of quantitative ecological methods and semi-directive interviews of 20 experienced harvesting elders. The research also used ecological science to evaluate potential harvest monitoring methods and to determine what sets the limits on harvest. These ecological studies focused on harvesting by four families on Putauhinu Island in 1997-1999.
Harvest is divided into two parts. In the first period (�nanao�) chicks are extracted from breeding burrows during daytime. In the second period (�rama�) chicks are captured at night when they have emerged from burrows. Nanao harvest rates only increased slightly with increasing chick densities and birders� harvest rates varied in their sensitivities to changing chick density. Although harvest rates can only provide a general index of population change a monitoring panel, with careful selection of participants, may be the only feasible way to assess population trend and thereby harvest sustainability or the resource�s response to changed management.
Rakiura Maori harvesting practice constitutes common property resource management based on birthright and a system of traditional rules. Protection of island habitat and adult birds, and temporal restricitions on harvest are considered most important. Legislation and a belief system of reciprocity and connection to ancestors and environment aid enforcement of the rules.
Ecological knowledge is learnt through observation, hands-on experience and storytelling. Younger Rakiura Maori now spend less time harvesting which puts pressure on the transmission of knowledge. Paradoxically, use of modern technology for harvesting aids transfer of essential skills because it is easier and faster to learn, thereby contributing to the continuance of a culturally important harvest.
Limits on harvest are passive, with the numbers of chicks taken determined by the time spent harvesting and processing. Processing is more limiting during the rama period. Future innovations that decrease the time to process each chick during rama could greatly increase the total number of chicks caught. Recently introduced motorised plucking machines decrease the time required to pluck each chick. However, on Putauhinu Island, use of plucking machines did not increase the number of chicks harvested, indicating social mechanisms were also limiting. Elders identified changing values between the generations, which may reduce the future strength of social limitations on harvest pressure.
Global climate change may reduce the predicability of traditional knowledge. Rakiura Maori have identified this risk and sought to examine ecological science as a tool to complement traditional knowledge for monitoring harvest sustainability. Climate change, declining tītī numbers and potential changes in technology or markets all threaten the effectiveness of current social limits to harvest. Rakiura Maori have previously shown the ability to adapt and must look to add resilience to their institutions to ensure we keep the titi forever.
10
Hope-Pearson, E. W., and n/a. "The theoretical and practical dimensions of pounamu management." University of Otago. Department of Geography, 2002. http://adt.otago.ac.nz./public/adt-NZDU20070508.125737.
Full textAbstract:
The vesting of pounamu back to Te Runanga o Ngai Tahu brings to the fore a whole new dimension of resource mangement to New Zealand�s wider resource management environment. As is highlighted in this study and noted by a number of academics, Maori people, like other indigenous communities, have their own planning systems values and appropriate processes for decision-making about the environment. But the relevance of such indigenous management systems has long been overlooked by the decision makers and authorities to the continued frustration and anxiety of indigenous peoples. This lack of recognition has been at the fore as a concept fundamental to many indigenous peoples grievances, both past and present. The subsequent vesting of pounamu has brought about the validation that Maori have to resource management rights.
In identifying issues associated with the management of natural resources by indigenous peoples, this study provides an examination of number theoretical concepts and a practical dimension associated with the management of natural resources by indigenous peoples and has placed pounamu in context. The placement of pounamu in context has provided the basis from which a number of central issues were identified and discussed.
A combination a literature study, analysis of an application traditional knowledge in a contemporary context and in-depth interviews and liaison with key stakeholders involved directly and indirectly in the management of pounmau were undertaken, has established that the management of natural resources by indigenous people is more about the management of number of associated processes rather than about the management of a single commodity, in this instance pounamu. Within these processes there exist a number of complex relationships that reflect the fundamental transaction of power and privilege associated with natural resource management. Further conclusions that this study has made, is the increasing need and importance of legislatures and planning professionals alike to further recognise the validity and become familiar with alternate methods of resource management and the application of indigenous systems and methods.
Books on the topic "Kia Tahu"
1
Mulkhan, Abdul Munir. Kiai presiden, Islam dan TNI di tahun-tahun penentuan. Yogyakarta: UII Press, 2001.
Find full text
2
Te mamae me te aroha =: The pain and the love : a history of Kai Tahu Whānui in Otago, 1844-1944. Dunedin, N.Z: University of Otago Press in association with the Dunedin City Council, 1994.
Find full text
3
Muhammad, Nazarudding bin Ungku. Peristiwa almarhum Sultan Abu Bakar di ladang Ng Tiong Kiat pada tahun 1945. [Kuantan?: Lembaga Muzium Negeri Pahang, 1992.
Find full text
4
H, Ramadhan K. Dari monopoli menuju kompetisi: 50 tahun Telekomunikasi Indonesia : sejarah dan kiat manajemen Telkom. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.
Find full text
5
Amin, H. M. Asli. Awang Long gelar Pangeran Ario Senopati: Kiat-kiat pemimpin perlawanan daerah di Kutai menentang kekuasaan Inggris dan Belanda tahun 1844. 2nd ed. Samarinda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, 1998.
Find full text
6
Wahyudi. Bangkitnya pantai timur Jambi: Kiat Abdullah Hich, 10 tahun membangun Tanjung Jabung Timur, Jambi. Jakarta: Pamong Institute, 2011.
Find full text
7
Chia, David Soey Kie. Peringatan 50 tahun pelayanan Injil & HUT ke-71 Pdt. Dr. David Chia Soey Kie, M.Th. Jakarta: s.n., 2012.
Find full text
8
Husaini, M. A. Penelitian sistem training dan evaluasi untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KIA di Posyandu: Laporan akhir Proyek Penelitian KB-KES tahun 1988-1989. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan R.I., 1989.
Find full text
9
Naraha, Phillo D. Perjalanan Sultan Syaifudin dari Jailolo, Maluku Utara ke Kai, Maluku Tenggara dalam abad XVI tahun 1611: Laporan penelitian. Ambon: Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura, 2006.
Find full text
10
Ali, Mahrus. Mantan kiai NU membongkar praktek syirik, kiai, habib, dan Gus ahli bid'ah: Aji pengasih, jodoh, kesembuhan, kekebalan, nasib, pelaris, pangkat & jabatan dari A-Z : menangkal dahsyatnya kekuatan doa, dzikir, rajah & jimatnya si pembual yang mengaku tahu hal gaib. Surabaya: Laa Tasyuk! Press, 2009.
Find full textBook chapters on the topic "Kia Tahu"
1
Steinmann, Olaf, Antje Strohmaier, and Thomas Stützlel. "Tabu search vs. Random walk." In KI-97: Advances in Artificial Intelligence, 337–48. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/3540634932_27.
Full text
2
Amin, Mohamed M. "Neurodegenerative Disorders." In Advances in Medical Diagnosis, Treatment, and Care, 195–216. IGI Global, 2019. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-5282-6.ch009.
Full textAbstract:
Neurodegenerative diseases (NDs) are characterized by specific dysfunction and damage of neurons related to pathologically changed proteins that deposit in the patient brain but also in peripheral organs. These proteins can be used for therapy or used as biomarkers. Except for a plethora of alterations revealed for dissimilar neurodegeneration-related proteins, amyloid-β, prion protein, TAR DNA-binding protein 43 (TDP-43, transactive response DNA binding protein 43 kDa), tau and α-synuclein, or fused in sarcoma protein (FUS), molecular classification of NDs depend on the full morphological assessment of protein deposits, their spreading in the brain, and their correspondence to clinical signs with specific genetic modifications. The current chapter represents the etiology of neurodegeneration, classification of NDs, concentrating on the maximum applicable biochemical and anatomical characteristics and most imperative NDs.
3
Khalid, Saifullah. "Application of Adaptive Tabu Search Algorithm in Hybrid Power Filter and Shunt Active Power Filters." In Sustaining Power Resources through Energy Optimization and Engineering, 276–308. IGI Global, 2016. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-9755-3.ch012.
Full textAbstract:
A novel hybrid series active power filter to eliminate harmonics and compensate reactive power is presented and analyzed. The proposed active compensation technique is based on a hybrid series active filter using ATS algorithm in the conventional Sinusoidal Fryze voltage (SFV) control technique. This chapter discusses the comparative performances of conventional Sinusoidal Fryze voltage control strategy and ATS-optimized controllers. ATS algorithm has been used to obtain the optimum value of Kp and Ki. Analysis of the hybrid series active power filter system under non-linear load condition and its impact on the performance of the controllers is evaluated. MATLAB/Simulink results and Total harmonic distortion (THD) shows the practical viability of the controller for hybrid series active power filter to provide harmonic isolation of non-linear loads and to comply with IEEE 519 recommended harmonic standards. The ATS-optimized controller has been attempted for shunt active power filter too, and its performance has also been discussed in brief.
Conference papers on the topic "Kia Tahu"
1
Diogenes. "Aspek Hukum yang Harus Diperhatikan dalam Membangun Bandar Antariksa." In Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa I. Bogor: In Media, 2017. http://dx.doi.org/10.30536/p.sinaskpa.i.7.
Full textAbstract:
Rencana pembangunan bandar antariksa di Indonesia dewasa ini cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan Pasal 1, definisi bandar antariksa adalah kawasan di daratan yang dipergunakan sebagai landasan dan/atau peluncuran wahana antariksa yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan serta fasilitas penunjang lainnya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa serta alternatif pemilihan lokasi bandar antariksa, termasuk kawasan di sekelilingnya wajib memperhatikan kepentingan nasional dari segala aspek baik teknis maupun non-teknis. Salah satu aspek non-teknis adalah aspek hukum, yaitu bagaimana aspek hukum diperhatikan dalam membangun bandar antariksa dan alternatif pemilihan lokasi bandar antariksa di Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara dan di Pulau Biak di Provinsi Papua. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif normatif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui diskusi langsung dengan pakar yang berkompeten dibidang hukum khususnya hukum antariksa. Sedangkan data sekunder melalui studi pustaka dari berbagai referensi tentang aspek hukum peraturan perundang-undang baik dilingkup nasional maupun local atau daerah. Hasil kajian ini adalah bahwa Undang-undang No. 21 tahun 2013 Tentang Keantariksaan, yaitu Pasal 44 - 50 mengenai bandar antariksa dan Draft Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040. Kedua ketentuan hukum tersebut hanya memuat ketentuan umum saja, oleh karena itu kita harus merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Undangundang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan banyak peraturan perundangan lainnya. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang sudah memiliki tanah di Pulau Biak dengan Hak Pakai. Oleh karena itu secara hukum menurut Undang-undang Pokok-pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, menurut Pasal 41 UU Agraria dan Pasal 39 PP No. 40 demi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap tanah tersebut, Lapan dapat menggunakannya sesuai dengan peruntukannya untuk lokasi bandar antariksa.
2
Baraba, Ridwan. "Efikasi Diri Dan Sikap Pada Intensi Berwirausaha (Studi pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo)." In SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER 2020 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER. UM Jember Press, 2021. http://dx.doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5178.
Full textAbstract:
Kondisi perekonomian yang kian tidak menentu berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan baik sector formal ataupun informal semakin berkurang disisi lain angkatan kerja semakin pesat pula pertumbuhannya hal ini menuntut dibukanya lebih luas lagi lapangan pekerjaan yang ada secara mandiri dalam bentuk kegiatan wirausaha. Generasi muda diantaranya mahasiswa memiliki beban untuk merencanakan berwirausaha sejak dini. Minat berwirausaha harus ditumbuh kembangkan sejak dini agar kedepan lebih siap membuka suatu usaha baru. Banyak hal yang bisa menjadi pengaruh menumbuhkan minat berwirausaha pada diri mahasiswa diantaranya sikap dan efikasi diri. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh efikasi diri dan sikap terhadap intensi berwirausaha pada mahasiswa Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester V tahun akademik 2020/2021 yang telah menempuh matakuliah Entrepreneurship and Business Planning sebanyak 169 orang, jumlah sampel yang diambil yaitu 120 responden berdasarkan rumus slovin.. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tekhnik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan alternatif pilihan jawaban menggunakan skala Likert yang terdiri dari lima pilihan jawaban. Kuesioner telah diuji cobakan dan telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan program SPSS 25.0. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan Efikasi diri secara parsial berpengaruh positif terhadap intensitas berwirausaha meskipun tidak signifikan begitu juga Sikap secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Intensi Berwirausaha.
3
Uchiyama, T., M. Matsumoto, N. Narahara, H. Tanaka, N. Kobayashi, and T. Maekawa. "EFFECT OF VENOUS STASIS ON THE RELEASE OF VON WILLEERAND FACTOR ANTIGEN (VWF:AG) AND PLASMINOGEN ACTIVATOR (PA) IN PATIENTS WITH THROMBOEMBOLISM." In XIth International Congress on Thrombosis and Haemostasis. Schattauer GmbH, 1987. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1644432.
Full textAbstract:
Plasma levels of vWF:Ag and PA (both activity and antigen) present in the venous blood were studied in 114 patients with arterial thromboembolic disease and 30 age matched healthy individuals. In 29 cases of the patient group (patients) and 7 cases of the control group (controls), turnover of intravenously injected 1-125-fibrinogen was studied. Venous blood was obtained from the antecubital vein of subjects before and after 5 minutes0' of venous occlusion. vWF:Ag was determined by electroimmunodiffusion (Laurell0's method). PA activity was measured by the method of Campbell et al, and PA antigen was assayed by ELISA kit purchased from BioPool Co. And the following results were obtained : 1) Mean plasma level of vWF:Ag was significantly higher (p<0.001) and mean plasma level of PA activity was significantly lower (p<0.05) in patients than in controls both before and after the venous occlusion. 2) Mean plasma level of PA antigen was significantly higher (p<0.01) in patients (mean+SD; 4.05j±1.58 ng/ml) than in controls (2.95±1.11 ng/ml) before the venous occlusion. The mean specific acitivity of PA was significantly lower (p<0.01) in patients than in controls both before and after the venous occlusion. 3) Plasma half life (T/2) of fibrinogen was significantly shorter (p<0.001) and catabolic flux (J3X) of fibrinogen was significantly higher (p<0.001) in patients tahn in controls. 4) Significant relationship was observed between T/2 of fibrinogen and plasma levels of vWF:Ag before and after the venous occlusion, PA activities after the occlusion, and levels of PA antigen before the occlusion. 5) Significant relationship was also observed between J3X of fibrinogen and plasma levels of vWF:Ag before and after the verous occlusion, PA activities after the occlusion, and levels of PA antigen before the occlusion. These results suggests that the changes in endothelial cell function might be a common mechanism responsible for the abnormal findings in plasma levels of both vWF:Ag and PA and for the acceleration of fibrinogen metabolism.