To see the other types of publications on this topic, follow the link: Kantor Wilayah Propinsi Maluku.
Journal articles on the topic 'Kantor Wilayah Propinsi Maluku'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Kantor Wilayah Propinsi Maluku.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Gustia, Gustia, Petronela Sahetapy, and Ivonni Rahanra. "Pengawasan dan Hubungan dengan Eefektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Maluku." Jurnal Studia Administrasi 6, no. 1 (March 27, 2024): 30–51. http://dx.doi.org/10.47995/jian.v6i1.105.
Full textAbstract:
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku. Pengambilan data primer dilakukan melalui daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang terlibat secara langsung berkaitan dengan penelitian tentang Pengawasan Dan Hubungannya Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya koofisien korelasi antara kedua variabel pokok dalam penelitian ini sebesar 0,48 dan berada pada posisi sedang. Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan atau tidaknya, maka perlu dilakukan pengujian dengan membandingkannya dengan nilai r- Product Moment pada taraf signifikan 0.5 % (tingkat kepercayaan 95 %). Hasilnya adalah sebesar 0.266.s. Dengan demikian hasilnya menunjukkan bahwa t-tabel lebih besar dari nilai r-tabel (0,48 > 0.226), maka dapat dikatakan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, maka semakin meningkat pula efektivitas kerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku. Sebaliknya apabila pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah tidak dilaksanakan dengan baik, maka efektivitas kerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku semakin menurun. Demikian hipotesis yang mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan efektivitas kerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku diterima daya keberlakuannya.
2
Tukan, Marcus, Billy Jhones Camerling, Mohammad Thezar Afifudin, and Hozairi Hozairi. "ANALISA KELAYAKAN WILAYAH UNTUK PEMBANGUNAN FLOATING DOCK SEBAGAI DOK ALTERNATIF DI KEPULAUAN MALUKU MENGGUNAKAN FAHP-TOPSIS." NJCA (Nusantara Journal of Computers and Its Applications) 4, no. 2 (December 31, 2019): 116. http://dx.doi.org/10.36564/njca.v4i2.167.
Full textAbstract:
Galangan kapal berfungsi sebagai tempat untuk mereparasi, merawat dan membangun kapal sesuai kebutuhan pemiliknya. Ketersediaan fasilitas di wilayah Maluku cukup beragam tergantung bobot kapal yang dapat dilayani. Jumlah galangan kapal yang bisa melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan kapal di wilayah Propinsi Maluku sangat sedikit, sehingga menyebabkan antrian kapal yang mau docking, akibatnya banyak perusahaan terpaksa memilih lokasi docking diluar propinsi Maluku. Untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan kemampuan docking kapal di wilayah Maluku, maka sistem floating dock dipilih sebagai alternative docking untuk dikembangkan karena lebih murah dan sangat fleksibel untuk dipindah-pindah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aspek yang mempengaruhi pembangunan floating dock serta menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan floating docking di Maluku. Penelitian ini menggunakan kombinasi dua metode yaitu Fuzzy AHP-TOPSIS. FAHP digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan antara kriteria kelayakan pembangunan floating dock yang terdiri dari (aspek metereologi, geografi, osenonografi, lingkungan, penduduk, ekonomi dan sarana dan prasarana). Hasil analisa perhitungan dengan metode FAHP-TOPSIS memberikan nilai prioritas keputusan pertama adalah wilayah Dobo (0.41), kedua adalah wilayah Saumlaki (0.31), ketiga adalah wilayah Tual (0.26), dan keempat adalah wilayah Tiakor (0.02). Penelitian ini telah memberikan kontribusi keputusan kepada Pemerintah atau swasta bahwa wilayah yang paling baik untuk dikembangkan pembangunan floating dock adalah wilayah dobo dengan prioritas nilai 41% dibanding tiga wilayah yang lain.
3
Safitri, Rani, and Syahril. "Kepuasan Kerja Pegawai Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat." Journal of Practice Learning and Educational Development 4, no. 1 (February 28, 2024): 61–65. http://dx.doi.org/10.58737/jpled.v4i1.261.
Full textAbstract:
Rani Safitri. 2024. Kepuasan Kerja Pegawai di Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sumtera Barat. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang.
Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan peneliti yang mengindikasikan kurangnya kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa puas pegawai dalam bekerja di Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sumatera Barat, dalam aspek: 1) menyenangi pekerjaan, 2) mencintai pekerjaan, 3) moral kerja, 4) kedisiplinan dan 5) prestasi kerja.
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini berjumlah 198 orang pegawai. Teknik pengambilan sampel dengan Proportionate Stratified Random Sampling yang berjumlah 68 oarang pegawai. instrumen penelitian menggunakan model Isaac dan William B Michael yang menggunakan alternatif jawaban Instrumen penelitian menggunakan model skala likert yang memiliki alternatif jawaban yaitu sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas dan sangat tidak puas. Angket telah diuji validitas dengan rho hitung 0,978 besar dari rho tabel 0,443 pada N= 20 taraf kepercayaan 5% diperoleh 30 item dinyatakan valid. Reliabilitas angket pada taraf kepercayaan 5% dengan rho hitung 0,978 besar dari rho tabel 0,443.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa puas pegawai dalam bekerja di Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sumatera Barat, dalam aspek: 1) menyenangi pekerjaan dengan skor rata-rata 4,3, 2) mencintai pekerjaan dengan skor rata-rata 4,2, 3) moral kerja dengan skor rata-rata 4,1, 4) kedisiplinan dengan skor rata-rata 4,1 dan 5) prestasi kerja dengan skor rata-rata 4,2. Secara keseluruhan kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat pada kategori puas dengan skor rata-rata 4,2.Walaupun demikian, sangat diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat untuk mempermudah memajukan organisasi.
4
Salamor, Yonna Beatrix. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MALUKU." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 2, no. 2 (June 10, 2019): 511. http://dx.doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.938.
Full textAbstract:
Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat seseorang yang oleh negara Indonesia dilindungi baik dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang semakin banyak karena keuntungan yang diperoleh pelaku sangat besar. Bahkan menurut PBB, perdagangan orang adalah sebuah perusahaan kriminal yang paling menguntungkan dan terkait dengan pencucian uang, perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen dan penyelundupan manusia. Masalah perdagangan orang di Indonesia memiliki 3 bentuk umum yaitu buruh migran, pembantu rumah tangga dan pekerja seks komersial. Sebagai propinsi termiskin ke-3 Maluku juga tidak luput dari permasalahan perdagangan orang. Kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya angkatan pencari kerja, dan jumlah penduduk miskin di Maluku merupakan beberapa faktor yang mendorong tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penelitian untuk mengetahui penanganan dan penanggulangan tindak pidana pergdangan orang di Maluku. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dan pengambilan data di instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka jumlah penduduk Propinsi Maluku tahun 2016 berjumlah 1.715.548 jiwa dengan pesebaran yang tidak merata karena adanya konsentrasi penduduk pada wilayah-wilayah tertentu terutama pada wilayah pusat kota dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Maluku dengan data penduduk miskin Maluku tahun 2014 sebesar 307.000 jiwa. Di Maluku, bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering dilakukan yaitu perekrutan tenaga kerja dengan upah minim yang ditempatkan pada sektor perkebunan kelapa sawit maupun coklat, sektor perikanan yang melibatkan tenaga kerja asing dan industri prostitusi yang melibatkan perempuan dan anak perempuan.
5
Parera, Lory Marcus, Melda Dahoklory, and Josseano Amakora Parera. "RANCANG BANGUN APLIKASI E-COMMERCE PARIWISATA SEBAGAI MEDIA LAYANAN JASA PEMESANAN PAKET DESTINASI WISATA ALAM DESA OMA BERBASIS WEB." JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IRON 4, no. 2 (May 20, 2022): 357–68. http://dx.doi.org/10.31959/jpmi.v4i2.993.
Full textAbstract:
Pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ekonomi Indonesia saat ini. Dalam hal ini Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia dalam programnya Wonderful of Indonesia yang diharapkan memenuhi target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2019 yakni 20 juta wisatawan (www.kemenpar.go.id). Penyebaran daerah wisata pada propinsi Maluku satunya adalah Desa Oma. Secara geografis desa Oma terletak pada 3.80 LU – 127, 58 BT, merupakan salah satu desa dalam cakupan wilayah kecamatan Pulau Haruku, kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku. Dengan luas wilayah ± 9 km2 dan jumlah penduduk ± 2.500 jiwa. Pengelolaan kawasan wisata desa Oma masih dilakukan secara manual dan terpusat pada pengelola sendiri. Proses managemen masih dilakukan secara sederhana dengan media promosi seadanya. Proses promosi kawasan wisata desa Oma dilakukan melalui pamflet, dan terbatas pada penyampaian informasi pengunjung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi e-commerce sebagai media pelayanan jasa pemesanan wisata desa oma. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode waterfall model untuk pengembangan system. Aplikasi e-commerce pariwisata desa oma telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik sesuai fungsi dan kebutuhan sebagai media promosi pariwisata. System ini dapat memudahkan pegunjung pariwisata desa oma sebagai media layanan jasa pemesanan paket destinasi wisata.
6
Salamor, Yonna Beatrix, and Erwin Ubwarin. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Maluku." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 1, no. 1 (May 10, 2017): 58. http://dx.doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.335.
Full textAbstract:
Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.Kecenderungan penyalahgunaan dan peredaran narkotika setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini telah menadi ancaman bahaya yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat dan bangsa. Penanggulangan tidak saja membutuhkan komitmen dan kesanggupan semua pihak, tetapi aksi nyata semua jajaran pemerintah, pihak legislatif baik pusat maupun di daerah dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah (NGO) serta dunia usaha. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah Maluku yang dilakukan baik oleh Pemerintah, aparat penegak hukum maupun partisipasi masyarakat Maluku memberantas peredaran narkotika. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dan pengambilan data di instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan jumlah pengguna narkoba di Propinsi Maluku sejak ahun 2015 sebanyak 27.940 jiwa. Maluku yang sebagian besar wilayah berupa lautan, peredaran narkotika 70% dilakukan melalui jalur laut. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana narkotika di Maluku dilakukan dengan mengunakan sarana penal maupun non penal. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana sangat membantu demi pencegahan peredaran narkoba. Kata kunci: kebijakan penanggulangan, narkotika, Maluku
7
Agustan, Agustan, and Theresia Widi Asih Cahyanti. "ANALISIS AKSESIBILITAS TRANSPORTASI INTERNAL & EKSTERNAL KABUPATEN MERAUKE SEBAGAI SALAH SATU WILAYAH PERBATASAN NKRI – PNG." MUSTEK ANIM HA 7, no. 2 (August 6, 2018): 134–48. http://dx.doi.org/10.35724/mustek.v7i2.911.
Full textAbstract:
Cita-cita menuju kesejahteraan bangsa yang dibebankan pada wilayah Kabupaten Merauke sebagai satu kesatuan wilayah koridor ekonomi Papua – Kep. Maluku adalah sangat berat tetapi harus dilaksanakan. Untuk mencapai cita-cita MP3EI 2011-2025, maka dibutuhkan informasi yang sifatnya mendasar dan terukur terkait sejauh mana kemampuan lokal merauke melayani aksesibilitas penduduknya dalam melakukan aktifitas sosial ekonominya. Penelitian ini bertujan untuk mengukur variasi aksesibilitas fisik internal Merauke dan eksternalnya, dengan melakukan observasi, survey, dan wawancara serta dilakukan analisa pemetaan dan persamaan Hansen. Nilai aksesibilitas internal urutan pertama adalah Distrik Merauke, kedua Tanah Miring, ketiga Semangga. Kelompok tertinggi ini posisinya sebagai pusat ibukota kabupaten dan sekitarnya. Menyusul urutan ke empat adalah distrik Kurik. Secara terpisah Distrik Kurik membentuk pusat kegiatan di sebelah barat utara kota Merauke. Distrik aksesibilitas terendah adalah Distrik Waan, Kaptel, Ilwayab, Tubang, dan Tabonji. Jangkauan akses eksternal 31 kabupapten meliputi: Mappi, Asmat, Bovendigoel , Jayapura, Sorong, Makassar, Jakarta, Ambon, Yogyakarta, Mimika, Kaimana, Tual, Morotai, Fak-Fak, Manggarai Barat, Cirebon, Semarang, Kota Waringin Timur, Tanah Bumbu, Bima, Flores Timur, Kupang, Alor, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Badung. 31 kabupaten terkoneksi dalam 17 wilayah provinsi berikut : Papua, Papua Barat, Sulawesi selatan, Jawa timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bali. 17 propinsi berada pada 8 lingkup kepulauan sebagai berikut : Papua, Sulawesi, Jawa, Maluku, Kalimantan, Halmahera, Sunda Kecil, Banda.
Kata Kunci : Aksesibilitas, Transportasi, Wilayah, Distrik, Merauke, Papua
8
Toatubun, Helmi. "ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN BADAN SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU." Jurnal Ekonomi dan Bisnis 10, no. 1 (July 31, 2019): 58–68. http://dx.doi.org/10.55049/jeb.v10i1.144.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan badan dan orang pribadi pada Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013. Metode analisis yang digunakan adalah uji beda yaitu Paired sampel T-test dengan bantuan program SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi lebih kecil dari á 0,05 yaitu sebesar 0,007. Sedangkan penerimaan pajak penghasilan badan juga terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi lebih kecil dari á 0,05 yaitu sebesar 0,000.
9
Rahmat, Enjah. "PERIKANAN PELAGIS BESAR DI MOROTAI." BULETIN TEKNIK LITKAYASA Sumber Daya dan Penangkapan 7, no. 1 (November 30, 2016): 33. http://dx.doi.org/10.15578/btl.7.1.2009.33-36.
Full textAbstract:
Pulau Morotai terletak di ujung utara Kabupaten Halmahera Utara dan merupakan bagian dari Propinsi Maluku Utara. Secara geografis, Pulau Morotaiterletak di antara 2°00’-2°40’ LU dan 128°15’-128°48’ BT. Pulau Morotai berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Halmahera di sebelah timur, Selat Morotai di sebelah selatan dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Luas wilayah Pulau Morotai 2.474,94 km2 atau 10% dari luas wilayah daratan Kabupaten Maluku Utara. Secara administratif, Pulau Morotai sejak tahun 2002 termasuk ke dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara dengan ibukota kabupaten di Tobelo. Pulau Morotai terbagi dalam 3 kecamatan yaitu 1) Morotai Utara dengan ibukota Berebere, 2) Morotai Selatan Barat dengan ibukota Wayabula, dan 3) Morotai Selatan dengan ibukota Daruba (Anonimus, 2007). Dilihat dari letak geografisnya, Pulau Morotai termasuk pulau terluar dari wilayah Republik Indonesia, sehingga merupakan pulau yang cukup strategis dan memerlukan perhatian khusus dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10
Amin, Alwy. "KONFIGURASI DAN TRANSFORMASI KEHIDUPAN AGAMA (Studi tentang Hidup dan Kehidupan Keagamaan di Desa Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku." Al-Qalam 4, no. 1 (November 11, 2018): 40. http://dx.doi.org/10.31969/alq.v4i1.654.
Full textAbstract:
<p>Kecamatan Leihitu terletak di sebelah<br />timur daratan Pulau Ambon. Secara administratif<br />termasuk dalam wilayah pemerintahan<br />Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi<br />Maluku. Letak geografisnya membentang<br />di sepanjang pesisir pantai dan bersebelahan<br />dengan Pulau Seram. Di sebelah utara<br />berbatasan dengan Selat Seram, barat<br />dengan Laut Buru dan Teluk Ambon, sebelah<br />selatan dengan Kecamatan Baquala<br />dan sebelah timur dengan Kecamatan<br />Salahutu.<br />Luasnya 258 km2, terdiri dari 16 desa<br />yang terbagi menjadi 34 dusun. Selain<br />pemerintahan desa dan dusun, ada juga istilah<br />petunanan. "Petunan" ialah desa tradisional<br />yang mempunyai sejarah tersendiri<br />dalam proses peqyebaran agama Islam, di<br />Pulau Ambon. Walaupun wilayah ini sudah<br />dibagi menjadi desa, daerah petunanan ini<br />masih sangat populer, karena mempunyai<br />peranan historis yang membuat daerah bekas<br />petunanan sebagai wilayah otonomi setingkat<br />desa.</p>
11
Sanusi, Asri, Asmaul Husna, Eka Wulandari Surbakti, and Mifta Fathu Azmi. "Strategi Pemasaran Produk Paket Pos Kilat Khusus Pada PT. Pos Indonesia." BISMA Cendekia 1, no. 2 (January 31, 2021): 41–45. http://dx.doi.org/10.56473/bisma.v1i2.10.
Full textAbstract:
Langkah-langkah Penerapan Strategi Pemasaran melalui: Segmentasi Pasar (Market Segmentation), Penetapan Target Pasar (Market Targeting), Diferensiasi dan Posisi Pasar (Differentiation & Positioning). Penelitian dilaksanakan pada kantor Pos Medan, di jalan Pos No1 Kesawan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Jenis data penelitian melalui data primer dan data sekunder. Sumber data dari Internal dan Eksternal. Metode Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Metode Analsisi dilakukan melalui analisis data sebelum dilapangan dan analisis data dilapangan. Hasil penelitian diperoleh data bahwa segmentasi pasar dikantor Pos memiliki wilayah penjualan mencakup 33 wilayah dikotamadya di propinsi Sumatera Utara yang mudah terjangkau oleh masyarakat, dalam mencapai kantor pos dan membeli produk layanan yang diberikan. Kantor pos juga bekerjasama dengan pebisnis besar dan pebisnis kecil. Penetapan Targeting Pasar yaitu pembisnis dalam bidang perbankan, telekomunikasi, asuransi, multifinance, penerbit dan percetakan. Sedangkan Positioning kantor pos memberikan keuntungan para pembisnis dalam pengiriman dokumen dan paket, melalui harga sepesial. Saran yang diberikan dalam Strategi Pemasaran, diharapkan lebih menekankan keaktifan dibagian pemasaran dalam memperluas pangsapasar dan membangun kerjasama melalui online. Selain itu, perlunya survei konsumen pada setiap tahunnya.
12
Tupamahu, Yonette Maya. "Kinerja sektor pertanian dan non pertanian dalam perekonomian wilayah di Propinsi Maluku Utara." Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan 7, no. 1 (May 17, 2014): 44. http://dx.doi.org/10.29239/j.agrikan.7.1.44-52.
Full text
13
Hasanah, Ulfia. "REDISTRIBUSI TANAH TERLANTAR DI PROPINSI RIAU." Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (August 13, 2015): 75. http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i1.2780.
Full textAbstract:
Negara memberikan hak atastanah kepada orang atau badanhukum selalu diiringi kewajibankewajibanyang ditetapkan dalamUUPA. Oleh karena itu PemegangHak atas tanah dilarangmenelantarkan tanah yang beradadalam penguasaannya, dan UUPAtelah mengatur akibat hukumterhadap tindakan tersebut.Berdasarkan hasil penelitianProses dalam penertiban tanahterlantar di Propinsi Riau mengacupada Peraturan Kepala BPN RINomor 4 Tahun 2010, dalampraktiknya meliputi: Inventarisasitanah yang terindikasi terlantar,Identifikasi dan penelitianterhadap tanah terindikasiterlantar, Sidang Panitia C,Pemberian peringatan terhadappemegang hak, Penetapanterhadap Tanah Terlantar , 2.Berdasarkan data dari Kantor BPNRI Wilayah Propinsi Riau, ada 54lokasi tanah yang terindikasiterlantar, yang tersebar di 11kab/kota di Propinsi Riau dan baruada 1 lokasi yang terdapat di kotaPekanbaru. Dan baru ada 1 (satu)lokasi yang ditetapkan sebagaitanah terlantar yaitu PT.Alfa Glory,yang terletak di KabupatenKuantan Singingi., 3.Pendayagunaan terhadap tanahterlantar di Propinsi Riaudiarahkan kepada 3 jenispenggunaan yaitu: Reforma Agraria, Program Strategis danTanah Cadangan Negara.Pendayagunan tanah terlantarterlantar dikota Pekanbaru belumdapat dilaksanakan denganoptimal karena tanah negara bekastanah terlantar sulit untukdieksekusi. Hal ini karenasebagian besar tanah tersebuttersebut merupakan tanah konflikyang saat ini di duduki olehmasyarakat.Kata Kunci : Penertiban, Tanah terlantar, Redistribusi
14
Palisoa, N. F., L. J. Sinay, M. Y. Matdoan, Yudistira Yudistira, and Lusye Bakarbessy. "PENERAPAN SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) UNTUK KLASIFIKASI KABUPATEN TERTINGGAL DI PROVINSI MALUKU." PARAMETER: Jurnal Matematika, Statistika dan Terapannya 2, no. 02 (September 19, 2023): 79–86. http://dx.doi.org/10.30598/parameterv2i02pp79-86.
Full textAbstract:
Daerah tertinggal merupakan daerah yang memiliki masyarakat serta kondisi daerahnya kurang berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pemerataan pengembangan dan pembangunan daerah sangat penting untuk menjamin kesetaraan dan keseimbangan sosial ekonomi demi mencegah adanya daerah tertinggal. Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah yang terletak di Kawasan Timur Indonesia dan merupakan salah satu propinsi dengan daerah tertinggal terbanyak yaitu sebanyak 6 kabupaten dari 11 kabupaten/kota. Untuk itu, perlu dilakukan pengklasifikasian wilayah agar dapat menentukan prioritas dalam pemerataan pembangunan yang cepat dan tepat sasaran. Salah satu metode statistika yang dapat digunakan dalam melakukan klasifikasi yaitu Support Vector Machine (SVM). Kelebihan SVM dibandingkan dengan metode lain adalah mampu menghasilkan model klasifikasi yang baik dengan akurasi yang lebih tinggi. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan menggunakan metode SVM diperoleh fungsi kernel terbaik yaitu fungsi kernel linear dengan parameter C=1 dan mampu mengklasifikasikan secara benar sebesar 76,13%. Sedangkan error rate model sebesar 23,87%, dimana kabupaten yang awalnya dikategorikan tidak tertinggal menjadi tertinggal ada 3 yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah, dan Buru. Sementara kabupaten yang awalnya dikategorikan tertinggal menjadi tidak tertinggal juga ada 3 yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya.
15
Gustia, Gustia, Petronela Sahetapy, and Ivonni Y. Rahanra. "Pengawasan dan Hubungan dengan Eefektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Maluku." Journal of Government Science Studies 2, no. 2 (May 11, 2023): 93–103. http://dx.doi.org/10.30598/jgssvol2issue2page93-103.
Full textAbstract:
Primary data collection was carried out through a list of questions to a number of respondents who were directly involved in research on Supervision and its Relationship with Employee Work Effectiveness at the Regional Office of the National Land Agency of Maluku Province. The results showed that the magnitude of the correlation coefficient between the two main variables in this study was 0 .48 and is in a moderate position. Furthermore, to find out whether there is a significant relationship between the two variables or not, it is necessary to test it by comparing it with the r-Product Moment value at a significant level of 0.5% (95% confidence level). The result is 0.266.s. Thus the results show that the t-table is greater than the r-table value (0.48 > 0.226), so it can be said that the better the supervision carried out by the Head of the Regional Office, the more effective the work of employees at the Regional Office of the National Land Agency will increase Maluku Province. Conversely, if the supervision carried out by the Head of the Regional Office is not carried out properly, then the work effectiveness of employees at the Regional Office of the National Land Agency of Maluku Province will decrease
16
Febriarta, Erik. "Analisis neraca airtanah Kota Dobo, Kepulauan Aru, Maluku." Geomedia Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian 20, no. 1 (May 31, 2022): 22–32. http://dx.doi.org/10.21831/gm.v20i1.46584.
Full textAbstract:
Neraca airtanah merupakan kondisi pemanfaatan dengan ketersediaan airtanah. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung neraca sumber daya airtanah Kota Dobo yang berada di Pulau Wamar. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui ketersediaan air tanah dari sifat batuan dalam menyimpan dan meloloskan air tanah. Data yang digunakan antara lain curah hujan dari data sekunder, luas wilayah dari pehitungan keruangan dan faktor geologi daridata litologi. Analisis imbuhan (RC) air tanah dengan menggunakan data dari sifat kemampuan menyimpan air tanah terhadap luas wilayah dari imbuhan air hujan. Diketahui ketersediaan sumber daya air di Kota Dobo sebesar 30.849.053.309,7 m3/tahun. Perbandingan perhitungan pemanafaatan air yang dihitung antara lain rumah tangga (domestik), sekolah, kantor, tempat ibadah, industri, pertanian, peternakan, dan pemanfaatan air pariwisata dari data sekunder. Nilai total kebutuhan atau pemanfaatan di Kota Dobo sebesar 29.886.312,4 m3/tahun (0,1 % ketersediaan air), sehingga masih tersedia cadangan sebesar 30.819.166.997,3 m3/tahun (99,9%) yaitu bernilai surplus atau masih dapat mencukupi kebutuhan air bersih.
17
', Mahmuzar, and Candra Jon Asmara. "Dualisme Administrasi Pemerintahan bagi Masyarakat di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu)." Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 14, no. 1 (January 1, 2015): 10. http://dx.doi.org/10.35967/jipn.v14i1.6171.
Full textAbstract:
Pemekaran wilayah marak ketika disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Pada awal kemerdekaan Indonesia hanya memiliki 8 provinsi, yaitu Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Sekarang terdapat 34 Provinsi dan 524 Kabupaten/Kota. Faktor penyebab terjadinya dualisme administrasi pemerintahan adalah konflik tapal batas pada era otonomi daerah di Propinsi Riau, khususnya antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu adalah, ketidak jelasan titik koordinat tapal batas, kebijakan dan praktek administrasi pemerintah yang keliru, kepentingan pemilik modal, dan kepentingan poitik. Konflik tapal batas tersebut berdampak terhadap status kependudukan masyarakat yang menjadi dwi administrasi, hak pilih masyarakat sebagian menjadi hilang, dan konflik horizontal dan sesama aparatur pemerintah.Kebijakan yang ditetapkan dalam pemekaran wilayah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau perlu mengkaji berbagai aspek, sehingga tidak memunculkan konflik pasca pemekaran wilayah. Para pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan mampu mewujudkan persatuan masyarakat, dan mendahulukan kepentingan masyarakat dari kepentingan-kepentingan lainnya, sehingga dualisme administrasi pemerintahan dapat dihindari dan adanya staus kependudukan yang jelas bagi masyarakat yang ada di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, terutama 5 desa yang menjadi permasalahan di kawasan tapal batas tersebut.
18
Sitanggang, Ignatia Rohana, and Nachrowi Djalal Nachrowi. "Pengaruh Struktur Ekonomi pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik di 30 Propinsi pada 9 Sektor di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 5, no. 1 (July 1, 2004): 103–33. http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v5i1.102.
Full textAbstract:
Penelitian ini akan melihat bagaimana pola struktur ekonomi dan pola penyerapan tenaga kerja sektoral di 30 propinsi pada kurun waktu I980-2000 di Indonesia. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut dan pada analisis kebijakan perencanaan tenaga kerja di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan demometrik guna membangun model makro demoekonomi regional yang dimodifikasi dari model penyerapan tenaga kerja yang digunakan oleh J.Ledent. Secara prinsip, model demometrik ini menggabungkan model ekonometri dan model demografi. Dalam hal ini, variabel seperti jumlah penyerapan tenaga kerja regional dihubungkan dengan variabel populasi (dengan memperhatikan unsur tingkat kelahiran dan kematian), netmigration, output, dan upah melalui suatu model ekonometri di 30 propinsi pada 9 sektor.Ditemukan hasil bahwa struktur ekonomi Indonesia secara nasional mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor-sektor lainnya. Akan tetapi, berdasarkan propinsi, propinsi-propinsi Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Lampung, Maluku, Malut, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, Sumbar, dan Sumut masih bertumpu pada sektor pertanian; dan propinsi-propinsi Babel, Bali, Banten, DIY, DKI Jaya, Jabar, Jateng, Jatim, Kaltim, NAD, Papua, Riau, dan Sumsel sudah bertumpu pada sektor manufaktur, sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor jasa, dan sektor bangunan. Sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja walaupun dengan upah yang lebih rendah dan upah di sektor-sektor lainnya. Namun di propinsi-propinsi Bali, Banten, DIY, DKI Jaya, Jabar, Jateng, Jatim, dan Kaltim, ke-9 sektor sudah saling mendekat. Adanya peningkaran dan penurunan dalam jumlah penyerapan tenaga kerja ini disebabkan oleh perubahan populasi, net migration, output, dan juga upah. Bahkan terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja antar sektor dan antar propinsi.
19
Basri, Acce. "Determinan Sosial “Quality of Life” Orang dengan HIV dan Aids (Odha)." MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia): The Indonesian Journal of Health Promotion 1, no. 3 (September 22, 2018): 104–11. http://dx.doi.org/10.31934/mppki.v1i3.313.
Full textAbstract:
Kualitas hidup sangat erat kaitannya dengan kehidupan setiap orang terutama orang dengan HIV dan AIDS (ODHA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stigma, depresi, dukungan sosial, status sosial ekonomi dan kepatuhan minum obat ARV terhadap kualitas hidup orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Maluku Utara tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan “potong lintang”. Populasi penelitian adalah seluruh ODHA yang ada dalam wilayah Propinsi Maluku Utara. Sampel penelitian sebanyak 206 responden yang diambil dan ditentukan dengan tehnik purposif. Data dianalisis dengan uji chi-scuare dan regresi logistik melalui bantuan computer program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai stigma (p Value=0,002), depresi (p Value=0,001), Dukungan sosial (p Value=0,002), Kepatuhan terapi ARV (p Value=0,024) artinya, keempat factor tersebut berpengaruh terhadap kualitas hidup ODHA. Stigma merupakan variabel yang paling kuat pengaruhnya terhadap kualitas hidup ODHA.
20
Basri, Acce. "Determinan Sosial “Quality of Life” Orang dengan HIV dan Aids (Odha)." Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) 1, no. 3 (September 22, 2018): 104–11. http://dx.doi.org/10.56338/mppki.v1i3.313.
Full textAbstract:
Kualitas hidup sangat erat kaitannya dengan kehidupan setiap orang terutama orang dengan HIV dan AIDS (ODHA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stigma, depresi, dukungan sosial, status sosial ekonomi dan kepatuhan minum obat ARV terhadap kualitas hidup orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Maluku Utara tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan “potong lintang”. Populasi penelitian adalah seluruh ODHA yang ada dalam wilayah Propinsi Maluku Utara. Sampel penelitian sebanyak 206 responden yang diambil dan ditentukan dengan tehnik purposif. Data dianalisis dengan uji chi-scuare dan regresi logistik melalui bantuan computer program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai stigma (p Value=0,002), depresi (p Value=0,001), Dukungan sosial (p Value=0,002), Kepatuhan terapi ARV (p Value=0,024) artinya, keempat factor tersebut berpengaruh terhadap kualitas hidup ODHA. Stigma merupakan variabel yang paling kuat pengaruhnya terhadap kualitas hidup ODHA.
21
Hartati, Tri Mulya, Bambang Hendro Sunarminto, and Makruf Nurudin. "Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Perkebunan di Wilayah Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara." Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture 33, no. 1 (April 24, 2018): 68. http://dx.doi.org/10.20961/carakatani.v33i1.19298.
Full textAbstract:
This study aims to determine land suitability class for of plantation crops, namely, coconut, clove, and cocoa in Galela region, North Halmahera, North Maluku. The determination of land suitability is determined by using the comparison method between the quality of the land on the condition of plant growth, the criteria using two methods, namely Simple Limitation Method (SLM) and Sys Criteria. The result showed the actual land suitability for coconut and clove using SLM system was obtained into two classes, S3 (marginally suitable) and N (unsuitable); whereas the potential land suitability was obtained into three classes i.e S2 (moderately suitable), S3 and N, for cocoa the actual and potential land suitability was obtained into classes N. While, according to Sys Criteria, the actual land suitability for coconut and clove the obtained two classes i.e. S2 and S3, the potential land suitability for coconut into three classes i.e S1 (very suitable), S2, and S3, for clove into two classes S2, and S3, while for cocoa the actual and potential land suitability was obtained into classes S3. The generally, limiting factors in the cultivation of plantation crops in Galela region, North Halmahera, North Maluku include rooting media, nutrient retention, nutrient availability, erosion hazard, drainage, sodicity, and water availability. The supply of volcanic ash material from Mt. Dokuno positively affect the growth of plantation crops in Galela region. The approach method with Sys Criteria is well suited to determine the suitability of plantation land in the Galela region.
22
Reflinda, Reflinda. "Peranan Kinerja Pegawai Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat." Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 8, no. 1 (April 2, 2024): 1–14. http://dx.doi.org/10.36057/jips.v8i1.649.
Full textAbstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kinerja Pegawai Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diinginkan oleh masayarakat, rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat, belum maksumalnya bagi staff PTSP dalam memahami dan menyadari terhadap tugasnya masing-masing, sehingga berdampak pada hasil kinerja yang tidak sesuai dengan standar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data dan informasi tentang kinerja pengawai pada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat, Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian TU, Kasubag, Staf Kanwil dan masyarakat dengan memakai teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa Kinerja pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dar segi kemampuan dan kepribadian para pegawai selaku pelayan publik selalu berusaha untuk bersikap baik dan berperilaku sopan serta berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ikhlas serta sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, kemudian juga motivasi dalam operasional pelayanan, para pegawai dituntut untuk semakin mempermudah masyarakat dalam mendapat pelayanan. Kendala yang dihadapi dalam kinerja pegawai pada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah seringnya pejabat yang terkait dalam penandatanganan berkas tidak berada di tempat, SDM serta tenaga professional yang kurang, dan jaringan yang terdapat pada unit PTSP, sehingga mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang professional di PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Kinerja Pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yaitu pegawai berusaha untuk selalu meningkatkan kemampuan seperti belajar dari pengalaman dan saling bertukar informasi dengan rekan sejawat dan menggunakan jaringan yang ada.
23
Suryawati, Siti Hajar, and Tajerin Tajerin. "PENILAIAN KESIAPAN MALUKU SEBAGAI LUMBUNG IKAN NASIONAL." Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 10, no. 1 (April 3, 2018): 1. http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v10i1.1226.
Full textAbstract:
Maluku merupakan propinsi kepulauan dengan potensi sumberdaya perikanan tangkap yang besar. Potensi tersebut meliputi kelompok jenis ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang, pelagis kecil, demersal, udang, cumi-cumi dan ikan karang. Hal tersebut mendorong pemerintah menjadikan wilayah Maluku menjadi lumbung ikan nasional (M-LIN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kesiapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Metode analisis yang digunakan adalah Multi Dimensional Scaling (MDS) dala bentuk RAP-MLIN (Rapid Appraisal for Maluku as ‘Lumbung Ikan Nasional’) yang merupakan modifikasi dari software RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries). Hasil analisisnya dinyatakan dalam bentuk indeks dan kesiapan program tersebut. Analisis leverage dan Monte-Carlo digunakan untuk mengetahui faktor pengungkit yang merupakan atribut-atribut yang sensitif terhadap indeks dan status kesiapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi ekologi statusnya cukup siap (50,33%), dimensi ekonomi cukup siap (67,62%), dimensi sosial siap (92,37%), dimensi teknologi siap (99,90%), dimensi infrastruktur cukup siap (70,56%), dan dimensi kelembagaan dan kebijakan siap (86,26%). Dari 47 atribut yang dianalisis, terdapat 18 atribut yang merupakan faktor pengungkit terhadap indeks dan status kesiapan, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan atau intervensi terhadap atribut-atribut tersebut. Dengan melakukan intervensi terhadap 18 faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan status kesiapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional ke tingkat yang lebih siap.
24
., Santosa, Abdul Haris Muhamamd, Agil Assagaf, and Faisal Reza Pahlevic. "Implementasi Load Balacing, Fil Over dan PCC (Studi kasus: Kantor Badan Kepagawaian Provinsi Maluku Utara." Jurnal Teknik Informatika (J-Tifa) 4, no. 2 (September 15, 2021): 12–18. http://dx.doi.org/10.52046/j-tifa.v4i2.1350.
Full textAbstract:
Badan Kepegawaian Provinsi Maluku Utara yang terletak di jalan Gosale Puncak nomor 1 Sofifi, Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan kepegawaian kepada pegawai wilayah Provinsi Maluku Utara. Karyawanserta staff lainnya telah memanfaatkan jaringan internet sebagai media pendukung dalam kegiatan institusi, seperti pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Namun dengan kebutuhan akan proses informasi yang cepat, maka berdampaklah pada banyaknya beban (traffic) serta permintaan (request), sehingga broadcast dalam suatu jaringan semakin meningkat dan akan berdampak pada optimalnya kinerja dari jaringan itu sendiri. Dengan masalah tersebut timbu lsolusi untuk menggunakan dua ISP dan menjadikan mikrotik tersebut sebagai load balancing dengan metod eper conection classifier (PCC) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara untuk mengatasi beban trafik agar tidak terjadi overload pada salah satu koneksi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data, dengan carastudy literature, survey lapangan dan wawancara. Langkah kerja penelitian load balancing menggunakan metod epeer connection classifier (PCC) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara dengan cara analisis jaringan, merancang topologi jaringan, implementasi rancangan sistem dan pengujian system menggunakan alpha test dan blackbox test. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa load balancing menggunakan metode peer connection classifier (PCC) berhasil mendistribusikan beban trafik pada dua jalur koneksi secara seimbang dan 15 responden menyatakan30,00% sangat setuju, 58,00% setuju, 12,00% kurang setuju dalam pengujian alpha test. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa load balancing menggunakan metodepeer conecction classifier (PCC) dapat berjalan dengan baik dan lancar.
25
Sihaloho, Antonius, and M. Yamin Jinca. "Kinerja Transportasi Penyeberangan Trans Maluku Dalam Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat." Warta Penelitian Perhubungan 24, no. 4 (May 14, 2019): 327. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v24i4.1015.
Full textAbstract:
Geography with a dominance of marine areas are scattered in small islands (island group), resulting in high transportation costs, the level of isolation, poor accessibility, lack of infrastructure and transportation affect to economic growth in the region Province of Maluku. These study are policy and case study, using the method of gap analysis, descriptive qualitative to find out how people's satisfaction with the performance, characteristics of transportation development priorities and strategies. In general, transport services is still far from adequate, although subsidies from the government, especially in the islands group in the East and South. Required system integration between modes of air transport services and water transport (pioneering sea transport, cruise people, and Ferry transportation).Keywords: Service Performance, Inter-islands Cluster, Regional Transport, Ferry Transport Geografi dengan dominasi wilayah laut yang tersebar di pulau-pulau kecil (kelompok pulau), mengakibatkan biaya transportasi yang tinggi, tingkat isolasi, aksesibilitas masyarakat miskin, kurangnya infrastruktur dan transportasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi wilayah Maluku. Pendekatan kebijakan dan studi kasus ini menggunakan metode analisis kesenjangan, deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat, kepuasan dengan kinerja transportasi, karakteristik pembangunan transportasi dan prioritas strategi. Secara umum, layanan transportasi masih jauh dari memadai, meskipun subsidi dari pemerintah, terutama pada kelompok pulau-pulau di Timur dan Selatan. Sistem yang diperlukan integrasi antara moda, layanan transportasi udara dan transportasi air (angkutan laut perintis, pelayaran rakyat, transportasi penyeberangan). Kata kunci: Kinerja, Antar Kepulauan, Transportasi Wilayah, Transportasi Penyeberangan.
26
Sudono, Irfan, Widya Utami, and Santi Lestari. "Pengelompokan Produksi Padi Nasional dengan Pendekatan Data Mining Konsep K-Means." Jurnal Irigasi 8, no. 2 (October 28, 2016): 72. http://dx.doi.org/10.31028/ji.v8.i2.72-89.
Full textAbstract:
Salah satu indikator dari ketahanan pangan nasional adalah produksi beras yang dihasilkan dari luas areal panen seluruh daerah irigasi. Kebijakan yang mempengaruhinya adalah peraturan/perundangan dan perubahan lingkungan strategis, yang keduanya bersinergi dalam bentuk sistem irigasi. Studi JICA-FIDP 1993 mengindikasikan perkembangan luas area irigasi akan berpindah ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Maluku-Papua, namun rekaman data produksi 20 tahun terakhir pada wilayah tersebut masih rendah. Kajian ini bertujuan untuk mencari solusi atas harapan peningkatan produksi beras dengan menganalisis daerah mana saja yang mempunyai potensi peningkatan atau percepatan produksi. Pendekatan data Mining Konsep K-means menjadi metode dalam menganalisis pengelompokan propinsi pada produksi padi Nasional, analisis tersebut berdasarkan rekaman data produksi padi dari tahun 1993 sampai dengan 2012 atau selama 20 tahun dari 33 Propinsi di seluruh Indonesia, dengan objek pengamatan pada rata-rata produksi terhadap peningkatan produksi (slope/kemiringan) dan perkiraan (forecast) produksi tahun 2013. Berdasarkan simulasi hasil optimasi dengan K-Means didapatkan urutan pengembangan produksi padi yang terdiri dari enam kelompok. Produksi tertinggi padi nasional masih di dominasi oleh Pulau Jawa dan Bali (kelompok 1), artinya pengembangan pada wilayah ini memanfaatkan potensi seoptimal mungkin dan diperlukan upaya lebih untuk mempertahankan luas area dengan mencegah alih fungsi lahan, namun karena keterbatasan lahan (potensi pengembangan hanya 62000 Ha), maka pengembangan area irigasi lebih rasional diprioritaskan pada kelompok 2 yaitu Wilayah Sulawesi, NTB, dan Sumatera Barat. Simulasi hasil optimasi tersebut sudah mengakomodir riwayat produksi pada dimensi masa lampau, saat ini dan perkiraan produksi mendatang berdasarkan peningkatan yang terjadi.
27
Due Awe, Rokus. "Analisis Sisa Gajah Dari Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola (Kalimantan Selatan): Suatu Pengumuman." Berkala Arkeologi 10, no. 2 (September 30, 1989): 21–30. http://dx.doi.org/10.30883/jba.v10i2.541.
Full textAbstract:
Dalam tahun 1987 Pusat Penelitian Arkeologi Nasional diminta untuk mengoreksi suatu temuan yang baru dilakukan oleh Bidang Permuseuman Sejarah dan Purbakala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan. Penemuan tersebut dituangkan dalam sebuah laporan yang dilengkapi dengan beberapa buah foto dan denah lokasi penemuan. Di dalam laporan itu diinformasikan bahwa berdasarkan ukuran tulang yang besar-besar, tim yang bersangkutan menyatakan bahwa sisa-sisa binatang fosil yang ditemukan itu berasal dari suatu individu yang disebut sebagai gorila. Setelah dilakukan pengamatan terhadap foto-foto yang dilampirkan, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional mengidentifikasikan sebagai salah satu individu Bangsa Proboscidea (Bangsa berbelalai atau gajah).
28
Rahmat, Enjah Rahmat. "TEKNIK PENANGKAPAN IKAN PELAGIS BESAR MEMAKAI ALAT TANGKAP FUNAI (MINI POLE AND LINE) DI KWANDANG, KABUPATEN GORONTALO." BULETIN TEKNIK LITKAYASA Sumber Daya dan Penangkapan 5, no. 2 (November 23, 2016): 69. http://dx.doi.org/10.15578/btl.5.2.2007.69-74.
Full textAbstract:
Kabupaten Gorontalo mempunyai luas wilayah 3.456,98 km2 atau 28% dari luas Propinsi Gorontalo. Secara geografi, kabupaten ini diapit oleh 2 perairan laut yaitu Laut Sulawesi di sebelah utara dan Teluk Tomini di sebelah selatan. Kedua perairan tersebut memiliki potensi yang besar untuk pengembangan perikanan khusus perikanan tangkap. Menurut Laporan Kantor Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten Gorontalo produksi perikanan laut pada tahun 2004 mencapai 7.769,2 ton atau meningkat 5,4% dibanding dengan tahun 2003 yang hanya mencapai 7.167,6 ton. Produksi 81% tersebut merupakan hasil tangkapan nelayan di Laut Sulawesi sedangkan sisa 19% adalah berasal dari hasil tangkapan nelayan yang beroperasi di Teluk Tomini.
29
Faidha, Faidha. "Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Di BKKBN Propinsi Sulawesi Tenggara." Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan 4, no. 1 (April 19, 2021): 26–42. http://dx.doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1162.
Full textAbstract:
Fenomena yang terjadi program yang dicanangkan oleh BKKBN Propinsi Sulawesi Tenggara berhadapat dengan beberapa masalah yaitu; komitmen organisasional pada setiap pegawai berbeda, diantaranya beberapa pegawai memutuskan untuk berkomitmen pada suatu organisasi karena merasa insentif/gaji yang diterima sesuai dengan kinerja yang diberikan, kemudian beberapa pegawai yang memutuskan untuk berkomitmen karena merasa kewajiban untuk tetap berada dalam perusahaan tersebut karena ia dibutuhkan dan ada pula yang berkomitmen karena apabila dia meninggalkan kantor akan menambah biaya yang lebih besar dibanding tetap bekerja di kantor tersebut. Penelitian ini bermaksud mengkaji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja penyuluh Keluarga Berencana di Wilayah Sulawesi Tenggara. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif, dimana sampel dipilih menurut kebutuhan sebanyak 35 orang. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Selanjutnya penelitian menggunakan uji validitas (test of validity) dan uji reliabilitas (test of realiability). Data kemudian diolah menggunakan Uji Validitas dan Uji Reabilitas, Dengan menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai penyuluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan komitmen organisasi yang terdiri dari affective commitment, continuance commitment dan normative commitment ditingkatkan maka meningkatkan kinerja penyuluh. Sebaliknya, apabila komitmen organisasi tidak baik, akibatnya akan berdampak pada hasil kinerja penyuluh yang tidak
30
Pratikno, Fathony Akbar, Jamaluddin Jamaluddin, Hamriani Ryka, and Iwan Prabowo. "ANALISIS DATA GRAVITASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN DAERAH MANIFESTASI PANAS BUMI WAESEKAT, KABUPATEN BURU SELATAN." PETROGAS: Journal of Energy and Technology 2, no. 1 (March 29, 2020): 37–44. http://dx.doi.org/10.58267/petrogas.v2i1.31.
Full textAbstract:
Daerah panas bumi Waesekat termasuk dalam wilayah Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, Propinsi Maluku. Jenis manifestasi berupa mata air panas bertemperatur sekitar 90°C dan batuan malihan. Morfologi sekitar manifestasi berupa satuan morfologi perbukitan dengan ketinggian 300–1500 mdpl. Identifikasi struktur bawah permukaan menggunakan metrode gravitasi / gaya berat. Metode gravitasi adalah salah satu metode geofisika yang digunakan untuk mengukur variasi percepatan gravitasi bumi akibat perbedaan rapat massa antar batuan.Dari data yang diperoleh di sekitar Waesekat terdapat anomali tinggi di sebelah Barat Daya daerah penelitian, dan rendah di sebelah Timur Laut. Potensi panas bumi diduga berada di daeah Timur Laut yang nilai anomalinya rendah. Berdasarkan korelasi dengan data geologi, struktur bawah permukaan, daerah ini tersusun atas serpih, batu pasir dan batu gamping.
31
Ridwan, Asifa Nabila, Gerrit Pentury, Saleh Tutupoho, and Felix Chandra. "PENGARUH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB), EMPLOYEE EMPOWERMENT DAN SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA KARYAWAN." Manis: Jurnal Manajemen dan Bisnis 7, no. 1 (August 13, 2023): 45–58. http://dx.doi.org/10.30598/manis.7.1.45-58.
Full textAbstract:
Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh Organizational Citizenship Behavior, Employee Empowerment dan Self Efficcacy Terhadap Kinerja Karyawan” ( Penelitian pada Karyawan Perusahaan umum badan logistik pangan kantor wilayah Maluku dan Malut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Organizational Citizenship Behavior, Employee Empowerment dan Self Efficcacy terhadap kinerja karyawan. Dengan jumlah populasi sebanyak 51 dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh Alat uji analisis yang digunakan adalah SPSS 24. dengan metode analisis diskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Organizational Citizenship Behavior, Employee Empowerment dan Self Efficcacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
32
Marzuki, Irfanuddin Wahid. "PENGARUH KEBUDAYAAN ISLAM DI MINAHASA MASA KOLONIAL: BERDASARKAN TINGGALAN ARKEOLOGI." Forum Arkeologi 33, no. 1 (April 30, 2020): 17. http://dx.doi.org/10.24832/fa.v33i1.599.
Full textAbstract:
This article discusses about the influence of Islamic culture in the land of Minahasa of North Sulawesi Province based on archaeological studies. Minahasa is the biggest ethnic area in North Sulawesi Province, with the majority of the population being Christians. Islam arrival in Minahasa carried by Arab traders, fisherman from North Maluku, Bugis, Makasar, Gorontalo and political prisoners from Java and Sumatera. The early history of Islam in Minahasa, acculturation process, development, and Islamic influence in Minahasa can be traced by using archaelogical studies based on existing physical cultural. Research on Islamic culture in Minahasa specifically based on archaeological studies has not been done before. The previous researches of the same topic were mostly conducted through nonphysical culture. The result of the observation reveals that the influence of Islamic culture in Minahasa comprises of some Islamic Settlements, Mosques, and Islamic Cemetery. The influence of Islamic culture in Minahasa coastal area and inland has different characters due to different historical background, socio cultural, and political background of the Islamic communities. Artikel ini membahas mengenai pengaruh kebudayaan Islam di tanah Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan tinggalan arkeologi. Minahasa merupakan wilayah etnis terbesar di Propinsi Sulawesi Utara dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Agama Islam di Minahasa dibawa oleh pedagang-pedagang Arab serta, nelayan dari Maluku Utara, Bugis, Makasar, Gorontalo dan tahanan politik dari Jawa dan Sumatera. Dengan menggunakan kajian arkeologi, dapat ditelusuri sejarah awal masuknya Islam, proses akulturasi yang terjadi, perkembangan dan pengaruh Islam di Minahasa berdasarkan tinggalan kebudayaan fisiknya. Penelitian mengenai kebudayaan Islam di Minahasa dengan menggunakan kajian arkeologi secara khusus belum pernah dilakukan, penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji dengan menggunakan tinggalan kebudayaan non fisik yang ada. Hasil pengamatan di lapangan, pengaruh kebudayaan Islam yang terdapat di Minahasa berupa: permukiman Islam, masjid, dan pemakaman (kubur) Islam. Terdapat adanya perbedaan pengaruh kebudayaan Islam di wilayah pesisir dengan pedalaman Minahasa yang disebabkan perbedaan latar belakang sejarah, sosial budaya, dan politik masyarakat Islam pesisir dan pedalaman Minahasa.
33
Anugrah, M. Sahib Saesar, and Primandita Fitriandi. "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior." INFO ARTHA 6, no. 1 (July 31, 2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dengan menggunakan model Theory of Planned Behavior. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner penelitian yang disebar langsung kepada Wajib Pajak. Analisis data dilakukan dengan metode SEM – PLS dan pengolahan data dilakukan dengan aplikasi SmartPLS. Penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Sebanyak 140 orang responden terkumpul dan menjadi data penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak, sementara niat kepatuhan pajak dan kontrol perilaku persepsian juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Adapun kontrol perilaku persepsian tidak menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan pajak
34
Zoleng, Irtaniirbar, Nenny, and Muhammad Saleh. "Analisa Tingkat Pemanfaatan Lapangan Penumpukan Peti Kemas Pelabuhan Yos Sudarso Ambon." Hengkara Majaya 2, no. 2 (December 13, 2021): 35–39. http://dx.doi.org/10.61759/hmj.v2i2.9.
Full textAbstract:
Pelabuhan Ambon adalah pelabuhan yang berlokasi di kota Ambon Propinsi Maluku , terletak di wilayah bagian timur sehingga memiliki ciri transportasi laut yang sangat dominan akibat bentang alam serta geografisnya yang sulit untuk pengembangan transportasi darat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk Menganalisis kinerja lapangan penumpukan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon untuk kondisi eksisting (2019), Menentukan model kebutuhan kapasitas lapangan penumpukan dan Menganalisis kapasitas optimal Lapangan Penumpukan Petikemas Pelabuhan Yos Sudarso Ambon untuk kondisi eksisting (2019) sampai 20 tahun mendatang. Perhitungan proyeksi trafik petikemas diproyeksikan dengan menggunakan metode regresi sederhana yaitu regresi linier dan eksponensial. Tingkat Pemanfaatan dan pemakaian lapangan penumpukan peti kemas tahun 2019 nilai YOR di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon masih memadahi, namun pada analisis nilai YOR untuk 10 tahun mendatang, yakni pada jangka menegah tahun 2032 nilai YOR di pelabuhan Yos sudarso Ambon mencapai angka 77.54 % dan di jangka panjang tahun 2038 nilai YOR di pelabuhan Yos sudarso Ambon mencapai angka 145.76 % dimana kapasitasnya sudah tidak mencukupi (Overload)
35
Suryawati, Siti Hajar, and Tajerin Tajerin. "PENILAIAN KESIAPAN MALUKU SEBAGAI LUMBUNG IKAN NASIONAL." Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 10, no. 1 (June 17, 2016): 1. http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v10i1.1244.
Full textAbstract:
Maluku merupakan propinsi kepulauan dengan potensi sumberdaya perikanan tangkap yang besar. Potensi tersebut meliputi kelompok jenis ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang, pelagis kecil, demersal, udang, cumi-cumi dan ikan karang. Hal tersebut mendorong pemerintah menjadikan wilayah Maluku menjadi lumbung ikan nasional (M-LIN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kesiapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Metode analisis yang digunakan adalah Multi Dimensional Scaling (MDS) dala bentuk RAP-MLIN (Rapid Appraisal for Maluku as ‘Lumbung Ikan Nasional’) yang merupakan modifikasi dari software RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries). Hasil analisisnya dinyatakan dalam bentuk indeks dan kesiapan program tersebut. Analisis leverage dan Monte-Carlo digunakan untuk mengetahui faktor pengungkit yang merupakan atribut-atribut yang sensitif terhadap indeks dan status kesiapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi ekologi statusnya cukup siap (50,33%), dimensi ekonomi cukup siap (67,62%), dimensi sosial siap (92,37%), dimensi teknologi siap (99,90%), dimensi infrastruktur cukup siap (70,56%), dan dimensi kelembagaan dan kebijakan siap (86,26%). Dari 47 atribut yang dianalisis, terdapat 18 atribut yang merupakan faktor pengungkit terhadap indeks dan status kesiapan, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan atau intervensi terhadap atribut-atribut tersebut. Dengan melakukan intervensi terhadap 18 faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan status kesiapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional ke tingkat yang lebih siap.(Evaluation of Readiness for Maluku as “Lumbung Ikan Nasional”)Maluku is an archipilagic province with large potential for fisheries resources including pelagic groups such as tuna and skipjack tuna, small pelagic, demersal, shrimp, squid and reef fish. This situation encourages the government to establish Maluku as “Lumbung Ikan Nasional (M-LIN)”. This study aimed to analyze the status of readiness of Maluku as “Lumbung Ikan Nasional”. Analytical method was used Multi Dimensional Scaling (MDS) which is so called RAP-MLIN (Rapid Appraisal for Maluku as Lumbung Ikan Nasional) which is a modification of the software RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries). Analysis results expressed in terms of index and status of program readiness. Leverage and Monte Carlo analysis was used to determine attributes that are sensitive to the index and readiness status. Results showed that the ecological dimension was quite ready status (50.33%), the economic dimension was quite ready (67.62%), the social dimension ready (92.37%), the dimensions of the technology is ready (99.90%), the dimensions of the infrastructure was quite ready (70.56%), and the institutional and policy dimensions were ready (86.26%). Of the 47 attributes to be analyzed, there were 18 attributes enter during to factor of the index and the readiness status of the project, so that improvement and precise intervention can be made. With those intervention the implementation of Maluku as ‘Lumbung Ikan Nasional’ can be ensured.
36
Trisna Noviasari, Dilli, Suharso Suharso, Muchamad Darmawan Ikhsan, Ferman Bagus Istuhri, Shamanta Gebhricya Putri Wicahyani, Donny Irawan, and Damar Aji Sura. "Pendampingan Perijinan Usaha Mikro Bidang Telekomunikasi dan Informasi di Dusun Pinggirejo Wates Magelang Utara." Borobudur Journal on Legal Services 3, no. 2 (December 30, 2022): 61–64. http://dx.doi.org/10.31603/bjls.v3i2.8359.
Full textAbstract:
Kelurahan Wates adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang Wilayah propinsi Jawa Tengah. Kelurahan Wates menjadi istimewa karena komplek perkantoran pemerintahan dan industri antara lain kantor Kementrian Agama Magelang dan industri mesin Sumber Jaya ada di wilayah Kelurahan Wates sehingga menjanjikan untuk suatu usaha. Selain itu Kelurahan Wates di lewati oleh jalan alternatif Magelang Semarang yang menjadikan kelurahan tersebut menjadi sangat berpotensi untuk di lakukannya pengembangan usaha di bidan Telepon dan informasi. Salah satu kegiatan yang mayoritas dilakukan masyarakat Kelurahan Wates adalah. Bekerja sebagai buruh pabrik, perkantoran, wirausaha, pegawai pemerintah dan, pelajar. Kegiatan UMKM di bidang telepon dan informasi yang menjadi salah satu keunggulan di bidang kegiatan UMKM yang bernaung di Kelurahan Wates tersebut. Oleh karena itu tim Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) melakukan pendampingan terhadap mitra UMKM tersebut untuk memperoleh legalitas usaha sehingga dapat memudahkan UMKM memajukan usahanya. Selain itu, tujuan PPMT ini juga untuk memberikan edukasi mengenai ijin usaha kepada masyarakat Dusun Wates yang benar. PPMT ini ini juga memberikan edukasi terhadap Warga Wates dalam menjalankan usahanya dalam membenahi management usaha dalam perekapan barang masuk dan keluar, mengoptimalkan lahan yang ada untuk promosi di karenakan lokasi dari UMKM yang sangat strategis.
37
Siregar, Farid Hidayat, Mappeaty Nyorong, and Nuraini Nuraini. "Evaluasi Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Petugas Palang Merah Indonesia Dalam Tanggap Darurat Bencana Di Provinsi Sumatera Utara." JURNAL SOCIAL LIBRARY 2, no. 3 (November 29, 2022): 111–17. http://dx.doi.org/10.51849/sl.v2i3.112.
Full textAbstract:
Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, yang meliputi pencegahan, penjinakan (mitigasi), penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, baik sebelum maupun sesudah bencana terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepemimpinan terhadap kinerja petugas Palang Merah Indonesia di Provinsi Sumatera Utara dalam tanggap darurat bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study yang dilaksanakan di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Sumatera Utara, yang berlangsung dari bulan Maret sampai April 2021. Populasi penelitian ini terdiri dari 36 pengurus PMI di Sumatera Utara. Propinsi. Data survei dianalisis menggunakan uji Chi Square dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh peran katalisator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara (p = 0,010), ada pengaruh peran fasilitator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan pada kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara dengan nilai (p). = 0,042), ada pengaruh peran penghubung sumber dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI tanggap darurat bencana di Sumatera Utara (p = 0,010)
38
Saifuddin Syuhri and Abd Ghafur. "Penerapan Akad Nadzar Pada Pembiayaan Qardh (Studi Pada Koperasi BMT Maslahah Jawa Timur)." Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah 3, no. 1 (April 30, 2022): 44–64. http://dx.doi.org/10.55210/arribhu.v3i1.808.
Full textAbstract:
Introduction: Makalah ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan meninjau literatur dan mewawancarai anggota yang mendapatkan pembiayaan qard, untuk mendapatkan informasi tentang fleksibilitas dan kenyamanan akad nadzar serta menetapkan informan ahli sebagai sumber utama yaitu kepala cabang, Direktur, Direktur Utama, Pengurus dan Pengawas BMT Maslahah di 100 kantor cabang yang berkedudukan di wilayah kecamatan, kota kabupaten wilayah propinsi jawatimur. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’, Pengurus Majlis Ulama’ Indonesia cabang, Pengurus syuriyah Nahdlatul Ulama’, dan beberapa tokoh masyarakat. Wawancara difokuskan pada produk pembiayaan qardh dengan menerapkan akad nadzar kepada anggotauntuk mempresentasikan pandangan para praktisi terkait penerapanakad nadzar pada pembiayaan qardh.
Methods: Desain/Metodologi/pendekatan
Result: Studi ini menemukan bahwa BMT Maslahah mempunyai model penerapan akad nadzar pada pembiayaan qardmemberikan pemahaman dan kemudahan serta kenyamanan pada anggota. Penerapan akad nadzar pada pembiayaan qardh adalah merupakan produk akad baru yang menjadi alternatif akadyang dapat dijelaskan dalam penelitian ini.
Conclusion and suggestion: Temuan penelitian ini menambah literatur tentang penerapan akad nadzar pada pembiayaan qardh di BMTdengan memungkinkan peneliti dan praktisi untuk menelaah terhadap penerapan akad nadzar.Temuan ini juga berkontribusi untuk memperkaya pengetahuan tentang akad-akad pada BMTdan kebutuhan pembiayaan anggota. juga memberikan kontribusi pada bidang ekonomi Islam khususnya kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Keywords: Akad Nadzar,Pembiayaan Qardh, BMT
39
Siahaan, Juanda. "Kaj1an Kebutuhan Inspektur Penerbangan Unit Kerja Kantor Otoritas Bandara Wilayah Ii Polonia-Medan." Warta Penelitian Perhubungan 24, no. 5 (May 14, 2019): 436. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v24i5.1024.
Full textAbstract:
The condition of Indonesia's aviation industry is currently experiencing significant grawth, but there is an imbalance between the growing number of passengers, the number of aircraft and the number of flight inspectors assigned check aircraft airworthiness. Based on the results of data processing at Airport Authority Office Region II is located in Medan Polonia-consist of the Prauince of Aceh, North Sumatra, Riau and Riau Islands. Today, for region II that the number of flight inspectors available are 44 people, while a necessary requirement is estimated as many as 85 people. TNhile the flight inspectors needs of each group of inspectors in the field of air transport aviation, airports, air navigation, aircraft airworthiness and operations and flight safety, aviation inspectors, flight inspectors needs compared to the standard does not meet the minimum requirements specified ratio is still one flight inspector versus 4 -5 planes, which means that future flight inspectors need more so would be good to support airline service performance. The method is done using qualitativedescriptive analysis method to aviation inspectors. To obtain the results of such studies necessary steps to meet the inspector attempts air transport, airports, aviation security, air navigation and aircraft airworthiness and operations assuming the Office of Airports Authority have at least 1 person inspector level 3 for each type of expertise and 4 flight inspector level 2 and have as many as 3 people inspector level 1 for each work area.Keywords: The Needs of Flight Inspectors, Airport Authority, Level Standard Kondisi industri penerbangan di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan namun terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penumpang dan jumlah pesawat serta jumlah inspektur penerbangan yang bertugas memeriksa kelaikan pesawat. Berdasarkan hasil pengolahan data pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II yang bertempat di Polonia-Medan terdiri dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Untuk wilayah II bahwa jumlah inspektur penerbangan saat ini yang tersedia baru sebanyak 44 orang, sedangkan kebutuhan yang diperlukan diperkirakan sebanyak 85 orang. Sedangkan kebutuhan inspektur penerbangan dari masing-masing kelompok inspektur penerbangan di bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara serta keamanan penerbangan, jumlah inspektur penerbangan belum sesuai dibandingkan dengan standar kebutuhan rmmmal yang ditetapkan rasionya masih 1 inspektur penerbangan berbanding 4-5 pesawat, yang artinya kedepan semakin banyak inspektur penerbangan dibutuhkan sehingga akan lebih baik dalam mendukung kinerja pelayanan penerbangan. Metode yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif terhadap inspektur penerbangan. Untuk memperoleh hasil kajian tersebut diperlukan langkah-langkah upaya untuk memenuhi inspektur angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan dan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara dengan asumsi Kantor Otoritas Bandar Udara sekurang-kurangnya memiliki 1 orang inspektur level 3 untuk tiap jenis bidang keahliannya dan 4 orang inspektur penerbangan level 2 serta memiliki sebanyak 3 orang inspektur level 1 untuk tiap wilayah kerja. Kata kunci: Kebutuhan Inspektur penerbangan, Otoritas Bandara, Standar Level
40
Siregar, Farid Hidayat. "Pengaruh Kinerja Terhadap Petugas Palang Merah Indonesia Dalam Tanggap Darurat Bencana." JURNAL KEBIDANAN, KEPERAWATAN DAN KESEHATAN (BIKES) 1, no. 3 (March 28, 2022): 93–99. http://dx.doi.org/10.51849/j-bikes.v1i3.16.
Full textAbstract:
Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, yang meliputi pencegahan, penjinakan (mitigasi), penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, baik sebelum maupun sesudah bencana terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepemimpinan terhadap kinerja petugas Palang Merah Indonesia di Provinsi Sumatera Utara dalam tanggap darurat bencana.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study yang dilaksanakan di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Sumatera Utara, yang berlangsung dari bulan Maret sampai April 2021. Populasi penelitian ini terdiri dari 36 pengurus PMI di Sumatera Utara. Propinsi. Data survei dianalisis menggunakan uji Chi Square dan regresi logistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh peran katalisator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara (p = 0,010), ada pengaruh peran fasilitator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan pada kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara dengan nilai (p). = 0,042), ada pengaruh peran penghubung sumber dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI tanggap darurat bencana di Sumatera Utara (p = 0,010)
41
Saerang, Eurica, Jullie J. Sondakh, and Anneke Wangkar. "ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA." Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 11, no. 02 (June 22, 2023): 483–93. http://dx.doi.org/10.35794/emba.v11i02.48548.
Full textAbstract:
Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai masalah dalam perpajakan kerap kali muncul, persoalan perpajakan tersebut bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aperatur pajak (fiskus), ataupun yang berasal dari perpajakan itu sendiri. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan serta membandingkan hasil temuannya yang berasal dari data - data yang terkumpul melalui proses wawancara pada objek penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian: 1) Wajib Pajak Badan relatif sedikit yang mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 2) Wajib Pajak Badan relatif sedikit yang dapat menghitung pajak terutang dengan benar, 3) Wajib Pajak Badan relatif sedikit yang membayar pajak terutang tepat waktu Badan yang memiliki NPWP. ini menyatakan bahwa tingkat kepatuhan badan wajib pajak pada tahun 2019-2021 tidak patuh. Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
42
Yoviza, Yoviza. "PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH." Juripol 4, no. 2 (September 5, 2021): 387–99. http://dx.doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11169.
Full textAbstract:
Indonesia mengalami beberapa perubahan yaitu adanya perubahan sistem pemerintahan, hubungan antara pusat dan daerah serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam upaya untuk mengembangkan aparatur Negara yang mampu melayani masyarakat,pengembangan kepegawaian negara akan menjadi bagian penting dalam penciptaan “good governance capability”. Dengan berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut diperlukan adanya pengaturan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dan lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di Kantor Regional IV BKN. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kantor Regional VI BKN yang mempunyai wilayah kerja 4 propinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau telah melaksanakan proses pembinaan dan memfasilitasi terbentuknya BKD-BKD di daerah. Dalam Pasal 76 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkan Kepres No.62 Tahun 2001 yang menegaskan sebagian tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh BKN di daerah tetep dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian Negara yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
43
Pratama, Febrian Nanda, and Tjahjanto Tjahjanto. "Sistem Pemantauan Derajat Keasaman Limbah Air Pada Areal Tambang Berbasis Nirkabel Menggunakan Protokol Lora (Studi Kasus : PT. Wanatiara Persada)." Informatics and Digital Expert (INDEX) 3, no. 1 (August 22, 2021): 1–5. http://dx.doi.org/10.36423/index.v3i1.644.
Full textAbstract:
PT. Wanatiara Persada adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel yang berlokasi di Propinsi Maluku Utara. Dalam kegiatan pertambangan tersebut tentu akan berdampak terhadap lingkungan, terutama terhadap kualitas air baik air sungai, maupun air laut. Dalam pembuangan limbah air ke laut perlu di lakukan uji derajat keasaman yang sesuai standar yang ditentukan oleh Menteri Lingkungan Hidup, yang mana standar tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.9 Tahun 2006 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/ atau kegiatan pertambangan bijih nikel , sedangkan untuk melakukan pengukuran saat ini ketersediaan peralatan sangat terbatas serta lokasi kantor / living area jauh dengan kolam pengendap sehingga terimbas pada pelaporan baku mutu air, yang mana pelaporan tersebut harus di lakukan setiap hari sebelum di lakukan pembuangan ke air laut. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dibuatkan alat untuk memantau derajat keasaman limbah air pada kompartemen kolam pengendap (sediment pond) secara realtime dengan memanfaatkan Arduino dengan sensor pH yang membaca derajat keasaman yang mana data sensor tersebut dikirimkan melalui nirkabel menggunakan LoRa pada Arduno penerima, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan monitoring dari masalah jarak living area dengan area pengendap lumpur (Sedimend Pond). Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya metode penelitian ini adalah karena metode ini cocok dengan penelitian yang diangkat yaitu pengembangan sebuah prototype dan melakukan penelitian berupa ekseperimen terhadap objek penelitian (Limbah Air).
44
Surbakti, Karyamantha. "PEMANFAATAN TINGGALAN KOLONIAL DI PULAU NEIRA, KEPULAUAN BANDA, KABUPATEN MALUKU TENGAH SEBAGAI UPAYA PRESERVASI CAGAR BUDAYA." Forum Arkeologi 34, no. 1 (April 30, 2021): 51. http://dx.doi.org/10.24832/fa.v34i1.586.
Full textAbstract:
This article written to explain about heritage preservation in Banda, especially how to made some management and utilization of cultural heritage in Banda Island. Banda actually is an important locality related to past civilization, where in this area there are many traces of colonial buildings that must be preserved in order to treat the historiographical pieces that exist in one of Indonesia regions. In the past, Neira Island was the center of trade and cultural activities for the various ethnic groups. This research aims to look at the various archaeological remains in Banda Neira and what kind of management form that use have been carried out by various stakeholders there. Are they use management and utilization based on significance value and conservation perspective. The methods applied in this research are surveys and interviews. The result showed that Neira which has aquite number of archaeological remains in the form of colonial buildings, has now changed its use to government offices, mini museums, and etc. The management of cultural heritage in Neira shows a situation where the function and use of colonial buildings has not been managed optimally. In other words, management that ignores significance value and not to tendention for conservation and preserved authentic value of archaeological remains, will ruined as cultural heritage meaning. Artikel ini ditulis untuk melihat bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan warisan budaya yang ada di Pulau Banda. Pulau Banda sendiri menjadi lokalitas penting berkaitan dengan peradaban silam, dimana di wilayah ini banyak terdapat jejak tinggalan bangunan kolonial yang harus dipreservasi guna merawat kepingan historiografi yang ada di salah satu wilayah Indonesia. Pulau Neira di masa lalu menjadi pusat aktivitas perdagangan dan kultural dari berbagai suku bangsa yang pernah singgah di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan melihat pelbagai tinggalan arkeologis di Banda Neira dan menilik bentuk pemanfaatan dan pengelolaan yang sudah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di sana. Apakah pengelolaan dan pemanfaatan jejak tinggalan arkeologis disana sudah berbasis nilai penting dan berwawasan pelestarian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah survei dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Neira yang memiliki cukup banyak tinggalan arkeologis berupa bangunan kolonial, kini penggunaanya telah beralih fungsi menjadi kantor pemerintahan, museum mini, dan sebagainya. Pengelolaan warisan budaya di Neira menunjukkan situasi dimana alih fungsi pemanfaatan bangunan kolonial, belum dikelola secara maksimal. Dengan kata lain pengelolaan yang tidak mengindahkan manajemen berbasis nilai penting dan bertendensi pelestarian akan mengakibatkan tergerusnya nilai otentik dari tinggalan-tinggalan arkeologis tersebut sebagai cikal bakal cagar budaya. Kata kunci: Nilai penting; pelestarian; warisan budaya; manajemen sumberdaya budaya.
45
Huda, Abil, M. Wahyu Agang, and Suyanto Suyanto. "PKM PETANI HIDROPONIK TERAMPIL DENGAN TEKNOLOGI HYBRID HEMAT DAN MANDIRI ENERGI (BATMAN) DI KELURAHAN KARANG ANYAR KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA." Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo 6, no. 1 (July 5, 2022): 16–22. http://dx.doi.org/10.35334/jpmb.v6i1.2490.
Full textAbstract:
Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di wilayah perbatasan. Propinsi ke-34 ini menaungi 5 kabupaten/kota, salah satunya adalah Kota Tarakan yang merupakan pulau kecil dengan 4 Kecamatan. Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat merupakan daerah yang sering mengalami pemadaman listrik. Hal ini dikarenakan jalur listrik di daerah ini di dominasi oleh masyarakat umum. Berbeda dengan jalur fasilitas sosial seperti Rumah Sakit dan kantor walikota di Kecamatan Tarakan Tengah. Beberapa tahun ini petani hidroponik merupakan pekerjaan yang sedang berkembang di Kota Tarakan, sebab kebutuhan sayur mulai meningkat. Jumlah penjual burger, kebab turki, restoran dan cafe meningkat. Hal ini disebabkan Kota Tarakan hanya memiliki sedikit tempat wisata sehingga wisata kuliner menjadi peminat yang sangat tinggi bagi masyarakat Kota Tarakan. Sistem hidroponik yang banyak digunakan oleh di Kota Tarakan adalah Deep Flow Technique (DFT) dan Nutrient Film Technique (NFT). DFT mempunyai kelebihan saat listrik padam, yaitu tanaman masih bisa dalam kondisi aman karena ada genangan nutrisi. Sedangkan NFT mempunyai kelebihan masa panen yang lebih cepat, pengunaan nutrisi dan air lebih hemat jika dibandingkan dengan DFT namun sangat bergantung dengan ketersediaan listrik. Pemadaman listrik selama 3 jam mengakibatkan sayur mati. Budidaya hidroponik dapat dioptimalkan menggunakan sel surya yang ramah lingkungan sehingga cocok untuk sayuran
46
Usia, Samsul Bahri, John W. Ch Karuwal, and Umar Tangke. "Pengaruh Implementasi Kepmen No 57 Tahun 2014 Terhadap Produksi Ikan Tuna yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate." JURNAL BIOSAINSTEK 6, no. 1 (January 27, 2024): 1–11. http://dx.doi.org/10.52046/biosainstek.v6i1.1829.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Peraturan KepMen No 57 Tahun 2014 terhadap aktivitas bongkar muat ikan Tuna di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sebelum dan setelah dijalankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak penerapan Implementasi Peraturan KepMen No 57 Tahun 2014 bagi kegiatan bongkar muat Ikan tuna di PPN Ternate. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Propinsi Maluku Utara memegang peranan penting sebagai basis perikanan dalam menunjang perkembangan usaha perikanan terutama penagkapan ikan yang semakin berkembang. Transhipment di bidang perikanan adalah kegiatan pindah muatan hasil tangkapan di tengah laut dan sekarang dilarang bagi kapal penangkap ikan yang ada di Indonesia.Metode pengambilan data ini dilakukan dengan menghubungi kantor PPN Ternate sebagai penyedia data. Untuk mendapatkan gambaran pengambilan data dilakukan juga wawancara langsung dengan staf pendataan pada PPN.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate layak untuk dikembangkan baik dari aspek fasilitas pokok, maupun berdasarkan letak lokasi pelabuhan. Pelabuhan Perikanan Nusantara. Produksi ikan tuna madidihang sebelum kebijakan transhipment diberlakukan pada bulan November 2013-Oktober 2014 mencapai 306.735 ton dan nilai produksinya Rp 6.768,89 Miliar. Setelah kebijakan transhipment diberlakukan pada bulan November 2014-Oktober 2015 produksi ikan tuna madidihang mencapai 187.408 ton dan nilai produksinya Rp 4.246,70 Miliar. Hasil analisis menunjukan bahwa pelaksanaan keputusan Kementerian Kelautan Perikanan mengenai transhipment tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap produksi tuna yang didaratkan di PPN Ternate. Diduga ada faktor yang lain yang memberikan pengaruh lebih terhadap penurunan produksi dan nilai ikan tuna yang didaratkan di PPN Ternate seperti pengalih bongkar muatan ke PPS Bitung dan musim penangkapan.
47
Maryani, Herti, Lusi Kristiana, Astridya Paramita, Pramita Andarwati, and Nailul Izza. "Pengelompokan Provinsi berdasarkan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular untuk Upaya Pengendalian Penyakit dengan Pendekatan Multidimensional Scaling (MDS)." Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 24, no. 3 (September 20, 2021): 213–25. http://dx.doi.org/10.22435/hsr.v24i3.4196.
Full textAbstract:
This study aims to group provinces in Indonesia based on the prevalence of communicable and non-communicable diseases (CDs and NCDs) for disease control efforts. The results of grouping can find out the priority of communicable and non-communicable disease control areas based on seven variables related to infectious diseases and ten variables related to NCDs based on Basic Health Research 2018. A Multidimensional Scaling (MDS) technique was used as the analytical strategy. The MDS analysis resulted in four groups of provinces based on the prevalence of CDs and NCDs. Provincial groups with the highest prevalence of infectious diseases (group 2) were NTT, Central Kalimantan, Maluku, West Papua, and Papua. Provincial groups with the highest NCDs prevalence (group 3) were Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, East Kalimantan, North Kalimantan, and North Sulawesi. The two groups of provinces were the priority groups in controlling CDs and NCDs. The focus of communicable disease control is URI, hepatitis, malaria, and filariasis in the highest priority groups of provinces with the highest prevalence of infectious diseases. In groups of provinces with the highest NCDs prevalence, the NCD control should focus on asthma, cancer, diabetes, heart disease, hypertension, stroke, chronic renal failure, and joint disease. Further research is suggested adding risk factor analysis variables for CDs and NCDs using the MDS method to help provides a more comprehensive picture of regional groupings. Coordination between central and local governments is needed to accelerate efforts to control CDs and NCDs in priority area groups.
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah melakukan pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan prevalensi penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM) dalam upaya pengendalian penyakit. Hasil pengelompokan dapat diketahui prioritas wilayah pengendalian PM dan PTM berdasarkan tujuh variabel terkait PM dan 10 variabel terkait PTM dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Jenis penelitian ini adalah cross-sectional menggunakan data sekunder Riskesdas 2018. Analisis pengelompokan provinsi menggunakan Multidimensional Scaling (MDS). Analisis MDS menghasilkan empat kelompok provinsi berdasarkan prevalensi PM dan PTM. Kelompok provinsi dengan prevalensi PM tertinggi (kelompok 2) adalah NTT, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua Barat dan Papua. Kelompok propinsi dengan prevalensi PTM tertinggi (kelompok 3) adalah Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Kedua kelompok provinsi ini merupakan kelompok provinsi prioritas dalam pengendalian PM dan PTM. Pada kelompok provinsi dengan PM tertinggi, fokus pengendalian PM adalah ISPA, hepatitis, malaria dan filariasis. Fokus pengendalian untuk PTM adalah asma, kanker, diabetes, penyakit jantung, hipertensi, stroke, gagal ginjal kronis, dan penyakit sendi. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel analisis faktor risiko PM dan PTM dengan menggunakan metode MDS untuk membantu memberi gambaran yang lebih lengkap pada pengelompokan wilayah. Diperlukan koordinasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk percepatan upaya pengendalian PM dan PTM di kelompok wilayah prioritas.
48
Tajuddin, Teuku, Karyanti ., Tati Sukarnih, and Nadirman Haska. "A REVISED METHOD FOR SUCKER STERILIZATION TO SUPPORT THE IN VITRO PROPAGATION OF SAGO PALM (Metroxylon sagu Rottb.)." Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI) 1, no. 1 (December 26, 2014): 21. http://dx.doi.org/10.29122/jbbi.v1i1.548.
Full textAbstract:
Hutan sagu (Metroxylon sagu Rottb.) dapat ditemukan dalam area yang cukup luas di wilayah Maluku dan Papua. Besarnya keanekaragaman hayati dari pohon sagu dapat dilihat di areal ini. Pohon sagu tumbuh secara alami terutama di daerah dataran atau rawa dengan sumber yang air melimpah. Tanaman sagu dapat diperbanyak dengan metode generatif melalui biji, dan vegetatif melalui tunas anakan. Dalam rangka mendukung perbanyakan pohon induk yang unggul secara in vitro dalam skala besar, perbaikan metode sterilisasi tunas anakan mutlak diperlukan. Tunas anakan muda (15-20 cm) yang diperoleh dari Propinsi Papua digunakan sebagai eksplan. Tujuan percobaan sterilisasi ini dilakukan untuk mendukung perbanyakan pohon sagu secara in vitro. Pada percobaan ini antibiotik digunakan untuk membersihkan jaringan internal eksplan dari jamur dan bakteri. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa campuran alkohol dan antibiotik dapat menekan pertumbuhan kontaminan.Kata kunci: Antibiotik, kontaminan jamur dan bakteri, kultur in vitro, metode sterilisasi, sagu ABSTRACTNatural sago (Metroxylon sagu Rottb.) forest can be found in large area in Maluku and Papua regions. There are wide genetic diversities of sago palm found in these areas. This palm grows along riverbanks and in swampy areas which are not suitable for other crops. Sago palm is propagated generatively by seed and vegetatively by suckers. With the purpose of establishing the in vitro culture method for a large-scale of mass clonally propagation of superior genotypes of sago palm, generating sterilized explants are very important. Young suckers (15-20 cm) obtained from areas of Papua Province were used as explants. The sterilization experiments were carrying out to support the tissue culture of sago palm. Sterilization was conducted using antibiotics in order to get rid of fungi and bacteria from inner part of explants tissues. The results showed that from all sterilization methods tested, the best result was treatment using alcohol and antibiotic as disinfectant agents.Keywords: Antibiotics, fungi and bacteria contaminants, in vitro culture, sterilization method, sago palm
49
Gunawan, Gugun. "ASPIRASI PENDIDIKAN SISWA UNTUK MELANJUTKAN STUDI KE JENJANG LEBIH TINGGI KAJIAN ESKRIPTIF TEORITIK SISWA SEKOLAH DASAR X DI KABUPATEN PANDEGLANG, PROPINSI BANTEN." Jurnal Pendidikan 20, no. 2 (September 5, 2019): 126. http://dx.doi.org/10.33830/jp.v20i2.944.2019.
Full textAbstract:
This study aims to describe the aspirations of elementary school students to continue their education to a higher level and the factors that influence these aspirations. The study was conducted at two elementary schools in the Pandeglang district. Data collection method used is an interview method to describe the perceptions and desires of students continuing education. The respondents were 10 students of grade six, in the 2016/2017 school year. This study concludes that the educational aspirations of the six grade students to continue their studies to the level of SMP/MTs are relatively low due to internal and environmental factors. There are two main factors that influence the family's socioeconomic background, and local cultural traditions. These two factors affect the mindset and preference of parents to send their children to “pesantren” rather than to formal schools (Public Secondari School or Madrasah Tsanawiyah). The aspirations of students to continue their education could be improved by means of a synergistic efforts of school managers, the Office of Education and local informal leaders to broaden parents' horizons and increase parental attention towards children's education for the future.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspirasi siswa sekolah dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan faktor-faktor yang mempengaruhi aspirasi tersebut. Penelitian dilakukan pada dua Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Pandeglang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara untuk mendeskripsikan persepsi dan keinginan siswa melanjutkan pendidikan. Responden berjumlah 10 siswa kelas 6 (enam) pada tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspirasi pendidikan siswa kelas 6 (enam) beberapa Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk melanjutkan studi ke jenjang SMP/MTs tergolong rendah disebabkan oleh faktor internal dan lingkungan. Terdapat dua faktor utama yang berpengaruh yaitu latar belakang sosial ekonomi keluarga, dan tradisi budaya setempat. Ke dua faktor ini berpengaruh pada pola pikir dan preferensi orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren daripada ke sekolah formal (SMP/MTs). Aspirasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs ini dapat ditingkatkan melalui upaya sinergis pengelola sekolah, Kantor Dinas Pendidikan dan pimpinan informal setempat untuk memperluas wawasan orangtua dan meningkatkan perhatian orangtua terhadap pendidikan anak bagi masa depan.
50
Kumaseh, Eunike Irene, Costantein Imanuel Sarapil, Ganjar Ndaru Ikhtiagung, and Erlin Puspaputri. "KAJIAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP POTENSI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAN PESISIR DI PULAU BEBALANG KECAMATAN MANGANITU SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE." Jurnal Ilmiah Tindalung 6, no. 2 (November 3, 2020): 46–54. http://dx.doi.org/10.54484/jit.v6i2.378.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir di Pulau Bebalang Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara. Pengambilan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan observasi di tengah masyarakat Pulau Bebalang. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan menggunakan analisis SWOT dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan Pulau Bebalang. Pengambilan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer di Kantor Kampung Bebalang, serta kuisioner yang dijalankan untuk 40 orang masyarakat Kampung Bebalang. Pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan bawah laut di Pulau Bebalang merupakan gabungan aspek lingkungan, sumber daya manusia, serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Potensi wilayah pesisir seperti pantai berpasir, serta potensi bawah laut di Pulau Bebalang seperti kekayaan terumbu karang dan lamun, dapat dikembangkan ke berbagai bidang seperti wisata bahari, tour & travel, konservasi, dan lain sebagainya. Namun, perlu juga memperhatikan adanya ancaman. Rekomendasi strategi untuk pengembangan potensi Pulau Bebalang berada pada kuadaran I artinya Progresif. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi Pulau Bebalang dalam kondisi prima dan mantap sehingga dapat berkembang lebih maju. Kondisi ini memungkinkan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.
This study aims to examine the potential utilization of marine and coastal natural resources in Bebalang Island, Manganitu Selatan District, Sangihe Islands Regency, North Sulawesi Province. Data was collected by collecting data directly through interviews and observations in the community of Bebalang Island. The research method used is descriptive qualitative and uses SWOT analysis in making decisions for the development of Bebalang Island. Data were collected by collecting primary data at the Bebalang Village Office, as well as a questionnaire which was run for 40 people from Bebalang Village. The utilization of coastal and underwater natural resources on Bebalang Island is a combination of environmental aspects, human resources, and community socioeconomic factors. The potential of coastal areas such as sandy beaches, as well as the underwater potential of Bebalang Island, such as the richness of coral reefs and seagrass, can be developed into various fields such as marine tourism, tours & travel, conservation, and so on. However, it is also necessary to pay attention to threats. The recommended strategy for developing the potential of Bebalang Island is in the I consciousness, which means Progressive. This shows that the development of Bebalang Island's potential is in a prime and steady condition so that it can develop more advanced. This condition makes it possible to increase people's income while maintaining environmental sustainability.