Relevant bibliographies by topics / Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah

Academic literature on the topic 'Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah'

Author: Grafiati
Published: 26 July 2024

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Contents

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah"

1

Trisna Noviasari, Dilli, Suharso Suharso, Muchamad Darmawan Ikhsan, Ferman Bagus Istuhri, Shamanta Gebhricya Putri Wicahyani, Donny Irawan, and Damar Aji Sura. "Pendampingan Perijinan Usaha Mikro Bidang Telekomunikasi dan Informasi di Dusun Pinggirejo Wates Magelang Utara." Borobudur Journal on Legal Services 3, no. 2 (December 30, 2022): 61–64. http://dx.doi.org/10.31603/bjls.v3i2.8359.

Full text
Abstract:
Kelurahan Wates adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang Wilayah propinsi Jawa Tengah. Kelurahan Wates menjadi istimewa karena komplek perkantoran pemerintahan dan industri antara lain kantor Kementrian Agama Magelang dan industri mesin Sumber Jaya ada di wilayah Kelurahan Wates sehingga menjanjikan untuk suatu usaha. Selain itu Kelurahan Wates di lewati oleh jalan alternatif Magelang Semarang yang menjadikan kelurahan tersebut menjadi sangat berpotensi untuk di lakukannya pengembangan usaha di bidan Telepon dan informasi. Salah satu kegiatan yang mayoritas dilakukan masyarakat Kelurahan Wates adalah. Bekerja sebagai buruh pabrik, perkantoran, wirausaha, pegawai pemerintah dan, pelajar. Kegiatan UMKM di bidang telepon dan informasi yang menjadi salah satu keunggulan di bidang kegiatan UMKM yang bernaung di Kelurahan Wates tersebut. Oleh karena itu tim Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) melakukan pendampingan terhadap mitra UMKM tersebut untuk memperoleh legalitas usaha sehingga dapat memudahkan UMKM memajukan usahanya. Selain itu, tujuan PPMT ini juga untuk memberikan edukasi mengenai ijin usaha kepada masyarakat Dusun Wates yang benar. PPMT ini ini juga memberikan edukasi terhadap Warga Wates dalam menjalankan usahanya dalam membenahi management usaha dalam perekapan barang masuk dan keluar, mengoptimalkan lahan yang ada untuk promosi di karenakan lokasi dari UMKM yang sangat strategis.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Bahar, Siti Nurul Jamiah, and M. Syaprin Zahidi. "Peran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Dalam Pengawasan Orang Asing." Sakina: Journal of Family Studies 8, no. 1 (March 1, 2024): 64–78. http://dx.doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6922.

Full text
Abstract:
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menggunakan studi kasus pemalsuan paspor RI oleh Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari China di yang terjadi di Jawa Tengah. Pembahasan ini penting dan menarik untuk dibahas, yang dimana dengan tujuan untuk mengetahui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, serta pengumpulan Data yang didapatkan dan diolah menggunakan studi pustaka/literature review dengan bantuan aplikasi Publish or Perish untuk memilih jurnal maupun artikel terkait dengan penelitian maupun data penunjang melalui website resmi dan juga berita. Adapun hasil yang ditemukan bahwa dalam pengawasan orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menggunakan konsep optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing untuk menangani masalah imigrasi yang terjadi di Jawa Tengah. Berdasarkan dengan kasus pemalsuan paspor yang dilakukan WNA China ditangani oleh Kanwil Kemenkumham Jateng yang bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Disampaikan oleh pihak Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah bahwa kasus tersebut melanggar hukum keimigrasian berdasarkan dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Juliasari, Ikha Rasti, and Januar Arif Fatkhurrahman. "KARAKTERISTIK CEROBONG BOILER INDUSTRI DI PROPINSI JAWA TENGAH SEBAGAI BENTUK UPAYA PENTAATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN." Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 5, no. 2 (November 1, 2014): 51–58. http://dx.doi.org/10.21771/jrtppi.2014.v5.no2.p51-58.

Full text
Abstract:
Industri dalam proses produksinya tidak lepas dari pemakaian bahan bakar baik minyak, batubara, maupun gas untuk menjalankan unit proses yang ada, dari mulai heater, boiler, oven, generator set (genset) sampai incenerator dimana dalam pembakaran menghasilkan emisi. Emisi ini dikeluarkan ke lingkungan melalui cerobong udara, dimana pembangunannya mengacu dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep. 205/ Bapedal/ 07/ 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran cerobong di wilayah Propinsi Jawa Tengah dalam 4 level keterlaksanaan pemantauan kualitas udara sebagai bagian kriteria aspek pentaatan dalam PROPER. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lingkup penelitian dibatasi pada 30 cerobong boiler industri di Propinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik cerobong boiler industri di Propinsi Jawa Tengah 66,67% telah memenuhi persyaratan dasar pengambilan contoh udara emisi sebagai salah satu prasyarat pentaaatan lingkungan; 20% industri sudah memiliki lubang sampling tanpa adanya platform atau kelengkapan tambahan; 6,67% sudah lengkap dengan fasilitas tambahan dan hanya 6,67% dari populasi sampel yang belum mempunyai persyaratan dasar pengambilan contoh.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Din, Ulummud, and Puspa Fortuna Zulfa. "GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM PARIWISATA KABUPATEN TEGAL BERBASISKAN WEBSAIT." PROSIDING 4 (December 4, 2023): 148–51. http://dx.doi.org/10.59134/prosidng.v4i.569.

Full text
Abstract:
Sebagai salah satu kabupaten di jawa tengah yang memiliki beragam obyek pariwisata Kabupaten tegal mempunyai potensi pariwisata yakni wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, wisata keluarga dan wisata kuliner. Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak pada posisi 108° 57’ 6” – 109° 21’ 30” Bujur Timur dan 6° 50’ 41’’ - 7° 15’ 30” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tegal, adalah berupa daratan seluas 878,79 km2. Berdasarkan wilayah administrasinya Kabupaten Tegal bagian utara berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Bahri, Syamsul. "JENIS-JENIS IKAN DI SUNGAI SAMBUJUR, KALIMANTAN SELATAN." BULETIN TEKNIK LITKAYASA Sumber Daya dan Penangkapan 7, no. 1 (November 30, 2016): 13. http://dx.doi.org/10.15578/btl.7.1.2009.13-16.

Full text
Abstract:
Sungai Barito merupakan salah satu sungai besar di Pulau Kalimantan. Sungai tersebut bagian hulunya terletak di Serawak Malaysia dan Kalimantan Tengah,sedangkan bagian hilir ataupun muaranya terletak di Propinsi Kalimantan Selatan (Laut Jawa). Menurut Welcome (1985), wilayah perairan sungai dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu perairan bagian rethron (hulu) dan potamon (hilir), sedangkan menurut Samuel et al. (2002), wilayah perairan sungai di bagi menjadi 3, yaitu perairan daerah aliran sungai bagian hulu, tengah, dan hilir.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Sari, Suzanna Ratih, and Sukawi Sukawi. "PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN PEMALANG BERBASIS GREEN TOURISM." MODUL 18, no. 1 (May 23, 2018): 46. http://dx.doi.org/10.14710/mdl.18.1.2018.46-50.

Full text
Abstract:
Permasalahan saat ini yang dihadapi berbagai wilayah di Jawa Tengah adalah belum adanya dokumen yang dapat membantu mengarahkan suatu wilayah dalam rencana pemanfaatan, pengembangan maupun pengendalian dalam pemanfaatan wilayah. Sehingga banyak diantara wilayah-wilayah di Jawa Tengah yang melakukan kegiatan peningkatan kualitas wilayah tanpa adanya pedoman perencanaan yang dapat diacu/dijadikan sebagai referensi. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pemalang yang hingga kini belum memiliki panduan atau acuan yang disepakati di tingkat daerah yang dapat memberikan arah yang jelas mengenai pola pengembangan khususnya pariwisata. Arahan tersebut dibutuhkan pada saat Kabupaten Pemalang berkeinginan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada, baik dalam konteks regional (propinsi) maupun nasional, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kepariwisataan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analitis terhadap urgensi dari upaya pengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Pemalang yang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah (dalam hal ini RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031) yang telah ada. Dengan output penelitian berupa konsep strategi pengembangan pariwisata kabupaten pemalang berbasis green tourism.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Purnomo, Agus Heri, Siti Hajar Suryawati, Yayan Hikmayani, and Elly Reswati. "MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN TERPADU: (STUDI KASUS DI WILAYAH PENGEMBANGAN UTAMA III, JAWA TENGAH)." Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia 9, no. 6 (March 17, 2017): 35. http://dx.doi.org/10.15578/jppi.9.6.2003.35-56.

Full text
Abstract:
Penelitian ini mencakup suatu rangkaian kegiatan studi lapang, analisis sosio-ekonomis dan pemodelan, dilaksanakan pada tahun 2002, dengan tujuan untuk merancang suatu model pengembangan industri perikanan. Contoh kasus 5 kabupaten di Propinsi Jawa Tengah (Rembang, Pati, Blora, Jepara dan Kudus) diacu untuk membangun model tersebut di lokasi penelitian, yang secara induktif dapat dikembangkan menjadi model umum yang berlaku di wilayah lain.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Agustan, Agustan, and Theresia Widi Asih Cahyanti. "ANALISIS AKSESIBILITAS TRANSPORTASI INTERNAL & EKSTERNAL KABUPATEN MERAUKE SEBAGAI SALAH SATU WILAYAH PERBATASAN NKRI – PNG." MUSTEK ANIM HA 7, no. 2 (August 6, 2018): 134–48. http://dx.doi.org/10.35724/mustek.v7i2.911.

Full text
Abstract:
Cita-cita menuju kesejahteraan bangsa yang dibebankan pada wilayah Kabupaten Merauke sebagai satu kesatuan wilayah koridor ekonomi Papua – Kep. Maluku adalah sangat berat tetapi harus dilaksanakan. Untuk mencapai cita-cita MP3EI 2011-2025, maka dibutuhkan informasi yang sifatnya mendasar dan terukur terkait sejauh mana kemampuan lokal merauke melayani aksesibilitas penduduknya dalam melakukan aktifitas sosial ekonominya. Penelitian ini bertujan untuk mengukur variasi aksesibilitas fisik internal Merauke dan eksternalnya, dengan melakukan observasi, survey, dan wawancara serta dilakukan analisa pemetaan dan persamaan Hansen. Nilai aksesibilitas internal urutan pertama adalah Distrik Merauke, kedua Tanah Miring, ketiga Semangga. Kelompok tertinggi ini posisinya sebagai pusat ibukota kabupaten dan sekitarnya. Menyusul urutan ke empat adalah distrik Kurik. Secara terpisah Distrik Kurik membentuk pusat kegiatan di sebelah barat utara kota Merauke. Distrik aksesibilitas terendah adalah Distrik Waan, Kaptel, Ilwayab, Tubang, dan Tabonji. Jangkauan akses eksternal 31 kabupapten meliputi: Mappi, Asmat, Bovendigoel , Jayapura, Sorong, Makassar, Jakarta, Ambon, Yogyakarta, Mimika, Kaimana, Tual, Morotai, Fak-Fak, Manggarai Barat, Cirebon, Semarang, Kota Waringin Timur, Tanah Bumbu, Bima, Flores Timur, Kupang, Alor, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Badung. 31 kabupaten terkoneksi dalam 17 wilayah provinsi berikut : Papua, Papua Barat, Sulawesi selatan, Jawa timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bali. 17 propinsi berada pada 8 lingkup kepulauan sebagai berikut : Papua, Sulawesi, Jawa, Maluku, Kalimantan, Halmahera, Sunda Kecil, Banda. Kata Kunci : Aksesibilitas, Transportasi, Wilayah, Distrik, Merauke, Papua
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

', Mahmuzar, and Candra Jon Asmara. "Dualisme Administrasi Pemerintahan bagi Masyarakat di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu)." Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 14, no. 1 (January 1, 2015): 10. http://dx.doi.org/10.35967/jipn.v14i1.6171.

Full text
Abstract:
Pemekaran wilayah marak ketika disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Pada awal kemerdekaan Indonesia hanya memiliki 8 provinsi, yaitu Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Sekarang terdapat 34 Provinsi dan 524 Kabupaten/Kota. Faktor penyebab terjadinya dualisme administrasi pemerintahan adalah konflik tapal batas pada era otonomi daerah di Propinsi Riau, khususnya antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu adalah, ketidak jelasan titik koordinat tapal batas, kebijakan dan praktek administrasi pemerintah yang keliru, kepentingan pemilik modal, dan kepentingan poitik. Konflik tapal batas tersebut berdampak terhadap status kependudukan masyarakat yang menjadi dwi administrasi, hak pilih masyarakat sebagian menjadi hilang, dan konflik horizontal dan sesama aparatur pemerintah.Kebijakan yang ditetapkan dalam pemekaran wilayah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau perlu mengkaji berbagai aspek, sehingga tidak memunculkan konflik pasca pemekaran wilayah. Para pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan mampu mewujudkan persatuan masyarakat, dan mendahulukan kepentingan masyarakat dari kepentingan-kepentingan lainnya, sehingga dualisme administrasi pemerintahan dapat dihindari dan adanya staus kependudukan yang jelas bagi masyarakat yang ada di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, terutama 5 desa yang menjadi permasalahan di kawasan tapal batas tersebut.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Julia Sari, Ikha Rasti, and Januar Arif Fatkhurrahman. "Inventori Pencemaran Udara Parameter Non-Methane Hidrokarbon (NMHC) di Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah." Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 6, no. 2 (November 3, 2015): 59–66. http://dx.doi.org/10.21771/jrtppi.2015.v6.no2.p59-66.

Full text
Abstract:
Laju pertumbuhan industri, transportasi dan aktivitas domestik menyebabkan konsumsi hidrokarbon secara global sebagai bakar mengalami kenaikan tiap tahun. Diperkirakan konsumsi hidrokarbon global di tahun 2019 mencapai 96 juta barel per hari. Hidrokarbon yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah sebagai NMHC (Non Methane Hidrocarbon). Konsentrasi NMHC lebih ditujukan untuk membatasi fungsinya sebagai senyawa prekursor ozon. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir telah melaksanakan pemantauan rutin udara ambien di 35 kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Inventori NMHC ini untuk melihat korelasi pencemar dengan sumber penghasil emisi yang dibedakan atas lokasi yang mewakili pemukiman, industri dan lalu lintas. Hasil analisis menunjukkan paparan konsentrasi NMHC di industri, mempunyai kecenderungan lebih tinggi dibandingkan NMHC di wilayah pemukiman maupun padat lalu lintas.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah"

1

Kejuruan, Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan Menengah. Buku rapat kerja Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, Kantor Wilayah Depdikbud, Propinsi Jawa Tengah tahun 1992/1993. [Purwokerto]: Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, Kantor Wilayah Depdikbud, Propinsi Jawa Tengah, 1992.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Timur, Indonesia Departemen Tenaga Kerja Kantor Wilayah Propinsi Jawa. Rencana program/proyek pembangunan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 1986/1987. Surabaya: Proyek Perencanaan Tenaga Kerja Daerah di Jawa Timur, Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Propinsi Jawa Timur, 1985.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan program tahun kesatu, kedua, dan ketiga, program pelaksanaan tahun keempat, serta rencana tahun kelima Repelita III Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Jawa Tengah. Semarang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Indonesia. Departemen Sosial. Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah., ed. Kantor Wilayah Departemen Sosial, Propinsi Sulawesi Tengah dalam data. [Palu]: Kantor Wilayah Departemen Sosial, Propinsi Sulawesi Tengah, 1988.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Proyek BIPIK (Indonesia). Kelompok Pengembangan Wilayah & Pilot Proyek., ed. Study pembinaan wilayah Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. [Jakarta]: Kelompok Pengembangan Wilayah & Pilot Proyek, Proyek BIPIK Pusat, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Departemen Perindustrian, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Jawa Tengah (Indonesia). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah., ed. Pola strategi program pengembangan wilayah propinsi (PPWP) Jawa Tengah. [Semarang]: BAPPEDA Tk. I Jateng, 1988.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Thohir, Sjamsuddin. Himpunan pidato Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi Kalimantan Tengah tahun 1986. Palangka Raya: Humas, Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi Kalimantan Tengah, 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Thohir, Sjamsuddin. Himpunan pidato Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi Kalimantan Tengah tahun 1985. Palangka Raya: Humas Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi Kalimantan Tengah, 1985.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Susilobroto, Bambang. Memori serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Barat. [Bandung]: Kantor Wilayah Departemen Perdagangan, Propinsi Jawa Barat, 1996.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Paembonan, Taya. Memori serah terima jabatan kepala Kantor Wilayah Depdikbud, Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Palangka Raya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, 1988.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah' for particular source types:
Journal articles Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography