To see the other types of publications on this topic, follow the link: Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat.
Journal articles on the topic 'Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 49 journal articles for your research on the topic 'Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Safitri, Rani, and Syahril. "Kepuasan Kerja Pegawai Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat." Journal of Practice Learning and Educational Development 4, no. 1 (February 28, 2024): 61–65. http://dx.doi.org/10.58737/jpled.v4i1.261.
Full textAbstract:
Rani Safitri. 2024. Kepuasan Kerja Pegawai di Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sumtera Barat. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang.
Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan peneliti yang mengindikasikan kurangnya kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa puas pegawai dalam bekerja di Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sumatera Barat, dalam aspek: 1) menyenangi pekerjaan, 2) mencintai pekerjaan, 3) moral kerja, 4) kedisiplinan dan 5) prestasi kerja.
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini berjumlah 198 orang pegawai. Teknik pengambilan sampel dengan Proportionate Stratified Random Sampling yang berjumlah 68 oarang pegawai. instrumen penelitian menggunakan model Isaac dan William B Michael yang menggunakan alternatif jawaban Instrumen penelitian menggunakan model skala likert yang memiliki alternatif jawaban yaitu sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas dan sangat tidak puas. Angket telah diuji validitas dengan rho hitung 0,978 besar dari rho tabel 0,443 pada N= 20 taraf kepercayaan 5% diperoleh 30 item dinyatakan valid. Reliabilitas angket pada taraf kepercayaan 5% dengan rho hitung 0,978 besar dari rho tabel 0,443.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa puas pegawai dalam bekerja di Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sumatera Barat, dalam aspek: 1) menyenangi pekerjaan dengan skor rata-rata 4,3, 2) mencintai pekerjaan dengan skor rata-rata 4,2, 3) moral kerja dengan skor rata-rata 4,1, 4) kedisiplinan dengan skor rata-rata 4,1 dan 5) prestasi kerja dengan skor rata-rata 4,2. Secara keseluruhan kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat pada kategori puas dengan skor rata-rata 4,2.Walaupun demikian, sangat diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat untuk mempermudah memajukan organisasi.
2
Reflinda, Reflinda. "Peranan Kinerja Pegawai Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat." Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 8, no. 1 (April 2, 2024): 1–14. http://dx.doi.org/10.36057/jips.v8i1.649.
Full textAbstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kinerja Pegawai Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diinginkan oleh masayarakat, rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat, belum maksumalnya bagi staff PTSP dalam memahami dan menyadari terhadap tugasnya masing-masing, sehingga berdampak pada hasil kinerja yang tidak sesuai dengan standar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data dan informasi tentang kinerja pengawai pada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat, Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian TU, Kasubag, Staf Kanwil dan masyarakat dengan memakai teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa Kinerja pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dar segi kemampuan dan kepribadian para pegawai selaku pelayan publik selalu berusaha untuk bersikap baik dan berperilaku sopan serta berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ikhlas serta sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, kemudian juga motivasi dalam operasional pelayanan, para pegawai dituntut untuk semakin mempermudah masyarakat dalam mendapat pelayanan. Kendala yang dihadapi dalam kinerja pegawai pada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah seringnya pejabat yang terkait dalam penandatanganan berkas tidak berada di tempat, SDM serta tenaga professional yang kurang, dan jaringan yang terdapat pada unit PTSP, sehingga mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang professional di PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Kinerja Pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yaitu pegawai berusaha untuk selalu meningkatkan kemampuan seperti belajar dari pengalaman dan saling bertukar informasi dengan rekan sejawat dan menggunakan jaringan yang ada.
3
Yoviza, Yoviza. "PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH." Juripol 4, no. 2 (September 5, 2021): 387–99. http://dx.doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11169.
Full textAbstract:
Indonesia mengalami beberapa perubahan yaitu adanya perubahan sistem pemerintahan, hubungan antara pusat dan daerah serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam upaya untuk mengembangkan aparatur Negara yang mampu melayani masyarakat,pengembangan kepegawaian negara akan menjadi bagian penting dalam penciptaan “good governance capability”. Dengan berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut diperlukan adanya pengaturan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dan lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di Kantor Regional IV BKN. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kantor Regional VI BKN yang mempunyai wilayah kerja 4 propinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau telah melaksanakan proses pembinaan dan memfasilitasi terbentuknya BKD-BKD di daerah. Dalam Pasal 76 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkan Kepres No.62 Tahun 2001 yang menegaskan sebagian tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh BKN di daerah tetep dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian Negara yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4
Kinta, Vina Jamila. "PERANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT." JENTRE 1, no. 1 (December 18, 2020): 24–35. http://dx.doi.org/10.38075/jen.v1i1.10.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui kebutuhan tata kelola teknologi informasi (TI) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, (2) membuat tahapan rancangan tata kelola TI dengan kerangka kerja COBIT 4.1.Sehingga (3) menghasilkan rancangan dokumen tata kelola TI berisi kebijakan terkait kepemimpinan, struktur, dan proses-proses TI yang kritikal.Penelitian ini menggunakan metode pengembangan (Research and development) dengan standar/kerangka kerja (framework) COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology 4.1) dan perangkat pendukungnya.Metode analisis melalui wawancara semi terstruktur terhadap Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan kajian dokumen yang terkait dengan implementasi TI.Hasil dari penelitian ini dalam bentuk dokumen tata kelola TI yang berisi kebijakan terkait dengan kepemimpinan, struktur, dan proses-proses TI yang kritikal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinisi Sumatera Barat.
5
Rahimullaily, Rahimullaily, Heru Saputra, and Mustika Yani Putri. "Sistem Informasi Geografis (SIG) Pondok Pesantren di Sumatera Barat." Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN) 6, no. 2 (April 30, 2018): 100. http://dx.doi.org/10.26418/justin.v6i2.25417.
Full textAbstract:
Berdasarkan survei yang dilakukan pada Juli 2017 bahwa data yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat Tahun Pengajaran 2016/2017 berjumlah 211 lembaga. Saat ini informasi mengenai Pondok Pesantren terdapat pada website Education Management Informasion System (EMIS) dengan akses http://emispendis.kemenag.go.id. Namun dari website tersebut masyarakat hanya dapat informasi mengenai jumlah pondok pesantrennya saja sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana situasi lingkungan yang ada pada pondok pesantren baik itu berupa peta, nama, nomor telepon, foto dan informasi-informasi lainnya. Untuk itu dilakukan penelitian guna memberikan solusi bagi masyarakat dan juga pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat dalam melayani masyarakat terkait informasi pondok pesantren. Penelitian ini menghasilkan Sistem Informasi Geografis (SIG) pondok pesantren. Metode penelitian yang dilakukan yaitu pengamatan, mewawancarai dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kepala sub bagian Informasi dan Humas (INMAS) Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, penelitian laboratorium, dan penerapan Object Oriented Development Life Cycle (OODLC). SIG yang akan dibangun ini dikembangkan dengan kerangka website HTML, dengan bahasa pemrograman (Javascript dan PHP), MySql sebagai basis data dan Google Maps API.
6
Rifqi, M., Dietriech G. Bengen, and Victor P. H. Nikijuluw. "ARAHAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERIKANAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN PADANG PARIAMAN." Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia 9, no. 6 (March 17, 2017): 89. http://dx.doi.org/10.15578/jppi.9.6.2003.89-103.
Full textAbstract:
Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Melihat potensi yang ada, perubahan orientasi pembangunan dari pembangunan yang berbasis sumberdaya daratan (land based resources) kepada pembangunan yang berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan (marine and fisheries based resources) memungkinkan di Kabupaten Padang Pariaman.
7
Siswoyo, Bambang. "Ketersediaan Dan Konektivitas Angkutan Laut di Pulau Tertinggal di Wilayah Provinsi Sumatera Barat." Warta Penelitian Perhubungan 25, no. 2 (January 29, 2019): 129. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v25i2.713.
Full textAbstract:
Transportasi menjadi salah satu alat pemersatu dan pembuka jalan bagi kegiatan perekonomian, sehingga menjadikan daerah berkembang dan diperhitungkan dalam kegiatan perekonomian dan lain-lain. Untuk mendukung kelancaran peningkatan pelayanan angkutan laut sehingga aksesibilitas daerah-daerah yang tertinggal bisa berinteraksi dengan wilayah lain, maka dilakukan kajian ini. Kajian bermaksud menganalisis dan evaluasi ketersediaan angkutan laut yang melayani pada daerah tertinggal di Propinsi Sumatera Barat, sedangkan tujuan kajian adalah strategi peningkatan pelayanan angkutan laut pada daerah tertinggal di Propinsi Sumatera Barat. Hasil yang diharapkan dari kajian ini strategi peningkatan pelayanan angkutan laut pada daerah tertinggal di Pulau Sumatera. Dengan analisis konektivitas sampai pada iterasi ke-3 dihasilkan bahwa total keterhubungan tertinggi mencapai 70 ada di Padang, Pulau Sipora dan Pulau Pagai Utara ke pulau-pulau yang merupakan ibukota kecamatan, di kabupaten Mentawai. Selanjutnya disusul Pulau Pagai Selatan dan Pulau Siberut mencapai 57. Untuk nilai konektifitas total keterhubungan dengan nilai konektifitas tertinggi mencapai 56 ada di Padang, Pulau Sipora, dan Pulau Pagai Utara ke pulau-pulau yang merupakan ibukota kecamatan, di kabupaten Mentawai. Selanjutnya disusul Pulau Siberut dan Pulau Pagai Selatan mencapai 48, dari total nilai konektifitas 264.
8
Sanusi, Asri, Asmaul Husna, Eka Wulandari Surbakti, and Mifta Fathu Azmi. "Strategi Pemasaran Produk Paket Pos Kilat Khusus Pada PT. Pos Indonesia." BISMA Cendekia 1, no. 2 (January 31, 2021): 41–45. http://dx.doi.org/10.56473/bisma.v1i2.10.
Full textAbstract:
Langkah-langkah Penerapan Strategi Pemasaran melalui: Segmentasi Pasar (Market Segmentation), Penetapan Target Pasar (Market Targeting), Diferensiasi dan Posisi Pasar (Differentiation & Positioning). Penelitian dilaksanakan pada kantor Pos Medan, di jalan Pos No1 Kesawan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Jenis data penelitian melalui data primer dan data sekunder. Sumber data dari Internal dan Eksternal. Metode Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Metode Analsisi dilakukan melalui analisis data sebelum dilapangan dan analisis data dilapangan. Hasil penelitian diperoleh data bahwa segmentasi pasar dikantor Pos memiliki wilayah penjualan mencakup 33 wilayah dikotamadya di propinsi Sumatera Utara yang mudah terjangkau oleh masyarakat, dalam mencapai kantor pos dan membeli produk layanan yang diberikan. Kantor pos juga bekerjasama dengan pebisnis besar dan pebisnis kecil. Penetapan Targeting Pasar yaitu pembisnis dalam bidang perbankan, telekomunikasi, asuransi, multifinance, penerbit dan percetakan. Sedangkan Positioning kantor pos memberikan keuntungan para pembisnis dalam pengiriman dokumen dan paket, melalui harga sepesial. Saran yang diberikan dalam Strategi Pemasaran, diharapkan lebih menekankan keaktifan dibagian pemasaran dalam memperluas pangsapasar dan membangun kerjasama melalui online. Selain itu, perlunya survei konsumen pada setiap tahunnya.
9
Martadona, Ilham, and Angelia Leovita. "PERANAN KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT." TATALOKA 21, no. 2 (May 28, 2019): 328. http://dx.doi.org/10.14710/tataloka.21.2.328-334.
Full textAbstract:
The food crops sub-sector contributes the second largest to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP), following the subsector of plantation crops. A number of food crops undergo suplus production, is expected to contribute to economic development in the region of West Sumatra Province. The purpose of this study is to analyze food crops commodities as a pre-eminent commodity in every region of West Sumatra Province and analyzing the role of each of the leading commodities to the economic development of West Sumatra Province.Location Quotient (LQ) is used to obtain competitive commodities and analysis of surplus production (SP) was used to analyze how much the role of the main commodity to economic development. The results showed the superior commodities of food crops are corn, rice paddy, and sweet potato. Main commodity of paddy rice field has the most development area in West Sumatera Province. Main commodity of corn is commodity which has the biggest role to economic development in West Sumatera Province.
10
Siregar, Farid Hidayat, Mappeaty Nyorong, and Nuraini Nuraini. "Evaluasi Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Petugas Palang Merah Indonesia Dalam Tanggap Darurat Bencana Di Provinsi Sumatera Utara." JURNAL SOCIAL LIBRARY 2, no. 3 (November 29, 2022): 111–17. http://dx.doi.org/10.51849/sl.v2i3.112.
Full textAbstract:
Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, yang meliputi pencegahan, penjinakan (mitigasi), penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, baik sebelum maupun sesudah bencana terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepemimpinan terhadap kinerja petugas Palang Merah Indonesia di Provinsi Sumatera Utara dalam tanggap darurat bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study yang dilaksanakan di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Sumatera Utara, yang berlangsung dari bulan Maret sampai April 2021. Populasi penelitian ini terdiri dari 36 pengurus PMI di Sumatera Utara. Propinsi. Data survei dianalisis menggunakan uji Chi Square dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh peran katalisator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara (p = 0,010), ada pengaruh peran fasilitator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan pada kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara dengan nilai (p). = 0,042), ada pengaruh peran penghubung sumber dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI tanggap darurat bencana di Sumatera Utara (p = 0,010)
11
Setiawan, Boy, Junaidi Junaidi, and Ahmad Junaidi. "Analisa Perubahan Garis Pantai di Wilayah Pantai Antara Muara Batang Air Dingin dan Muara Batang Anai Provinsi Sumatera Barat." Jurnal Civronlit Unbari 5, no. 1 (April 6, 2020): 9. http://dx.doi.org/10.33087/civronlit.v5i1.61.
Full textAbstract:
Garis pantai antara Muara Batang Air Dingin dengan Muara Batang Anai terletak sebagian di kota padang dan sebagian di Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Sebelum tahun 2012 terjadi abrasi, hempasan ombak pada saat terjadi badai, dapat mencapai rumah-rumah penduduk. Pada tahun 2012, Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Propinsi Sumatera Barat membangun groin untuk menanggulangi abrasi. Untuk mengetahui dampak dibangun groin ini, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa perubahan garis pantai di wilayah pantai antara muara Batang Air Dingin dan muara Batang Anai. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui posisi akresi dan abrasi sepanjang garis pantai di tempat penelitian serta membuat simulasi arah gelombang sehingga dapat diketahui arah laju partikel (sedimen) akibat adanya bangunan pengaman pantai. Untuk membuat simulasi perubahan garis pantai, penulis menggunakan software GENESIS. Dari penelitian ini diketahui bahwa pada lokasi yang telah dibangun groin, terjadi akresi di sepanjang lokasi pantai tempat penelitian. Pertambahan garis pantai mencapai 25 m dan laju akresi mencapai 4,2 meter/tahun. Pada daerah yang belum dibangun groin, terjadi abrasi akibat pengaruh berkurangnya pasokan sedimen karena telah ditangkap oleh groin yang berada pada sisi kirinya. Laju abrasi pertahun adalah 1,2 m/thn yang berada di lokasi pasie jambak Kota Padang. Berdasarkan simulasi Genesis 10 tahun kedepan dari tahun 2017. Terjadi pergerakan sedimen yang bergerak dari kiri kekanan saat pengamat menghadap kelaut. Pemasangan groin yang efektif dalam memajukan garis pantai, namun berdampak negatif pada daerah yang belum dibangun groin seperti mundurnya garis pantai akibat berkurangnya pasokan sedimen.
12
Hamdani, Hamdani. "PENETAPAN TANAH HAK GUNA USAHA SEBAGAI OBJEK TANAH TERLANTAR (STUDI PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT)." UNES Journal of Swara Justisia 6, no. 1 (April 13, 2022): 74–84. http://dx.doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.246.
Full textAbstract:
Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal orang dan tanah juga menyediakan mata pencaharian bagi mereka. Masalah tanah terlantar merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah karena pemerintah dapat mengalihkan fungsi atau memanfaatkan tanah terlantar dari Hak Guna Usaha. Pelepasan tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis dan juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama, bagaimana proses penetapan hak guna tanah menjadi tanah terlantar di Sumatera Barat? Kedua, apa akibat hukum yang terjadi dalam penetapan HGU menjadi tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat? Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu melakukan deskripsi hasil penelitian dengan data selengkap dan sedetail mungkin. Selanjutnya, analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan hukum dan teori yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses penetapan Hak Guna Usaha menjadi Tanah Terlantar di Sumatera Barat yaitu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah Terlantar, adalah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. evaluasi Kawasan Terlantar; B. peringatan Kawasan Terlantar; dan C. penetapan Kawasan Terlantar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. (2) Akibat hukum yang terjadi dalam penetapan HGU menjadi tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yaitu tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, tanah terlantar dapat dimanfaatkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan negara dalam mensukseskan reforma agraria, program strategis negara dan cadangan negara. dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas pertimbangan teknis Tim Nasional.
13
Siregar, Farid Hidayat. "Pengaruh Kinerja Terhadap Petugas Palang Merah Indonesia Dalam Tanggap Darurat Bencana." JURNAL KEBIDANAN, KEPERAWATAN DAN KESEHATAN (BIKES) 1, no. 3 (March 28, 2022): 93–99. http://dx.doi.org/10.51849/j-bikes.v1i3.16.
Full textAbstract:
Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, yang meliputi pencegahan, penjinakan (mitigasi), penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, baik sebelum maupun sesudah bencana terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepemimpinan terhadap kinerja petugas Palang Merah Indonesia di Provinsi Sumatera Utara dalam tanggap darurat bencana.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study yang dilaksanakan di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Sumatera Utara, yang berlangsung dari bulan Maret sampai April 2021. Populasi penelitian ini terdiri dari 36 pengurus PMI di Sumatera Utara. Propinsi. Data survei dianalisis menggunakan uji Chi Square dan regresi logistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh peran katalisator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara (p = 0,010), ada pengaruh peran fasilitator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan pada kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara dengan nilai (p). = 0,042), ada pengaruh peran penghubung sumber dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI tanggap darurat bencana di Sumatera Utara (p = 0,010)
14
Gusman, Delfina, Alsyam Alsyam, and Didi Nazmi. "Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019." UIR Law Review 5, no. 2 (October 25, 2021): 68–79. http://dx.doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365.
Full textAbstract:
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setiap daerah memiliki peran yang penting dalam hal harmonisasi peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Harmonisasi hukum menjadi suatu upaya untuk menciptakan suatu keselarasan, kesesuaian serta kecocokan hingga keseimbangan terhadap norma-norma hukum. Salah satu instansi yang memiliki peran ini adalah Kementerian Hukum dan HAM hingga setiap daerah.Hasil penelitian bahwa Dalam kaitannya dengan Tugas dan fungsi Kanwil bahwa pada dasarnya tugas dan fungsi Kanwil dalam penyusunan peraturan daerah sudah sejalan dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hanya terbatas dan pasif menunggu pemerintah daerah maupun DPRD mengikutsertakan. Dalam upaya meningkatkan peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyusunan peraturan daerah perlu disusun suatu aturan untuk pelaksanaan yang mengatur secara rinci mekanisme penyusunan peraturan daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD maupun Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya payung hukum yang komprehensif diharapkan dapat mendorong optimalisasi penyusunan peraturan Daerah yang berkualitas.
15
Dewi, Erlin Andayani, and Tjipto Prastowo. "STUDI SEISMISITAS MELALUI PENENTUAN PARAMETER a-VALUE DAN b-VALUE DI WILAYAH SUMATERA BARAT." Inovasi Fisika Indonesia 10, no. 2 (July 5, 2021): 48–58. http://dx.doi.org/10.26740/ifi.v10n2.p48-58.
Full textAbstract:
Abstrak
Studi kegempaan dan analisis potensi bahaya bencana seismik di Sumatera Barat dilaksanakan dengan menentukan parameter a-value dan b-value di wilayah tersebut. Kedua parameter ini mendiskripsikan seismisitas dan akumulasi stres pada batuan bawah permukaan. Penentuan kedua parameter ini melalui hukum Gutenberg-Richter dalam bentuk relasi frekuensi-magnitudo adalah penting untuk analisis pemetaan wilayah rawan bencana gempa. Kedua parameter ditentukan dengan menggunakan metode least square dan maximum likelihood dengan memanfaatkan data sekunder dari USGS (http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/). Data penelitian ini adalah 1374 kejadian dengan kedalaman sampai 270,1 km dan variasi magnitudo antara selama kurun waktu 2007-2019. Penentuan a-value dan b-value dengan metode maximum likelihood ditemukan lebih reliabel dan akurat daripada least square. Hal ini karena data filtering dilakukan sebelum proses pengolahan data. Hasil pemrosesan data dengan metode maximum likelihood adalah persamaan empiris, di mana a-value = 5,28 dan b-value = 0,65 dengan adalah frekuensi kumulatif gempa, adalah magnitudo yang lebih besar dari yaitu ‘magnitude of completeness’ (magnitudo terkecil untuk keberlakuan hukum Gutenberg-Richter). Variasi spasial b-value dan a-value berhasil merekonstruksi 2 gempa besar di Sumatera Barat dengan pada tahun 2007 dan 2010. Dengan bantuan aplikasi ZMAP6,0 hasil perhitungan b-value = 0,65±0,01, a-value = 5,28 dan a-value (annual) = 4,17 menunjukkan bahwa Propinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang rentan mengalami gempa besar karena tingkat stres mekanik batuan yang relatif tinggi, terutama wilayah barat daya. Hal ini dipicu aktivitas sesar Sumatra dan zona subduksi yang mendominasi seismisitas wilayah Sumatera Barat. Temuan lain adalah mayoritas kedalaman sumber gempa kurang dari km.
Kata Kunci: seismisitas, Sumatera Barat, bencana seismik, a-value, b-value, hukum Gutenberg-Richter
Abstract
Earthquake studies in West Sumatera, were carried out by determining seismic parameters a-value and b-value. These parameters describe seismicity rate and stress accumulated in subsurface rocks. Determination of these parameters by the Gutenberg-Richter law using frequency-magnitude distribution is important for mapping vulnerable areas to seismic threats. The parameters were calculated by the least square and maximum likelihood methods using secondary data from USGS at http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/. The datasets included 1374 events with depths varying to 270.1 km and sizes of during 2007-2019. Estimation of a-value and b-value using maximum likelihood was found more reliable and accurate because data filtering before processing. The result is given in the empirical equation , where a-value = 5.28 and b-value = 0.65 and is the frequency, is magnitudes greater than ‘magnitude of completeness’ (the lower end of magnitudes where the equation remains valid). The spatial variations of b-value and a-value demonstrated 2 large past events with in Sumatera Barat in 2007 and 2010. Using ZMAP6,0 it was found that b-value is 0,65±0,01, a-value is 5,28 and a-value (annual) is 4,17 describing vulnerabilities of Sumatera Barat to large earthquake threats due to a high level of stress accumulated in subsurface rocks, in particular in the south-west region. This is caused by the dominance of subduction-zone processes over the Great Sumatran fault activity in characterising seismicity in the region of interest. In addition, the majority of events were sourced at shallow depths of 70 km below the surface.
Keywords: seismicity, West Sumatera, seismic hazard, a-value, b-value, Gutenberg-Richter law
16
Sudono, Irfan, Widya Utami, and Santi Lestari. "Pengelompokan Produksi Padi Nasional dengan Pendekatan Data Mining Konsep K-Means." Jurnal Irigasi 8, no. 2 (October 28, 2016): 72. http://dx.doi.org/10.31028/ji.v8.i2.72-89.
Full textAbstract:
Salah satu indikator dari ketahanan pangan nasional adalah produksi beras yang dihasilkan dari luas areal panen seluruh daerah irigasi. Kebijakan yang mempengaruhinya adalah peraturan/perundangan dan perubahan lingkungan strategis, yang keduanya bersinergi dalam bentuk sistem irigasi. Studi JICA-FIDP 1993 mengindikasikan perkembangan luas area irigasi akan berpindah ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Maluku-Papua, namun rekaman data produksi 20 tahun terakhir pada wilayah tersebut masih rendah. Kajian ini bertujuan untuk mencari solusi atas harapan peningkatan produksi beras dengan menganalisis daerah mana saja yang mempunyai potensi peningkatan atau percepatan produksi. Pendekatan data Mining Konsep K-means menjadi metode dalam menganalisis pengelompokan propinsi pada produksi padi Nasional, analisis tersebut berdasarkan rekaman data produksi padi dari tahun 1993 sampai dengan 2012 atau selama 20 tahun dari 33 Propinsi di seluruh Indonesia, dengan objek pengamatan pada rata-rata produksi terhadap peningkatan produksi (slope/kemiringan) dan perkiraan (forecast) produksi tahun 2013. Berdasarkan simulasi hasil optimasi dengan K-Means didapatkan urutan pengembangan produksi padi yang terdiri dari enam kelompok. Produksi tertinggi padi nasional masih di dominasi oleh Pulau Jawa dan Bali (kelompok 1), artinya pengembangan pada wilayah ini memanfaatkan potensi seoptimal mungkin dan diperlukan upaya lebih untuk mempertahankan luas area dengan mencegah alih fungsi lahan, namun karena keterbatasan lahan (potensi pengembangan hanya 62000 Ha), maka pengembangan area irigasi lebih rasional diprioritaskan pada kelompok 2 yaitu Wilayah Sulawesi, NTB, dan Sumatera Barat. Simulasi hasil optimasi tersebut sudah mengakomodir riwayat produksi pada dimensi masa lampau, saat ini dan perkiraan produksi mendatang berdasarkan peningkatan yang terjadi.
17
., Nursyahid. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SUMATERA BARAT." UNES Journal of Swara Justisia 4, no. 1 (April 29, 2020): 81. http://dx.doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.152.
Full textAbstract:
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah merupakan pengakuan atau imbalan yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil karya intelektualnya. Perlindungan atas merek pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan curang adalah perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan. Untuk melindungi hak atas merek, maka pemelik merek harus mendaftarkan mereknya menurut peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam prakteknya tidak seperti yang diharapkan karena pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Barat belum menyadari betapa pentingnya pendaftaran merek dagang atau jasa, dan yang didapat dari pendaftaran merek dagang tersebut. Hal ini dapat dilihat belum optimalnya pendaftaran merek untuk dimintakan perlindungannya oleh pelaku usaha melalui Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimanakah perlindungan hukum pemilik merek terdaftar bagi UMKM di Sumatera Barat, dan apa kendala-kendala yang dihadapi UMKM sebagai pemilik merek terdaftar dalam memperoleh perlindungan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis,yaitu hanya menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi UMKM dalam perlindungan merek terdaftar di Sumatera Barat. Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Bagi UMKM di Sumatera Barat adalah hanya diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya, agar merek tersebut tidak ditiru oleh orang lain, dan sebagai alat bukti otentik bila terjadi pelanggaran hak atas merek serta sebagai pengawasan bagi aparat penegak hukum. Sedangkan kendala yang dihadapi UMKM sebagai pemilik merek terdaftar dalam memperoleh perlindungan hukum adalah lamanya waktu penyelesaian sertifikat merek oleh Dirjen KI, biaya pendaftaran merek mahal/tinggi, dan jaringan SIMPAKI untuk pendaftaran merek sering terkendala serta kurangnya sosialisasi tentang manfaat pendaftaran merek bagi UMKM.
18
', Mahmuzar, and Candra Jon Asmara. "Dualisme Administrasi Pemerintahan bagi Masyarakat di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu)." Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 14, no. 1 (January 1, 2015): 10. http://dx.doi.org/10.35967/jipn.v14i1.6171.
Full textAbstract:
Pemekaran wilayah marak ketika disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Pada awal kemerdekaan Indonesia hanya memiliki 8 provinsi, yaitu Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Sekarang terdapat 34 Provinsi dan 524 Kabupaten/Kota. Faktor penyebab terjadinya dualisme administrasi pemerintahan adalah konflik tapal batas pada era otonomi daerah di Propinsi Riau, khususnya antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu adalah, ketidak jelasan titik koordinat tapal batas, kebijakan dan praktek administrasi pemerintah yang keliru, kepentingan pemilik modal, dan kepentingan poitik. Konflik tapal batas tersebut berdampak terhadap status kependudukan masyarakat yang menjadi dwi administrasi, hak pilih masyarakat sebagian menjadi hilang, dan konflik horizontal dan sesama aparatur pemerintah.Kebijakan yang ditetapkan dalam pemekaran wilayah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau perlu mengkaji berbagai aspek, sehingga tidak memunculkan konflik pasca pemekaran wilayah. Para pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan mampu mewujudkan persatuan masyarakat, dan mendahulukan kepentingan masyarakat dari kepentingan-kepentingan lainnya, sehingga dualisme administrasi pemerintahan dapat dihindari dan adanya staus kependudukan yang jelas bagi masyarakat yang ada di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, terutama 5 desa yang menjadi permasalahan di kawasan tapal batas tersebut.
19
Raharjo, Purnomo, June Mellawati, and Yarianto SBS. "Analisis Supposed Capable Fault Sebagai Data Dukung Rencana Tapak PLTN Bojonegara, Propinsi Banten." Jurnal Pengembangan Energi Nuklir 18, no. 1 (October 20, 2016): 39. http://dx.doi.org/10.17146/jpen.2016.18.1.2857.
Full textAbstract:
ANALISIS SUPPOSED CAPABLE FAULT SEBAGAI DATA DUKUNG RENCANA TAPAK PLTN BOJONEGARA, PROPINSI BANTEN. Lokasi sesar dan daerah beradius 150 km dari garis sesar atau zona sesar merupakan daerah yang tertolak atau dihindari dalam pemilihan daerah tapak interes PLTN. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi keberadaan sesar permukaan atau sesar kapabel di lokasi tapak PLTN. Metodologi penelitian meliputi interpretasistruktur sesar, analisis seismik refleksi di darat dan laut, analisis seismotektonik, dan menentukan daerah terbebas bahaya pensesaran permukaan. Wilayah studi regional, yaitu radius 150 km dari daerah interes, mencakup Propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan (sebagian Lampung). Hasil interpretasi citra landsat, struktur sesar memperlihatkan pola yang berarah timur laut - barat daya yang diwakili oleh Sesar Cimandiri, barat laut – tenggara yang diwakili oleh Sesar Citandui, Sesar Baribis, Sesar Tangkuban Perahu. Pola sesar yang berarah timur laut – barat daya diperkirakan merupakan pola struktur mendatar sinistral (left lateral faults), dan pola sesar yang berarah barat laut – tenggara merupakan sesar mendatar dekstral (right lateral faults). Berdasarkan data seismik di darat, sesar yang menembus sampai Formasi Cisubuh dikategorikan sebagai Supposed Capable Fault. Analisis sekuen stratigrafi seismik laut dikorelasikan dengan satuan umur pengendapan pada Zaman Plistosen, dimana terbagi dalam QT (Batas Tersier dan Plistosen Awal), Q1 (Batas Plistosen Awal dan Plistosen Tengah), dan Q2 (Batas Plistosen Tengah dan Plistosen Akhir), suppose capable fault menembus sekuen Plistosen awal hingga akhir. Hasil analisis seismotektonik terdapat sesar kapabel diperkirakan (supposed capable fault).Keywords: Sesar Permukaan, Tapak PLTN, Bojonegara
20
Zulhendra, Zulhendra, and Bunga Riska Amalia. "SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PEGAWAI PADA WILAYAH PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI SUMATERA BARAT." Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang 2, no. 1 (April 23, 2022): 34–41. http://dx.doi.org/10.31933/jaaip.v2i1.547.
Full textAbstract:
Di era digitalisasi ini, banyak kegiatan yang memanfaatkan penggunaan teknologi berbasis komputer. Penggunaan teknologi komputerisasi ini sangat memudahkan manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan termasuk dalam hal penggajian. Perusahaan membutuhkan suatu sistem pengolahan data informasi yang mendukung, dalam hal ini yang dimaksud adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi harus dilaksanakan dengan seefektif mungin demi memudahkan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat proses pencatatan gaji dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran (bendahara gaji). Adapun dalam menetukan besaran gaji ditentuka oleh dua komponen yaitu penambah gaji dan pengurang gaji. Perhitungan gaji pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran (bagian bendahara gaji). Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan, bendahara gaji menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu aplikasikeuangan satuan kerja yang digunakan untuk menyusun daftar pembayaranbelanja pegawai PNS. Aplikasi ini telah sekaligus menghitung gaji bersih dan pajak terutangnya. Prosedur pembayaran gaji pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat merupakan tugas dari bagian keuangan. Daftar gaji yang sudah disusun oleh bendahara gaji akan diberikan kepada Operator SPM untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar). SPM yang sudah jadi tersebut akan diteliti oleh PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) dan diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara). Setelah disetujui oleh KPPN maka akan terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam hal pembayaran gaji. Selanjutnya fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan. Fungsi keuangan mentransfer uang tersebut ke bank lalu oleh pihak bank uang tersebut akan ditransfer ke masing-masing rekening pegawai.
21
Zulhendra and Bunga Riska Amalia. "Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Pada Wilayah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat." Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang 2, no. 1 (April 23, 2022): 34–41. http://dx.doi.org/10.31933/dttnxx77.
Full textAbstract:
Di era digitalisasi ini, banyak kegiatan yang memanfaatkan penggunaan teknologi berbasis komputer. Penggunaan teknologi komputerisasi ini sangat memudahkan manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan termasuk dalam hal penggajian. Perusahaan membutuhkan suatu sistem pengolahan data informasi yang mendukung, dalam hal ini yang dimaksud adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi harus dilaksanakan dengan seefektif mungin demi memudahkan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat proses pencatatan gaji dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran (bendahara gaji). Adapun dalam menetukan besaran gaji ditentuka oleh dua komponen yaitu penambah gaji dan pengurang gaji. Perhitungan gaji pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran (bagian bendahara gaji). Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan, bendahara gaji menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu aplikasikeuangan satuan kerja yang digunakan untuk menyusun daftar pembayaranbelanja pegawai PNS. Aplikasi ini telah sekaligus menghitung gaji bersih dan pajak terutangnya. Prosedur pembayaran gaji pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat merupakan tugas dari bagian keuangan. Daftar gaji yang sudah disusun oleh bendahara gaji akan diberikan kepada Operator SPM untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar). SPM yang sudah jadi tersebut akan diteliti oleh PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) dan diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara). Setelah disetujui oleh KPPN maka akan terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam hal pembayaran gaji. Selanjutnya fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan. Fungsi keuangan mentransfer uang tersebut ke bank lalu oleh pihak bank uang tersebut akan ditransfer ke masing-masing rekening pegawai.
22
Elviyanti, Elviyanti. "KONSEP PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI NAGARI MUARO KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT." UNES Journal of Scientech Research 3, no. 2 (December 31, 2018): 175. http://dx.doi.org/10.31933/ujsr.3.2.175-189.2018.
Full textAbstract:
Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SK Bupati Sijunjung No. 188.45/521/KPTS-BPT-2014, tanggal 13 Oktober 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan luas 116,25 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki luas 313.080 Ha. Perbandingan antara lokasi lingkungan perumahan kumuh dengan luas administrasi kabupaten Sijunjung ternyata 37%. Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh akan menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman, dan lain sebagainya. Deleniasi yang diteliti adalah kawasan nagari Muaro kecamatan Sijunjung dengan luas 25,73 Ha. Nagari muaro merupakan ibukota kabupaten Sijunjung. Metoda yang digunakan adalah Metoda Deskriptif Analisis dengan pendekatan Tridaya yaitu normatif, partisipatif dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan solusi kepada Pemerintah dan stake holder agar berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten Sijunjung. Hasil penelitian ini adalah menentukan Prioritas Penanganan dan konsep Penanganan terhadap lingkungan permukiman kumuh yang menjadi Prioritas pertama.
23
Tuzzahra, Raudya, and Elva Rahmah. "Penggunaan Aplikasi E-Office dalam Pengelolaan Arsip Elektronik di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Sumatera Barat." Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan 8, no. 2 (March 14, 2020): 72. http://dx.doi.org/10.24036/109096-0934.
Full textAbstract:
AbstractThe purpose of this paper is to describe the process of creating a cultural literacy package in Kampung Batu Fishermen Village, Batang Arau, Padang Selatan, Padang City. This research uses a descriptive method. Data was collected through a literature review as well as direct observation and interviews with the Chairman of the RW, fishermen, and community leaders in Kampung Batu Fishermen Village located in RW II, Batang Arau Sub-District, Padang Selatan District, Padang City. Based on research that has been done can be concluded as follows. Making this information package is done through five stages. First, the culture of fishing communities in Kampung Batu Fishermen Village, Batang Arau, Padang Selatan, Padang City, among others: (1) Gender system; (2) Labor Agent-Fisherman Relations; (3) patterns of resource exploitation; (4) Social leadership. Secondly, the creation of a Culture literacy information package in Kampung Batu Fishermen Village, Batang Arau, South Padang, Padang City is carried out through five stages, namely: (1) Establishing the topic and type of information package packaging; (2) information gathering; (3) Analysis of the results of information gathering; (4) packaging information; (5) Evaluation of information packages. The explanation of the results of the manufacturing process is as follows: Determine the topic and type of information package packaging, the topic raised is Cultural Literacy in the Kampung Batu Fishermen Village, Batang Arau, South Padang, Padang City which is packaged in a printed information package; Information gathering is done by interview and direct observation to the Kampung Batu Fisherman Village. In addition, it is necessary to search the literature so that the data obtained for an information package becomes a product that presents true and relevant information; Analysis of the results of information gathering. From the information gathering, it is known that what is considered important as a cultural identity builder of fishing communities such as gender systems, patron-client relations, patterns of resource exploitation, and social leadership; Packaging information, done by presenting information that has been obtained from gathering information in the form of an information package; Evaluation of the information package is done by submitting a questionnaire to 10 respondents and it is known that 92.4% of respondents strongly agree that the cultural literacy information package is interesting, informative and has benefits for its users.Keywords: e-office, electronic archive.
24
Yasniwati, Yasniwati. "KONSEP PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERBASIS KEMITRAAN DI SUMATERA BARAT." UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (July 4, 2023): 534. http://dx.doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.367.
Full textAbstract:
Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki (recovery) ekonomi masyarakat. Pada akhir periode Orde Baru (1998) perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan drastis. Hal ini bisa dilihat dari angka kemiskinan. Jika pada tahun 1997 sebelum krisis moneter, angka kemiskinan di Indonesia hanya sekitar 11%, namun pada tahun 1998 telah meningkat drastis menjadi lebih dari 45%. Kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa ini merupakan masalah yang sangat kompleks. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan dengan cara mengubah mind set masyarakat melalui berbagai pendekatan pemberdayaan. Salah satunya adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf secara profesional dan produktif. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Data yang terdapat pada Subdit Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2022, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 52, 7 hektar, data tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari proses pendataan tanah wakaf secara manual di seluruh Indonesia, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan oleh tenaga KUA, kemudian direkapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota oleh kantor Kementerian Agama, dan seterusnya hingga tingkat nasional. Tanah wakaf seluas tersebut tersebar di 440,5 titik lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Begitupun dengan tanah wakaf di Sumatera Barat, peruntukkannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, sedangkan untuk kegiatan dibidang ekonomi masih sangat sedikit. Seperti tanah wakaf yang ada digunakan untuk pertanian dan peternakan bermitra dengan koperasi.
25
Ayudia, Fanny, Arfianingsih Dwi Putri, Ika Putri Ramadhani, and Amrina Amran. "Edukasi dan Pendampingan Pijat Bayi Terhadap Kenaikan Berat Badan Bayi Umur 1-3 Bulan." Jurnal Abdidas 3, no. 4 (August 11, 2022): 622–25. http://dx.doi.org/10.31004/abdidas.v3i4.667.
Full textAbstract:
Masa tumbuh kembang bayi merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis perkembangan seseorang yaitu usia 0-12 bulan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mengemukakan bahwa proporsi status gizi sangat kurus dan kurus pada balita sebesar 10,2%. Propinsi Sumatera Barat, prevalensi status gizi pada anak 0-59 bulan sebesar 3,51 % gizi buruk dan 15,42 % dengan gizi kurang (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019) .Prevalensi status gizi buruk di kota padang sebesar 3,07 %dan gizi kurang sebesar 18,47%. Jumlah gizi buruk terbanyak di kota padang terdapat di wilayah kerja puskesmas lubuk begalung sebanyak 11 orang dan dilanjutkan dengan wilayah kerja puskesmas andalas 7 orang (Dinkes Kota Padang, 2019). Salahsatu rangsangan dan stimulasi yang dianjurkan adalah pijat bayi. pijat bayi adalah bagian terapi sentuhan yang dilakukan pada bayi sehingga dapat memberikan jaminan adanya kontak tubuh berkelanjutan, mempertahankan rasa aman pada bayi dan mempererat tali kasih sayang orang tua dan bayi (Roesli, 2015). Pengabdian masyarakat dengan judul “Edukasi Pijat Bayi terhadap Kenaikan Berat Berat Badan Bayi Umur 1-3 Bulan Di PMB”, bertujuan untuk mengatasi permasalahan gizi dan stunting pada anak.
26
Daltim, Aridal Nova. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI SUMATERA BARAT." UNES Journal of Swara Justisia 5, no. 1 (April 30, 2021): 9. http://dx.doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.193.
Full textAbstract:
Civil servants have an important role to play in carrying out development tasks and services to the community, this is stated in Law No. 5 of 2014 concerning ASN. In carrying out its duties, a Civil Servant (PNS) cannot be separated from the shortcomings and strengths that he does, one example of violations committed by the State Civil Apparatus of the Agam National Land Agency with alleged cases of corruption and misuse of certificates of shop houses (shophouses), kiosks in Lubuk Basung Old Market.
The formulation of the problem in this research is, First, what is the legal protection for the State Civil Apparatus in providing services to the public at the ATR / BPN office of West Sumatra Province? Second, How is the effectiveness of the work of the State Civil Apparatus in public services at the West Sumatra Province ATR / BPN office?
The specification of this research is descriptive analysis. The method used in this thesis research is to use a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach, namely research in addition to looking at normative law also looks at the Legal Protection of State Civil Servants for public services in ATR / BPN West Sumatra Province.
Based on the results of the research, it shows that (1) Legal protection for the State Civil Apparatus in providing services to the public at the ATR / BPN office of West Sumatra Province is in fact still not optimal because reforming the bureaucracy aimed at increasing the efficiency and effectiveness of the bureaucracy has not been carried out properly and obligations the government provides protection has not been realized and protection has not been issued. So that in case of negligence or mistakes made by ASN, the government only orders the Government Inspectorate to make efforts to resolve the problem. (2) The effectiveness of the work of the State Civil Apparatus in public services at the ATR / BPN office of West Sumatra Province is still not effective at this time. This is because there are several problems that have occurred and have not been resolved properly. For example, this happened when an ASN was sentenced because of an error in the HGB Management Rights service and the ASN did not get legal assistance, the government only made efforts to resolve the Building Use Rights case.
27
Darminto, Yogi, Tien Yustini, and Juhaini Juhaini. "PENGARUH MINAT DAN MOTIVASI PENDIDIKAN TERHADAP PENGEMBANGAN SDM KANWIL DJBC SUMBAGBAR DENGAN KEBIJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING." Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) 28, no. 1 (April 23, 2023): 38–49. http://dx.doi.org/10.32767/jurmek.v28i1.1660.
Full textAbstract:
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif, Penelitian kuantitatif umumnya ditujukan untuk membuat generalisasi dari hasil analisis dan penelitiannya dapat di replikasi, Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, pengambilan sample menggunakan rumus Slovin Jumlah data sebanyak 194 responden yang diambil melalui kuisioner google form dengan menggunakan metode analisis data partial least square (PLS). Berdasarkan uji statistik, hasil penelitian menunjukan bahwa Minat dan Motivasi pendidikan berpengaruh terhadap pengembangan SDM pada Kanwil DJBC Sumbagbar, Minat pendidikan dan Motivasi pendidikan berpengaruh terhadap kebijakan pada Kanwil DJBC Sumbagbar, Kebijakan berpengaruh terhadap pengembangan SDM pegawai pada Kanwil DJBC Sumbagbar, serta Kebijakan juga menjadi mediasi antara variabel minat pendidikan terhadap pengembangan SDM pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Sumbagbar.
28
Rahman, Aulia, Ernita Arif, and Yuliandre Darwis. "Hubungan Iklim Komunikasi Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat." MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial 8, no. 1 (February 13, 2024): 49–59. http://dx.doi.org/10.30743/mkd.v8i1.8597.
Full textAbstract:
Good communication within an organization will create a harmonious work atmosphere and create work enthusiasm that encourages increased performance of organizational members. On the other hand, leadership factors can influence and move individuals in the organization to achieve maximum performance. This research aims to describe the organizational communication climate, leadership style and employee performance as well as to determine the relationship between the organizational communication climate and leadership style on the performance of employees of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs Religious Affairs, both partially and simultaneously. This research is quantitative research with a data collection instrument using a questionnaire distributed to 58 respondents, namely employees of the Ministry of Religious Affairs using the Stratified Random Sampling method. Processing of research data was carried out with the help of the SPSS program, with data analysis using R correlation analysis and multiple correlation. Based on the data description test, the implementation of communication climate is at 89%, leadership style is at 75.4%, while employee performance is at 85.3%. Meanwhile, the results of the R correlation analysis test on Communication Climate on Employee Performance showed that the correlation coefficient value Rcount ≥ Rtable was 0.399≥0.218 and a significant value of 0.0020.05, which means there is a low relationship between Organizational Communication Climate and Employee Performance. The correlation analysis value of R Leadership Style on Employee Performance obtained a coefficient value of Rcount ≥ Rtable, namely 0.471≥0.218 and a significant value of 0.0000.05, which means there is a moderate relationship between Leadership Style and Employee Performance. The results of the multiple correlation analysis test have a moderate correlation of 0.563 and a significant value of 0.0000.05, which means that there is a positive and significant relationship between organizational communication climate and leadership style on employee performance at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in West Sumatera.
29
Noer, Melinda, Ira Wahyuni Syarfi, and Rafnel Azhari. "RENCANA AKSI PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT KELOMPOK TANI DAN KUD BUKIT JAYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT." Jurnal Hilirisasi IPTEKS 1, no. 4b (December 28, 2018): 339–46. http://dx.doi.org/10.25077/hilirisasi.1.4b.339-346.2018.
Full textAbstract:
Perkebunan kelapa sawit di Propinsi Sumatera Barat sudah memasuki umur tanaman yang tidak ekonomis lagi untuk terus diusahakan, sehingga perlu diremajakan untuk mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan. Penanaman kembali (replanting) untuk tanaman yang berumur >25 tahun sudah harus dilakukan. Kabupaten Dharmasraya sedang mempersiapkan masyarakat pekebun kelapa sawit untuk program replanting tanaman kelapa sawit. Namun pada banyak kondisi perkebunan rakyat, koperasi petani yakni KUD menjadi penting untuk dikembalikan fungsi dan perannya dalam replanting, sehingga KUD perlu diberdayakan. KUD Bukit Jaya adalah satu-satunya KUD Perkebunan Plasma PIR-Trans di Kab. Dharmasraya yang masih aktif dan antusias untuk melakukan replanting, namun anggotanya belum melaksanakan replanting. Permasalahan KUD Bukit Jaya adalah belum mendapatkan akses bantuan hibah dana replanting, memiliki dana Idapertabun sebagai modal awal replanting namun belum diterima, dan KUD belum memiliki rencana aksi untuk replanting. Kegiatan ini membantu KUD Bukit Jaya untuk menyusun rencana aksi replanting tanaman kelapa sawit di wilayah kerjanya, memfasilitasi akses bantuan hibah dana replanting dan Idapertabun. Hasil kegiatan ini, telah membuat KUD Bukit Jaya memiliki rencana aksi replanting, terbukanya akses untuk pendanaan melalui hibah dana replanting dan bantuan bibit unggul.
30
Eliza, Yulina, Hendra Yuharmain, and Suheri Suheri. "APLIKASI ANALIS JALUR UNTUK, HUMAN RELATIONS DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT." Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis 18, no. 1 (March 26, 2021): 10–18. http://dx.doi.org/10.31849/jieb.v18i1.3618.
Full textAbstract:
Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi terhadap Disiplin pegawai serta dampaknya terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Dharmasraya. Populasi penelitian terdiri 60. Menganilisis data menggunakan Analisis Jalur.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Gaya Kepemimpinan dan Komitmen mampu meningkatkan Disiplin, artinya Gaya Kepeimpinan yang baik diiringi dengan Komitmen yang kuat akan meningkatkan Disiplin pegawai. Tingkat disipilin juga memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja para pegawai, artinya disiplin yang baik dan dilakukan secara terus menerus akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Akan tetapi sesuai dengan hasil analisa jalur ternyata kedisiplinan sebagai variabel intervening malah membeikan pengaruh negatif terhadap hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja. Hal ini berarti untuk meningkatkan kinerja tidak dibutuhkan disiplin sebagai perantara, lebih baik jika dilakukan langsung antara gaya kepemimpinan dan kinerja. Lain halnya dengan hubungan tidak langsung antara komitmen dan kinerja, justru dengan adanya disiplin akan lebih meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Dharmasraya.
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Disiplin Kerja, Dan Kinerja
31
Salsyabila, Nabila, Winbaktianur Winbaktianur, and Ruaidah Ruaidah. "Hubungan Quality Of Work Life Dengan Kebahagiaan Di Tempat Kerja Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat." Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) 3, no. 1 (January 20, 2023): 47–57. http://dx.doi.org/10.47233/jebs.v3i1.513.
Full textAbstract:
Happy individuals tend to be more productive at work because they don't have feelings of worry about their work so that their attention can focus on work. Happiness at work can be achieved by having quality of work life in individuals. This study aims to look at the relationship between quality of work life and happiness at work among employees of the Regional Office of the Ministry of Religion, West Sumatra Province. This study uses a quantitative method with a correlational type. The sample in this study were 131 employees at the Regional Office of the Ministry of Religion of West Sumatra Province. The sampling technique used is non-probability with quota sampling. Data was collected using two psychological scales as measuring tools, namely the quality of work life scale and the happiness scale at work. Analysis of the research data was carried out using Pearson Product Moment correlation analysis with the Statistical Package for The Social Science (SPSS) 20.0 for windows program. The results of the study show that there is a significant relationship between quality of work life and happiness at work for employees of the Regional Office of the Ministry of Religion of West Sumatra Province. Quality of work life is in the low category and happiness at work is also in the low category.
32
Putra, Bina, Deni Achmad Soeboer, and Sri Rahardjo. "Peluang dan Tantangan Angkutan Laut Luar Negeri oleh Kapal Berbendera Indonesia terhadap Barang yang Diangkut dari Pelabuhan Belawan." Warta Penelitian Perhubungan 29, no. 1 (July 30, 2017): 91. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v29i1.458.
Full textAbstract:
Pelabuhan Belawan sebagai pintu gerbang perdagangan internasional di wilayah Indonesia bagian barat merupakan pintu gerbang untuk eksport Indonesia ke berbagai belahan dunia khususnya komoditas yang berasal dari propinsi Sumatera Utara dan sekitarnya. Sejak azas cabotage diberlakukan di Indonesia pada tahun 2005, belum pernah kapal-kapal berbendera Indonesia menguasai lalu lintas angkutan laut luar negeri (eksport), kapal asing selalu mendominasi pangsa muatan ekspor secara nasional. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk melihat profile kapal-kapal berbendera asing yang membawa ekspor Indonesia dari Pelabuhan Belawan dan perkembangannya selama 3 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan selama tiga tahun terakhir dari 2013 sampai 2015, kapal asing masih menguasai pangsa muatan lalu lintas angkutan laut luar negeri khususnya yang diangkut dengan menggunakan kapal kontainer. Tahun 2013, 94% barang ekspor dalam kontainer diangkut oleh kapal berbendera asing ,ditahun 2014 turun menjadi 88 % dan kembali naik 93 % ditahun 2015. Tingginya pangsa muatan yang di dapat oleh kapal berbendera asing menjadi peluang yang harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah dengan berbagai macam tantangan termasuk diantaranya kapasitas kapal nasional yang tidak bertambah.
33
Satria, Epi. "Hubungan Berat Badan Lahir Bayi Dengan Berat Plasenta Di Praktek Bidan Bersama Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Kota Padang." Jurnal Amanah Kesehatan 2, no. 2 (January 6, 2021): 19–26. http://dx.doi.org/10.55866/jak.v2i2.75.
Full textAbstract:
Data Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, jumlah kasus BBLR tahun 2015 sebanyak 2,35% dan di Kota Padang sebanyak 2,2%. Untuk menurunkan angka kejadian BBLR di mulai dari perkembangan intrauterine, diantaranya adalah perkembangan plasenta. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan berat badan lahir bayi dengan berat plasenta di Praktek Bidan Bersama Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Kota Padang tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan desain cross sectional yang telah dilakukan di Praktek Bidan Bersama Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Kota Padang pada bulan April-Juni 2019. Populasi seluruh Ibu Hamil TM III yang akan melahirkan sebanyak 40 orang. Sampel diambil secara accidental sampling yang berjumlah 36 orang. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan kuesioner. Kemudian data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji statistik chi-square. Hasil penelitian didapatkan 19,4% bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Sebanyak 47,2% berat plasenta tidak normal. Terdapat hubungan berat badan lahir bayi dengan berat plasenta (p = 0,037). Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan berat badan lahir bayi dengan berat plasenta, maka diharapkan agar BPM lebih meningkatkan promosi kesehatan yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan terutama bagi ibu hamil. Perlu menjadi perhatian terhadap pemeriksaan dan melakukan penimbangan berat plasenta serta mencatat hasil penimbangan berat plasenta pada catatan medik ibu yang melahirkan, untuk meningkatkan kesehatan bayi.
34
Syaifullah, M. Djazim. "KAJIAN SEA SURFACE TEMPERATURE (SST), SOUTHERN OSCILLATION INDEX (SOI) DAN DIPOLE MODE PADA KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA DI PROPINSI RIAU DAN SUMATERA BARAT JULI – AGUSTUS 2009." Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca 11, no. 1 (June 16, 2010): 1. http://dx.doi.org/10.29122/jstmc.v11i1.2175.
Full textAbstract:
Kajian suhu muka laut, SOI dan Dipole Mode Index (DMI) telah dilakukan untuk melihatpengaruh global terhadap kondisi pertumbuhan awan di daerah DAS Kotapanjang danSingkarak pada pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) Juli – Agustus 2009.Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Sea Surface Temperature (SST)yang diambil dari University Corporation for Athmospheric Research (UCAR). suhumuka laut yang dianalisis adalah daerah Nino dan daerah Sumatera bagian barat. Darihasil analisis terlihat bahwa selama kegiatan TMC nilai anomali SST untuk keempatdaerah Nino (Nino12, Nino3, Nino34 dan Nino4) adalah positif, hal ini menunjukkanbahwa selama kegiatan TMC kondisi global sudah memasuki fase ElNino meskipunbelum begitu kuat. Sedangkan di wilayah Sumatera bagian barat secara umum sejakawal bulan April 2009 nilai suhu muka laut berada di atas rerata dari normalnya (anomali positif). Dilihat dari nilai SOI secara umum berada pada kisaran normal. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama kegiatan TMC kondisi atmosfer kedua DAS cukup kering dan sangat sulit untuk mendapatkan awan-awan yang potensial untuk disemai. Study of sea surface temperature, SOI and dipole mode indices (DMI), was held to seeglobal influence conditions of cloud growth in Kotapanjang and Singkarak catchment on the cloud seeding project from July to August 2009. The data used in this study was sea surface temperature (SST), taken from University Corporation Athmospheric research(UCAR). The sea surface temperature was analysed in Nino12 regions and Westernregion of Sumatra. Based on the analysis shows that during cloud seeding period thesea surface temperature anomaly for the four regions of Niño (Niño2 Niño3, Niño34and Niño4) is positive, while in the western of Sumatra in general since the beginning ofApril 2009 the sea temperature was higher than normal. This indicates that during cloudseeding period global condition has entered a stage of Elnino, although not so strong.The soi is generally in the range of normal. The analysis showed that during the cloudseeding period either watershed atmospheric conditions dry enough and very difficult toget a potential cloud for sowing.
35
Siahaan, Juanda. "Kaj1an Kebutuhan Inspektur Penerbangan Unit Kerja Kantor Otoritas Bandara Wilayah Ii Polonia-Medan." Warta Penelitian Perhubungan 24, no. 5 (May 14, 2019): 436. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v24i5.1024.
Full textAbstract:
The condition of Indonesia's aviation industry is currently experiencing significant grawth, but there is an imbalance between the growing number of passengers, the number of aircraft and the number of flight inspectors assigned check aircraft airworthiness. Based on the results of data processing at Airport Authority Office Region II is located in Medan Polonia-consist of the Prauince of Aceh, North Sumatra, Riau and Riau Islands. Today, for region II that the number of flight inspectors available are 44 people, while a necessary requirement is estimated as many as 85 people. TNhile the flight inspectors needs of each group of inspectors in the field of air transport aviation, airports, air navigation, aircraft airworthiness and operations and flight safety, aviation inspectors, flight inspectors needs compared to the standard does not meet the minimum requirements specified ratio is still one flight inspector versus 4 -5 planes, which means that future flight inspectors need more so would be good to support airline service performance. The method is done using qualitativedescriptive analysis method to aviation inspectors. To obtain the results of such studies necessary steps to meet the inspector attempts air transport, airports, aviation security, air navigation and aircraft airworthiness and operations assuming the Office of Airports Authority have at least 1 person inspector level 3 for each type of expertise and 4 flight inspector level 2 and have as many as 3 people inspector level 1 for each work area.Keywords: The Needs of Flight Inspectors, Airport Authority, Level Standard Kondisi industri penerbangan di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan namun terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penumpang dan jumlah pesawat serta jumlah inspektur penerbangan yang bertugas memeriksa kelaikan pesawat. Berdasarkan hasil pengolahan data pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II yang bertempat di Polonia-Medan terdiri dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Untuk wilayah II bahwa jumlah inspektur penerbangan saat ini yang tersedia baru sebanyak 44 orang, sedangkan kebutuhan yang diperlukan diperkirakan sebanyak 85 orang. Sedangkan kebutuhan inspektur penerbangan dari masing-masing kelompok inspektur penerbangan di bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara serta keamanan penerbangan, jumlah inspektur penerbangan belum sesuai dibandingkan dengan standar kebutuhan rmmmal yang ditetapkan rasionya masih 1 inspektur penerbangan berbanding 4-5 pesawat, yang artinya kedepan semakin banyak inspektur penerbangan dibutuhkan sehingga akan lebih baik dalam mendukung kinerja pelayanan penerbangan. Metode yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif terhadap inspektur penerbangan. Untuk memperoleh hasil kajian tersebut diperlukan langkah-langkah upaya untuk memenuhi inspektur angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan dan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara dengan asumsi Kantor Otoritas Bandar Udara sekurang-kurangnya memiliki 1 orang inspektur level 3 untuk tiap jenis bidang keahliannya dan 4 orang inspektur penerbangan level 2 serta memiliki sebanyak 3 orang inspektur level 1 untuk tiap wilayah kerja. Kata kunci: Kebutuhan Inspektur penerbangan, Otoritas Bandara, Standar Level
36
Huda, Abil, M. Wahyu Agang, and Suyanto Suyanto. "PKM PETANI HIDROPONIK TERAMPIL DENGAN TEKNOLOGI HYBRID HEMAT DAN MANDIRI ENERGI (BATMAN) DI KELURAHAN KARANG ANYAR KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA." Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo 6, no. 1 (July 5, 2022): 16–22. http://dx.doi.org/10.35334/jpmb.v6i1.2490.
Full textAbstract:
Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di wilayah perbatasan. Propinsi ke-34 ini menaungi 5 kabupaten/kota, salah satunya adalah Kota Tarakan yang merupakan pulau kecil dengan 4 Kecamatan. Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat merupakan daerah yang sering mengalami pemadaman listrik. Hal ini dikarenakan jalur listrik di daerah ini di dominasi oleh masyarakat umum. Berbeda dengan jalur fasilitas sosial seperti Rumah Sakit dan kantor walikota di Kecamatan Tarakan Tengah. Beberapa tahun ini petani hidroponik merupakan pekerjaan yang sedang berkembang di Kota Tarakan, sebab kebutuhan sayur mulai meningkat. Jumlah penjual burger, kebab turki, restoran dan cafe meningkat. Hal ini disebabkan Kota Tarakan hanya memiliki sedikit tempat wisata sehingga wisata kuliner menjadi peminat yang sangat tinggi bagi masyarakat Kota Tarakan. Sistem hidroponik yang banyak digunakan oleh di Kota Tarakan adalah Deep Flow Technique (DFT) dan Nutrient Film Technique (NFT). DFT mempunyai kelebihan saat listrik padam, yaitu tanaman masih bisa dalam kondisi aman karena ada genangan nutrisi. Sedangkan NFT mempunyai kelebihan masa panen yang lebih cepat, pengunaan nutrisi dan air lebih hemat jika dibandingkan dengan DFT namun sangat bergantung dengan ketersediaan listrik. Pemadaman listrik selama 3 jam mengakibatkan sayur mati. Budidaya hidroponik dapat dioptimalkan menggunakan sel surya yang ramah lingkungan sehingga cocok untuk sayuran
37
Rozalinda, Rozalinda Rozalinda, Nila Mardiah, and Celya Pratama. "The Effect of Cash Waqf Literacy on Cash Waqf Decision with Interest in Waqf as a Mediating Variable." EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies 7, no. 2 (December 31, 2023): 166. http://dx.doi.org/10.30983/es.v7i2.7535.
Full textAbstract:
<p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi wakaf tunai terhadap keputusan berwakaf tunai pegawai Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dengan minat wakaf sebagai variabel mediasi. Sumber data dalam penelitian adalah pegawai Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumater Barat. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dan uji analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi wakaf tunai berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwakaf. Artinya semakin tinggi tingkat literasi wak literasi wakaf tunai secara tidak langsung berpengaruh terhadap keputusan berwakaf tunai. Kemudian hasil penelitian ini juga membuktikan minat berwakaf berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan berwakaf tunai pegawai Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya berdasarkan uji analisis jalur membuktikan bahwa terdapat pengaruh mediasi dari minat berwakaf antara literasi wakaf tunai terhadap keputusan berwakaf tunai.</em></p><p>This study aims to determine the effect of cash waqf literacy on cash waqf decision with interest in waqf as a mediating variable of employees of the Ministry of Religion of West Sumatra Province. The data source in this research is employees of the Ministry of Religion of West Sumatra Province. Data was collected by distributing questionnaires. Data analysis was performed by simple linear regression analysis and path analysis test. The results of the study show that cash waqf literacy has a significant effect on interest in waqf. This means that the higher the literacy level of cash waqf the higher the interest in cash waqf employees of the Ministry of Religion of West Sumatra Province, and cash waqf literacy indirectly affects the cash waqf decision. The results of this study also prove that interest in waqf has a significant effect on cash waqf decision for employees of the Ministry of Religion of West Sumatra Province. Furthermore, based on the path analysis test, it proves that there is a mediating effect of waqf interest between cash waqf literacy and cash waqf decision.een cash waqf literacy and cash waqf decision.</p>
38
Sepriadi, Sepriadi, and Sudarman Sudarman. "A ANALISIS KEBUTUHAN POMPA UNTUK MINE DEWATERING KUARTAL III SUMP PIT 1 UTARA, BANKO BARAT, PT SATRIA BAHANA SARANA TANJUNG ENIM, PROPINSI SUMATERA SELATAN." Jurnal Teknik Patra Akademika 9, no. 01 (September 23, 2018): 91–100. http://dx.doi.org/10.52506/jtpa.v9i01.72.
Full textAbstract:
Batubara merupakan sumber energi yang tak terbaharukan yang banyak digunakan pada saat ini. Sehingga menjadikan batubara sangat diminati oleh para investor ataupun pengusaha untuk mendirikan perusahaan khususnya pertambangan batubara. PT Satria Bahana Sarana mulai beroperasi bulan Maret tahun 2015 sebagai mining contractor PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan menggunakan metode penambangan terbuka (open pit) dengan wilayah operasi di pit 1 Banko Barat. Penambangan secara open pit akan membentuk cekungan pada permukaan tanah dan menjadi salah satu tempat berkumpulnya air hujan akibat modifikasi kontur topografi permukaan. Air yang masuk kedalam pit bisa berasal dari air hujan ataupun airtanah. Dalam penambangan yang ada pada PT Satria Bahana Sarana, masalah teknis untuk penyaliran air yang ada pada pit penambangan masih jadi permasalahan. Terutama dalam pengeringan sump pada pit 1 Utara dengan volume aktual air 507786,46 m3 dan catchment area seluas 74,61 ha yang sekarang masih jadi perhitungan untuk rencana penambangan kuartal III. Sehubungan dengan permasalahan yang ada, Penulis melakukan tugas akhir (TA) yang dilakukan secara langsung pengamatan dilapangan. Mine dewatering merupakan upaya untuk mengeluarkan air yang telah masuk ke daerah penambangan yang biasanya dilakukan dengan cara pemompaan. Pengeringan sump pit Utara dapat dikeringkan selama 122 hari apabila menggunakan satu pompa DND 200 (Q = 892,5 m3/jam) dan 51 hari dengan sisa air -2,242 m3 dari volume aktual sump 507786,46 m3 apabila menggunakan dua pompa dengan diameter pipa 8 inch.
39
Hidayat, Danny, Fauziah Putri Khuzaimah, and Rafly Putra Pratama. "INOVASI PEMETAAN NAGARI DENGAN TEKNOLOGI GOOGLE EARTH DI PASIR TALANG SELATAN KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN." Jurnal Hilirisasi IPTEKS 6, no. 4 (December 15, 2023): 446–54. http://dx.doi.org/10.25077/jhi.v6i4.728.
Full textAbstract:
Nagari Pasir Talang Selatan belum memiliki peta nagari yang sempurna sebagai penunjang administrasi kelengkapan kantor dan data nagari. Peta Nagari merupakan hal yang mutlak dimana harus dimiliki oleh masing-masing Nagari. Oleh karena itu, pemerintah Nagari Pasir Talang Selatan harus memiliki sebuah peta Nagari untuk membantu dalam pemerintahan Nagari. Peta Nagari sangat membantu dalam mendukung perencanaan pembangunan suatu wilayah dan sebagai dasar dalam pembaharuan rencana detail dalam tata ruang kota untuk itu maka diperlukan program kerja pembuatan peta Nagari ini. Tujuan kegiatan ini membahas pemanfaatan Google Earth sebagai alat yang efektif dalam pembuatan peta administrasi untuk Nagari Pasir Talang Selatan. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyediaan data geospasial yang akurat dan informasi administrasi Nagari. Kegiatan ini dilaksanakan di Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Metode pelaksanaan dalam pembuatan peta nagari yaitu dimulai dari survei lokasi, menentukan titik koordinat, dan menarik garis peta yang dibuat sesuai dengan yang tergambar pada peta di google erath. Penggunaan teknologi Google Earth, dapat menghasilkan peta administrasi yang akurat dan terkini. Hasil kegiatan ini terlaksananya pembuatan peta Nagari sampai selesai dengan sempurna, yang dapat membantu dalam mempermudah pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai Nagari tersebut dan memudahkan pihak pemerintahan Nagari untuk memantau penggunaan lahan di Nagari tersebut. Program ini merupakan langkah positif dalam pengembangan Nagari Pasir Talang Selatan bahkan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan efektivitas program ini, perlu dilakukan pengembangan dan pemutakhiran peta nagari berdasarkan perkembangan di wilayah tersebut.
40
Fadhila Syurtika and Zainuddin. "Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Fikih Ekonomi Kontemporer." Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah 5, no. 2 (December 3, 2023): 169–81. http://dx.doi.org/10.51339/iqtis.v5i2.1176.
Full textAbstract:
Studi ini mengkaji tentang pajak progresif kendaraan bermotor dalam perspektif fikih ekonomi. Permasalahannya adalah dalam fikih muamalah terdapat kajian tentang pajak dengan berbagai istilah. Sementara di negara juga terdapat kewajiban pajak. Dapatkah kewajiban negara dan kewajiban fikih saling disinergikan. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor?, kedua, apa implikasi pajak progresif bagi pemerintah dan kendaraan bermotor? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui penelitian lapangan (field research). Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan petugas penagihan pajak progresif dan masyarakat pembayar pajak di Wilayah hukum Kantor SAMSAT Tanah Datar Sumatera Barat. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data. Hasilnya didiskusikan dengan teori-teori yang dikemukakan. Penelitian ini menemukan bahwa pembayaran pajak progresif dipungut secara adil, dicek terlebih dahulu nama dan alamat yang terdapat di STNK si pemilik kendaraan bermotor apabila terdapat didalam database memiliki kendaraan lebih dari satu dan mempunyai kendaraan yang sudah balik nama maka pembayaran pajak progresif akan dikenakan sesuai dengan kepemilikan yang tercatat serta tarif yang sudah ditetapkan sesuai dengan urutan kepemilikan. Implikasi pajak progresif kendaraan bermotor terhadap pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar. Implikasi terhadap kendaraan bermotor terbatasnya masyarakat untuk mempunyai kendaraan bermotor lebih dari satu dengan atas nama yang sama. Pajak progresif kendaraan bermotor menurut fikih ekonomi termasuk ke dalam dharibah.
41
P, Andriani, and Nurhasanah Nurhasanah. "PENGARUH WUJUD KEBUDAYAAN SUKU DI INDONESIA TERHADAP LAY OUT DALAM RUMAH TINGGAL: STUDI KASUS PENERAPAN WUJUD BUDAYA SUKU MENTAWAI DI RUMAH ADAT UMA." Jurnal Dimensi Seni Rupa dan Desain 9, no. 2 (September 1, 2012): 211–32. http://dx.doi.org/10.25105/dim.v9i2.949.
Full textAbstract:
AbstractMentawai tribe is one of tribe s occupying the terittory of Indonesia precisely in the Mentawai Islands is located approximately 100 km to the west coast of sumatra Island, is comprised of 40 islands, large and small. The extent of thi km2. Kepulauan 6700 including the duistrict of Padang Pariaman ( West Sumatra ) . The rate of po[ulation growth is very slow because death rate continues grow.</p><p>Their lives are dirrectly nature, that do not have a permanent place to live and work. Their favorite came into the jungle and collect fruits to change to the merchant. Make the boat is their favorite. also make weapons for hunting and fishing. Farming is a job that is very limited.Mentawai tribe have confidence animism, believing that the spirit of man, animals and plants, this tribe believes if all living things have a spirit. Mentawai tribe and Lia do a lot Punen which basically aims to strengthen the relationship among the ancestors and continue teaching. Each activity Punen and Lia made an application form Kaltag Tibal culture and influence directly to lay out secsra custom homes, because events and Lia diselengagarakan Punen custom homes in the area both inside and outside. AbstrakSuku Mentawai meryupkan salah satu suku yang menempati wilayah Indonesia tepatnay di Kepulauan Mentawai terletak sekitar 100 km di sebelah Barat pantai pulau Sumateras, terdiri dari 40 pulau , besar dan kecil . Luasnya 6700 km2 . Kepulauan ini termasuk wilayah Kapubaten Padang Pariaman ( Propinsi Sumatera Barat ) . Laju pertambahan penduduk sangat lambat karena angka kematian terus bertambah.Hidup mereka langsung dari alam, sehingga tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan tetap. Kesukaan mereka merotan ke rimba dan mengumpulkan buah-buahan untuk dibarterkan kepada pedagang. Membuat perahu merupakan kegemaran mereka. Jugamembuat persenjataan untuk berburu dan memancing . Bertani merupakan suatu pekerjaan yang sangat terbatas.Suku Mentawai memiliki kepercayaan Animisme, yaitu percaya kepada roh manusia, hewan dan tumbuhan, suku ini menyakini jika semua makhluk hidup memiliki roh. Suku Mentawai melakukan banyak Punen dan Lia yang pada dasrnya bertujuan untuk mempererat hubungan diantaranya dan meneruskan ajaran nenek moyang . Setiap kegiatan Punen dan lia yang dilakukan merupakan aplikasi wujud kebudyaan suku Mentawai dan berpengaruh secara langsung kepada lay out rumah adat , karena acara Punen dan Lia diselengarakan di area rumah adat, baik di dalam maupun di luar
42
Zulfauzi, Zulfauzi. "RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS LOKASI ATM BANK BRI DI KOTA LUBUKLINGGAU BERBASIS WEB." JUTIM (Jurnal Teknik Informatika Musirawas) 4, no. 1 (June 17, 2019): 50–58. http://dx.doi.org/10.32767/jutim.v4i1.427.
Full textAbstract:
Abstrak
Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Kota Lubuklinggau memiliki posisi geostrategis dengan menjadi Kota perlintasan jalur tengah Sumatera dan menjadi kota transit atau kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya[1]. Bank BRI adalah bank terbesar di Indonesia, bank ini melayani masyarakat dalam hal simpan pinjam, dan selain itu layanan bank BRI ini adalah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yaitu untuk melayani masyarakat untuk transaksi Perbankan dan layanan pembayaran lainnya, dengan adanya ATM ini maka masyarakat akan lebih mudah dalam hal bertransaksi. Pada saat ini banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari lokasi ATM BRI untuk bertransaksi ataupun tarik uang tunai, Sistem Informasi Geografis Berbasis Web atau lebih dikenal (WebGIS) adalah sebagai alternatif solusi dari permasalahan yang ada di Kota Lubuklinggau untuk menggambar kan sebaran lokasi ATM Bank BRI di Kota Lubuklinggau, dimana keberadaan WebGIS ini dapat digunakan sebagai pendorong bagi pengguna untuk mencari dan mendapatkan informasi yang cepat, mudah dan lengkap[2].
Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, Webgis, Atm
Abstract
Lubuklinggau city is one of the regency-level cities located in the westernmost part of the South Sumatra region. Lubuklinggau City has a geo-strategic position by becoming a city of Sumatra's central lane crossing and become a city of transit or city meeting various social, economic and cultural interest. BRI Bank is the largest bank in Indonesia, this bank serves the community in terms of savings and loans and besides that BRI bank services are ATM namely to serve the community for banking transactions and other payment services, with the existence of this ATM, the community will be easier in terms of transactions. At this time, many people have difficulties in finding BRI ATM locations to make transactions or withdraw cash, Web-based Geographic Information System is an alternative solution to the problems that exist in Lubuklinggau City to draw the distribution of Bank BRI ATM locations in Lubuklinggau City, where the existence of this WebGIS can be used as a driver for users to find and get information that is fast, easy and complete
Keyyword : Geografis Information System, Webgis, Atm
43
Evitayani, Evitayani, Yetti Marlida, Ahadiyah Yuniza, James Hellyward, ,. Suyitman , Suyitman, and Harnentis Harnentis. "IPTEK BAGI MASYARAKAT PADA KELOMPOK TANI TERNAK DI SUNGAI PERMAI, LAMBUNG BUKIK." Jurnal Hilirisasi IPTEKS 1, no. 3 (September 30, 2018): 86–98. http://dx.doi.org/10.25077/hilirisasi.1.3.81-91.2018.
Full textAbstract:
Propinsi Sumatera Barat memiliki pertanian relatif luas dengan bahan pakan seperti jerami padi, Rumput Gajah dan kelompok legume yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ternak sapi potong. Luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 km², dan lebih dari 60% dari luas tersebut, sekitar ± 434,63 km² merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan. Sedangkan keadaan topografi kota ini bervariasi, 49,48% luas wilayah daratan Kota Padang berada pada wilayah kemiringan lebih dari 40% dan 23,57% berada pada wilayah kemiringan landai. Wilayah timur ini terdiri dari beberapa kecamatan yaitu mulai utara ke selatan berturut- turut dari Kecamatan Koto tangah, Pauh, Kuranji, dan Lubuk kilangan. Daerah Pauh seperti desa Lambung Bukik yang termasuk ke dalam program forum Pertides (perguruan tinggi untuk desa) yang bekerjasama yang diawali MOU Rektor tahun 201 dengan Kemendes PDTT) untuk mempersiapkan dan melaksanakan program membantu desa membangun. Sebagian pendapatan mereka diperoleh dari beternak dan bercocok tanam. Secara umum, baik usaha pertanian maupun peternakan masih dilaksanakan secara tradisional, sehingga tidak mengherankan apabila hasil yang diperoleh pun relatif rendah. Ternak sapi hanya dikandangkan atau ditambatkan pada malam hari, sedangkan siang harinya dilepas untuk mencari makanan dipadang rumput atau dilahan tidur sekitar desa. Baru sedikit upaya untuk memelihara ternak secara intensif dengan mengandangkan dan memberikan makanan secara cukup dan teratur. Rendahnya produksi ternak selain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan peternak dalam cara pemeliharaan ternak yang benar, juga karena kurangnya pakan baik hijauan maupun mahalnya harga konsentrat. Dengan meningkatnya populasi ternak tentu membutuhkan hijauan yang lebih banyak dan mencukupi sepanjang tahun. Namun, penyediaan hijauan tersebut mengalami hambatan yang cukup serius. Salah satunya, adanya musim kemarau yang menyebabkan menurunnya produksi hijauan. Oleh karena itu usaha pengembangan ternak sapi potong akan lebih menguntungkan apabila dapat mencari alternatif pengganti hijauan konvensional dengan penggunaan silo sebagai tempat fermentasi pakan. Pemanfaatan hasil ikutan pertanian (seperti jerami padi) dan tanaman pangan lainnya sebagai pakan ternak diharapkan dapat menjawab permasalahan di atas. Hal ini dimungkinkan karena pemeliharaan ternak sapi pada umumnya terintegrasi dengan usaha tani lainnya khususnya tanaman pangan (sawah) sehingga hasil ikutan pertanian akan tersedia sepanjang tahun. Oleh sebab itu, perlulah semacam sentuhan teknologi pakan dengan pemanfaatan agroindustri by product seperti jerami yang terbukti available setiap saat. Pelaksanaan pengaplikasian teknologi amoniasi jerami padi dilapangan dengan pemberian langsung amoniasi yang sudah dismpan dan diber kotoran ayam. Partisipasi dan motivasi kelompok petani peternak dalam mengikuti serangkaian kegiatan pengabdian sangat tinggi. Karena selama ini belum pernah dilakukan pembinaan yang berkaitan dengan aspek teknis serta manajemen dalam pemeliharaan sapi potong. Peternak sudah tahu bagaimana manajemen dalam penggemukan sapi potong seperti pemberian konsentrat seperti bungkil kelapa, bungkil kedele, tepung ikan, ampas tahu dan dedak serta pemberian mineral premix.
44
Nurdin, A. S., A. Fariani, and Sriati . "Pengembangan Populasi Ternak Ruminansia Berdasarkan Ketersediaan Lahan Hijauan dan Tenaga Kerja di Kota Palembang Sumatera Selatan." Jurnal Peternakan Sriwijaya 3, no. 2 (December 12, 2014). http://dx.doi.org/10.33230/jps.3.2.2014.1765.
Full textAbstract:
Kota Palembang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan yangmemungkinkan untuk pengembangan peternakan ruminansia karena memiliki luas wilayah 400,61km2dengan didukung oleh luas padang rumput alam sebesar 174 ha, luasan rawa sebesar 2.496 ha,jumlah penduduk mencapai 1.369.239 jiwa serta rata-rata kepadatan penduduk per km2 mencapai3.342 jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan kendala peningkatanpopulasi ternak ruminansia berdasarkan ketersedian lahan hijauan dan tenaga kerja sertamenganalisis prioritas pengembangan populasi ternak ruminansia di Kota Palembang SumateraSelatan. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan perhitungan KPPTR (KoefisienPeningkatan Populasi Ternak Ruminansia) sebagai penentu prioritas pengembangan berdasarkanketersediaan lahan hijauan makanan ternak dan tenaga kerja. Data primer yang diambil berupajumlah ternak ruminansia yang dipelihara, sistem pemeliharaan, tenaga kerja yang digunakan danstatus kepemilikan ternak. Data sekunder yang diambil meliputi populasi ternak ruminansia, jumlahpenduduk, luas lahan garapan, luas rawa, padang rumput dan rencana tata ruang wilayah KotaPalembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai KPPTR efektifnya adalah 16.706,67.Kecamatan yang memiliki nilai KPPTR efektif tertinggi adalah Kecamatan Gandus dengan nlaiKPPTR efektif sebesar 6.055,59 ST, diikuti oleh Kecamatan Kertapati dengan nilai KPPTRefektifnya sebesar 4.391,82 ST sedangkan kecamatan yang memiliki nilai KPPTR efektif terendahadalah Kecamatan Ilir Barat II dengan nilai KPPTR efektif sebesar -175,30 ST. Kesimpulan daripenelitian ini adalah prioritas pengembangan peningkatan populasi ternak ruminansia di KotaPalembang berturut-turut adalah Kecamatan Gandus, Kertapati, Ilir Barat I, Sako, Kalidoni,Sukarami, Ilir Timur II, Plaju, Seberang Ulu I, Ilir Timur I.Kata kunci : Kota Palembang, KPPTR, Populasi Ternak Ruminansia.
45
Syuryani, Syuryani, and Rian Hidayat. "PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI TERHADAP TANAH MILIK ADAT YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG." Menara Ilmu 16, no. 1 (July 14, 2022). http://dx.doi.org/10.31869/mi.v16i1.3321.
Full textAbstract:
Sistem pendaftaran tanah untuk pertama kali di Indonesia dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik, pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan dengan menunjukkan bukti kepemilikan terhadap suatu bidang tanah, dengan adanya ketentuan tersebut terhadap tanah milik adat yang tidak memiliki bukti kepemilikan secara formal membuat kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menjadi sedikit terhambat. Tanah milik adat di Sumatera Barat khususnya Kota Padang Panjang merupakan sebuah kearifan lokal yang masih bertahan, yaitu status kepemilikan tanah tidak diturunkan kepada pribadi, tetapi kepada banyak pihak yang memiliki ikatan keluarga (kaum), apapun yang akan dilakukan terhadap tanah itu harus mendapatkan izin dari kaum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali terhadap tanah milik adat yang belum bersertipikat di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali terhadap tanah milik adat yang belum bersertipikat di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa untuk pelaksaan pendaftaran tanah pertama kali terhadap tanah milik adat yang belum bersertipikat di Kota Padang Panjang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan untuk persyaratannya mengacu pada Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 500/88/BPN-2007. Kendala - kendala yang ditemukan dalam penelitian terdiri atas kendala dari faktor internal dan kendala dari faktor eksternal. Kata Kunci: Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Pertama Kali, Tanah Milik Adat
46
Yuga Saputra, Desrio Aref, Aleksander Purba, and Armijon Armijon. "KAJIAN GEOMETRIK SIMPANG EMPAT BANDAR JAYA TERKAIT DENGAN PENGOPERASIAN LAMPU LALU LINTAS (TRAFFIC LIGHT)/ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APILL)." Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) 3, no. 2 (October 18, 2023). http://dx.doi.org/10.23960/snip.v3i2.430.
Full textAbstract:
Salah satu permasalahan sistem transportasi yang masih dihadapi oleh Kabupaten Lampung Tengah, antara lain kondisi geometrik persimpangan jalan yang belum memenuhi spesifikasi teknis persimpangan, sehingga terjadi tundaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kemacetan. Salah satunya adalah di Kawasan CBD Bandar Jaya. Bandar Jaya merupakan sebuah wilayah dengan karakteristik menyerupai sebuah daerah/Kota kecil, Bandar Jaya merupakan ibukota Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, Indonesia. Kota Bandar Jaya posisinya strategis dan menjadi daerah transit paling ramai yang dilintasi oleh pengguna jalan baik yang masuk maupun keluar pulau Sumatera, selain itu Bandar Jaya juga menjadi pusat kegiatan Niaga terbesar di Kabupaten Lampung Tengah. Di Bandar Jaya terdapat dua pusat perbelanjaan, yaitu Plaza Bandar Jaya dan Chandra Superstore Bandar Jaya. Di sini juga terdapat masjid termegah di Kota Bandar Jaya, yaitu Masjid Agung Istiqlal Bandar Jaya. Masjid ini menjadi pusat peribadatan di Bandar Jaya sekaligus sebagai tempat singgah para musafir. Sehingga cukup Pantas bila Bandar Jaya disebut sebagai Daerah Pusat Kegiatan Niaga di Kabupaten Lampung Tengah / Central Bussines Distric. Wilayah Kajian Geometrik Persimpangan Jalan ini adalah di Bandar Jaya tepatnya pada simpang empat Polsek Terbanggi Besar. Simpang ini merupakan Ruas Jalan Negara yang juga menghubungkan akses jalan menuju Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur. Kondisi Simpang saat ini dipisahkan dengan median jalan berupa Road Barier sehingga fungsi Simpang empat kurang optimal terlebih belum diatur dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ataupun Lampu Lalu Lintas (Traffic Light).
47
Silvia, Ade. "Sistem Penunjang Keputusan dalam Penentuan Calon Kepala Madrasah dengan Metode Weighted Product." Jurnal Informasi dan Teknologi, August 27, 2021, 221–26. http://dx.doi.org/10.37034/jidt.v3i4.156.
Full textAbstract:
Madrasah adalah lembaga pendidikan yang terintegrasi dalam pendidikan nasional sesuai UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 dan diperbaharui dalam UU No. 20 Tahun 2003. Pimpinan atau kepala madrasah menjadi kunci untuk memajukan madrasah karena memiliki sejumlah fungsi seperti manajerial dan supervisi yang berdampak terhadap keseluruhan aspek fisik dan non fisik madrasah. Sehingga, sewajarnya kepala madrasah yang dipilih adalah yang memiliki potensi terbaik dari seluruh guru yang ada. Di Sumatera Barat, penentuan kepala madrasah negeri baik melalui promosi maupun rotasi menjadi wewenang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kepala dan tim seleksi. Selama ini, dasar pemilihan dilakukan secara sederhana, melalui observasi, wawancara dan proses seleksi guru-guru yang ditentukan oleh Kabupaten/ Kota. Penelitian ini dilakukan untuk pemeringkatan calon-calon yang akan dipromosikan sesuai kriteria-kriteria yang diharapkan oleh regulasi maupun kebijakan melalui sistem informasi terkomputerisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Weighted Product. Dengan menggunakan sistem penunjang keputusan yang akan menghasilkan pemeringkatan calon terbaik berdasarkan seluruh kriteria yang ada ini, Pimpinan dan tim seleksi akan sangat terbantu dari segi waktu dan akurasi. Diharapkan, produk tersebut dapat menjadi kontribusi yang akan dipakai baik oleh Kanwil maupun yang lainnya serta fleksibel terhadap modifikasi sesuai kondisi di lapangan
Kata kunci :
48
*, Erianjoni. "INDIGENEOUSASI SOSIOLOGI: MELALUI PENGEMBANGAN MATER! SOSIOLOGI BERKARAKTE R NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL UNTUK PEMBELAJARAN SOSIOLOGI DI SMA." SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 9, no. 2 (March 4, 2015). http://dx.doi.org/10.21831/socia.v11i02.3583.
Full textAbstract:
Selama ini dalam tataran wacana yang muncul di kalangan sosiolog (seperti, Iwan Gardono FISIP UI) untuk meningkatkan indigenisasi sosiologi di Indonesia, yaitu perlunya perbaikan mendasar dari "hulu"sampai yang intinya mencoba untuk "mereplikasi" (dan inovasi) pola-pola komunitas sosiologi di tempat (negara) lain, upaya tersebut adalah; (1) perlu sistem rekrutmen sosiolog dan lembaga penelitian yang lebih baik, (2) pola kenaikan pangkat dan jabatan benar-benar dikaitkan dengan prestasi dan kontribusi ilmuwan (dari terendah, terbaru sampai senior), (3) dalam pengajaran, utamanya pascasarjana, perlu pembahasan masalah "theory/ model/ indicator building/ contruction"sehingga melatih para sosiolog tidak hanya sekedar menjadi "konsumen" melainkan sebagai "produsen", (4) diseminasi hasil penelitian dapat secara langsung atau tidak langsung akan memasarkan produk indigenisasi (5) diseminasi melalui media haruslah merupakan kelanjutan dari diseminasi pada komunitas ilmiah atau mempopulerkan sosiologi dan (6) pembuatan jaringan "networking"baik dari komunitas nasional ke intemasional atau komunitas daerah. Berangkat dari persoalan tentang enam wacana yang digagas oleh Iwan Gardono tersebut, penulis men-coba menyampaikan wacana lain dalam upaya indigeneousasi sosiologi di Indonesia, yaitu melalui materi ajar sosiologi itu sendiri yang selama ini menurut asumsi penulis belum pemah terwacanakan di kalangan akademisi khususnya di LPTK dan tenaga pendidikan (guru), padahal melalui proses pendidikan atau pengenalan sosiologi pada jenjang pendidikan menengah (SMP/SMA) memiliki posisi yang strategis. Perkembangan ilmu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan kurikulum dan proses pembelajaran juga harus dibarengi dengan materi ajar sosiologi. Dalam pengamatan penulis selama hampir 3 tahun terlibat sebagai tenaga pendamping guru dalam pengajaran sosiologi di beberapa SMA di Propinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Solok Selatan, ditemukan pada 5 SMA di Kabupten Sijunjung dan 3 SMA di Kabupaten Solok Selatan (tahun 2008 sam-pai tahun 2010) berbagai persoalan teknis dan non teknis yang menunjukkan kerancuan dalam pembelajaran sosiologi khususnya materi sosiologi dan bahan ajar, yang tidak bersentuhan dengan kontekstual wilayah ma-sing-masing seperti yang dituntut oleh KTSP, sehingga pengajaran sosiologi pun ikehilangan karakter. Pembelajaran sosiologi akan berperan dalam proses character building siswa untuk itu perlu materi ajar yang berkarakter, pada buku sumber yakni 4 buku teks SMA (terbitan percetakan nasional) tidak memenuhi kri-teria tersebut, sementara materi ajar sosiologi terlalu orientalisme dan sentralistik, maka perlu diwarnai dengan local knowledge dan local wisdom masyarakat dalam arti sosiologi perlu Indigen" (membumi). Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk Mengiventarisasi nilai-nilai budaya lokal untuk pengembangan materi sosiologi bermuatan dan Mengemukakan strategi integrasi materi sosiologi ke dalam buku sumber yang ber-muatan lokal. Keywords: Indigeneousasi, nilai budaya lokal, materi sosiologi.
49
Ratnasari, Lia. "Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia." e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah 5, no. 2 (October 29, 2017). http://dx.doi.org/10.22437/pdpd.v5i2.4100.
Full textAbstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis (i) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan; (ii) pengaruh pertumbuhan ekonomi sektoral terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dengan nilai sebesar 0,976 menandai bahwa 97,6% ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dijelaskan dari variabel pertumbuhan ekonomi. Variabel pertumbuhan ekonomi sektoral yang berpengaruh positif dan signifikan ialah sektor pertanian, pertambangan, bangunan, keuangan, dan jasa-jasa, Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, regresi sederhana, regresi linear berganda. REFERENCES Arifin Bustanul, J.Rachbini, didik, 2000. Ekonomi Politik Kebijakan Politik. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia. Ariyadi, Zamzami. 2010. Analisis Ketimpangan Kawasan Timur Indonesia Dengan Kawasan Barat Indonesia. skripsi FE Unja Badan Pusat Statistik (BPS)Indonesia.berbagai tahun terbitan Bappenas, 2012. Rasio Gini Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir. Jakarta. -----------, 2004. Pembangunan Dalam Angka. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Jakarta Dewangga Putra L, Ahmad HendraSetiawan, 2008 Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007.(jurnal) Delis, Arman, Rosmeli, dan Novitasari. Analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia periode 1990-2008. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia vol 4. Gujarati, Damodar, 1999, Ekonometrika Dasar, Penerbit Erlangga, Jakarta. Hendri, 2009. Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Tesis. Universitas Andalas Padang Idris,K; Hodijah,S; Syaparuddin,S. (2014). Pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika; 9(1) Jhinggan, 2003. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta :Rajawali Press. Hidayat, Kepri, 2015. Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Timur Indonesia. Skripsi. Universitas Jambi Kuncoro, Mudrajad, 1997, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Pertama,Unit Penerbit dan Percetakan, AMP YKPN, Yogyakarta. Lincolin, Arsyad. 1999. Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta:STIE YKPN Mahardik, Doni, 2013. Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi Di Indonesia.Jurnal of economic and policy:http:/journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak. Michael P, Todaro, 2000. Pembangunan ekonomi dunia ketiga .Jakarta: Erlangga. Nanga, Muana, 2001. Makro ekonomi.Jakarta:Raja Grafindo Persada. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berbagai tahun terbitan. OECD, 2015. Survei Ekonomi OECD INDONESIA. Pendi Dewanto, Rujiman, Agus Suriadi. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Mebidangro.jurnal ekonomi vol.7 Universitas Sumatra Utara Putra, Dewangga, 2008. Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhada Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007(jurnal). Rivani, Edmira, 2014. Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis Multidimensional Scaling (MDS) dalam Mengelompokkan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi. jurnal. P3DI Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Setjen DPR RI Soetopo, Refa Wisha Satrio, 2009.Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Pulau Di Indonesia. skripsi. FEM Institut Pertanian Bogor. Sofyan, Yahya Putra, Dkk, (2010). Masalah Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia. jurnal. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Suwarni, EMI, 2012. Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Dan Kemiskinan. Disertasi. Universitas Padjadjaran Bandung. Tejasari, Maharani, (2008). Peranan Sektor Usaha Kecildan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Umiyati, E., 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol 1(6), hal 42- 50. Umiyati, Etik. 2012. Analisis Tipologi Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan dalam Implementasi Otonomi Daerah di Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomi Vol 1 Nomor 5 April 2012. Zilfiyah, Siti, (2013). Analisis Kontribusi Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Indonesia. Jurnal. Universitas Brawijaya Malang.