Log in

Relevant bibliographies by topics / Kantor Wilayah Propinsi Maluku

Contents

Journal articles
Books

Academic literature on the topic 'Kantor Wilayah Propinsi Maluku'

Author: Grafiati

Published: 29 July 2024

Last updated: 31 July 2024

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Kantor Wilayah Propinsi Maluku.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Kantor Wilayah Propinsi Maluku"

1

Gustia, Gustia, Petronela Sahetapy, and Ivonni Rahanra. "Pengawasan dan Hubungan dengan Eefektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Maluku." Jurnal Studia Administrasi 6, no. 1 (March 27, 2024): 30–51. http://dx.doi.org/10.47995/jian.v6i1.105.

Full text

Abstract:

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku. Pengambilan data primer dilakukan melalui daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang terlibat secara langsung berkaitan dengan penelitian tentang Pengawasan Dan Hubungannya Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya koofisien korelasi antara kedua variabel pokok dalam penelitian ini sebesar 0,48 dan berada pada posisi sedang. Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan atau tidaknya, maka perlu dilakukan pengujian dengan membandingkannya dengan nilai r- Product Moment pada taraf signifikan 0.5 % (tingkat kepercayaan 95 %). Hasilnya adalah sebesar 0.266.s. Dengan demikian hasilnya menunjukkan bahwa t-tabel lebih besar dari nilai r-tabel (0,48 > 0.226), maka dapat dikatakan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, maka semakin meningkat pula efektivitas kerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku. Sebaliknya apabila pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah tidak dilaksanakan dengan baik, maka efektivitas kerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku semakin menurun. Demikian hipotesis yang mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan efektivitas kerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku diterima daya keberlakuannya.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Tukan, Marcus, Billy Jhones Camerling, Mohammad Thezar Afifudin, and Hozairi Hozairi. "ANALISA KELAYAKAN WILAYAH UNTUK PEMBANGUNAN FLOATING DOCK SEBAGAI DOK ALTERNATIF DI KEPULAUAN MALUKU MENGGUNAKAN FAHP-TOPSIS." NJCA (Nusantara Journal of Computers and Its Applications) 4, no. 2 (December 31, 2019): 116. http://dx.doi.org/10.36564/njca.v4i2.167.

Full text

Abstract:

Galangan kapal berfungsi sebagai tempat untuk mereparasi, merawat dan membangun kapal sesuai kebutuhan pemiliknya. Ketersediaan fasilitas di wilayah Maluku cukup beragam tergantung bobot kapal yang dapat dilayani. Jumlah galangan kapal yang bisa melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan kapal di wilayah Propinsi Maluku sangat sedikit, sehingga menyebabkan antrian kapal yang mau docking, akibatnya banyak perusahaan terpaksa memilih lokasi docking diluar propinsi Maluku. Untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan kemampuan docking kapal di wilayah Maluku, maka sistem floating dock dipilih sebagai alternative docking untuk dikembangkan karena lebih murah dan sangat fleksibel untuk dipindah-pindah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aspek yang mempengaruhi pembangunan floating dock serta menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan floating docking di Maluku. Penelitian ini menggunakan kombinasi dua metode yaitu Fuzzy AHP-TOPSIS. FAHP digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan antara kriteria kelayakan pembangunan floating dock yang terdiri dari (aspek metereologi, geografi, osenonografi, lingkungan, penduduk, ekonomi dan sarana dan prasarana). Hasil analisa perhitungan dengan metode FAHP-TOPSIS memberikan nilai prioritas keputusan pertama adalah wilayah Dobo (0.41), kedua adalah wilayah Saumlaki (0.31), ketiga adalah wilayah Tual (0.26), dan keempat adalah wilayah Tiakor (0.02). Penelitian ini telah memberikan kontribusi keputusan kepada Pemerintah atau swasta bahwa wilayah yang paling baik untuk dikembangkan pembangunan floating dock adalah wilayah dobo dengan prioritas nilai 41% dibanding tiga wilayah yang lain.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Safitri, Rani, and Syahril. "Kepuasan Kerja Pegawai Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat." Journal of Practice Learning and Educational Development 4, no. 1 (February 28, 2024): 61–65. http://dx.doi.org/10.58737/jpled.v4i1.261.

Full text

Abstract:

Rani Safitri. 2024. Kepuasan Kerja Pegawai di Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sumtera Barat. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan peneliti yang mengindikasikan kurangnya kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa puas pegawai dalam bekerja di Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sumatera Barat, dalam aspek: 1) menyenangi pekerjaan, 2) mencintai pekerjaan, 3) moral kerja, 4) kedisiplinan dan 5) prestasi kerja. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini berjumlah 198 orang pegawai. Teknik pengambilan sampel dengan Proportionate Stratified Random Sampling yang berjumlah 68 oarang pegawai. instrumen penelitian menggunakan model Isaac dan William B Michael yang menggunakan alternatif jawaban Instrumen penelitian menggunakan model skala likert yang memiliki alternatif jawaban yaitu sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas dan sangat tidak puas. Angket telah diuji validitas dengan rho hitung 0,978 besar dari rho tabel 0,443 pada N= 20 taraf kepercayaan 5% diperoleh 30 item dinyatakan valid. Reliabilitas angket pada taraf kepercayaan 5% dengan rho hitung 0,978 besar dari rho tabel 0,443. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa puas pegawai dalam bekerja di Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sumatera Barat, dalam aspek: 1) menyenangi pekerjaan dengan skor rata-rata 4,3, 2) mencintai pekerjaan dengan skor rata-rata 4,2, 3) moral kerja dengan skor rata-rata 4,1, 4) kedisiplinan dengan skor rata-rata 4,1 dan 5) prestasi kerja dengan skor rata-rata 4,2. Secara keseluruhan kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat pada kategori puas dengan skor rata-rata 4,2.Walaupun demikian, sangat diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat untuk mempermudah memajukan organisasi.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Salamor, Yonna Beatrix. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MALUKU." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 2, no. 2 (June 10, 2019): 511. http://dx.doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.938.

Full text

Abstract:

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat seseorang yang oleh negara Indonesia dilindungi baik dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang semakin banyak karena keuntungan yang diperoleh pelaku sangat besar. Bahkan menurut PBB, perdagangan orang adalah sebuah perusahaan kriminal yang paling menguntungkan dan terkait dengan pencucian uang, perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen dan penyelundupan manusia. Masalah perdagangan orang di Indonesia memiliki 3 bentuk umum yaitu buruh migran, pembantu rumah tangga dan pekerja seks komersial. Sebagai propinsi termiskin ke-3 Maluku juga tidak luput dari permasalahan perdagangan orang. Kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya angkatan pencari kerja, dan jumlah penduduk miskin di Maluku merupakan beberapa faktor yang mendorong tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penelitian untuk mengetahui penanganan dan penanggulangan tindak pidana pergdangan orang di Maluku. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dan pengambilan data di instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka jumlah penduduk Propinsi Maluku tahun 2016 berjumlah 1.715.548 jiwa dengan pesebaran yang tidak merata karena adanya konsentrasi penduduk pada wilayah-wilayah tertentu terutama pada wilayah pusat kota dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Maluku dengan data penduduk miskin Maluku tahun 2014 sebesar 307.000 jiwa. Di Maluku, bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering dilakukan yaitu perekrutan tenaga kerja dengan upah minim yang ditempatkan pada sektor perkebunan kelapa sawit maupun coklat, sektor perikanan yang melibatkan tenaga kerja asing dan industri prostitusi yang melibatkan perempuan dan anak perempuan.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Parera, Lory Marcus, Melda Dahoklory, and Josseano Amakora Parera. "RANCANG BANGUN APLIKASI E-COMMERCE PARIWISATA SEBAGAI MEDIA LAYANAN JASA PEMESANAN PAKET DESTINASI WISATA ALAM DESA OMA BERBASIS WEB." JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IRON 4, no. 2 (May 20, 2022): 357–68. http://dx.doi.org/10.31959/jpmi.v4i2.993.

Full text

Abstract:

Pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ekonomi Indonesia saat ini. Dalam hal ini Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia dalam programnya Wonderful of Indonesia yang diharapkan memenuhi target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2019 yakni 20 juta wisatawan (www.kemenpar.go.id). Penyebaran daerah wisata pada propinsi Maluku satunya adalah Desa Oma. Secara geografis desa Oma terletak pada 3.80 LU – 127, 58 BT, merupakan salah satu desa dalam cakupan wilayah kecamatan Pulau Haruku, kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku. Dengan luas wilayah ± 9 km2 dan jumlah penduduk ± 2.500 jiwa. Pengelolaan kawasan wisata desa Oma masih dilakukan secara manual dan terpusat pada pengelola sendiri. Proses managemen masih dilakukan secara sederhana dengan media promosi seadanya. Proses promosi kawasan wisata desa Oma dilakukan melalui pamflet, dan terbatas pada penyampaian informasi pengunjung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi e-commerce sebagai media pelayanan jasa pemesanan wisata desa oma. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode waterfall model untuk pengembangan system. Aplikasi e-commerce pariwisata desa oma telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik sesuai fungsi dan kebutuhan sebagai media promosi pariwisata. System ini dapat memudahkan pegunjung pariwisata desa oma sebagai media layanan jasa pemesanan paket destinasi wisata.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Salamor, Yonna Beatrix, and Erwin Ubwarin. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Maluku." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 1, no. 1 (May 10, 2017): 58. http://dx.doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.335.

Full text

Abstract:

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.Kecenderungan penyalahgunaan dan peredaran narkotika setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini telah menadi ancaman bahaya yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat dan bangsa. Penanggulangan tidak saja membutuhkan komitmen dan kesanggupan semua pihak, tetapi aksi nyata semua jajaran pemerintah, pihak legislatif baik pusat maupun di daerah dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah (NGO) serta dunia usaha. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah Maluku yang dilakukan baik oleh Pemerintah, aparat penegak hukum maupun partisipasi masyarakat Maluku memberantas peredaran narkotika. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dan pengambilan data di instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan jumlah pengguna narkoba di Propinsi Maluku sejak ahun 2015 sebanyak 27.940 jiwa. Maluku yang sebagian besar wilayah berupa lautan, peredaran narkotika 70% dilakukan melalui jalur laut. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana narkotika di Maluku dilakukan dengan mengunakan sarana penal maupun non penal. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana sangat membantu demi pencegahan peredaran narkoba. Kata kunci: kebijakan penanggulangan, narkotika, Maluku

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Agustan, Agustan, and Theresia Widi Asih Cahyanti. "ANALISIS AKSESIBILITAS TRANSPORTASI INTERNAL & EKSTERNAL KABUPATEN MERAUKE SEBAGAI SALAH SATU WILAYAH PERBATASAN NKRI – PNG." MUSTEK ANIM HA 7, no. 2 (August 6, 2018): 134–48. http://dx.doi.org/10.35724/mustek.v7i2.911.

Full text

Abstract:

Cita-cita menuju kesejahteraan bangsa yang dibebankan pada wilayah Kabupaten Merauke sebagai satu kesatuan wilayah koridor ekonomi Papua – Kep. Maluku adalah sangat berat tetapi harus dilaksanakan. Untuk mencapai cita-cita MP3EI 2011-2025, maka dibutuhkan informasi yang sifatnya mendasar dan terukur terkait sejauh mana kemampuan lokal merauke melayani aksesibilitas penduduknya dalam melakukan aktifitas sosial ekonominya. Penelitian ini bertujan untuk mengukur variasi aksesibilitas fisik internal Merauke dan eksternalnya, dengan melakukan observasi, survey, dan wawancara serta dilakukan analisa pemetaan dan persamaan Hansen. Nilai aksesibilitas internal urutan pertama adalah Distrik Merauke, kedua Tanah Miring, ketiga Semangga. Kelompok tertinggi ini posisinya sebagai pusat ibukota kabupaten dan sekitarnya. Menyusul urutan ke empat adalah distrik Kurik. Secara terpisah Distrik Kurik membentuk pusat kegiatan di sebelah barat utara kota Merauke. Distrik aksesibilitas terendah adalah Distrik Waan, Kaptel, Ilwayab, Tubang, dan Tabonji. Jangkauan akses eksternal 31 kabupapten meliputi: Mappi, Asmat, Bovendigoel , Jayapura, Sorong, Makassar, Jakarta, Ambon, Yogyakarta, Mimika, Kaimana, Tual, Morotai, Fak-Fak, Manggarai Barat, Cirebon, Semarang, Kota Waringin Timur, Tanah Bumbu, Bima, Flores Timur, Kupang, Alor, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Badung. 31 kabupaten terkoneksi dalam 17 wilayah provinsi berikut : Papua, Papua Barat, Sulawesi selatan, Jawa timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bali. 17 propinsi berada pada 8 lingkup kepulauan sebagai berikut : Papua, Sulawesi, Jawa, Maluku, Kalimantan, Halmahera, Sunda Kecil, Banda. Kata Kunci : Aksesibilitas, Transportasi, Wilayah, Distrik, Merauke, Papua

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Toatubun, Helmi. "ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN BADAN SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU." Jurnal Ekonomi dan Bisnis 10, no. 1 (July 31, 2019): 58–68. http://dx.doi.org/10.55049/jeb.v10i1.144.

Full text

Abstract:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan badan dan orang pribadi pada Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013. Metode analisis yang digunakan adalah uji beda yaitu Paired sampel T-test dengan bantuan program SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi lebih kecil dari á 0,05 yaitu sebesar 0,007. Sedangkan penerimaan pajak penghasilan badan juga terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi lebih kecil dari á 0,05 yaitu sebesar 0,000.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Rahmat, Enjah. "PERIKANAN PELAGIS BESAR DI MOROTAI." BULETIN TEKNIK LITKAYASA Sumber Daya dan Penangkapan 7, no. 1 (November 30, 2016): 33. http://dx.doi.org/10.15578/btl.7.1.2009.33-36.

Full text

Abstract:

Pulau Morotai terletak di ujung utara Kabupaten Halmahera Utara dan merupakan bagian dari Propinsi Maluku Utara. Secara geografis, Pulau Morotaiterletak di antara 2°00’-2°40’ LU dan 128°15’-128°48’ BT. Pulau Morotai berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Halmahera di sebelah timur, Selat Morotai di sebelah selatan dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Luas wilayah Pulau Morotai 2.474,94 km2 atau 10% dari luas wilayah daratan Kabupaten Maluku Utara. Secara administratif, Pulau Morotai sejak tahun 2002 termasuk ke dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara dengan ibukota kabupaten di Tobelo. Pulau Morotai terbagi dalam 3 kecamatan yaitu 1) Morotai Utara dengan ibukota Berebere, 2) Morotai Selatan Barat dengan ibukota Wayabula, dan 3) Morotai Selatan dengan ibukota Daruba (Anonimus, 2007). Dilihat dari letak geografisnya, Pulau Morotai termasuk pulau terluar dari wilayah Republik Indonesia, sehingga merupakan pulau yang cukup strategis dan memerlukan perhatian khusus dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Amin, Alwy. "KONFIGURASI DAN TRANSFORMASI KEHIDUPAN AGAMA (Studi tentang Hidup dan Kehidupan Keagamaan di Desa Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku." Al-Qalam 4, no. 1 (November 11, 2018): 40. http://dx.doi.org/10.31969/alq.v4i1.654.

Full text

Abstract:

<p>Kecamatan Leihitu terletak di sebelah<br />timur daratan Pulau Ambon. Secara administratif<br />termasuk dalam wilayah pemerintahan<br />Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi<br />Maluku. Letak geografisnya membentang<br />di sepanjang pesisir pantai dan bersebelahan<br />dengan Pulau Seram. Di sebelah utara<br />berbatasan dengan Selat Seram, barat<br />dengan Laut Buru dan Teluk Ambon, sebelah<br />selatan dengan Kecamatan Baquala<br />dan sebelah timur dengan Kecamatan<br />Salahutu.<br />Luasnya 258 km2, terdiri dari 16 desa<br />yang terbagi menjadi 34 dusun. Selain<br />pemerintahan desa dan dusun, ada juga istilah<br />petunanan. "Petunan" ialah desa tradisional<br />yang mempunyai sejarah tersendiri<br />dalam proses peqyebaran agama Islam, di<br />Pulau Ambon. Walaupun wilayah ini sudah<br />dibagi menjadi desa, daerah petunanan ini<br />masih sangat populer, karena mempunyai<br />peranan historis yang membuat daerah bekas<br />petunanan sebagai wilayah otonomi setingkat<br />desa.</p>

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

Books on the topic "Kantor Wilayah Propinsi Maluku"

1

Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kantor Wilayah Propinsi Maluku., ed. Laporan pelaksanaan rencana dan program bidang pendidikan dasar dan menengah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. [Ambon]: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Propinsi Maluku, 1988.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Indonesia. Departemen Perdagangan dan Koperasi. Kantor Wilayah Perdagangan Propinsi Irian Jaya., ed. Beberapa data Kantor Wilayah Perdagangan Propinsi Irian Jaya. Jayapura: Kantor Wilayah Perdagangan Propinsi Irian Jaya, 1987.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Indonesia. Departemen Agama. Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur., ed. Sejarah terbentuknya Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi Kalimantan Timur. Samarinda: Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi Kalimantan Timur, 1988.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Indonesia. Departemen Sosial. Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat., ed. Informasi umum Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Sumatera Barat. [Padang]: Proyek BS SMP Sumatera Barat, 1990.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Indonesia. Departemen Sosial. Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah., ed. Kantor Wilayah Departemen Sosial, Propinsi Sulawesi Tengah dalam data. [Palu]: Kantor Wilayah Departemen Sosial, Propinsi Sulawesi Tengah, 1988.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Indonesia. Departemen Tenaga Kerja. Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1989.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dokumentasi situasi daerah hukum pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dalam wilayah Propinsi Maluku dan Maluku Utara. Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2005.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Thohir, Sjamsuddin. Himpunan pidato Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi Kalimantan Tengah tahun 1986. Palangka Raya: Humas, Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi Kalimantan Tengah, 1986.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Susilobroto, Bambang. Memori serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Barat. [Bandung]: Kantor Wilayah Departemen Perdagangan, Propinsi Jawa Barat, 1996.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Thohir, Sjamsuddin. Himpunan pidato Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi Kalimantan Tengah tahun 1985. Palangka Raya: Humas Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi Kalimantan Tengah, 1985.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!